Widya Agustina; Ketua Umum Kohati Komisariat Hukum Universitas Krisnadwipayana Menyampaikan Harapannya Pada Dies Natalis KORPS HMI WATI KE-56

KABARMASA.COM, JAKARTA- Pada momentum Dies Natalis Korps HMI Wati yang ke-56 sejak berdirinya pada tanggal 17 september 1966 pada kongres ke VII di Solo menjadi sebuah catatan bersejarah dalam perkembangan nya hingga saat ini.

Widya Agustina (Ketua Umum KOHATI Komisariat Hukum Universitas Krisnadwipayana) menyampaikan harapannya. 

"Semoga KOHATI tetap mampu meniadi penggerak peradaban kaum perempuan Indonesia dan semoga menjadi wadah yang melahirkan perempuan-perempuan cerdas, berakhlakul karimah, tegas dan berkualitas" tuturnya saat di wawancarai, Sabtu (17/9 2022).

Share:

Read More

4 Fakta Soal Listrik 450 VA Dihapus, Dirut PLN: Kami Belum Paham Itu

KABARMASA.COM, JAKARTA - Setelah kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak, publik kembali dikejutkan dengan rencana pemerintah terkait rencana listrik 450 VA dihapus.

Rencana ini mencuat ke muka publik usai sempat disinggung dan dibahas dalam rapat panitia kerja DPR mengenai asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung pada Senin, 12 September 2022.

4 Fakta Listrik 450 VA

Sebelum kalang-kabut terkait wacana tersebut, berikut adalah 4 fakta mengenai listrik 450 VA dihapus yang perlu Anda ketahui.

1. Tujuan Listrik 450 VA Dihapus

Wacana listrik 450 VA dihapus bermula melalui usulan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Ia menjelaskan bahwa permasalahan listrik saat ini bukanlah soal subsidi atau salah sasaran, tetapi kelebihan suplai atau oversupply listrik yang justru memberatkan keuangan negara.

Oleh karena itu, guna menyelaraskan antara suplai listrik dan permintaan listrik, Said menyarankan untuk adanya penghapusan dan peningkatan golongan listrik. Said mengusulkan pada pemerintah untuk menaikkan daya listrik orang-orang miskin dari 450 VA menjadi 900 VA.

Sementara itu, masyarakat dengan daya listrik 900 VA diusulkan untuk dinaikkan menjadi 1.200 VA. Said menyebut bahwa upaya penghapusan dan penaikan daya listrik ini berpotensi mengurangi kelebihan suplai sehingga beban keuangan negara tidak membludak.

2. Dirut PLN Belum Tahu Soal Penghapusan Listrik 450 VA

Terkait rencana listrik 450 VA dihapus, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan belum tahu-menahu soal rencana spesifik wacana tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemerintah. “Kami belum paham mengenai itu. Dari pemerintah sendiri arahannya tidak ada penghapusan dari 450 VA ke 900 VA,” kata Darmawan kepada Tempo pada Rabu, 14 September 2022.

3. Menteri ESDM Belum Terpikir untuk Hapus Listrik 450 VA

Tak hanya Dirut PLN yang kurang tahu soal listrik 450 VA dihapus, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga belum tahu secara spesifik terkait rencana tersebut.

Bahkan, Arifin tampaknya menyayangkan rencana penghapusan daya listrik 450 VA dan meminta agar usulan tersebut dievaluasi lebih dahulu. “Kita baru saja naik BBM, masa yang itu (listrik 450 VA dihapus) juga, mungkin harus dilakukannya evaluasi betul,” ujarnya.

Arifin juga menyebut bahwa penyederhanaan golongan tarif listrik termasuk permasalahan yang relatif sulit, terlebih lagi usai peristiwa kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pembenahan mekanisme subsidi listrik perlu dilakukan secara bertahap usai kondisi ekonomi dan sosial kembali kondusif.

4. Anggota DPR Minta Penghapusan secara Bertahap

Usulan Arifin untuk melakukan pembenahan secara bertahap selaras dengan pendapat Anggota Komisi VII DPR Mulyanto. Ia menyebut bahwa pemerintah tidak boleh tergesa-gesa menghapuskan tarif listrik 450 VA dan menaikkan ke 900 VA.

“Apalagi, saat ini, masyarakat sedang sulit karena pandemi COVID-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan,” ujarnya pada Rabu, 14 September 2022.

Itulah beberapa fakta terkait listrik 450 VA dihapus. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat diketahui bahwa penghapusan tarif listrik 450 VA belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, terdapat berbagai pertimbangan yang perlu dipikirkan ulang oleh pemerintah.

Share:

Read More

Bjorka Bikin KPK Ketar-ketir, Sang Wakil Ketua Sampai Mohon Doa Supaya Datanya Tak Kena Hack

KABARMASA.COM, JAKARTA - Nama Bjorka masih menjadi misteri sekaligus fenomena yang besar di Indonesia. Peretas yang belum terendus identitasnya itu terbukti jadi momok menyeramkan bagi para pemangku kuasa di tanah air.

Seperti diketahui, hacker yang belakangan tersohor itu telah mempermalukan banyak pejabat tinggi negeri dengan kebocoran data pribadi mereka.

Sebut saja Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menkominfo, Johnny G Plate, hingga Menko Polhukam Mahfud MD.

Belum lagi data-data masyarakat umum yang diretas dari sistem informasi lembaga-lembaga besar seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahkan sekaliber Badan Intelijen Negara (BIN).

Nama Bjorka kian melejit sebab dielu-elukan bak juru selamat atau pahlawan oleh banyak rakyat Indonesia.

Hal ini berkelindan dengan banyaknya kejadian yang menurunkan tingkat kepercayaan publik secara anjlok. terhadap pembuat kebijakan dan penegak hukum di Indonesia.

Kemunculan Bjorka seolah menjadi mata air bagi dahaga masyarakat yang menanti tegaknya keadilan.

Setelah mendapat banyak dukungan, Bjorka seolah bergerak jadi kepanjangan tangan rakyat dan ‘menyerang’ pemerintah, hingga kepolisian dan istana merespons dengan garang.

Nama Bjorka kian melejit sebab dielu-elukan bak juru selamat atau pahlawan oleh banyak rakyat Indonesia.

Hal ini berkelindan dengan banyaknya kejadian yang menurunkan tingkat kepercayaan publik secara anjlok. terhadap pembuat kebijakan dan penegak hukum di Indonesia.

Kemunculan Bjorka seolah menjadi mata air bagi dahaga masyarakat yang menanti tegaknya keadilan.

Setelah mendapat banyak dukungan, Bjorka seolah bergerak jadi kepanjangan tangan rakyat dan ‘menyerang’ pemerintah, hingga kepolisian dan istana merespons dengan garang.

Atas titah langsung Presiden RI, Mahfud MD bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk tim khusus untuk menangani kasus Bjorka.

Diakui atau tidak, nyatanya Bjorka menjelma menjadi ancaman nyata yang membuat banyak tokoh publik dan lembaga ketakutan.

Bahkan, ketika dimintai komentar terkait Bjorka, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sampai minta doa kepada rakyat, agar data-data lembaga anti rasuah tidak dijadikan target berikutnya.

"Mudah-mudahan seandainya disasar (pun oleh Bjorka), mudah-mudahan KPK mampu menangkalnya, mohon doanya" kata Ghufron, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News, Jumat, 16 September 2022.

Ghufron menambahkan, hingga kini data KPK masih terpantau aman alias belum teridentifikasi adanya indikasi kebocoran atau peretasan.

"KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang informasi dan datanya dibobol Bjorka. Sejauh ini (belum)," ucapnya lagi.

Sebelumnya telah ramai diberitakan bahwa Tim khusus (timsus) pengusutan Bjorka telah mengamankan seorang tersangka, yaitu pemuda asal Madiun berinisial MAH (21).

Adapun timsus tersebut terdiri atas beberapa lembaga di antaranya Kepolisian, BIN, BSSN, kemudian Polhukam, dan Kominfo.

"Timsus telah melakukan beberapa upaya dan berhasil mengamankan tersangka inisial MAH," ucap Jubir Divhumas Polri, Kombes Pol Ade Yaya Suryana. 

