Ir Haji Joko Widodo Ungkap Capres 2024 , Pilih Pemimpin yang Memikirkan Rakyat: “Rambutnya Berwarna Putih “

KABARMASA.COM, JAKARTA –  Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat hadir di acara silaturahmi relawan Jokowi bertajuk “Nusantara Bersatu ” di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Sabtu 26 November 2022.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat hadir di acara silaturahmi relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno  (GBK), Senayan  Jakarta.

Presiden  Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ciri pemimpin yang memikirkan rakyatnya. hal itu diungkapkan Jokowi saat menghadiri silaturahmi relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu , yang hadir relawan Jokowi dari berbagai kota di Indonesia sebanyak kurang lebih 150 ribu relawan Jokowi , di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta.

Awalnya, Jokowi membeberkan ciri pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Pemimpin tersebut bisa dilihat dari adanya kerutan wajah hingga rambut yang sampai memutih karena memikirkan rakyatnya.

“Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. dari penampilannya itu kelihatan. banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat.

Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada Itu,” kata Jokowi.

Di samping itu, Jokowi meminta relawan dan masyarakat untuk berhati-hati apabila sosok pemimpin lainnya berwajah bersih. Jokowi pun mengulangi pernyataannya bahwa pemimpin yang memikirkan rakyatnya berambut putih.

“Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya. Dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ya ini mikirin rakyat ini,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi mengingatkan para relawan dan masyarakat untuk berhati-hati memilih calon presiden di Pilpres 2024. Jokowi meminta relawan untuk memilih calon pemimpin yang mengerti keinginan dan kebutuhan rakyat.

“Jangan hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah kita mulai”.

Makanya saya titip, hati-hati memilih pemimpin. nanti di 2024, pilih yang benar-benar mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat, kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi hingga tiga kali mengingatkan para relawan agar jangan sampai memilih pemimpin yang hanya duduk di Istana Negara.

“Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin,” tegasnya.

“Jokowi Ingatkan Relawan Hati-hati Pilih Capres di Pilpres 2024”

Di samping itu, Jokowi meminta relawan dan masyarakat untuk berhati-hati apabila sosok pemimpin lainnya berwajah bersih. Jokowi pun mengulangi pernyataannya bahwa pemimpin yang memikirkan rakyatnya berambut putih.

“Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya. dari kerutan di wajahnya. kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ya ini mikirin rakyat”, katanya.

Jokowi mengingatkan Indonesia merupakan negara besar. Untuk itu, jangan sampai pemimpin Indonesia ke depan hanya duduk-duduk di istana.

“Carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat,” kata Jokowi.

Dengan kondisi Indonesia yang penuh keberagaman, Jokowi juga menegaskan pemimpin Indonesia harus menyadari dan menghormati keberagaman tersebut.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyinggung keberhasilan Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global, dan juga sukses menjadi tuan rumah KTT G-20 di Bali.

“Karena itu, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi yang sudah kita raih, ini harus kita lanjutkan. dilanjutkan sampai 2029. Setuju? Sampai 2045 dan sampai seterusnya,” tutup Ir H. Joko Widodo dalam pidatonya di  silahturahmi relawan Jokowi di Gelora Bung Karno ( GBK ) Senayan Jakarta.

Share:

Silaturahmi IKKB Kepri di hadiri Gubernur Ansar Ahmad, Hotel Pasifik Kota Batam


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) telah melakukan silaturahmi Se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus mengundang Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dalam acaranya di hotel pasifik Kota Batam, Sabtu (26/11/2022)


Dalam kegitan inti hari ini adalah silaturahmi se-prov Kepri, “karena kepengurusan IKKB Kepri baru berdiri pada tahun 2022”, sebenarnya IKKB Provisi sudah lama berdiri tetapi berdiri sendiri seperti di kota batam, Tanjungping, Bintan dan Natuna 


Di tahun 2022 IKKB di bentuk dengan ruang lingkup lebih besar, dari tingkatan Provinsi tertinggi membawahi kabupaten/kota itu menjadi satu kesatuan, strukturisasi secara berjenjang nah ini menjadi silaturahmi bersama-sama hingga kami dapat mengenalkan IKKB Kepri


Menurut Ketua IKKB Kota Batam, “Anggota terdaftar sekitar 17.000 di Kota Batam, di Kabupaten Natuna sekirat 7000 ”, jadi lebih besar lagi IKKB di Kepri sebesar 35.000 kepengurusan ini baru perkiraan saja


IKKB Provinsi Kepri dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota yang sudah terbenduk ada 5 (lima), “yang belum terbentuk kabupaten lingga dan tanjungbalai karimun”, tegasnya Ketua IKKB Prov Kepri Kolonel Ifanteri Sumadi, S.Sos.,M.M.




Gubernur Kepri Ansar Ahmad S.E.,M.M., menyampaikan bahwah ini adalah sebuah momem baik di mana kebersamaan warga Kalimantan Barat dalam perantauan di Prov Kepri dan keluarga IKKB ini perlu kita dukung


“Kadang mereka saling membutuhkan, saling memerlukan sehingga mereka bersatu dalam wadah wadah seperti ini, dan ini kekayaan kita bersama-sama dalam membangun Kepri”, kedepan lebih baik lagi ujar Pak Gubernur Ansar Ahmad S.E., MM


Pemerintah ini tugas sebenarnya sejauh mana mengoktimalisasi kekuatan pada masyarakat untuk ikut serta berpatisipasi membangun daerah dan itu di amanahkan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah


Maka dari kita wajib memberikan dukungan untuk mereka, salah satunya dari OPD Kesbangpoll ikut serta membina, pasilitasi dan menanggani semua Organisasi Kemasyarakatan agar mereka resmi secara Hukum dan aturan di Indonesia Ini


“Semoga IKKB mampuh berkontribusi lebih besar dan lebih baik” (ZS)

Share:

Erick Thohir Akan Bangun Puskesmas Anti Gempa di Cianjur, Kelompok Milenial Nilai sebagai Langkah Solutif

KABARMASA.COM, CIANJUR- Koordinator Bidang Pemberdayaan Umat, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Arif Dzakwanuddin menilai bahwa upaya Menteri BUMN Erick Thohir bangun Puskesmas anti gempa di Cianjur sebagai langkah solutif yang saat ini dibutuhkan masyarakat setempat.

Menurut Arif, pusat kesehatan merupakan kebutuhan yang harus segera didapatkan oleh masyarakat Cianjur. Mengingat banyaknya korban yang menimpa masyarakat akibat gempa bumi.

"Pusat kesehatan menjadi prioritas bagi masyarakat selain makanan. Jadi, harus disegerakan. Apalagi, Puskesmas yang akan dibangun ini anti gempa. Jadi sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk para korban gempa," ujarnya kepada awak media, pada Sabtu (26/11/2022).

Dengan hadirnya Puskesmas anti gempa itu, lanjut Arif, bisa menjadi pusat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi tempat penyaluran obat-obatan ke depannya. Dengan begitu, masyarakat terdampak bisa lebih mudah dalam mengakses pusat kesehatan masyarakat.

"Pastinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses obat-obatan dan keperluan kesehatan lainnya. Terlebih, Puskesmas ini bisa tahan gempa," imbuhnya.

Arif beserta pihaknya akan mengawal penuh upaya Erick dalam merealisasikan Puskesmas anti gempa ini untuk masyarakat Cianjur. Pihaknya berharap, Puskesmas ini juga bisa direalisasikan di wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi terjadinya gempa.

