Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta Menjadi Wadah Mahasiswa Untuk Berkreatifitas Dan Berkontribusi Nyata

KABARMASA.COM, Jakarta - Usai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Ketua Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta Gusti Arief menggelar silaturahmi pada Minggu (30/5) bersama sejumlah pengurus Liga Mahasiswa Nasdem (LMN) Se-DKI Jakarta .

Di hadapan pengurus Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta, dalam keterangan Gusti mengatakan selain mempererat hubungan antara Pengurus LMN Wilayah DKI Jakarta, Korkom dan Komisariat. Pertemuan tersebut juga membahas dan merespons hasil-hasil Rakorwil Partai Nasdem DKI Jakarta.

"Salah satu rekomendasinya, seluruh Pengurus Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta Akan mengoptimalkan dan membentuk Korkom-Korkom, dan Komisariat-Komisariat Liga Mahasiswa Nasdem Se-DKI Jakarta, dan alhamdulillah,walau belum dikukuhkan struktur Liga Mahasiswa  Nasdem sudah kita bentuk di beberapa Kampus yang terbagi di Lima Wilayah DKI Jakarta," ungkap Gusti kepada awak media saat di konfirmasi, Minggu (30/5/2021).

Demi membangun sinergitas, lanjut  ketua DPD KNPI DKI Jakarta Periode 2017-2020 itu, dia akan memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada seluruh calon pengurus Liga Mahasiswa Nasdem Se-DKI Jakarta dengan akan membuat Sekolah Politik Liga Mahasiswa Nasdem, karena saat ini terdapat Tujuh kursi DPRD dari Partai NasDem di DKI Jakarta.

Dengan demikian, semangat kolektif akan dipupuk kepada Mahasiswa, masyarakat, khususnya anggota dan pengurus Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta agar dapat meningkatkan elektabilitas serta keterwakilan Partai Nasdem kedepan di DPRD DKI Jakarta.

"Tentunya sayap partai Liga Mahasiswa NasDem (DKI Jakarta) memberikan peluang bagi generasi Muda Khususnya Mahasiswa untuk bagaimana ada wadah bereksplorasi dan menuangkan jiwa-jiwa kreatifitas dalam rangka sadar akan berpolitik demi mengabdi kepada masyarakat dan bersama-sama pengurus kita akan membangun, membentuk kader militan untuk kebesaran partai," tandasnya. 

Gerald Purba sebagai BPH Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta juga memastikan, program-program sayap partai akan menjadi momentum dan sesegera mungkin ia bakal melakukan pengoptimalan peran generasi muda agar dapat turut andil dalam pembangunan Karakarter dan SDM Mahasiswa agar dapat lebih berkontribusi dalam membangun cita-cita Politik Bangsa.

"Tentu saja kedepan kita akan mengedepankan kegiatan yang berkiblat pada hal-hal yang berkemajuan bagi seluruhnya. Mudah-mudahan komitmen serta ikhtiar bersama pengurus Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta menuai hasil yang diharapkan sehingga dapat berkontribusi besar untuk masyarakat luas dan kebesaran Partai," tutur Gerald.

Share:

Read More

Sesosok Mayat Di Temukan Di Kontrakan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Warga dikejutkan dengan ditemukannya seorang pria dalam keadaan tewas mengenaskan di rumah kontrakannya di Jalan Pemuda Gang Pelopor Rw 13 kelurahan Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Selasa (25/05).

Pria malang tersebut ditemukan warga alam keadaan tertelungkup dan hanya mengenakan celana panjang. Korban diketahui berinisial S (47) tahun warga Magetan, Jawa Timur yang tinggal di TKP seorang diri.

"Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke babin kantibmas aiptu Syaifulloh dan oleh aiptu syaifulloh dilaporkan ke polsek Bekasi Kota selanjutnya padal berikut piket reskrim dan SPK mendatangi TKP pada saat di TKP melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi badan telungkup," ujar Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol. Erna Ruswing Andari kepada media pada Kamis (27/05).

Korban selanjutnya di evakuasi oleh petugas ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polisi masih meminta keterangan saksi dalam kejadian itu. Korban diduga meninggal karena sakit yang deritanya. 

Share:

Read More

KAMMI Samarinda : 23 tahun reformasi Indonesia, Muramnya wajah demokrasi Indonesia!

KABARMASA.COM, SAMARINDA -Reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. 

Masa reformasi di Indonesia terjadi setelah Masa Orde Baru berakhir, dimulai pada tanggal 21 Mei 1998. Salah satu penyebab terjadinya reformasi di Indonesia karena banyaknya kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat di era Presiden Soeharto. 

Agenda reformasi yang sudah berjalan selama 23 tahun sejak peristiwa Mei 1998, perlu terus dievaluasi. Untuk bisa mengenyam buah kesejahteraan dari demokrasi, butuh keterlibatan nyata dari masyarakat selain peran sentral para penyelenggara negara.

Penuh ekspresi melihat 23 tahun reformasi Indonesia, beragam permasalahan yang terjadi mulai dari Korupsi yang tetap merajalela, oligarki politik semakin kuat, dengan keadaan seperti itulah kekecewaan-kekecewaan terhadap era reformasi lahir dan orang-orang menoleh ke zaman lalu. Indonesia memang punya riwayat panjang soal kekecewaan terhadap pemerintahan, yang terus-menerus berulang sepanjang zaman

Kalau kita lihat 23 tahun pasca reformasi negara ini belum bisa dikatakan bangkit, banyak kebijakan yang diambil pemerintah menimbulkan kekecewaan pada rakyat. Beberapa undang-undang yang tidak pro rakyat disahkan dan baru baru ini praktik korupsi juga makin marak dilakukan oleh petinggi Negara.

Bila dibandingkan dengan dua puluh tiga tahun pertama kekuasaan Orde Baru (1966-1986), dua puluh tiga tahun “Orde Reformasi" bisa dikatakan, masih belum menemukan formula ideal tentang bagaimana sebuah sistem kekuasaan dibangun.

Dalam Democracy Index 2020 yang dirilis awal 2021 kemarin, EIU menilai Indonesia mengalami penurunan skor di 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Di 2019 Indonesia mendapat skor 6,48, sedangkan di 2020 turun menjadi 6,30. Dengan skor itu, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dan masih berada dalam kategori negara demokrasi cacat (flawed democracy). 

EIU memberikan penilaian terhadap 167 negara dan memberikan klasifikasi dalam empat kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter. Secara umum, EIU menilai indeks demokrasi dunia di 2020 menurun dibandingkan 2019. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia 2020 sebesar 5,37 atau menurun dari 2019 di angka 5,44. Hasil ini tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam. 

Temuan EIU, pandemi Covid-19 yang terjadi di 2020 telah memberikan dampak berarti bagi demokrasi dan kebebasan di dunia.

Untuk meningkatkan pola demokrasi yang lebih baik Indonesia perlu meningkatkan Infrastuktur politik yang kokoh untuk kedepannya, Profesor Sejarah UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, dalam tulisan ”Membangun Infrastruktur Politik” mengulas pentingnya membangun infrastruktur politik bagi penguatan demokrasi. Menurutnya,  infrastruktur politik adalah individu, kelompok, pranata, dan lembaga yang langsung atau tidak, mendukung kinerja suprastruktur, seperti ideologi, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparat pemerintahan.

Akan tetapi, pandangan tersebut perlu dilengkapi dengan peran masyarakat madani (civil society), seperti yang dituliskan oleh Akbar Tandjung. Peran masyarakat akar rumput (madani) dalam kehidupan berpolitik juga diperlukan dalam tumbuhnya iklim demokrasi.

Dua puluh tahun berlalu. Banyak yang sudah berubah - banyak yang positif, tapi banyak pekerjaan rumah yang masih tertinggal. Beberapa agenda reformasi tidak berjalan seperti yang dicita citakan dahulu di tahun 1998. Sejarah memang tidak selalu berjalan seperti film yang terpaku pada naskah. Tapi gerakan 1998 juga menunjukkan bahwa sejarah ada di tangan kita yang ingin berubah

KAMMI Samarinda dengan ini menyatakan sikap bahwasannya Reformasi di negeri ini masih di korupsi, mari Bersama kita bangkit menegakan cita-cita reformasi untuk Indonesia yang berdaya.

Aulia Furqon (Kepala departemen Kebijakan Publik KAMMI Samarinda)

Share:

Read More

DPN LKPH Indonesia Desak KPK mengusut tuntas skandal penyuapan penyidik KPK

KABARMASA.COM, Jakarta - DPN LKPH Indonesia Desak KPK mengusut tuntas skandal penyuapan penyidik KPK atas Kasus Korupsi Walikota Tanjung Balai

Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia  meminta KPK mengusut tuntas skandal penyuapan penyidik KPK yang melibatkan Wakil ketua DPR RI Azis Syamsudin dalam skandal Korupsi  dan kasus suap Wali Kota Tanjung balai M Syahrial dan penyidik KPK AKP Robin Stepanus Pattuju.

Direktur Eksekutif LKPH Indonesia Ismail Marasabesay, S.H. meminta KPK untuk tidak takut dan khawatir memeriksa dan menangkap Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, dalam skandal kasus penyuapan penyidik KPK oleh Wali Kota Tanjung Balai. 

"Kami selaku mahasiswa senantiasa bersama KPK mendukung pemberantasan dan pencegahan Tindak pidana Korupsi. Kami berharap KPK tidak perlu takut dan khawatir menghadapi oligarki yang kerap memanipulasi hukum dan memperlemah pemberantasan TP korupsi", tegas, Ismail Marasabessy (IM)

Kejadian Penyuapan ini kembali mencoreng wajah parlemen Indonesia, bagaimana seorang pimpinan DPR dengan sengaja melakukan praktik-praktik memanipulasi hukum. "Azis Syamsudin tidak lebih dari pengkhianat rakyat. DPR harus segera mencopot dia dari kursi pimpinan", tambahnya.

Marasabessy yang juga Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya ini turut meminta Partai Golkar untuk menonaktifkan ASAM (Aziz Syamsudin) dari  partai dan parlemen untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. "Internal partai golkar juga harus solid mencopot ASAM. Jangan memberikan pelajaran politik yang buruk kepada publik, terutama generasi muda. Kita tidak ingin golkar seakan-akan selalu membekingi atau melindungi para koruptor", tutup. Ismail Marasabessy.(IM)

Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia   mengajak seluruh masyarakat untuk tetap dan selalu memberikan dukungan kepada KPK agar dapat membasmi praktik korupsi demi terciptanya Negara yang adil dan makmur.

"Kita mengetahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen besar untuk memberantas korupsi, maka dari itu masyarakat luas juga harus mendukung upaya tersebut", pungkasnya.

Share:

Read More

PERMAHI : Apresiasi 100 Hari Program Presisi Kapolri

KABARMASA.COM, Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia PERMAHI apresiasi 100 hari kerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Listyo Sigit Prabowo.

Program Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) yang diterapkan Kapolri tentu merupakan suatu langkah terobosan yang sangat signifikan bagi institusi Polri maupun masyarakat. Ungkap Fahmi Ketua Umum Permahi

Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai program Presisi yang di wujudnyatakan salam bentuk aplikasi smartphone. Menurut kami langkah-langkah Kapolri merupakan hal strategis yang sangat dibutuhkan di era digitalisasi 4.0.

Kehadiran program Presisi ini dapat merespon dan memberikan kemudahan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan polri ditengah pendemik covid-19. 

Masyarakat yang ingin melakukan pengadua dapat mengakses Aplikasi Pengaduan Masyarakat (DUMAS). Kemudian ada juga Aplikasi PROPAM PRESIS yang digunakan untuk melayani pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja anggota polisi.

Selain itu, Polri juga meluncurkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) dengan adanya layanan ini mensyaratkan dapat dengan muda membuat dan memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), dan tentu masih banyak lagi program Presisi yang lainya.

Kami menilai ini merupakan langkah Kapolri yang harus di apresiasi positif, bukan hanya itu tingkat kepuasan masyarakat atas hadirnya program Presisi mengalami peningkatan. 

Dikutip dari Tribratanews Portal Berita Resmi Polri dalam dua pekan terakhir pihaknya melakukan riset atau sejak 21 April sampai dengan 4 Mei 2021 dengan menyasar 800 responden di 20 Polda. Riset dilakukan melalui sambungan telepon. Metode penelitian menggunakan porposive random sampling dengan usia 20 - 50 tahun dan human of error sebesar 3,5%. Hasilnya, sebanyak 84,2% masyarakat menyatakan puas atas program Presisi Kapolri dalam bidang pelayanan publik. Alasannya, sejak dilantik menjadi Kapolri, Sigit telah melahirkan banyak inovasi baru dalam pelayanan publik.

Kami dari Permahi tentu optimis dan akan terus menjadi mitra strategis Polri dalam upayanya penegakan hukum yang tentu senada dengan visi misi kami. Tutup Fahmi

Share:

Read More

HMI MPO Jakarta Selatan Mengadakan Santunan Yatim dan silaturahmi antar kader

KABARMASA.COM, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Selatan mengadakan kegiatan santunan yatim dan buka bersama yang bertempat Panti Asuhan Al Mubarokah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis (6/5/ 2021).

Ketua pelaksana Khoirul Ulum mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu acara tersebut, serta senior-senior yang selalu menghantarkan untuk selalu berikhtiar pada hal yang baik pasti kita menemukan hal yang baik pula.

“Semoga beberapa pihak yang telah mensupport kegiatan ini, baik berupa moril dan materil, semoga nantinya akan dilipatgandakan balasan kebaikannya,”ujar Khoirul Ulum.

Sementara itu, Said Hawa Mubarok selaku bendahara umum Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Jakarta Selatan mengatakan, acara ini merupakan salah satu bagian dari Program Ramadhan HMI MPO Cabang Jakarta Selatan.

“Acara ini diawali dengan santunan yatim  dan buka bersama. Harapannya kita selalu mendapatkan keberkahan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan serta bermanfaat bagi orang yang membutuhkan,”tutur Said.

Selain itu, Redza Sutiara Akbar selaku Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Selatan memaparkan, kemasan acara ini dibungkus dengan santunan anak yatim adalah untuk menambah nilai surplus momentum bulan Ramadan.

“Acara ini dikemas demikian Untuk menambah sisi manfaat dari momentum bulan Ramadan dan memperat kembali silaturahmi kader HMI jaksel,” tutup Redza.

Share:

Read More

Pemerintah Kota Bekasi Gelar Apel Pasukan Dalam Rangka Operasi Ketupat Jaya 2021

KABARMASA.COM, BEKASI KOTA -Sebanyak 350 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan Operasi Ketupat Jaya 2021 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Operasi akan digelar secara humanis, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

"Walaupun ada hal-hal penekanan, jika masih ada hal-hal yang masih dilanggar pada humanis itu, tapi tentunya akhirnya adalah bagaimana untuk pencegahan Covid-19," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, Rabu (5/5/2021).

Pepen juga mengingatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid 19 pascamudik.

"Kita imbau masyarakat untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan. Karena kalau kita lihat trend sekarang di medsos, Jawa Barat dengan Jawa Tengah sudah mulai masuk ke zona merah," ujarnya.

Lanjut Pepen, meski tidak ada penambahan titik pantau pada arus mudik 2021, namun pengawasan intensif akan terus dilakukan petugas untuk mengantisipasi pemudik dan pelanggaran prokes.

"Kita pakai tujuh titik dulu, itu yang sudah diperhitungkan dan dianalisis kita semua. Kalau memang ada tambahan, nanti diproses di perjalanan. Sama seperti kita waktu awal-awal, kita punya 32 titik," paparnya.

Sementara Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Suprijadi menuturkan penyekatan akan difokuskan di dua titik, yakni Gerbang Tol (GT) Bekasi Barat dan Bekasi Timur selama pemberlakuan larangan mudik, 6-17 Mei 2021.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan check poin di dua titik, yakni Sumber Artha dan Harapan Indah, untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Pengendara yang kedapatan hendak melakukan perjalanan mudik, akan ditindak tegas.

"Check poin ini sifatnya pengecekan, apakah prokes berjalan atau tidak. Kemudian apabila dia (pengendara) akan melakukan mudik, maka akan kita putar balik," tegas Aloysius.

Share:

Read More

Hardiknas 2021 FPHI Kabupaten Bekasi Berikan Hadiah Cap Jempol Darah Untuk Bupati

KABARMASA.COM, BEKASI - Memperingati HARDIKNAS 2021 FPHI Kabupaten Bekasi memberikan hadiah cap jempol darah untuk Bupati Bekasi dan Kadisdik di depan kantor KOMNAS HAM RI Pada Senin 03/05/2021.

Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi ,Andi Heryana mengatakan dalam jumpa pers nya, “Dunia Pendidikan di Kabupaten Bekasi. Semakin carut marut, dari mulai tata kelola dan management yang bobrok, tupoksi para pejabat Disdik yang amburadul dan tidak ada transparansi, serta mental Kadisdik yang arogan dan anti kritik, terlihat damai tapi mengandung suasana gejolak batin yang dirasakan oleh para Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN di Kabupaten Bekasi, ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi, apalagi bagi mereka yang menjadi pelaku Pendidikan tersebut, mirisnya kami melihat kenyataan tersebut, kami berharap adanya perubahan kearah yang lebih baik tapi kenyataannya terkesan adanya pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap hal kenyataan diatas,, ucap Andi Heryana kepada awak media Senin 03/05/2021.

Menurut Andi, ‘Kami FPHI tidak mengerti apa yang ada di benak pemikiran orang nomor satu tersebut, ada kesan pemberangusan suara netral vokal dan suara kritis bagi GTK Non ASN yang selalu menyuarakan kebenaran tapi barternya ancaman pemberhentian dan tidak diberikannya Jasa Tenaga Kerja mereka sejak Januari sampai April saat ini 4 bulan lama nya, dalam kondisi pandemi dan dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadhan serta menghadapi hari raya Idul Fitri, ujarnya.

Ketua Korda Front Pembela Honorer Indonesia ( FPHI ) Kabupaten Bekasi menambhakan, pada hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional , Kami merayakan HARDIKNAS 2021 ini di depan kantor KOMNASHAM RI dengan menyatakan sikap keras dengan MEMBUBUHKAN CAP JEMPOL DARAH, sebagai lambang kutukan keras agar ada penyelesaian terhadap gaji atau Jasa Tenaga Kerja bagi GTK non ASN yang telah 4 bulan lamanya belum dibayarkan, hanya kerena mereka pengurus dari FPHI yang bersuara vokal yang terus mengkritik Bupati Bekasi dan Dinas Pendidikan demi masa depan Bekasi yang kita cintai, kami meminta agar segera hak kami selama ini 4 bulan lamanya wajib di bayarkan, ini bukan keteledoran tapi ini skenario dan

pembiaran terhadap hal itu, tutur Andi Heryana.

“Kepada Pak Carwinda Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi , buang sikap arogansi dan anti kritik sehingga di sinyalir ini dilakukan secara sengaja atas ditahannya pembayaran Jasa Tenaga Kerja GTK non ASN dari simpul organisasi Gerakan FPHI yang selalu bersuara vokal karena ingin menyelamatkan Kabupaten Bekasi yang akan datang, jika tidak kami akan terus berjuang sampai Kabupaten Bekasi kondusif.

Kepada Bupati Bekasi kami minta segera mengambil sikap atas masalah ini karena terkesan Bupati membiarkan dan terkesan terlibat untuk menahan gaji atau Jasa Tenaga Kerja GTK non ASN, yang merupakan simpul perjuangan yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Pengurus lainnya yang menurut informasi itu dikatakan dari oknum pejabat Disdik data blacklist itu dari Polres Metro Kabupaten Bekasi, maka seharusnya Bupati bangga terhadap kontrol sosial dari para GTK Non ASN, jika Bupati mau membangun Bekasi lebih maju, bermartabat dan bebas korupsi.

Kepada masyarakat Bekasi kami menghimbau dan mengajak kita semua MARI SELAMATKAN

KABUPATEN BEKASI .

(SS/red)

Share:

Read More

Pendaftaran seleksi CPNS 2021 segera dibuka, usia 40 tahun bisa daftar

 

KABARMASA.COM, JAKARTA -.  Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 segera dibuka. Untuk kamu yang berusia 40 tahun, masih ada kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2021.

Pendaftaran seleksi CPNS 2021 akan dibuka pada Mei hingga Juni. "Pada intinya seleksi dilaksanakan di Kantor Pusat BKN, Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, dan tempat-tempat tes tambahan baik itu yang dibiayai BKN maupun dibiayai mandiri oleh instansi," ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dikutip Minggu (18/4/2021).

Berdasarkan persyaratan umum, usia maksimal untuk mendaftar seleksi CPNS 2021 memang hanya sampai 35 tahun. Meski begitu, pelamar yang berusia 40 tahun ternyata masih bisa mendaftar untuk beberapa formasi tertentu.

Formasi CPNS untuk pelamar berusia 40 tahun yakni dokter, dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

Selain itu, ada juga posisi untuk CPNS dokter pendidik klinis, dosen, peneliti dan perekayasa dengan syarat harus berlatar pendidikan strata 3 (SIII) atau bergelar doktor. Adapun syarat lainnya meliputi:

• Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
• Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS.
• Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI.
• Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI.
• Dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
• Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian.
• Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
• Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
• Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
• Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah
• Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan
• Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pada tahun ini, total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021 yang terdiri CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.275.387. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan instansi di pemerintah pusat sebanyak 83.669 dan instansi di pemerintah daerah sebanyak 1.191.718.

Adapun tahapan pengumuman kelulusan CPNS rencananya akan berlangsung pada November 2020. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan melakukan pemberkasan dan penetapan nomor induk pegawai atau NIP yang ditargetkan mulai November 2021 hingga Januari 2022.

Share:

Read More

Guntur Eka Pratama Ketua Sapma Pemuda Pancasila Universitas Jayabaya Berikan Bantuan Beras Kepada Panti Asuhan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam suasana pandemi ini, Ketua Sapma PP universitas Jayabaya Guntur Eka Pratama di tengah Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah ini turun langsung membagikan beras sebanyak 50 KG di Panti Asuhan mardongan jakarta timur. 

"Pembagian ini berupa beras 50 KG, tidak lain sebagai bentuk rasa peduli ingin berbagi di bulan Suci Ramdhan, juga berupaya untuk membantu anak - anak panti yang sangat membutuhkan agar tetap semangat meski di massa pandemi Covid-19 ini,” tutur Ketua Sapma PP universitas Jayabaya Guntur Eka kepada awak media, saat menyalurkan bantuan kepada panti asuhan, Senin(03/5/2021).

Ungkap Guntur, giat sosial pembagian beras, selain bentuk kepedulian, ia juga mengaku ingin langsung melihat anak - anak panti tersenyum.

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani)

Share:

Read More

Waspada Jelang Hari Raya Idhul Fitri, kejahatan dengan modus pencurian sering terjadi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Jelang hari raya Idhul Fitri, kejahatan dengan modus pencurian sering terjadi. Untuk itu, warga masyarakat diharapkan waspada dengan aksi kejahatan ini terutama jika harus di meninggalkan rumahnya yang terletak di Jl. Jati Raya perum BJI blok D1 no 5 RT 09/09 Kel.Bekasi Jaya Kec Bekasi Timur.

Seperti yang terjadi pada Ebeth Monang Parulian Purba (41) yang harus mengalami kerugian material karena rumahnya dibobol maling saat ia pergi bersama keluarganya pada hari Kamis 29 April. Saat kembali kerumahnya pada keesokannya harinya yaitu pada hari Jumat 30 April, ia mendapati rumahnya berantakan.

"Pada hari jumat tanggal 30 april 2021 jam 18.30 wib  korban bersama keluarga kembali ke rumahnya dan mendapatkan pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan gembok rusak, pintu rumah sudah terbuka dan rusak serta kamar-kamar dilantai dasar sudah dalam keadaan berantakan," kata Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol. Erna Ruswing Andari pada Minggu (02/05)

Sebelumnya, korban sudah mengunci rumah dan pagarnya sebelum meninggalkan rumah. Ia pergi ke Bogor bersama keluarganya untuk suatu keperluan. Diduga, pelaku merusak gembok pagar serta merusak kunci pintu rumah korban.

Pada kejadian itu, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dengan hilangnya 1 unit sepeda motor matic serta laptop yang berada di kamar anak korban. Diduga, pelaku juga berhasil membawa barang berharga lainnya milik korban.

Kasus pencurian rumah kosong tersebut ditangani Polsek Bekasi Timur. Polisi yang datang ke TKP juga telah melakukan pemeriksaan saksi serta mengumpulkan barang bukti. 

Share:

Read More

KKB Papua Mengancam Kedaulatan NKRI, PERMAHI dorong pemerintah tempuh Resolusi Konflik

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kondisi keamanan di tanah Papua beberapa pekan terakhir ini kembali memanas, hal ini dipicuh dengan adanya gerakan kekerasan dengan mengatasnamakan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNBP-OPM).

Kelompok TPNBP-OPM ini di Cap oleh aparat penegak hukum sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

Sampai saat ini korban yang di akibatkan aksi ini terus berjatuhan, bukan hanya aparat  kepolisian dan TNI yang menjadi korban, tetapi lebih dari ini masyarakat sipil pun di Hantam.

Spirit pemberontak KKB sesungguhnya masih senada dengan amanat perjuangan OPM yang tentu berkeinginan besar agar bagaimana Papua bisa merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

OPM merupakan organisasi yang di dirikan pada tahun 1965 Ini memiliki spirit perjuangan yang tentu bertujuan membangkitkan harkat dan martabat orang Papua, selain itu ingin melepaskan diri dari NKRI.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia PERMAHI Fahmi Namakule menilai gerakan Kelompok separatis ini sangat tidak sejalan dengan citi-cita besar bangsa Indonesia yang di sepakati bersama yakni mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah barang tentu masyarakat Papua merupakan subjek cita-cita bersama yang tercantum dalam Preambule Konstitusi ini.

Penempatan status oleh pemerintah atas  Gerakan Separatis OPM menjadi Gerakan KKB perlu diperhatikan secara baik dan hati-hati. Kelompok separatis ini memang sejak dulu ingin merdeka. Ditambah lagi mereka juga punya kenangan trauma yang cukup lama di era Orde Baru.

Sebanyak 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat Papua. Trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM. 

"Resolusi Konflik serta upaya-upaya perundingan menempuh jalan damai merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah. " Ujar Fahmi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), harus berperan penting dalam upaya pemenuhan hak-hak masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban gerakan separatis OPM di tanah Papua, jangan sampai Komnas terkesan timbul tenggelam dalam upaya penegakan HAM.

Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dirangkul, jangan lagi ada upaya penegakan HAM terkesan mencederai nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selain itu kami mendorong alat kelengkapan negara atau institusi-institusi yang mempunyai tugas serta peran strategis seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelejen Negara (BIN). Harus lebih maksimal dan diplomatis dalam upaya mencari jalan keluar atas permasalahan Papua.

Share:

Read More

Menanggapi Berita Gerakan Pemuda Kristen Indonesia, Desak Munarman Dibebaskan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak melayangkan protes terkait penangkapan yang dilakukan Densus 88 Polri terhadap eks Sekretaris Umum FPI Munarman di kediamannya, Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Selasa lalu (27/4). Munarman diduga terlibat kasus terorisme yang hingga saat ini belum dijelaskan rinci pihak kepolisian. 

Salah satu nya adalah Gerakan Pemuda Kristen Indonesia, Mereka mendesak Munarman Dibebaskan.

Menanggapi protes tersebut DPP GAMKI sebagai salah satu organisasi pemuda kristen yang sudah berumur 59 Tahun mempertanyakan keabsahan organisasi Gerakan Pemuda Kristen Indonesia tersebut 

"Selama aktif di beroganisasi di Lembaga Keumatan Kristen saya baru mendengar nama Gerakan Pemuda  Kristen Indonesia , itu organisasi apa ya ? Kapan didirikan nya? Kami tidak pernah dengar " tutur Teofilus 

Teofilus selaku Kepala Departemen Hubungan OKP dan Komunitas DPP GAMKI curiga jika organisasi tersebut dibentuk untuk kepentingan penggiringan opini untuk menguntungkan pihaktertentu 

"Selama ini saya tidak pernah mendengar organisasi Gerakan Pemuda Kristen Indonesia , sekali nya muncul malah membuat statement yang tidak elok , meresahkan dan tendensi membuat perpecahan, saya curiga jangan jangan ada maksud tujuan yang tidak baik dari mereka" ungkap teofilus 

Teofilus juga menekankan bahwa Gerakan Pemuda Kristen Indonesia tidak bisa dikatakan mewakili aspirasi Pemuda Kristen bahkan menurut Teofilus pernyataan mereka sangat berlawanan dengan apa yang di yang menjadi aspirasi pemuda kristen di tingkatan akar rumput 

Menanggapi penangkapan Munarman DPP GAMKI selaku Organisasi Pemuda Gereja yang sudah berumur 59 Tahun menyatakan bahwa DPP GAMKI menilai penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman, telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Teofilus bahkan mengklaim polisi telah bekerja profesional dan tidak diskriminatif saat penangkapan Munarman. 

"Penangkapan Densus 88 Antitetor Polri terhadap terduga teroris Munarman menjadi bukti Polri tidak tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana terorisme," kata Teofilus 

Teofilus menjelaskan, terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Terorisme merusak kedamaian dan ketertiban masyarakat. Karena itu, dia menilai Densus 88 Antiteror Polri perlu memproses siapapun yang diduga terlibat terorisme, tentu dengan dasar bukti permulaan yang cukup. 

"Siapapun yang terlibat dalam terrorisme harus berani menanggung akibat nya , Kami yakin dilakukan polisi sudah sesuai perundang-undangan , Siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus ditindak tegas" tutup teofilus

Share:

Read More

LKBHMI PB HMI Dorong KPK Tuntaskan Penanganan Kasus Korupsi di Maluku Utara

KABARMASA.COM, JAKARTA - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) PB HMI mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius menuntaskan berbagai pelaporan kasus korupsi di Propinsi Maluku Utara (Malut).

Menurut Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI, Abd. R. Rorano, pengaduan ataupun laporan masyarakat di Maluku Utara sejak kurun waktu 2004, sebagian besarnya belum ditindaklanjuti oleh KPK.

“Data yang kami himpun dari berbagai sumber, kurang lebih terdapat sekitar 310 Laporan/aduan ke KPK, dimana 37 laporan diteruskan ke instansi penegak hukum terkait dan 39 diantaranya bahkan telah sampai ke deputi penindakan, akan tetapi belum ada progres lanjutan hingga saat ini”. Ujar Rorano saat dihubungi via WhatsApp.

Ia menambahkan, “apalagi beberapa waktu yang lalu KPK juga telah melakukan kunjungan dalam rangka koordinasi dan supervisi  untuk memantau penanganan kasus korupsi yang ditangani penegak hukum di Maluku Utara.”

Oleh Karena itu, Rorano mengatakan, perlu ada atensi dan perhatian khusus KPK dalam menuntaskan laporan yang ada dalam penganangan kasus tindak pidana korupsi di Malut demi menjawab independensi dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

”Kami berharap KPK senantiasa konsisten dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip “equality before the law” sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi (UUD 1945)”. Tutupnya.

Share:

Read More

Tabligh Akbar IMM FH UMJ “Semangat Ramadhan di Masa Pandemi Dengan At Ta,awun A’lla Birri Wattaqwa”

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam rangka mengambil khidmat keberkahan di bulan puasa ramadhan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta mengadakan kegiatan Tabligh Akbar, yang bertempat di aula fakultas hukum pada pukul 13:00 wib sampai pada watu berbuka puasa tadi ini.

Kegiatan Tablik Akbar yang diadakan dengan mengkonsepkan Tema “ Semangat Ramadhan di Masa Pandemi Dengan At Ta’awun A’lla Birri Wattaqwa”, yang tidak lain berorientasi pada itikad untuk merealisasikan dari pada kalimat fastabikulkhoirat. impilikasinya yaitu maka menghadirkan adik-adik yatim dan piatu dengan  berbagi sedikit rezeki kemereka merupakan keberkahan.

Kegiatan acara tabligh akbar yang dihadiri oleh seluruh kader ikatan mahasiswa muhammadiyah fakultas hukum universitas muhammadiyah jakarta yang juga dihadiri dan dibuka langsung oleh ketua umum ikatan mahasiswa muhammadiyah jakarta cabang Cirendeu yang sebelum itu memberikan sambutan yang begituh mengugah hati dan pikiran dengan mengutip ayat al-qur’an surat an-nisa ayat 9 yang artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. dia mengaitkan bahwasanya jadilah sosok kaum intelektual humanis yang senantiasa memperhatikan kesejahteraan kaum tertinggal, sebagai bentuk tanggung jawab seorang cendikia  muslim dalam mengaktualisasikan konsep filantropi yang mana berorientasi pada kemandirian jangka panjang yang sehingga kita tidak menjadi hamba yang merugi kelak, tutur dia Abangda Rasyid Ridho.

Dilanjutkan oleh sambutan dari ketua umum ikatan mahasiswa muhammadiyah pimpinan komisariat fakultas hukum yang menyampaikan bahwasanya dalam semangat ramadhan dimasa pandemi ini jangan sampai bencana, kelemahan, dan kekurangan kita dijadikan alasan untuk tidak berfastabiqulkhoirat atau berlomba-lomba dalam menebar dan berbuat kebaikan, ditambahkan dengan mengutip al-qur’an surah al-baqarah Ayat 286: 

Bahwa “Allah Tidak Akan Menguji Hamba-Nya di Luar Batas Kemampuannya.

Sejatinya dalam hidup, kita tidak mungkin bisa sepenuhnya lepas dari masalah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. dan pada akhirnya kegiatan IMM FH UMJ, minggu, 2 Mei 2021 dapat berjalan dengan lancar.

Share:

Read More

Raja Naliansyah Ketua KNI Region Jabodetabek Beri Santunan Anak Yatim Di Terminal Depok

KABARMASA.COM, DEPOK - Puluhan anggota klub motor yang tergabung dalam Kawasaki Ninja Indonesia (KNI) Region Jabodetabek, Kali ini Barisan Ninja Depok (B’Jad) menggelar Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim Piatu yang berlangsung di Mushola Terminal Depok jalan Margonda Raya, Sabtu (1/5/2021).

Dalam acara Barisan Ninja Depok hadir Ketua Region Jabodetabek, Raja Naliansyah, para perwakilan Bekasi, Tangerang, Depok, Bagor dan Jakarta. Selain memberikan santunan juga di adakan acara tausiah Ramadhan.

Ketua Pelaksana acara ini, yang juga Koordinator Wilayah (korwil) Kota Depok Deni Suparman mengatakan, acara ini diprakarsai KNI Jabodetabek, diikuti para pemilik kendaraan Kawasaki Ninja se-jabodetabek bersama Barisan Ninja Depok memberikan kepada 80 anak yatim piatu, tentunya dengan mengikuti Protokol kesehatan.

“Acara ini diselenggarakan tiap tahun, dan tahun ini lebih istimewa karena semua hadir supaya lebih meriah. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak yatim Semoga menjadi amal ibadah Kita sesama Komunitas Ninja,” ungkap Deni, Sabtu (1/5/2021), usai acara santunan.

Deni yang biasa di panggil bang Beng, ini digelar mengambil tema “Baksos B’Jad dan KNI, Jalin Silaturahmi”.

“Acara ini digunakan juga untuk saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan,” tuturnya.

Deni sebagai Korwil KNI Kota Depok mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan sedikit bantuannya dan turut mensukseskan acara tersebut.

“Saya sangat berterimakasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan untuk anak yatim,” paparnya.

Share:

Read More

Blusukan, Sapma PP Kota Depok Temui Kaum Dhuafa

KABARMASA.COM, DEPOK - Bertempat ditiga titik lokasi berbeda, secara blusukan Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Depok temui dan berbagi dengan kaum dhuafa.

Hal tersebut dilakukan guna berbagi makanan berbuka puasa atau biasa disebut dengan pembagian takjil di bulan Ramadhan 1442 Hijriah.

"Alhamdulillah, bulan Ramadhan kali ini kita dapat berbagi antar sesama. Tentu yang paling utama, sasaran kami adalah kaum dhuafa. Tak luput juga para pengendara roda dua yang masih berada dijalan sedangkan waktu berbuka sudah tiba," ujar ketua Sapma PP Kota Depok, Elsa usai pembagian takjil kepada kaum dhuafa di lingkungan Pancoran Mas, Sabtu (01/05/2021).

Dirinya pun menjelaskan bahwa pemberian takjil tersebut juga diselingi dengan pembagian handsanitizer dan obat herbal penambah imun. Hal ini guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 yang masih melanda.

 

"Tentu kita tak boleh lengah, kita masih dalam Pandemi Covid-19. Tak hanya takjil yang kami berikan, obat herbal hingga handsanitizer pun turut kami bagikan," jelasnya.

Share:

Read More

BEMNUS DKI Jakarta Mendukung Produksi Vaksin Dalam Negeri

KABARMASA.COM, JAKARATA - Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebutuhan vaksin di dalam negeri begitu tinggi. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa lebih. Oleh karenanya, kami memandang bahwa produksi vaksin dalam negeri adalah sebuah kebutuhan sekaligus keharusan. 

Kami berharap Pemerintah melalui instansi dan lembaga terkait dapat mendorong dan memberikan jalan bagi produksi vaksin dalam negeri apapun merek dan namanya. Sekaligus mengurangi ketergantungan kita terhadap vaksin produksi luar negeri. Mengingat pandemi ini belum dapat kita prediksi kapan berakhirnya. Artinya kita harus menyiapkan skema perlindungan bagi kesehatan masyarakat dalam jangka yang panjang. 

selaku mahasiswa Sekaligus Koordinator  Badan Eksekutif Nusantara D.K.I Jakarta Wixen Nando dkk siap untuk mengawal dan mensukseskan agenda ini. Karena bagi kami hal tersebut menyangkut ketahanan nasional dan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak perlu ragu untuk mendorong dan  merealisasikan terciptanya produksi vaksin dalam negeri. Kami yakin mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung agenda tersebut.

Share:

Read More

Giat Ramadhan Barokah, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Operasi Penyekatan Antisipasi Mudik

KABARMASA.COM, BEKASI - Satuan Lalu lintas Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan penyekatan antisipasi Mudik lebaran dalam Ramadhan barokah dan penerapan protokol Kesehatan di wilayah Polres Metro Bekasi Kota.

Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKP Multazam Lisendra, Sikom, S.IK langsung memimpin operasi serentak di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, Rabu (28/04/2021).

Personil Satuan Lalu Lintas secara mobile melakukan operasi dengan sasaran pembubaran kerumunan, Knalpot Bising, Penyekatan dan Filterisasi kerumunan dan Pengecekan kendaraan dalam melaksanakan himbauan pemerintah tentang larangan mudik.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan kepada media kegiatan lanjutan Operasi keselamatan jaya yang sudah berakhir dengan giat ramadhan barokah oleh Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi kota yang dilakukan secara mobile di wilayah Hukum Polres Metro Bekasi.

"Selain kegiatan operasi keselamatan jaya juga dalam rangka Ramadhan Barokah dengan melakukan razia knalpot bising, Penyekatan dan Filterisasi kerumunan dan Pengecekan kendaraan dalam melaksanakan himbauan pemerintah tentang larangan mudik," ujar Erna, Kamis (28/04/2021).

Dia katakan operasi sosialisasi larangan mudik ini sesuai dengan himbauan pemerintah dimana larangan mudik Lebaran diperpanjang dan diperketat dari 22 April hingga 24 Mei 2021. Sebelumnya larangan mudik hanya dari 06-17 Mei. Larangan itu dibuat untuk menekan penularan virus Corona (COVID-19).

"Karena diperpanjang dari 22 april hingga 24 mei dimana sebelumnya dari 06-17 mei, sehingga sudah mulai dilakukan operasi penyekatan larangan mudik," ungkapnya.

"Dari giat kemarin, ditemukan ada travel gelap yang akan mudik, dari pengecekan jika tujuan hendak mudik, kita minta dibatalkan," tutupnya.

Selain itu diakhir keterangannya, Erna menjelaskan juga dalam rangka Ramadhan Barokah untuk menjaga kenyamanan dan ketenangan, operasi juga dilakukan dalam penindakan knalpot Bising serta membubarkan kerumunan dalam penerapan Prokes.

Share:

Read More

Sapma PP Berkolaborasi dengan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama ( IPNU )

KABARMASA.COM, JAKARTA - Satuan siswa pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila atau yang disingkat (Sapma PP) Berkolaborasi dengan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama ( IPNU ) mengadakan kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al mutaqien Jl. Fatmawati Raya, Jakarta selatan pada Jumat , 30 April 2021 .

Dalam program #BERSAPMAIPNUKEMASJID dengan tema “Pemuda hijrah merajut bhineka tunggal ika”  “SAPMA PP dan IPNU mengadakan lomba MTQ dan MHQ di sore hari , dilanjutkan dengan pembagian 1000 Takjil kepada masyarakat , buka puasa bersama dan di tutup dengan santunan serta pembagian sajadah PP dan Paket makanan kepada Yatim piatu dan dhuafa.

“ Dengan program ini Harapan saya seluruh peserta dan teman teman yang ikut serta mendapat hal positif .
kami ingin mengajak seluruh pemuda di kota administrasi jakarta selatan bisa mengisi bulan suci ramadhan 1442 H dengan sejumlah aktifitas sosial & berbanyak sedekah untuk memuliakan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. “ kata Oban , Ketua SAPMA PP Jakarta Selatan.

Kegiatan ini juga berTujuan untuk menjadi titik awal pemuda pemudi di jakarta selatan bersatu dan bisa memberi sumbangsih di dalam Masjid untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan hak asasi manusia serta mencerdaskan generasi muda yang masih dalam proses pendidikan baik di tingkatan pelajar dan mahasiswa.

“ Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya sampai disini , tetapi terus berkolaborasi sampai  seterusnya. Bukan hanya di bulan ramadan tetapi di bulan lainnya pemuda harus berkolaborasi agar tetap bersatu dan memajukan bangsa dan negara kedepennya “
Ucap Shaquille Rekardianto , Ketua SAPMA PP DKI 

Shaquille Rekardianto Ketua SAPMA PP DKI

Kegiatan tersebut berjalan dengan bagus dengan mematuhi protokol COVID-19 yang menjadi kewajiban di masa pandemi saat ini .

“ Ibadah ramadhan bukan hanya dimaknai sebagai ritual yang bersifat pribadi, akan tetapi diperluas maknanya menjadi nilai ibadah dalam membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian semoga kita semua  sebagai pemuda pemudi dari sapma pp jaksel & Ipnu jaksel sampai tingkat basisnya bisa menjadi jembatan Allah SWT dalam mewujudkan kebaikan “
TambahKetua SAPMA PP Jakarta Selatan.

Kegiatan ini juga di hadiri oleh Beberapa pengurus Masjid , Pengurus Remaja Masjid , dan perwakilan dari MPC Pemuda Pancasila Jakarta selatan , FORKABI dan KNPI Jakarta Selatan

“Selamat berpuasa untuk yang beragama Islam dan Semoga dibulan ramadhan tahun ini ditengah situasi saat ini kita diberi kekuatan dan lindungan Allah SWT . Perkuatlah Imun dan Iman “ tutup Shaquille Rekardianto usai kegiatan di Masjid Al Mutaqien

Share:

Read More

SAPMA Pemuda Pancasila DKI Jakarta : Komnas HAM ada apa denganmu?

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sapma Pemuda Pancasila DKI Jakarta mendukung penuh tindakan, TNI POLRI dalam pemberantasan kejahatan yang di lakukan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua. 

Menurut kami KKB Papua sekarang ini sudah sangat meresahkan masyarakat setempat dan bahkan sudah mengancam keamanan masyarakat Papua. Maka dari pada itu kami selaku SAPMA Pemuda Pancasila DKI Jakarta sangat mendukung setiap langkah pemerintah untuk pemberantasan KKB di papua.

 

SAPMA Pemuda Pancasila DKI Jakarta juga mempertanyakan  KOMNAS HAM yang memasukkan Tindakan TNI POLRI dalam pemberantasan KKB di Papua merupakan suatu perbuatan melawan HAM. 

karena hal ini menyangkut keamanan, ketentraman masyarakat yang ada di Papua.

Bukankah perbuatan KKB yang melakukan pembunuhan terhadap Kabinda Papua, TNI POLRI, masyarakat papua dan bahkan melakukan pembakaran terhadap gedung sekolah dan rumah yang ada di papua dan properti lainnya bukan suatu perbuatan pelanggaran HAM dan juga bukan merupakan suatu perbuatan kejahatan kriminal?

Hal ini tidak bisa dianggap sepele ataupun dipandang sebelah mata. 

Negara tidak boleh tinggal diam dan hal ini tidak boleh terus terjadi.

Bila mengutip dari statement ketua MPR-RI Bapak Bambang Soesatyo S.E , M.B.A beliau mengatakan Tumpas habis KKB urusan HAM Belakangan “Kalau perlu turunkan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopasus, Raiders, Bravo dan Denjaka . Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka”. 

PAPUA adalah bagian INDONESIA! dan wajib bagikita untuk mempertahankan keutuhan Indonesia, karena tindakan KKB ini melawan pembukaan UUD 1945 "maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." dan sila ke dua dan lima pancasila.

SAPMA Pemuda Pancasila DKI jakarta mengajak seluruh masyarakat dan seluruh elemen yang ada untuk mendukung tindakan TNI POLRI dalam membrantas terorisme di Papua.

Share:

Read More

Demi Pemulihan Pasca Bencana, PMI Bagikan Sembako Untuk Korban Di NTT

KABARMASA.COM, KUPANG – Poros Muda Indonesia (PMI) membagikan ratusan paket sembako kepada korban bencana badai Siklon Tropis Seroja di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (24/4). Distribusi bantuan ini disalurkan sebagai bentuk kepedulian PMI kepada para korban terdampak bencana yang melanda hampir seluruh wilayah NTT.

Ketua Umum PMI, Frans Freddy mengungkapkan, kedatangan dirinya dan Tim PMI langsung ke lokasi bencana sekaligus untuk trauma healing warga terdampak utamanya anak-anak. Apalagi, hingga saat ini, mereka masih bertahan di pengungsian.

“Trauma healing ini penting untuk tidak hanya memulihkan hal materil dari korban, tetapi juga beban dan trauma psikologis mereka, utamanya anak-anak. Bertemu langsung dengan mereka di lokus pengungsian di Kupang menjadi salah satu cara pemulihan itu,” kata Freddy.

Dijelaskan Freddy, bangsa Indonesia sangat berduka atas bencana alam yang menimpa hampir seluruh wilayah NTT. Dia berharap, penyaluran bantuan sembako dan obat-obatan dari PMI untuk korban bisa mendukung pemulihan pascabencana.

“Saya dan Tim berupaya sekuat tenaga untuk terus mendukung pemulihan pascabencana utamanya di wilayah timur Kepulauan Nusa Tenggara. Supaya tepat sasaran dan lebih menyentuh masyarakat demi proses pemulihan trauma, saya dan Tim datang ke Kupang,” terang dia.

Ketua Umum Poros Muda Indonesia (PMI), Frans Freddy, bersama Kapolda NTT, Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M. Hum, saat setelah membagikan sembako untuk korban di Kupang NTT 

Pasca kegiatan bagi sembako kepada masyarakat terdampak, Freddy dan Tim disambut Kapolda NTT, Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M. Hum dan Kapolres Kupang, Aldinan Manurung, di ruang kerjanya. Freddy mengaku siap bahu-membahu bersinergi dalam rangka percepatan pemulihan akibat bencana di NTT.

“Prinsipnya saya dan Poros Muda Indonesia siap bahu membahu untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak, termasuk Polri, dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana. Terimakasih kepada Kapolda NTT dan Kapolres Kupang yang begitu hangat menyambut kami,” kata Freddy.

Dirinya berharap, ikhtiar ini bisa menjadi pelecut semangat semua kalangan untuk turut terlibat membantu korban bencana alam NTT. Dengan begitu, lanjut dia, proses pemulihan akan lebih cepat dan efektif melalui kepedulian semua orang sebagai sesama saudara.

Sebagaimana diketahui, Siklon Tropis Seroja yang menyebabkan angin kencang dan hujan lebat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di NTT dan NTB. Bencana tersebut mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan ratusan orang meninggal dunia.

 

Share:

Read More

Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402, Gerakan Muda Visioner Usulkan Penambahan Anggaran Alutsista dan Panglima TNI dari Angkatan Laut

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapal selam KRI Nanggala 402 masih dalam pencarian setelah hilang kontak sejak Rabu (21/4/2021). 

Bereaksi terhadap kejadian yang menimpa prajurit dan armada pertahanan negara, berbagai tokoh memberikan tanggapan. 

Salah satunya Direktur Eksekutif Gerakan Muda Visioner (GEMUVI) Teofilus Mian Parluhutan menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah KRI kapal selam Nanggala 402 yang hilang kontak saat latihan di Perairan Bali.

"Saya mengucapkan rasa prihatin yang mendalam dan memanjatkan doa kepada para prajurit TNI yang bertugas di dalam kapal dan keluarga para prajurit yang sedang menanti dan berduka," kata Teofilus kepada wartawan pada Senin (26/4).

Agar insiden serupa tak terulang, Teofilus meminta pemerintah melalui Komisi I DPR-RI untuk melakukan penambahan anggaran  modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna membangun pertahanan maritim.

Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Pertahanan, kapal selam ini dibangun di Jerman pada tahun 1977 dan bergabung dengan armada Indonesia pada tahun 1981.

Selain itu, pemerintah harus mengevaluasi seluruh kegiatan dan penganggaran yang tidak berkaitan dengan tugas utama TNI sebagai alat pertahanan. 

"Terpenting yang harus digaris bawahi dan kita semua harus ingat, alutsista berusia tua harus diperbaharui. Alutsista bisa kapan saja diganti, tapi nyawa prajurit tidak bisa digantikan," ujarnya. 

Menurutnya, sebaik apapun perawatan terhadap alutsista yang sudah berumur, tetap berisiko tinggi saat digunakan. 

"Kami mendukung modernisasi armada pertahanan maritim terbaru, agar mencapai kesiapan yang tinggi, TNI AL harus senantiasa melakukan modernisasi alutsista seiring dengan tuntutan tugas dan perkembangan lingkungan strategi," papar Teofilus.

Teofilus juga meminta Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan siapa yang tepat menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke depannya.

Menurut Teofilus peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata mengapa calon panglima kedepan harus dari matra TNI AL, walaupun memang sudah sesuai urutan rotasi adalah giliran Angkatan Laut.

Teofilus mengatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang TNI mengamanatkan jabatan panglima dijabat secara bergantian antarmatra. Jika saat ini Hadi berasal dari Angkatan Udara dan pendahulunya, Gatot, dari Angkatan Darat maka panglima berikutnya seharusnya dari Angkatan Laut. 

"Prinsip rotasi ini penting dilakukan untuk memperkuat soliditas antarmatra TNI dan agar tidak ada di antara matra TNI tersebut yang merasa di-anak tiri-kan," katanya 

Prinsip rotasi, kata dia, diperlukan untuk memperkuat profesionalisme TNI di masa yang akan datang. 

"Pilihan matra Angkatan Laut juga sejalan dengan rencana Presiden untuk penguatan ketahanan maritim Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," pungkas Teofilus.

Share:

Read More

HMI MPO JAKSEL Berbagi Takjil Sekaligus Refleksi Hari Kartini dan Hari Bumi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Jakarta Selatan melaksanakan berbagi takjil pada (24/04/2021) di Lampu Merah Poins Square, Lebak Bulus. Acara berbagi takjil ini disertai dengan Refleksi Hari Kartini dan Hari Bumi bersama keluarga besar HMI-MPO Cabang Jakarta Selatan.

Peringatan Hari Kartini menjadi momentum refleksi. Perempuan Indonesia diminta merefleksikan sejumlah isu terkait kaum hawa. Wahido selaku kabid kaderisasi HMI Cabang Jakarta Selatan menyebut hak perempuan menempuh pendidikan juga perlu direfleksikan. Sebab, dahulu perempuan Indonesia melabrak tradisi untuk sekolah.

"Demikian juga apakah perempuan mempunyai kebebasan untuk melaksanakan atau mengikuti organisasi-organisasi yang ada di negara kita ini?" kata dia.

Refleksi itu perlu dijawab dan direnungkan. Wahido menyebut jawaban diperlukan untuk membuka pemikiran perempuan Indonesua.

Begitupun juga dengan Hari Bumi kali ini, Redza Sutiara Akbar Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Selatan mengatakan “sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negaranya dari segala bencana buatan manusia yang dapat membahayakan hidup dan sumber penghidupannya. Ini adalah amanat konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hakasasi manusia.”, imbuhnya.

Dalam momentum refleksi peringatan hari kartini dan hari bumi internasional ini, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Selatan menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mengutuk segala bentuk kekerasan seksual dan mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas segala bentuk kasus kekerasan seksual.

2. Mendesak setiap institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan aman tanpa diskriminasi, kekerasan dan pelecehan.

3. Menuntut pemerintah untuk memberikan hak-hak dasar terhadap buruh perempuan

4. Cabut kebijakan diskriminasi gender dalam RUU Ketahanan keluarga, sahkan RUU

Pekerja Rumah Tangga dan Sahkan RUU Penghapusan kekerasan seksual

5. Mendesak pemerintah agar dapat menerapkan kebijakan progresif untuk fokus

mengurangi pemanasan global.

6. Mendesak pemerintah untuk segera membatalkan dan menghentikan kegiatan penebangan

hutan (deforestasi)

7. Mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas para pelaku pencemaran industri,

bukan hanya orang-orang di tingkat pelaksanaan atau industri kecil, tapi semua industri (kecil/besar) jika melakukan pencemaran harus di tindak dengan tegas.

Share:

Read More

Semarak Ramadan, AH Indonesia Bagi - Bagi 1442 Paket Takjil

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan Ramadan juga dimanfaatkan bagi berbagai kalangan untuk berbagi. 

Tak heran, di beberapa tempat seringkali ditemui takjil gratis yang disediakan oleh orang yang ingin berbagi di bulan Ramadan. 

Seperti halnya yang dilakukan oleh Anakmuda Harapan Indonesia (AH Indonesia) yang mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagi takjil. Bagi-bagi takjil di bulan Ramadan ini berlangsung di depan Gelora Bung Karno Jakarta Selatan pada, Sabtu (24/4/2021). 

1442 bungkus takjil diberikan kepada para millenials yang melakukan olahraga lari sore dan bersepeda serta masyarakat yang melintas di area Gelora Bung Karno 

Direktur Eksekutif  Anakmuda Harapan Indonesia (AH Indonesia) Leonardus P Situmorang saat ditemui di sela-sela pembagian takjil mengatakan, kegiatan ini sudah diniatkan sejak awal. 

“Di Daerah ini banyak yang berolah raga untuk menghabiskan waktu sebelum berbuka puasa atau ngabuburit . Oleh karena itu kami memilih area GBK untuk sedikit berbagi makanan buka puasa untuk masyarakat yang ada sedang berolah raga  di sekitar arena Gelora Bung Karno,” ungkapnya. 

Leonardus menuturkan, kegiatan bagi bagi takjil ini terselenggara berkat partisipasi anggota komunitas yang ingin mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan positif. 

Leonardus juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota AH Indonesia  yang telah turun ke lapangan. 

“Alhamdillah kegiatan berjalan lancar. Saya ucapakan terima kasih untuk para anggota yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini akan menjadi keberkahan bagi kita semua,” ucap Leonardus. 

AH Indonesia sendiri adalah organisasi yang dibentuk untuk mendorong Bapak Airlangga Hartarto untuk menjadi Pemimpin di Indonesia 

AH Indonesia bergerak untuk mengambil hati millenial agar bersama mendukung Airlangga Hartato menjadi pemimpin di negri ini 

" Kami ada untuk mendorong bapak airlangga hartato menjadi pemimpin , acara ini juga dilakukan untuk mengenalkan nama beliau di tingkatan grass root" tutup Leonardus

Share:

Read More

Guntur Eka Pratama Terpilih Jadi Ketua Komisariat Sapma PP Komisariat Universitas Jayabaya Periode 2021-2022

Kiri Amri plt. ketua Komisariat UIC, Tengah Guntur ketua terpilih, Kanan Afad ketua demisioner

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemilihan Ketua komisariat Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) Komisariat Universitas Jayabaya Periode 2021 - 2022 menetapkan Guntur Eka Pratama sebagai nahkoda baru organisasi SAPMA PP Komisariat Universitas Jayabaya.

Terpilihnya Guntur Eka Pratama merupakan hasil Musyawarah Komisariat (Muskom) yang dilaksanakan di Hotel daily Iin, Jakarta pada Jumat (23/04/2021) lalu.

Dalam musyawarah komisariat universitas jayabaya juga di tutup dengan pembagian takjil kepada masyarakat sekitar, sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap masyarakat.

Terkait amanah baru yang diembannya, Guntur Eka Pratama berharap ke depan Sapma Pemuda Pancasila Komisariat Universitas Jayabaya dapat terus menjadi organisasi mahasiswa yang mampu menjaga ideologi pancasila, serta garda terdepan penjaga nilai-nilai Pancasila di kehidupan pemuda - pemudi khusus nya universitas jayabaya.

Sapma komisariat universitas jayabaya akan lebih banyak ikut terjun mengkaji, dan mengimplentasikan dalam sebuah bentuk nyata, terkait kontribusi dalam bidang kepemudaan sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran mahasiswa adalah ujung tombak dari pemikiran rakyat, dan kembali kepada khitah mahasiswa adalah Agent of Change, Social Control, and Iron Stock tutur Guntur.

 

Share:

Read More

Indra Muliawati: Perempuan Berdaya Untuk Indonesia Jaya

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Habis gelap terbitlah terang. Tepatnya pada hari ini 21 April masyarakat Indonesia kembali memperingati hari kartini. Kartini: 7 huruf, 1 kata dan merupakan salah satu tokoh perempuan ternama di Indonesia yang memiliki nama asli Raden Ajeng Djojo Adiningrat yang lahir di Jepara Jawa Tengah tepatnya pada tanggal 21 April 1879. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan paling fenomenal di Indonesia. Bagaimana tidak, semasa hidupnya Kartini memang tidak pernah mengangkat senjata untuk menentang Belanda. Namun, namanya harum disejajarkan dengan para pahlawan kemerdekaan dalam buku-buku sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan inspirasi dan pemikiran yang beliau wariskan kepada para perempuan Indonesia.

Lantas bagaimana dengan perempuan masa kini yang harus bisa memperjuangkan cita-cita Kartini, yaitu berjuang menghilangkan system feodalisme dan patriarki yang hingga sekarang masih melekat di tengah masyarakat. Sebab kesadaran perempuan bahwa bisa merdeka dalam berpikir dan bertindak masih kurang. Padahal secara kuantitas, perempuan di ranah publik semakin banyak namun rasa percaya diri perempuan untuk berargumentasi dan menyuarakan diri di hadapan publik masih kurang. Sehingga belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatakan bahwa perempuan berada di publik karena perempuan memang diperlukan.   

Peran perempuan di ranah publik justru memperkuat dampak kebaikan. Anggapan bahwa perempuan dan laki-laki ibarat matahari dan bulan yang harus beredar di orbit masing-masing, laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik adalah kurang tepat. Bahwasanya Amar ma’ruf nahi munkar harus dikerjakan bersama-sama. Artinya, baik laki-laki dan perempuan bersama-sama harus mengurus urusan publik maupun domestik. Kemudian minimnya peran perempuan di ranah publik salah satunya adalah maraknya terjadi kejahatan seksual di ranah publik. Bagaimana tidak, catatan tahunan komnas perempuan 2020 mencatat 431.471 kasus kejahatan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Pada tahun lalu ranah public tercatat 24% atau 3.602 kasus. Dari 3.062 kasus kejahatan terhadap perempuan diranah publik tercatat 58% merupakan kejahatan seksual. Melihat catatan peningkatan kasus kejahatan membuat prihatin, namun angka tersebut belum menggambarkan jumlah kasus yang sesungguhnya ada di masyarakat karena sangat banyak kejahatan yang terjadi tidak dilaporkan.

Di Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu penyumbang besar angka kasus kejahatan perempuan. Dikutip dari pendataan aplikasi simfoni hanya dalam kurun waktu delapan bulan pada 2020, tercatat 262 kasus kejahatan perempuan dan anak di Kaltim, 112 diantaranya kasus kejahatan itu adalah kasus kejahatan seksual. Kota Samarinda adalah Kota di Kalimantan Timur yang paling banyak terdapat kasus kejahatan terhadap perempuan. Salah satu masalah yang menjadi sorotan saat ini adalah mengenai rasa aman dan nyaman perempuan di Samarinda. Hingga saat ini Kota Samarinda belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan. Terbuktinya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat.

Beberapa kebijakan dibuat oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi perlindungan, rasa aman dan meminimalisir kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu perlu usaha bersama agar kejahatan terhadap perempuan dan anak berkurang, bahkan tak ada lagi. Salah satunya adalah menguatkan peran keluarga dalam proses pendidikan dan tumbuh kembang anak.  

Hidup Rakyat Indonesia!

Hidup Perempuan Indonesia!

 

Share:

Read More

Ikatan Mahasiswa Nusantara (IMAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Nusantara (IMAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin di dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kota Tanjungbalai. 

Dari beberapa kasus Azis Syamsudin Red Notice, DAK Lampung Tengah, Proyek Simulator SIM, Dokumen Pengualaran Grup Permai  dan Kembali berulah dalam Polemik yang  terjadi saat ini dimana Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR R.I tidak dapat menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus dugaan suap Wali Kota Tanjung Balai kepada Penyidik KPK. 

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Nusantara Usman Nazarudin menyampaikan , Azis Syamdusin bisa dijerat dengan Pasal 15 melakukan pemufakatan jahat agar perkara rasuah di Kota Tanjungbalai tidak ditindaklanjuti. 

Dalam pengamatan kami dimana Walikota Tanjung Balai M. Syahril di periksa oleh penyidik KPK Stepanus Robin, lalu seiring waktu pemeriksaan di Walikota Tanjung Balai oleh penyidik KPK,  M. Syahril (wali kota)  menghubingi Azis Syamsudin  untuk menjembatani  antara walikota dan penyidik KPK. Lalu timbul pertanyaan, Apa kewenangan atau dasar Azis Samsudin menghubingi atau menjembatani antara walikota dan penyidik KPK?, apakah Azis Syamsudin menyuruh pelantara untuk menghubungi Penyidik KPK? Hingga terjadi kasus suap oleh Walikota Tanjung Balai terhadap Penyidik KPK. 

Jika memang Azis Syamsudin melakukan hal itu komunikasi langsung terhadap penyidik KPK itu sifatnya intervensi karena Azis Syamsudin Wakil DPR R.I dan jika benar pelantara dari Azis Syamsudin menghubungi penyidik KPK apa Dasar dan Kewenangannya. 

Jika KPK tidak segera menangkap azis syamsudin, atas nama kesamaan dan kedudukan di muka hukum KPK harus segara tangkap azis Syamsudin sebagai Markus (Makelar Kasus). 

Kami  Memberikan dukungan kepada KPK agar segera tangkap Azis Syamsudin.

Ujar Usman Nazarudin ketua umum Ikatan Mahasiswa Nusantara (IMAN)

Share:

Read More

Organisasi Kepemudaan Minta Jokowi Revisi PP 57/2021

KABARMASA.COM, JAKARTA - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (PP 57/2021) Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021, terus menuai kritikan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarkat. Hal ini terjadi karena penghapusan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dari kurikulum pendidikan. Beberapa organisasi kepemudaaan beramai-ramai melakukan penolakan terkait PP Nomor 57 tahun 2021. Organinasi kepemudaan SAPMA PP DKI, Forum Bela Negara DKI JKT, GM KB FKPPI dan BAKORNAS FOKUSMAKER dalam konferensi pers nya memberi tanggapan keras dan meminta agar PP 57/2021 untuk ditinjau kembali. Hal ini mengingat urgensi mengenai masuknya Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia ke dalam Kurikulum Pendidikan dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. 

Ketua SAPMA PP DKI, Shaquille Rekardianto, S.H., menyampaikan keprihatinannya terhadap pengesahan PP No.57 Tahun 2021, yang secara tidak langsung keberadaannya mengganggu penerapan dan penanaman nilai-nilai pancasila dalam sistem pendidikan nasional. “Dalam moralitas berbangsa dan bernegara, ketika pancasila sebagai sumber hukum nasional dan dasar negara dihapus dari kurikulum wajib, maka pendidikan nasional tidak memiliki dasar yang kuat. Maka dengan itu, SAPMA PP DKI Jakarta meminta dengan hormat agar Presiden Republik Indonesia menggunakan hak prerogatif sebagai Kepala Negara untuk membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan guna menyelamatkan Pancasila dari pihak pihak yang ingin menggeser keberadaan pancasila melalui jalur pendidikan. ”Kata Shaquille di Jakarta, Senin, 19 April 2021.

Senada dengan Ketua SAPMA PP DKI,  Ketua FBN DKI JKT, Azizul Akbar, SE juga tidak sepakat dengan PP No 57. Tahun 2021 dan meminta Presiden Jokowi untuk mengkaji kembali hal tersebut, ia beranggapan bahwa pancasila ada nilai moral yang selayaknya harus kita jaga dan tanamkan dalam diri. juga sebagai simbol bela negara. Dan juga Sekretaris FBN DKI jakarta Hanif Adriansyah menambahkan “Jika kita melihat saat ini kemerosotan akhlak anak bangsa mengakibatkan banyaknya timbul permasalahan, termasuk karakter anak bangsa itu sendiri. Pancasila adalah bagian penting dalam pilar ideologis negara. Dengan adanya edukasi mengenai pancasila sejak dini, ini sebagai pedoman penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini merupakan kekuatan alat pemersatu kita dalam membangun sendi kehidupan kebangsaan dan ideologi menjamin semangat pluralisme. Saya meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengkaji dan mempertimbangkan ulang PP No.57 tahun 2021. “Ujar Hanif Adriansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 19 April 2021.

PP 57/2021 tidak persis dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang menyebutkan dalam pasal 35 Undang-undang bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak polemik dari lapisan masyarakat, apalagi ini terkait dengan pembangunan karakter anak bangsa di tengah arus globalisasi. Sekretasi Jenderal BAKORNAS FOKUSMAKER, Azka Aufary Ramhli, mempertanyakan langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengesahan PP 57/2021. “Bagaimana kita berbicara mengenai Character Building dalam sebuah negara namun Pembangunan Karakter itu sendiri tidak masuk dalam sistem pendidikan?, bagaimana mau membangun masyarakat yang pancasilais apabila edukasi mengenai pancasila itu sendiri tidak ditanamkan sejak dini?, saya pikir ini patut dipertimbangkan oleh presiden” Ujar Azka, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 19 April 2021.

Sementara itu Generasi Muda KB FKPPI DKI berpandangan bahwa Pancasila sejatinya adalah ideologi yang menjadi dasar dari pembentukan nilai dan karakter bangsa. Oleh karena itu menjadi penting agar Pancasila juga diajarkan melalui pendidikan formal di sekolah. Terutama, di tengah gempuran budaya dan nilai asing yang belum tentu tepat dengan konteks ke Indonesiaan kita. Ditambah dengan kembali maraknya radikalisme dan terorisme baru-baru ini, dimana ada kecenderungan bahwa generasi muda saat ini menjadi kelompok yang rentan terpapar radikalisme. "Pemerintah agar merevisi PP tersebut, dan mengembalikan Pancasila kedalam kurikulum pendidikan formal, agar generasi penerus bangsa tidak mengalami disorientasi dalam memproyeksikan dirinya sendiri di masa yang akan datang, sebagai bagian penting dari masa depan bangsa Indonesia". Demikian disampaikan oleh Ketua Generasi Muda KB FKPPI DKI, Tide Aji Pratama.

Share:

Read More