 

 

Share:

Read More

Humanisme Legalistik, Antara Ide dan Aktualisasi Konsep Penghargaan Terhadap Kemanusiaan Dalam Sejarah Perang dan Konflik

KABARMASA.COM, JAKARTA - Brigjen Polisi Dr Andry Wibowo Sik MH Msi, Saya Belajar Pertama Kali Tentang Kemanusiaan Ketika Saya Dikenalkan Oleh Guru Guru Sekolah Dasar Saya Tentang Pancasila , Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Di Rumuskan Oleh Para Pendiri NKRI Bung Karno Dkk , Yang Kemudian Di Tetapkan Dalam Pembukaan Konstitusi NKRI.

Persoalan kemanusiaan dalam dasar negara tersebut berbunyi “ Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab “ yang dalam implementasi sebagai warga negara wajib menghargai manusia lain apapun latar belakang suku, agama , ras dan golongan dimana setiap warga negara wajib menghargai kemanusiaan orang lain sesuai hukum dan undang undang.

Pelajaran kedua tentunya saya dapatkan di akademi kepolisian yang memberikan saya pelajaran dan dokrin kepolisian untuk menghargai kemanusiaaan dan menolong mereka yang lemah .

Konsep dasar kemanusiaan itu pun kemudian saya dapatkan dalam nilai nilai yang saya pelajari dari agama dan budaya jawa maupun budaya yang ada dalam kehidupan natural bangsa Indonesia yang memuat dengan tata laku budaya dan tata laku agama yang saling melengkapi sebagai pedoman kehidupan.

Dalam perjalanan kemudian , saya mendapatkan kesempatan bertugas di daerah yang mengalami konflik dan perang di dalam dan luar negeri yang meninggalkan jejak tentang kematian; kehancuran suatu kota ; kehilangan harta benda dan hak untuk hidup dalam aman dan damai maupun hilangnya generasi keluarga .

Selain daerah perang dan konflik , perjalanan tugas wilayah multikultural dan kosmopolitan yang tidak terlepas dari perkelahian antar kelompok atas dasar identitas agama dan ethis termasuk peristiwa kejahatan atau bencana alam dan bencana mekanis yang beririsan dengan persoalan persoalan kemanusiaan seperti pembunuhan , perkosaan , penjualan organ manusia, bencana alam yang merengut nyawa manusia dan harta benda .

Hal ini juga memberikan gambaran spektrum persoalan kemanusiaan lain yang sejatinya terjadi di dalam dalam lingkungan sosial kita yang menjadi objek kesibukan aparat pemerintah , aparat hukum , aparat keamanan maupun komunitas masyarakat.

Peristiwa peristiwa itu tentunya sangat relevan dengan persoalan kemanusiaan yang kita diskusikan dan bahkan telah didiskusikan oleh banyak orang sejak ratusan tahun yang lalu , untuk memahami kemanusiaan dan masalah masalah kemanusiaan yang menjadi ancaman ancaman bagi kehidupan manusia dan peradaban .

Namun Jika kita kaitkan dengan thema pada hari ini , tentunya pengalaman saya bertugas sebagai bagian dari gugus tugas kepolisian international dibawah payung PBB di Bosnia Herzegovina ( Former Yugoslavia ) Tahun 1998-1999; Bagian dari Tri Partiet Monitoring Team Perjanjian Gencatan Senjata Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dibawah Fasilitasi Hendry Dunand Centre Finlandia Tahun 2002-2003 Serta Penanganan Gerakan Terorisme Di Poso Sulteng 2011-2012 memberikan saya gambaran makna kemanusiaan yang berbeda dan tidak linear dengan doktrin dan pengetahuan awal saya tentang makna dan praktek kemanusiaan itu sendiri.

Termasuk pada tulisan ini , mengharuskan saya berfikir mendalam untuk memastikan bahwa pandangan saya tentang kemanusiaan dalam konteks perang dan konflik relatif bisa memberikan gambaran tentang realita yang kompleks atau multi intepretatif tentang konsep kemanusiaan dan memberikan suatu konklusi dan rekomendasi yang rasional dan progresif.

Dalam ruang perang dan konflik misalnya Membunuh atau melakukan tindakan anti kemanusiaan terhadap lawan lawannya adalah suatu prestasi dan kehormatan dengan segala narasi pembenaran yang para pelakunya kemudian dalam sejarah para aktor yang melakukan kekerasan eksesive dan struktural tidak sedikit dinyatakan sebagai pahlawan yang dianugerahi medali kehormatan dan akan dikenanang dalam sejarah sebagai pejuang khususnya bagi pihak yang memenangkan peperangan.

Sebaliknya disisi lain bagi pihak yang kalah , urusan kematian dari suatu perang menyebabkan seseorang atau negara mengalami penderitaan yang kemudian dinyatakan sebagai musuh kemanusiaan dengan label penjahat perang yang harus menerima sangsi hukuman dan sangsi sosial yang dikucilkan dari komunitas pergaulan dan tidak sedikit dinyatakan dalam sejarah sebagai penjahat kemanusiaan.

Apa yang menjadi pengalaman yang tergambar dari peristiwa di Bosnia , Aceh dan Poso tersebut kemudian pada realitanya merupakan pengulangan dari perjalanan dan sejarah konflik yang ada dalam perjalanan peradaban dunia.

Peristiwa Kolonialisme , World War I dan World War II termasuk dalam perang melawan terorisme dan konflik konflik berbasis identitas kelompok di dunia tentunya menjadi dokumen realita sejarah kita bagaimana kemanusiaan itu di konsepkan dan dinteprestasikan secara berbeda dari banyak pihak yang berada pada ruang konflik yang bersifat multi inteprestasi dan multi practices.

Didalam pergulatan konseptual untuk memahami pengalaman tersebut diatas sekaligus menjawab persoalan thema diskusi pada hari ini , akhirnya saya mendapatkan jawaban yang mendekati apa yang dipikirkan oleh saya tentang kemanusiaan dalam relasinya dengan perang dan konflik , sebagai jawaban dari pertanyaan standar dari suatu proses mendalam , Why ?

Dalam buku yang ditulis oleh yuah noval harari tentang homo sapiens saudara yuvah noah harari menyatakan bahwa “ semua humanis adalah penyembah kemanusiaan namun mereka tidak sepekat mengenai definisinya “. Para penyembah humanisme terpecah menjadi 3 ( tiga ) sekte sbb :

1. Sekte Humanisme Liberal : Kemanusiaan bersifat indiviualistik dan bersemayam di dalam setiap individu manusia. Dengan Perintah tertinggi adalah melindungi inti dan kebebasan setiap individu

2. Sekte humanisme sosialis : Kemanusiaan bersifat kolektif dan bersemayam di dalam spesies manusia secara keseluruhan.Dengan perintah tertinggi adalah melindungi kesetaraan spesies homo sapiens.

3. Sekte humanisme evolusioner : kemanusiaan adalah spesies yang bisa bermutasi dimana manusia bisa terdegredasi menjadi sub manusia ataupun berevolusi menjadi adi manusia. Dengan perintah tertinggi adalah melindungi umat manusia dari degenarasi menjadi sub manusia dan mendorong evolusi menjadi adimanusia.

Dalam penjelasannya lebih lanjut sekte humanisme liberal dan sekte humanisme sosialis dibangun di atas landasan landasan mononteistik , dimana kita mengenal gagasan bahwa semua manusia adalah setara termasuk semua jiwa setara dihadapan Tuhan.

Bagaimana kemudian dengan penganut sekte humanisme evolusioner yang sangat dipahami dan dioperasionalkan oleh para pengagum NAZI . Para penganut humanisme evolusioner percaya bahwa umat manusia bukanlah sesuatu yang universal dan kekal , melainkan spesies yang dapat berubah , baik berevolusi ataupun berdegenerasi . Manusia bisa berevolusi menjadi adimanusia atau berdegenerasi menjadi sub manusia .

Pada prakteknya Kemudian Konsep Humanisme Evolusioner ini juga merangsang terjadinya peperangan atas nama superioritas ras arya atas ras ras lainnya yang dianggap lebih rendah dari ras arya sebagai salah satu ras manusia yang berpotensi menjadi adi manusia.

Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan inteprestasi dari sekte sekte humanisme tersebut juga menghasilkan perang dan peristiwa kemanusiaan , dimana Hitler dan Nazinya meyakini bahwa konsep humanisme evolisioener adalah konsep kemanusiaan yang paling tepat dibandingkan dengan konsep humanisme liberal dan sosial.

Pada perjalanannya pasca perang dunia ke II yang diwarnai dengan peristiwa kemanusiaan di eropa dan dijatuhkannya Bom atom di hiroshima dan nagazaki , dunia yang telah dalam waktu lama mengalami banyak peristiwa akibat kolonialisme dan perang antar bangsa bersepakat untuk menghentikan perang dan membangun dunia baru dengan sistem hukum internasional termasuk hukum humaniter yang tujuannya membangun dunia baru yang menegakkan hukum hukum kemanusiaan yang bersifat liberal dan sosial yang diatur dalam rumusan rumusan hukum internasional yang menurut saya merupakan kelahiran sekte baru dari humanisme yaitu humanisme legalistic yaitu yang mengatur tentang tata laku kemanusiaan dalam keadaan damai maupun perang dalam suatu norma international .

Namun demikian kelahiran sekte baru humanisme legalistik atau lahirnya rezim hukum internasional dan keberadaan suprastruktur dan infrastruktur hukumnya tidak juga mampu mencegah perang dan konflik serta bencana kemanusiaan lain , sebagaimana terjadi di afganistan , iraq dan syria dimana Amerika Serikat dan Sekutunya terlibat di dalammya atau pada konteks lain perang Rusia dan Ukraina di Eropa yang sejati nya menjadi pusat perspektif hukum hak azasi kemanusiaan tumbuh dan berkembang atau di kawasan asia dan africa yang realitanya melahirkan perdebatan tentang benar dan salah dari perspektif kemanusiaan.

Demikian pula persoalan kemanusiaan dan peradaban di banyak bangsa dan negara menghadapi persoalan dalam negeri dengan adanya perang dan konflik akibat gerakan separatisme, terorisme dan konflik komunal atar kelompok yang kalau kita dalami jargon jargon mereka tidak terlepas dari konsep humanisme liberal tentang hak

individu ; humanisme sosial tentang hak kelompok dan humanisme evolusioner tentang konsep adi manusia, sebagai verifikasi bahwa konsep dan aktualisasi kemanusiaan dipahami dan dipraktekan dalam banyak wajah yang melahirkan perdebatan yang tidak pernah usai.

Sebagai penutup , konsep kemanusiaan sejatinya merupakan konsep yang multi inteprestasi dan di praktekkan dalam banyak ragam. Meskipun kemanusiaan sebagai konsep kodrati yang bersifat natural yang melekat pada setiap individu manusia namun evolusi peradaban manusia melahirkan konsep konsep turunan tentang makna dan hakekat kemanusiaan sebagai konsekuensi dari relasi antar manusia yang dipengaruhi oleh faktot yang kompleks yang melahirkan konsep dan aktualisasi kemanusiaan yang konfliktual.

Konsep humanisme legalistik yang ada dalam sistem hukum internasional adalah konsep yang disusun dan dibuat untuk menjembatani konfliktual diantara 3 ( tiga ) sekte konsep humanisme yang ada dalam perjalanan peradaban manusia .

Meskipun pada realitasnya konsep humanisme legalistik belum sepenuhnya mampu mencegah perang dan konfilk , setikdaknya konsep humanisme legalistik menjadi satu satunya norma yang menjaga banyak negara , bangsa , komunitas dan individu dari persoalan persoalan kemanusiaan yang lebih luas .

Yogyakarta , September 2022 

Share:

Read More

Garda Amanah Poso jadi wadah pencegahan radikalisme dan terorisme

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH -Garda Amanah poso dijadikan sebagai wadah dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme yang ada di Kab.Poso.

Garda Amanah Poso merupakan salah satu unit dibawah naungan dan pengembangan dari Yayasan Wakaf Amanatul Ummah Kabupaten Poso. Yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam hal kegiatan sosial kemanusiaan bersinergi dengan SAR Amanatul Ummah Poso.

Sejak berdirinya Garda Amanah, berbagai program telah dilakukan. Termasuk kegiatan sosial, memberikan bantuan tenaga baik ditempat bencana maupun dalam pembangunan Masjid dan aksi sosial lainnya seperti kebersihan lingkungan dll.

Bahkan tegas Ketua Garda Amanah Poso Sdr. Agus Nur Muhammad alias Agus Janggot, "Dengan adanya organisasi ini, menjadi satu wadah berkumpulnya anak muda Poso dan mantan napi kasus terorisme di Poso dalam menangkal kegiatan-kegiatan yang mengarah ke paham-paham radikalisme dan terorisme".

Garda Amanah Poso juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian baik itu di Polsek maupun Polres Poso, setiap akan melakukan kegiatan, seperti Camping atau Touring. Menggelar kegiatan olahraga serta memberikan bantuan tenaga untuk pembangunan masjid.

Share:

Read More

Geger Ditangkap, Hacker Bjorka Tiba-tiba Muncul Ejek Pemerintah Salah Tangkap hingga Beri Bocoran Ini

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kabar penangkapan sosok diduga Hacker Bjorka sempat jadi perbincangan hangat.

Disebutkan bahwa sosok tersebut ditangkap di Madiun, Jawa Timur pada Rabu (14/9/2022) malam dan masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Menanggapi pemberitaan itu, hacker Bjorka muncul dan menepis bahwa yang ditangkap oleh polisi di Madiun adalah dirinya.

Bjorka memberikan pesan kepada pemerintah melalui forum Breached.co dalam thread berjudul “The Indonesian Government is Looking For Me?” (Apakah Pemerintah Indonesia Sedang Mencari Saya?).

Thread yang diunggah pada Kamis pagi (15/9/2022) itu dibuat Bjorka untuk membantah klaim pemerintah yang menyebut telah mengidentifikasi siapa dirinya.

“LOL (Laugh Out Loud/tertawa terbahak-bahak), Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misinformasi dari Dark Tracer (@darktracer_int), yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia,” tulis Bjorka dalam thread tersebut seperti dilansir dari redaksi.

Disebutkan bahwa sosok tersebut ditangkap di Madiun, Jawa Timur pada Rabu (14/9/2022) malam dan masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Menanggapi pemberitaan itu, hacker Bjorka muncul dan menepis bahwa yang ditangkap oleh polisi di Madiun adalah dirinya.

Bjorka memberikan pesan kepada pemerintah melalui forum Breached.co dalam thread berjudul “The Indonesian Government is Looking For Me?” (Apakah Pemerintah Indonesia Sedang Mencari Saya?).

Thread yang diunggah pada Kamis pagi (15/9/2022) itu dibuat Bjorka untuk membantah klaim pemerintah yang menyebut telah mengidentifikasi siapa dirinya.

“LOL (Laugh Out Loud/tertawa terbahak-bahak), Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misinformasi dari Dark Tracer (@darktracer_int), yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia,” tulis Bjorka dalam thread tersebut seperti dilansir dari Kompas.com.

Tak sampai disitu, Bjorka juga menepis kabar yang menyebut bocah yang tertangkap adalah dirinya.

"Anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer, ini adalah kesalahan Anda karena memberi informasi yang salah," lanjut Bjorka.

Hacker Bjorka juga mengklaim bahwa Menteri Komunikasi dan Informatik, Johnny Plate, yang sempat ia bocorkan identitasnya akan segera diberhentikan dari jabatannya.

Bjorka menyebut informasi yang didapatnya berasal dari sumber internal istana.

“Saya mendapatkan informasi dari dari salah seorang teman yang bekerja di kepresidenen bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate akan segera diganti,” tulis Bjorka.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan identitas hacker Bjorka sudah dikantongi pemerintah.

Pihaknya bahkan sudah tahu lokasi dan tingkat kemampuan pemilik akun Twitter @Bjorkanism_ atau Bjorka tersebut.

"Kita terus menyelidiki. Karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua," kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Rabu (14/9/2022).

Mahfud menambahkan tindakan Bjorka bisa jadi memiliki motif yang beragam, mulai dari politik, ekonomi, jual-beli, dan sebagainya.

"Motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan," kata Mahfud.

Bjorka juga sebenarnya dianggap tak memiliki keahlian membobol data yang mumpuni.

Tim gabungan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri menggunakan alat khusus untuk melacak keberadaan hacker Bjorka.

“Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” kata Mahfud.

Share:

Read More

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Pecat hingga Mutasi Pegawai

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ. Melalui surat edaran itu, Tito mengizinkan pelaksana tugas (Plt), penjabat (Pj), maupun penjabat sementara (pjs) kepala daerah memberhentikan hingga memutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri.

SE yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan membenarkan surat edaran tersebut.

"Ya, benar," kata Benny saat dimintai konfirmasi, Jumat (16/9/2022).

Izin itu tertuang dalam poin nomor 4 surat edaran. Dalam poin itu, dijelaskan bahwa Mendagri memberikan persetujuan tertulis kepada plt, pj, dan pjs gubernur atau bupati atau wali kota untuk memberhentikan, memberikan sanksi, hingga memutasi pegawai.

Berikut ini bunyi poin 4 SE tersebut:

4. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melakukan:

a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Persetujuan mutasi antardaerah dan atau antar-instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud.

Kendati begitu, plt, pj dan pjs harus melaporkan hal tersebut ke Mendagri paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Benny menjelaskan SE ini diterbitkan dalam rangka efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Kalau minta izin lagi, itu kan akan memakan waktu yang lama," jelasnya.

Kendati begitu, khusus untuk pelantikan pejabat tinggi pratama dan madya tetap perlu mengantongi izin tertulis Mendagri.

"Kalau yang berkaitan dengan pejabat di internal mereka, apakah itu pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, itu mereka tetap harus minta izin tertulis. Pj-pj harus minta izin tertulis kepada menteri. Kalau nggak dapat izin tertulis, nggak bisa," ujarnya.

Share:

Read More

Evaluasi Pengamanan Demo di Patung Kuda, Polisi Ganti Ukuran Beton Pembatas

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyampaikan pihaknya telah meningkatkan pengamanan dalam menjaga demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Salah satunya dengan mendatangkan sarana dan prasarana baru seperti beton pembatas jalan yang lebih besar.

"Ini termasuk salah satu upaya strategi yang kita siapkan untuk meminimalisir potensi-potensi kerusakan fasilitas umum yang terjadi," kata Komarudin kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

Hal ini dilakukan setelah kepolisian mengevaluasi penjagaan kegiatan demonstrasi beberapa hari terakhir, di mana banyak fasilitas umum yang rusak. Karena itu, pihak kepolisian mendatangkan beberapa sarana prasarana baru untuk mengamankan aksi.

"Oleh karenanya, kami terus mengevaluasi dan ada beberapa sarana prasarana baru yang didatangkan, hari ini kita uji cobakan," ujar Komarudin.

Komarudin mengimbau massa aksi agar tidak melakukan perusakan fasilitas umum. Sebab, banyak masyarakat yang akan dirugikan.

"Ini juga imbauan kami kepada siapa saja yang akan melaksanakan unjuk rasa, sampaikan unjuk rasa dengan santun kemudian tertib, tidak melakukan perusakan sarana prasarana umum yang memang diperuntukkan untuk masyarakat banyak," sebut Komarudin.

Komarudin berharap dengan peningkatan sarana-prasarana ini aksi demonstrasi dapat berlangsung lebih tertib. "Itulah beberapa sarana itu yang kami nilai mudah-mudahan mampu mereduksi ataupun mampu meminimalisir dampak peningkatan eskalasi atau mungkin bisa ikut memberikan imbauan," pungkasnya.

Share:

Read More

Berantas Kejahatan Siber, Polri Rancang Direktorat Siber di Setiap Polda

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polri sedang melakukan pengembangan struktur untuk menghadapi dan memberantas kejahatan siber yang kian marak. Kini, Polri sedang merancang adanya Direktorat Tindak Pidana Siber di setiap polda seluruh Indonesia.

"Polri sedang mengembangkan struktur untuk mengimbangi ini (kejahatan siber), mengusulkan ada direktorat tindak pidana siber, reserse siber di polda," kata Penyidik Madya Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Alfis Suhaili di YouTube MUI TV, Kamis (15/9/2022).

Alfis mengatakan hal ini diusulkan lantaran struktur Siber di Polda memiliki struktur yang kecil sehingga polda kerap kesulitan dalam menghadapi kejahatan siber yang merambat di setiap wilayah Indonesia.

"Sementara sekarang subdirektorat kecil di bawah tindak pidana khusus. Dan itu tidak bisa menangani kejahatan-kejahatan yang sekarang tidak bisa dibedakan lagi," ucapnya

"Bahwa Polda Indonesia (di bagian) timur itu dia akan menghadapi kasus kecil, tidak bisa. Akan menghadapi tindak pidana siber dengan kualitas yang sama. Jadi tidak bisa lagi dibedakan," tambahnya.

Selanjutnya, Alfis menyebut sebuah struktur di setiap polda akan disesuaikan oleh kondisi geografis hingga sumber daya. Menurutnya, di wilayah manapun tentu mengalami ancaman kejahatan siber yang sama bentuknya.

"Kalau dulu membedakan sebuah struktur itu berdasarkan tipe Polda secara keseluruhan, indeks beban kerjanya, kondisi geografis, kondisi sumber daya semua dihitung. Tetapi beda dengan tindak pidana siber ini," ujarnya.

"Saya merasakan, pernah menjadi Direktur Kriminal Khusus di Polda Maluku Utara dengan sarana terbatas kita harus menghadapi ancaman yang sama," imbuhnya.

Share:

Read More

Poros Muda Indononesia Bagikan Ratusan Sembako Jumat Barokah Indahnya Berbagi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ditengah situasi kenaikan bbm subsidi yang begitu melonjak tinggi hingga 10 ribu, poros muda indonesia bersama polri membagikan sembako kepada masyarakat, yang bertujuan untuk merajut empati terkait dengan situasi yang Membuat masyarakat menjadi terbebani di tengah naiknya bahan2 pangan (16 Sept 2022)

Poros muda indonesia memberikan ratusan sembako kepada masyarakat yang terdampak, di depan sekretariat poros muda indonesia di daerah jakarta timur, ketum poros muda indonesia juga berterimakasih kepada mabes polri yang telah memberikan sembako tutur frans freddy.

Bbm yang naik mencekik rakyat sesungguh nya bukanlah kemauan pemerintah, dikarenakan pembengkakan anggaran subsidi bbm yang membuat naiknya bbm begitu tinggi, oleh karena itu kami poros muda indonesia memeberikan solusi kepada masyarakat untuk, setidaknya memberikan keringanan terkait dengan naiknya hargga bbm.

Kami membagikan kepada supir ojek online, pedagang asongan, pedagang umkm, rakyat yang sangat membutuhkan, besar harapan kami untuk bisa terus memberikan kontri busi nyata kepada masyarakat indonesia, karena baru saja indonesia pulih dari wabah pandemi, kita di terjang dengan naik nya bbm.

kami poros muda indonesia akan menjadi garda terdepan penyambung lidah rakyat, karena kami bertujuan yang mulia yaitu, menyuarakan suara rakyat kecil yang mungkin sering kali tidak terdengar oleh pemerintah.

Dihari jumat kami berbagi sembako dengan tujuan, meringankan beban masyarakat di tengah gempuran naik tingginya kebutuhan bahan pokok tutur frans freddy.

Share:

Read More

Poros Muda Indononesia Bagikan Ratusan Sembako Bantuan Polri Kepada Masyarakat

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ditengah situasi kenaikan bbm subsidi yang begitu melonjak tinggi hingga 10 ribu, poros muda indonesia bersama polri membagikan sembako kepada masyarakat, yang bertujuan untuk merajut empati terkait dengan situasi yang membuat masyarakat menjadi terbebani di tengah naiknya bahan2 pangan.

Poros muda indonesia memberikan ratusan sembako kepada masyarakat yang terdampak, di depan sekretariat poros muda indonesia di daerah jakarta timur, ketum poros muda indonesia juga berterimakasih kepada mabes polri yang telah memberikan sembako tutur frans freddy.

Bbm yang naik mencekik rakyat sesungguh nya bukanlah kemauan pemerintah, dikarenakan pembengkakan anggaran subsidi bbm yang membuat naiknya bbm begitu tinggi, oleh karena itu kami poros muda indonesia memeberikan solusi kepada masyarakat untuk, setidaknya memberikan keringanan terkait dengan naiknya hargga bbm.

Kami membagikan kepada supir ojek online, pedagang asongan, pedagang umkm, rakyat yang sangat membutuhkan, besar harapan kami untuk bisa terus memberikan kontri busi nyata kepada masyarakat indonesia, karena baru saja indonesia pulih dari wabah pandemi, kita di terjang dengan naik nya bbm.

kami poros muda indonesia akan menjadi garda terdepan penyambung lidah rakyat, karena kami bertujuan yang mulia yaitu, menyuarakan suara rakyat kecil yang mungkin sering kali tidak terdengar oleh pemerintah.

Tidak lupa kami berterimakasih kepada para pihak yang telah membantu kegiatan kami terutama polri semoga semakin presisi.

Share:

Read More

Babak Baru Pj Gubernur Pengganti Anies Kini di Kemendagri

KABARMASA.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta telah mengirimkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini penentuan Pj Gubernur DKI masuk ke babak baru.

Sebagai informasi, masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022. DPRD DKI pun telah menggelar rapat untuk membahas calon Pj Gubernur DKI pada Selasa (13/9/2022).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan nama-nama yang telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) adalah Kasetpres Heru Budi, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar. Ketiga nama itu akan disampaikan kepada Kemendagri.

"Jadi nama tersaring untuk diserahkan kepada Kemendagri adalah, ini nggak ada urutan ya, nggak ada nomor. Pertama Heru Budi, kedua Marullah, ketiga Bahtiar," kata Prasetyo.

Prasetyo lalu mempertanyakan apakah usulan tiga nama itu bisa disetujui. Pimpinan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta pun langsung menyetujui tanpa adanya dinamika.

"Apakah ini disetujui?" tanya Prasetyo.

"Setuju," jawab pimpinan Fraksi.

Nama Usulan DPRD DKI Diserahkan ke Kemendagri

Terbaru, Prasetyo Edi mendatangi kantor Kemendagri pada Rabu (14/9). 

Prasetyo datang untuk menyerahkan nama-nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan yang telah diputuskan DPRD.

Pantauan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Prasetyo tiba sekitar pukul 11.40 WIB. Dia tampak didampingi Sekretaris DPRD DKI Jakarta Firmasyah

Prasetyo langsung masuk ke kantor Kemendagri.

Dokumen usulan Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan akan diserahkan ke Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

"Saya menyerahkan berkas yang kemarin sudah saya bahas tiga nama itu hari ini sudah diterima, ini tanda terimanya. Saya jelaskan, saya serahkan untuk ditindaklanjuti," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan berkas itu diterima langsung oleh Sekjen Kemendagri. Selanjutnya, tiga nama itu akan diteruskan kepada Mendagri Tito Karnavian.

"Pak Sekjen menyerahkan kepada Pak Mendagri Mendagri karena (saat ini) Mendagri sedang ada rapat keluar ya, tinggal urusan Pak Mendagri ke Pak Presiden," ujarnya.

Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap ketiga nama kandidat Pj Gubernur usulan DPRD DKI tersebut. Setelah itu, nama-nama calon Pj Gubernur DKI usulan DPRD akan dibahas dalam sidang TPA bersama nama usulan Kemendagri. Sidang TPA akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama lembaga terkait.

"Kita tampung karena mekanismenya nanti ini akan semuanya diverifikasi dahulu persyaratan formilnya, administrasinya, lalu nanti akan dibawakan Bapak Mendagri diusulkan ke Presiden," jelasnya.

"Di mekanisme yang ada nanti, Bapak Presiden memimpin langsung pembahasan bersama lembaga atau kementerian terkait untuk diputuskan karena kewenangannya ada di Presiden," tambahnya.

Lalu, apakah Kemendagri akan mengusulkan nama-nama yang sama?

"Bisa saja sama, bisa saja beda. Belum bisa saya katakan, masih berproses," ujarnya.

Share:

Read More

Kapolda Banten Gelar Istigosah Kubro bersama 2500 Kiyai

KABARMASA.COM, BANTEN – Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto menggelar Istigosah Kubro, sekaligus sebagai wahana bersilaturahmi bersama 2500 Kiyai Banten beserta Santri, dan juga untuk mendoakan negeri Indonesia umumnya, khususnya Prov. Banten. Acara dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Al Kanza Cibadak Kabupaten Lebak pada Rabu (14/9/2022) sekitar pukul 10.00 Wib.

Kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara dipimpin oleh ulama kharismatik Abuya Muhtadi, serta dihadiri oleh Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya, pemimpin Pondok Pesantren Modern Al Kanza Kyai Ade Bujhaerimi, Ketua MUI Lebak KH Pupu Mahfudin, para Pejabat Utama Polda Banten, Tokoh Masyarakat Kabupaten Lebak H. Mulyadi Jayabaya, para Ulama serta Santri Pondok Pesantren Al Kanza.

Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto mengatakan, sengaja menggelar Istighosah dan doa bersama ulama serta santri untuk keselamatan bangsa dan negara.

“Kegiatan Istigosah dan doa bersama ini sebagai momentum yang sangat istimewa, bukan hanya bagi anggota Polri tetapi juga bagi seluruh masyarakat Banten,” kata Rudy.

Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa dalam menyikapi berbagai permasalahan bangsa Indonesia, maka Istigosah dan doa bersama merupakan wahana yang sangat mulia untuk memperkuat silaturahmi dan memohon pertolongan kepada Allah SWT.

“Istigosah dan doa bersama ini juga sebagai wahana yang sangat mulia untuk memperkuat silaturahmi dan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa diberi kekuatan dan bimbingan, untuk dapat hidup berdampingan dengan penuh kedamaian dan penuh rasa aman menuju Indonesia yang satu, berdaulat adil dan makmur,” tutur Rudy.

Sementara itu, Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Sofwan Hermanto menyebutkan Istigosah dan doa bersama ini dalam rangka hari jadi Pondok Pesantren Al Kanza yang ke-2 sekaligus menjalin silaturahmi kepada para Ulama, Kiyai dan Santri.

“Atas nama pimpinan Kapolda Banten, saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Ulama, Kyai dan Santri serta seluruh masyarakat Lebak yang meluangkan waktu nya sudah datang beristigosah dan doa bersama untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT agar semua umat, bangsa dan negara ini selalu dalam lindungan Allah SWT,” tutup Sofwan. (Putra)

Share:

Read More

Sempat Memanas, Pendemo BBM Naik di Patung Kuda Jakpus Bubarkan Diri Dengan Tertib

KABARMASA.COM, JAKARTA - Massa demo tolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus), akhirnya membubarkan diri. Sebelum bubar, suasana demo sempat memanas karena massa menjebol kawat berduri hingga meletuskan petasan.

Pantauan  di lokasi, Selasa (13/9/2022), massa yang terdiri atas mahasiswa dan buruh itu membubarkan diri pada pukul 20.00 WIB. Massa membubarkan diri ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan sembari menyalakan flare dan bernyanyi lagu 'Buruh Tani'.

Terlihat para petugas kepolisian memadamkan beberapa titik api yang dibuat massa sebelum membubarkan diri. Massa diketahui membakar barrier cone hingga ban.

Sementara itu, situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi hingga kini masih tersendat imbas pembubaran massa. Penumpukan kendaraan terjadi di Bundaran Thamrin.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas. Pada pukul 19.50 WIB, massa berhasil menjebol kawat berduri yang sebelumnya dipasang pihak kepolisian.

Massa juga terlihat melempar botol plastik hingga pecahan kaca ke arah polisi. Mahasiswa juga terus meminta agar barikade dibuka.

"Saya berharap kegiatan ditutup dengan kegiatan yang baik. Jangan ditutup dengan kegiatan yang merusak citra," kata seorang polisi mencoba menenangkan massa melalui pengeras suara.

Share:

Read More

Ketua Jaringan Nasional Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi JARNAS

KABARMASA.COM, JAKARTA -  Mako Waemese menilai bahwa dalam menugaskan banyak penjabat (Pj) Kepala daerah, Pemerintahan harus dapat memberi pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas.

Salah satu poinnya yakni akuntabilitas proses evaluasi kinerja. akuntabilitas ini krusial untuk memastikan bahwa penugasan Pj. kepala daerah, perpanjangan maupun penyelesaian masa jabatannya. tidak bernuansa politis. 

Sebagai informasih, peraturan perundangan saat ini mengamanatkan bahwa pj. kepala daerah menjabat selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan apabila kinerjanya diangkap memuaskan.

"kinerjanya seperti apa, evaluasinya bagimana, monitoring-nya bagimana, ini semua bagian dari pertanggungjawaban yang harus di lakukan tidak hanya oleh kepala daerahnya," kata Mako Waemese dalam diskusi senin (12/9/2022).

dasar evaluasi setelah satu tahun itu apa?" lanjutnya.

Mako menambahkan, pemerintah harus menyusun indikator yang jelas ukuran-ukuran yang pasti, guna menentukan bahwa kinerja seorang pj wali kota/bupati yang di angkat menteri dalam negeri maupun pj gubernur yang di angkat presiden, dapat di katakan berhasil atau tidak.

"Sehingga ada pertimbangan yang rasional, tepat sasaran, dan pihak kemendagri atau pemerintah secara keseluruhan bisa menentukan yang bersangkutan bisa dilanjutkan setengah atau 1 tahun lagi sebagai pj. kepala daerah atau diganti,"

Tutup" Mako.

Share:

Read More

BEM KM UMRAH Desak Kapolda Kepri Copot Kapolresta Tanjungpinang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM ) Universitas Maritim Raja Ali Haji  ( UMRAH ) Alfi Riyan Syafutra mendesak Kapolda Kepulauan Riau untuk segera mengevaluasi, kalau perlu diberhentikan polisi yang Represif dan polisi yang melakukan tindakan premanisme terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi menyampaikan aspirasi. BEM KM UMRAH mengecam aksi premanisme aparat kepolisian dalam negara demokrasi di Indonesia. Kapolda Harus berani mengambil keputusan sesuai arahan Kapolri, Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Tanjung Pinang (13/09/2022) 

Ia menyebut, aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang berakhir ricuh mahasiswa dan aparat polisi, adalah bentuk kepemimpinan yang gagal yang dan pengamanan yang gagal untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat sesuai undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.Padahal Kepolisian notabene representasi pemerintah untuk memperlakukan warganya secara manusiawi. 

Menurut Alfi , yang juga Koordinator Daerah BEM Seluruh Indonesia Kepulauan Riau , dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Negara mengamanatkan. kebebasan berpendapat setiap warga negaranya dan menjadikan kebebasan pendapat sebagai hak mendasar setiap manusia (fundamental right). 

Namun melihat peristiwa yang baru saja terjadi, ia menyatakan peristiwa tersebut menggores perasaan mahasiswa se-Kepulauan Riau. Ketika mahasiswa tidak dimanusiakan, dianggap berbuat pidana kemudian di provokasi dan diancam ketika berpendapat adalah hal yang mengerikan, ketika suara-suara di balas kekerasan. 

Kekerasan terhadap aksi mahasiswa berlangsung di Kepulauan Riau, saat  berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kepulauan Riau yang berujung ricuh,Bahkan seorang dari mahasiswa umrah sampai ada yang terluka dan banyak mahasiswa yang dipukuli, dan menahan rasa sakit di bagian kepala. diduga terkena pukulan keras.

Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan meminta Kepada kapolda untuk mengevaluasi, kalau perlu memotong kepala yang busuk ini, dan kepemimpinan gagal mencopot jabatan setiap polisi yang memukul, menginjak, merusak hak-hak demokrasi warga negara Indonesia." Sesuai dengan apa yang menjadi arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Ketua DPD KNPI Kota Batam Terpilih Hazarin Firda Periode 2022-2025, Mengucapkan Terimakasih Keseluruh Pihak Mendukung

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Alin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mempercayainya menjadi ketua DPD KNPI Kota Batam. Ia berharap pemuda di Batam bisa bersinergi memajukan organisasi ini ke depannya. 

"Terima kasih atas amanah dan kepercayaan bagi saya untuk menjadi ketua KNPI Kota Batam," ujarnya setelah pemilihan, Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Batam, Minggu (11/09/2022) 

Pria yang menjabat sebagai ketua PK Lubukbaja ini menuturkan tekadnya untuk mengembalikan KNPI sebagai laboratorium kader bagi bangsa dan negara. 

"Sebagai tempat berhimpunnya pemuda yang kreatif dan inovatif, KNPI harus menjadi laboratorium yang mencetak calon pemimpin, khususnya di Kota Batam. Mari kita bersinergi dalam harmoni," ucap dia.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Adanya TPPU Program Sembako Kab. Jeneponto. AMPRI Minta Kejati Segera Menangkap Ridho & Kepala Cabang BRI

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Prihatin Indonesia (AMPRI) dan Gerakan Muda Perubahan (GEMURU). Mengutuk Keras Tindakan yang dilakukan oleh Ridho (Karyawan Bri) dan Kepala Cabang Bri Jeneponto atas adanya perintah kepada Agen untuk melakukan transaksi pencairan tunai dengan biaya administrasi gesek Rp. 5.000 - Rp.20.000. Sehingga hal itu pun dinilai merupakan kejahatan luar biasa / tindak pidana pencucian uang secara terstruktur, sistematis, massif.

Sebagaimana disampaikan oleh Akram Napoleon (Sekjen AMPRI) Kepada media ini, Bahwa kebijakan yang bertentangan dengan Permensos nomor 5 tahun 2021 adalah merupakan tindakan melawan hukum yang harus kita semua lawan.

Hingga aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajarannya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap mafia – mafia Perbank kan seperti Ridho dan Kepala Cabang Bri Jeneponto karena atas perintahnya menimbulkan kerugian keuangan negara / keluarga penerima manfaat. Selain itu Akram Napoleon juga meminta kepada pemerintah daerah kabupaten jeneponto agar segera melakukan pergantian Himbara karena Bank Bri tidak lagi mengacu pada regulasi sebagaimana ketetapan pelaksanaan dan penyaluran sembako, Akan tetapi Bank Bri Cabang Jeneponto membuat kebijakan dan aturan tersendiri yang layaknya mirip dengan sistem kebijakan PKI. Ungkapnya

Hal senada pun diuangkapkan oleh Dirfan Sontoloyo, Terkait langkah – langkah komunikasi yang ditempuh oleh Kanwil Bri hanyalah sebagai Strategi penyesatan cara berfikir agar publik khususnya adik dan teman – teman yang tergabung dalam Gerakan AMPRI tidak menjurus kepada subtansi permasalahan, melainkan diarahkan oleh pihak Kanwil Bri masuk pada ruang – ruang lobi yang hanya menguntungkan pihak Himbara Bri. Hal itu dapat dibuktikan dari argumentasi Salah seorang perwakilan dari Kanwil yang meminta AMPRI untuk menjadi fasilitator pertemuan antara Kanwil Bri dan Kepala Dinas Sosial Kab. Jeneponto. Dan itu kami nilai merupakan argumentasi yang menjebak karena menganggap AMPRI sebagai Lembaga Fasilitator antar Mafia Perbank kan dan Mafia Sembako Bansos.

Lanjut Dirfan red, memaparkan kekecewaannya terhadap argumentasi atau sudut pandang pihak Kanwil BRI kepada AMPRI. Dan perlu diketahui oleh Kanwil BRI adalah:

1. AMPRI tidak memiliki kewenangan berada pada ruang – ruang diplomasi yang tidak menguntungkan rakyat (penerima manfaat) pada program bansos tersebut.

2. AMPRI mendesak Direktur Utama BRI agar segera memecat secara tidak hormat saudara Ridho, Kepala Cabang dan Kepala Kanwil BRI Serta menarik mesin edisi / mengganti Agen yang melakukan transaksi penggesekan tunai atau tindak pidana pencucian uang.

3. Meminta kepada Bupati dan Sekda Kab. Jeneponto agar mengganti Himbara karena Bank penyalur BRI terbukti membuat kebijakan tersendiri dan itu bertentangan dengan Permensos Nomor 5 tahun 2021.

Selain dari pada 3 point diatas, Dirfan Sontoloyo juga mengecam Kepala Cabang BRI yang meninggalkan tempat berlangsungnya Audiensi antara Kanwil BRI, Pihak BRI Cabang Jeneponto dan AMPRI untuk membahas sanksi yang akan diberikan kepada para mafia Perbank kan dan Sembako Bansos. Namun justru Kepala Cabang BRI banyak memberikan keterangan atau data Agen yang sejatinya tidak menjual bahan pangan (Sembako).

Hingga pada akhirnya Kabur MENINGGALKAN tamu undangannya dan bahkan lebih parahnya lagi pihak Himbara melempar kesalahan tersebut dengan menuding Kepala Dinas Sosial terlalu Cuek dan Lemah dalam pengawasan pelaksanaan dan penyaluran Sembako. Dirfan juga menambahkan bahwa akan membongkar penyimpangan Bank penyalur BRI terhadap adanya dugaan kerugian negara yang disebabkan dari data ganda penerima bansos dan lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan turun kejalan didepan kejati sul sel dan membongkar semua kejahatan perbank kan dan Sembako / PKH. tuturnya"

Share:

Read More

Lapor Merah Sembako Bansos Kab. Bulukumba. Korkab PKH dan Korcam Kebal Hukum

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Sembako bansos di Bulukumba Akhir - Akhir ini menuai banyak kritikan sebab sistem pelaksanaan dan penyalurannya yang di nilai telah melanggar / bertentangan dengan permensos nomor 5 tahun 2021 dan telah berpontesi merugikan keuangan negara dan keluarga penerima manfaat ( KPM ). Ada pula rumor keterlibatan Korcam PKH yang mengatur / mengendalikan Agen dan suplyer bahan pangan seperti beras, apel dan telur, bahkan yang lebih parah lagi adanya pungutan sejumlah fee yang di ambil dari Agen / E-waroeng dan suplyer yang di lakukan oleh Korkab PKH bernama Basse dan Idul Suplyer. 

Sehingga Muh. Ahlus kembali angkat suara dan menyanyangkan kejadian tersebut, sebab menurutnya bahwa program sembako dan PKH sejatinya tidak di perbolehkan adanya pungutan / potongan dengan alasan apapun termasuk biaya administrasi penggesekan. Jadi ketika benar ada fee yang di pungut oleh Korkab PKH dan Korcam, baik dari agen atau pun suplyer. maka itu adalah merupakan tindakan melawan hukum alias kejahatan luar biasa yang seharusnya wajib di tindak tegas oleh aparat penegak hukum ( APH ). Lanjut Ahlus red, mempertanyakan kepada Sekda dan Kepala Dinas Sosial Kab. Bulukumba. 

Apakag benar Kepala Dinas Sosial yang memberikan perintah kepada Korkab PKH dan Korcam serta Kordes untuk mengendalikan Agen dan mengatur suplyer serta memungut Fee.? Seperti salah satu suplyer yang merasa jago dan menantang wartawan dan Aktivis untuk membuktikan dugaan penyimpangan dan Korupsinya sebagai suplyer pengadaan bahan pangan ke Agen sembako yang menggunakan merk karung / beras yang di beri nama atau merk "PANRITA LOPI".

Insya Allah dalam waktu dekat ini, AMPRI akan kembali turun ke jalan dan mendesak APH agar Mafia Sembako Bansos di Bulukumba segera di periksa dan di tangkap. Tuturnya. 

Hal senada pun di sampaikan oleh Dirfan Susanto, bahwa persoalan kisruh sembako dan PKH di bulukumba itu dari tahun ke tahun ramai di perbincangkan tentang aroma pungli dan korupsinya. Namun sampai hari ini APH tidak bertindak dan terkesan di biarkan seperti itu sistemnya / di beri kebebasan Para Mafia terus mengangkangi dana KPM / Uang Negara. 

Sebab kasus biaya gesek KPM PKH sebesar Rp. 25.000 - Rp. 50.000 per KPM. Kalau tidak salah pernah di periksa oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bulukumba, Namun hingga hari ini kita tidak tahu seperti apa tindak lanjutnya, begitu pun dengan sembako suplyer dan Eks Korda berapa kali di periksa, tapi lagi - lagi redup seiring berjalannya waktu. 

Semoga dengan kepemimpinan Irjend. Pol. Drs. Nana Sudjana. M.M ( Kapolda Sul - Sel ). dan  Kombes. Pol. Helmi Kwarta Kusuma ( Dit Reskrimsus ) yang kami percaya memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, agar secepatnya melakukan tindakan hukum dan memeriksa Suplyer, Korkab PKH dan Agen Sembako / PKH di Bulukumba. Ungkapnya.

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi yang Ke 2 Kalinya Depan Istana Patung Kuda Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan massa dari Laskar Muda NKRI menggelar aksi di silang Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/9).

Lakar muda NKRI Menuntut  pemerintah untuk menjabut kebijakan mengenai naik nya bbm bersubsidi di karenakan, ekonomi baru saja pulih dan juga masyarakat kebingungan di tengah situasi sekarang yaitu, banyak nya perusahaan yang tidak dapat bertahan yang kemudian menjadikan banyak nya penggangguran.

Polisi yang dengan sergap menjaga langsung mengarahkan massa ke depan pintu masuk Monas, mengarahkan masa untuk melaksanakan orasinya juga menyampaikan isi pemikiran dan juga tuntutan nya yaitu meminta untuk menurunkan bbm.

Puluhan masa laskar muda nkri membentangkan spanduk terkait dengan masalah yang terjadi di negri ini, masalah yang banyak menimpa rakyat kecil dan miskin kota ini, masa membentangkan dengan sigap spanduk lebar agar bisa di lihat oleh para media.

Massa Laskar Musa NKRI pun membentangkan spanduk bertuliskan "Rezim Gagal Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Copot Menteri ESDM, Rakyat Butuh Sejahtera, BBM Naik Rakyat Menjerit," isi spanduk tersebut.

Sementara itu, Korlap Aksi, Afad Usasra menyebut bahwa kenaikan harga BBM dapat menyengsarakan masyarakat kecil. Apalagi, kegiatan perekonomian baru saja pulih.

Masa menduduki depan istana sampai dengan bakar ban dan juga menyanyikan lagu indonesia raya, setelah itu masa bubar ketika sudah mendekati malam, laskar muda nkri akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih besar dan masa yang lebih banyak, ujar afad usasra selaku kordinator lapangan.

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Gelar Aksi Ke 4 Bakar Ban Depan Graha BNI Usut Tuntas Dugaan Kredit Tanpa Agunan 85 Triliun di Bank BNI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Laskar Muda NKRI Kembali malakukan aksi damai yang ke IV Kali di depan Bank BNI Demi menuntaskan dugaan Kredit Sebesar 89 Triliun yang di duga tanpa memakai agunan yang di berikan ke PT Bomba Grup.

Sebelum beredar info bahwa Perbankan di Indonesia sedang ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp89 triliun, Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batu bara PT Bomba Grup di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.

jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi,"

Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Laskar Muda NKRI mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain.

"Enggak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari utang.

Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi. 

"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia. 

Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.

"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang,".

Kordinator Aksi Afad 

0812 8226 8657

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Demonstrasi yang ke 3 Depan BNI Terkait degan Peminjaman Tanpa Anggunan PT Bomba

KABARMASA.COM, JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam laskar muda nkri gelar unjuk rasa di depan graha bni dan ojk, hal ini berkaitan dengan adanya pemberitaan tentang pinjaman dari bank bni terhadap pinjaman tanpa angunan kepada pt bomba yang di mana diketahui bahwa pt bomba group adalah perusahaan tambang yang berada di Sulawesi selatan. 

