Resmikan Proyek Integrasi Pelantar I & II Tanjungpinang, Ansar Yakin Dapat Memacu Pertumbuhan Ekonomi


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meresmikan penggunaan jalan integrasi dermaga Pelantar I dan Pelantar II Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang, Selasa (21/02/2023) 


Terbangunnya jalan integrasi dermaga Pelantar I dan pelantar II ini akan semakin memudahkan akses masuk barang dan logistik yang mengandalkan pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang. 


Pembangunan Jalan Integrasi Dermaga Pelantar 1 dan Pelantar 2 di Pelabuhan Kuala Riau ini menggunakan pembiayaan alternatif dari PT SMI dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 21.283.466.000,- untuk pembangunan Segmen Pelantar 1 dan  Rp. 15.832.491.928,- untuk pembangunan Segmen Pelantar 2. 

Gubernur Ansar menyebutkan sebelum dibangunnya jalan integrasi dermaga Pelantar I dan pelantar II ini, kondisi jalur masuk menuju pelabuhan Kuala Riau hanya melalui satu jalur masuk di Pelantar II. 


Dengan adanya jalan integrasi ini, maka selanjutnya truk dan angkutan barang yang akan bongkar muat di pelabuhan Kuala Riau akan masuk melalui jalur Pelantar I dan keluar di Pelantar II. Sehingga bisa memperlancar proses distribusi barang dan logistik di Kota Tanjungpinang. 


"Kalau kita lihat dulu itu semrawut sekali di pelantar II, karena truk keluar masuk pelabuhan sama-sama lewat satu jalur. Sekarang dengan adanya jalan integrasi pelantar I dan pelantar II bisa lebih tertata lagi alur keluar masuk barang di pelabuhan ini," kata Gubernur Ansar. 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang pun diyakini Gubernur Ansar akan semakin meningkat dengan terintegrasinya dermaga pelantar I dan pelantar II. Ditambah angka inflasi kebutuhan pokok di Tanjungpinang juga akan semakin terkendali dengan singkatnya waktu dwelling time (bongkar muat) di pelabuhan Kuala Riau. 

"Kalau waktu bongkar muatnya bisa diperpendek tentu itu bisa menekan angka inflasi juga di Tanjungpinang, karena biasanya lamanya antrian barang masuk itu yang membuat harga kebutuhan pokok naik karena distribusi terhambat," kata Gubernur Ansar. 


Gubernur Ansar sekaligus memohon dukungan kepada masyarakat Tanjungpinang, karena badan bantuan luar negeri dari Amerika Serikat yaitu Millenium Challenge Corporation (MCC) tengah mengkaji pelantar I dan pelantar II untuk mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 300 miliar. 

Menurutnya, tim dari MCC Amerika sudah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk melakukan asistensi. Pemprov Kepri juga intens melengkapi readiness criteria, yang disyaratkan oleh tim MCC Amerika tersebut. 


"Selesainya pembangunan integrasi pelantar I dan pelantar II ini semakin menambah poin kredit untuk MCC agar melirik kita. Kemungkinan minimal kita dapat Rp 300 miliar di akhir 2023 atau di awal 2024,” katanya. 

Penekanan bel sebagai tanda peresmian dilakukan Gubernur Ansar bersama Gubernur Kepulauan Riau Periode 2005-2010 Ismeth Abdullah, Kajati Kepri Gerry Yasid, anggota DPRD Provinsi Kepri Rudi Chua, Bobby Jayanto, dan Teddy Jun Askara. 


Usai menekan bel, Gubernur Ansar lalu memberikan kesempatan kepada Hj..Aida Ismeth sebagai bentuk penghormatan untuk memotong pita peresmian dermaga integrasi pelantar I dan pelantar II. 


Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada lima orang perwakilan tenaga kerja di pelabuhan Kuala Riau. 


Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Kepala Staf Kogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Kapoksahli Koarmada I Laksma TNI Tresna Kusumawati, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Nav Arief Budiman, Sekda Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Tokoh LAM Kepri, dan sejumlah perwakilan Forkopimda Kepri lainnya. (Red/ZS)

Share:

Gubernur Ansar Pimpin Apel Siaga Satpol PP Tingkat Provinsi Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin Apel Siaga dan Pelatihan Kesamaptaan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Halaman Tugu Sirih Kota Tanjungpinang, Selasa (21/02/2023).


Pada kesempatan ini Gubernur Ansar juga menyematkan pin "SIAP" kepada 3 perwakilan Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau sebagai lambang bagi Satpol PP untuk semakin berkualitas dan profesional. 


Dalam pengarahannya, Gubernur Ansar mengatakan Satpol PP sebagai Perangkat Daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik di daerah. 


Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan PERDA dan PERKADA, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

"Keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah," ujarnya.


Satuan Polisi Pamong Praja, menurut Gubernur Ansar pada hakikatnya melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau  badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.


Harus disadari bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh personil Satuan Polsi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya seperti jumlah personil yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga perlunya koordinasi dilapangan baik dengan Pihak Kepolisian dan Kabupaten/Kota. 

"Namun dengan adanya tekad dan komitmen bersama, akan memudahkan kita dalam mewujudkan penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Riau," yakin Gubenur.


Gubernur Ansar berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas personil Satuan  Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas terhadap pelanggaran peraturan daerah serta terjalinnya sinergitas antara Kepolisian dan Satpol PP.


Adapun Fokus dan titik beratnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja melalui pembinaan yang efektif, yang berarti menguasai ilmu hukumnya, baik itu ilmu formil , integritas yang tinggi, berani, tidak ragu-ragu, percaya diri, penuh motivasi serta humanis.


"Mari besama-sama kita wujudkan masyarakat Kepri yang aman, tertib, ramah terhadap investasi sebagai wujud peran serta Satpol PP dan Satlinmas yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan kegiatan yang teratur, sehingga diharapkan meningkatkan daya tarik bagi investor dan pengusaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri" tutupnya.


Turut hadir Kepala BPBD Muhammad  Hasbi, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Biro Adpim Dody Sepka,  Kasatpol PP Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, PPNS Provinsi Kepri dan Tanjungpinang, Anggota Satpol PP Provinsi,  Anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang, Anggota Satpol PP Kabupaten Bintan serta Para Instruktur Kesamaptaan. (Red/ZS)

Share:

Kapolda Kepri Pimpin Rapat Kerja tidak Lanjut dan Penjabaran RAPIM Polri Tahun 2023

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam- Kapolda Kepri Irjen Po.l Drs. Tabana Bangun, M.Si., membuka Rapat Kerja Tindak Lanjut Dan Penjabaran Rapim Polri Tahun 2023 yang mengusung tema “Kesiapan Polda Kepri Dalam Mengawal Tahapan Pemilu 2024 Serta Mengamankan Agenda Nasional Dan Internasional Tahun 2023 Serta Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Kegiatan Rakernis ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Kepri, Ketua Bawaslu Provinsi kepri, Kepala BP Batam, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri dan para Kapolres/Ta Jajaran. bertempat di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, pada Senin (20/2/2023).


Dalam Sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Po.l Drs. Tabana Bangun, M.Si., mengatakan “Bahwa kegiatan Pelaksanaan Rapat Kerja Tinjut Rapim Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rapim TNI-POLRI yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan tanggal 9 Febuari 2023 Di Golden Ballroom, Hotel Sultan Jakarta yang dihadiri oleh saya selaku Kapolda Kepri, didampingi oleh Karoops Polda Kepri, Dirintelkam Polda Kepri dan Dirreskrimsus Polda Kepri.”


“Pelaksanaan Rapat Kerja Tinjut Rapim Tahun 2023 ini bertujuan untuk menyamakan pola pikir, Pola sikap dan pola tindak serta sinergitas guna mengawal dan mengamankan tahapan Pemilu 2024 serta Agenda Nasional Dan Internasional 2023. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan situasi Kamtibmas di wilayah Polres/Ta masing-masing serta mewujudkan situasi negeri yang aman dan kondusif.” Jelas Kapolda Kepri Irjen Po.l Drs. Tabana Bangun, M.Si.

Kemudian sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Said Abdullah Dahlawi, S.T., mengatakan “Berdasarkan apa yang telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, kepada Bawaslu dengan masing-masing provinsi diminta untuk menyampaikan langsung arahan dan penekanan dari Institusi Kepolisian. Selanjutnya apa yang di paparkan oleh Pak Kapolda tentang pengawasan untuk mengantisipasi terhadap agenda-agenda nasional dan internasional tahun2023 dapat kita terapkan untuk kedepannya. Bapak Presiden juga memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan Bawaslu khususnya mulai dari bagaimana mengawal pelaksanaan Pemilu tahun2023. Namun di satu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait tugas pokok kami sebagai badan pengawas Pemilu. Saya juga berharap seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 agar berjalan aman, damai dan lancar.”


Selanjutnya arahan dan sambutan dari Kepala BP Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M., mengatakan “Saya selaku kepala BP Batam dan Sebagai Walikota Batam mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan perencanaan kesiapsiagaan dalam mengawal dan mengamankan jalannya seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 yang akan datang. Kita juga akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Kepri ini. kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan ini yang harus terus kita ingatkan. Semoga aparat kepolisian senantiasa dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.


"Terakhir penekanan dari saya tingkatkan moral dan disiplin anggota dalam menghadapi tugas kedepan, tanamkan kebanggaan terhadap institusi Polri.” Tutup Kapolda Kepri Irjen Po.l Drs. Tabana Bangun, M.Si.(Red/ZS)

Share:

Kementrian Agama Berau Wakafkan Al-Qur’an ke KPPM

(Penyerahan 100 Al-Qur'an di halaman Kemenag Berau)
 

KABARMASA.COM, BERAU - Kementerian Agama (Kemenag) Berau diwakilkan oleh Pak Ulum menyerahkan wakaf Al-Qur'an kepada Komunitas Pemuda Peduli Mera'ang (KPPM) yang diterima langsung oleh ketua Karman pada Senin (20/02/23). 


Sebanyak 100 Al-Qur’an diserahkan di halaman kantor kemenag yang nantinya akan dibagikan ke 5 Masjid yang ada di Kampung Tumbit Melayu. Setelah melakukan kordinasi ke Kemenag Berau KPPM mendapatkan respon baik.

 

“Ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam dan meningkatkan literasi keagamaan di masyarakat” ujar pak Ulum diselah pemberian wakaf.

 

Melihat kurangnya ketersediaan Al-Qur’an yang ada di beberapa masjid juga berdasar hasil tinjauan KPPM, dengan itu bantuan wakaf ini sangat membatu dalam kegiatan keagamaan yang menjadi bagian program kerja pemuda yang tergabung di KPPM.

 

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan wakaf Al-Qur'an yang diberikan oleh Kementerian Agama Berau, dengan ini berharap dukungan dapat terus berlanjut dan meberikan manfaat di masyarakat” harap ketua Karman.

Pewarta : Ija

Share:

Jalankan Program Tahunan, PSS Gelar Tur Ke Kaltara

(Potret : seruan anggota PSS di Pantai Tanah Kuning, Kaltara)


KABARMASA.COM, BERAU - Persatuan Supir Segah (PSS) sukses tur ke Pantai Tanah Kuning Kalimantan Utara, Sebanyak 52 unit roda 4 serta diikuti 170 anggota, PSS juga gelar bersih pantai di lokasi kegiatan pada (18/02/23).


Program tur kali ini merupakan kegiatan yang sudah lama digadang-gadang oleh PPS, dalam mengupayakan dan meningkatkan solidaritas para anggota komunitas. Sarifuddin selaku ketua terus berbenah untuk akif membuat kegiatan posistif lainnya. Salah satunya touring kali ini.


“Kami Akan terus berbenah dalam persatuan sopir ini, kami juga akan menjadikan agenda tahunan untuk selalu meningkatkan semangat berorganisasi” ungkap Sari.


(Potret Rombongan 52 Unit mobil PSS)

Perjalanan dari Berau mendapat pengawalan ketat oleh satlantas polres Berau Kaltim hingga tiba di Kaltara. Iring-iringan mobil PSS memulai perjalanan dari desa Harapan Jaya yang dilepas langsung oleh Kepala Kampung Ali Sasmirul juga selaku pembina.

(Giat bersih pantai)

Kegiatan tur kali ini tidak hanya sekedar mengacu pada panjang aspal lintas provinsi, PPS juga turut  menggelar bersih pantai dan melakukan kegitan lomba-lomba untuk mengisi acara selama di pantai tanah kuning.


“Kami juga menggelar aksi bersih pantai, sebagai komunitas yang ingin berdampak pada lingkungan bersih-bersih ini merupakan aksi wujud peduli kami” ujar Sari 


Di tahun mendatang PSS berencana untuk kembali tur ke Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, sebagai antusias menyambut IKN persatuan supir ini juga bermaksud menjadikan giat ke IKN sebagai edukasi para anggota.


“Insyaallah jika diberi umur panjang sesuai dukungan para teman-teman kami mempersiapan untuk tur ke IKN” pungkasnya.

Pewarta : Ija
Share:

Presidium MN KAHMI Sutomo: "Presidium Belum Tetapkan Sekjend MN KAHMI"

KABARMASA.COM, JAKARTA- Menanggapi seputar pemberitaan tentang intrik yang terjadi dalam menentukan sosok Sekretaris Jendral MN KAHMI Periode 2022-2027 pasca gelaran Rapat Presidium MN KAHMI, Jum'at (17-02-2023) di KAHMI Centre, Sutomo sebagai salah seorang dari 9 personil Presidium MN KAHMI, mengimbau kepada seluruh Presidium MN KAHMI segera kembali melakukan rapat untuk memutuskan dan menetapkan posisi Sekretaris Jendral.
Hal ini diungkapkan oleh Sutomo, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20-02-2023).

Dengan gayanya yang sangat familiar, lebih lanjut Sutomo mengatakan bahwa KAHMI adalah rumahnya keluarga besar alumni HMI. Dan menjadi sebuah keniscayaan mempersatukan setiap perbedaan yang muncul, agar dapat berpadu mencerahkan perjalanan roda organisasi dengan sebaik-baiknya.

"Sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan penetapan secara definitif siapa yang diamanahkan menjabat sebagai Sekretaris Jendral MN KAHMI, artinya jika ada rumor yang berkembang bahwa Presidium MN KAHMI telah menetapkan sosok yang menjadi Sekjend definitif, adalah tidak benar. Maka saya menghimbau kepada seluruh Presidium MN KAHMI untuk mencari waktu yang tepat agar dapat berkumpul kembali melakukan rapat buat menetapkan secara definitif sosok yang layak dan tepat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jendral MN KAHMI mendatang", imbau Sutomo.

Sutomo sangat meyakini, jika seluruh Presidium berkumpul, titik terang akan muncul dan segala hal yang terkait terhadap keputusan organisasi di MN KAHMI, dapat diselesaikan dan selanjutnya disepakati dengan jalan musyawarah serta mufakat.

"Walaupun pastinya setiap Presidium MN KAHMI memiliki pendapat yang berbeda-beda, akan tetapi saya sangat yaqin bahwa keputusan terbaik dihasilkan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Atau jikapun akhirnya kesepakatan untuk menetapkan Sekjend definitif khususnya diakhiri dengan jalan voting, tetap diambil dengan cara-cara yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan buat memberikan pengabdian yang terbaik untuk KAHMI yang semakin bermarwah dan bermartabat. Insya Allah penetapan Sekretaris Jendral MN KAHMI Periode 2022-2027 segera ditetapkan sebelum 6 Maret 2023", tegas Sutomo. (Red)
Share:

Usai Unjuk Rasa Gempar Laporkan Bupati Labusel beserta Jajaran ke KPK RI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, (20/02/2023) pukul 11.30 wib.


Ketua Umum Gempar M. Andi. Saputra ketika di wawancarai menyampaikan, Aksi kita hari ini adalah bentuk keresahan kita terhadap pemberitaan terkait perseteruan bupati dan anak buahnya yaitu mantan Kaban Kesbangpol Labusel yang ternyata setelah kita baca dalam pemberitaan di detik.com tersebut dengan judul Bupati Labusel Dilaporkan ke KASN gegara Demosi Anak Buahnya terdapat dugaan tindak pidana korupsi.


"Kita resah bang membaca berita perseteruan antara Bupati dan anak buahnya setelah kita cari tau dan kaji ternyata mengarah kepada tindak pidana korupsi" Ucap Andi saat setelah membubarkan diri dari depan gedung KPK.

Saat ditanya apa tindak lanjut dari Aksi, Andi menegaskan dengan bukti yang mereka miliki akan melaporkan Bupati beserta jajaran dan berharap agar laporan mereka direspon dan di tindak lanjuti oleh KPK.


"Saya berdiskusi dengan teman teman dan sepakat untuk melayangkan laporan kepada KPK dan kami berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh KPK karena menurut kami ini bukti permulaan sudah cukup untuk memanggil dan memeriksa Bupati dan Jajaran," Ucap Andi sambil berjalan menuju pintu masuk gedung KPK.

Beberapa saat setelah keluar dari gedung KPK saat di konfirmasi siapa saja yang di laporkan Andi mengatakan, "Alhamdulillah kita resmi melayangkan laporan ke KPK dan di terima oleh Mbak Lidya TB sebagai penerima  dengan terlapor Bupati, Sekda, Camat Sungai Kanan dan Mantan Kesbangpol Labusel atas dugaan tindak pidana korupsi," Ucap Andi menegaskan.


"Kita berharap KPK segera menindaklanjuti laporan kita dan segera memanggil dan memeriksa Bupati, Sekda, Camat Sungai Kanan serta Kaban Kesbangpol demi terwujudnya kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersih dari KKN," Harap Andi.(Red/ZS)

Share:

Tuntaskan Kepri Terang, Gubernur Ansar Temui Langsung GM PT PLN Riau Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Karimun-Menjelang dua tahun kepemimpinannya,  Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menemui langsung General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau Kepri Agung Murdifi di Pekanbaru, Minggu (19/02), untuk menuntaskan program 'Kepri Terang' yang sudah dimulai sejak dirinya menjabat. Senin (20/02/2023)


Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar turut serta memboyong Bupati Karimun Aunur Rafiq,  Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Darwin dan Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S.Sos  untuk menyampaikan beberapa usulan terkait pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Kepri. 


Salah satu pembicaraan yang menjadi pokok utama pertemuan tersebut adalah kebutuhan listrik untuk tambak udang Vaname yang diberdayakan di Ungar Pulau Alai Karimun. 


Gubernur Ansar menyebutkan masyarakat Karimun telah secara swadaya mengelola tambak udang Vaname, dan hasil yang didapatkan dari tambak udang tersebut sangat potensial untuk ditingkatkan. Namun saat ini tambak udang tersebut masih terkendala dengan belum terpenuhinya kebutuhan listrik. 


"Kami mengusulkan ke PLN Riau Kepri menambah mesin 1 atau dua megawatt untuk tambak udang di Pulau Alai, karena tambak itu butuh supply listrik yang stabil," ujar Gubernur Ansar. 


Gubernur Ansar meyakini jika arus listrik sudah terpenuhi di tambak udang pulau Alai, maka hasil tambak udang Vaname tersebut dapat lebih berlimpah untuk di kirim ke luar daerah Kepri. 


Hal senada diamini Aunur Rafiq, dirinya menyebutkan jika arus listrik menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda untuk mengembangkan tambak udang di Pulau Alai. 


"Kalau listrik di tambak udang belum stabil, investor yang mau menanam modal di tambak pun jadi ragu juga, jadi memang supply listriknya yang kita prioritaskan," kata Aunur Rafiq. 


Selain itu, Gubernur Ansar juga menyampaikan usulan ke PT PLN UID Riau Kepri untuk menambah mesin diesel 1 megawatt untuk di Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kebutuhan listrik di Letung selain untuk aktivitas masyarakat sehari-hari juga untuk menunjang pariwisata karena bentang alam Letung yang indah. 


"Program Kepri Terang ini untuk seluruh masyarakat Kepri, semuanya punya hak yang sama, dari masyarakat di kota besar seperti di Batam sampai masyarakat di Letung, kita benar-benar ingin tidak ada daerah Kepri yang gelap gulita," tekan Gubernur Ansar. 


Menanggapi usulan yang disampaikan Gubernur Ansar, Agung Murdifi yang didampingi Manager Komunikasi PT PLN (Persero) UID Riau Kepri Tajudin mengungkapkan akan langsung menindaklanjutinya. Ia mengapresiasi langkah cepat Gubernur Ansar untuk menuntaskan Kepri Terang. 


"Untuk memperkuat keandalan sistem listrik di Karimun, PT. PLN (Persero) UID Riau Kepri akan menugaskan PT PLN Batam untuk mengadakan diesel 4 MW, kami rencanakan masuk sistem sebelum bulan Ramadhan," kata Agung Murdifi. 


Terakhir, untuk memfinalisasi rencana peningkatan pelayanan listrik dalam rangka program Kepri Terang, tanggal 2 Maret 2023 mendatang Dinas ESDM Kepri akan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. (Red/ZS)

Share:

Kapolri Tegaskan Siap Bersinergi dengan PSSI Babat Habis Mafia Bola

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap bersinergi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang baru terpilih dalam menyelenggarakan sepak bola yang jauh lebih baik dan Fair Play. Diantaranya adalah, upaya memberantas serta memberangus Match Fixing atau pengaturan skor. 

“Kami, Polri siap mendukung penuh dan telah mempersiapkan Satgas-Anti Mafia Bola untuk mengawal kebijakan itu,” kata Sigit di Media Center Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu 19 Februari 2023. Sigit berharap upaya pembentukan sepak bola yang Fair Play benar-benar terwujud. Sehingga para pemain tersebut bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Senin (20/02/2023)

“Dan tentunya Satgas Anti-Mafia Bola ini akan terus mengawal setiap penyelenggaraan baik di Liga 1, 2, dan 3 serta seluruh event sepak bola yang akan diselenggarakan oleh PSSI,” ujar mantan Kabareskrim Pori itu.

Dengan adanya semangat dan sinergitas yang sama dari PSSI dan Polri, Sigit optimis bahwa, kedepannya tujuan untuk mewujudkan persepakbolaan Indonesia yang sesuai standar FIFA akan terlaksana dengan baik. 


“Selain mendukung program pemberantasan permainan skor, kami juga mendukung agar pelaksanaan sepak bola Indonesia semakin baik dan sesuai standar FIFA,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan pihaknya mempunyai pengalaman bagaimana mengoperasionalkan Satgas Anti-Mafia Bola pada periode 2018-2020.

Dimana saat itu, terdapat 18 tersangka yang diproses baik dari organisasinya, manajemen perangkat pertandingan termasuk pemain dan perantara. Bahkan saat ini, kata Sigit, ada 15 sub Satgas Anti-Mafia Bola yang terbentuk dan tersebar di seluruh wilayah. 

"Saya kira sesuai apa yang menjadi kebijakan Ketum PSSI yang baru untuk melibatkan Satgas akan terus kita perkuat,” tutur Sigit. 

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, dalam mewujudkan persepakbolaan Indonesia yang jauh lebih baik, Polri telah mengundang pemateri dari Conventry University Inggris, untuk memberikan pelatihan manajemen kompetisi. 

Tak hanya itu, Sigit menyebut, Polri juga telah menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. 

Dengan adanya hal itu, diharapkan, mampu menyelenggarakan giat pengamanan sepak bola dengan baik sesuai standar FFA. Termasuk didalamnya melakukan assesmen dan manajemen risiko termasuk keselamatan penonton dan pemain.

“Kami juga melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan ahli dari Conventry University Inggris untuk berikan pemahaman terhadap para anggota termasuk anggota Liga Indonesia Baru (LIB). Kita harapkan ini bisa kita lakukan transfer knowledge dan betul-betul memperbaiki pola pengamanan yang lebih baik,” papar mantan Kapolda Banten itu. 

Terkait masalah perizinan, menurut Sigit, pihaknya selalu berkoordinasi dengan LIB dalam hal ini operator atau pelaksana yang ditunjuk PSSI.

“Ini semua kita lakukan evaluasi apakah kemudian dilakukan assesmen risiko terkait kelayakan stadion yang digunakan dan sebagainya,” kata Sigit. 

Sigit mengaku banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman sebelumnya. Prinsipnya, Polri ingin melakukan perbaikan agar kompetisi berjalan baik serta keselamatan penonton dan pemain terjaga dengan baik.

"Prinsipnya, Polri siap mendukung dan babat habis pelaku mafia bola," tutup Sigit.(Red/ZS)

Share:

Rakernas BEM KSI: Kolaborasi Mahasiswa dalam Mengawal Pemilu 2024 dengan Nilai-nilai Kebangsaan


KABARMASA.COM, KALIMANTAN TENGAH - Palangka Raya - Aliansi BEM Kristiani Seluruh Indonesia yang Pertama, di Universitas Kristen Palangka Raya Melahirkan Beberapa Rekomendasi Menjelang Pesta Rakyat Indonesia 2024, Rapat Kerja Nasional BEM KSI Dengan Tema "Kolaborasi Mahasiswa dalam mengawal Pemilu 2024 Dengan Nilai-nilai Kebangsaan, Senin (20/02/2023)


Adapun  yang hadir dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional BEM KSI tersebut berjumlah 60 Delegasi BEM Kampus Yayasan Kristen, Katolik & Advent dengan total peserta 200 orang dan berlangsung  17 Febuari 2023 Sampai Dengan 19 Febuari 2023,


Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia, Charles Gilbert mengatakan kita harus mengantisipasi hal-hal yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seolah - olah Pesta Rakyat ini menjadikan momentum untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia,"iya kita tidak mau bangsa yang besar ini runtuh gara-gara perebutan kekuasaan, jadi jangan sampai terulang lagi hal dalam Perpecahan bagi Bangsa yang Kita cintai "


Marselinus Darman selaku ketua Pelaksana mengatakan “salah satunya adalah meminimalisir gesekan dari issue Sara, hoax hanya karena beda pilihan politik”.


Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Kristen Palangka Raya Ariski dalam sambutannya mengatakan bahwa "Berterimakasih Kepada KOORPUS BEM KSI Telah mempercayai RAKERNAS Yang dilakukan di BEM Universitas Kristen Palangkaraya dan kami semua BEM UNKRIP  Siap mengawal Pemilihan umum ditahun 2024.


disisi lain Rektor Universitas Kristen Palangkaraya Dr.Benius,MM dalam sambutannya menyampaikan pesan bahwa, BEM Kristiani Seluruh Indonesia harus ikut terlibat dalam proses pengawalan pemilu ditahun 2024 mulai dari ikut mensosialisasikan tentang Pemilu kepada masyarakat.


Kapolda Kalimantan Tengah melalui Kasubit Bidang politik AKBP Yoyo  Riswandi,S.H,.M.AP mengatakan bahwa Berharap mahasiswa juga ikut aktif dalam membagi informasi Yang benar-benar valid, ketika mensosialisasikan  kepada masyarakat,

Kami  dari dari kepolisian Kalimantan Tengah sangat apresiasi atas tema yang usungkan oleh rekan-rekan BEM Kristiani Seluruh Indonesia.

Adapun hasil rekomendasi dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional BEM Kristiani Seluruh Indonesia dengan tema yang diusungkan, kolaborasi Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) dalam mengkawal pesta rakyat di tahun 2024 mengahasilkan beberapa rekomendasi yang disepakati oleh forum dan ditetapkan dengan beberapa issue yang akan siap dikawal yaitu : 

1. Mendesak Komisi Pemilihan Umum RI untuk terus  bersosialisasi tentang PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Baik tingkat pusat maupun daerah.

2. Mendukung Kepolisian Republik Indonesia, untuk bertindak tegas kepada oknum yang dengan sengaja melakukan  kampanye hitam, hoaks, dan politik uang dalam menyambut pesta rakyat 2024

3. Mengajak & Mendorong Seluruh Elemen Mahasiswa, Pemuda & Maasyarakat untuk terlibat aktif dalam  proses tahapan pemilihan umum (Red/ZS)

Share:

Kembali berstatus Mahasiswa, EX Ketua BEM Universitas Victory Sorong, Mahasiswa korban KS apresiasi Partai Mahasiswa dan Kemendikbudristek

KABARMASA.COM, SORONG- EX ketua BEM dan Mahasiswi korban kekesaran di Universitas Victory Sorong menyampaikan apresiasinnya kepada Partai Mahasiswa Indonesia yang telah mengawal kasusnya hingga tuntas. Minggu (19/02/2023)


Bukan hanya kasus pelecehan dan kekerasan saja yang terjadi namun pihak kampus juga telah mengeluarkan Korban bersama Ketua BEM, hal tersebut sangat di sayangkan oleh Ketua BEM karena pihak kampus di anggap tidak serius dalam menangani kasus tersebut justru membuat permasalahan baru. Unkap muhammad duwi prayoga ex ketua BEM Universitas victory sorong.


Menyikapi hal tersebut, pihak kami akhirnya berkomunikasi dengan ketua umum partai mahasiswa indonesia, untuk meminta pengawalan, kami di respon cepat dan partai mahasiswa indonesia pun melalui pengurus pusatnya langsung mendatangi kantor direktorat pendidikan tinggi kemendikbud ristek, dan alhamdulillah langsung di tanggapi dengan serius. Kata duwi sapaan akrabnya.


Pasca mendapat laporan dari partai mahasiswa indonesia, tim itjen kemendikbud ristek langsung turun tanggan, tim itjen datang ke universitas victory sorong, dan membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus ini. Dan sekarang alhamdulillah kami sudah bisa kembali berkuliah di kampus yang lain dan semua prosesnya di bantu oleh pihak itjen kemendikbudristek. Tandas duwi.


Kami berharap, kejadian semacam ini tidak terulang lagi di kampus manapun, adapun korban kekerasan seksual harus berani mengungkapkan apa yang dia alami, ada banyak element yang akan turut mengawal dan memastikan keadilan itu ada pada korban. Seperti apa yang di lakukan oleh partai mahasiswa indonesia bersama itjen kemendikbudristek.tutup duwi.(Red/ZS)

Share:

Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono Mendarat Darurat Dengan Halikopter di Bukit Tamia, Kabupaten Kerinci


KABARMASA.COM, JAMBI - Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono mendarat darurat secara darurat di sebuah Bukit Tamia, Muara Emat, Kerinci. Seluruh penumpang yang ada di helikopter itu selamat.

“Iya benar, sekarang sudah aman, kondisi semua selamat,” kata Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto saat dihubungi, Minggu (19/2/2023).

Mulia mengatakan Irjen Rusdi bersama rombongan terbang menggunakan helikopter dalam agenda tugas ke Polres Kerinci.

Jadi mendarat secara darurat di Bukit Muaro Emat, Kabupaten Kerinci, dan semua dalam kondisi selamat,” ujar Mulia

Kemudian dia menyebut helikopter yang ditumpangi PJU Polda Jambi adalah helikopter milik Polri jenis Super Bell 3001. Adapun penumpang yang ada di heli tersebut yakni Kapolda Jambi Irjen Rusdi, Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudistira, Dirpolair Polda Jambi Kombes Michael Mumbunan, Koorspri Kompol Ayani dan ADC.

“Saat ini, tim SAR Polres Kerinci, helikopter dari Tim SAR dan helikopter Sinar Mas sudah menuju ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi para penumpang,” tutup Mulia.

Share:

Ponpes Al-Amin NW Panda Jaya, bersedia menciptakan situasi Kamtibmas di Kec. Pamona Selatan

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Ustadz Dedi lebih akrab disapa oleh kalangan santri Pondok Pesantren Al-Amin, beliau yang ramah serta murah senyum tersebut menerima dan menyambut senang media pers pada saat berkunjung ke Ponpes Al-Amin Nahdlatul Wathan Panda Jaya.

Pada silaturahmi tersebut, Ustadz Dedi bercerita kepada media pers tentang sejarah berdirinya Ponpes Al-Amin Nahdlatul Wathan di tengah-tengah umat Muslim Kec. Pamona Selatan Sulawesi Tengah 

"Nahdlatul Wathan pada pertama kalinya berdiri pada tanggal 1 Maret 1953 oleh T.G.K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, setelah T.G.K.H.Muhammad menyelesaikan pendidikan Madrasah di As-Saulatiyyah Mekkah dan kembali ke tanah air tahun 1934"
Tutur Ustadz Dedi

Ustadz Dedi sendiri adalah salah satu murid alumni Nahdlatul Wathan Lombok pada tahun 2011 dan mendirikan Ponpes Al-Amin Nahdlatul Wathan pada tahun 2018 di Desa Panda Jaya Kec. Pamona Selatan.

"Pada awal berdirinya jumlah santri berkisar 25 orang dan hingga saat ini jumlah santri yang menimbah ilmu agama Islam pada Ponpes tersebut Al-Amin berkisar 100 orang. Selain menjadi media dakwah dan pengembang pendidikan Islam ditengah-tengah masyarakat Kec. Pamona Selatan, Ponpes Al-Amin juga sebagai salah satu pilar penangkal faham radikal di wilayah tersebut" Lanjut Ustadz Dedi

Pihak Ponpes bersedia menciptakan situasi Kamtibmas dan kerukunan antar umat beragama serta Menangkal Paham Radikalisme di wilayah Kecamatan Pamona Selatan secara khusus-nya.(Red)
Share:

Gubernur Ansar Bersilaturahmi Dengan Warga Perumahan Maitri Garden 2 Batam: Membangun Kepri Butuh Kebersamaan


 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam-Gubernur Kepri H.  Ansar Ahmad menggelar kunjungan kerja sekaligus silaturahmi bersama warga Perumahan Maitri Garden 2 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Sabtu (18/02/2023) 


Silaturahmi yang berlangsung disore hari tersebut, berlangsung dengan hangat dan penuh canda tawa. Seperti biasa Gubernur Ansar, mengawali dengan mengajak  masyarakat yang hadir melantunkan sholawat busyro bersama-sama.  


Dikatakan Gubernur Ansar, kehadirannya ke Perumahan Meitri Garden 2 bersama annggota DPRD Provinsi Kepri, memang bagian dari melihat langsung pekerjaan pekerjaan tahun 2022 lalu, yang dilakukan Provinsi Kepri, melalui dana aspirasi dari anggota DPRD Provinsi Kepri. 

"Karena dengan usulan  pembangunan melalui pokir  teman teman dewan, maka makin lebih merata lagi,  pembangunan yang bisa kita laksanakan," jelasnya. 


Dengan keterbatasan anggaran Provinsi Kepri, Gubernur Ansar menyebutkan harus bisa merata melakukan pembangunan infrastruktur di tujuh kabupaten/kota. Karena memang pembangunan harus terus berjalan. Agar kesejahteraan masyarakat Kepri makin baik lagi. 


Tak lupa Gubernur Ansar juga meminta doa kepada masyarakat. Agar dalam menahkodai Provinsi Kepri, bisa membawa amanah dengan baik. Sehingga  pembangunan yang dilaksanakan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 


Pada kesempatan tersebut Gubernur Ansar juga mengungkapkan program Pemerintah Provinsi Kepri yang telah membangun rumah singgah baik di Kota Batam ataupun Jakarta. Dimana rumah singgah tersebut bisa dimanfaafkan masyarakat yang tengah ada kepentingan seperti berobat. 

Bila ada warga dari pulau pulau yang tengah berobat di Batam, bisa memanfaatkan rumah singgah tersebut untuk tinggal sementara. Juga dengan masyarakat Kepri, yang keluarga atau saudara tengah berobat di Jakarta,  bisa memanfaatkan keberadaan rumah singgah tersebut. “Semua kita sediakan  secara gratis,"papar Gubernur Ansar. 


Pun juga dengan pembangunan baik pendidikan ataupun kesehatan. Untuk pendidikan Pemprov Kepri terus menyediakan ketersediaan ruang kelas baru berserta sarana prasaran pendukung seperti laboratorium hingga ketersediaan tenaga pendidik. Begitu pula dengan sarana dan prasaran di bidang kesehatan. 


Gubernur Ansar juga berkesempatan menyerahkan secara simbolis pigura atas daftar pekerjaan yang ada di Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam Tahun 2022. Dimana proyek tersebut difasilitasi dari pokok pokok pikiran ( Pokir) Anggota DPRD Provinsi Kepri Yudi Kurnain. 


Mulai dari pengerjaan proyek semenisasai Perumahan Valensia, Pembangunan Gapura Taman Raya Tahap 2, Pembangunan Gapura Perumahan Geriya Panorama Permai, Seminsasi Pembangunan Perumahan Bida Karisma dan Semenisasi Perumahan Bida Garden. 

Juga ada Semenisasi Jalan Perumahan Karisma Garden, Semenisasi Perumahan Bunga Raya, Pembangunan Fasum Perumahan Taman Raya Tahap 3, Semenisasi Perumahan Cendana dan juga  Penataan Lingkungan &  Fasum Perumahan Mediterania. 


Berikutnya penyerahan bantuan santunan sebesar Rp 250 juta kepada10 lansia dari Gubernur Kepri Ansar Ahamd. Selanjutnya pemberian doorprice dengan bermacam hadiah menarik, yang telah disiapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Kepri Yudi Kurnain, bagi warga Perumahan Meitri Garden yang beruntung. 


Mantan Bupati Bintan 2 periode tersebut, juga memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta rupiah untuk penyelesaian Musholla Al Mujahidin dan juga Rp 2 juta untuk grup kompang Perumahan Meitri Garden 2. ( Red)

Share:

Terkait Penetapan Sekretaris Jendral MN KAHMI: Begini Kata Presidium MN KAHMI

KABARMASA.COM, JAKARTA- Pasca Munas KAHMI yang digelar 24-28 November 2022 lalu, khususnya kalangan keluarga besar KAHMI menantikan kepastian penetapan Sekretaris Jendral MN KAHMI Periode 2022-2027 oleh 9 orang Presidium MN KAHMI terpilih.

Pantuan wartawan , setelah beberapa kali dilakukan rapat presidium MN KAHMI, masih belum menemukan titik temu terhadap sosok yang kemudian akan ditetapkan sebagai Sekretaris Jendral.

Dan saat hal ini dikonfirmasi kepada Abdullah Puteh selaku salah seorang Presidium MN KAHMI, Sabtu (18-02-2023), melalui via telepon WA, mengatakan bahwa pasca rapat presidium pada hari Selasa (17-02-2023), akan kembali dilanjutkan pada rapat berikutnya dan insya Allah akan menghasilkan keputusan final.

Senator asal Provinsi Aceh ini juga mengatakan, agar seluruh keluarga besar KAHMI untuk bersabar menunggu keputusan yang diputuskan oleh Presidium untuk jabatan Sekretaris Jendral dan jajaran kepengurusan, sekaligus meminta dukungan keluarga besar HMI, agar kepengurusan MN KAHMI mendatang berjalan sesuai harapan dan bisa berbuat sekaligus memberikan pencerahan terbaik bagi umat.

Sementara H Raden Muhammad Syafii yang juga adalah salah satu Presidium terpilih di Munas KAHMI XI Palu lalu, saat dihubungi wartawan di hari yang sama, Sabtu (18-02-2023), dengan tegas mengatakan bahwa dirinya belum menyetujui apapun yang terkait keputusan tentang siapa yang menjadi Sekretaris Jendral MN KAHMI Periode 2022-2027.

Seirama dengan Abdullah Puteh, H Romo Raden Syafii menginginkan keputusan final terkait dengan penetapan Sekretaris Jendral MN KAHMI diputuskan dalam rapat selanjutnya yang kemudian akan ditentukan waktunya.

Sementara salah seorang alumni senior HMI Ahmad Ali, dikutip melalui akun Instagramnya meminta tolong kepada kawan-kawan Presidium MN KAHMI agar menjaga marwah KAHMI, dan berharap jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

" Berhentilah merasa paling berhak di KAHMI, sehingga berlaku semena-mena dalam mengambil keputusan," tegas Ahmad Ali (Red)
Share:

Dr.dr. Hj. Ulla Nuchrawaty, MM Dan Ustadzah Lilis Mengisi Acara Isra Mi'raj Di Masjid Nurul Jihad

KABARMASA.COM, JAKARTA SELATAN-Bertempat di Masjid Nurul Jihad, Kelurahan Menteng Atas, kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Dr. dr Hj. Ulla Nuchrawaty, MM berkesempatan untuk hadir dan mengisi tausiyah bersama Ustadzah Lilis pada acara peringatan Isra' Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW.
Acara yang diselenggarakan oleh pengurus DKM Masjid Nurul Jihad yang diketuai oleh Catur Sigit Prabowo, SE juga dihadiri pembina Yayasan Nurul Jihad, bapak Firdaus, dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB hingga menjelang waktu dzuhur, (18/02/2023).

Antusiasme kaum ibu dalam mengikuti acara tersebut cukup tinggi sekalipun sempat diguyur hujan deras, diperkirakan sekitar 120 hingga 150 orang menghadiri acara tersebut.

Acara dimulai dengan pembacaan shalawat, pembacaan ayat suci Alquran serta sambutan dari ketua DKM Masjid Nurul Jihad dan Pembina Masjid yang kemudian dilanjutkan tausiyah.
Dr dr.Hj.Ulla Nuchrawaty, MM atau yang akrab disapa kak Ulla berkesempatan mengisi materi pada pada sesi pertama, yang kemudian dilanjutkan oleh ustadzah Lilis.

Selain tausiyah sebagai acara inti, acara tersebut juga diiringi dengan alunan qasidah yang meriah oleh ibu-ibu majelis taklim, yang memberikan warna semarak pada acara tersebut.

Suasana keakraban diantara jama'ah yang hadir sangat terasa, terutama pada akhir acara dimana terdapat sesi foto bersama para pengisi materi dan panitia juga jama'ah, hingga terjadi interaksi yang sangat cair dan penuh kekeluargaan.(Red)
Share:

Pantau Kenaikan Harga Minyak Makan, Wamen Perdagangan Sidak ke Samarinda.


KABARMASA.COM, SAMARINDA - Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan Dr. Jerry Sambuaga sidak harga Minyak makan yang naik dan memastikan ketersediaan bahan pokok lainnya aman di pasar Segiri Samarinda pada Sabtu pagi (18/2/23).

Jelang Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri harga minyak makan terpantau di pasar hingga 16 ribu per liter, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga ke pembeli semestinya 14 atau 15 ribu per liter.

Temuan ini di karenakan bahan pokok minyak makan sejumlah pedagang diperoleh dari luar daerah, sehinga biaya transpor yang lama dan pengiriman yang tidak efektif menjadi faktor kenaikan.

“Kita memastikan stok jelang puas dan lebaran aman, melimpah dengan sendirinya dengan otomatis harga murah dan stabil” papar Pak Jerry di tengah wawancara awak media.

Ia juga berharap selain harga minyak yang masih stabil sejumlah bahan pokok lainnya akan dipastikan aman dan pengiriman di kota Samarinda efektif.

“ Kami akan terus mengupayakan harga bahan pokok di Samarinda masih di angka stabil dan akan terus berkoordinasi dengan kawan-kawan Daerah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok” tutupnya 

Pewarta : Ija
Share:

Gerakan Peduli Konsumen Giatkan Diskusi Publik dan Launching Buku Hukum Perlindungan Konsumen: Diskursus De Facto dan De Jure di Indonesia

KABARMASA.COM, SEMARANG, JAWA TENGAH-Gerakan Peduli Konsumen (GPK) melaksanakan kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Peran Pemuda dalam Gerakan Peduli Konsumen” dan Launching Buku “Hukum Perlindungan Konsumen: Diskursus De Facto dan De Jure di Indonesia” pada hari Jum’at 17 Februari 2023. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 30 peserta yang terdiri atas beberapa elemen organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di beberapa kampus di Semarang.(18/02/2023). 

Kegiatan yang diprakasai oleh Gerakan Peduli Konsumen (GPK) menghadirkan pemateri Muhammad Fachrul Hudallah selaku penulis, Abdun Mufid, S.H dari Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah (LP2K), dan Farah Fahmi Namakule, S.H yang menjabat sebagai ketua umum DPN PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia). Muhammad Dias Saktiawan, S.H., M.H belum bisa menghadiri acara tersebut karena ada kegiatan yang mendadak.

Rahmad Hidayat Tumangger selaku ketua panitia dalam mengucapkan  terimakasih banyak kepada seluruh jajarannya dan seluruh pihak yang sudah mendukung karena acara yang diadakan kali ini sangat mendadak dengan persiapan kurang dari 3 hari.

“Alhamdulillah acara ini dapat berjalan dengan lancar walaupun persiapannya sangat mendadak,” katanya.

Dilanjutkan sambutan dari ketua bidang penelitian dan pengembangan GPK, Gema Dilal yang memperkenalkan GPK sebagai teman masyarakat.

“GPK ini adalah sebagai bentuk pendekatan kepada konsumen dalam menciptakan sebuah ruang penyuluhan dan penerangan hukum di masyarakat agar membentuk konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang sesuai dengan koridor,” tuturnya.

Setelah acara seremonial selesai, dilanjutkan diskusi publik dan launching buku karya Muhammad Fachrul Hudallah dengan dipandu oleh Annisa Madina.

Dalam berjalannya acara, moderator mengatur jalannya diskusi dengan urutan Muhammad Fachrul Hudallah, S.H yang menjadi pemateri pertama, Abdun Mufid, S.H pemateri kedua, dan Farah Fahmi Namakule sebagai pemateri ketiga.

Penulis buku “Hukum Perlindungan Konsumen: Diskursus De Facto dan De Jure di Indonesia” mengungkapkan latar belakang disertai alasan menulis buku ini. Dia mencoba memantik dan memberikan gambaran kepada peserta.

“Alasan saya menulis buku ini adalah karena sejak dulu saya suka dengan hukum perlindungan konsumen. Skripsi saya waktu S1 membahas tentang kecurangan takaran volume bahan bakar yang dilakukan oleh oknum SPBU, Pertashop, ataupun Pertamini di Kabupaten Kudus. Selain itu ada pelaku usaha yang mengembalikan susuk dengan permen, dan secara sepihak membulatkan harga. Itu yang membuat saya penasaran lebih jauh lagi. Di sisi lain juga, saya sadar bukan anak raja, bangsawan, pejabat, kyai, atau siapapun sehingga kalau kata Imam Al-Ghazali harus menulis biar dikenal melalui karya,” ucap Fachrul mengawali.

Pemateri kedua, Abdun Mufid, S.H sebagai ketua LP2K Jawa Tengah mengaku kagum dengan karya anak muda tentag hukum perlindungan konsumen. Menurutnya, seluruh masyarakat di dunia adalah konsumen. Tidak ada satupun yang tidak menjadi konsumen sehingga itu menjadi PR bersama untuk melindungi mereka dengan tahap awal preventif. Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah banyak tugas dalam upaya melindungi konsumen.

“Pemerintah belum begitu kuat melindungi konsumen dalam tindakan nyata karena terfokus pada isu-isu sosial, politik, ataupun ekonomi sehingga terlihat tertinggal padahal era terus berjalan sesuai dengan perkembangan globalisasi. Masyarakat harus mehyadari pula bahwa amandemen UU Perlindungan Konsumen sangat urgensial karena sudah banyak transaksi elektronik di era kini,” kata Abdun Mufid.

Dia juga menambahkan bahwa masyarakat sekarang harus menyadari juga bahwa kasus ini sudah banyak yang menyelesaikannya dengan jalur keperdaataan sehingga kajian yang kurang pada saat ini adalah di diskursus pidana.

Ditambah lagi pada materi ketiga yang disampaikan oleh Farah Fahmi Namakule, S.H sebelumnya turut senang juga atas hadirnya buku ini. Selain itu, dia juga mengungkapkan masalah hilirisasi ganti rugi.

“Adanya tantangan terhadap konsumen mengenai hilirisasi ganti rugi yang merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian lebih terhadap hak-hak konsumen. Maka kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dan hak-hak serta tanggung jawab konsumen harus diperhatikan. Sebagai konsumen harus berani meminta apa yang sudah menjadi haknya,” ungkapnya.

Dia menutup dengan menyarankan masyarakat agar lebih hati-hati, terutama dalam transaksi online yang belum mengandung keamanan yang baik.

“Hal ini yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai di marketplace yang tidak memiliki sistem keamanan yang baik karena itu akan mendatangkan kerugian bagi konsumen. Konsumen harus teliti dan lebih hati-hati lagi dalam melakukan transaksi demi keharmonisan bersama”.  Pungkasnya (Red)

Share:

MENKASTRAT BEM UNKRIS Hasan Renyaan; Erick Thohir Dinilai Rangkap Jabatan Sebagai Ketua Umum PSSI Sekaligus Menteri BUMN

KABARMASA.COM, JAKARTA-  Kongres Luar Biasa PSSI 2023 sudah menghasilkan ketua yang baru. Erick Thohir yang akan menjadi pemimpin induk sepakbola nasional empat tahun ke depan. KLB PSSI berlangsung di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis(16/2/2023). 
Hasan Renyaan selaku Menteri Kajian Aksi dan Strategi BEM Universitas Krisnadwipayana menyangkan hal ini dan memandang adanya indikasi rangkap jabatan ia menyampaikan bahwa " Status Erick Thohir sebagai menteri BUMN yang mana Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tentu eksistensi BUMN salah satunya dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; ujarnya.

Ia juga menyingung soal perekonomian internasional dan nasional yang belum stabil,

" Ditengah Krisis nya perekonomian global dinilai sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami koreksi ke bawah. Untuk tahun 2022, proyeksi dari World Economic Outlook IMF hanya 3,2 persen dan tahun depan pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan semakin melemah di angka 2,7 persen. Dengan inflasi yang cenderung tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang menurun, ini memberikan sinyal bahwa situasi ekonomi dunia cukup tertekan. 
Oleh karena itu kami memandang bahwa rangkap jabatan  Erick Thohir berpotensi menimbulkan kinerja yang kurang baik dalam situasi dan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Bahkan status  ketua umum PSSI dan notabenenya adalah menteri justru melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 23 UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat negara lainnya atau menjadi komisaris/direksi pada perusahaan negara/swasta atau merangkap sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD". 

" Sangat jelas bahwa PSSI sebagai organisasi ia juga memperoleh penganggaran dari pada pemerintah hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan di pasal 77 ayat 3 disebutkan pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari beberapa sumber. 
“a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; d. Masyarakat;  e. kerja sama; f. sumbangan badan usaha; g. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” 
Diketahui bahwa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menerima anggaran sebesar Rp 50,6 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk biaya pemusatan latihan tim nasional U19 jelang Piala Dunia U20 2021. Anggaran itu diresmikan setelah PSSI dan Kemenpora menandatangani MoU perjanjian kerja sama di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin (27/7/2020)".

"Maka kami dari BEM UNKRIS menilai bahwa Erick Thohir dalam hal ini sudah merangkap jabatan dan kalibernya sebagai ketua umum PSSI patut diragukan, pungkasnya
Share:

Bentrok Suporter - Polisi Pecah Saat PSIS VS PERSIS di Stadion Jatidiri


KABARMASA.COM, SEMARANG - Belum genap satu tahun tragedi Kanjuruhan, gas air mata kembali jadi tajuk di laga sepak bola Indonesia. Kali ini, hal itu terjadi di laga Liga 1 2022/23 antara PSIS Semarang lawan Persis Solo, Jumat (17/2/2023).


Laga yang dihelat di Stadion jatidiri, Semarang tersebut sempat terhenti pada menit 73. Rupanya, terhentinya laga ini merupakan buah dari bentrokan yang terjadi antara polisi dan suporter di luar stadion.

Pada pukul 15.40 WIB, ribuan suporter mencoba merangsek masuk ke dalam stadion. Di tengah guyuran hujan, mereka mempertanyakan kepada polisi alasan kenapa tidak diizinkan masuk ke stadion.


Situasi mulai rusuh ketika sebagian suporter melempar batu ke arah polisi. Para petugas yang berjaga pun membalas lemparan batu ini dengan melepaskan tembakan gas air mata ke arah suporter.


Tidak cuma itu, para petugas juga menyemprotkan air via water cannon untuk memecah kerumunan suporter. Efek dari tembakan ini, kerumunan suporter pun mulai pecah, kendati beberapa lemparan batu masih terjadi.


Laga antara PSIS lawan Persis ini pun sempat terhenti pada menit 73 akibat dari kericuhan ini. Tidak lama kemudian, laga pun dilanjutkan kembali dan berakhir dengan skor 1-1 untuk kedua tim. Tak ada pemenang di laga ini.


Sebenarnya, sejak awal memang panitia menyatakan kalau tak ada suporter yang boleh hadir di laga ini. Hal itu juga diumumkan oleh manajemen PSIS lewat akun media sosialnya.


Situasi di luar Stadion Jatidiri, Semarang saat laga PSIS melawan PSIS. Pertandingan digelar tanpa penonton, namun beberapa fans PSIS memutuskan untuk tetap hadir dan memberi dukungan dari luar stadion.


Sempat ada upaya pendukung PSIS untuk meminta Panitia Pelaksana agar mengizinkan mereka mendukung langsung di stadion.


Namun kemudian terjadi kericuhan dan pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk memukul mundur fans PSIS.

Share:

Beri Pelayanan Terbaik untuk WBP, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bagikan Perlengkapan Mandi Secara Gratis

KABARMASA.COM, JAKARTA – Perlengkapan mandi merupakan kebutuhan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan setiap orang, tidak hanya untuk mereka yang beraktifitas bebas diluar sana, namun pemenuhan kebutuhan perlengkapan mandi juga disediakan oleh Negara bagi mereka yang sedang menjalani hukuman di Rutan ataupun Lapas.

Maka dari itu, sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan dan komitmen pelayanan prima dalam menjaga kebersihan serta kesehatan warga binaan. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta membagikan peralatan mandi kepada seluruh warga binaan, Jumat, (17/2).
Sebanyak 3543 paket perlengkapan mandi ini dibagikan secara langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama jajarannya. Peralatan yang dibagikan secara berkala disambut antusias dan senang oleh warga binaan serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar akan kesehatan mereka. Adapun perlengkapan mandi tersebut yaitu shampo, pasta gigi, sikat gigi, sabun mandi serta handuk.

“Pembagian ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terhadap hak para warga binaan, khususnya dalam rangka terjaganya kebersihan dan kesehatan diri, harapannya dengan kembali dibagikannya peralatan mandi ini tingkat kesehatan para warga binaan semakin terjaga dengan baik,” ungkap Sukarno Ali

Selain membagikan peralatan mandi kepada warga binaan, Rutan Kelas I Cipinang juga tentunya telah menyediakan air bersih yang cukup, menyediakan poliklinik serta petugas yang akan melayani kesehatan para warga binaan.
Share:

Problem Air Bersih di Batam Sering mati dan berwarna keruh di duga adanya Unsur Kesengajaan.


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam - Sampai saat ini permasalahan air bersih di kota Batam yang di kelola oleh PT Moya di duga ada unsur kesengajaan, sehingga selama ini air bersih sering mati dan kualitas tidak seperti dulu pada saat di pegang oleh PT ATB ( 18 / 02 / 2023 ).


Hal itu disampaikan oleh sumber yang namanya minta dirahasiakan  kepada media bahwa, pada saat air di pegang oleh PT ATB ada pompa air sebanyak 28pompa semua di operasikan, namun saat ini semenjak di pegang oleh PT Moya pompa tersebut hanya di operasikan 13 pompa.


Kemudian kenapa air sering berwarna kuning dan keruh, karena pengurangan kaporit,pada waktu di pegang PT ATB anggaran Kaporit setiap bulan sebesar Rp 2.6 milyar,  semenjak di pegang oleh PT Moya anggaran tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.3milyar.


Lanjutnya itulah penyebab air sering mati dan berwarna kuning keruh selama ini, padahal kita tahu setiap konsumen perumahan setiap bulan bayar biaya pemeliharaan meteran sebesar Rp 10rb ,belum lagi konsumen komersial seperti hotel di bebankan juga biaya jaminan, jadi berapa banyak konsumen saat ini, uang dari biaya pemeliharaan meteran saja bisa menutup gaji pegawai, sedangkan tidak pernah ada pemeliharaan dilakukan  setiap bulan kepada konsumen ujarnya.


Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri saat diminta tanggapan apa yang di sampaikan oleh sumber, jika benar yang di sampaikan oleh sumber masuk akal, sebab konsumen kan semakin banyak dan bertambah pompa dan kaporit di kurangi berarti inilah jawaban.


Saya berharap BP Batam dan PT Moya dapat memberikan tanggapan tentang kebenaran yang di sampaikan oleh sumber, jika benar berarti BP Batam sanggup mengorbankan masyarakat untuk mencari keuntungan besar,ini sama saja sudah melanggar konstitusi, dimana bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat tutupnya.(Red)

Share:

Cegah Konflik, Polda Sulteng Silaturahmi dengan Pengurus SPN PT. GNI MORUT

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Guna mencegah terulang kembali konflik yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali Utara pasca bentrok yang menewaskan dua tenaga kerja pada tanggal 14 Januari 2023 lalu, kini Polda Sulteng melalui Direktorat Intelkam melakukan Silaturahmi dengan pengurus SPN PT.GNI Morowali Utara Rabu(15/2).

Dalam kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan di salah satu cafe yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Iptu Pajintangi, S.H yang mewakili Dirintelkam Polda Sulteng mengajak perwakilan serikat buruh dan pekerja yang tergabung di SPN PT. GNI, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sehingga, kondusifitas di areal PT.GNI Kabupaten Morowali Utara tetap terus terjaga. 

"Karena bagaimanapun juga dukungan dari teman-teman dari serikat buruh dan pekerja yang tergabung di Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. GBI dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di areal PT. SEI dan PT. GNI sangat dibutuhkan," ungkap Mantan Kapolsek Bolano Lambunu.

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Morowali Utara Amirullah, S.H yang didampingi Iksan Anggota SPN PT. GNI pun mengajak semua pihak agar situasi yang sudah kondusif tersebut bisa terus berjaga. Ia mengajak semua warga Morowali Utara untuk tidak mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang ingin mengadu domba. Demikian halnya antara pekerja lokal dan asing.

"Pada prinsipnya kami dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. GNI taat dengan aturan yang berlaku dan siap membantu serta bersama-sama Polri menjaga Kamtibmas untuk menciptakan Kabupaten Morowali Utara tetap aman dan kondusif," Ungkapnya

‘’Situasi sekarang ini harus kita jaga bersama. Kita jangan terpancing atau terprovokasi dengan isu yang tidak jelas atau sengaja untuk mengacaukan situasi,’’tegasnya.

Amirullah juga mengimbau kepada seluruh anggota SPN PT. GNI Kab. Morowali Utara untuk mengedepankan komunikasi setiap persoalan yang terjadi baik dengan sesama karyawan, terhadap manajemen maupun dengan pihak pemerintah. Namun di sisi lain, ia juga mengharapkan kepada perusahaan manajemen PT. GNI agar setiap hak-hak karyawan dapat diperhatikan. Tidak hanya persoalan tingkat kesejahteraan karyawan tapi juga hak-hak lainnya yang tentunya tidak boleh diabaikan oleh pihak perusahaan.

Diberitakan sebelumnya bentrokan yang terjadi pada Sabtu malam yang menewaskan 2 pekerja PT. GNI itu diduga berawal dari aksi unjuk rasa para pekerja yang tergabung di Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT GNI.
Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 07.00 WITA di Pos 4 dan Pos 5 PT GNI merupakan reaksi para pekerja yang menyikapi tidak terjadinya kesepakatan antara pihak SPN dengan pihak perusahaan dalam pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara pada sehari sebelumnya, Jumat (13/1).

Unjuk rasa diperkirakan diikuti oleh 500 pekerja yang menyampaikan delapan tuntutan terkait kesejahteraan dan keselamatan para pekerja. Tuntutan itu antara lain perusahaan wajib melaporkan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesusai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.(Red)
Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Recent Posts