"Kami berharap, jika Puskesmas di Cianjur sudah berdiri, bisa dilanjutkan dengan pembangunan Puskesmas anti gempa lainnya di daerah yang punya potensi gempa," tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi korban gempa di Kampung Berenuk, Limbangansari, Cianjur pada Jumat (25/11/2022).

Kini, pihaknya akan memfokuskan bantuan yang dilakukan oleh 58 BUMN ke 40 desa dari 137 desa yang terdampak bencana gempa Cianjur.
Share:

DPN PERMAHI Sukses Laksanakan Pelatihan Contract Drafting Pemateri Dari Berbagai Profesional Dan Akademisi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Memberikan pemahaman mengenai kontrak sebagai kebutuhan dasar dan mendesak, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) selenggarakan Pelatihan Contract Drafting secara gratis pada Sabtu, 26 November 2022.

“Kegiatan Pelatihan Contract Drafting ini tidak serta merta seperti seminar atau webinar pada umumnya, namun akan kami laksanakan sesuai dengan metode pelatihan, dengan materi-materi eksklusif yang umumnya hanya disajikan pada pelatihan spesialisasi pada lembaga sertifikasi,” ujar Saiful Salim (Ketua Umum DPN PERMAHI).

DPN PERMAHI menghadirkan para akademisi dan praktisi sebagai narasumber dengan harapan para peserta kegiatan akan mendapat wawasan baru terkait contract drafting, baik yang bersifat teori maupun praktik.

“Kemungkinan besar teman-teman yang masih berada di strata-1 fakultas hukum ataupun yang sudah menjadi sarjana hukum, belum tentu pernah mendapat materi yang kami sajikan. Karena di bangku perkuliahan, kita hanya diberi gambaran umumnya saja mengenai kontrak. Oleh sebab itu, saya harap teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini secara saksama,” sambung Saiful Salim. 

Terselenggara secara daring dengan diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang tergabung melalui Zoom Meeting, kegiatan terbagi menjadi 3 sesi.

Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Dara Shinta Camelia (Sekretaris DPC PERMAHI Bengkulu), Dr. RA Antari Innaka, S.H., M.Hum (Akademisi Hukum Kontrak UGM), memaparkan materi mengenai oemahaman dan pengertian perancangan naskah hukum/perancangan kontrak MoU (Legal Drafting); teori dan asas perjanjian, bentuk, macam, jenis, dan syarat sahnya perjanjian, akibat hukum kontrak; serta bahasa perjanjian kontrak.

Dilanjut dengan sesi kedua yang dimoderatori oleh Anggun Rotami (Anggota DPC PERMAHI Bangkabelitung), dihadirkan Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H. (Presiden ASAHI dan Managing Partner HMM Lawfirm). Sesi kedua lebih membahas mengenai praktikan penyusunan kontrak, dengan materi teknik penyusunan perjanjian/kontrak; perancangan dan analis kontrak; serta penyusunan kontrak (contract drafting) terkait PT sebagai subyek hukum mandiri.

Dengan dimoderatori oleh Ana Aprilia Manggala (Sekretaris Biro Organisasi DPC PERMAHI DIY), sesi terakhir menghadirkan dua orang narasumber, yakni Chitto Cumbadrika, S.H., M.H., (Managing Partner RCP Law Firm) dan Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. (Presiden Direktur Justitia Training Center dan Managing Partner ATP Lawfirm) dengan materi teknik mediasi dan negosiasi dalam membuat perjanjian, serta simulasi pelatihan penyusunan contract drafting.

Paparan narasumber disambut dengan antusias oleh para peserta pada sesi diskusi yang berlangsung dengan intens. Para peserta aktif melontarkan pertanyaan terkait topik yang diangkat.

Pada penghujung acara, para peserta diminta untuk membuat draf kontrak. Melalui kegiatan ini, DPN PERMAHI berharap para peserta dapat memahami kontrak secara komprehensif serta dapat merancang kontrak dengan baik.

Share:

Gubernur Ansar Sebut Pengaruh Besar NU Untuk Mendukung Program Pemerintah


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Nahdatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di dunia disebut Gubernur H. Ansar Ahmad memiliki pengaruh yang sangat besar untuk pembangunan di Kepulauan Riau. Kehadiran NU melalui Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Kepulauan Riau diharapkan Gubernur Ansar memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. 


Hal itu disampaikan Gubernur H. Ansar Ahmad saat menghadiri Konferensi Wilayah IV Nahdatul Ulama Kepulauan Riau di Trans Convention Center, Tanjungpinang, Sabtu (26/11/2022). 


Mengusung tema "Khidmah Jam'iyyah Untuk Menegakkan Kemandirian", konferensi wilayah ini sekaligus diselenggarakan untuk menuju satu abad Nahdatul Ulama.


Gubernur Ansar menyebutkan, sebagai organisasi sosio-religius Islam maka NU bisa menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Kepulauan Riau. Tidak hanya dalam pembangunan semata, Nahdliyyin bisa berperan dalam merajut kerukunan diantara keragaman yang sudah terawat begitu baik di Kepulauan Riau. 


"Cita-cita yang sudah dicanangkan bersama untuk menuju Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya sangat membutuhkan bantuan dari organisasi sebesar NU agar tujuan itu bisa dicapai," ujar Gubernur Ansar. 

Dirinya melanjutkan, para Nahdliyin di Kepulauan Riau juga bisa menikmati berbagai program yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diantaranya adalah program subsidi bunga nol persen untuk pinjaman UMKM yang bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah. 


"Saya percaya banyak Nahdliyin di Kepri yang mempunyai UMKM, jadi bisa memanfaatkan program ini sekaligus dengan banyaknya kader NU di Kepri maka NU sangat cocok menjadi laboratorium ekonomi kerakyatan," katanya. 


Sementara itu, Ketua PWNU Kepri Drs. KH. Gani Lasya mengatakan, jelang satu abad NU diharapkan menjadi kebangkitan NU yang ditandai dengan semakin efektifnya gerakan-gerakan keagamaan dan kemasyarakatan. Bisa mengambil peran-peran yang lebih signifikan, terutama dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia maupun partisipasi dan kiprah di dunia internasional.


"Merawat NU sama artinya dengan merawat NKRI, dan merawat NKRI artinya sama dengan merawat peradaban dunia," ujar KH. Gani Lasya. 


Selain itu, NU mereaktualisasi nilai-nilai fundamental yang selama ini menjadi acuan normatif dari gerakan NU. Reaktualisasi ini akan diselaraskan dengan perkembangan dan tantangan yang ada saat ini. NU terus mengampanyekan upaya membangun peradaban baru yang lebih bermartabat, yaitu membangun nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai keberagaman, menghormati perbedaan, dan memperjuangkan kesetaraan. (ZS)

Share:

Jalin Kebersamaan, Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Silaturahmi Dengan Awak Media

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam mempererat tali silahturahmi serta memperkuat kerja sama dengan awak media, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar Coffee Morning bersama rekan-rekan media, di Lobby Gedung 1 Rutan Cipinang, Jumat (25/11/2022).

Coffee morning ini merupakan ajang silahturahmi untuk menciptakan komunikasi yang baik dan sebagai wujud sinergitas guna mempererat hubungan Rutan Cipinang dan Rekan Media yang merupakan mitra dalam melaksanakan tugas.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Jaya Saragih mengucapkan terimakasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir dalam kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terciptanya hubungan yang baik selama ini dalam membuat citra positif Rutan Kelas I Cipinang menjadi lebih baik.

