Polisi Pukul Mundur Mahasiswa Demo di Gedung DPR, Malah Sempat Bentrok dengan Jawara


KABARMASA.COM, JAKARTA - Polisi mulai mengerahkan pasukan Brimob lengkap dengan mobil barakuda dan tameng, beserta motor-motor yang anggotanya membawa senjata lengkap. Hal itu dilakukan untuk memukul mundur mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. 

Diketahui bahwa massa mahasiswa sudah menjebolkan dua pagar Gedung DPR RI dan sempat mencoba merangsek masuk ke dalam.

Pantauan di lokasi, tampak pasukan Brimob dengan sirinenya melaju dari arah Slipi ke Semanggi.  
Dengan tameng serba hitam, pasukan Brimob sudah membuat formasi yang hendak memukul mundur massa ke arah Semanggi dari kawasan di depan Gedung DPR.  
Sementara itu, massa aksi lain seperti dari para Jawara Betawi tampak mulai mundur. Tampak mereka meminta pasukan Brimob membuka jalan, karena ada salah satu sesepuhnya yang menggunakan kursi roda. 

Saat sesepuh yang menggunakan kursi roda itu sudah lewat, salah satu jawara lainnya tetiba terjepit kakinya karena Brimob langsung menutup jalur. 
Hal itu membuat Jawara lain merespons dengan dorongan kepada Brimob yang membuat kericuhan sempat terjadi. 
"Woi, itu orang tua, woi! Jangan belagu, lu!" kata salah seorang Jawara. 
Jawara dan pasukan Brimob itu kemudian sempat terlibat bersi tegang sebelum akhirnya membubarkan diri dengan sisa-sisa umpatan.

Sebelumnya, Elemen massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI berganti. Jika sebelumnya massa dipenuhi dengan elemen dari buruh, kini massa banyak diisi oleh mahasiswa dari berbagai universitas.  

Massa aksi dari mahasiswa itu terlihat ada yang dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, hingga Universitas Paramadina. 
Sementara itu, ada juga dari organisasi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). 
Saat tiba, massa aksi dari elemen mahasiswa itu langsung membakar ban yang membuat asap hitam membumbung tinggi.

Share:

Siapa Saja Artis yang Ikut Demo Kawal Putusan MK di Gedung DPR/MPR RI, Ada Komika hingga Sutradara Film

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah publik figur ikut turun ke jalan, bergabung dengan massa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (21/8/2024). Aksi demonstrasi ini dilakukan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai krusial dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia.


Dalam kerumunan massa, terlihat beberapa tokoh dari industri kreatif, termasuk komika, aktor, musisi, hingga sutradara film. Mereka turut serta dalam aksi ini dan menyuarakan keprihatinannya terhadap perkembangan situasi politik saat ini.

Salah satu komika ternama, Arie Kriting mengatakan bahwa semua kalangan perlu turun tangan pada aksi kali, lantaran ada ketidakberesan di dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

"Karena sudah terlalu blak-blakan, inkonsistensi sudah terlalu blak-blakan. Jadi kita berharap pemerintah dan wakil rakyat kita bisa melihat bahwa rakyat masih ada untuk berjuang bersama-sama," kata dia di lokasi, Kamis.

Arie Kriting turut menyoroti penundaan pengesahan Revisi UU Pilkada. Dia berharap ini menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia.

"Mudahan-mudahan penundaan adalah sinyalemen baik. Kalau untuk saya pribadi saya suka husnudzon, mudah-mudahan ketika ditunda akhirnya mereka memikirkan lagi langkah, dan bisa memilih pilihan yang tepat," ucap dia.

Sementara itu, Yudha Keling yang ikut demo mengatakan, stand up komedian ada di antara rakyat yang masih peduli dengan masyarakat Indonesia. Karena itu, turut hadir di depan Gedung DPR/MPR.

"Karena kami semua melihat ada yang tidak beres sama yang terjadi di DPR karena ini jadi keresahan bersama, kita semua ikut turun bareng rakyat lain," ucap dia.

Yudha Keling berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal putusan partai politik tak punya kursi bisa mengusung calon kepala daerah disikapi dengan benar. Dia kemudian menyinggung kembali pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Tentunya harus seperti Pak Jokowi bilang beberapa bulan lalu, harusnya putusan MK bersifat final," ucap dia.

"Harapan kami seperti itu keputusan final," ucap dia.

Berikut adalah sederet publik figur yang ikut dalam demo kawal putusan MK di Gedung DPR/MPR RI, sebagaimana dihimpun 

1. Reza Rahardian

Reza Rahadian menjadi salah satu publik figur yang paling mencuri perhatian dalam aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (21/8/2024). Aktor kenamaan ini tak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga aktif menyuarakan pendapatnya dengan menyampaikan orasi dari atas mobil komando.

Dalam orasinya, Reza Rahadian mengaku mengapreasi putusan MK terkait revisi Undang Undang Pilkada. Reza justru terkejut dengan sikap DPR yang menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

"Melihat bagaimana MK sudah mengembalikan citra setelah wajahnya porak poranda. Setelah ini, kita sudah mendapatkan keputusan yang sangat kita hormati dari MK," ujar Reza di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

"Lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan, itu akan dianulir lembaga yang katanya wakil rakyat kita semua hari ini. Lantas anda-anda di dalam ini wakil siapa?," sahut Reza.

2. Sutradara Film Joko Anwar

Sementara itu, Joko Anwar sutradara film yang juga hadir dalam aksi tersebut, menyampaikan bahwa tindakan DPR yang mengabaikan putusan MK telah menciderai hati nurani rakyat.

Joko menyebut bahwa rakyat sudah muak dengan perlakuan penguasa yang seakan telah berbuat seenaknya dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang ada.

“Saya sebagai warga sipil saja sebenarnya, tapi walaupun saya tidak articulate bersuara tentang tata negara, pemerintahan, tapi secara hati nurani ini sudah kelewatan banget ya para penguasa sudah sangat vulgar banget menggunakan perkakas hukum untuk melenggangkan apa yang mereka mau,” tutur Joko Anwar kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).

“Selama ini kita mungkin diam, bersuara di sosial media tapi mungkin tidak cukup ya. Untung ada kita secara fisik berkumpul seluruh masyarakat, warga sipil, buruh, mahasiswa, untuk menunjukkan bahwa masyarakat masih ada dan penguasa tidak bisa dengan seenaknya berbuat sesuka mereka. Sudah muak banget itu rakyat. Dan saya mewakili warga sipil yang sudah muak banget sih,” sambungnya.

3. Komika: Abdur Arsyad hingga Bintang Emon
Sementara dari kalangan komika, Abdur Arsyad dan Bintang Emon turut menyarakan kekhawatiran atas revisi UU Pilkada yang dinilainya sangat merugikan rakyat dan mengancam keadilan demokrasi di Indonesia.

"Teman-teman semuanya mohon maaf kami berempat orang hadir disini, mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana, jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang t***l,” ucap Abdur Arsyad saat melakukan orasi.

Sementara itu, Mamat Alkatiri dan teman komika lainnya mengatakan bahwa “Alasannya sebagai warga negara, kita harus bisa bagaimana caranya menjaga negara ini, kita datang untuk diri sendiri kita untuk kelompok-kelompok yang kita percayai bahwa lama-lama diobrak abrik oleh negara dan peraturan yang dibuat oleh bapak-bapak yang di dalam ini.” ucapnya.

