BEM-Nusantara DKI Jakarta Menggelar Unjuk Rasa Tentang Evaluasi Kepempimpinan Heru Budi Hartono Selaku Pj Gubernur DKI Jakarta

KABRMASA.COM, JAKARTA- BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada kamis, 21/03/ 2024. 

Dalam aksi unjuk rasa tersebut BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta bergerak mengangkat permasalahan kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama kepemimpinannya. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Piere Lailossa selaku Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta dengan melibatkan beberapa Presiden Mahasiswa dan perwakilan dari berbagai kampus yang terafiliasi didalam BEM Nusantara.

Piere Lailossa menyampaikan "Perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta menurut pandangan kami penuh dengan banyak tanda tanya dikarenakan masih banyak masalah yang belum terselesaikan ketika dia menjabat setahun sebelumnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar bahwa apa sebenarnya yang perlu dipertahankan dari kinerja beliau yang demikian. Masyarakat pun dibatasi akses informasi terkait hasil evaluasi Pj Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia".

Para orator yakni para Presiden Mahasiswa dan beberapa perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus yang hadir turut menyoroti juga permasalahan kenaikan pajak daerah (pajak hiburan naik 15%) di wilayah DKI Jakarta. Menurut cermat mereka, kenaikan pajak ini justru akan berdampak pada banyak pelaku usaha dibidang yang dinaikan pajaknya serta tidak menutup kemungkinan terjadinya banyak PHK akibat dampak tersebut. Selain itu, permasalahan banjir, macet, polusi, stabilisasi harga pangan hingga penuntutan terkait masalah yang dihadapi warga masyarakat kampung bayam yang terdampak pembangunan stadion JIS serta permasalahan penyelenggaraan PILKADA yang ramah lingkungan pun turut disoroti oleh BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta.

Piere Lailossa menyampaikan "Kendati bahwasannya, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan melakukan evaluasi selama triwulan (tiga bulan) sekali. Namun kami skeptis atas kinerja beliau dalam analisa kami BEM-Nusantara DKI Jakarta terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan di Wilayah DKI Jakarta yaitu:

1. Masalah banjir, kemacetan dan polusi

2. Kenaikan pajak daerah (pajak hiburan naik 15 %)

3. Masalah kenaikan harga pangan

4. Masalah hunian yang layak bagi warga kampung bayam

5. Hingga permasalahan lingkungan DKI Jakarta sebelum dan pasca PILKADA 2024," Pungkasnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah DKI Jakarta menyampaikan 6 poin tuntutan mereka diantaranya :

1. MENDESAK MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TITO KARNAVIAN MENGEVALUASI PJ GUBERNUR BUDI HARTONO SECARA TRANSPARAN

2. MENDESAK PJ GUBERNUR DKI JAKARTA SEGERA MENYELESAIKAN MASALAH TATA KELOLA DKI JAKARTA (BANJR, KEMACETAN DAN POLUSI)

3. MENCABUT PERDA DKI JAKARTA NOMOR 1/2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PASAL 53 PAJAK HIBURAN)

4. STABILKAN HARGA PANGAN DI WILAYAH DKI JAKARTA

5. MENDESAK PJ GUBERNUR DKI JAKARTA SEGERA MEMBERIKAN HUNIAN YANG LAYAK BAGI WARGA KAMPUNG BAYAM

6. MENDESAK PJ GUBERNUR DKI JAKARTA MEMBAHAS PILKADA 2024 YANG RAMAH LINGKUNGAN BERSAMA KPUD JAKARTA

Share:

Read More

PERMAHI NILAI PJ BUPATI MALRA GAGAL DAN HARUS DI COPOT

KABARMASA.COM, TUAL - Sorotan terhadap kinerja PJ Bupati Malra, Drs Jasmono, terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat, menurut Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Tual-Malra, Amsir Renoat, sebaiknya PJ Bupati Malra segera di evaluasi dari jabatannya, bahkan bila perlu di copot.

"Saya meminta Mendagri (Menteri Dalam Negeri) untuk segera mencopot Pj Bupati Malra, alasannya, dia telah menjadi sorotan publik karena sering menghindar dari beberapa persoalan yang sedang terjadi di Maluku Tenggara"

Setelah di lantik menjadi PJ Bupati Malra, saya selalu mengikuti perkembangan di Malra, ada berbagai macam konflik yang tidak bisa di selesaikan, bahkan beliau (PJ Bupati Malra) terkesan menghindar dan tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, beberapa bulan belakangan bisa kita lihat dan rasakan atsmosfernya kepemimpinannya sudah tidak bagus.

Seharusnya PJ Bupati Malra juga dapat memhami atau melakukan kebijakan-kebijakan khusus sebagai langkah preventif dan solutif untuk bersinergi dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna mendorong kemajuan di Maluku Tenggara.

Lanjut Amsir , sudah seharusnya, posisi PJ Bupati Malra di kembalikan saja kepada orang asli Maluku Tenggara yang lebih paham tentang karakteristik masyarakat serta paham soal geo politik dan geostrategis agar dapat bertanggungjawab dalam membuka akses pekerjaan yang cukup, menciptakan tertib sosial yang harmonis bagi semua orang, serta dapat berkonribusi dalam meningkatan sumber daya manusia.

Share:

Read More

Buka Orientasi PPPK, Pj. Wali Kota Bekasi Beri Pesan: "Berikan Layanan yang Optimal, Prima, dan Berkualitas Demi Kepuasaan Masyarakat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, membuka dan memulai Orientasi untuk para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara online melalui Zoomeeting pada Rabu (20/03) yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Adapun jumlah total PPPK yang mengikuti orientasi adalah 1.813 peserta dengan rincian Tenaga Pendidik sebanyak 1.298 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 283 orang, Tenaga Pemadam Kebakaran sebanyak 230 orang, Tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 2 orang.

Pembukaan orientasi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari yang sekaligus memberikan beberapa pesan kepada para peserta Orientasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

"ASN dalam hal ini PPPK, harus bisa menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, mau terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi, memiliki perilaku sesuai dengan budaya organisasi serta memiliki motivasi, kreativitas, dedikasi, dan juga komitmen yang tinggi untuk bekerja melayani masyarakat," ujar Kepala BPSDM Prov Jabar.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik kehadiran PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, PPPK berperan besar dalam memberi pelayanan kepada masyarakat agar berjalan lebih maksimal dengan berpegang teguh kepada asas _core values_ ASN BerAKHLAK.

"Sesuai arahan Kemenpan RB, semua Pegawai Pemerintah, tidak terkecuali PPPK, musti bisa menerapkan _Core Values_ BerAKHLAK dalam bekerja, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sehingga mampu membentuk Pegawai yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta mampu memberikan layanan yang optimal, prima, dan berkualitas demi kepuasan masyarakat, dengan terus bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan," ucap Gani Muhamad dalam sambutannya.

Terakhir seraya memberikan selamat, Gani Muhamad pun berpesan, "selamat atas terpilihnya Bapak/Ibu sebagai PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Bapak/Ibu harus bisa terus berinovasi dan mengembangkan kemampuan diri guna meningkatkan kinerja, sehingga semakin mampu membentuk diri sebagai pegawai yang terdepan, serta mampu untuk berperan serta dalam membangun Kota Bekasi terutama dalam mengembangkan pelaksanaan pelayanan publik yang prima," tutup Gani.

Share:

Read More

Ketua Umum PW SEMMI KEPRI Meminta POLRES BINTAN Tegas Usut Dugaan Korupsi Mega Proyek 63 Milyar

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau -Kabupaten Bintan - Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Kepulauan Riau (PW SEMMI Kepri) Zainul Sofian Menduga Mega proyek pembangunan pengamanan pantai pulau berakit ,pulau Malang berdaun pulau sentut (pulau terluar) senilai 63,372.184.318 diduga kuat dikorupsi. Informasi yang didapat dari lapangan diduga kuat diselewengkan untuk kepentingan kelompok dan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Rabu (20/03/2024)

Lanjut Ketua Umum PW SEMMI Kepri Zainul Sofian menyampaikan, sebagaimana diatur Tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat awak media berusaha menkonfirmasi bos kontraktor pelaksana PT Rudi Jaya atas nama Acai terkesan bungkam seribu bahasa tanpa memberikan keterangan.memperkuat Dugaan kuat Korupsi dalam pengerjaan proyek.

Saat di wawancara masyarakat yang berada dekat dengan proyek tersebut terkesan heran,kami terus terang heran pak, masak proyek 63 miliar pekerjaan seperti itu. tidak sesuailah pak. ditambah lagi jalan kami juga rusak akibat pengerjaan ini, merusak fasilitas umum. 

Kami berharap itu bisa diusut tuntas sampai keakar-akarnya, kami meminta  penegak hukum bisa bertindak tegas tutupnya. (Tim-Red)

Share:

Read More

BEM-Nusantara Berbagi Takjil Dibulan Suci Ramadhan

KABARMASA.COM, BEKASI- BEM Nusantara melaksanakan kegiatan bakti sosialnya dengan tema Berbagi Takjil BEM NUSANTARA Di Bulan Suci Ramadhan pada hari rabu pukul 4 sore di wilayah Pondokgede, (20/03/2024).

Pada kesempatan berbagi takjil yang dikoordinir langsung oleh Koordinator Pusat BEM NUSANTARA yakni Muksin Mahu menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadhan ini baiknya kita semua memperkuat amal ibadah dengan menebar kasih untuk Indonesia yang damai. "Dan mari kita berbagi dan membuka jalan untuk Indonesia Damai, Indonesia Tentram, Dan Indonesia Tanpa Provokasi Di Bulan Suci Ramadhan yang penuh Berkah, sehingga amal ibadah dan segala perbuatan baik kita dirahmati oleh Allah SWT", ujarnya.

Muksin Mahu juga melanjutkan "Kegiatan bakti sosial ini merupakan langkah konsisten yang kesekian kalinya kami lakukan sebagai wujud pengabdian kami sebagai mahasiswa kepada bangsa dan negara". 

Kegiatan berbagi takjil ini sekaligus sebagai pengingat bahwa ditengah momentum pemilu ini, jangan sampai kita terpecah belah tetap menjaga persatuan. Perlu diingat siapapun yg terpilih nantinya wajib kita dukung, karena merupakan representasi dari pilihan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin  yang nantinya akan melanjutkan pemerintahan, demikian Muksin menambahkan

Kegiatan Berbagi Takjil yang diselenggarakan oleh BEM NUSANTARA di Jalan Pondok Gede Raya (Jatiwaringin) ini, dihadiri oleh beberapa pimpinan pusat pengurus BEM NUSANTARA dan beberapa Presiden Mahasiswa di berbagai kampus di Jakarta dan Bekasi yang terafiliasi dalam Aliansi BEM NUSANTARA Wilayah DKI JAKARTA.

Share:

Read More

Ambil Keberkahan, Babinsa Koramil 02/Pondok Gede Bersama Bhabinkamtibmas Bagikan 100 Bungkus Takjil Jelang Buka Puasa

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Guna berbagi kebahagian terhadap sesama, Serda Lilik Irawan Babinsa Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi bersama Bhabinkamtibmas Aiptu Suparno membagikan Takjil untuk buka puasa kepada pengguna jalan Rawa Dolar Rt 02 Rw 05 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Selasa (19/3)

 

Kegiatan ini dilaksanakan menjelang buka Puasa di Bulan Ramadhan dengan sasaran warga pengguna jalan yang melintas, serta para pekerja yang tidak sempat berbuka puasa dengan keluarga dikarenakan harus mencari nafkah.

 

Seperti halnya dengan Bapak Agung yang kesehariannya menjadi tukang ojek online yang penghasilannya tidak menentu, dengan adanya pembagian takjil ini tentunya sangat terbantu karena masih ada yang memperhatikannya.

 

“Di bulan suci Ramadhan di tengah pandemi seperti ini saling memberi merupakan hal yang sangat dibutuhkan terutama bagi warga yang berpenghasilan kecil. Memberikan sebagian Rezeki yang kita punya kepada masyarakat tidak mampu yang harus kita tolong pastinya sangat bermanfaat,” tutur Serda Lilik.

 

“Semoga di bulan Ramadhan kali ini kita melewatinya dengan penuh amal kebaikan dan tidak henti-hentinya untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain.”pungkas nya.

Menurut Bhabinkamtibmas Aiptu Suparno mengatakan bahwa kegiatan berbagj takjil yang dilakukan Bhabinkamtibmas dan Babinsa tersebut sebagai bentuk sinergitas TNI - Polri untuk pembinaan wilayah. 

"Dengan kegiatan tersebut dalam Ramadhan berkah, TNI - Polri selalu aktif melakukan pembinaan untuk menciptakan kamtibmas aman dan kondusif,"ucap Aiptu Suparno.

Di tempat lain Danramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Akhmad menyampaikan kepada media pendim bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan peran aktif Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagi wujud kepedulian mereka kepada warga diwilayah binaannya.

"Semoga kegiatan baik ini dapat menjadi motivasi untuk warga lainnya untuk selalu berbuat baik, meskipun satu hari satu kebaikan,"ucap Mayor Inf Akhmad.

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi bersama Jajaran Pejabat Pemkot Bekasi Giat Tarling Di Bekasi Barat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Malam Ramadhan ke-9 pada Selasa (19/03), Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad Bersama Jajaran menyambangi Masjid Nurani di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat guna melanjutkan program Tarawih Keliling (Tarling) di wilayah.

Dalam Tarling tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad kembali menyerahkan bantuan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) berupa dana hibah dari BAZNAS dan sarana ibadah untuk keperluan operasional Masjid serta keperluan penyediaan alat Ibadah untuk masyarakat sekitar.

Tampak hadir dalam kegitan tarawih keliling tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, Asda 2 H. Innayatullah, Kasatpol PP Kota Bekasi Karto, Sekdis Satpol PP. Camat Bekasi Barat dan Lurah se-Bekasi Barat.

Saat menyampaikan sambutannya, Gani Muhamad menuturkan kebahagiaannya dapat menyempatkan melaksanakan tarawih di sini sebagai momen silaturahmi bersama masyarakat.

"Di bulan Ramadhan yang penuh berkah dan pahala dilipatgandakan ini, Alhamdulillah saya dapat hadir tarawih bersama dengan warga di sekitar sini, terima kasih atas penerimaan kedatangan saya bersama jajaran ke sini, semoga dari kesempatan ini, keberkahan melimpah ruah bagi Bapak/Ibu sekalian para jamaah Masjid Nurani," ujar Gani Muhamad saat sambutannya.

Gani Muhamad pun mengucapkan terimakasih atas kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kondusifitas saat Pemilu kemarin.

"Dalam kesempatan ini saya menghaturkan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya atas  peran serta warga masyarakat dalam menjaga kondusifitas saat pemilu Capres-Cawapres dan Dewan Legislatif kemarin," Ungkap Gani

Gani pun berharap kondusifitas tersebut dapat tetap terjaga selalu dengan baik di masyarakat, ditambah jelang Pemilukada mendatang.

"Saya juga berharap ketentraman ini dapat terus terjaga, karena masih ada Pesta Demokrasi berikutnya, yaitu pemilihan Kepala Daerah Wali Kota, Bupati dan Gubernur di Pemilukada berikutnya, jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang hendak ingin memecah belah tali persaudaraan," pungkas Gani.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan dari BAZNAS Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi untuk kesejahteraan Masjid Nurani Kranji Bekasi Barat.

Share:

Read More

SEKDA BUKA FORUM OPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

KABARMASA.COM, AMBON - Di bawah sorotan Tema : “Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Untuk Maluku Maju Dan Berkelanjutan”, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menggelar Forum OPD, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie., M.Si., I.P.U., ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang berlangsung selama 2 hari, yakni 20-21 Maret 2024. 

Hadir pada kegiatan ini, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,  Korwil UPT LHK dan PLT Kadis Kehutanan, Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK (Virtual), Kepala Dinas DLH, Kepala Dinas ESDM, Perwakilan OPD Kehutanan Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD Kabupaten/Kota UPT KLHK, juga sebagai narasumber pada kegiatan ini Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK, (Virtual), Bappeda, UPT KLHK, dan UPT DKPH.

Mengawali sambutannya Sadali atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dalam upaya mensinergikan penyelenggaraan pembengunan kehutanan dari pusat, daerah, sampai ke tingkat tapak di Provinsi Maluku.

“Kegiatan forum OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tahun 2024 dalam rangka singkronisasi program dan kegiatan kehutanan di Daerah, baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sampai di Tingkat tapak. Karna ini yang harus kita lakukan supaya tidak tumpang tindih dalam perencanaan, terutama dalam penggunaan anggaran.” Jelasnya.

Sadali mengatakan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian bersama, seperti perubahan iklim sesuai tema kegiatan ini, tingginya angka kemiskinan bagi Masyarakat yang bermukim di dekat laut dan dekat hutan, masih adanya klaim Masyarakat adat, dikarenakan memiliki landasan yang cukup kuat dengan lahirnya UU 4199 tentang kehutanan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2012, lahirnya UU 11 2020 yang dijabarkan dengan 49 aturan pelaksana 5 dalam bentuk Peraturan Presiden 44, dalam bentuk peraturan pemerintah, Dimana sekarang sudah diterbitkan Peraturan Menteri yang harus dicermati Bersama, dalam rangka menjaga keberadaan hutan kita demi kemaslahatan Masyarakat banyak yang bermuara pada kesejahteraan, terutama Masyarakat yang bermukim dekat dan dalam poros Hutan. 

“Rapat ini adalah bentuk sinergitas, berarti tidak ada lagi dikotomi di antara kita, balai Kementerian yang ada di sini adalah bagian daripada unsur pemerintah yang bekerja untuk membangun Provinsi Maluku ini, itu berarti seluruh energi, kita dayagunakan untuk kemajuan Maluku yang merupakan bagian yang integral daripada pemerintah Republik Indonesia.” Terang Sadali.

Sadali juga mengatakan, Masih adanya lahan kritis yang belum rehabilitasi, belum optimalnya pemanfatan hasil hutan, dan masih adanya penebangan liar.

“Saya berharap forum ini membentuk tim kecil, sehingga Ketika ada kebakaran, itu bagian daripada sinergitas yang dibangun, ingat Hutan kita setiap saat berseru, minta agar perhatian kita untuk membela.” Ujarnya. 

Share:

Read More

Mafia Migas Marak di Bantaeng, KAMRI Geruduk PERTAMINA REGIONAL VII

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan PT. Pertamina Regional 7 Sulawesi Selatan Jl. Garuda I No.90125, Kunjung Mae, Mariso, Makassar dan Polda Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selasa, (19/3/2024).

Indonesia adalah negara hukum, sudah jelas segala aktivitas yang dilakukan oleh segenap elemen mulai dari masyarakat sampai pemerintah haruslah memiliki landasan hukum yang jelas, agar terwujud masyarakat yang tertib dan sejahtera. pemerintah Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan UUD 1945 mensejahterakan masyarakat dalam perihal BBM juga tentu memberikan subsidi kepada masyarakat yang layak mendapatkan nya, tentunya peran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi proses pembagian BBM bersubsidi kepada masyarakat sangatlah diperlukan, karena terkadang banyak penyelewengan yang terjadi di tataran masyarakat yang berusaha menabrak hukum untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Tentunya kami sebagai Mahasiswa yang memiliki fungsi controlling terhadap masyarakat akan setiap waktu memperhatikan segala bentuk ketimpangan dan juga pelaksanaan hukum yang tegak harus dijalankan. Namun mirisnya sebagaimana laporan masyarakat mengungkap praktik yang mengkhawatirkan, di mana PT. Wisan Petro Energi diduga menjual BBM bersubsidi kepada pengusaha industri. Perbuatan ini kami nilai telah melanggar hukum, mengingat BBM yang disubsidi seharusnya diperuntukkan bagi konsumen yang membutuhkan, apatahlagi masyarakat kabupaten Bantaeng itu mayoritas petani dan nelayan yang menjerit, merasakan dampak negatif dari kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar. Hampir di semua SPBU yang ada di kabupaten Bantaeng itu melakukan praktik penjualan BBM secara ilegal, tepatnya SPBU Parasula, SPBU Lambocca (74.924.04), SPBU Lamalaka (74.924.01), SPBU Marina (73.924.03).

Informasi langsung dari lokasi kejadian mengungkapkan bahwa setiap hari, mobil tangki warna biru bertuliskan PT. Wisan Petro Energy aktif membawa BBM dengan rute Bantaeng-Makassar.

Sedangkan di SPBU Marina, Lambocca, dan Lamalaka kami mendapati Foto pengisian BBM Subsidi jenis solar menggunakan Cergen.

H. Ade, selaku pemilik SPBU Parasula, tidak berhubungan langsung dengan Santo, yang memiliki akses pengisian bahan bakar di hampir seluruh kapal Pelni dan jasa angkut muat kapal tangker. Namun, ia terlibat langsung dalam penjualan dan pemberian uang dengan Pak Diki, yang tinggal di komplek Aspol Panaikang dan satu atap dengan Helmy Kuarta Dirkrimsus. Adakah Keterlibatan Helmy Kuarta Dirkrimsus dalam rantai konspirasi ini??, ini masih menjadi pertanyaan.

Aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung selama dua tahun. Modus operandi yang dilakukan Santo semakin rapi karena memanfaatkan jasa angkut muat kapal tangker dan membayar setengahnya secara otomatis santo mengongkosi sementara waktu setelah kapal sandar di Juragan Kapal Indonesia (JKI), baru kemudian tangki mengisi dan diantar ke tujuan. Tagihan atas transaksi tersebut ditagihkan ke PT. pelayaran tersebut, termasuk kapal PT. Pelni dan kapal swasta. Kebutuhan akan solar subsidi sangatlah besar dalam aktivitas ini.

Jendlap muslimin menyampaikan dalam orasinya, “Bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini  Polres Bantaeng yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang kami duga kuat sebagai Mafia Migas BBM Subsidi Jenis Solar dan Pemilik SPBU, Manager SPBU yang mereka masing-masing bermain itu kemudian APH harus mengambil sikap tegas untuk memberantasnya. Namun yang kami lihat, seolah-olah APH tutup mata, memberikan pembiaran terhadap Mafia BBM subsidi (SOLAR) yang tentunya telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.”

Lanjut, muslimin menyampaikan,”kami tidak akan mundur untuk memperjuangkan hak dan kemaslahatan masyarakat banyak, walaupun di intervensi dan dibenturkan dengan Sekelompok Oknum Premanisme seperti yang terjadi dalam aksi kami hari ini di depan PT. Pertamina Regional VII Sulsel. Yakin dan percaya kami dari Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) akan terus mengawal dan mendesak APH dalam hal ini Kapolda Sulsel untuk segera memeriksa dan menangkap Mafia Solar di kabupaten Bantaeng.”Tegasnya.

Berdasarkan hal tersebut Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) menyatakan sikap;

1. Mendesak Kapolda Sulsel untuk mencopot Ditreskrimsus, Kapolres Bantaeng, Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter Polres Bantaeng karena tidak becus dalam menangani maraknya Mafia Migas, Penimbunan Solar, Pengangkutan BBM ilegal jenis solar.

2. Mendesak Ditreskrimsus untuk segera memanggil dan memeriksa Sdr. H. Ade (Pemilik SPBU Parasula), Sdr. Diki, Sdr. H. Rahmat (Pemilik SPBU), Sdr. H. Hamsah (Pemilik SPBU), Sdr. Wahab (Manager SPBU) karena diduga terlibat melakukan penjualan BBM subsidi (Solar) secara ilegal dan bermain dengan Pengusaha dari Bone (Mafia solar) di kabupaten Bantaeng.

3. Meminta Direktur PT. Pertamina Regional VII Sulsel untuk melakukan pengawasan yang serius dalam penyaluran BBM subsidi jenis solar di semua SPBU yang ada di Bantaeng.

4. Stop Aktivitas Ilegal SPBU Parasula, Lambocca, Lamalaka dan Marina.

5. Tangkap dan adili seluruh pelaku penjualan BBM subsidi secara ilegal dan penimbun Solar (Mafia Solar).

Share:

Read More

Puluhan Relawan Ganjar Bersatu Kosolidasi Persiapan Deklarasi Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan Relawan Ganjar tersebut bersatu untuk menstabilitasi politik sekarang yang sudah terjadi harus bisa di terima, jangan sampai pemaksaan kehendak yang membutakan semua nya untuk bisa menimbulkan kegaduhan dan mengkubu – kubukan lagi, hanya berhenti di pemilu saja jangan ada tambahan lagi sudah cukup kita beda pilihan dalam pemilu, selain itu kita harus tetap satu dalam menjaga stabilitas Negara untuk menjadikan cita – cita Indonesia emas, Indonesia yang maju dan sejahtrah.

Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 telah usai sejak seluruh rakyat Indonesia memberikan suaranya di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan total ada 204.807.222 pemilih dalam dan luar negeri yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengikuti Pemilu 2024.

Saat ini, masyarakat pun sedang menanti hasil penghitungan resmi dari KPU yang rencananya akan diumumkan pada 20 Maret 2024, usai pengitungan berjenjang yang saat ini sedang berlangsung. 

Kami selaku relawan ganjar pun akan berkonsolidasi memberikan dukungan kepada pemerintahan prabowo Gibran, untuk bisa melanjutkan kerja – kerja sebelumnya dari presiden terdahulu, menurut kami semua relawan harus ikut serta dan bersatu dalam membangun negeri untuk bisa menjadikan Indonesia yang lebih baik tanpa adanya pecah belah, untuk itu kami bersatu mendukung pemerintahan prabowo Gibran.

Adapun berkaitan wacana penggunaan hak angket DPR RI mencuat ke publik setelah berbagai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Usulan hak angket ini disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar menyatakan bahwa hak angket DPR diperlukan untuk menuntut pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu atas dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diyakininya bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis.

Dalam diskusi tersebut kami menilai bahwa wacana penggunaan hak angket DPR untuk menghadapi kecurangan pemilu bukanlah hal yang tepat. Pasalnya, kecurangan pemilu masuk ke dalam ranah hukum. Dia menjelaskan, hak angket merupakan soal politis, sementara dugaan kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah masalah hukum. Pihak yang bersangkutan menurut dia, dapat menempuh jalur hukum dengan melapor ke Bawaslu, Gakumdu, maupun DKPP. "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKP. Terkait polemik hak angket DPR yang sedang hangat diperbincangkan.

Share:

Read More

Refra Sosok Politisi Berfikir Besar Bicara Besar Dan Bertindak Besar Lenggang Menuju Balai Karpan Maluku

KABARMASA.COM, MALUKU- Mumin refra atau yang di sapa dengan kefra (ketua fraksi pembangunan bangsah) anggota DPRD Provinsi maluku periode 2019-2024 dari Parti Kebangkiktan Bangsah. Mumin Refra atau kefra mencalonkan diri dan lenggang terpilih lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku dengan perolehan suara pribadi 4.576 dan mengantongi suara perolehan partai yang cukup di bilang signifikan yakni  16.091. Mumin Refra atau anggota DPRD incumbent terpilih dari dapil IV khususnya untuk di tps desa tual sebaran suara yang sangat memukau sebagai pemenang pertama mengalahkan seluruh kandidat caleg yang lain.

Beberapa informasi yang beredar sosok Mumin Refra adalah seroang putra daerah terbaik yang di akui sebagai anak ohoi tua atau di akui juga sebagai anak rat tuvle atau memeliki darah biruh dari genologi ayahnya Hj Akib Refra dan kakek dari ayahnya Taherudin Tamher. Ia percaya diri  dan buktikan sebagai anak ohoi tua keluar dengan pemenang pertama dari sebaran seluruh suara dari tps desa tual. Mumin Refra bernjanji  akan memaksimalkan kerja nyata untuk mewujudkan aspriasi masyarkat maluku secara luas dan khusus kerja prioritas untuk daerah pemeilihanya untuk masa bakti periode 2024-2029. 

Mumin Refra saat menjabat anggota DPRD Aktif periode 2019-2024 banyak melakukan kerja nyata dan selalu mengawal APBD Provinsi dan membuka lintas komonikasi  bersama pemerintah daerah tingakt I dan II beserta dengan mitra komisi. Hal ini di lakukan, di antara lain juga untuk menurun grafis volume kemiskian dan memberi kesempatan lapangan pekerja  serta membantu dan menghidupi ekonomi kerakaykatan. Kerja kerja nyata yang telah  di perbuat oleh kader partai ahlul sunnah waljamah, seabgai anggota DPRD Maluku masa bakti periode 2019-2024  yang di amanahkan fungsi dan kewenangan dalam Undang-undang akan saya maksimalkan dengan baik untuk kepentingan masyarkat maluku untuk periode tahun 2024-2029 

Menghadapi daerah dengan situsasi inflasi daya beli masyarkat yang menurun, salah satu dari sekian fakotor penyebabnya inflasi karena terjadi pertingkian konfilik horizontal antar masyarakat sipil berakibat mengganggu stabilitas ekonomi rakyat. Sisi lain Kondisi lapangan pekerja yang minim dan pengangguran yang tidak bisa di bendungi oleh pemertinah daerah sangat prihatin, kendati perlu upaya ekstra koloborasi DPRD Prov Maluku bersama pemerintah daerah tingkat I dan II, kondisi yang semua sangat menyangyangkan, perlu dimaksimalkan ektra kerja demi kepentingan masyarakat maluku untuk periode 2024-2029, strategi dan keterbukaan ruang partisipasi komonikasi antar linatas tokoh  masyarkat, birokrat antar pimpinan pimpinan daerah penting di garap untuk kepentingan masyarkat maluku ujar Mumin Refra.

Share:

Read More

PEMPROV MALUKU GELAR FGD PENYUSUNAN IDI TAHUN 2023

KABARMASA.COM, AMBON – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 di Provinsi Maluku.

Kegiatan FGD ini bertempat di Ruang Rapat Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (18/03/2024).

Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Pimpinan Partai Politik, Unsur Kepolisian, Tokoh Agama, dan stakeholder terkait.

Atas Nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sekda menyambut baik serta mendukung kegiatan FGD ini, karena merupakan wujud nyata dari semangat partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Provinsi Maluku.

“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia, termasuk di Maluku untuk menilai aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan 3 dimensi yakni sosial, ekonomi dan politik, untuk itu pada hari ini kami berharap, para peserta FGD dapat memberikan kontribusi pikir yang konstruktif dalam menyusun IDI Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas.” Harap sekda.

Sekda mengatakan, Nilai IDI Provinsi Maluku di tahun 2022 masih dalam kategori sedang dengan angka 75,26%, sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas para pihak, pemangku kepentingan, sebagai upaya meningkatkan IDI di Provinsi Maluku untuk Tahun 2023 dan tahun-tahun kedepan. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

100 Nasi Bungkus Gratis Dibagikan Oleh Babinsa Jatiraden Kepada Warga Yang Tidur Dijalanan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Babinsa merupakan ujung tombak TNI AD yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan kewilayahan, pembinaan penduduk, kondisi sosial budaya dan keamanan. Sesuai tugas tersebut, Babinsa ikut serta berperan dalam kegiatan kemanusiaan dengan lebih peduli terhadap kondisi masyarakat. 

Berbagai upaya terus dilakukan oleh para Babinsa di jajaran Kodim 0507/Bekasi untuk meringankan beban warganya, seperti yang kali ini dilakukan oleh Serda Lilik Irawan Babinsa Jatiraden Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi membagikan makanan untuk sahur kepada warga yang tidur dijalanan sepanjang Jalan Raya Transyogi RT.01/02, Kelurahan Jatikarya. Jumat (15/3/2024) malam. 

Kegiatan bagi – bagi makan sahur yang dilakukan oleh anggota Babinsa Koramil 02/Pondok Gede dengan menyajikan makan sahur sebanyak 100 paket Nasi bungkus Gratis.

Komandan Koramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Akhmad berharap dengan kegiatan seperti ini bisa membantu masyarakat kurang mampu yang akan melaksanakan makan sahur. Sasaran utamanya masyarakat pekerja informal, tukang becak, pengamen jalanan, asongan, ojol dan pemulung.

“Banyak warga di wilayahnya yang masih belum stabil dan mapan ekonominya. Oleh sebab itu pendistribusian paket nasi untuk makan sahur digalakkan. Paket nasi bungkus/kotak saat ramadhan bisa sedikit membantu meringankan warga,” ujar Danramil.

Warga yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak TNI dari Koramil 02/Pondok Gede yang telah membagikan makanan untuk sahur.

Dirinya mendoakan semoga kegiatan untuk membagikan makanan sahur kepada masyarakat menjadi berkah dan ladang pahala bagi bapak – bapak TNI. 

Share:

Read More

PERMAHI MINTA MENDAGRI SEGERA COPOT PJ BUPATI MALRA DARI JABATAN-NYA

Amsir Renoat : Ketua PERMAHI Cabang Tual-Malra (Aktivis GmnI)

KABARMASA.COM, AMBON - Sungguh sangat di sayangkan, kondisi Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada beberapa minggu belakangan pasca terselenggranya hajatan pemilihan legislatif (pileg).

Banyak terjadi gerakan masa dimana-mana yang berujuang pada terganggunya keamanan kamtibmas, gerakan Sasi fasilitas dimana-mana hingga pada fasilitas vital negara, bahkan berujung pada konflik komunal di beberapa titik.

Namaun sangat berbeda, karakter dua pejabat tersebut, PJ Walikota Tual justeru sangat cepat dan tanggap dalam merespon serta menyelesaikan berbagai macam Kekacauan yang terjadi di Kota Tual, bahkan tak jarang terjun secara langsung di tengan-tengah masyarakat.

Sementara disisi lain, PJ Bupati Kabupaten Maluku Tenggara seakan tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa justeru semakin membuat kami bosan karena dan geram dengan ketidakbecusan PJ Bupati Malra yang gagal menangani daerah ini.

Sungguh sangat ironis, dimana posisi PJ Bupati Maluku Tenggara dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat ?

PJ Bupati Maluku Tenggara sangat jarang terlihat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang terjadi di Masyarakat, PJ Bupati Malra sangat lambat dalam merespon berbagai macam persoalan yang sedang terjadi.

Dalam keadaan yang tidak bisa teratasi seperti ini, kehadiran PJ Bupati justeru dapat menjadi peredam berbagai persoalan yang sedang terjadi, jika dibiarkan terus menerus, bisa saja melahirkan dampak lebih serius lagi.

Saling balas blokade jalan dimana-dimana, saling balas sasi dimana-mana seyoginya telah mencedarai sakralitas Keber-Adat-an daerah ini, Sasi yang merupakan suatu perangkat adat sedari dulu, justeru telah menjadi bahan olok-olokan kepentingan politik oknum-oknum tertentu.

Olehnya itu, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia cabang Tual-Maluku Tenggara, meminta dengan penuh harap, agar kedua pemimpin di Kabupaten Malra dan Kota Tual dapat berakselerasi dalam kerja-kerja nyata untuk menunstaskan problem yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Karena tindakan blokade beberapa jalan juga sangat tidak baik bagi keberlamgsungan ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dari tindakan tersebut, apalagi sekarang kita sedang di perhadapkan dengan bulan suci ramadhan, semoga kesadaran dari semua pihak dapat menyelesaikan persoalan yang ada agar masyarkat dapat hidup dengan aman dan harmonis.

Kalau tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan masyarkat, lebih eloknya Kementrian dalam Negeri segera copot jabatan PJ Bupati Malra. Tutup Amsir.

Share:

Read More

Pemerintah Kota Bekasi Berikan Himbauan dan Lakukan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Selama Bulan Suci Ramadhan

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi Bersama TNI dan Polri lakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha selama bulan Suci Ramadhan. Hal ini dilakukan Untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menindaklanjuti Maklumat Bersama PJ Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/Bekasi Nomor 400.8/1979-SETDA.Kessos, Nomor H/03/III/2024/RESTRO BEKASI KOTA, Nomor B/262/III/2024.

Satpol PP dan Camat melakukan pengawasan dengan menyampaikan Maklumat Ramadhan kepada para pelaku usaha di wilayah  agar para pelaku usaha mentaati dan menjalankan Maklumat tersebut.

Kegiatan Pengawasan Kecamatan Bekasi Selatan yang dilaksanakan Sabtu 16 Maret 2024 diikuti 65 orang personel yang diawali dengan Apel di Halaman Polsek Bekasi Selatan dan dilanjutkan dengan  patroli keliling ke tempat-tempat Hiburan malam.

"Pada Jum'at lalu (15/03/23) kami  melakukan  pengawasan ke beberapa tempat,  sebagaimana arahan Pj. Wali Kota Bekasi agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan, dan  semalam  kami bersama Satpol PP,  Koramil dan Polsek Bekasi Selatan kembali lakukan pengawasan di seluruh wilayah Bekasi Selatan agar lebih maksimal lagi" ucap Karya Sukma Camat Bekasi Selatan.

Sementara itu Kasatpol PP Karto mengatakan akan terus sinergi dengan tiga pilar dalam melakukan pengawasan di Kota Bekasi.

"Selama bulan Ramadhan ini kami bersama TNI dan Polri akan terus melakukan pengawasan dan  pembinaan kepada pelaku usaha agar mentaati Maklumat Ramadhan dan turut memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan" ujar Karto.

Pemerintah Kota Bekasi terus   melakukan pengawasan menyeluruh untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku usaha dan masyarakat serta menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada Aparat yang berwenang apabila ada hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Tekan Angka Stunting di Kota Bekasi

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad secara langsung memberikan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahap I untuk Bantuan Pangan dalam rangka penanganan stunting di Aula Kantor Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Giat yang dihadiri oleh Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar, Mohamad Arifin Soedjayana, Ketua Tim Penurunan Stunting Jabar, Camat Jatisampurna beserta jajaran berlangsung dengan tertib dan lancar.

Gambaran progres capaian stunting di Kota Bekasi berdasarkan tren prevalensi stunting terus menerus mengalami penurunan baik dari data riset kesehatan dasar, studi status gizi balita di Indonesia maupun bulan penimbangan balita.

"Pada hari ini kami laksanakan penyaluran cadangan pemerintah (CPP) berupa daging unggas dan telur unggas untuk bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting yang diberikan kepada keluarga beresiko stunting (KRS) berdasarkan data BKKBN yang mana bantuan tersebut merupakan program penurunan prevalensi stunting yang selama ini sudah menjadi tugas dan visi misi khusus pemerintah pusat dan daerah yang didapat sebanyak 469 keluarga beresiko stunting terbagi pada lima kelurahan empat kecamatan di Kota Bekasi" ujar Gani

"Semoga pemberian pangan yang diberikan kepada keluarga beresiko stunting hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memastikan generasi penerus Kota Bekasi sebagai generasi yang berkualitas, sehat lahir batin dan guna di masa produktifnya kelak" tutup Gani

Share:

Read More

Polemik Gaji PTT Anambas. Gen Malaya angkat bicara : Jangan lagi diberikan Janji Manis kepada Masyarakat

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas, 16 maret 2024, co founder Gen Malaya turut menanggapi polemik keterlambatan pembayaran gaji pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan kabupaten kepulauan anambas, provinsi kepulauan riau.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu ini masyarakat anambas kembali lagi menghadapi masalah klasik yang setiap tahunnya biasa terjadi di anambas, yaitu keterlambatan pembayaran gaji para tenaga non ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan anambas.

"Saya pribadi sudah sangat lama menyoroti problem ini, karena posisinya pemerintah kabupaten kepulauan anambas sudah keliru dari awal dalam hal menyerap tenaga kerja di anambas, sebagaimana yang kita ketahui, sejak PP. No 49 tahun 2018 di undangkan, seluruh daerah sudah di larang untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer atau PTT, tapi aturan tersebut semacam tidak di indahkan di anambas", ungkap eko pratama Co Founder Gen Malaya yang juga pemuda asal anambas.

Ini adalah masalah serius, kita bicara tentang perintah undang-undang, tidak bisa kemudian pemkab anambas berdalih membantu masyarakat tetapi mengesampingkan aturan. Karena nantinya yang akan di rugikan adalah masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti sekarang, terjadi keterlambatan pembayaran gaji. hal ini terjadi di duga karena mata anggaran yang akan di pergunakan tidak sesuai peruntukkannya, dan harus memangkas mata anggaran lainnya. "Yang harusnya mata anggaran di gunakan untuk belanja barang di alihkan untuk membayar gaji tenaga non ASN. Jika cara seperti ini di lakukan terus menerus tentu akan menjadi temuan pelanggaran hukum. Tidak akan ada kepastian bagi masyarakat yang sekarang menjadi tenaga PTT tersebut. Tegas eko

Sekali lagi saya tegaskan kepada pemkab anambas, jangan membenturkan kesalahan yang dari awal di buat oleh pemkab dengan aturan yang kini berlaku, akui saja jika memang kesalahan itu terjadi karena keterbatasan pemkab dalam menyerap tenaga kerja di anambas sehingga harus mengakali aturan dan segera tunaikan kewajiban pembayaran gaji tenaga non ASN yang belum dibayarkan tersebut. Tandas eko.

Terakhir kami mendorong agar forkopimda segera melakukan musyawarah dengan perwakilan Tenaga non ASN dan para tokoh masyarakat untuk menemukan solusi terbaik terkait permasalahan ini. Mengingat berdasarkan pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bahwa pegawai non ASN wajib di selesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. hal ini harus menjadi perhatian kita semua, jangan sampai masyarakat di berikan lagi janji manis oleh pemkab seolah-olah permasalahan ini adalah hal yang lazim. Mereka butuh kepastian nasib mereka. Tutup eko pratama.(Tim-Red)

Share:

Read More

Berikan Informasi, Koramil Jajaran Kodim 0507/Bekasi Pasang Spanduk Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2024

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Guna mensosialisasikan bagi masyarakat umum yang ingin menjadi seorang Prajurit Tamtama TNI AD, Kodim 0507/Bekasi melalui Koramil di jajarannya melaksanakan pemasangan spanduk Pendaftaran Tamtama PK TNI AD TA 2024 Panda Jaya yang dipasang di depan Koramil masing masing serta di lokasi strategis seperti jalan yang ramai dilalui oleh Warga. 

Pasipers Kodim 0507/Bekasi Kapten Kav  Su'ud Mulyadi kepada media Pendim, mengatakan bahwa kegiatan pemasangan spanduk Pendaftaran Tamtama PK TNI AD TA 2024 tersebut difokuskan di titik keramaian masyarakat agar warga mengetahui program yang dilakukan oleh TNI. Rabu (13/3/2024)

“Tujuan pemasangan spanduk ini sebagai sarana informasi kepada warga khususnya pemuda yang telah lulus maupun yang akan lulus Sekolah SLTA dapat mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI AD,” Terangnya.

“Dihimbau kepada masyarakat yang telah melihat dan mengetahui pemberian informasi spaduk dapat di informasikan kepada keluarga ataupun saudara yang berkeinginan mendaftarkan menjadi Prajurit Tamtama TNI AD, Gratis tanpa dipungut biaya,” tambah Kapten Kav Su'ud Mulyadi.

“Jangan lupa pendaftaran akan dimulai tanggal 1 sampai dengan 30 Maret 2024, melalui wibesite resmi TNI AD denga link http://ad.rekrutmen.tni.ad.mil.id, untuk itu ajak anak, saudara atau famili yang memenuhi syarat untuk mendaftar” tutupnya. 

Share:

Read More

Diguyur Hujan, Aksi GRPK-RI Jilid 3 Didepan KEMENDAGRI : Copot PJ Bupati Lahat

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Aksi damai GRPK - RI  jilid 3 di depan kantor Kementerian Dalam Negeri RI hari ini tanggal 14 Maret 2024 langsung dibuka oleh orator aksi Saryono Anwar,Se , Wiranto, Azhari, ⁠Alfayed, Patria, Syahril dan ketua umum ormas GRPK-RI Deddi fasmadhy satiadharmanto, S.AP, M. AP,  CAM, CPM, CPAdj masa Aksi tetap tertib dan aman walaupun di guyur hujan deras masa aksi tetap bertahan yang mana tuntutan aksi hari ini sama seperti tuntutan awal meminta kepala bapak presiden RI bapak Joko widodo agar segera membentuk team investigasi pemeriksaan pejabat di Kemendagri yang diduga ada praktek korupsi kolusi dan nepotisme terkait penunjukan pj bupati seluruh Indonesia wabil khususnya pj bupati lahat Muhammad Farid yang di duga keras tersandung pemberian uang yang cukup fantastis ke orang dalam Kemendagri yang mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan uang agar dirinya bisa menjadi pj bupati lahat tahun 2024. Kata sang orator aksi 

Dan menurut Saryono Anwar sang orator  aktivis Sumsel menyampaikan bahwa semenjak PJ bupati lahat Muhammad Farid menjabat banyak sekali dugaan pelanggaran hukum seperti Tidak netralnya waktu pemilu yang lalu memihak ke salah satu partai dan tidak menjalankan perintah undang undang tentang pelantikan dan keputusan mahkamah Agung RI tentang ijazah palsu kepala desa Sugihwaras kecamatan Gumay talang,  kabupaten lahat,provinsi Sumatera Selatan atas nama MUHAR.

lanjut kata Saryono Anwar diduga bahwa pj bupati lahat Muhammad Farid ada main mata dengan pihak kementerian dalam negeri karna sampai sekarang belum ada proses.tegas saryono 

Masa langsung dibubarkan oleh sang orator aksi dan tidak percaya lagi dengan kementerian dalam negeri republik indonesia.

" Habis membubarkan diri ,Tutup," Saryono Anwar diduga Pj bupati lahat sudah di panggil di Evaluasi oleh kementerian dalam negeri republik indonesia.

(Red)

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Ikuti Penilaian Apresiasi Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tingkat Provinsi Jawa Barat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka mengikuti rangkaian Penilaian Apresiasi Kampung Keluarga Berkualitas  (KB) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama Pj. Ketua TP PKK Kota Bekasi Yolla Kusuma Williandari Gani dan jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti wawancara oleh Tim Penilai secara online melalui Zoommeeting pada Rabu (13/03)

Kampung KB Kemuning , Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria terpilih menjadi perwakilan Kampung KB dari Kota Bekasi yang dinilai mampu memdukung  masyarakat untuk meningkatkan delapan fungsi  keluarga, mendorong partisipasi aktif , kemandirian masyarakat serta berperan dalam pembangunann melalui kegiatan terintegrasi  dan Lintas Sektor (Bidang pemukiman, Sosial Ekonimi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, serta mensukseskan kegiatan kependudukan melalui program Keluarga  Berencana dan kesehatan Reproduksi, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga.

Dalam wawancara tersebut Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad memaparkan perkembangan pembangunan Kampung KB Kemuning di Wilayah Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria yang menurutnya sudah sangat layak untuk mewakili Kota Bekasi.

"Warganya satu sama lain sudah kuat bersinergi dengan kesadaran diri yang tinggi untuk membangun wilayah demi kesejahteraan. Warga-warganya saling bekerjasama dalam meningkatkan perekenomian, contohnya dengan hadirnya Budidaya Maggot, Program Bank Sampah, begitu pun dengan komitmennya dalam edukasi dan layanan kesehatan bagi Ibu Hamil dan Anak-Anak melalui posyandu dengan memperkuat fungsinya dalam mencegah stunting," ucap Gani Muhamad.

Gani Muhamad juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penilaian tersebut, sehingga Kampung KB di Kota Bekasi dapat terpilih sebagai perwakilan Jawa Barat di tingkat Nasional. Dengan begitu, Kampung KB di wilayah lain juga akan termotivasi untuk selalu menjadi yang terbaik.

"Mudah-mudahan kita bisa terpilih sebagai perwakilan Jabar dan maju sampai tingkat nasional. Semoga desa ini menjadi percontohan dan memotivasi Kampung KB lainnya yang ada di Kota Bekasi dan bahkan memperluas sinergitas dengan unsur lainnya serta mengembangkan inovasi berkelanjutan," tutupnya.

Share:

Read More

Massa Aksi Memiliki Data Mengenai Farah Savira Caleg DPRD DKI Jakarta Yang Dinilai Bersekongkol Dengan KPU Jaksel Dalam Upaya Menggelembungkan Suara

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai warga Jakarta Selatan berunjuk rasa di kantor Bawaslu DKI Jakarta, Pancoran Jakarta Selatan, (13/3/2024).

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat sehingga Massa pun hanya menggelar aksi di depan gerbang Kantor.

Olan Gani selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Jaksel karena menggelembungkan suara salah satu caleg DPRD DKI Jakarta dari Golkar, Farah Savira.Oleh sebab itu, massa mendorong agar KPU Jaksel melakukan transparansi. Menurut Olan, esensi dari demokrasi adalah untuk menjamin hak politik setiap warga negara."Kami menutut bagaimana kebenaran dan transparansi yang dilakukan oleh KPU Jaksel karena di beberapa wilayah TPS di Jaksel, kita menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu caleg, yaitu Farah Savira dari Partai Golkar dan kita menemukan fakta dan data yang cukup," ujarnya.

Olan mengungkapkan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, massa juga berasumsi menemukan dugaan kecurangan money politic dalam penggelembungan suara."Jadi intimidasinya lebih pada melakukan ke beberapa TPS, semacam kongkalikong ke beberapa TPS, termasuk PPK wilayah kecamatan yang bagaimana surat suaranya ini lebih condong ke Farah Savira," ungkap dia

"Kami sangat percaya dengan Bawaslu dan kami juga meminta KPU DKI membuka secara jujur dan adil. Karena, kami melihat banyaknya kesalahan perhitungan kecamatan hingga kota," ungkapnya.

Share:

Read More

Masa Aksi Menuntut Bawaslu Untuk Mengusut Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya

KABARMASA.COM, JAKARTA-Sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai warga Jakarta Selatan berunjuk rasa di kantor Bawaslu DKI Jakarta, (13/3/2024).

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat sehingga Massa pun hanya menggelar aksi di depan kantor Bawaslu DKI Jakarta.

Olan Gani selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Jaksel karena menggelembungkan suara salah satu caleg DPRD DKI Jakarta dari Golkar, Farah Savira.Oleh sebab itu, massa mendorong agar KPU Jaksel melakukan transparansi. Menurut Olan, esensi dari demokrasi adalah untuk menjamin hak politik setiap warga negara. "Kami menutut bagaimana kebenaran dan transparansi yang dilakukan oleh KPU Jaksel karena di beberapa wilayah TPS di Jaksel, kita menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu caleg, yaitu Farah Savira dari Partai Golkar dan kita menemukan fakta dan data yang cukup," ujarnya.

Olan mengungkapkan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, massa juga berasumsi menemukan dugaan kecurangan money politic dalam penggelembungan suara."Jadi intimidasinya lebih pada melakukan ke beberapa TPS, semacam kongkalikong ke beberapa TPS, termasuk PPK wilayah kecamatan yang bagaimana surat suaranya ini lebih condong ke Farah Savira," ungkap dia

Selain itu, Olan menyampaikan bahwa adanya dugaan Komisioner KPU DKI yaitu Dody Wijaya yang menerima suap miliaran rupiah dari beberapa caleg untuk menggelembungkan suara. "Kami juga menuntut pihak Bawaslu bisa segera mengusut salah satu komisioner KPU DKI Jakarta yang terlibat suap menyuap dalam proses penghitungan suara, kami juga punya data serta fakta dan hal itu cukup untuk membuktikan hal tsb." ucap Olan.

Share:

Read More

DEMA PTKIN se-Indonesia yang di motori oleh kordinator pusat Ahmad Shobirin mengadakan acara yang bertajuk “Menuai keberkahan Menuju Bulan Suci Ramadhan”

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menyambut hari yang penuh keberkahan, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkolaborasi dengan pengurus DEMA PTKIN se-Indonesia yang di motori oleh kordinator pusat Ahmad Shobirin  mengadakan acara yang bertajuk “Menuai keberkahan Menuju Bulan Suci Ramadhan”. Acara yang dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan seolah menjadi cahaya harapan bagi mereka yang membutuhkan.

Acara yang diselenggarakan oleh DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan acara santunan yang bertujuan sebagai bagian dari persiapan menyambut bulan Ramadhan 1445 H. Acara yang diadakan di Yayasan generasi Muda Membangun Indonesian (GAMMA) ini. Acara yang diisi dengan pemberian ratusan bahan pangan pokok kepada para Yatim, dhuafa dan kepada mereka yang membutuhkan.

“Kami sangat berterimakasih kepada kawan-kawan mahasiwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pengurus DEMA PTKIN se-Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada Yayasan kami, kami menyambut hangat kedatangan para kakak-kakak mahasiwa yang telah menyempatkan hadir ke tempat ini, semoga inimenjadi amal bagi kita semua” Mabrur (Ketua Yayasan GAMMA Indonesia) dalam sambutan penerimaannya.

Koordinator Pusat Pengurus DEMA PTKIN Indonesia, Ahmad Shabirin menitipkan pesan kepada seluruh haidirin agar menyambut kedatangan bulan suci ini dengan dipebuhi dengan hal-hal yang baik.

“Menyambut bulan yang penuh keberkahan, tentu harus dimulai dengan melakukan hal-hal yang baik, semoga hal-hal baik yang kita lakukan ini menjadi permulaan yang baik untuk menyambut bulan yang suci ini”. Koordinator Pusat Pengurus DEMA PTKIN Se-Indonesia.

Acara yang diselenggarakan oleh Pengurus DEMA PTKIN Se-Indonesia  ini diisi dengan pemberian bahan pangan pokok (sembako) bertujuan untuk meringankan kebutuhan para Yatim dan Dhuafa.

“Bantuan ini diharapkan membantu meringankan kebutuhan mereka yang membutuhkan juga semoga menjadi jembatan amal bagi kita sebelum memasuki bulan yang penuh keberkahan (Ramadhan) ini”. Abdul Adhim (Koordinator Wilayah DEMA PTKIN Jawa-Nusantara) dalam sambutannya pada acara santunan tersebut.

Acara pemberian sembako ini dirasa sangat efektif untuk dilakukan ditengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan semakin dekatnya bulan penuh keberkahan baginumat islam diseluruh dunia yaitu bulan Ramdhan, maka DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkolaborasi dengan pengurus DEMA PTKIN se-Indonesia mengadakan acara santunan dengan sasaran mereka yang membutuhkan, termasuk kedalamnya para Yatim dan Dhuafa.

Wakil Presiden Mahasiwa Azizah menyampaikan juga terkait keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadhan tentang pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, meningkatkan kepedulian antar sesama.

“Ramadhan bukan hanya tentang bagaimana cara kita menahan lapar dan menahan haus, akan tetapi menahan diri dari hawa nafsu  dari segala hal yang membatalkan, selain itu bulan Ramadhan juga tentang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan meningkatkan kepeduliaan antar sesama. Karena pada bulan Ramadhan pintu-pintu Surga dibuka selebar-lebarnya, dan pintu-pintu Neraka ditutup serapat-rapatnya”. Azizah, Wakil Presiden Mahasiwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

  

 

            

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Ajak Aparatur Kuatkan Komitmen dan Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad memimpin upacara peringatan hari jadi ke-27 tahun Kota Bekasi di Alun-alun M.Hasibuan. Upacara dihadiri juga oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi.

Peringatan hari ulang tahun Kota Bekasi kali ini mengusung tema “Kota Bekasi Maju dan Terdepan dalam Penguatan Inovasi dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif”. 

Gani menyampaikan, Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya semakin menguatkan komitmen dan meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan sumber daya manusia yaitu ASN yang profesional dan digitalisasi pelayanan publik.

"Pemerintah Kota Bekasi pastinya ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, hal itu dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang kita berikan," ujar Gani.

Gani Muhamad mengapresiasi sinergitas yang baik antara Pemerintah Kota Bekasi dan Forkopimda Kota Bekasi dalam aspek ketertiban, kenyamanan, dan keamanan demi tercapainya Kota Bekasi yang harmonis.

"Saya sudah menjadi kepala daerah di Kota Bekasi selama 172 hari sejak dipilih oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan dalam menjalani roda pemerintahan ini," tegasnya.

Ia juga menyampaikan, Kota Bekasi telah mencapai beberapa penghargaan terbaik dari skala Provinsi Jawa Barat hingga skala nasional. Tercatat pada tahun 2023 sebanyak 31 penghargaan dalam pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan. Bahkan, kota Bekasi juga sudah menerima penghargaan di tahun 2024 ini.

"Selamat Ulang Tahun Kota Bekasi, semoga di usia ke-27 tahun ini Kota Bekasi mampu meraih banyak prestasi setinggi tingginya," tutup Gani.

Pada upacara kali ini, Pj. Wali Kota Bekasi menyerahkan penghargaan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya, kepada:

1. Dra. Dwie Andyarini Dian Arga (XXX Tahun)

2. Dr. Amran, ST, MT (XX Tahun)

3. dr. Milawati (X Tahun)

Share:

Read More