“Terimakasih kepada teman-teman media yang sampai saat ini selalu membantu kami sebagai media partner dalam hal memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat, artinya hampir setiap hari kami menyampaikan informasi positif mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksankan di Rutan Cipinang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Karutan mengatakan peran teman-teman media sangatlah penting dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenkumham terutama Rutan Cipinang.

“Peran serta dan dukungan dari rekan-rekan media atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga masyarakat mengetahui tentang apa saja yang sudah dilakukan jajaran Rutan Kelas I Cipinang dalam membina warga binaan dan menjaga keamanan,” ucapnya

Sementara itu, Jeni dari Nuansa Realita News sebagai perwakilan media mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karutan yang sudah bersedia untuk mengundang kami dan menyelenggarakan acara silaturahmi ini.

“Acara coffee morning ini sangat bermanfaat sebagai bentuk silaturrahmi yang dapat dijadikan sebagai wadah sharing informasi dan koordinasi antara teman-teman media dengan Rutan Cipinang dalam meningkatkan sinergitas,’’ ujarnya.

Di akhir kegiatan, Jaya Saragih memberikan sertifikat dan Plakat kepada teman-teman media. Adapun media yang hadir adalah Big News, Indosatu News, Nuansa Realita News, Klik TV7, Kicau News, Metro Rakyat, Barometer Online, Detik60, Jurnal Global, MJ News, serta Radar Online.
Share:

FPM Lakukan Aksi Unras Didepan Kejati Sulsel. Terkait Dugaan Korupsi Di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Di Kab. Jeneponto

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam FORUM PERGERAKAN MAHASISWA SULAWESI - SELATAN ( FPM SUL - SEL ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Sulawesi - Selatan, Jumat (25/11).

Jendral Lapangan FPM SUL - SEL, Akram Napoleon mengatakan bahwa pihaknya meminta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto beserta dengan Kuasa Penguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Tuntutan kami hari ini yaitu meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi - Selatan untuk segera melakukan tindak lanjut secara tegas atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi - Selatan.” Ucap Jendral Lapangan.

Tak hanya itu, Massa Aksi juga meminta KEJATI SUL - SEL untuk segera mengadili semua oknum yang terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dan dan Gratifikasi di Tubuh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto.

Dalam waktu dekat kami dari Forum pergerakan mahasiswa sulawesi selatan akan mendatangi kembali kejaksaan tinggi sulawesi selatan untuk memasukan laporan secara resmi, dengan bukti BPK RI dan investigasi lapangan serta pendukung lainnya. Ucap dekom FPM

Adapun Tuntutan yang di sampaikan oleh FORUM PERGERAKAN MAHASISWA SULAWESI - SELATAN ( FPM SUL - SEL )  yaitu:
1. Meminta KEJATI SUL-SEL untuk segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan dan DISDIKBUD Kab. Jeneponto.
2. Mendesak KEJATI SUL-SEL untuk segera memeriksa PPK Dinas Kesehatan dan DISDIKBUD karena kuat dugaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi.
3. Tangkap dan Adili seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi di tubuh Dinas Kesehatan dan DISDIKBUD.

Massa Aksi berorasi menggunakan alat pengeras suara. Mereka juga membagikan selembaran pernyataan sikap dan juga membakar ban bekas sebagai bentuk perlawanan atas Kasus Korupsi di Sulawesi - Selatan khususnya di Kab. Jeneponto.
Share:

GMS Terus Mendesak DPR Untuk Segera Melakukan RDP dan Pansus Angket

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Sebagai upaya protes atas issus surat usulan Gubernur Sulawesi Selatah Sudirman Sulaiman. Yang meminta kepada Presiden dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencopot / memberhentikan Sekrov Abd. Hayat Gani dengan nomor surat : 008 / 0019 / BKPSDMD .

Telah menuai sorotan dan kegaduhan di tengah - tengah kehidupan masyarakat dan mahasiswa di sulawesi selatan. Hal itu di buktikan dari munculnya protes dan aksi penolakan dengan membawah ribuan massa di depan Kantor Gubernur, DPR dan Mendagri, yang di lakukan oleh Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan ( GMS ) dan juga Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia ( JMHI ). 

Selain Gerakan Aksi penolakan yang meminta Presiden dan Menteri Dalam Negeti untuk membatalkan surat tersebut, karena di nilai ada unsur politik tidak sehat yang akan berpengaruh di Pilgub dan Pilpres mendatang, massa aksi juga meminta kepada DPR Provinsi untuk segera melakukan Pansus Hak Angket / RDP sesuai dengan surat Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan ( GMS ) tertanggal 25 November 2022. 


Sulfarid Saleh Selaku Kordinator GMS menerangkan kepada awak media ini, melalu pesan whatsap bahwa dirinya dan kawan - kawan mendesak DPR untuk secepatnya bertindak untuk menghidari konflik di masyarakat yang berpotensi menimbulkan pertumpahan darah, sebab kami melihat adanya gerakan gerakan pengancam yang sengaja di design oleh oknum sutradara dari surat Gubernur tersebut. Kemudian kami dan segenap masyarakat Sulawesi Selatan Berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga adanya pembatalan. Ungkapnya.
Share:

Gelar aksi di lokasi proyek pengeboran PT.PHM, Kompas Anggana tuntut kejelasan ganti rugi lahan warga


KABARMASA.COM - Kutai Kartanegara - Kelompok masyarakat yang mengatas namakan dirinya sebagai, Komunitas masyarakat perduli desa Sepatin Kecamatan Anggana (Kompas Anggana). Beberapa waktu lalu menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT.Pertamina Hulu Mahakam (PT.PHM). Aksi ini sendiri di gelar di lokasi proyek pengeboran minyak PT.PHM di Desa Sepatin pada Rabu (23/11/2022).


Hasran, koordinator lapangan aksi menjelaskan, bahwa aksinya merupakan luapan kekecewaan warga Desa Sepatin. Karena hingga kini tuntutannya terhadap PT.PHM mengenai penyerobotan lahan yang diduga terjadi tidak kunjung menemui titik terang.


Diterangkannya bahwa, pihaknya telah berupaya melakukan kordinasi, bahkan bersurat secara langsung kepada PT.PHM. Namun persoalan ini masih belum kunjung terselesaikan hingga sekarang.


"Ini bentuk dari keresahan masyarakat, kami aksi dilapangan melalui demonstrasi. Tujuan dari aksi ini bagaimana kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian keadilan juga bagi masyarakat bisa terpenuhi," Sebut Hasran. Jumat (25/11/2022).

Dia menambahkan, bahwa dalam aksinya ini ada tiga poin tuntutan yang mereka sampaikan. yaitu, Meminta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian mereka meminta tim terpadu Kutai Kartanegara untuk turun ke lokasi dengan adanya dugaan penyerobotan lahan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Terakhir mereka meminta agar operasi PT PHM dihentikan sampai tuntutan mereka terpenuhi.


Diapun menjelaskan, bahwa selama ini upaya ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT.PHM sangatlah tidak rasional. Mengingat lahan milik warga ini berstatus sebagai tanah hak milik yang dapat di buktikan dengan Sertifikat tanah yang diterbitkan sejak tahun 1995. Hanya di bandrol dengan nilai ganti rugi sebesar 8.500,- rupiah per meternya.