Telah ramai di perbincangkan juga oleh netizen bahwa memang adanya pinjaman tanpa angunan ini sudah di komentari oleh mantan sekertaris bumn, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu meminta kasus dugaan penyelewengan Bank Negara Indonesia (BNI) terkait pinjaman tanpa agunan kepada perusahaan batubara yakni PT Bomba Grup Sumatera Selatan segera dibongkar

Bagaimana tidak, isu pinjaman triliunan rupiah yang diterima perusahaan tambang melalui salah satu Bank BUMN, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) rupanya tengah ramai diperbincangkan di media sosial Twitter.

“Harus dibongkar,” kata Said Didu dalam tweetnya, Selain itu, warganet Twitter juga ramai-ramai mencuit tagar #BNIWajibDiaudit dan mengomentari pinjaman BNI yang diduga diberikan tanpa agunan.

Laskar muda nkri sudah memiliki data yang lengkap terkait dengan kasus ini, dan meminta pihak bni untuk terbuka dan tidak menutup – nutupi apa yang seharusnya menjadi hak rakyat, di karenakan bank bni adalah perusahaan BUMN, yang sudah barang tentu anggaran nya di dapat dari rakyat dan untuk rakyat.

Saya minta untuk bank bni membuka data terkait peminjaman pt bomba group, apablia masih ingin di berikan kepercayaan terhadap masyarakat, karena memang sejatinya bank bni perusahaan bumn wajib memberikan datanya kepada rakyat yang menunjukan hasil kinerja terhadap rakyat, apabila tidak dapat memberikan tindakan tersebut sudah jelas dan terbukti bahwasanya telah terjadinya persekongkolan jahat antara perusahaan swasta dan bumn, apabila memang terjadi seperti tersebut sudah pasti kami meminta untuk, copot dirut bank BNI Selanjutnya kami akan mengunjungi KPK untuk menuntut direktur Bank bni di tangkap, dan di copot. tutur afad selaku kordinator aksi.

Dalam aksi tersebut mereka menuntut bank bni untuk membuka data – data terkait dengan peminjaman pt bomba group, juga mengatakan akan turun kembali di minggu depan dengan jumlah masa aksi yang lebih banyak, dan juga aka nada tarian revolusi di depan gedung BNI dan OJK.

Kordinator aksi afad

0812 8226 8657

Share:

Read More

Dugaan Penyalagunaan Kewenangan dan Korupsi Sembako Bone Resmi Di Laporkan Oleh AMPRI Kapolda.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Mosi tidak percaya dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) bartaraf Kajati Sul - Sel. Kini Pergerakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ) dan Gerakan Muda Perubahan ( GEMURU ) hari ini resmi malaporkan dugaan kasus penyalagunaan kewenangan dan Korupsi proram sembako bone di Polda Sul - Sel.

 

Sebagaimana keterangan Muh. Ahlus selaku ketum AMPRI kepada media ini, jika dirinya menilai bahwa APH tingkat Kejaksaan dan Kajati untuk saat ini, kami kurang percaya, karena dari sekian lamanya kasus dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan si beberapa kabupaten, seperti Kab. Bone, Barru, Bulukumba dan lainnya sampai hari ini tidak di tindak lanjuti dan terkesan di peti es kan. Shingga kami dari AMPRI hari ini melaporkan Sembako Kab. Bone ke Polda Sul - Sel. Sambil menunggu tindakan Kapolda terhadap kasus dugaan Penyalagunaan Kewenangan dan Korupsi di program sembako bone. Selain itu ada pula kasus penipuan yang di lakukan oleh Eks Korda bernama Irham telah di laporkan oleh Anto dan Kawan - Kawan. Ungkapnya. 

Hal serupa pun di paparkan oleh di Dirfan Susanto, Jika hari ini, selain kasus mafia sembako, ada pula pelaporan ke propam atas tindakan perampasan / penyitaan HP yang di lakukan oknum polisi Polres Bone yang dinilai tidak sesuai SOP dan terkesan ada tendensi kepentingan politik. Lanjut Dirfan Red, menegaskan bahwa kasus sembako bone ini, akan kami bawa ke KPK dan Komisi 8 sebab menurut Arman Rahim ( Suplyer ) di program sembako tidak ada korupsi dan penyalagunaan kepentingan dan yang ada hanya murni dagang. Ungkapnya.

Share:

Read More

Basse Korkab PKH Berani Tunggangi Sembako Bansos Karena di Back Up Syamsu Niang

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Idul dan Basse Korkab PKH Berani Ambil Fee Sembako Karena Merasa di Beck Up Oleh Samsu Niang. Sehingga bandit - bandit program bansos memang tidak pernah kehabisan akal untuk merampok dana KPM, modusnya pun di kemas dengan sistem dagang/ Penjualan bahan pangan Beras, Apel dan Telur serta karung dengan merk PANRITA LOPI hingga pada biaya transaksi biaya gesek KKS. 

Hal tersebut pun di benarkan oleh Dirfan Susanto, bahwa Bansos Kemensos hari ini telah menjadi rumah / lahan paling empuk bagi para honor" biadab / koruptor untuk menjarah uang rakya pada program sembako, sebagaimana telah terjadi di banyak daerah, seperti bulukumba yang di ketahui hari ini, Korcam dan Korkab PKH dan suplyer jelas melakukan korporasi dalam kejahatan penyalagunaan kewenangan dan korupsi secara terstruktur, sistematis dan massif ( TSM ) pada program sembako kab.bulukumba. hal itu dapat di buktikan dengan beredarnya pernyataan Idul ( Ketua Hipmi ) yang menantang aktivis dan media untuk membuktikan kejahatan atau korupsinya, sehingga dapat di pastikan bahwa pernyataan idul tersebut, adalah bentuk dari kepanikan dari sebuah korporasi jahat yang mereka kemas dalam pengadaan bahan pangan dan pemungutan fee yang di lakukan Idul dan Basse, baik melalui agen sebesar Rp. 5.000 dan dari suplyer Rp. 6.000. Viralnya nama Basse dan Idul serta para korcam di publik, kerena masuk pada pengedelian suplyer dan agen jelas membuktikan bahwa dalam sistem pemerintahan di bulukumba di bawah kepemimpinan Andi Muktar, rupanya hari sedang "SAKIT". Sebab mulai dari H. Tiro yang mengaku telah di tunjuk menjadi suplyer oleh Bupati, kini muncul lagi Idul, Basse dan bebarapa Korcam yang terang - terangan mengendalikan Suplyer dan agen serta memungut fee. 

Lanjutnya menegaskan bahwa kejahatan basse dalam mengendalikan agen dan suplyer, mungkin karena basse bersama IduI. Jangan - jangan merasa dekat dengan Samsu Niang dan Bupati serta Kepala Dinas Sosial. Sehingga berani menjadi mafia di dalam program sembako dan PKH di Kab. Bulukumba dan Hingga kini tidak tersentuh hukum. Meskin pun di ketahui bahwa kasus dugaan korupsi PKH sudah di periksa di Kejaksaan Bulukumba namun lagi - lagi " MACU " Terus Polda juga " MACU ". Jadi klo menurut saya kita do'akan saja bandit - bandit Kemensos dan Suplyernya seperti Basse dan Idul serta Korcam, semoga Allah SWT. Menyabutnya Nyawanya tidak dalam keadaan Khusnul Khotimah. Karena mereka jelas merampok uang rakyat dengan terang - terangan namun hukum, baik itu Polri dan Kejaksaan tidak bisa berkutik untuk memeriksa dan menangkap Basse dan kawan - kawannya. 

Maka Insya Allah, minggu depan AMPRI akan kembali bergemuru di depan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Untuk menagih janji dan mendesak untuk segera menangkap mafia sembako di kab.Bone, bulukumba, dan jenepoto. Mulai Dari Sekda, Suplyer, Eks Korda dan Kepala Dinas Sosial. Samsu Niang ( Anggota Dewan DPR. RI. Partai PDIP ) yang katanya bosnya Basse ( Korkab PKH bulukumba ) Ungkapnya.

Share:

Read More