4. Publik Figur Lainnya
Selain sejumlah artis di atas, terdapat beberapa publik figur lainnya yang turut serta dalam aksi tolak revisi UU Pilkada 2024, pada Kamis (22/8/2024).

Mereka di antaranya, komedian Abdel Achrian atau Cing Abdel, Musisi Ananda Badudu, Kunto Aji, Andovi Da Lopez hingga Denny Cagur.

 
Share:

Polisi Tangkap Pelaku KDRT di Cilincing

KABARMASA.COM, JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Cilincing Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan IL (37), pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya AS (33) di Kalibaru Timur, Cilincing, Rabu (21/8/24).


“Telah kami amankan IL, pelaku KDRT terharap AS yang merupakan istrinya sendiri,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan dalam keterangannya, Rabu (21/8/24).


Ia mengungkapkan, kejadian (penganiayaan) itu terjadi pada hari Selasa (13/8) lalu yang mengakibatkan korban luka-luka hingga membuat anaknya trauma.


Korban dipukul menggunakana tangan kosong dan bangku kayu, mengenai kepala dan badan korban.


“Dipukul dengan tangan dan bangku kayu yang menyebabkan korban luka-luka. Anaknya pun trauma dan tak mau sekolah sampai saat ini,” Tukasnya.


Ia menuturkan, luka yang diderita oleh korban antara lain, robek pada kepala bagian depan dan belakang, memar di belakang, tangan hingga kaki.


“Beberapa luka yang diderita oleh korban sudah mulai membaik, tadi juga sudah diperiksa dan diobati oleh anggota kami dari Dokkes,” Bebernya.


Setibanya pelaku (IL) di Polsek Cilincing, ia langsung menjalani pemeriksaan dan tes urine. Hasil tes urinenya positif mengandung zat amphetamin.


“Diperiksa urinenya positif mengandung narkoba jenis sabu,” Ungkapnya.


Gidion menegaskan, dari penangkapan pelaku (IL) ini merupakan tindak lanjuti dari laporan korban KDRT.


“Setiap laporan dari warga pasti akan kami tindaklanjuti dengan cepat,” Tegasnya.


Sementara itu, korban KDRT (AS) mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari anggota Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Cilincing.


“Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada anggota Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara karena telah merespon dengan cepatnya permasalahan yang saya alami dan saya merasa aman karena pelaku telah diamankan,” tutur AS.

 

Share:

Cara Gampang Lulus CPNS, Berikut 5 Instansi yang Sepi Peminat di CPNS 2024

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi telah mengumumkan jadwal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.  


Pengumuman formasi CPNS dilakukan dari 19 Agustus 2024 hingga 2 September 2024.


Pihak BKN juga mengimbau para calon pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik dan terus memantau informasi terbaru seputar proses seleksi CPNS ini.

Pendaftaran akan dimulai pada 20 Agustus 2024 dan berlangsung hingga 6 September 2024.


"Berkenaan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan jadwal seleksi pengadaan CPNS TA 2024," tulis pihak BKN melalui laman resminya, Rabu (14/8/2024).



Daftar Instansi Sepi Peminat


Dikutip dari akun Instagram @bkngoidofficial, berikut daftar instansi sepi peminat berdasarkan rekrutmen tahun sebelumnya:


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Dalam Negeri

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kementerian Perindustrian

Kementerian Kesehatan

Berikut daftar lengkap syarat CPNS 2024 resmi dari MenPAN-RB:


Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;

Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan

Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan

Share:

SADALI AJAK TOKOH AGAMA BERKOLABORASI CEGAH STUNTING


KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie didampingi Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, memimpin jalannya pelaksanaan Webinar Penguatan Peran Tokoh Agama dalam Upaya Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, yang dilaksanakan secara hybrid dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (22/8/2024).


Sadali mengatakan, Stunting masih menjadi skala prioritas Pemerintah Pusat, dalam upacara pencegahan dampak terhadap anak-anak, oleh sebab itu peran dan perhatian dalam pencegahan stunting sangat penting dengan turut melibatkan para Tokoh Agama. 


“Sudah saatnya kita bergandengan tangan melawan stunting, dengan memberikan edukasi peningkatan kapasitas pemahaman bagi para orang tua maupun remaja putri, terkait dengan betapa pentingnya pencegahan stunting bagi pertumbuhan anak-anak kita,” tambah Sadali.


Sadali mengatakan para Tokoh Agama, memiliki peran penting dalam penanggulangan pencegahan stunting, dengan menyampaikan langkah strategis dalam pencegahan stunting, melalui ceramah yang dilakukan baik di tempat-tempat ibadah.


“Untuk itu kami berharap, para tokoh agama ini dapat berperan terutama dalam memberikan informasi terkait penyebab stunting, bagaimana pengaruh gizi makan terhadap stunting, oleh karena itu harus ada pemahaman yang sama, sehingga dalam melakukan peran pencegahan stunting, dapat dilakukan secara paripurna,” jelas Sadali.


Ia menegaskan bahwa, kita harus sepakat dan sepaham, karena pencegahan stunting menjadi tanggung jawab bersama, sudah saatnya berkolaborasi melakukan langkah-langkah komunikasi yang efektif, untuk bersama-sama mencegah stunting, demi kemajuan anak-anak kita kedepan. (Diskominfo Maluku)

Share:

SADALI BUKA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMDES DAN PENGURUS KELEMBAGAAN DESA


KABARMASA.COM AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, serta Penandatanganan MoU, antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT Sistem Sarjana Sejahtera (Go Campus), di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (22/8/2024).


Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dihadiri juga oleh Perwakilan Dirjen Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sugadi, CEO Go Kampus Nathanael Santoso, Para Staf Ahli, Asisten Sekda serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para pelatih dan peserta pelatihan.


Sadali mengatakan, penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman, antara Pemerintah Daerah dengan Go Kampus, merupakan langkah strategis untuk mengarahkan dan memfasilitasi transformasi Desa di Provinsi Maluku menuju desa mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, melalui pendidikan online untuk masyarakat di desa.


“Melalui Digital Platform Online Go Kampus, semua Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Desa, dapat memperoleh pelajaran-pelajaran atau materi, dalam rangka meningkatkan keterampilan, terutama untuk UMKM maupun Pelaku Industri Desa, sehingga dapat mendorong perekonomian Desa, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi kedepan,” tambah Sadali.


Sadali mengharapkan melalui Penandatanganan MoU ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kota, melalui perjanjian kerjasama dengan pihak Go Kampus, agar platform digital online ini, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.


“Bagi peserta Pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, kami berharap agar saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam menunjang tugas dan fungsi saudara, di bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan,” jelas Sadali.


Ia harap, kegiatan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan perbaikan tata kelola kinerja pemerintahan dan pembangunan tingkat Desa di Provinsi Maluku. (Diskominfo Maluku)

Share:

SADALI LEPAS KONTINGEN PON XXI TAHUN 2024


KABARMASA.COM, AMBON – Sadali Ie Penjabat Gubernur Maluku Mengukuhkan dan Melepas Kontingen Provinsi Maluku, menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara yang ditandai dengan penyerahan Pataka, pada Rabu (21/8/20240 berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.


Untuk diketahui Kontingen PON Provinsi Maluku terdiri dari 59 Atlet dan 21 Pelatih dengan mengikuti 14 Cabang Olahraga.


Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Maluku serta seluruh masyarakat Maluku, Sadali memberikan apresiasi dan penghargaan, atas keikutsertaan para atlet Provinsi Maluku ke PON XXI yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.