Nilai ini kemudian di tolak oleh warga, karena di nilai terlalu kecil. Sedangkan pihak PT.PHM tetap bersikeras dengan nilai tersebut mengingat menurut PT.PHM. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai  wilayah kawasan budidaya kehutanan (KBK) sejak tahun 2021.


"Samapi hari ini masih ada masyarakat yang masih bekum mendapatkan kejelasan akan permasalahan ini, dan masyarakat tentunya menolak nilai yang selama ini ditawarkan karena itu terlalu kecil," Tambahnya.


Hasran menjelaskan, bahwa setelah mereka melakukan aksi, kemudian pihak PT.PHM dan aparat keamanan menemui mereka. Pertemuan ini pun di fasilitasi oleh kepala Desa Sepatin di kantor Desa. Namun Hasran menuturkan dari pertemuan tersebut masih juga belum ditemukan titik terang dari permasalahan ini.


"Masih belum ada kejelasan, tapi segala upaya masih kami jalankan, bahkan jika masih tidak ada kejelasan kami akan melakukan aksi-aksi lanjutan sampai apa yang menjadi tuntutan kami terpenuhi," Pungkasnya.

Jurnalis-ZS

Share:

Polemik Setoran Tambang Ilegal di Kalimantan PB HMI minta Kapolri periksa Kabareskrim Polri


KABARMASA.COM - Jakarta - Publik dihebohkan dengan kabar Gedung Bareskrim Mabes Polri yang terletak di Jakarta Selatan dilaporkan telah terjadi kebakaran, Kamis malam (24/11). Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Jakarta, Jumat (25/11/2022)


Sekitar empat unit mobil kebakaran pun telah dikerahkan untuk memadamkan si jago merah tersebut.


Sebelumnya banyak pihak yang menyoroti dan mendesak Kapolri Listiyo Sigit untuk menon aktifkan jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Komisaris (Bareskrim) Jenderal Agus Andrianto yang tertimpa isu dugaan kasus suap tambang ilegal  


Dugaan tersebut viral setelah video pengakuan Ismail Bolong beberapa bulan yang lalu menyetor uang senilai Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Agus Andrianto untuk bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur heboh di media sosial


Menanggapi peristiwa kebakaran tersebut, Ketua PB HMI Arven Marta berharap kejadian ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang yang menimpa Bareskrim Polri Hari ini


“PB HMI berharap kebakaran gedung bareskrim polri tidak ada kaitannya dengan isu yang menjadi sorotan publik yaitu isu Kabareskrim menerima suap tambang”, ujar Arven melalui keterangan tertulisnya


Sebelumnya ketua bidang Pertahanan dan keamanan PB HMI ini juga mengeluarkan pernyataan berharap kepada Kapolri agar kasus ini secepat mungkin diselesaikan


“jika video pengakuan tersebut benar harus ditindak tegas, begitupun juga sebaliknya, jangan sampai menjadi bola liar ditengah masyarakat,


“PB HMI akan terus mengawal kasus yang menyoroti adanya isu suap yang menimpa kabareskrim Polri tersebut, tentu PB HMI mendorong Kapolri bapak Jendral Listiyo Sigit Untuk mengusut tuntas kasus tersebut, jangan sampai institusi Polri hancur atas dugaan menutupi kasus tersebut, Tutupnya

Jurnalis-ZS

Share:

Kerja Nyata Untuk Kepri Terang Membawa Kominfo Kepri Juara II Nasional dalam Ajang AMH 2022 Kementerian Kominfo RI


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan terbaik ke-2 Nasional untuk video 'Kerja Nyata Untuk Kepri Terang' yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Marriot Hotel, Yogyakarta, Kamis (24/11). 


Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S.Sos hadir menerima  penghargaan tersebut dan dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo RI Joni G Plate. Adapun dalam kesempatan ini Kominfo Kepri diapit oleh Juara I Kominfo DKI Jakarta dan Juara III Kominfo Jawa Barat. 


Menteri Kominfo RI Joni G Plate dalam sambutannya,  mengatakan bahwa informasi yang akurat merupakan kunci dalam mngatasi sebuah krisis. Dimana saat ini  46 persen masyarakat Indoneaia percaya dengan berita yang dia baca. Sedangkan  tercatat sebanyak 10.961 berita  hoax selama 2022 ini. 


Oleh sebab itu, ijar Menteri Joni  peran Govermen Publik Relatiin (GPR) dalam mnyajikan informasi yang akurat dan faktual mnjadi krusial untuk dilakukan secara kontinyu. 


"Peran utama GPR adalah sebagai jembatan utama komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Maka dari otu GPR harus kuat, tahan dan canggih. Selain 

sebagai jembatan komunikasi, juga sebahai penampung aspirasi publik dan membantuk image pemerintah," kata Joni.



Ditengah  cepatnya laju informasi, lanjut Joni, peran Humas Pemerintah adalah bagaimana konsisten menyajikan ingormasi yang benar dan meluruskan informasi yang tersebar di masyarakat. 


"Humas harus mampu mengedukasi dan mengarahkan masyarakat terhadap sumber informasi yang akurat dan kredibel. Kkebijakan dan kegiatan pemerintah agar sampai secara efektif dan efesien kepada masyarakat," ujarnya. 


Dalam bertugas, humanisme seorang GPR penting untuk dikedepankan. Karena kehumasan menjadi tulang punggung pemerintah didalam setiap proses komunikasi, klarifikasi serta edukasi terkait dengan segala informasi.



"Kedepannya tanggungjawab kehumasan akan makin beragam dan tak terprediksikan. Saat ini serti desrupsi konunikasi digital, kasus covid 19 hingga konflik geo politik. Apapun harus bisa  diantisipasi oleh humas," pesan Menteri Joni. 


Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S.Sos berterimakasih kepada seluruh tim Kominfo Kepri, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas anugerah yang baru dicapai tersebut. 


"Terterimakasih kepada Kementerian Kominfo RI yang telah menyelenggarakan kegiatan Anugerah Media Humas (AMH) 2022 ini. Kegiatan seperti ini jelas merupakan sebuah motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri dengan cara berkompetisi secara positif. Selain itu, terimakasih juga kepada seluruh tim di Dinas Kominfo Kepri, tanpa terkecuali. Dan yang terpenting terimakasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretasis Daerah atas bimbingannya,"kata Hasan singkat.(zs)

Share:

Begal Viral Ngaku-ngaku Polisi di Jaktim Ditangkap, 2 Orang Masuk DPO

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polisi menangkap dua begal sepeda motor di Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim). Aksi pelaku terekam CCTV dan videonya viral di media sosial (medsos).

"Tersangka PS dan AD. Satu pelaku, satu penadah," kata Kapolres Metro Jaktim Kombes Budi Sartono dalam konferensi pers di kantornya, Jl Matraman Raya, Jaktim, Kamis (24/11/2022).

Pelaku mengaku sebagai polisi sebelum merampas sepeda motor para korban. Mereka menuduh korban sebagai pelaku pengeroyokan.

Setelah motor diambil alih, pelaku menyuruh korban datang ke kantor polisi tertentu.

"Tersangka mengaku sebagai anggota kepolisian, menggunakan airsoft gun. (Tersangka mengatakan kepada korban) 'Anda pelaku pengeroyokan ini, ya? Sini dulu motornya'," ucapnya.

Selain PS dan AD, polisi memburu tersangka lainnya. Para pelaku beroperasi di sejumlah wilayah di Jakarta hingga Depok.

"Masih ada 2 orang DPO," katanya.

Kepada polisi, pelaku mengaku sudah puluhan kali beraksi dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian para pelaku.

"Menurut pengakuan tersangka, ada 60 kejadian. Kita amankan 19 roda dua di depan, yang kita amankan dari penadah yang kita amankan," tuturnya.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 365 ayat 1, ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman minimal 9 tahun penjara.

Share:

Gubernur Ansar Ingin Kuota BBM Masyarakat dan Nelayan Kepri Tercukupi di Tahun 2023, sesuai Sosialisasi Peraturan BPH Migas No. 17 tahun 2019 kepada seluruh PD di Provinsi Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU  - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Sosialisasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah (PD) untuk pembelian jenis BBM tertentu di Mega Ballroom, Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (24/11).


Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Sales Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau Mahfud Nadyo Hantoro, dan Analis Kebijakan Energi Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Anjas Bandarso.


Tujuan dari Peraturan BPH Nomor 17 tahun 2019 sendiri tertera di dalam Pasal 2 diantaranya memberikan petunjuk teknis bagi Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu, kemudian meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah atau Pelabuhan Perikanan dalam upaya pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu.


Selain itu peraturan ini akan menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis BBM Tertentu, serts akan menjaga kuota Jenis BBM Tertentu per Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran volume yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.


Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan kepada para PD dan BPH Migas bahwa, dalam upaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka fasilitas yang mendorong upaya tersebut harus diperhatikan secara intens.


"Kita ketahui, Kepri terdiri 96 persen lautan, sebagian besar masyarakat kita bermata pencaharian di laut sangat membutuhkan kuota BBM yang cukup. Lalu, industri perekonomian di darat juga membutuhkan BBM untuk mobilitasnya, hal ini perlu sangat kita perhatikan secara bersama-sama, tentang bagaimana pemenuhan kuota BBMnya, hingga tidak menghambat pemulihan ekonomi," ujar Gubernur Ansar.


Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menegaskan PD yang menjadi peserta sosialisasi agar segera melakukan identifikasi kebutuhan kuota di daerahnya, dan benar-benar melakukan pendataan realisasi penggunaan BBM, serta bagaimana jalur distribusinya.


"Saya minta kepada Kepala Perangkat Daerah dan seluruh teman-teman yang hadir disini, untuk benar-benar menghitung kembali kebutuhan BBM di daerahnya, terutama kebutuhan untuk para nelayan, sehingga di tahun 2023 kuota BBM Kepri tercukupi," tegas Gubernur Ansar.


Lalu, Gubernur Ansar menambahkan, "Ke depannya, kita akan lakukan rapat bersama seluruh Bupati dan Walikota, serta kepala SKPD yang rencananya per triwulannya untuk identifikasi ini. Saya tegaskan, agar seluruh teman-teman mengawasi realisasi BBM ini untuk memastikan tepat tujuannya dan tepat kuantitasnya," tambahnya.


Menutup sambutan, Gubernur Ansar mengapresiasi seluruh peserta yang hadir dan berpesan seluruh PD agar mengidentifikasi pendistribusian BBM sampai lingkup pemerintahan terkecil agar seluruh kebutuhan masyarakat Kepri terpenuhi kuota BBMnya.


"Apresiasi yang tinggi saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya harap, setelah sosialisasi ini, identifikasi dan pendataan BBM dapat di lakukan hingga tingkat terkecil, perhatikan nelayan-nelayan Kepri dan UMKM yang benar-benar membutuhkan BBM," tutup Gubernur Ansar.


Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepri atau yang mewakili, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin, Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau, Kepala OPD kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Camat dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau. (ZS)

Share:

Gubernur Sul-Sel diduga lakukan Praktek Abuse Of Power, JMHI Menyambangi Kemenag dan Istana Negara

KABARMASAM.COM, DKI JAKARTA - Kabar pengusulan pergantian Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, melalui surat Gubernur Sul-Sel tertanggal 12 September Nomor: 800/0019/BKPSDMD tersebut menjadi polemik dan disorot banyak pihak

Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) mempertanyakan Surat Siluman dari Gubernur Sul-Sel tersebut. Tepatnya di hari Kamis, 24 November 2022 mereka mengadakan Aksi Unjuk Rasa dengan ratusan masa Aksi di Kementerian Dalam Negeri (Kendagri) dan di Istana Negara (Patung Kuda). 

"Gubernur Sul-Sel, Bpk. Sudirman Sulaiman tinggal beberapa bulan lagi dalam menjalankan jabatannya, tentu beliau harus memprioritaskan Pembangunan dan mensejahterakan Rakyatnya. Kok malah mengganti atau mencopot Jabatan - Jabatan Strategis di pemerintahan Sul-Sel, Hal itu kami nilai suatu permainan politik yang tidak sehat dan tidak terlalu Urgen untuk dilakukan" Tegas Ketua Umum JMHI 

Gubernur Sul-Sel, diam-diam Mengusulkan Pergantian Sekretaris daerah provinsi Sul-Sel ke kementerian Dalam Negeri dan Ke Presiden Republik Indonesia

"Melakukan Mutasi dan pencopotan jabatan itu harus ada dasar yang Rasional sesuai dengan Aturan sebagaimana mestinya serta harus dilakukan secara Prosedural tentu dengan Transparan dan penuh pertimbangan bukan dengan Cara sewenang-wenang"

Adapun Tuntutan dari Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Sebagai Berikut:

1. Mendesak Mendagri dan Presiden Untuk Membatalkan Surat Gubernur Sul-Sel Sudirman Sulaiman Nomor 008/0019 Tertanggal 12 September 2022. Perihal Pemberhentian Abd Hayat Gani. Sebab Kami Menolak Praktek" Politik tidak sehat Untuk Di Pertontonkan Di Kota Daeng Mangkasara Karena Politik Seperti Itu Bertentangan Dgn Kehidupan Dalam Adat Istiadat / Budaya Kami Yang Memiliki Simbol Sikapaccei dan Sipassiriki. Serta Usulan Pergantian Sekrov Sul-Sel dinilai tidak terbuka, tanpa alasan
yang rasional dan tidak sesuai dengan prosedural serta tersiar kabar surat tersebut tidak di buat di sulawsi selatan. Kemudian di temukan sesuatu yang tersirat / ada keganjalan dalam nomor surat tersebut

2. kami berharap Mendagri dan Presiden agar segera membatalkan Surat Gubernur Sul-Sel. Jika dalam waktu 5 x 24 jam Sudirman Sulaiman dan Mendagri tidak membatalkan surat yang di maksud, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan membawa ratusan hingga ribuan massa melakukan aksi serentak setiap kabupaten, baik di sulawesi selatan atau pun di ibu kota Jakarta
Share:

Pelaku Penjarah Bantuan Korban Gempa di Cianjur di Tangkap

KABARMASA.COM, CIANJUR - Para penjarah bantuan korban bencana gempa di cianjur tertangkap, para pria tersebut melakukan penyetopan kepada para relawan yang sedang bertugas untuk mengantarkan logistik bantuan kepada para korban bencana gempa ke cianjur 23 Nov 2022.

Dalam aksinya mereka melakukan pada waktu masih terang dan juga di tempat jalanan besar, yang merupakan aksi cukup nekat dan tidak memiliki moral, kejadian tersebut kebuat relawan putar balik, dan membuat rekaman agar pihak berwajib segera menangkap relawan tersebut.

Adapun pelaku tersebut berhasil di tangkap.


Share:

Pelantikan Penggurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana Periode 2022/2023 Dengan Nama Kabinet Era Perubahan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Pelantikan Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana (BEM UK) periode 2022-2023 yang diselenggarakan di Pendopo utama kampus pada hari Rabu siang hari hingga selesai, (23/11/22).

Presiden Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana Pier Lailossa menyampaikan kesan serta pesan pada pidatonya saat di atas panggung

"Dengan dibentuknya kabinet era perubahan BEM UNKRIS, diharapkan penuh dapat membawa banyak hal-hal positif dalam kehidupan civitas akademika universitas krisnadwipayana maupun masyarakat luas. Kerjasama antar kementerian dalam kepengurusan BEM sangat diperlukan guna merevitalisasi semangat organisatoris Mahasiswa-mahasiswi dan juga mendorong gerakan yang terkonsepkan dengan baik". ujarnya 

Ia juga menambahkan supaya adanya perubahan ke arah lebih baik pada periode pengurus BEM UNKRIS yang telah terbentuk

"Dengan pelantikan ini maka secara sah terbentuknya BEM UNKRIS, tentu para penggurus yang telah dilantik merupakan mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai kesadaran akan hak dan perannya dalam organisasi. Yang tentu berangkat daripada nilai-nilai akademis, sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan. Dengan berdaya dan berguna bersama BEM UNKRIS siap membawa perubahan". pungkas nya


*Jurnalis: H.R*

Share:

SYARIKAT MAHASISWA NUSANTARA MINTA KPK PANGGIL INDRA POMI, ATAS DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN WATERFRONT CITY DI KAMPAR, RIAU.

KABARMASA.COM, Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Syarikat Mahasiswa Nusantara menggelar Aksi Demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Jl. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa,(15/11/22).


Massa melakukan Demo lantaran adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Waterfront City di Kabupaten Kampar.


“Kami meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pembangunan Waterfront City di Kampar. KPK panggil dan periksa Kadis PUPR Pekanbaru, (Indra Pomi Nasution) dan Mantan Bupati Kampar (Jefri Noer) “, kata koordinator Aksi di Jakarta,15/11/22.


Dodi Febrian, selaku Koordinator Aksi menyampaikan ada dugaan penyalah gunaan jabatan untuk mengintervensi dalam mengatur pemenangan proyek tender pembangunan Waterfront City.


“Kami menduga Indra Pomi yang pada saat itu menjabat Kadis Bina Marga dan Pengairan Kampar diduga menerima suap. Indra Pomi dan Jefri Noer diduga menerima suap dari PT. Wika pada pembangunan Waterfront City tahun 2015-2016”, kata Dodi pada Selasa,15/11/22.


Dalam keterangannya, mereka meminta KPK segera Investigasi dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan beberapa pejabat daerah.


“Kami juga minta KPK Investigasi beberapa pejabat daerah yang diduga terlibat, diduga telah merugikan Negara Rp. 50.016 Miliar”, kata Koordinator Aksi.


Seperti yang diketahui, saat ini Indra Pomi Nasution baru saja menjabat Plt. Sekda Kota Pekanbaru. Namun, Mahasiswa meminta KPK harus berani mengusut tuntas.


“KPK Panggil dan Periksa Plt. Sekda Pekanbaru (Indra Pomi) Usut tuntas”, kata Adib Alwi, Wakil Ketua Syarikat Mahasiswa Nusantara pada 22/11/22. 


Dalam keterangan tertulisnya, Syarikat Mahasiswa Nusantara akan melakukan Konsolidasi dan terus melakukan Demonstrasi serta membuat laporan kepada KPK agar kasus tersebut segera diusut tuntas.

Jurnalis-ZS

Share:

Pemkab Cianjur Unggah Data Korban Gempa: 252 Orang Meninggal, 377 Luka

KABARMASA.COM, CIANJUR -  Pemkab Cianjur meng-update data korban gempa magnitudo 5,6. Pemkab Cianjur mengunggah data korban meninggal saat ini sebanyak 252 orang.

Hal itu disampaikan melalui akun resmi media sosial @diskominfocianjur. Pemkab Cianjur mengunggah infografis soal data korban dan kerusakan setelah diguncang gempa M 5,6 pada Senin (21/11/2022) kemarin.

Informasi yang disampaikan lewat infografis itu menjabarkan korban meninggal dunia gempa Cianjur saat ini sebanyak 252 orang. Kemudian, korban gempa yang masih dalam pencarian sebanyak 31 orang.

Adapun korban luka-luka mencapai 377 orang dan sebanyak 7.060 warga mengungsi.

Dalam infografis itu, sumber data tertulis berasal dari BPBD Cianjur.

"Pendataan saat ini masih terus berlangsung... Mohon doanya untuk Cianjur," demikian keterangan dalam unggahan tersebut, seperti dilihat, Selasa (22/11/2022).

Selain data korban, Pemkab Cianjur menyampaikan 10 lokasi terdampak gempa, yakni Cianjur, Karang Tengah, Warungkondang, Cilaku, Gekbrong, Cugenang, Cibeber, Sukaluyu, Sukaresmi, dan Pacet.

Sementara itu, kerugian material yang terdata BPBD Cianjur, yakni 2.834 rumah rusak, 5 tempat ibadah rusak, 13 fasilitas pendidikan rusak, 10 kantor dan gedung rusak, 5 faskes rusak, satu kios rusak, dua jembatan terdampak, dan dua titik jalan terdampak.

Share:

Mantan Napiter Poso turut andil dalam pencegahan penyebaran faham radikalisme di Kab. Poso

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Supryadi alias Upik adalah merupakan salah satu dari sekian mantan Napiter yang berasal dari Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, lelaki yang akrab di sapa Upik dan memiliki postur tubuh gempal ini pernah terlibat dengan beberapa aksi terorisme yang di wilayah Kab. Poso dan juga Kab. Morowali Utara dibawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah sehingga dirinya menjalani proses hukuman penjara sebanyak dua kali.

Pada tahun 2015 dirinya dinyatakan bebas dari hukuman penjara Lapas Kelas 1A Batu, Pulau Nusakambangan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap dan kembali ke Kab. Poso, pada tahun 2017 dirinya bersama beberapa mantan Napiter lain-nya mengolah usaha peternakan ayam petelur di Desa Tabalu Kec. Poso Pesisir.

Pada saat ini dirinya bersama rekan-rekannya dalam proses pembuatan film berdurasi pendek yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang kurir bagi kelompok MIT (Mujahiddin Indonesia Timur) Poso, dimana film tersebut diperankan oleh Supriyadi dan beberapa mantan Napiter Poso lain-nya, Supriyadi mengatakan bahwa tujuan film tersebut diharapkan dapat menangkal penyebaran pemahaman radikal di wilayah Kab. Poso khususnya bagi anak berumur remaja

Karena dalam alur film tersebut menceritakan dan menggambarkan tentang kerugian yang dialami oleh sebagian besar masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani oleh aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok MIT Poso.

Melalui media ini pula, Supriyadi berpesan kepada instansi terkait untuk membina para Napiter dengan baik dan benar serta memberikan lapangan pekerjaan yang baik pula buat mereka, agar efektif merubah mindset mereka.
Share:

HOLISTIK INSTITUTE : Apresiasi Langkah Konkret Kapolri Sukseskan KTT G20


KABARMASA.COM, JAKARTA - Holistik Institute menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan langkah konkret untuk menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Apa langkah konkret Kapolri yang dimaksud Oleh Holistik Institute?. (22/11/2022). 

Langkah konkritnya ialah "Pak Kapolri terlihat langsung membersamai di lapangan, memastikan keamanan KTT G20 berjalan dengan aman dan tanpa hambatan," ujar M. M. Nur latuconsina Selaku Pimpinan tertinggi di holistik Institute. kepada wartawan, Selasa  (22/11/2022).

Pria yang biasa di sapa Rheno itu Dia menyebut kehadiran Kapolri Jenderal Sigit memberikan dorongan kepada ribuan personelnya agar bekerja maksimal mengamankan KTT G20. Menurutnya, Polri telah berhasil membuktikan kinerjanya dalam pengamanan KTT G20.


"Kami apresiasi langkah kongkrit Kapolri tersebut, karena dengan begitu dorongan untuk suksesi KTT G20 berjalan baik oleh ribuan personelnya," tutur Latuconsina.


"Kami nilai Polri sudah sukses dalam pengamanan KTT G20 di Bali," pungkas Rheno.

Seperti diketahui KTT G20 di Bali berjalan lancar hingga akhir. KTT G20 2022 menghasilkan deklarasi Bali 2022.

"Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di The Apurva, Bali, Rabu (16/11).


Jokowi mengatakan Indonesia terhormat mendapat amanah memegang Presidensi G20. Presidensi G20 Indonesia dimulai dengan harapan untuk berupaya memulihkan ekonomi dunia.

"Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi," ujar dia.

Jokowi mengatakan tantangan-tantangan baru muncul setelah itu. Tantangan itu tak hanya menghambat pemulihan ekonomi, tapi juga mengancam dunia terjerumus ke krisis yang lebih dalam.

Indonesia pun berusaha untuk mencari solusi atas masalah tersebut selama menjadi ketua G20 2022.

RAR

Share:

Kemanusiaan Polri Kerahkan Brimob Hingga Tim Trauma Healing Bantu Penanganan Gempa Cianjur


KABARMASA.COM, JAKARTA -  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan pasukan untuk evakuasi dan penanganan gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Diketahui gempa dengan kekuatan magnitudo 5.6 yang terjadi siang tadi memakan korban jiwa dan merusak beberapa bangunan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, saat ini anggota SAR Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jabar sudah berada di lokasi gempa untuk membantu proses evakuasi.

“Anggota Brimob sudah melaksanakan kegiatan SAR Penanganan longsor pasca Gempa Bumi di daerah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/11/2022).

Lebih lanjut, Dedi menuturkan, Kapolri telah menerbitkan surat telegram melalui Asops Kapolri terkait penanganan gempa di Cianjur. Dalam surat telegram tersebut, Mabes Polri akan mengerahkan bantuan penanganan gempa di Cianjur.

Adapun bantuan yang dikerahkan yakni 5 personel Ditpoludara beserta satu unit helikopter, 94 personel Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, dan 202 personel Korbrimob Polri dengan kualifikasi SAR.

“Selain itu juga dikirim 20 personel Pusdokkes Polri beserta dua ambulans,” katanya.

Selain membantu evakuasi penanganan gempa di Cianjur, Polri juga menerjunkan tim trauma healing guna memberikan bantuan penanganan psikologi ke korban gempa.

“Sebanyak 16 personel trauma healing dari Biro Psikologi juga dikerahkan,” ujarnya.

Diketahui, gempa bumi dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 21 November 2022, pukul 13.21 WIB.
Menurut BMKG, pusat gempa bumi itu berada di koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekira 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 10 km.

Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor dan wilayah di Jawa Barat lainnya itu menurut BMKG tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Sumber: Humas Mabes Polri
Share:

Korban Tewas Gempa Cianjur Bertambah Jadi 62 Orang, 25 Warga Masih Tertimbun

KABARMASA.COM, CIANJUR -  Korban meninggal akibat gempa M 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bertambah menjadi 62 orang.

Informasi tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB pada Senin (21/11/2022), pukul 19.34 WIB.

Warga meninggal tersebar di Desa Rancagoong di Kecamatan Cilau, Desa Limbagansari di Kecamatan Cianjur, dan Kecamatan Cugenang.


Selain itu, 25 orang tercatat masih tertimbun runtuhan bangunan di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. 79 orang lainnya luka-luka.

"Warga mengungsi dilaporkan sebanyak 5.389 orang yang tersebar di beberapa titik," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melalui siaran resmi, Senin malam.

Sementara untuk kerusakan infrastruktur, di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 2.272 rumah rusak, 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 RSUD Cianjur rusak ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit sarana pendidikan rusak, 1 unit sarana ibadah rusak.

Gempa juga menyebabkan longsor yang menutup jalan lintas provinsi di Kabupaten Cianjur.

Selain di Kabupaten Cianjur, kerusakan infrastruktur juga tercatat di Kabupaten Bogor 46 rumah rusak, Kabupaten Sukabumi 443 rumah rusak, dan di Kota Sukabumi 14 rumah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih terus melakukan pendataan terkait jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.

Sementara untuk kebutuhan mendesak di lapangan yaitu 20 unit tenda, alat berat untuk evakuasi, 10 unit penerangan, 100 unit velbed, dan bahan bakar minyak.

Gempa susulan masih dirasakan di lapangan meski dengan kekuatan lebih kecil dari gempa sebelumnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada warga di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya untuk mengungsi apabila dirasa rumahnya masih belum aman dari bahaya gempa bumi.

Warga diimbau untuk tetap waspada akan adanya potensi gempa susulan.

Warga juga diminta untuk mengikuti dan mendapatka informasi dari kanal resmi BNPB, BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah setempat.

Esok hari, Selasa (22/11/2022) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Kepala BMKG, beserta jajaran akan meninjau langsung ke Kabupaten Cianjur.


Share:

Mengulas Tiga Jembatan Mangkrak di Muara Gembong

KABARMASA.COM, JAKARTA  - Jembatan yang seharusnya menjadi sarana akses penghubung yang di gadang menambah roda perekonomian rakyat. Kendari pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggelontorkan miliaran rupiah, tiga jembatan penghubung di kecamatan muara gembong tak kunjung rampung bahkan sudah mangkrak

Jembatan Kuning Muara Gembong

Jembatan yang membentang sungai citarum ini sudah bertahun – tahun mangkrak, pada tahun 2017 pemkab bekasi menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 17 miliar untuk pembangunan jembatan penghubung Desa Pantai Mekar dengan Desa Pantai Bakti tahap pertama yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) saat ini sudah berganti.

Keudian, pada tahun 2019 Pemkab Bekasi kembali melontarkan anggaran sebesra Rp. 43 miliar, proses lelang dan tenderpun sudah di lalui, sayangnya pada saat pelaksanaan pekerjaan dihentikan lantaran ada ijin atau rekomendasi yang belum di terbitkan. Alhasil jembatan itupun mangkrak hingga saat ini.

Jembatan Depan Desa Pantai Mekar

Jembatan yang di gadang – gadang pembangunan jembatan bisa beroperasi secepatnya untuk beraktivitas. Kali ini masyarakat desa pantai mekar muara gebong sepertinya harus bersabar dan menunggu lama lagi.

Niat pembangunan Pemkab Bekasi memang tak telihat main – main bagaimana tidak, Pemkab bekasi membangun dua jembatan sekaligus di desa pantai mekar sayang nya, pembangunan jembatan sekaligus di Desa Pantai Mekar. Sayangnya, Pembangunan jembatan penghubung antar desa itu kembali mangrak.

Titik lokasi pekerjaan tersebut berada di Desa Pantai Mekar. Pelaksana kegiatan CV. Taduan Humora Sejahtra dengan nama kegiatan, Pembangunan Jembatan Kantor Desa Kampung Gaga Desa Pantai Mekar, Nilai Kontrak Rp. 2.233.202.090 dengan masa kontrak berakhir 17 oktober 2022.

Jembatan Sekolah SDN Pantai Mekar 02

Selanjutnya, Proyek jembatan lainnya berbeda. Proyek ini berjudul pembangunan jembatan sekolah SDN 02 Mekar, Kampung Muara kuntul, dengan nilai kontrak Rp. 2.202.563.971 di menangkan oleh Cv Putra Buana Mandiri dengan batas waktu  Pekerjaan 17 oktober 2022.

Pekerjaan inipun mengalami nasib yang sama pelaksanaan kegiatan melewati batas hingga diberikan Adendum Selama 30 hari

Dikeluhkan, Gunta Ganti Tukang Tak KUnjung Rampung

Keluhan itu di lontarkan  Ma Warni (45) yang kediaman nya berdekatan dengan pembangunan jembatan tersebut, ia mengeluhkan aktifitas warga juga anak sekola yang harus memutar lebih jauh lantaran jembatan yang seakan tidak pernah selesai pembangunan nya.

“kaya nya lama bangat, banyak orang doang berapa bulan tau tukang nya ganti yang duluan orang sunda semua, sekarang mah deket dah orang gabus ada orang sukatani ya namanya orang sini dah, disini mah anak – anak sekolah banyak kalau mobil mah dari sono kemai muter,” ucap Ma Warni mengeluh.

Sementara, Kepala Bidang Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi Ambarusno Memaparkan, Pelaksanaan pekerjaan Jembatan itu sudah melewati ambang batas waktu sehingga perlu ada penambahan waktu (Adendum)

Ambar Mengatakan, Selain di perpanjang waktunya selama 30 hari kalender dalam addendum itu juga tertuang perubahan struktur konstruksi pada pondasi jembatan, gelagar dan jalan pendekat, dengan demikian perencanaan konstruksi berbeda degan perencanaan konstruksi awal.

“Ya. Di cantumkan, Antara Lain Meliputi struktur pondasi, Gelagar Jembatan dan jalan pendekat” jawab ambar lewat pesan singkat.

Proyek Miliaran di wilayah bagian utara Kabupaten Bekasi ini di tenggarai gagal perencanaan, Hal itu di sebabkan Pemkab Bekasi Melalui DSDABMBK melakukan perubahan teknis konstruksi, dengan alasan menyesuaikan kondisi saat ini.

Kepala Dinas SDABMBK, Hendri Lincoln di lokasi pembangunan jembatan, kamis (27/10/202) mengatakan penyebab mangkraknya piranti penyebrang itu karena adanya perubahan teknis konstruksi. Juga kata dia, hal itu terjadi setelah di mulainya pekerjaan dan di dapati adanya perbedaan kultur tanah, sehingga konsultan bersama DSDABMBK terpaksa membuat kajian ulang dan merubah teknis pekerjaannya.

“Ini kan saya dapat laporan dari Pak Kabid ya, Bahwa adanya adnendum 30 hari (Sebulan), adanya perubahan dari pondasi bawah yang tadinya menggunakan boorfile menjadi tiang pancang, kenapa bisa berubah karena ada penelitian tanah kembali, Namanya boorllof, “kata Hendri di lokasi.

“Pertama di boorfile itu ada namanya lensa atau kerikil – kerikil nanti kalo kita paksakan menggunakan boorfile di khawatirkan tidak mendukung konstruiksi diatasnya, karena jembatan ini konstruksinya di atasnya, karena jembatan ini konstruksi bukan pengerasan jadi perlu struktur yang kuat”, kata hendri menambahkan.

Hendri juga menyebut, pihaknya tengah membuat rubahan teknis pekerjaan dan membantah pekerjaan tersebut gagal perencanaan.

“Tidak bisa di bilang gagal perencanaan, karena ini sifat nya konstruksi yah. Konstruksi itu tadi saya bilang harus kuat, kalo gagal itu misalkan dia patah atau roboh” Papar hendri.

Apapun alasannya terkait dengan pembangunan jemabatan yang sudah mulai di bangun dari 2017 harus nya sudah rampung, di karenakan 5 tahun adalah waktu yang cukup lama. Dan apa bila pemenang tender tidak dapat menyanggupi harus nya tidak usah menggambil tender tersebut.

 

Share:

Kapolri Perintahkan Tangkap Ismail Bolong

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anak buahnya segera menangkap bekas anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda Ajun Inspektur Satu Ismail Bolong.

Ismail diduga menjadi beking tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur. “Saya sudah perintahkan untuk menangkap Ismail Bolong. Kita tunggu saja,” kata Sigit pada Jumat, 18 November 2022.

Ismail Bolong ramai diperbincangkan publik saat video pengakuannya sebagai pemain tambang ilegal di Kalimantan Timur viral pada awal November lalu. Ismail mengatakan menjual batu bara ilegal itu kepada Tan Paulin. Trader batu bara asal Surabaya itu diduga sering beranjangsana ke beberapa pejabat Polri.

Ismail juga mengaku menyetor uang kepada anggota hingga pejabat Polri seperti Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Dalam sebulan, Ismail dan para pemain tambang ilegal lainnya mengumpulkan sekitar Rp 10 miliar yang disetor satu pintu melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur.

Tak lama kemudian, Ismail membuat video yang mengklarifikasi pernyataannya sendiri. Dia mengaku testimoni awal ihwal setoran kepada Komjen Agus atas perintah Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan di salah satu hotel pada Februari lalu. Namun Hendra, lewat kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat membantah ucapan Ismail itu.

Ihwal keterangan Ismail yang berbeda-beda itu, Kapolri tak ingin hal tersebut menjadi polemik di masyarakat. “Dia pernah memberi testimoni, benar atau tidak, kami tidak tahu. Muncul video lagi yang menyampaikan dia memberikan testimoni karena dalam kondisi tekanan. Benar atau tidak, kami tak tahu. Supaya lebih jelas, makanya lebih baik tangkap saja. Kami perlu memeriksa Ismail Bolong,” ujar mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu.

Sigit mengaku sudah mendengar laporan dari Biro Paminal Divisi Propam ihwal para pemain tambang ilegal yang dibekingi anggota hingga pejabat Polri pada Februari lalu. Sebagai tindak lanjut, Sigit mencopot Kapolda Kalimantan Timur ketika itu, Inspektur Jenderal Herry Rudolf Nahak dan beberapa pejabat lainnya.

“Ketika Paminal menangani laporan ini pada awal tahun, mereka melapor. Saya perintahkan untuk pemeriksaan. Saya minta didalami dan mengambil langkah. Kami sudah copot Kapolda dan para pejabat terkait saat itu,” ucapnya.

Tambang ilegal batu bara marak di Kalimantan Timur. Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur mencatat setidaknya ada sekitar 151 titik tambang ilegal di sana per Januari 2022.

Jatam Kaltim sering melaporkan aktivitas tambang koridor tersebut disertai titik koordinat dan bukti-bukti lain ke Polda, Polres, gubernur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta lembaga lain, namun banyak yang tidak ditindaklanjuti.
Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts