Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengurus Besar SEMMI lewat Keterangan Ahmad Marzuki Tokan selaku Sekjend meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas sampai ke akar akarnya siapa saja yang terlibat dalam kasus Korupsi penjualan Minyak Goreng yang merugikan Negara sampai Rp. 6,47 Triliun. Seperti kita ketahui setelah kejaksaan menetapkan 3 perusahaan minyak sawit sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi minyak goreng (migor). Ketiganya adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group yang membuat kerugian negara sebesar Rp 6,47 Triliun. Monopolisasi dalam penjualan Minyak goreng ini oleh beberapa perusahaan swasta yang memaksa Negara mengambil sikap untuk menstabilkan harga pasar kerugian inilah yang dimana berdampak dan membuat masyarakat Indonesia menjerit kesengsaraannya.

Seluruhnya adalah pemain besar dalam industri minyak goreng Indonesia, bahkan produksinya sukses menguasai pasar minyak Goreng di Tanah Air. Ini kejahatan yang sangat melukai Hati Rakyat Indonesia dimana kita ketahui bersama bahwa minyak goreng merupakan bahan pokok dapur bagi ibu rumah tangga. Petani kelapa sawit yang mendapatkan harga murah namun tenaganya hanya di hisap oleh para pemain perusahaan tersebut dalam pengelolaan ini dari hulu sampai hilir perlu adanya usut tuntas secara spesifik dan teliti pasalnya regulasi yang mengatur penjualan minyak goreng ini pun terkesan seperti bahan candaan belaka. Hari ini pemerintah seolah menunjukkan kebobrokannya karena tidak ada keterpihakannya untuk masyarakat sendiri.

Sudah waktunya pemerintah mengambil sikap tegas dan kongkret karena minyak goreng merupakan komoditas yang substansial dalam kehidupan warga negara Indonesia. Hari ini pemerintah terkesan apatis dalam penegakan kasus mafia minyak goreng. Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin segala perusahaan yang terlibat didalam nya serta meminta Kementerian Perdagangan serius memberantas mafia minyak Goreng yang selama ini merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan meminta semua penegakkan Hukum tidak tebang pilih dalam menangkap semua yang terlibat karena akibat korupsi tersebut terjadi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng di pasar.

Jika kemudian apa yang menjadi keinginan kita dan masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi tidak serius maka kami dari PB SEMMI siap untuk turun ke Jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan yang paling penting komitmen Pemerintah bapak Jokowi untuk memberantas Korupsi dan mensejahterakan rakyat benar Adanya. Tutup nya

Forum Pemuda Pasifik Desak Gubernur Maluku Utara Hentikan Ekspor Nikel

KABARMASA.COM, JAKARTA- Koordinator Forum Pemuda Pasifik (FPP) M Tahir Wailissa menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI (Bidang Energi, Riset dan Inovasi, serta Industri) Selasa, 20/6, ruang rapat komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I. Tahir meyakini bahwa ada tahapan yang hilang yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Untuk itu, ia mendesak gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk segera berkoordinasi denan pemerintah pusat untuk menghentikan ekspor nikel sebab tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang.

“DPRD dan Gubernur Maluku Utara harus segera menghadap Presiden Jokowi melalui kementerian terkait untuk nikel ini, ekspor ini harus segera dihentikan, ada apa sebenarnya dengan negara ini, kita ketahui bersama bahwa untuk ekspor nikel pajaknya nol persen, sementara bagi kepentingan industry nasional dibebankan pajak sebelas persen. Jelas ini merugikan daerah dan negara, Inikan tidak sesuai dengan semangat Presiden tentang hilirisasi.”

Tahir menambahkan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sangat jelas dan terang kaitannya dengan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Akan tetapi apa yang ada hari ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita.

“Perusahaan ekplorasi sekarang ini sangat mengabaikan kepentingan nasional, ketentuan Undang-Undang minerba inikan sangat jelas, dengan memperhatikan tahapan, mulai dari penelitian, pengolahan dan pengusahaan minerba, cakupannya jelas juga itu, ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pemurnian serta kegiatan pasca tambang. Kok ini yang terjadi nikel diekspor semua keluar negeri tanpa pajak, smalther-smalther belum siap 100 persen, surveyornya hanya satu atau dua perushaan yang menguasai seluruh Indonesia, lalu konsep integrasi dengan industry dalam negeri itu dimana?”

Lanjut Tahir, mengacu pada hasil RDP komisi VII DPR RI, kita akhirnya sadar akan mirisnya pengelolaan pertambangan kita, Industri turunan tidak berjalan sesuai harapan. Kami curiga ada pihak-pihak yang mencurangi niat baik Presiden Jokowi. Memanfaatkan kebaik Presiden bagi kepentingan pribadi dan kelompok mereka.

“Regulasinya harus diperjelas, untuk menghasilkan produk pengolahan setengah jadi. yang jelas harus ada pengolahan lanjutan yang terintegrasi dengan memperhatikan dan melibatkan Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Makro Kecil Menengah kita. Dengan demikian, rantai ekonominya berjalan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dalam menopang ekonomi nasional.”

Untuk itu, Tahir menegaskan dukungannya terhadap setiap langkah perjuangan Komisi VII DPR RI dalam meperjuangkan kepentingan negara melalui kementerian terkait (KESDM dan Kemenperin) khususnya bagi Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal secara komprehensif dan holistik demi kepentingan nasional.

“ekspor nikel ini harus di tahan dulu sampai semuanya siap, dari hulu hingga hilir. Sampai semuanya terintegrasi dan menghasilkan barang setengah jadi. Bila perlu barang jadi, Jangan sampai semuanya siap tapi nikelnya sudah keburu habis nanti.

Tahir juga mengajak seluruh pihak, khususnya pemuda dan Mahasiswa daerah penghasil minerba diseluruh Indonesia untuk turut melakukan pengawalan serius terhadap kegiatan pertambangan ini agar kelak tidak meninggalkan duka lingkungan bagi generasi mendatang, perusahaan yang sedang eksplorasi kita hormati hak-haknya, akan tetapi kejujuran dan keterbukaan dalam berbisnis antar negara sangat kami harapkan.

“kita semua harus memahami bahwa, nikel ini sangat terbatas, hanya 10 sampai 11 tahun, bahkan bisa kurang dari itu, jika membaca besaran jumlah ekspor. Perlu diingat bahwa, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini akan pergi. Kami di daerah yang menanggung resikonya, ini tanggung jawab kami selaku warga negara untuk mengawal kepentingan, bangsa dan negara.” tutup Tahir via seluler, Jum’at, 23/6/2023 (Red)

Pria Nalen Diduga Kabur Setelah Meminjam Uang 234 Juta

KABARMASA.COM, SAMARINDA – Seorang ibu bernama Leni Ati di Kutai Barat (Kubar) menjadi korban penipuan setelah meminjamkan 234 juta uang kepada pria bernama Nalen yang berada di Siluk Ngurai kampung Lendian Liang Nayuq. Kamis (22/06/2023)

Melaluai kuasa hukumnya Dedi Dores mengatakan, kejadian ini bermula pada 30 April lalu dimana korban meminjam uang ke ibu Leni Ati dengan dalih ingin membeli sembako.

Namun Setelah 2 bulan peminjaman, Nalen tak kunjung mengembalikan uang yang sempat dipinjamnya.

“Awal mulanya ibu Leni Ati mencari Pekerja ini melewati Reno dan Jamil atau Calonya untuk datang ke lendian, namum setelah 2 bulan kerja dikampung Lendian Liang Nayuq Saudara Nalen diketahui Belum mengembalikan pinjamannya kepada klien kami”, pungkas Dedi saat dihubungi awak media.

Dari identitas KTP Pelaku, Saudara Nalen sendiri diketahui beralamat di Kalbar Kabupaten Sambas Kecamatan Paloh Desa Kalimantan di Dusun Bakti RT 06 RW 08.

Pada senin lalu (19/06) diketahui Nalen CS di jemput dan diduga kabur oleh travel asal Kalimantan Barat (Kalbar) yang menjemputnya di lokasi perkebunan sawit milik PT KAL.

Diketahui yang menjemput Nalen CS bernama Luncai dengan plat kendara B2467 P0I mobil berwarna putih dan Wuling KB 1820 PF mobil berwara merah.

“Rombongan Saudara Nalen ini di jemput oleh travel asal Kalbar diketahui yang menjemput Luncai dan Wuling masing masing berkendara mobil B 2467 POI dan KB 1820 PF”, Pungkasnya.

Dedi selaku kuasa hukum mengingatkan Nalen dan travel yang menjemput saudara Nalen CS ini, agar ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada Kliennya ibu Leni Ati, apabila tidak ada itikat baik dirinya akan menempuh langkah hukum.

“Kami menunggu mereka beritikad baik untuk segera mengembalikan uang yang pernah di pinjam kepada klien kami, jika tidak kami akan mengambil langkah upaya hukum”, Tutupnya Ija (Red)

Gubernur Ansar Laporkan Progres Pembangunan BLK Karimun dan Batam Kepada Menaker RI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menemui Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah di Kompleks Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (22/06). Kedatangan Gubernur Ansar tersebut untuk melaporkan progres pembangunan gedung workshop Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun yang akan rampung pada Bulan Oktober tahun ini, dan progres pembangunan Balai Latihan Kerja di Kota Batam.

Gedung workshop Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun akan berfokus pada pelatihan keahlian teknik Las, kelistrikan dan mekanikal (alat berat) yang diharapkan nantinya dapat memberi kontribusi yang sangat berarti terhadap penyediaan tenaga kerja terampil melalui pelaksanaan program pelatihan yang link and match dengan kebutuhan industri di daerah Karimun dan Provinsi Kepri.

"Saat ini di Kabupaten Karimun ada banyak sekali perusahaan yang menanamkan modalnya karena Karimun itu Kawasan FTZ, jadi kita harus bersiap agar SDM di Karimun bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan. Untuk mendukung kegiatan pembangunan UPTP di Kepri, workshop balai pelatihan Karimun tersebut tetap di bawah pembinaan dari UPTP BLK Batam," kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar sekaligus meminta dukungan kepada Ida Fauziah agar pasca selesainya pembangunan gedung Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun dapat langsung diberikan berbagai kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung dan menunjang pelatihan.

Ida Fauziah pun menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Ansar dan akan segera menindak lanjuti kebutuhan peralatan yang dibutuhkan Balai Latihan Kerja di Karimun. Dirinya memandang Provinsi Kepri yang telah lama menjadi lumbung investasi sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja lokal.

"Dengan rampungnya progres pembangunan Balai Latihan Kerja di Batam dan Karimun. BLK yang didukung sarana lengkap dan instruktur profesional menjadi modal awal peningkatan keahlian dan harapannya angka pengangguran akan berkurang cepat dan dunia usaha serta dunia industri di Kepri kian berkembang pesat," kata Ida fauziah.

Turut mendampingi Menteri Ketenagakerjaan dalam pertemuan tersebut yaitu Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Vokasi (Lemlatvok) Agung Nur Rohmad dan yang mendampingi Gubernur Ansar adalah Kadisnaker Provinsi Kepri Mangara M Simarmata dan Karo Adpim Dody Sepka. (Red-ZS)

Kadisdik Kepri : Sistem Pendaftaran Sekolah Online Untuk Menghindari Kebiasaan 'Titip Menitip'

RedaksiJune 21, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepri agar mengikuti prosedur pendaftaran sekolah SMA, SMK dan SLB tahun ajaran 2023-2024 secara online melalui aplikasi berbasis web yang sudah ada, yakni https://sippdb.kepriprov.go.id/. Kamis (22/06/2023)

Pendaftaran masuk untuk jenjang SLBN dibuka mulai 19 hingga 28 Juni, diumumkan di tanggal 1 Juli mendatang dan pendaftaran ulang pada tanggal 3 hingga 6 Juli 2023.

Sedangkan untuk masuk SMAN terdiri dari jalur afirmasi yang pendaftarannya dimulai 13 sampai 19 Juni dan diumumkan 21 Juni, selanjutnya pendaftaran ulang dilakukan 22 hingga 24 Juni 2023. Adapun untuk jalur zonasi pendaftaran dimulai 22 sampai 26 Juni dan diumumkan pada 1 Juli, dan pendaftaran ulang 3 sampai 6 Juli 2023.

"Nah, untuk SMKN pendaftaran dilakukan mulai 13 sampai 19 Juli dan diumumkan di 21 Juni. Selanjutnya pendaftaran ulang sampai 24 Juni," kata Andi Agung.

Andi juga menjelaskan bahwa untuk jenjang SMKN, pendaftara terbagi menjadi 75 persen jalur penilaian rapot, 10 persen jalur bina lingkungan, dan 15 persen jalur kurang mampu.

Semangat diselenggarakannya PPDB secara online di Kepri oleh Dinas Pendidikan, kata Andi, adalah instruksi langsung Gubernur Kepri guna menghindari kebiasaan 'titip menitip' karena merasa dekat dengan orang dalam, dekat dengan pejabat A dan sebagainya lalu meminta anaknya dimasukkan ke sekolah tertentu dengan mengindahkan aturan sistem zonasi, prestasi dan afirmasi.

"Titip menitip inilah yg mengakibatkan terganggunya sistem pendaftaran. Yang pada akhirnya mengakibatkan pembludakan di satu sekolah tertentu saja," tegas Agung.

Oleh sebab itu, Andi berharap masyarakat agar mengikuti prosedur yang sudah ada dengan tertib hingga proses pendaftaran selesai.

Termasuk mengenai pilihan jurusan di jenjang SMK, Andi mengakui banyak mendapatkan aduan dari masyarakat karena didapati calon siswa yang diterima masuk di jurusan yang bukan pilihan utama ybg diinginkan. Menyangkut hal ini Andi juga meminta kepada masyarakat agar memberi kesempatan proses PPDB berjalan hingga selesai.

"Setiap aduan masyarakat tetap kita tampung dan kita rapatkan di internal kita, lalu kita laporkan kepada Gubernur. Tentu kita akan mengklasifikasikan setiap aduan yang masuk. Diantaranya ada aduan yang bisa kita akomodir dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan ada juga yang mungkin memang tidak bisa kita tanggapi," ujarnya.

Andi juga meminta kepada para orangtua yang sedang mendampingi proses pendaftaran masuk sekolah untuk anak-anaknya turut memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak.

"Jika ada yang memang harus ditanyakan silahkan bertanya, tanpa harus emosi lalu menghujat, menyalahkan kebijakan dan sebagainya. Kita sebagai masyarakat Melayu yang dikenal ramah dan santun harus memahami dan mengedepankan itu," pinta Andi.

Semangat sistem PPDB online, lanjut Andi lagi adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa semua sekolah adalah sama, yakni sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. "Anak yang memang dasarnya rajin, pintar dan disiplin diterima disekolah manapun akan tetap menjadi anak yang rajin, pintar dan disiplin," tutup Andi.(Red-ZS)

Wali Kota M Anwar Optimis Pembuatan Turap di Jalan Pulomas Selatan Sesuai Tenggat Waktu

KABARMASA.COM, JAKARTA – Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, meninjau pembuatan turap di Jalan Pulomas Selatan RT 7 RW 12, Selasa (20/6/2023).

Turap yang bangun sepanjang 67 meter dengan tinggi mencapai 4 meter ini berlokasi di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Menurut Walikota, sesuai tengat waktu 45 hari kerja, pembangunan turap diperkirakan akan rampung pada sembilan hari mendatang. Pengerjaan turap sendiri dilakukan pihak ketiga dengan e-katalog.

“Tentunya, pembangunan turap ini berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan selama 45 hari kerja, serta dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga di saat musim hujan tidak membahayakan warga yang melintas di jalan ini. Pengerjaan dilakukan pihak ketiga sesuai dengan e-katalog, dan pada hari ini tinggal 9 hari lagi sudah selesai dikerjakan,” kata Walikota yang didampingi Camat Pulogadung Syafrudin Chandra, dan Lurah Kayu Putih Tuti Sugihastuti.

Walikota menambahkan, jika turap longsor tidak segera diperbaiki jalan di sekitarnya dikhawatirkan akan putus dan menganggu warga.

“Karena itu langsung dikerjakan, sebelum musim penghujan langsung dikerjakan agar tidak memperparah keadaan,” imbuhnya.

Warga RW 012, Raymon, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah menindaklanjuti pembuatan turap yang berlokasi di Kali Ikip RW 012, lantaran jika terjadi hujan berisiko tergerus dan terjadi pendangkalan pada kali.

“Secara keseluruhan kita apresiasi, karena sangat membantu sekali dinding kali supaya tidak tergerus dan dangkal,” ungkapnya.

Satgas TPPO Terus Bertindak, 532 Tersangka Dibekuk

KABARMASA.COM, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri dan Polda jajaran yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat sejak dibentuk hingga 20 Juni, Satgas menangani sebanyak 456 Laporan Polisi (LP) TPPO.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, dari ratusan LP yang ditangani, Satgas TPPO telah menangkap 532 tersangka.

"Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).

Dari ribuan korban tersebut, Ramadhan merinci ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 731 dan laki-laki anak ada 44 orang.

Untuk modus kejahatan para tersangka, Ramadhan menuturkan terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan 361 kasus.

"Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus," katanya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.

Dalam kesempatan ini, Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 20 Juni 2023.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO.

Kapolri menyebut TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang dibicarakan. Ia berharap pembicaraan tersebut ke depan bisa membuat para Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi.(Red-ZS)

Polres Karimun Melaksanakan Apel Kasatkamling

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Dalam rangka menyambut pemilu 2024 dan disejalankan dengan Hari Bhayangkara Ke-77, Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H, S.I.K, yang diwakili Wakapolres Karimun melaksanakan kegiatan apel satuan keamanan lingkungan di lapangan apel Polres Karimun. Rabu (21/06/2023).

Kegiatan apel Kasatkamling ini dilaksanakan secara serentak di Jajaran Polda Kepri. Dalam kesempatan tersebut kegiatan apel kasatkamling didampingi oleh Para Pejabat Utama Polres Karimun dan di hadiri oleh Polsus, Kasatkamling, Linmas, para Lurah dan Camat.

Selanjutnya kegiatan apel Kasatkamling ini diawali dengan pemberian piala dan piagam kepada pemenang juara lomba Satkamling di wilayah Kab.Karimun adapaun juara 1 adalah poskamling perumahan meral permata asri rt 002 rw 003 Kel. Meral kota, Kec. Meral Karimun, juara 2 oleh poskamling lingkarya rt. 002 rw.002 Kel. Buru, Kec. Buru, dan juara 3 poskamling dusun IV P tegak rt 001 rw 001 Kel. Sei ungar, Kec. Kundur.

Dalam amantnya Waka Polres Karimun Kompol Petra C. K. Tumengkol, S.I.K., Menyampaikan apel yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mempercepat upaya Revitalisasi Satkamling. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat dan mengoptimalisasikan peran awak Satkamling dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa.

"Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada Kelurahan/Desa. Dan saat ini, Satkamling memiliki peran sentral dalam upaya pemeliharaan kamtibmas, terlebih kita akan menghadapi agenda nasional yaitu Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024". Ungkap Wakapolres Karimun Kompol Petra C. K. Tumengkol, S.I.K.

Polri juga akan melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan para awak Satkamling melalui pelatihan, antara lain penjagaan dan patroli lingkungan, perbantuan dalam menyelesaikan masalah warga, serta tindakan lain demi keselamatan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan taktis operasional di lapangan, sehingga penyelenggaraan Satkamling dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Awak Satkamling, serta segenap stakeholder terkait lainnya yang telah membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya,” semoga senantiasa berpegang teguh pada nilai, norma, dan etika pada setiap pelaksanaan tugas. Tanamkan bahwa fungsi kepolisian terbatas non yustisiil. Tutup Waka Polres Karimun.(Red-ZS)

Apakah Satgas TPPO Bentukan Kapolri Berhasil Berantas Sindikat TPPO di Indonesia

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Semakin menggila nya Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) , membuat Kapolri jenderal pol Listyo Sigit Prabowo membentuk satuan tugas TPPO dan hampir satu bulan bekerja. Rabu (21/06/2023)

Setelah kita perhatikan hasil kinerja Tim satgas yang terbentuk di seluruh Polda Indonesia, secara kuantitas jumlahnya berhasil menangkap orang yang diduga terlibat dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang,namun untuk kualitas, sampai saat ini belum mendengar Sindikat mafia besar yang tertangkap, sebab sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Menkopolhukam Mahfud MD, bahwa ada pemain besar yang diduga oknum pejabat,baik dari pemerintah, aparat dan swasta terlibat, dengan berita yang ada di media hasilnya masih belum kelihatan apa yang di maksud pemain besar seperti apa dan siapa?, mungkinkah itu memang ada atau hanya sekedar dongeng belaka.

Jika kita mereview kebelakang mengenai persoalan tenaga kerja Indonesia ( TKI ) yang saat ini di sebut pekerja migran Indonesia ( PMI ), sudah ada sejak tahun 1950 sudah sekian lama, tentu mafia - mafia tindak pidana perdagangan orang sudah memiliki jaringan masing-masing, seperti jaringan negara Malaysia, Kamboja, Taiwan dan wilayah timur tengah seperti arab Saudi.

Dari beberapa negara tersebut berkemungkinan besar memiliki jaringan lintas negara, dengan adanya satgas TPPO alangkah baiknya Tim bekerja maksimal, sehingga yang namanya jaringan besar dapat terungkap, sebab kita belum mendengar dari sekian banyak yang tertangkap apakah ada jaringan besar.

Disaat Tim satgas TPPO bekerja, seharusnya pemerintah melakukan upaya mencari solusi dan pencegahan, tidak mungkin satgas TPPO bekerja selama 24 jam, sebab jaringan tindak pidana perdagangan orang sudah mengakar, sampai kapan tidak akan selesai, jika pemerintah tidak mencari solusi.

Sebab rakyat mencari kerja di luar negeri, dengan niat untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, jika pemerintah tidak serius, akan sia sia usaha yang dilakukan oleh kepolisian, sebab sampai kapanpun masalah PMI tidak akan pernah habisnya jika pemerintah setengah hati sebagai mana dilakukan selama ini. Allahu Alam (Red-ZS)

Penulis: Ismail Ratusimbangan.

Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.

Ikatan Bem Pertanian Indonesia Terhadap Kpk Terkait Menteri Pertanian Indonesia

RedaksiJune 20, 2023hukum, nasional, pendidikan, politik No comments

KABARMASA.COM, BOGOR - Pada hari minggu Tanggal 18 Juni 2023 Ikatan Bem Pertanian Indonesia melakukan Rakernas dan munas - is yang bertempat di kampus Istitut Pertanian Bogor. Dalam Konferensi Pers ini membahas mengenai kasus Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yasin Limpo terkait Dugaan penyahgunaan surat pertanggung jawaban (SPJ) Keuangan Negara dan Gratifikasi di Lingkungan kementerina pertanian tahun 2019-2023.

Pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 sendiri Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan Surat kepada Kementan untuk di mintai keternagan, Namun menteri pertanian Syahrul Yasid Limpo mengkir dari panggilan KPK.

Maka dari itu kami Ikatan Bem Pertanian Indonesia Menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Mendesak KPK untuk segera menyatakan sikap kepada Perkara Menteri pertanian Indonesia.

2. Mendesak KPK untuk segera mengeluarkan Surat Tidak bisa bepergian Keluar negeri ataupun Keluar Kota.

3. Mendesak KPK untuk mengusut Tuntas siapapun yang terlibat

4. Mendesak KPK untuk segera menjadikan Tersangka Menteri Pertanian jika terbukti Bersalah

Bila mana Tuntutan Kami tidak di indahkan dan tidak ada tindakan kongkrit maka saya Imam Syafi'i Selaku Presidiun Nasional 4 dan M. Nadhim Ardiansyah selaku penanggung Jawab IBEMPI Akan melakukan Audiensi dan Aksi Selurug Bem Pertanian Indonesia.

Ngobrol Bareng Legislator dengan Tema: "Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital"

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema “Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital” kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, penampilan tarian dan dilanjutkan dengan ucapan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar. Rabu (19/4/2023).

Webinar literasi tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 261 peserta.

Adapun pemateri yang mengisi webinar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta, Prof. Dr. Henry Subiakto selaku Guru Besar Komunikasi Univ. Airlangga Surabaya. Yanto Sumantri.

Anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta mengajak dan mengingatkan masyarakat agar bijak berkomunikasi di ruang digital terutama dalam berinteraksi di media sosial.

Hal tersebut diungkapkan Sukamta saat menjadi narasumber webinar Ngobrol Bareng Legislator.

“Berhati-hati dalam menuliskan dan menyampaikan pendapat ataupun pikirannya dalam berkomunikasi di media sosial agar terhindar dari jeratan hukum. Media sosial merupakan salah satu transaksi digital yang penggunaannya telah diatur dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016,” papar Sukamta.

Pada kegiatan webinar yang bertajuk “Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital”, Henry Subiakto menuturkan bahwa interaksi dan komunikasi di ruang digital dipastikan akan menemukan perbedaan norma, karakter dan etika, baik individual maupun komunitas yang pemanfaatan media digital di ruang publik tidak cukup hanya dengan penguasaan teknologi digital semata, tetapi menuntut kearifan sikap mental serta etika yang baik.

“Sebagai warga net yang baik, kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi, menyampaikan pikiran di dalam media sosial sebab ada konsekuensi hukum." jelasnya.

Oleh karena itu pemateri ketiga Yanto Sumantri mengajak para pengguna internet bijak dalam berinteraksi dan memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah, edukasi, memperkuat serta mempererat persatuan dan kesatuan.

“Kita sudah tahu tentang undang-undang ITE yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi di dunia digital, bebas sih bebas tetapi kita punya aturan, regulasi, sandaran sehingga kita tidak bisa berekspresi secara leluasa tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ada, ” jelasnya.(Red-ZS)

Ngobrol Bareng Legislator Komisi I DPR RI Dengan Tema: Kreatif dan Produktif di Dunia Digital

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema “Kreatif dan Produktif di Dunia Digital” kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, penampilan tarian dan dilanjutkan dengan ucapan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar. Minggu (16/04/2023).

Webinar literasi tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 248 peserta.

Adapun pemateri yang mengisi webinar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta, Prof. Dr. Henri Subiakto selaku Guru Besar Komunikasi Univ. Airlangga Surabaya dan Muhammad Zia UI Haq selaku Brand Analyst, Komikus Edukator.

Dalam penyampaian materinya Dr. Sukamta mengatakan Bahwa Ekonomi Digital Berkembang
Pesat Perkembangan dunia digital mendorong semakin banyak sektor seperti pariwisata, industri, pendidikan, keuangan hingga kesehatan berkembang secara digital. Hal ini menyebabkan semakin tumbuhnya ekonomi digital.

Tidak hanya itu Dr. Sukamta juga menyampaikan bahwa “Kunci sukses dunia digital yaitu Pelaku Start Up yang mendominasi saat ini mayoritas berisi pemuda / milenial yang berbekal kreativitas, 80 % perusahaan
start-up dunia yang besar, berawal dari modal yang kecil, Usia Muda punya keberanian
membuat terobosan.

Sedangkan pemateri kedua Prof Dr. Henri Subiakto menyebutkan bahwa Tips menjadi content creator yang sukses yaitu kita harus,
1. Rajin membaca hal ini berpengaruh sebagai modal dalam menciptakan konten
2. Mencatat dan menulis ide yang muncul
3. Mempelajari audience. Content creator yang baik, harus mengetahui audiensi nya luar dalam
4. Buat konten yang orisinal, yang menjadi ciri khas content creator
5. Membangun koneksi dengan konten kreator lain
6. Konsisten dengan konten yang dibuat
7. Tidak mudah putus ada
8. Selalu melakukan evaluasi konten.

Sedangkan pemateri ke tiga Muhammad Zia UI Haq mengatakan bahwa selain kita harus kreatif di dunia digital namun kita juga harus berhati-hati terhadap Konten-konten negatif yang beredar di dunia digital.

Pemateri ketiga juga mengajak peserta apalagi orang yang sudah menjadi ibu maupun ayah harus lebih berhati-hati menjaga anak kita di dunia digital.

“Hindari anak-anak menonton konten-konten negatif, jaga mereka dengan cara mengawasi apa yang mereka tonton, jangan sampai anak kita melihat konten-konten negatif seperti konten pornografi dan lain-lain.” Tutup Muhammad Zia UI Haq (Red-ZS)

Ngobrol Bareng Legislator Komisi I DPR RI Dengan Tema Berdakwah Indah di Sosial Media

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema: “Berdakwah Indah di Sosial Media”, kegiatan tersebut laksanakan pada hari Kamis (14/04/2023).

Webinar literasi tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 245 peserta,

Adapun pemateri yang mengisi webinar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta, Ahmad Khudori, Lc selaku Ulama & Tokoh Masyarakat, Ilyas Chairuddin selaku Praktisi Sosial Media “Teras Dakwah”

Dalam materi yang disampaikan dijelaskan bahwa Teras Dakwah sendiri sudah dimulai sejak tahun 2011, dan sudah diikuti oleh 500-1000 kontak perpekan, sedangkan tahun 2013 Teras Dakwah mulai menggunakan Facebook untuk melakukan aksi dakwah di sosial media dengan cara membagikan foster kajian-kajian, lalu tahun 2014 Teras Dakwah resmi berdiri dan berbadan hukum.

Pada tahun 2015 – sekarang Teras Dakwah sudah memiliki berbagai akun sosial media, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain-lain.

Berdakwah di sosial media harus memiliki strategi yang bagus, salah satunya kita harus menentukan siapa target sasaran kita dalam penyampaian Teras Dakwah ini, Ucap Dr. Sukamta

Ahmad Khudori juga menjelaskan bahwa dalam menyampaikan dakwah di sosial media harus berdasarkan niat yang tulus, karna tujuan kita adalah ibadah. “Berdakwah di sosial media harus memiliki kesabaran dan niat yang tulus, jangan mengharapkan sekali posting langsung ingin trending, like dan komentar ribuan, tentu tidak namanya proses pasti dari hal kecil dulu, namun tetap niatkan bahwa memposting dakwah ini untuk beribadah, agar bermanfaat untuk banyak orang,” ujar Ulama sekaligus tokoh masyarakat

Sedangkan Ilyas Chairuddin menyampaikan bahwa kita harus bisa memanfaatkan sosial media, salah satunya mencari amal ibadah dengan cara berdakwah di sosial media.
“Manfaatkan sosial media untuk hal-hal yang positif, apalagi sekarang sosial media diisi oleh anak-anak remaja, maka gunakan itu untuk menyampaikan dakwah yang berhubungan dengan remaja, ikuti hal-hal yang sedang trend tapi tetap dengan versi Teras Dakwah.” Tutup Ilyas (Red-ZS)

Integritas KPK di Pertaruhkan Mampu dan Sanggupkah Lidik Proyek Mandalika?

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Proyek Kawasan Pariwisata Mandalika Nusa tenggara Barat ternyata menyisakan hutang yang luar biasa besar, sebesar Rp 4.6 triliun angka yang cukup fantastis.

Selama ini KPK begitu ngotot melakukan lidik terhadap proyek Formula E ternyata proyek Mandalika yang menyisakan hutang, sementara proyek formula E mendatangkan keuntungan,di ibaratkan seperti langit dan bumi.

Sampai saat ini KPK belum bertindak apa - apa untuk proyek Mandalika, yang menyisakan hutang dan membebani keuangan negara. Senin (19/06/2023)

Menurut penulis jika proyek Mandalika dianggap sebagai proyek gagal,tentu siapa yang melakukan perencanaan pada proyek tersebut yang harus bertanggung jawab, kenapa sampai gagal menyisakan hutang?.

Semua harus dijelaskan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia, karena uang yang di pakai adalah uang rakyat.

Jika KPK tidak melakukan lidik terhadap proyek Mandalika sementara ngotot melakukan lidik terhadap proyek Formula E, semakin terang benderang bahwa apa yang di lakukan oleh KPK terhadap proyek Formula E, lebih dominan karena kepentingan hukum.

Integritas pimpinan KPK Firly Bahuri saat ini di Pertaruhkan,apa KPK memiliki nyali untuk mengusut proyek Mandalika, dimana kita ketahui bersama proyek Mandalika adalah proyek kebanggaan presiden Jokowi.

Oleh karena tidak heran jika rakyat Indonesia ada yang pro dan kontra terhadap kedua proyek tersebut, dengan menyisakan hutang sebesar Rp 4.6 triliun bukan angka yang sedikit tentunya.

Jika rakyat Indonesia berharap KPK melakukan penyelidikan terhadap proyek Mandalika sesuatu hal yang wajar tentunya, agar rakyat tidak berprasangka buruk terhadap kinerja KPK selama ini. Allahu ' alam.(Red-ZS)

PENULIS: ISMAIL RATUSIMBANGAN

Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri

Gelar Baksos dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-77, Kapolri Ingin Polri Selalu Bersama Masyarakat

KABARMASA.COM, Jakarta -Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dalam rangka HUT Bhayangkara ke-77. Pelaksanaan kegiatan baksos ini serentak digelar di 34 Polda jajaran seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pelaksanaan kegiatan baksos ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri, baik di bidang Harkamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, kata Kapolri, Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024. Ia pun berharap agar Pemilu bisa berjalan dengan damai.

"Dalam kesempatan rangkaian Hari Bhayangkara ke 77 ini, Polri tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan agar bisa terus berinteraksi dan hadir di tengah masyarakat, dalam berbagai bentuk kegiatan," kata Kapolri dalam pelepasan kegiatan baksos di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Adapun kegiatan baksos ini, lanjut Kapolri, meliputi kegiatan bedah rumah, perbaikan pembersihan tempat ibadah atau biasa disebut bakti religi, perbaikan rumah bagi anggota dan masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air, khususnya di wilayah yang membutuhkan.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun berharap dengan terselenggaranya berbagai kegiatan baksos ini, semakin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Sebab, menurutnya, dengan sinergisitas baik, antara Polri dengan masyarakat, tokoh agama, TNI, dan seluruh stakeholder bisa menguatkan kesiapan TNI-Polri untuk menghadapi tahun politik.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaga perdamaian, persatuan, kesatuan dan keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan NKRI yang harus terus kita kawal dan jaga. Siapapun pemimpinnya nanti," ujar Sigit.

Selain itu, mantan Kapolda Banten ini menuturkan, kegiatan baksos ini digelar guna menghadapi situasi ketidakpastian global yang berdampak pada situasi ekonomi masyarakat.

Dengan begitu, ia pun ingin jajaran Polri bisa hadir untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan langsung.

"Harapan kita dengan interaksi di masyarakat, anggota kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tentunya kita bisa lebih empati dan juga kerja lebih baik karena masyarakat dalam kondisi yang tentu sangat membutuhkan kehadiran aparat, pemerintah dan kepolisian. Ini yang saya selalu titipkan kepada seluruh anggota Polri," ucap Sigit.

Sekedar informasi, dalam kegiatan baksos ini, Polri memperbaiki sebanyak 2.170 tempat ibadah dengan rincian 1.195 Masjid, 706 Gereja, 118 Pura, 77 Vihara, dan 74 Klenteng.

Selain itu, Polri juga melakukan bedah rumah untuk anggota dan masyarakat sebanyak 269 unit. Lalu pembangunan fasilitas air bersih di 70 lokasi.

Kemudian ada bantuan sosial sebanyak 322.085 paket sembako yang akan disalurkan mulai tanggal 20 hingga 30 Juni 2023, dengan sasaran PKL, buruh korban PHK, buruh harian, nelayan, panti asuhan, korban kebakaran, pengemudi ojol, purnawirawan Polri dan pemulung.(Red-ZS)

Satelit Satria-1 Sukses Diluncurkan dari Cape Canaveral Florida AS: Menuju Merdeka Internet di Daerah 3T di Kepulauan Riau

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra H.T.S Arif Fadillah menghadiri acara Nonton Bareng Peluncuran Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dari Stasiun Bumi PT. SNT Sekupang Batam, Senin (19/06/2023). Pada kesempatan itu Arif Fadillah didampingi oleh Kadis Kominfo Kepri Hasan.

Satelit Satria-1, proyek ambisius Republik Indonesia untuk meningkatkan konektivitas internet di pelosok negeri, sukses diluncurkan dari landasan peluncuran (launchpad) Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Amerika Serikat. Peluncuran ini menggunakan roket Falcon 9 buatan SpaceX pada pukul 18.00 waktu setempat, sesuai dengan Eastern Daylight Time (EDT), atau pukul 05.00 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah mengagendakan acara nonton bareng peluncuran satelit Satria-1 di 10 Stasiun Bumi (gateway) di berbagai lokasi stasiun bumi, termasuk Batam. Lokasi stasiun bumi lain diantaranya Cikarang, Tarakan, Manado, Timika, Jayapura, Pontianak, Banjarmasin, Kupang, dan Ambon.

Kepala Divisi Hukum BAKTI, Darien Aldiano, yang hadir dalam acara nonton bareng peluncuran di Batam mengatakan inisiatif ini menandai tonggak sejarah bagi Republik Indonesia dalam memprioritaskan konektivitas internet di daerah-daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal, yang dikenal sebagai daerah 3T.

"Satria-1 adalah tonggak sejarah bagi Indonesia dalam memastikan akses internet yang merata di seluruh negeri," katanya.

Satelit Satria-1, yang menjadi satelit terbesar se-Asia dengan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS), dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Ditempatkan di posisi 146 derajat bujur timur, satelit ini memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps dan akan menyediakan layanan internet di sekitar 50 ribu titik fasilitas publik dari total 150 ribu titik yang ditargetkan. Satelit ini diharapkan dapat memeratakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia.

Hary Nugroho, General Manager Site Infrastruktur Pacific Satelit Nusantara yang juga berada di stasiun bumi Batam, menyambut gembira peluncuran Satria-1.

"Kehadiran satelit ini akan membawa manfaat besar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau," ujarnya.

Setelah diorbitkan, Satelit Satria-1 membutuhkan waktu sekitar 145 hari untuk penyesuaian dalam pengoperasiannya di 10 stasiun bumi yang tersebar di seluruh Indonesia. Diharapkan pada awal Januari 2024, satelit ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

H.T.S Arif Fadillah atas nama Gubernur Ansar, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Direktur Utama BAKTI, dan seluruh jajaran yang terlibat dalam peluncuran Satelit Satria-1.

"Peluncuran satelit ini sebagai momentum kebangkitan penguatan ekonomi digital dan penciptaan sumber daya manusia bertalenta digital. Selain itu, pembangunan konektivitas menjadi prioritas penting dalam upaya memeratakan akses internet di pulau-pulau di Kepulauan Riau" kata Arif.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hasan, menambahkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar yang mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, serta kebutuhan TNI/Polri dan para nelayan.

"Dengan hadirnya Satelit Satria-1, diharapkan akses internet akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah tersebut. Akhirnya keterbatasan jaringan internet di Kepri yang selama ini jadi problem aksesibilitas di daerah 3T bisa diselesaikan" ungkapnya.

Acara nonton bareng peluncuran Satelit Satria-1 di lokasi stasiun bumi Batam dihadiri oleh Kepala Divisi Hukum BAKTI Kementerian Kominfo, GM Site Infrastruktur Pacifik Satelit Nusantara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, Kapolsek Sekupang, Danramil Sekupang, dan para Pelajar SMA Negeri 1 Kota Batam serta jajaran staf teknis Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Red-ZS)

Bersua Keluarga Besar Suku Tanjuang, Amsakar Berpesan Maknai Keberagaman sebagai Rahmat untuk Saling Mengenal dan Bersatu