“Diajang ini, kami berharap para atlet dapat menunjukan capaian prestasi, sebagaimana pernah jaya pada waktu-waktu lalu, diharapkan kita tidak kalah dengan para atlet lainnya,” ujar Sadali.


Dirinya juga menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah, tidak menutup mata, atas setiap tetesan keringat dan perjuangan para atlet, dan Pemerintah Daerah pastinya akan memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi.


“Bertandinglah dengan semangat patriotisme, mamancarkan semangat juang Pattimura dan Martha Christina Tiahahu, karena Maluku harus tampil hebat,” tutup Sadali.


Hadir juga Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Plh Sekretaris Daerah Maluku, Ketua Harian Koni dan jajaran Pengurus Koni Provinsi Maluku, para Staf Ahli dan Asisten Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta para pelatih dan atlet kontingen PON Provinsi Maluku.

Share:

Megawati: Ngapain saya disuruh dukung Pak Anies?

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan alasan terkait dengan dirinya yang diminta untuk harus mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.


Hal itu disampaikan Megawati usai pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan gelombang kedua di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.


Awalnya, dia bercerita ada banyak orang yang membicarakan siapa yang akan didukung PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta.


Putri Proklamator RI Soekarno itu pun mengaku kaget ada sekelompok orang mengenakan baju berwarna merah-hitam yang memasang spanduk untuk mendukung Anies.


"'Kan tadi di depan itu aku kaget toh, ya, ada baju merah hitam, tetapi pasang spanduknya suruh gotong Pak Anies ya? Ya, toh, siapa yang tidak lihat? Aku saja lihat kok," ujar Megawati.


Ia kemudian menanyakan terkait dengan kelompok tersebut kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.


"Saya tanya si Komar, itu satuan tugas (satgas) apa ya? Kok namanya satgas hitam ya?" tanya Megawati kepada Komarudin.


Komarudin pun menjelaskan bahwa satgas tersebut ingin meminta Megawati mendukung Anies pada Pilkada Jakarta.


Lalu, Megawati menuturkan, "Eh aku bilang enak saja ya, ngapain saya disuruh dukung Pak Anies?"


Megawati pun menanyakan apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu mau bergabung sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih.


"Dia benar ini kalau mau sama PDI Perjuangan? Kalau mau PDI Perjuangan, jangan kayak begitu dong, ya. Mau tidak nurut ya?" ucap presiden kelima RI.


"Iya dong," tambahnya diikuti tepuk tangan kader yang hadir.


Selain itu, Ia juga mengaku bingung apabila seseorang ingin mendapat dukungan dengan cara yang mudah sebab partainya saat ini sedang dibutuhkan dukungannya untuk maju pada Pilkada Jakarta.


"Kamu ke mana ya, kemarin sore ya? Lah, iyalah, mbok jangan gitu dong," pungkas dia.


Baca juga: PDIP: Pengumuman bakal calon Pilkada Jakarta tunggu keputusan Megawati

Baca juga: PDIP umumkan 6 calon gubernur-wakil gubernur di Pilkada Serentak 2024


Sebelumnya, Selasa (20/8), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan bahwa Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDI Perjuangan.


Adapun kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri.


"Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa.


Ia menegaskan bahwa pada dasarnya PDI Perjuangan akan memprioritaskan kader sendiri terlebih dahulu untuk diusung pada pilkada.


Pasalnya, PDI Perjuangan memiliki sejumlah kader potensial seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.


Berikutnya masih ada juga anggota DPR RI Dapil Jakarta yang potensial, yaitu Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu.


"Kami masih punya kader, ada Ahok, ada Djarot, ada Eriko, ada Masinton. 'Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kami lihat siapa yang kira-kira ditugaskan, Ibu Ketua Umum tugaskan untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta," ungkap Komarudin.


Selain itu, menurut dia, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.


"Hak prerogatif yang berbicara. Jadi, Anda tidak usah takut. PDI Perjuangan pasti akan tiba saatnya, PDI Perjuangan akan ajukan calon," tegasnya.

 

Share:

Anggota DPR kena lemparan botol saat temui massa aksi RUU Pilkada


KABARMASA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku terkena beberapa kali lemparan botol saat menemui massa aksi protes terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang memadati depan gerbang utama kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.


Kepada wartawan sambil menunjuk jidatnya, dia mengatakan hal itu merupakan risiko dirinya sebagai wakil rakyat. Adapun dia menemui massa aksi bersama Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi sekitar pukul 12.50 WIB.


"Dulu kita juga yang demo di depan ya. Kita juga tukang lempar-lempar," kata Habiburokhman setelah menemui massa aksi.

 

Ketika menemui massa, sejumlah legislator itu menyampaikan bahwa pengesahan RUU Pilkada tidak jadi dilakukan karena sidang paripurna ditunda atau batal digelar pada Kamis ini. Namun penyampaian itu tidak berlangsung lama karena situasi massa tidak kondusif setelah adanya oknum yang melakukan pelemparan botol.

 

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra itu memastikan kepada massa aksi bahwa para legislator di DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat.


Habiburokhman, Wihadi, dan Baidowi, menemui massa setelah dijemput oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Adapun Partai Buruh merupakan salah satu organisasi yang paling pertama menyampaikan protes dan rencana melakukan aksi di depan gedung wakil rakyat itu.

 

Sebelumnya, RUU Pilkada itu menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.


Adapun polisi telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI.


Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.

Share:

KPK periksa Mendes Abdul Halim Iskandar soal kasus dana hibah Jatim


KABARMASA.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.


"Ya, itu kalau di surat panggilannya terkait dengan masalah Jawa Timur," kata Halim di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.


Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB tanpa didampingi kuasa hukumnya.


Ia mengaku tidak ada persiapan khusus soal pemeriksaan tersebut dan akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahuinya.


"Enggak ada (persiapan) ya, apa pun yang ditanya, saya jawab nanti sesuai dengan apa yang ada," tuturnya.


Baca juga: KPK geledah kantor Pempov Jatim terkait penyidikan dana hibah


Sebelumnya, tim penyidik KPK pada Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019–2022.


"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.


Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.


"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022," kata Tessa.


Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.


"Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6 bulan penjara," kata Hakim Ketua I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).


Selain itu, hakim juga mewajibkan terdakwa Sahat membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak bisa membayar uang pengganti, harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.


"Jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," ucap Suardhita.


Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar Pasal 12 a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.


Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung pemerintah dalam pemerintahan bersih dari korupsi dan memberantas tindak pidana korupsi serta terdakwa belum mengembalikan uang yang dikorupsi.


"Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi," ucap hakim I Dewa Suardhita.


Baca juga: KPK buka opsi sidik TPPU terkait korupsi dana hibah Jatim


Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa dicabutnya hak politik Sahat Tua P. Simanjuntak, yakni dilarang untuk menduduki dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.


Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK Arif Suhermanto menerima vonis itu meskipun lebih rendah dari tuntutan.


"Kami merasa putusan yang dijatuhkan hakim ini memenuhi rasa keadilan di masyarakat, jadi kami memutuskan untuk menerima putusan yang mulia," ucap Arif.


Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada bulan Desember 2022. Sahat bersama anak buahnya, Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum), menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.


Suap itu diterima Sahat sebagai imbalan memuluskan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas). Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, sekitar Rp200 miliar dana hibah yang berhasil dicairkan oleh Sahat.


Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Keduanya mendapat vonis yang cukup ringan karena statusnya sebagai justice collaborator.

