Holistik Institute : JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO (PEMIMPIN HUMANIS) menjadi indikator kepercayaan publik naik

CEO Holistik Institute M. Nur Latuconsina, S.H., M.H.

KABARMASA.COM, JAKARTA-Holistik Institute mengapresiasi serta menyambut baik hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang semakin meningkat. Ceo Holistik Institute M. Nur Latuconsina, S.H., M.H., dalam pandangannya berharap kenaikan signifikan itu menjadi pemicu semangat kepada seluruh anggota Polri agar semakin baik dalam melayani dan mengayomi masyarakat.

"Kami menyambut baik hasil Survei Indikator yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan ke Polri meningkat menjadi 70,8%. Kenaikan tersebut harus menjadi pemicu semangat kepada seluruh anggota Polri untuk semakin baik melaksanakan tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum demi menjaga harkamtibmas," kata pria yang biasa disapa Rheno. 

Hal ini dikarenakan langkah tegas yang di lakukan oleh pak jenderal Kapolri (Listyo Sigit Prabowo) sendiri, pengambilan keputusan oleh Kapolri menjadi indikator survei terkuat atas naiknya tingkat kepercayaan kepada Polri," katanya.

Latuconsina berharap ke depannya Polri akan terus membaik. "Slogan Presisi yang selalu digencatkan oleh institusi Polri semoga selalu menjadi senjata utama untuk memberikan efek kenaikan kepercayaan publik kepada institusi Polri," tuturnya.

Share:

Read More

Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan ke Polri Meningkat Jadi 70,8%

KABARMASA.COM, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri, pada periode Februari-Maret 2023. Hasilnya, tingkat kepercayaan ke Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Indikator memaparkan data tren kepercayaan terhadap lembaga. Data yang dipaparkan sejak April 2014 hingga Februari 2023, hasilnya Polri mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya.

"Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga secara umum relatif stabil atau meningkat," bunyi hasil survei yang dirilis, Minggu (26/3/2023).

Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:

April 2014: 57,6%

Januari 2015: 68,6%

Agustus 2016: 73,2%

September 2017: 76,5%

September 2018: 79,8%

Februari 2019: 80,5%

September 2020: 72,3%

September 2021: 70,9%

November 2021: 80,2%

Desember 2021: 74,1%

Februari 2022: 75,2%

April 2022: 77,3%

Juni 2022: 76,4

Agustus 2022: 69,6%

September 2022: 62,6%

November 2022: 64,5%

Desember 2022: 70,4%

Februari 2023: 70,8%.

Sementara itu, dalam hasil tingkat kepercayaan terhadap lembaga Polri mendapat hasil sebagai berikut:

Pertanyaan: Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?... (%)

Jawaban responden terkait kepercayaan pada lembaga Polri:

- sangat percaya: 10,3%

- cukup percaya: 60,5%

- kurang percaya: 26%

- tidak percaya sama sekali: 2,2%

- tidak tahu/tidak jawab: 0,9%.

Share:

Read More

Koalisi Pencari Fakta Desak KPK Periksa Bupati Se-Madura dan Kepala KPPBC Terkait Maraknya Rokok Ilegal

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -Sejumlah pemuda mengatasnamakan Koalisi Pencari Fakta (KPF) melakukan aksi demonstrasi di depak Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (24/3/2023).

Mereka menuntut KPK turun ke Madura Jawa Timur terkait dugaan maraknya rokok ilegal yang di Madura yang diduga ada yang melindungi dari unsur pemerintahan setempat.

“Kasus Rokok ilegal semakin menggurita di provinsi Jawa timur, khususnya di pulau Madura. Dan menjadi momok menakutkan bagi perekonomian di Madura. Menurut kabarnya, rokok ilegal ini diduga ada yang menunggangi di tubuh pemerintahan dan pemberi izin di kepulauan Madura,” kata Azhari Dzulqarnain selaku koordinator aksi tersebut.

Ari, sapaan akrabnya juga mendesak KPK segera usut tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Bea dan Cukai di Jawa Timur terkait maraknya rokok ilegal di Madura.

“Koalisi Pencari Fakta desak lembaga KPK segara usut tuntas dugaan keterlibatan Muhammad Syahirul Alim (Kapala bea Cukai Wilayah perwakilan Provinsi di kantor kabupaten Madura) dan Latif Helmi (Kepala kantor pengawasan dan pelayanam bea cukai kabupaten Pamekasan),” terangnya.

Sekaligus, menurut Ari KPK perlu mengusut dugaan keterlibatan semua Bupati di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep yang menurutnya diduga mengalir suap atas maraknya rokok ilegal di Madura.

“Koalisi pencari fakta desak KPK juga usut tuntas dugaan keterlibatan seluruh Bupati Madura, Ahmad Fauzi (Bupati Sumenep) Baddrut Tamam (Bupati Pamekasan) Slamet Junaidi (Bupati Sampang) Mohni (Plt Bupati Bangkalan) untuk segera dijadikan tahapan pemerikasaan kasus dugaan Suap rokok ilegal dimadura. Karena tidak menutup kemungkinan dugaan kami peran pemberi kebijakan tidak jauh dari teken Abal Abal para bupati di Madura,” jelasnya

"KPK harus buka mata, KPK Wajib Turun ke Kabupaten Madura. Rokok ilegal sebagai cikal bakal dugaan lahirnya pelanggar-pelanggar suap Bupati se-madura dan Bea Cukai di Madura, sehingga kami berharap kasus rokok ilegal ini musnah dan pemerintah Madura benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

Selanjutnya, Ari menegaskan Koalisi Pencari Fakta bersepakat akan buka laporan di KPK, sebagai keseriusan mereka mengawal rokok ilegal yang diduga menjadi ladang korupsi pejabat daerah Jatim khususnya di Madura. Azhari menegaskan bahwa barang bukti yang di peroleh akan dirampungkan dan diserahkan ke KPK untuk dijadikan acuan penyelidikan lebih lanjut. 

Pasalnya, menurut Ari rokok ilegal di madura bukan lagi menjadi tempat industri rokok ilegal bahkan menjadi tempat produksi rokok yang tak diketahui legalitasnya. Sehingga menimbulkan lahirnya mafia mafia pasok rokok ilegal  bahkan disinyalir go nasional.

Share:

Read More

Mantan Kabinda DIY Dipromosikan Kapolri Jadi Staf Ahli di Kemenkopolhukam

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi di sejumlah jabatan perwira tinggi institusi Polri.

Satu diantaranya mantan Kepala Badan lntelijen DIY Yogyakarta Brigjen Pol Andry Wibowo, yang dipromosikan sebagai Staf Ahli ldeologi dan Konstitusi Kemenpolhukam RI.

Menko Polhukam Mahfud MD melantik Andry Wibowo di Gedung Kemenpolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Saya akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung-jawab. Semoga Tuhan selalu melindungi saya kapan pun dan dimanapun,” ujar Andry kepada wartawan, Sabtu (4/3/2023).

Andry merasa bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan untuk menjabat sebagai Staf Ahli Kemenkopolhukam.

Dengan promosi ini, Andry Wibowo akan menyandang pangkat bintang dua di pundaknya. Saat menjabat Kabin Yogyakarta selama hampir dua tahun, dia banyak melakukan terobosan dan inovasi dengan menggandeng semua stakeholder di wilayah Yogyakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Mantan Kapolres Jakarta Timur ini mempunyai segudang pengalaman dalam mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik.

Salah satunya, pengungkapan pembunuhan yang melibatkan seorang artis terkenal di wilayah Jakarta Utara. Andry juga pernah mendapat penugasan keluar negeri seperti pengamanan konflik di Bosnia dan pendidikan polisi PBB di Italia.

Prestasi yang tak kalah hebatnya menangkap Hercules Rosario bersama ratusan anak buahnya saat Andry menjabat Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat.

Kiprahnya di ibukota sudah tidak diragukan lagi, karena selain bertugas di Polda Metro Jaya, Andry pernah bertugas di Polres Bekasi, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

Sewaktu meraih gelar doktor di STIK, tahun 2018 lulusan Akpol 1993 ini berhasil lulus cumlaude dengan mempertahankan tesis yang meneliti masalah tawuran suporter sepak bola Persib Bandung, Viking (Bobotoh) dengan suporter Persija, The Jakmania.

Share:

Read More

DIY Jadi Provinsi Berkinerja Terbaik Pada PPKM Award

KABARMASA.COM, DIY - dinobatkan sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik untuk wilayah Jawa-Bali pada PPKM Award 2023. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo kepada Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X pada Senin (20/03) di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI, Jakarta.

Usai menerima penghargaan, Sri Paduka mengungkapkan rasa terima kasihnya atas apresiasi yang diberikan pusat pemerintah bagi DIY dalam mengatasi pandemi CoViD-19. Sri Paduka berharap penghargaan ini bisa terus memotivasi semua pihak untuk selalu bersinergi, berkolaborasi dan bergotong royong dalam mengatasi segala persoalan yang ada, seperti harapan Presiden RI.

“Mewakili Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas penghargaan PPKM Award 2023 ini. Penghargaan ini tidak hanya menjadi prestasi Pemda DIY, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada semua pihak, termasuk masyarakat DIY yang telah bekerja bersama Pemerintah Daerah DIY mengatasi pandemi CoViD-19," ujar Sri Paduka.

Dalam arahannya, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, keberhasilan penanganan pandemi CoViD-19 yang dicapai Indonesia adalah hasil kerja keras seluruh komponen bangsa. Presiden pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang bekerja mempertaruhkan nyawanya dan juga yang bekerja melampaui tugas dan fungsinya.

Ternyata, kalau kita tertekan karena sebuah masalah, semuanya akan bekerja keras. Tentu semangat ini patut dipertahankan, jangan sampai loyo lagi. Dengan berbagai masalah yang masih kita hadapi saat ini, sudah seharusnya seperti itu. Banyak pelajaran yang bisa kita petik selama menangani CoViD -19 ini," ungkapnya.

Jokowi pun mengajak seluruh pihak untuk tetap bergerak sinergis, mengerahkan seluruh kekuatan komponen bangsa. Sinergi dari pusat pemerintah sampai ke tingkat desa, sinergi lintas penyelenggaraan, lintas lembaga dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penanganan pandemi CoViD-19 telah menunjukkan kekuatan Indonesia sebagai sebuah bangsa besar.

“Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya mengimbau sinergi yang telah kita lakukan untuk menangani CoViD-19 juga bisa digunakan untuk menangani masalah atau penyakit-penyakit lainnya. Misalnya TBC, stunting , penurunan angka kemiskinan, tentunya juga bisa dengan cepat kita selesaikan , "tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak semua pihak untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan, para petugas dan para relawan yang telah gugur dalam tugas menangani CoViD-19. Dan kepada penerima PPKM Award, Jokowi pun berpikir dengan gembira. “Marilah pengabdian ini terus kami lakukan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah kebangsaan dan membangun Indonesia menjadi negara maju,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut binsar Panjaitan mengatakan, tepat tiga tahun yang lalu, pandemi CoViD-19 mulai terjadi di Indonesia. Berbagai langkah dilakukan, termasuk pengambilan langkah yang dirasa paling berat, yakni pembahasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, penerapan kebijakan PPKM bukanlah pilihan yang mudah.

“Kebijakan PPKM membuat kegiatan masyarakat harus terhenti dan berdampak pada kegiatan ekonomi. Tapi langkah ini harus diambil, dan dibantu dengan pengambilan langkah lain, yaitu percepatan di bidang kesehatan dan percepatan, penanganan CoViD-19 terus dilakukan,” ungkapnya.

Dipaparkan Luhut, kebijakan penghentian PPKM diambil dengan beberapa pertimbangan, di antaranya karena situasi pandemi CoViD-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, serta kesiapan fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik daripada di awal pandemi dulu. Relaksasi dan pencabutan PPKM pun memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata masyarakat.

“Keberhasilan penanganan pandemi merupakan hasil kerja sama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, swasta, media, dan juga negara-negara sahabat. Keberhasilan ini juga merupakan hasil kerja keras yang berbasiskan data , ilmu pengetahuan, dan penggunaan teknologi. Ini bukti kalau kita bersatu, kita bisa melakukan apa saja," ujarnya.

Luhut mengungkapkan, penghargaan penanganan CoViD-19 ini merupakan sedikit wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PPKM dan kebijakan yang menyertainya. “Penghargaan ini juga diharapkan menjadi trigger bagi bangsa ini yang mampu mengatasi masalahnya sendiri, bangsa yang memiliki kekuatan sendiri dan tidak bisa dilecehkan oleh siapapun,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto mengatakan, penghargaan kali ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh komponen bangsa, baik di pusat maupun daerah, yang telah bekerja keras mengatasi CoViD-19 sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Dan kini, pencabutan kebijakan PPKM telah dilakukan, hingga saat ini Indonesia memasuki masa transisi menuju endemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ini juga mengungkapkan, kasus aktif CoViD-19 di Indonesia per 17 Maret 2023 mencapai 3.701 orang. Angka ini didominasi oleh kasus di Jawa-Bali yang mencapai 85,81%. “Kolaborasi, sinergi dan gotong royong yang kita lakukan telah berhasil mengembalikan kondisi pascapandemi. Pemulihan ekonomi pun berjalan lebih cepat, hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3%,” ungkapnya. (Rt/Ts)

HUMAS DIY

Sumber Foto: Banhubda DIY

Share:

Read More

MAKRAB SANDEK Jakarta Lima (5) Tahun Tidak Berjalan, Kini Kedatangan Mantan Jubir Presiden Jokowi

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat telah menggelar Makrab (Malam Keakraban) di Villa Joglo Puncak, Bogor. Malam Keakraban Serikat Nasional Akademisi Periode 2022-2024 yang digelar di Puncak, Bogor. Selasa (21/03/2023)

Dengan tema “Peta Jalan Mahasiswa Rantau Di Era Distrubsi” acara tersebut dihadiri 103 mahasiswa sulbar yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya pada hari Jum’at- Minggu (17-19/03/2023).

Ketua umum Irwan Sipattongan mengungkapkan “Makrab kali ini kita mengangkat tema Peta Jalan Mahasiswa Rantau Di Era Distrubsi adalah upaya kita sebagai mahasiswa untuk memperjelas positioning mahasiswa rantau di zaman begitu cepatnya arus informasi, jangan sampai budaya kita tergilas”. 

Makrab ini baru diadakan kembali semenjak lima (5) tahun tidak berjalan, sementara malam keakraban (MAKRAB) tersebut adalah bagian dari program wajib organisasi Sandek setiap tahun penerimaan mahasiswa baru.

”makrab ini program wajib setiap tahun, tapi lima (5) tahun belakangan fakum, dan alhamdulillah kawan-kawan mahasiswa banyak yang rindu dengan kebersamaan, ini merupakan kesempatan kita untuk memupuk persaudaraan dirantau”.

Pesertapun merasa senang mengikuti acara makrab ini dengan hadirnya para tokoh sebagai narasumber mulai dari tingkat nasional sampai daerah seperti misalnya Fadjroel Rachman Mantan Jubir Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Dubes RI untuk Khazakstan, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd. Rahim, Wakil Bupati Mamuju Ado Masud, Andi Ilham Masdar Ketua Umum Karang Taruna Sulbar, sahabuddin Maganna seniman Sulbar dan Rahmatullah Rorano Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) PB HMI  juga salah satu doctor termuda Indonesia di bidang Hukum serta bebrapa narasumber yang lainnya.

Panitia juga banyak berterimakasih kepada para donator dan sponsor CV. Wahab Tola salah satu perusahaan tambang pasir di Sulbar yang telah meletakkan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia Sulbar di bidang Pendidikan. 

Muhammad Fazil selaku Ketua Panitia “terimaksih banayak para narasumber, donator yang telah turut membantu kelancaran acara makrab ini dan tak lupa pula sponsor tunggal kita CV. Wahab Tola sebagai perusahaan tambang pasir di Sulbar telah meletakkan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia Sulbar di bidang Pendidikan”.

“tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menguatkan tali persaudaran mahasiswa Sulbar di Jakarta dan sekitarnya, menambah khasanah keilmuan, dan menawarkan ide-ide konstruktif demi tercapainya pembangunan Sulbar secara komprehensif serta tetap menjaga nilai-nilai budaya kita di rantau”. Tutupnya (Red)

Share:

Read More

Ansar Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi, Provinsi Kepri Jadi yang Terbaik Tangani Pandemi Covid-19 di Wilayah Sumatera

 KABARMASA.COM, JAKARTA -Pemerintah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam pengendalian pandemi Covid-19 sebagai wujud apresiasi atas keberhasilan setelah berjuang mengendalikan pandemi Covid-19 hampir selama tiga tahun lamanya.

Provinsi Kepulauan Riau dinilai pemerintah pusat menjadi provinsi berkinerja terbaik di wilayah Sumatera untuk penanganan pandemi Covid-19. 

Atas prestasi tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima langsung penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo dalam acara Penghargaan Penanganan Covid-19 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/03/2023). 

Indikator yang dinilai untuk kinerja Pemda dalam pengendalian pandemi antara lain regulasi penanganan Covid-19, kinerja penegakan protokol kesehatan, kapasitas respon, inovasi penanganan Covid-19, serta kebijakan dan realisasi anggaran penanganan Covid di daerah. Di samping itu kinerja Pemda dengan hasil akhir berupa cakupan testing, tracing, treatment dan cakupan vaksinasi juga akan menjadi sumber penilaian.

Kategori pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dalam pengendalian Pandemi Covid-19 sendiri terdiri dari kategori penghargaan Provinsi berkinerja terbaik dan Kabupaten/Kota berkinerja terbaik untuk terbaik 1, 2, 3 per kawasan yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara-Maluku-Papua.

Ada juga Puskesmas dengan Pengelolaan Vaksinasi COVID-19 terbaik di Sumatera, di Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat pengalaman adalah Puskesmas Batu Aji, Puskesmas Meral, dan Puskesmas Tanjung Pinang. 

Gubernur Ansar menyebutkan penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau yang berjalan baik adalah berkat kerjasama dan kerja keras seluruh Forkopimda Kepri, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan,swasta,  dan tenaga kesehatan. 

"Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau khususnya tenaga-tenaga terdepan seperti tenaga kesehatan, KKP, dan yang lainnya," ujar Gubernur Ansar dalam wawancara bersama Kompas TV usai menerima penghargaan. 

Bagi Gubernur Ansar pengalaman penanganan pandemi Covid-19 kemarin menjadi sebuah pengalaman berharga bagi Kepulauan Riau untuk bagaimana terus bersatu menghadapi tantangan dan persoalan yang akan datang. 

"Ini semuanya tentu berkat dorongan bapak Presiden RI, apresiasi juga untuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator penanganan pandemi Covid-19 di luar Jawa dan Bali," kata Gubernur Ansar. Strategi T3VAK SIREH menjadi strategi penanganan pandemi Covid-19 yang terbukti berhasil di Kepri.

"T3VAK SIREH", sebuah singkatan dari T3 (Penguatan Kapasitas Layanan dan Respon 3T (Testing, Tracing, Treatment)), VAK (Percepatan Vaksinasi), SI (Optimalisasi Pola Kemitraan Pentahelix dan Penyebarluasan Media Komunikasi,

 informasi dan Edukasi) dan REH (Rehabilitasi Ekonomi dan Sosial) yang juga mengambil nama suatu kelengkapan yang selalu hadir di dalam upacara adat, kalangan adat, bahkan hingga di acara pemerintahan khas melayu, menjadi strategi utama Gubernur Ansar bersama Forkopimda Kepri dalam penanganan Covid 19.

Presiden Jokowi menyebut salah satu nilai yang bisa dipetik dari pandemi covid-19 ialah sinegritas dari semua pihak. Keberhasilan menangani covid-19 melalui sinergitas antar kementerian dan lembaga harus terus dilanjutkan.

"Keberhasilan ini adalah kerja keras seluruh komponen bangsa dan saya lihat kalau kita tertekan semua masalah, kita ini semuanya bekerja," jelasnya. 

Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Red/ZS)

Share:

Read More

JPPR Nilai Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu Telah Coreng Sistem Peradilan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU RI untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dianggap tidak relevan dengan persoalan gugatan. Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita.

Menurut JPPR Putusan PN Jakpus merupakan tindakan brutal karena berdasarkan sistem hukum pemilu, Pengadilan Negeri hanya mendapatkan wewenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu dan penyelesaian perselisihan partai politik. 

"Ini tindakan brutal dan cacat hukum jika suara penundaan pemilu itu muncul dari Pengadilan Negeri," ucap Nurlia, seperti dilansir, Senin (20/3).

Nurlia Menegaskan, Putusan PN Jakpus tidak didasari pada alasan pemulihan hak penggugat yang dirugikan. "Hanya didasarkan alasan menghukum KPU, bukan alasan pemulihan hak yang dirugikan; alasan yang tidak relevan dengan persoalan," ujarnya.

Menurut dia, majelis hakim tidak argumentatif dalam menafsirkan ketentuan berkaitan dengan pemilu susulan dan pemilu lanjutan, dan mekanisme penetapan penundaan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Dia juga berpendapat, putusan yang memerintahkan KPU melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari itu bermasalah, karena mengangkangi konstitusi untuk menunda pemilu dengan jangka waktu yang tidak rasional atau argumentatif.

"Jika ingin mengembalikan titik semula dari awal pendaftaran partai politik peserta pemilu, kurang lebih hanya delapan bulan, dihitung dari bulan Juni 2022 ke belakang. Tidak sampai dua tahun lebih," terang Nurlia. "Ini tentu menjadi kejanggalan dan keanehan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis," imbuhnya.

Dia menekankan, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas tindakan badan publik, karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019. "Jika PN tidak berwenang mengadili, itu menjadi tindakan yang melampaui kewenangan," ungkapnya.

Dia juga menyayangkan proses gugatan yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak diekspose ke publik sejak awal, terutama dengan adanya tuntutan penundaan pemilu.

Untuk itu, JPPR mendorong agar proses persidangan selanjutnya mendapatkan atensi dari Komisi Yudisial (KY) guna melakukan pemantauan persidangan secara masif sampai dengan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Untuk memastikan proses persidangan ke depan menjamin penerapan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH)," ujarnya.

JPRR, kata dia, juga mendorong agar dilakukannya audit terhadap penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh KPU, sebagaimana gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Partai Prima. "Karena dianggap dalam proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu merugikan penggugat, yang dalam hal ini penggugat tidak lolos verifikasi administrasi karena penerapan Sipol yang bermasalah," terangnya.

Menurut dia, JPPR telah beberapa kali bersuara bahwa dalam penggunaannya Sipol yang dimaksudkan sebagai alat bantu itu tidak aksesible dan tidak terbuka sehingga dapat berakibat pada status keanggotaan partai politik. "Terkait adanya kewajiban kesesuaian antara dokumen dan keterangan dokumen yang diinput dalam Sipol," jelasnya.(*)

Share:

Read More

Puluhan Mahasiswa Sulbar Geruduk Kantor KPK, Minta Kadinkes SULBAR di Periksa

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kadis Kesehatan Provinsi sulawesi Barat dinilai gagal mengatasi persoalan stunting pada anak di Sulawesi Barat.17/03/23

Maka dari itu yang Mengatas namakan dirinya Sebagai Forum Pemuda Sulbar Jabodetabek  Sulawesi Barat (Forpesur sulbar ) di Jakarta mendesak KPK untuk Memeriksa  Kadis Kesehatan Sulbar dalam Waktu dekat ini sebab banyak nya Permasalahan Yang bergulir di internal Dinas Kesehatan Sulbar yang tidak Mampu tertangani dengan Baik. 

Hal itu ditegaskan oleh Korlap dan Jedlap aksi Unjuk rasa Hari ini didepan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (17/3/2023).

Dalam keterangan yang diterima Awak media Pada Saat Telah usai Melakukan Unjuk Rasa  (17/03/2023), ali mustofa sebagai Jendlap Forpesur Jabodetabek mengaakan," Sulawesi Barat masih urutan teratas kasus stunting setelah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan anggaran tiap tahunnya bertambah dari tahun 2022 sebesar 148,6 Miliar, kini ditahun 2023 anggaran percepatan penanganan stunting 208,98 Miliar. 

Sebagai Korlap Dan Jendlap , Ali mustafa dan Adi Saputra  menilai ada ketidakseriusan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan menangani program penanganan stunting di Sulbar.

“Kami menilai ini bukan soal besaran anggaran dari tahun ke tahun bertambah, tapi keseriusan kita realisasi program itu tepat sasaran,” tutur 2 Putra Terbaik Mandar ini. 

Setelah berunjuk rasa di depan KPK di jl Kuningan, Pasukan Aksi Ingin Membakar Spanduk Atau Foto kedinkes Sulbar, tetapi Dilarang oleh Pihak Aparat demi Memgurangi Polusi serta kemacetan Yang Lebih Parah. Puluhan Mahasiswa Pun Turut Dalam 1 komando dan berbalik haluan untuk pulang setelah hampir 3 jam ber orasi saling Bergantian . Dan ia Berjani Aksi Jilid Ke 1 ini hanya Kurang Lebih Puluham orang, Dan Apabila tuntutan Kami tidak Di Indahkan. Maka Kami Akan Berjanji untuk Melakukan Aksi Jilid II dengan Kekuatan Massa Jauh Lebih Besar . Tutup Mustofa . 

Dan Sebelum berita ini kami terbitkan, kami mencoba untuk menkonfirmasi kepada Kepala dinas Kesehatan Sulbar. Drg. Asrang melalui via whatsaap. Tetapi sampai berita ini ditayangkan no kontak beliau belum aktiv sampai detik ini.

Share:

Read More

UNRAS KPMKB : Berau Coal Yang Tak Hadir, Inspektur Tambang Hanya Utusan

(Aksi KPMKB jilid 3 di halaman kantor Gubrnur)

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) - Samarinda kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Kaltim kesal lantaran belum menemukan kejelasan. Berau Coal yang tak hadir hingga inspektur tambang hanya utusan (16/3/23).

Rijal selaku korlap aksi menyayangkan apa yang menjadi tuntutan KPMKB pada aksi sebelunya hingga hari ini belum ada kepastian, ia mengakui aksi jilid 3 ini mestinya pihak terkait sudah bisa memberikan kami hasil terhadap tuntutan pada aksi pertama dan kedua.

“Pihak Berau coal tidak hadir dan inspektur tambang yang hadir hanya utusan yang tidak bisa ngambil kebijakan, lalu ngapain hadir kalu hanya untuk mendengarkan kami kan lucu,” ucap Rijal

Sebelumnya mahasiswa Berau ini membawa tuntutan meminta pemerinta untuk mengaudit perusahan yang diduga menjadi penadah ilegal mining yang terjadi di sepanjangan jalan poros Labanan menuju ke Teluk Bayur Kabupaten Berau, terindikasi bahwa penumpukan hasil ilegal mining itu terjadi di perusahaan Supra Bara Energi (SBE), Sungai Berlian Bhakti (SBB), dan Bara Jaya Utam (BJU).

Selain dari pada itu Rijal juga menyayangkan undangan yang dilayangkan ke PT. Berau Coal  untuk pertemuan aksi tadi tidak ada satupun perwakilan yang menemui para mahasiswa yang menggelar aksi.

(Surat Dinas ESDM Kaltim ke Kementrian ESDM)

Padhal sebelumnya terkait permintaan transparansi Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Penentuan Perhitungan CSR/PPM Berau Coal telah dituangkan didalam surat dinas ESDM ke kmentrian ESDM juga di tembuskan pada PT Berau Coal. 

“Katanya ini perusahaan yang tertib, kita minta bicara transparan CSR/PPM kok kaya main-main padahan sudah diundang secara resmi oleh Dinas ESDM Kaltim masih saja mangkir,” tegas Rijal

(Undangan Dinas ESDM kepada Berau Coal)

lebih lanjut Rijal menjelaskan, bahwa pihaknya ingin bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim untuk mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa dan meminta pimpinan inspektur tambang Kaltim hadir bersama Pimpinan PT. Berau Coal. Jika hal ini belum mendapat perhatian khusus, para mahasiswa yang tergabung di KPMKB akan menggelar aksi ke empat pada hari Kamis Mendatang.

“Kami mau bertemu Gubernur sebagai garansi aspirasi kami, dan jika tidak direspon kami pastikan aksi ke empat akan berlanjut ke aksi selanjutnya,” tutup Rijal

Pewarta : JA

Share:

Read More

Ansar Terima Dua Penghargaan Sekaligus dari Kemendagri Realisasi Belanja dan Peningkatan PAD Kepri Tertinggi Kedua se-Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam realisasi APBD tahun 2022 berbuah penghargaan. Provinsi Kepri menduduki peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi belanja tertinggi dan peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. 

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima dua penghargaan tersebut dalam bentuk trofi dan piagam dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo dalam acara APBD Award 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/03/2023). 

APBD Award 2023 digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mencatat capaian tertinggi realisasi APBD dalam tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan PAD. 

Untuk kategori Realisasi Belanja Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih pendapatan tertinggi adalah Provinsi Lampung, Provinsi Kepri, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. 

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri berhasil mencapai 99,33 persen. Pagu anggaran belanja pada APBD Provinsi Kepri T.A 2022 sebesar 3.870,32 Triliun dengan realisasi sebesar 3.844,52 Triliun. 

Sementara untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih realisasi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur. 

Peningkatan PAD Provinsi Kepri memang tercatat sangat signifikan di tahun 2022. Bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran PAD di APBD Provinsi Kepri tahun 2022 tercatat sebesar 1.348,49 Triliun, adapun realisasi yang berhasil tercapai sebesar 1.584,58 Triliun atau 117,51 persen. 

Gubernur Ansar mengaku bangga dengan penghargaan yang didapatkan kali ini, sebab kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 

"Tentunya penghargaan yang kita terima hari ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memaksimalkan peran APBD dan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Kepri," kata Gubernur Ansar. 

John Wempi Wetipo menyebutkan APBD merupakan komponen yang sangat penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah secara akumulatif juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Karena itu mendorong percepatan realisasi APBD juga sangat penting karena uang yang sudah dianggarkan harus segera dibelanjakan agar bisa berdampak pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan" ujarnya. 

Selain APBD Award 2023, acara tersebut juga disejalankan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2023 yang mengangkat tema "Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak". 

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan rakornas keuangan daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

"Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan realisasi APBD ini dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama Kementerian lembaga, kemudian melakukan monitoring pendampingan dan turun langsung ke daerah juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional seperti hari ini," kata Agus Fatoni. (Red/ZS)

Share:

Read More

Ratusan Orang yang tergabung dalam Front Penyelamat Pertamina berunjuk rasa dan minta Dirut Pertamina Nicke Widyastuti di Copot

KABARMASA.COM - JAKARTA - Ratusan massa aksi korban kebakaran Depo Pertamina di Plumpang Jakarta Utara menguruduk kantor Pertamina Pusat di Gambir, Jakarta Pusat. Para massa aksi mendesak  Pertamina  untuk menyelesaikan ganti rugi terhadap rumah warga yang turut diamuk sijago merah. Rabu (15/03/2023)

Kordinator massa aksi yang mengatasnamakan Front Penyelamat Pertamina, Sadam mengatakan saat ini pohaknya ingin menemui Direktur Pertamina Nicke Widyawati untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat yang rumahnya hangus terbakar. 

"Kami meminta direksi Pertamina memperhatikan atas dampak kebakaran kemarin di Plumpang," katanya kepada wartawan. 

Menurut Sadam, Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Oleh sebab itu, Pertamina wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. 

"Pertamina seharusnya memberikan uang ganti rugi penuih, baik pembangunan rumah warga, pergantian sandang serta dan jaminan kesehatan," jelasanya. 

Massa aksi juga meminta Nicke Widyawat dicopot dari jabatannya, pasalnya dibawah kepemimpinannya, kebakaran yang terjadi di Kilang minyak sudah dua kali terjadi. 

"Kami juga mendesak Nicke Widyawatsegera mundur karena tidak becus mengatasi persoalan kebakaran yang terjadi di Balongan dan Pl;umpang,"  terangnya. 

Sadam melanjutkan pihaknya juga meminta PPATK mengaudit keuangan Pertamina karena diduga kuat adanya tindak pidana penyelewengan angaran dan penyalahgunaan wewenang.(Red)

Share:

Read More

FAISAL MAHTELU ISMAHI-KORWIL DKI-JAKARTA: PUTUSAN PN JAKPUS BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

KABARMASA.COM, JAKARTA- Baru-baru ini jagad peradilan Indonesia dihebohkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Tanggal 2 Maret 2023 yang memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusannya yakni menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak keputusan tersebut diucapkan,Hal ini memicu Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta Faisal Mahtelu ikut angkat bicara.

"Faisal Mahtelu,keputusan pengadilan negeri sangatlah kontroversial, dan keliru sebap bukan wewenang dari PN untuk mengadili perkara pemilu, hingga penetapan penundaan pemilu yang memang bukan ranah PN melainkan melalui Peraturan KPU",Tegasnya.

Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Faisal Mahtelu mengatakan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengunci pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan tiap lima tahun sekali.Bahkan, Jelas dikatakan dalam UUD bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu lima tahun dan hanya dapat dipilih satu kali lagi untuk jabatan yang sama, Imbuhnya Pasca Ditemui awak media,Jakarta (15/03/23).

"Penyelenggaraan pemilu dalam UUD 1945 ada di Pasal 22E ayat 1 sampai 6. Pemilu dikatakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali. Artinya, UUD 1945 sudah mengunci bahwa pemilu lima tahun sekali. Dan, di Pasal 7 presiden dan wakil presiden memegang jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," Ungkap Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa keputusan PN Jakpus bertentangan dengan UUD 1945, sangat disayangkan jika sekelas hakim tidak mengetahui batas kewenangannya sendiri, Tutup Koordinator wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-jakarta (Red)

Share:

Read More

Wamenkumham Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar

KABARMASA.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke KPK. IPW mengadukan dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.

"Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Sugeng mengatakan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum.

"Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya, diterima melalui asprinya," katanya.

"Satu, minta konsultasi tentang hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum," tambahnya.

Sugeng mengaku telah menyerahkan bukti berupa bukti transfer Rp 7 miliar tersebut. Uang itu mengalir antara April dan Oktober 2022.

"Ada empat bukti kiriman dana, ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data tersebut sebagai orang yang diakui, sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YER dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya,"

 

Eddy telah merespons laporan itu. Dia menilai pelaporan dari Sugeng ke KPK tak perlu ditanggapi serius.

"Terkait aduan Sugeng kepada KPK. Saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara Aspri Saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW). Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya," ujarnya. (Red)

 

Share:

Read More

Kunjungan Kerja Kapolda Kepri di Polresta Barelang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Kepri Ny. Imelda Tabana Bangun melaksanakan kunjungan kerja di Mapolresta Barelang. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Wakapolresta Barelang, Pejabat Utama Polresta Barelang dan personel Polresta Barelang. Selasa (14/3/2023)

Di Mako Polresta Barelang, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., beserta Ketua Bhayangkari Kepri Ny. Imelda Tabana Bangun disambut dengan pengalungan bunga dan jajaran hormat oleh personel Polresta Barelang.

Pada kunjungan kerja Kapolda Kepri di Mapolresta Barelang, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto S.H., S.I.K.,M.H., menjelaskan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Barelang hingga sampai dengan saat ini  dalam keadaan aman dan terkendali serta Polresta Barelang mendapatkan piagam penghargaan dari Kemenpan RB sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan tersebut dilanjutkan arahan oleh bapak Kapolda Kepri ke personel Polresta Barelang.

Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polresta Barelang dan jajaran atas sambutan yang diberikan serta dalam kesempatan tersebut Kapolda Kepri sangat mengapresiasi seluruh personel Polresta Barelang yang telah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugas sehari- harinya.

Dalam arahannya Kapolda Kepri menegaskan “Terkhusus di wilyah Kota Batam banyak terdapat perusahaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Saya mengingatkan kepada seluruh rekan - rekan agar tidak ada yang membekingi setiap kegiatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kota Batam.”

“Terakhir, Saya berharap kedepannya Polresta Barelang dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat Kota Batam.” Tutup Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si. (Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Ajak Forkopimda Fokus Penekanan Stunting, Kemiskinan dan Ketersediaan Sembako Jelang Ramadhan dan Pertama Kali Rapat Forkopimda Diadakan di Lingga

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Lingga - Masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Lingga, pada Senin (13/03) malam Gubenur Ansar memimpin acara Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Gedung Daerah, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Selasa (14/03/2023)

Rapat koordinasi kali ini merupakan momentum bersama dalam melihat progres capaian rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 di Kota Tanjungpinang. Rapat ini pun menjadi penekanan bersama, khususnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjabarkan rapat koordinasi tersebut di tingkat Kabupaten/Kota sebagai upaya pencapaian dari target indikator yang belum terpenuhi dan sebagai referensi langkah bersama dalam capaian pembangunan mendatang. 

"Melalui rapat ini kita perkuat konsolidasi dan bangun kebersamaan. Rakor Kepala Daerah Se-Kepri ini kita selenggarakan setiap 3 bulan sekali dan awal tahun ini kita selenggarakan pertama kali di Kabupaten Lingga," ungkap Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar mengungkapkan Rapat Koordinasi ini juga merupakan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan di segala lini, selain itu koordinasi ini menjadi langkah tindak lanjut dalam menjabarkan segala arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam menggesa pembangunan di tingkat pusat sampai ke daerah. Hal ini menjadi langkah konsolidasi dalam menyambut perayaan hari-hari besar. 

"Oleh karena itu, Rapat Koordinasi ini disejalankan dengan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagai bentuk persiapan menyambut Bulan Suci Ramadhan di Provinsi Kepulauan Riau," jelasnya. 

Adapun bentuk perhatian bersama terhadap gambaran dari Rakor FORKOPIMDA Provinsi Kepulauan Riau terkait setiap peran dalam persiapan menyambut Ramadhan, diantaranya, Pengamanan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023, Kesiapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi, Mitigasi Kebencanaan Pemprov dalam Mengantisipasi/Menghadapi Bulan Suci, dan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Sembako Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023. 

Sedangkan untuk Rapat Koordinasi Kabupaten/ Kota se- Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi bentuk perhatian bersama, terkait Sinkronisasi NIK dengan NPWP, Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota, Stunting serta Kemiskinan. 

Dalam pengarahannya terkait persiapan memasuki Ramadhan dan Idul Fitri, Gubernur mengajak Jajaran kepolisian untuk bekerjasama menjaga kondisi kamtibmas di tengah masyakarat serta menginstruksikan dinas provinsi terkait untuk menjaga stok barang serta keamanan lalu lintas masyarakat baik di darat, laut maupun di udara. 

"Menjelang Ramadhan ini, pasti banyak aktivitas keramaian masyarakat yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepolisian agar masyakarat bisa tenang beribadah. Selain itu dari Dinas Perhubungan dan Disperindag harus memastikan aktivitas distribusi barang kebutuhan masyakat bisa cepat, stok barang mencukupi agar tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan inflasi," tekannya. 

Kemudian terkait persoalan daerah baik sinkronisasi NIK dengan NPWP, pertumbuhan Ekonomi, Stunting dan Kemiskinan, Gubernur Ansar mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerjasama menyelesaikan pekerjaan ini bersama dan akan dievaluasi kembali pada pertemuan Rapat Koordinasi selanjutnya 3 bulan kemudian. 

"Untuk konversi NIK jadi NPWP, Kabupaten/Kota tolong dibahas dan dikomunikasikan dengan kantor KPP terdekat. Kemudian dari laporan BPS angka pertumbuhan kita cukup bagus namun kita juga menjaga inflasi tetap rendah agar tidak menggerus daya beli masyakarat. Kemudian untuk QRIS kita juga dorong Kabupaten/Kota untuk menerapkan pembayaran secara non-tunai jika bertransaksi dengan pemerintah. Langkah-langkah ini perlu kita lakukan segera untuk kemudian kita evaluasi kembali pelaksanaannya pada rakor selanjutnya," tutupnya 

Hadir di kesempatan ini Bupati Lingga M. Nizar, Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, Tim Percepatan Pembangunan Syarafuddin Aluan dan Suyono, Kepala Perwakilan BI Kepri Suryono, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, Kepala Kanwil DJP Kepri Cucu Supriatna,  Perwakilan FKPD Kepri, Perwakilan Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepri, OPD Provinsi Kepri serta FKPD dan OPD Kabupaten Lingga.(Red/ZS)

Share:

Read More

Tingkatkan Hubungan Kelembagaan, Polda Kepri Gelar Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Polda Kepri gelar Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Antara Polda Kepri dengan Kementrian Agama Wilayah Provinsi Kepri,Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri,Kpu Provinsi Kepri,Asperindo Provinsi Kepri, Asperindo Wilayah Khusus Kota Batam serta PGRI Provinsi Kepri bertempat di Gedung Lancang Kuning pada hari Senin (13/03/2023).

Turut Hadir Dalam Kegiatan Wakapolda Kepri, PJU Polda Kepri, Kakanwil Kemenag Provinsi Kepri, Kepala BPN Provinsi Kepri, Ketua KPU Provinsi Kepri, Ketua PGRI Provinsi Kepri, Ketua Asperindo Provinsi Kepri serta Ketua Khusus Asperindo Wilayah Khusus Batam.

Dalam  Amanatnya, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si mengucapkan selamat datang kepada pimpinan lembaga pemerintah lembaga non pemerintah beserta rombongan dalam rangka penandatanganan kerjasama atau nota kesepahaman antara Polda Kepri dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Provinsi Kepri.

“Dasar penanganan MOU saat ini adalah Perkap Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Indonesia. Kerjasama ini merupakan wujud komitmen Polri khususnya pada Polda Kepri dalam penegakan dan perlindungan hukum serta sebagai bentuk sinergitas dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Provinsi Kepri.”- imbuh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si

Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si menjelaskan bahwa Posisi tugas pokok dan kepentingan yang berbeda antara lembaga pemerintah ,lembaga non pemerintah di Provinsi Kepri dan Polri tidak menutup kemungkinan akan menjadi perbedaan persepsi di lapangan oleh sebab itu dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut.

Besar Harapan saya kedepan dari kerjasama ini dapat mempermudah koordinasi dan meningkatkan integritas kita di bidang penegakan hukum serta menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan tugas di lapangan secara rinci dan detail.”- jelas Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si

“Terakhir, Saya Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pengelola objek vital nasional dan objek vital tertentu yang telah memberikan kepercayaan kepada Polri untuk bekerja sama dalam bidang pengamanan dan penegakan hukum.” – tutup Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun,M.Si.(Red/ZS)

Share:

Read More

Tata Kelola Pemilu 2024 Oleh: Dr. Andry Wibowo, Sik.,MH.,Msi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi memerlukan tata kelola penyelengaraan dan pengamanan yang efisien dan efektif. Tata kelola penyelenggaraan dan pengamanan terukur melalui berbagai tahapan manajerial yang disusun secara konstruktif.

Manajemen penyelenggaraan Pemilu penting dan patut dicermati, mengingat sebagai puncak konstestasi politik, pemilu tidak hanya menjadi sekedar urusan memilih dan dipilih. Pemilu merupakan proses transisi dan keberlanjutan kehidupan bernegara. Pemilu adalah mekanisme reguler untuk melahirkan kepemimpinan sah secara konstitusional yang melibatkan pelbagai isu kenegaraan dan kebangsaan yang rumit.

Kerumitan kedua isu tersebut menjadikan Pemilu membutuhkan strategi pengelolaan cermat dan terpola secara profesional yang memerlukan :

1. Peta jalan (road map) penyelengaraan dan pengamanan Pemilu 2024.

Road map ini merupakan penggabungan dua persoalan yang bersifat fundamental dan strategis. Pola yang disusun dan selanjutnya menjadi petunjuk bagi langkah teknis dan taktis. 

Penyelengaraan pemilu membutuhkan political will pemerintah. Diperlukan kepastian dan kesiapan sumber daya pemerintah, demikian pula halnya dengan kesiapan pengamanan. Keduanya saling bersinggungan dan mempunyai konsekuensi terkait dengan politik keamanan pemilu (election security political will) pemerintah dalam mengelola isu keamanan pemilu.

2. Sikronisasi sumber daya dan operasionalisasi penyelenggaraan dan pengamanan pemilu 2024.

Langkah berikutnya adalah kesiapan sumber daya organ penyelenggara dan pengamaman pemilu. Dengan adanya sinkronisasi kekuatan antar intitusi keamanan diharapkan tercipta rancang bangun keamanan yang menjadi gambaran penyelengaraan keamanan pada pemilu 2024. Sinkronisasi diperlukan untuk mengantisipasi berbagai goncangan keamanan yang diprediksi akan terjadi di seluruh daerah pemilihan baik dalam dan luar negeri, termasuk mitigasi keamanan.

Demikian juga halnya dengan penyelengaraan pemilu. Diperlukan sinkronisasi antar intitusi struktural dan partai politik peserta pemilu. Sinkronisasi menjadi prasyarat agar semua tahapan pemilu dapat berjalan terencana dan terkendali. Karena pada setiap tahapan Pemilu secara umum memiliki tingkat kerawanan benturan.

Sinkronisasi diperlukan untuk menegaskan kembali soal rule of the game dari penyelenggaraan pemilu 2024. Sehingga dapat mencegah konflik yang akan berimplikasi pada kualitas penyelengaraan dan pembelahan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Situasi potensial yang melahirkan keretakan kesatuan nasional. 

Sama halnya dengan keamanan, desain penyelengaraan pemilu harus dapat tergambar dan tersampaikan secara utuh dan menyeluruh kepada rakyat. Keterbukaan penyelenggaraan Pemilu akan memberikan dampak pada dukungan dan legitimasi rakyat terhadap presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat yang terpilih untuk periode 2024-2029.

3. Menetapkan komando kegiatan operasional penyelengaraan dan pengamanan pemilu 2024.

Mempertimbangkan banyaknya irisan institusional yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengamanan pemilu 2024, diluar program kerja rutin lain yang musti diselesaikan, maka kepemimpinan dan manajemen penyelengaraan serta pengamanan pemilu 2024 membutuhkan kepemimpinan dan manajemen khusus. Lembaga ad hoc yang bekerja untuk memastikan penyelengaraan dan pengamanan pemilu berjalan sesuai dengan koridor arsitektur penyelengaraan dan pengamanan. 

Kepemimpinan dan manajemen penyelengaraan dan pengamaman pemilu 2024 bersifat hybrid karena meliputi keterlibatan institusi negara dan institusi politik non negara. Dengan lembaga ad hoc  yang bersifat khusus diharapkan semua pihak taat pada desain penyelengaraan dan pengamanan pemilu 2024. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk mengambil keputusan secara cepat dalam meresponse problem yang beririsan dengan penyelengaraan dan pengamanan pemilu. 

Pemilu berpotensi mendapat gangguan yang dapat terjadi secara tiba-tiba, baik yang bersifat alamiah maupun terencana. Situasi yang dapat menurunkan kualitas penyelengaraan pemilu dan mengganggu keamanan nasional. Kepemimpinan dalam manajemen penyelenggaraan serta pengamanan Pemilu 2024 menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan apakah tata kelola pemilu 2024 akan terselengara dengan aman, damai dan berkualitas.

Jakarta, Maret 2024

Share:

Read More

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Lantik 135 Pejabat Eselon II, III & IV Dilingkungan Pemprov Kepri

 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melantik 135 Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (13/03/2023). 

Dalam pelantikan tersebut, Reni Yusneli yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2RD Kepri) dilantik menjadi Pejabat Fungsional Utama sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama. 

Selain itu, ada sembilan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik. Adapun nama-nama yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Sardison dari Kepala BPSDM menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Muhammad Dali dari Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 

Selanjutnya Ani Lindawati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DP3AP2KB bergeser menjadi Kepala BPSDM, Said Sudrajat yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bakesbangpol kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Yeni Trisya Isabella yang menjabat sebagai Sekretaris Dispora sekarang menduduki Kepala BKD dan Korpri. 

Lalu Diki Wijaya yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2RD Kepri) kini dipromosikan menduduki jabatan Kepala BP2RD Kepri, Syakyakirti yang sebelumnya Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah menjadi Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan, lalu Asep Guntur Sapari yang sebelumnya sebagai Wadir Yanmedik dan Keperawatan RSUD RAT kini menjabat Direktur RS Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud. 

Sedangkan PNS Pemerintah Provinsi Kepri yang dilantik sebagai jabatan administrator berjumlah 73 orang dan jabatan pengawas berjumlah 52 orang. 

Gubernur Ansar mengatakan promosi dan mutasi jabatan merupakan hal biasa untuk kebutuhan organisasi sekaligus merupakan menjadi bagi PNS untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lebih lanjut Gubernur Ansar berpesan kepada pejabat yang baru dilantik dan dipromosikan supaya bekerja semaksimal mungkin, disiplin dalam bekerja, menunjukan loyalitas dan memiliki integritas serta mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan. 

“Saudara sebagai pejabat yang telah diberikan kepercayaan dan amanah, saya ingatkan agar bekerja semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki disiplin, memiliki loyalitas dan berintegritas serta mampu menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan daerah” pesannya kepada pejabat yang baru dilantik. 

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat dimaksud dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, para Asisten Setda Provinsi Kepri, pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.(Red)

Share:

Read More

Camat Pulo Gadung Gusur Paksa Pedagang UMKM Depan Kampus Jayabaya

KABARMASA.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, Kota administrasi Jakarta Timur, melalui Camat Pulo Gadung akan melakukan penggusuran paksa pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan langsung oleh Camat Pulo Gadung, Syafrudin Chandra, melalui surat dengan Nomor 120/AT/.01.01 yang sudah tanda tangani serta stempel, disebarkan dan ditempelkan di tembok tempat warung pedagang.

Surat tersebut tersebar mulai tanggal 8 Maret 2023 yang ditujukan pada Para Pedagang ex Loksem JT-20 dan JT-21 Jalan pulomas selatan, kelurahan kayu putih, depan kampus Jayabaya dan Kampus Trisakti STMA.

Narasi yang dituliskan dalam isi surat menyebutkan bahwa, penggusuran tersebut sesuai dengan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dan dilaksanakan penataan sekitar lokasi sementara.

Rencana penggusuran yang dilakukan Camat Pulo Gadung melalui Satpol PP akan di laksanakan pada hari Minggu 12 Maret 2023.

Ada empat poin dalam surat yang disampaikan Camat Pulo Gadung yakni:

Lokasi ex Loksem JT-20 dan JT-21 yang terletak di Jalan pulomas selatan kelurahan kayu putih merupakan lokasi yang akan dilaksanakan penataan kawasan.

1. Telah dilaksanakan sosialisasi penataan kawasan bagi pedagang JT-20 pada tanggal 28 Februari 2023, dan JT-21 pada tanggal 2 Maret 2023 oleh tim tingkat Kecematan Pulo Gadung di kantor Kelurahan Kayu Putih.

2.Terkait hal tersebut sebagaimana poin 1 dan 2 maka para pedagang agar mengosongkan dan membongkar lapak sampai dengan hari Minggu 12 Maret 2023.

3. Apabila Saudara tidak mengindahkan himbauan ini sampai batas waktu tersebut diatas, maka kami akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dengan resiko menjadi tanggung jawab Saudara.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak Camat Pulo Gadung.

Share:

Read More

Ratusan warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Rencanakan Demo Besar

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ratusan warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta meminta pertanggungjawaban sepenuhnya atas musibah yang mereka alami, warga juga menolak wacana pembangunan aliran air yang digagas Pemerintah.

Hasil pantauan kabarmasa.com dilokasi terlihat ratudan warga berkumpul di balai warga untuk menentukan sikap terkait wacana pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yang akan membangun aliran air atau wilayah aman dari Depo Pertamina.

Ketua RW 09 Tanah Merah Bawah, Abduls Syakur mengatakan para warga sudah melakukan mufakat secara internal. Hasil mufakat tersebut dinyatakan para warga sepakat menolak relokasi

“Hasil rapat internal ini, kami sepakat menolak relokasi dan menolak rencana pemerintah untuk membangun wilayah aman,” katanya, Kamis (9/3/2023).

Dikatakan, sejak insiden kebakaran terjadi hingga saat ini perwakilan Pertamina enggan secara resmi menemui warga sekitar untuk meminta maaf secara langsung derta membahas langkah kedepan.

“Belum ada permohonan maaf serta pembahasan selanjutnya dengan perwakilan pertamina,” ungkapnya.

Masih kata Abduls Syakur, dia menegaskan dalam waktu dekat akan mengirim surat peringatan pada Pertamina, bahkan dikabarkan para warga yang telah menjadi korban tersebut akan melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut Pertamina.

“Tidak ada itikad baik, kita akan bersurat secara resmi Kepada PT Pertamina, untuk segera menindak lanjuti tuntutan kita ini. jika surat itu tidak ditanggapi oleh Pertamina, tadi kesepakatan warga akan melakukan aksi.

Share:

Read More

Gubernur Ansar Ahmad Hadiri Penandatanganan Guru PTK Non ASN Se-Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghadiri acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Ballroom Restoran Golden Prawan Bengkong Kota Batam, Jum'at ( 10/03/2023). 

Penandatanganan PTK Non ASN Provinsi Kepri jenjang SMAN SMKN dan SLBN kali ini, diikuti peserta sebanyak 694 orang, yang merupakan tenaga pengajar se- Kota Batam. Adapun secara keseluruhan ada kurang lebih 2.575 orang PTK non ASN se- Provinsi Kepri dan tersebar disemua kabupaten dan kota. 

Dalam sambutannya Gubernur Ansar mengatakan, pentingnya pendidikan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik. Hal ini selaras dengan misi Provinsi Kepri  mewujudkan kualitas SDM yang berkualitas, sehat dan berdaya saing  berbasiskan iman dan taqwa. 

Atas dasar itu sambung Gubernur Ansar, peran guru dan tenaga pendidik dalam pembangunan sangat strategis. Karena mereka tidak sekedar memberikan pengajaran kepada anak didik semata. Tapi juga  menyiapkan generasi masa depan yang akan melanjutkan pembangunan di masa mendatang.

"Karenanya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi seluruh guru dan tenaga pendidik yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di negeri Segantang Lada ini. Salah satu apresiasi yang diberikan yakni kembali memperpanjang kontrak kerja para honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri," jelas Gubernur Ansar. 

Apalagi lanjut Gubernur Ansar, pada bulan Juli Tahun 2022 yang lalu, dalam RAKORNAS Kepegawaian di Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan penguatan terhadap Honorer termasuk tenaga pendidik Non ASN dengan usulan untuk mempertimbangkan kembali atas rencana penghapusan honorer oleh Kemenpan RB dan BKN.

Di depan para peserta, Mantan Bupati Bintan dua periode juga menyampaikan terkait program seleksi CSAN PPPK yang telah dimulai pada 2021 lalu. Dimana seleksi ini telah meluluskan seleksi tahap 1 dan 2 dengan jumlah peserta yang telah lulus mencapai 649 orang, dan SK nya telah diserahkan pada awal bulan Januari 2023 kemarin.

"Dan kebijakan ini akan terus kita lanjutkan di tahun 2023 ini," jelasnya. 

Di akhir sambutannya, Gubernur Ansar seperti biasa mengajak semua peserta bernyanyi bersama, termasuk melantunkan sholawat busyro, dan juga sholawat yasirlana sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW, yang di yaumil akhir nanti, sangat kita harapkan pertolongan dengan syafaatnya. (Red)

Share:

Read More