Share:

Tanamkan Disiplin Sejak Dini, Babinsa Jatimekar Latih PBB Dan Wasbang di Sekolah Yayasan Arafah Citra Nusantara


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Babinsa Jatimekar Sertu Mursidi dan Sersa Riswanto Koramil 04/Jatiasih Kodim 0507/Bekasi memberikan pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan materi wawasan kebangsaan kepada siswa-siswi SMP & SMA Yayasan Arafah Citra Nusantara, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (20/8/2024). 


Menurut Sertu Mursidi, kegiatan Pelatihan PBB yang di lakukan di halaman sekolah tersebut, yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa - siswi sekaligus untuk menanamkan disiplin dan karakter sejak dini, sehingga lahir generasi bangsa yang berkualitas.


Hal tersebut senada dengan yang di katakan oleh Danramil 04/Jatiasih Mayor Inf Sanusi Deski Firdaus kepada Media Pendim mengatakan bahwa, "Dengan latihan PBB ini diharapkan dapat tertanam jiwa kedisiplinan  pada diri siswa-siswi SMP & SMA Yayasan Arafah Citra Nusantara sejak dini, karena itu merupakan kunci keberhasilan dalam meraih cita cita yang di inginkan, salah satunya dengan disiplin bisa dalam bentuk disiplin waktu dan disiplin belajar,"ucapnya.


Adapun kegiatan latihan PBB yang diberikan kepada putra dan putri tersebut bertujuan agar para siswa dan siswi mampu melaksanakan perintah aba - aba dari pelatih sehingga memiliki displin yang bagus. 


"Untuk materi yang di berikan pada mereka, adalah pelaksanaan latihan kegiatan PBB dasar, seperti gerakan diantaranya seperti sikap Hormat yang benar, periksa kerapihan, langkah tegap serta PBB lainya," tutup Danramil.


Salah satu Guru Pengajar Yayasan Arafah Citra Nusantara Ibu Ani menyampaikan bahwa "Kami sangat bersyukur dan selalu bangga kepada TNI khususnya yang di wakilkan pak Babinsa yang selalu dekat dengan kami serta masyarakat, semoga TNI dan masyarakat selalu tetap solid, kompak dan terus saling bekerja sama."tuturnya.

Share:

Peringati HKG PKK Tingkat Jabar 2024, TP. PKK Kota Bekasi Raih Juara III Lomba Vlog Pendataan Dasawisma

KABARMASA.COM, KOTA BANDUNG - Pj. Ketua TP. PKK Kota Bekasi, Yolla Kusuma Gani, menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di GOR Saparua Kota Bandung pada Kamis, (22/08)


Peringatan tersebut dihadiri oleh Pj. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Amanda Soemedi Bey, beserta sang suami Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang berkesempatan menyerahkan langsung penghargaan untuk TP. PKK Kota Bekasi dan juara lainnya dalam Lomba Vlog Pendataan Dasawisma Tahun 2024.


Bertemakan, Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju, HKG PKK ke-52 Jabar bertujuan untuk memaknai perjalanan panjang PKK sebagai organisasi yang menjadi rumah pemberdayaan para perempuan agar berdaya di masyarakat.


"Hari ini kita menyaksikan bahwa PKK punya peran penting dan dampak besar untuk mencapai tujuan-tujuan Bangsa ini, yakni memupuk generasi emas, melindungi kaum rentan, dan memperjuangkan hak ibu dan anak," tegas Amanda Soemedi Bey.


Menyambut baik kegiatan hari ini, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menuturkan dalam sambutannya bahwa, "selama 52 tahun, PKK telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun keluarga sejahtera. PKK telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa di berbagai bidang, mulai pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, hingga lingkungan hidup dan pertanian yang memberikan dampak nyata dan positif bagi pembangunan Jawa Barat," ujarnya.


TP. PKK Kota Bekasi berhasil meraih Juara III Lomba Vlog Dasawisma yang diterima langsung oleh Pj. Ketua TP. PKK Kota Bekasi, Yolla Kusuma Gani, sekaligus menyaksikan penampilan Paduan Suara yang apik dari pada Kader PKK Kota Bekasi.


"Saya merasa bangga sekali bisa menerima penghargaan ini berkat partisipasi aktif dan dedikasi yang tinggi dari para kader yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah masing-masing. Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh pihak yang selama ini telah mendukung, dan mari terus bersama bergerak maju menjadi mitra Pemerintah, untuk Kota Bekasi lebih baik lagi," tutup Yolla Gani.

Share:

Rapat Paripurna Kesepakatan Perubahan KUA dan Perbuahan PPAS

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Rapat Paripurna yang dibuka langusung oleh Wakil Ketua DPRD Edi dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran sementara (PPAS) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024. Rabu,(21/8/24).


Penjabat Wali Kota Bekasi (Pj). Gani Muhamad menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan Anggota DPRD yang telah bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024.


“Ucap syukur allhamdulillah seluruh rangkaian pembahasan rancangan ini berjalan dengan lancar dan kepada seluruh Pimpinan yang terus berkerja dengan makaimal dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS.” Ucapnya.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muahamd berharap tentunya pelaksanaan perubahan APBD Kota Bekasi dapat berjalan Optimal dan selaras dengan perencanaan daerah sehingga daya ungkit APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta pelayanan publik dapat meningkat di semester kedua tahun 2024.

Share:

Generasi Muda Indonesia Emas Tolak dan Kecam Tindakan DPR RI Terkait Revisi Undang-Undang Pilkada


KABARMASA.COM, JAKARTA - Generasi Muda Indonesia Emas (GIE) dengan tegas menolak dan mengecam segala tindakan serta keputusan yang diambil oleh DPR RI terkait Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah dikebut guna menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Jakarta, 21 Agustus 202

Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Emas, Noer Fitrah Ramadhan, dalam pernyataannya menyatakan, "Keputusan yang dikeluarkan oleh DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung tinggi. Kami menolak keras segala upaya untuk menggagalkan putusan MK, yang seharusnya dihormati dan dijalankan dengan sepenuh hati oleh semua pihak."


Lebih lanjut, Noer Fitrah Ramadhan menegaskan bahwa Generasi Muda Indonesia Emas akan terus mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi agar tetap dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. "Sebagai generasi muda yang peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus memantau dan mengawal agar keputusan MK ini dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi. Ini adalah langkah penting untuk menghormati konstitusi dan menjaga stabilitas demokrasi di negeri ini," tambahnya.


GIE juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemuda, untuk turut serta dalam mengawasi dan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR RI agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. "Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh para pemimpin kita selalu dalam koridor hukum dan demokrasi," ujar Noer Fitrah Ramadhan.


Generasi Muda Indonesia Emas berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan di Indonesia, serta akan selalu berada di garis depan dalam mengawal kedaulatan hukum dan menjaga integritas konstitusi negara.

Share:

Profil Pratama Arhan: Agama, Klub, Gaji, Kisah Asmara, dan Foto Waktu Muda

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pratama Arhan adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek sayap.


Ia dikenal memiliki kemampuan mencetak gol melalui bola tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti.


Biodata Pratama Arhan

Nama lengkap: Pratama Arhan Alif Rifai

Nama panggilan: Arhan

Tempat, tanggal lahir: Blora, 21 Desember 2001

Zodiak: Sagitarius

Agama: Islam

Orang tua: Sutrisno dan Surati

Pasangan: Azizah Salsha

Anak-anak: -

Berat badan: 65 kg 

Tinggi badan: 172 cm

Media sosial: @pratamaarhan8 (Instagram)

Pendidikan: Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang 

Pekerjaan: Atlet

Pratama Arhan, lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 21 Desember 2001. Arhan diketahui memiliki seorang kakak laki-laki bernama Dimas Roni yang juga seorang atlet sepak bola.


Putra kedua dari pasangan Sutrisno dan Surati ini sudah hobi bermain sepak bola sejak kecil. Bahkan, Arhan sudah berlatih sepak bola secara khusus di Sekolah Sepak Bola (SSB).


Berkat dukungan keluarganya, kini Arhan dikenal sebagai salah satu atlet sepak bola yang dicintai oleh banyak masyarakat.


Perjalanan Karier Pratama Arhan

Berbekal kerja keras sejak kecil, Arhan yang sudah mahir menguasai teknik sepak bola mulai dilirik oleh klub nasional. Klub pertama yang merekrutnya adalah PSIS Semarang pada tahun 2018. 


Setelah naik ke level senior, Arhan melakukan debut pertamanya dalam pertandingan Piala Menpora 2021, di mana ia bermain selama 90 menit di semua empat pertandingan. 


Arhan berhasil mencetak dua gol dalam turnamen tersebut, salah satunya melalui tendangan bebas yang dinobatkan sebagai gol terbaik di turnamen.


Berkat penampilannya, Arhan meraih gelar Pemain Muda Terbaik di akhir kompetisi.


Selain bermain di klub, Arhan juga dipercaya untuk membela Timnas Indonesia U-19. Ia bahkan ditunjuk sebagai kapten tim saat pertandingan persahabatan melawan Makedonia Utara U-19.


Pratama Arhan adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek sayap.


Ia dikenal memiliki kemampuan mencetak gol melalui bola tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti.


Biodata Pratama Arhan

Nama lengkap: Pratama Arhan Alif Rifai

Nama panggilan: Arhan

Tempat, tanggal lahir: Blora, 21 Desember 2001

Zodiak: Sagitarius

Agama: Islam

Orang tua: Sutrisno dan Surati

Pasangan: Azizah Salsha

Anak-anak: -

Berat badan: 65 kg 

Tinggi badan: 172 cm

Media sosial: @pratamaarhan8 (Instagram)

Pendidikan: Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang 

Pekerjaan: Atlet

Pratama Arhan, lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 21 Desember 2001. Arhan diketahui memiliki seorang kakak laki-laki bernama Dimas Roni yang juga seorang atlet sepak bola.


Putra kedua dari pasangan Sutrisno dan Surati ini sudah hobi bermain sepak bola sejak kecil. Bahkan, Arhan sudah berlatih sepak bola secara khusus di Sekolah Sepak Bola (SSB).


Berkat dukungan keluarganya, kini Arhan dikenal sebagai salah satu atlet sepak bola yang dicintai oleh banyak masyarakat.


Perjalanan Karier Pratama Arhan

Berbekal kerja keras sejak kecil, Arhan yang sudah mahir menguasai teknik sepak bola mulai dilirik oleh klub nasional. Klub pertama yang merekrutnya adalah PSIS Semarang pada tahun 2018. 


Setelah naik ke level senior, Arhan melakukan debut pertamanya dalam pertandingan Piala Menpora 2021, di mana ia bermain selama 90 menit di semua empat pertandingan. 


Arhan berhasil mencetak dua gol dalam turnamen tersebut, salah satunya melalui tendangan bebas yang dinobatkan sebagai gol terbaik di turnamen.


Berkat penampilannya, Arhan meraih gelar Pemain Muda Terbaik di akhir kompetisi.


Selain bermain di klub, Arhan juga dipercaya untuk membela Timnas Indonesia U-19. Ia bahkan ditunjuk sebagai kapten tim saat pertandingan persahabatan melawan Makedonia Utara U-19.


Sebagai seorang atlet, Pratama Arhan tentunya memiliki penghasilan yang fantastis. 


Berdasarkan data dari Transfermarkt, pada 20 Maret 2021, saat masih di PSIS Semarang, Arhan menerima gaji sebesar Rp1,3 miliar per tahun. 


Seiring dengan meningkatnya popularitasnya, harga pasar Arhan juga meningkat menjadi Rp4,35 miliar pada 17 Juni 2021, dan kemudian melonjak lagi menjadi Rp5,65 miliar pada 14 Desember 2021.


Saat bermain di Tokyo Verdy, harga pasar Arhan tetap berada di angka Rp5,65 miliar. Diperkirakan, ia menerima gaji sekitar 4-5 juta yen per tahun atau sekitar Rp500-600 juta. 


Setelah bergabung dengan Suwon FC, harga pasar Arhan turun menjadi Rp3,48 miliar. 


Menurut laporan Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA), rata-rata gaji pemain K-League untuk pemain asing adalah 775.351.000 won atau sekitar Rp9 miliar.


Jumlah ini belum termasuk tunjangan penampilan, piala, bonus kemenangan, dan bonus gol. Dengan demikian, perkiraan gaji yang diterima Arhan di Suwon FC mencapai sekitar Rp9 miliar.

 

Share:

Azizah Salsha Klarifikasi Tudingan Selingkuh dari Pratama Arhan: Rumah Tangga Kami Baik-baik Saja

KABARMASA.COM, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha memberikan klarifikasi setelah mendapat tudingan selingkuh dari suaminya, pesepakbola Pratama Arhan. Pada Selasa (20/8/2024), berembus kencang dugaan Azizah berselingkuh dengan Salim Nauderer yang menjadi penyebab putusnya jalinan asmara Salim dan selebgram Rachel Vennya. Sementara hari itu tepat Azizah dan Arhan merayakan satu tahun pernikahan mereka.


"Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya," tulis Azizah Salsha di story akun Instagram @azizahsalsha_, Rabu (21/8/2024). Azizah menyatakan rumah tangganya dengan Arhan baik-baik saja. 


"Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja," tutur Azizah. Ia dan Arhan berharap agar tidak ada lagi pihak yang menyebarkan berita bohong atau fitnah tentang rumah tangga mereka.


Lalu Azizah juga memohon doa terbaik untuk ia dan Arhan serta minta diberikan privasi dalam waktu ini. "Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya," tulisnya. Terakhir ia meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Di bagian akhir ia menautkan akun Instagram Pratama Arhan, @pratamaarhan8.


Share:

Azizah Selingku Sosok Azizah Salsha, Istri Pratama Arhan yang Diduga Selingkuh dan Video Syur Mirip Dirinya Tersebar


 

KABARMASA.COM, JAKARTA  – Nama Azizah Salsha alias Zize tengah menjadi sorotan. Istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan itu diduga berselingkuh hingga video syur mirip Azizah tersebar.


Isu perselingkuhan Azizah Salsha dengan Salim Nauderer yang merupakan mantan pacar Rachel Vennya kemudian trending di media sosial X (dikenal Twitter). Kecurigaan publik terhadap adanya perselingkuhan ini bermula dari sebuah komentar yang sangat mengejutkan yang ditinggalkan oleh Rachel Vennya di salah satu postingan Instagram milik Azizah Salsha.


Dalam komentar tersebut, Rachel menuliskan sebuah emoji ular, sebuah simbol yang kerap kali dikaitkan dengan pengkhianatan, terutama dalam konteks hubungan percintaan.


Emoji ini secara luas dianggap sebagai isyarat kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat memicu spekulasi di kalangan warganet. Rachel Vennya kemudian dihubungi Arhan secara pribadi untuk menceritakankan mengenai perselingkuhan yang terjadi antara istri Arhan, Azizah dengan Salim.


Kemudian mencuat isu perselingkuhan, beredar Azizah Salsha sudah dijatuhi talak tiga oleh Pratama Arhan, akan tetapi kabar talak tiga belum terkonfirmasi.


Di tengah isu perselingkuhan istri Pratama Arhan, Azizah Salsha dengan Rachel Vennya, muncul video syur yang disebut-sebut mirip Azizah.


Dalam video tersebut, wanita yang mengenakan kaos putih terlihat melakukan panggilan video dengan seseorang. Beberapa saat kemudian, wanita tersebut membuka sebagian pakaian yang dikenakannya, menampilkan bagian tubuhnya ke arah kamera. Tidak hanya sekali, wanita tersebut mengulangi adegan serupa untuk kedua kalinya.


Selebgram dengan nama asli Nurul Azizah Rosiade dengan nama panggung Azizah Salsha alias Zize lahir di Jakarta pada 21 Oktober 2003 beragama Islam. Zize menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang dan lulus pda 2020, saat ini ia sedang menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia.


Selebgram dengan pengikut 5,3 juta di Instagram itu merupakan anak dari seorang DPR RI fraksi Partai Gerindra periode 2019 - 2024 Andre Rosiade.


Azizah Salsha dan Pratama Arhan menikah pada Minggu, 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang.


Akad nikah keduanya dihadiri oleh beberapa pejabat penting di Indonesia, seperti Menteri BUMN, Erick Thohir dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sebagai saksi pernikahan.


Azizah berkarier di media sosial, dengan pengikutnya yang berjuta-juta itu seringkali ia mendapatkan Endorsement dengan mempromosikan produk-produk melalui Instagram stories milik akun pribadinya. Selain itu, ia juga memiliki dunia bisnis di bidang fashion dan memiliki toko online di berbagai platform media sosial.


Azizah berkarier di media sosial, dengan pengikutnya yang berjuta-juta itu seringkali ia mendapatkan Endorsement dengan mempromosikan produk-produk melalui Instagram stories milik akun pribadinya. Selain itu, ia juga memiliki dunia bisnis di bidang fashion dan memiliki toko online di berbagai platform media sosial.


Share:

Ada Aksi Demo Besok: Desak DPR Tak Anulir Putusan MK soal Ambang Batas Pilkada

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Ia mengatakan, tuntutan aksi itu untuk mendesak parlemen agar tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.


"Besok ribuan buruh aksi di DPR RI untuk mendukung keputusan MK," katanya saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2024. 

Adapun Partai Buruh menjadi salah satu pihak pemohon dalam permohonan uji materiil UU Pilkada tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Permohonan itu dikabulkan oleh MK dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 20 Agustus 2024.



Adapun Partai Buruh menjadi salah satu pihak pemohon dalam permohonan uji materiil UU Pilkada tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Permohonan itu dikabulkan oleh MK dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 20 Agustus 2024.Presiden Partai Buruh ini menuntut agar penyelenggara pemilu segera mengeluarkan Peraturan KPU atau PKPU ihwal putusan MK tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. "Mendesak KPU paling lambat 23 Agustus sudah mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK," ujarnya.


Aksi demonstrasi itu muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR.


Said mengatakan, bahwa ribuan buruh dari berbagai latar belakang akan menuntut DPR untuk tidak mengubah keputusan MK tersebut. Tak hanya di DPR, kata Said, ribuan buruh peserta massa aksi itu bakal berdemonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Jumat, 23 Agustus 2024.


Sebelumnya, sumber Tempo menyebut, rapat Baleg bakal digelar pada Rabu, 21 Agustus 2024 atau sehari setelah putusan MK dibacakan. Ada dua skenario yang disebut sedang disiapkan di Baleg DPR.Pertama, rencana mengembalikan aturan ambang batas Pilkada yang lama, yaitu minimal perolehan 20 persen kursi DPRD untuk syarat mengusung calon. Kedua, untuk memberlakukan putusan MK itu di Pilkada 2029.


Pengembalian aturan ambang batas 20 persen kursi DPRD akan diajukan melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu yang mengatur Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau RUU Pilkada. Beleid tersebut akan merevisi UU Pilkada yang ada sekarang.


Upaya penganuliran putusan MK itu juga dikritik oleh Constitutional and Administrative Law Society atau CALS. Anggota CALS, Bivitri Susanti mengatakan bahwa pemerintah dan DPR tidak bisa menganulir atau mengembalikan putusan MK itu. Baik melalui undang-undang ataupun Perppu.


Sebab, ujarnya, putusan MK sudah final dan mengikat. "Jangan main gila, di seluruh dunia, tak ada putusan MK bisa dibolak-balik oleh lembaga politik," kata Bivitri, Selasa, 20 Agustus 2024.



Share:

Demo Besar Besok Kawal Mahkamah Konstitusi demi Demokrasi Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. MK memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


Namun, Baleg DPR berupaya untuk melawan dan mengubah hasil putusan yang progresif tersebut. Untuk itu kami menyerukan kepada segenap elemen buruh dan masyarakat untuk turun ke jalan pada :


Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024

Pukul : 09.00 WIB – Selesai

Titik Aksi : DPR RI – Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat


Hari/Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024

Pukul : 09.00 WIB – Selesai

Titik Aksi : KPU RI – Jl. Imam Bonjol No. 79, Jakarta Pusat


Tuntutan Aksi :

1. Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK N0.60/PUU-XXII/2024

2. Mendesak KPU RI mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK N0.60/PUU-XXII/2024


Sampai Jumpa!

Share:

84 PTS Terancam Tutup, Mahasiswa Bisa Dialihkan ke Kampus Lain


KABARMASA.COM, JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah harus bertanggung jawab pada keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang terdampak jika 84 kampus swasta di Indonesia tutup.


Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan pemerintah mempunyai mandat untuk menjamin semua anak Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak.


"Tapi bagaimana pemerintah menjamin mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di sana itu, mereka terus belajar. Seandainya mereka harus ditutup, dia bisa dialihkan ke kampus lain. Karena tugas pemerintah adalah menjamin bahwa anak-anak yang ingin kuliah ini difasilitasi oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Tidak kemudian pemerintah membuat masalah, menimbulkan masalah. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah ini, kemudian kampusnya ditutup lalu mereka tidak bisa kuliah lagi. Ini masalah," ujar Ubaid kepada KBR Media, Selasa (13/8/2024).


Jika mahasiswa yang terdampak dari ditutupnya perguruan tinggi ini tidak mendapatkan hak belajarnya, Ubaid menilai maka akan menjadi masalah berkepanjangan.


"Tugas pemerintah bukan hanya sekadar menutup kampus atau mengevaluasi kampus yang buruk. Tetapi bagaimana pemerintah menjamin mahasiswa yang sedang belajar untuk terus belajar," kata Ubaid.


Ubaid mendorong peran pemerintah untuk menjamin anak yang lulus SMA terus belajar di perguruan tinggi tanpa biaya. Menurutnya ini harus menjadi evaluasi karena pemerintah tidak menyediakan perguruan tinggi yang layak untuk anak Indonesia.


Sebelumnya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menyebut ada 84 perguruan tinggi swasta (PTS) terancam dicabut izinnya karena tidak mengurus akreditasi. Kampus swasta yang terancam ditutup itu tersebar di sejumlah daerah.


Dewan Eksekutif BAN PT Ari Purbayanto menyebut kampus-kampus itu paling banyak di Jawa Barat dan Jakarta.


"Jadi memang masih ada sekitar maksimal 100, tapi kalau di data LLDIKTI bersama kami mengidentifikasi 84 (PTS) bakalan dicabut izinnya karena tidak jelas pengelola sudah tidak ada, dosennya juga, itu yang benar-benar sulit melanjutkan," kata Ari usai acara kick-off strategi leapfrogging dalam peningkatan mutu dan relevansi PTS berbasis join resources PTS DIY di Bantul, DIY, Sabtu (10/8/2024).


Menurut Ari, ada sejumlah kendala yang ditemui dalam mengurus akreditasi. Di antaranya soal Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah dosen, dan masalah pendanaan. Kini pemerintah tengah memikirkan nasib perkuliahan para mahasiswa 84 PTS itu, terutama jika benar-benar sudah dicabut izinnya.


"Karena itu pemerintah akan memindahkan mahasiswa ke PTS lain yang siap menampung mereka," ujarnya.


Ari menambahkan, kebijakan pemindahan mahasiswa juga berlaku bagi dosen yang mengajar di PTS yang terancam izinya dicabut. Syaratnya, dosen yang akan dipindahkan memiliki kualifikasi baik. Artinya, bukan sekadar punya ijazah, tapi juga mempunyai kompetensi sebagai dosen.


"Kalau dia sudah punya profil bagus, kerja di mana pun dicari-cari. Masalahnya, kalau dosen hanya mengaku sebagai dosen tapi dicari di Google saja tidak ada namanya, itu, ya, susah. Punya ijazah tapi tidak bisa apa-apa, siapa yang mau merekrut atau mencari pekerjaan pun tidak bisa," jelasnya.

Share:

Geram Marak Praktek Pungli e-KTP, Aliansi Rakyat Bekasi Geruduk Kantor Kecamatan Cikarang Utara

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – Maraknya pungutan liar (Pungli) dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh oknum pegawai di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi membuat geram warga, pasalnya besaran pungli dikisaran Rp 100 ribu rupiah per E-KTP.


DPC Aliansi Rakyat Bekasi (ARB), Senin (19/8/24) pagi menggelar aksi unjuk rasa terkait maraknya pungli di lingkungan pelayanan pemerintah kecamatan Cikarang Utara.


Saipul Abrol salah satu warga sekaligus Sekretaris DPC ARB yang mengalami hal tersebut menuturkan, bahwa dirinya diminta biaya sebesar Rp 100 ribu rupiah dalam proses cetak e-KTP oleh oknum petugas pelayanan di Kecamatan Cikarang Utara.


“Saya mau membuatan e-KTP, Petugas bilang pas saya tanya lewat pesan Whatsapp bilangnya, yang baru Poto tadi, KTP ya 100 sore di jadiin kalo mau, Setelah itu, saya bertanya 100 apa maksudnya dan petugas menjawab 100 ribu mau gak , ” ujar Saipul Abrol, Senin (19/8/24).


Dalam aksi tersebut Saipul juga mengungkapkan rasa heran terhadap oknum petugas pelayanan di Kecamatan Cikarang Utara yang melakukan pungli bagi masyarakat yang mengurus pembuatan e-KTP, sehingga diduga pungli tersebut telah lama terjadi dan menguntungkan diri pribadi.


“Sampai heran saya, kan seharusnya buat KTP gratis. Berarti ini mah kalo warga buat KTP sering dimintai ini,” tuturnya.


DPC ARB menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk mengusut tuntas dugaan adanya pungli dilingkungan Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara, dan menangkap para pelaku pungli serta memecat Camat Cikarang Utara.


“Yang minta inisal JA saya juga dapet nomernya dari temen saya,” tegasnya.


Dirinya berharap dugaan pungli itu tidak lagi terjadi dan harus dialami oleh warga, pasalnya memberatkan bagi warga yang seharusnya memperoleh layanan secara gratis.


“Saya berharap hal ini tidak terjadi lagi kedepannya. Kasihan kalau yang kena warga kurang mampu,” tutupnya.

Share:

Bahlil Ditetapkan Jadi Ketum Golkar

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengumumkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Golkar yang baru pada malam ini. Bahlil akan langsung ditetapkan sebagai Ketum Golkar mengingat hanya ada satu calon yang diajukan. Setelah penetapan, Bahlil akan menyampaikan visi misinya sebagai Ketum Golkar yang baru. "Pengumuman bakal calon ketua umum langsung ditetapkan penetapan calon ketua umum. Kemudian penyampaian visi misi karena calonnya hanya satu, maka mudah-mudahan malam ini langsung kita bungkus. Mudah-mudahan kalau perlu," ujar Bamsoet dalam sambutannya di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Tidak ada pemilihan ketum Bamsoet menegaskan bahwa tidak ada pemilihan Ketum Golkar dalam Munas kali ini karena hanya ada satu calon tunggal.


Dia berharap, penetapan Bahlil sebagai Ketum Golkar dapat segera diselesaikan sehingga pelantikan bisa dilakukan pada esok hari. "Dan berikutnya adalah pemilihan ketua umum tidak ada lagi. Karena sudah hanya tunggal satu calon ketum. Sehingga mudah-mudahan malam ini bisa kita bungkus semua. Dan besok kita tinggal pelantikan. Kalau memungkinkan," kata dia.  Munas Golkar 2024 Menurut jadwal rundown Munas Golkar 2024, pemilihan Ketum Golkar yang baru sebenarnya baru akan diselenggarakan pada Rabu (21/8/2024) besok. Namun, karena hanya ada satu calon, proses penetapan dan pelantikan Bahlil akan dipercepat.


Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan disahkan sebagai ketua umum jika menjadi satu-satunya calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar. "Ya kalau hanya satu kader partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau dianggap memenuhi persyaratan, ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan segera kita tetapkan dalam munas ini," kata Agus di Lobi JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).


Dengan semua prosedur telah dijelaskan, penetapan dan pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar diharapkan akan berjalan lancar dan cepat.


 

Share:

Profil dan Harta Kekayaan Supratman Andi Agtas, Menkumham yang Gantikan Yasonna Laoly

KABARMASA.COM, JAKARTA - Tak hanya bergelar doktor di bidang ilmu hukum, Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012. Dia juga pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra.


Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan. Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.


Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra. Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto. Dasco mengklaim bahwa pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran. "Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.


Selain di bidang hukum dan politik, Supratman ternyata pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah. Dilansir dari laman fraksigerindra, Supratman juga tercatat pernah menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Palu pada 2005-2015; Komisaris PT Citra Nuansa Elok pada 2004-2012; serta Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah periode 2004-2010.


HARTA KEKAYAAN

Dua kali menjadi anggota DPR RI, Supratman Andi Agtas memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 18.403.050.249 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 28 Maret 2023 untuk laporan periodik tahun 2022. Dalam LHKPN tersebut tercatat bahwa Supratman memiliki 11 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Jakarta Utara, Bekasi, Bogor, Palu, dan Toli-toli dengan total nilai Rp 8.326.750.548.


Kemudian, dia juga tercatat memiliki dua kendaraan, yakni Toyota Alphard tahun 2012 yang diklaim hasil sendiri seharga 212.500.00 dan Toyota Inova Venture tahun 2020 yang juga ditulis hasil sendiri seharga 319.600.000.


Selain itu, Supratman melaporkan kepemilikan surat berharga setara Rp 5.861.314.785; kas dan setara kas sebesar Rp 5.503.884.916. Jika semua dijumlahkan maka hartanya sebesar Rp 20.224.050.249. Namun, politikus Partai Gerindra ini ternyata memiliki utang sebesar Rp 1.821.000.000. Sehingga, total harta kekayaan Supratman dikurangi utang menjadi sebesar Rp 18.403.050.249. Menariknya, jumlah harta kekayaan Supratman Andi Agtas tersebut berkurang dari laporan periodik tahun 2021. Saat itu, total hartanya mencapai Rp 23.467.781.288.

 

Share:

10 Beasiswa S1-S3 Luar Negeri Tanpa TOEFL dan IELTS


KABARMASA.COM, JAKARTA - Sebagian besar penyelenggara beasiswa kuliah di luar negeri mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris kepada pelamarnya sebagai ketentuan dasar administrasi.

 

Kemampuan bahasa Inggris itu umumnya dibuktikan dengan skor minimum Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau International English Language Testing System (IELTS) tertentu.

 

Namun, terdapat beasiswa jenjang sarjana (S1), magister (S2), hingga doktor (S3) yang tidak mewajibkan pelamarnya melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Hal itu dapat terjadi karena aktivitas kuliah tersebut menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Inggris.

 

Daftar Beasiswa Luar Negeri Tanpa TOEFL dan IELTS

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa beasiswa luar negeri tanpa TOEFL dan IELTS:

 

1. Global Korea Scholarship (GKS)Global Korea Scholarship atau dulu dikenal sebagai Korea Global Scholarship Program (KGSP) adalah beasiswa yang dikelola lembaga eksekutif di bawah kementerian pendidikan Korea Selatan, National Institute for International Education (Niied).

 

Beasiswa untuk jenjang Associate Degree (D2), S1, S2, dan S3 itu menanggung biaya belajar bahasa Korea selama satu tahun sebelum perkuliahan bagi penerimanya.

 

2. Beasiswa Pemerintah Cina

Dewan Beasiswa Cina (CSC) di bawah Kementerian Pendidikan Cina bertanggung jawab atas penerimaan, pendaftaran, dan administrasi penerimaan Beasiswa Pemerintah Cina.

 

Para pelamar pada program yang diajarkan dalam bahasa Mandarin tidak diminta melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS, tetapi mensyaratkan Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) tingkat tiga hingga empat.

 

3. Beasiswa Pemerintah Turkiye

Pemerintah Turkiye menyelenggarakan program beasiswa bagi mahasiswa internasional tanpa skor IELTS dan TOEFL selama pendaftaran.

 

Beasiswa yang didanai penuh itu mencakup tunjangan bulanan, akomodasi, asuransi kesehatan, kursus bahasa Turki selama satu tahun, biaya kuliah, dan satu tiket pesawat.

 

4. Beasiswa Pemerintah Rumania

Pemerintah Rumania melalui Kementerian Luar Negeri memberikan sejumlah beasiswa kepada warga negara non-Uni Eropa.

 

Untuk mempromosikan bahasa dan budaya Rumania, pemerintah setempat menetapkan penggunaan bahasa Rumania untuk studi S1 dan S2.

 

Bagi kandidat yang tidak bisa berbahasa Rumania, akan diberikan satu tahun persiapan sebelum studi di universitas.

 

5. Beasiswa Pemerintah Swiss

Pemerintah Swiss membuka kesempatan bagi mahasiswa berprestasi internasional yang ingin menempuh pendidikan tinggi tanpa syarat skor IELTS. Beasiswa yang tidak mensyaratkan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris itu diberikan kepada mahasiswa beberapa program di University of Geneva, University of Lausanne, University of Basel, University of Bern, dan University of Fribourg.

 

6. Konrad-Adenauer Stiftung Scholarships (KAS)

KAS merupakan program beasiswa penuh bagi mahasiswa internasional yang menempuh program S2 dan S3 di Jerman.

 

Durasi beasiswa diberikan minimal tiga semester dengan 330 penerima. Pelamar tidak perlu mengikuti ujian IELTS untuk mendaftar program beasiswa yang memberikan tunjangan bulanan, tunjangan keluarga, penelitian, biaya perjalanan, hingga asuransi kesehatan itu.

 

7. SBW Berlin Scholarships

SBW Berlin Scholarship ditujukan untuk mahasiswa S1 dan S2 dengan latar belakang ekonomi lemah.

 

Program beasiswa penuh itu tidak meminta persyaratan IELTS, tetapi penerima diharapkan berkomitmen dalam pengembangan proyek sosial di Jerman dan memiliki prestasi akademik yang baik.

 

8. Heinrich Boll Foundation Scholarships

Organisasi Heinrich Boll Foundation memberikan beasiswa studi S3 kepada kandidat yang berminat kuliah di Jerman.

 

Pelamar beasiswa tersebut tidak dimintai sertifikat TOEFL atau IELTS, tetapi harus memenuhi minimal ketentuan tes bahasa Jerman Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 2 atau level B2.

 

9. Kurt Hansen Science Scholarships

Kurt Hansen Science Scholarships merupakan beasiswa yang diprakarsai Bayer Foundation untuk mendukung calon guru, guru, serta mahasiswa di bidang matematika, ilmu komputer, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi (STEM) du Jerman. Nilai beasiswa yang diberikan mencapai 10.000 euro atau sekitar Rp174 juta (kurs Rp 17.458).

 

10. Hokkaido University President’s Fellowship

Beasiswa Hokkaido University diperuntukkan bagi calon mahasiswa internasional yang mendaftar di program S2 atau S3.

 

Pelamar tidak dimintai sertifikat TOEFL atau IELTS, tetapi harus berstatus sebagai mahasiswa atau alumni universitas yang telah menandatangani Perjanjian Pertukaran Antar-Universitas dan Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Mahasiswa.

 

Untuk kampus di Indonesia, Hokkaido University telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Palangka Raya (UPR).

 

Dengan demikian, hanya alumni empat perguruan tinggi tersebut yang diberi kesempatan untuk mendaftar.

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Cek Lokasi Pembangunan Fasilitas Lapangan Serbaguna untuk Warga

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna memastikan jalannya pembangunan berjalan dengan baik, peninjauan pembangunan fasilitas untuk warga di RW 018 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu dan RW 10 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambangi langsung kedua lokasi tersebut pada Selasa (20/08)


Adapun saat ini sedang berlangsung pembangunan fasilitas umum untuk warga berupa lapangan serbaguna yang nantinya dilengkapi dengan sarana olahraga pendukung yang lengkap, bisa untuk olahraga voli, basket, bulutangkis, atau kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.


Pembangunan tersebut merupakan program Coorporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BJB yang tersebar di 7 (tujuh) titik di Kota Bekasi  dan dikelola oleh Camat, Lurah, RT, RW, dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat.


"Tentunya ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan harus bisa bermanfaat besar bagi khalayak luas, maka dari itu, pembangunan lapangan serbaguna cocok untuk nantinya bisa digunakan berbagai kegiatan yang positif, dan hari ini saya sengaja mengecek langsung proses pembangunannya, dan mendukung penuh hingga terselesaikan," ujar Gani Muhamad.


Harapannya, dengan hadirnya lapangan serbaguna sebagai fasilitas publik yang sarana dan prasarana lengkap dan memadai, dapat membuat warga sekitarnya lebih guyub dan warga bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai keperluan.


"Lapangan serbaguna di dekat area perumahan warga bermanfaat besar untuk memupuk keguyuban warga dimana area terbuka ini bisa dimanfaatkan untuk beraktifitas dan berkumpul, bahkan bisa jadi ruang untuk bermain anak-anak, sehingga siapapun bisa saling bersosialisasi, anak-anak pun bisa membaur dengan lingkungan, dan semoga dapat membawa keberkahan bagi semuanya," tutup Gani Muhamad.

 

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts