Istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Ajak Para Anak Anak Hutan Bambu Untuk Aktif Sekolah Lagi

KABARMASA.COM, BEKASI KOTA - Kunjungan yang dilakukan oleh istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono bertemu langsung dan menyapa kepada korban banjir pasa pekan kemarin telah meyalurkan bantuan untuk warga yang berlokasi di Komplek Pengairan Hutan Bambu, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur pada pagi hari ini.


Wiwiek menyatakan bahwa semenjak terjadinya luapan air Kali Bekasi masyarakat pasti sangat membutuhkan peran sosial dari Pemerintah Kota Bekasi seperti bantuan berupa sembako, pakaian hingga alat tulis belajar pasca banjir ini.


“terbayang tidak para anak kecil yang khususnya sudah sekolah, semua perlengkapan mereka terbawa arus ataupun hancur karena banjir ini, saya menyalurkan ini semata ini bentuk rasa peduli kepada warga Kota Bekasi sebagai istri dari Wali Kota Bekasi.” ujar Wiwiek.


Pada kunjungan ini, Wiwiek salurkan berupa bantuan sembako untuk para keluarga yang terdampak banjir, obat obatan dan khususnya kepada anak anak yang belum masuk sekolah ini mendapati semangat untuk bisa masuk sekolah kembali.


“khusus untuk orang tua lebih peduli lagi dan harus aktif dalam mempersiapkan kembali anak anak yang sekolah,” kata Istri Wali Kota Bekasi.


Wiwiek Hargono dapati kepedulian untuk anak yang sekolah pada hari ini merupakan pesan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang pada pagi hari ini berkunjung ke SD, dan memastikan bahwa siswa siswi sudah aktif belajar.


Ia berharap pasca musibah ini jangan sampai adanya traumatik kepada anak anak seusia dini dan tidak mematahkan semangat anak anak untuk tidak ke sekolah, peran orang tua saat ini penting sekali.

Share:

GEMPAR Gelar Aksi Di Polda Metro Jaya & Kementerian BUMN Desak Pengusutan Kasus BBM Oplosan


KABARMASA.COM, JAKARTA- Gerakan Mahasiswa Pembela Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di Polda Metro Jaya dan Kementerian BUMN, menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan BBM oplosan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp1.000 triliun. Aksi yang berlangsung tertib ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum GEMPAR, Reinnel Lailossa.

Dalam aksi tersebut, GEMPAR menyampaikan tiga tuntutan utama: pertama, meminta Kapolda Metro Jaya untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum dalam kasus ini dan menjamin transparansi proses hukum. Kedua, mendesak Menteri BUMN untuk mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola BBM serta memperketat pengawasan di lingkungan BUMN sektor energi. Ketiga, mengimbau Presiden RI agar memastikan aparat penegak hukum bekerja secara independen dan profesional tanpa intervensi politik.

Rein menyampaikan bahwa "Kasus BBM oplosan ini sebelumnya telah diungkap oleh Kejaksaan Agung, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun dalam periode 2018–2023. Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, terdiri dari enam pejabat PT Pertamina Patra Niaga dan tiga dari pihak swasta. Namun, GEMPAR menilai masih banyak pihak yang berperan dalam kasus ini dan harus diungkap ke publik" ujarnya, (10/03/2025).



Lebih lanjut, selain menyoroti transparansi dalam penegakan hukum, GEMPAR juga mengingatkan agar Kejaksaan Agung dan KPK tetap independen dalam menangani kasus ini. Mereka menegaskan bahwa kasus korupsi di sektor energi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada rakyat dalam bentuk harga BBM yang tidak sebanding dengan kualitas dan ketersediaannya.

Sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal kasus ini, GEMPAR berencana menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses hukum agar kasus ini benar-benar diusut hingga tuntas.
Share:

Dr. Atong Soekirman, S.E., M.M: Peran Cold Chain Logistics Bagi Produk Pertanian; Upaya Menjaga Kualitas Dan Ketahanan Pangan

KABARMASA.COM, JAKARTA– Upaya peningkatan efisiensi dalam distribusi hasil panen terus dilakukan di sektor pertanian Indonesia guna memastikan produk tetap segar dan berkualitas saat sampai ke konsumen. Salah satu solusi utama yang semakin mendapat perhatian adalah implementasi cold chain logistics, yaitu sistem rantai dingin yang menjaga kondisi optimal produk pertanian selama penyimpanan dan distribusi.

“Cold chain logistics mencakup berbagai proses, termasuk penyimpanan, transportasi, dan distribusi dengan pengaturan suhu yang terkendali. Teknologi ini menjadi sangat penting bagi komoditas pertanian yang mudah rusak, seperti sayur, buah, daging, serta produk olahan susu. Dengan mempertahankan suhu yang stabil, produk pertanian dapat memiliki masa simpan lebih lama, meminimalkan pembusukan, serta tetap menjaga nilai gizi dan kualitasnya” ujar Dr. Atong Soekirman, S.E., M.M, (07/03/2025).

Dr. Atong Soekirman, S.E., M.M merupakan seorang Dosen Pascasarjana di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan Anggota Senat Akademik Periode 2024-2029, pengampu mata kuliah Manajemen Logistik, Manajemen Rantai Pasok, dan Manajemen Keuangan Sektor Transportasi, memiliki pengalaman 8 (Delapan) tahun dalam bidang Kebijakan Pengembangan Industri Nasional dan Kebijakan Logistik Nasional.

Lebih lanjut, ia menyampaikan "Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, sekitar 30-40% hasil pertanian di Indonesia mengalami kerusakan sebelum mencapai konsumen akibat lemahnya sistem penyimpanan dan distribusi. Kondisi ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menurunkan daya saing produk pertanian di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, cold chain logistics menjadi faktor krusial dalam memperkuat ketahanan pangan nasional".

"Sejumlah perusahaan logistik dan startup yang bergerak di bidang teknologi pertanian mulai menginvestasikan sumber daya mereka untuk mengembangkan cold chain logistics guna mendukung industri pertanian. Mereka menyediakan fasilitas penyimpanan berpendingin, transportasi dengan pengaturan suhu otomatis, serta teknologi pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) guna memastikan stabilitas suhu sepanjang rantai distribusi. Inovasi ini diharapkan dapat membantu petani dan pelaku bisnis agribisnis dalam meningkatkan efisiensi serta memperluas pasar", Imbuhnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah serta pihak swasta dan para akademisi.

"Meski demikian, implementasi cold chain logistics di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, biaya investasi yang tinggi, serta kurangnya pemahaman di kalangan petani mengenai manfaat sistem ini. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mempercepat adopsi cold chain logistics dalam sektor pertanian. Pemerintah dapat berkontribusi dengan menyediakan insentif, regulasi yang mendukung, serta program pelatihan bagi petani agar lebih siap dalam memanfaatkan teknologi ini". tegasnya.

Dengan semakin luasnya penerapan cold chain logistics dalam sektor pertanian Indonesia, diharapkan dapat mengurangi pemborosan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya rantai dingin dalam distribusi pertanian, produk-produk pertanian Indonesia dapat lebih bersaing di tingkat domestik maupun internasional, pungkas Dr. Atong Soekirman, S.E., M.M.

Share:

Dr (c) Primadi Candra Susanto, CPC., CHRP: Meningkatkan Kinerja Tim Melalui Coaching

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dalam dunia kerja yang dinamis dan penuh tantangan, kinerja karyawan menjadi barometer penting dalam menilai kinerja karyawan. Setiap akhir tahun karyawan pada umumnya Human Resource Development akan menilai dengan metode Key Performance Indicator dan tim kerja dalam departemen tersebut menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi perusahaan. Salah satu metode yang digunakan oleh pimpinan perusahaan yang sangat efektif di era sekarang ini untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan menciptakan keterikatan karyawan yaitu melalui metode coaching.

“ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential. The process of coaching often unlocks previously untapped sources of imagination, productivity, and leadership’’ dikutip dari https://coachingfederation.org/. 

Dr (c) Primadi Candra Susanto, CPC., CHRP seorang Dosen Fungsional di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan Anggota SENAT Periode 2024-2029 yang memiliki pengalaman selama delapan tahun menjadi seorang Human Capital Management dan People Development Specialist dibeberapa perusahaan nasional hingga internasional dan mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dalam mendukung karir profesionalnya memutuskan mengambil sertifikasi Professional Coach Certification Program telah diakui oleh ICF  (International Coaching Federation) – sebagai  Accredited Coach Specific Training Hours (ACSTH) 30 Hour lulus dari Coaching Indonesia Academy dan Leader as Coach Program (LAC) Program Loop Leader as Coach telah diakui oleh oleh ICF (International Coaching Federation) – sebagai Continuing Coach Education 22 Hours, Loop Mentoring & Coaching Skills For Leader lulusan dari Loop Institute of Coaching dan lulusan dari Certified Human Resource Professional (CHRP) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta.

"Dalam proses pemberdayaan karyawan (tim kerja) dibutuhkan seorang Coach yang memiliki Delapan kompetensi inti coach menurut ICF, setelah coach memiliki delapan kompetensi inti, coach dapat mulai membuatkan program untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi dalam tim adalah melalui coaching. Metode ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada pengembangan individu yang berkelanjutan" ujar, Dr (c) Primadi Candra Susanto, CPC., CHRP, (06/03/2025).

Lebih lanjut ia menyampaikan Salah satu manfaat utama dari coaching adalah dapat mengeluarkan potensi karyawan yang sebelumnya karyawan tersebut tidak mengetahui potensi luar biasa yang dimilikinya dan dalam proses coaching seorang coach akan membantu untuk memprovokasi pemikiran coachee (orang yang di coaching) sehingga berdampak seorang coachee akan berfikir kreatif dan dengan sendirinya secara alami mendapatkan solusi atas permasalahan yang dimilikinya. Coaching sangat luar biasa dampaknya untuk diri seseorang dan bila karyawan sudah melalui proses coaching yang benar dan baik, karyawan tersebut akan meningkat performa kerja nya dan memiliki mindset yang positif sebagai contoh melihat masalah menjadi sebuah tantangan yang harus di hadapi dengan tenang. 

“Dengan manajemen menerapkan coaching secara konsisten, organisasi perusahaan dapat menciptakan tim yang lebih agile, solid, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dimasa mendatang. Coaching bukan hanya tentang meningkatkan performa individu, tetapi juga membangun sinergitas tim yang lebih kuat demi mencapai tujuan bersama untuk keberlanjutan bisnis perusahaan, apabila organisasi perusahaan tidak memiliki karyawan yang tangguh dan unggul maka organisasi akan tidak bisa survive menghadapi persaingan bisnis dan menghadapi era Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA), istilah ini menggambarkan dunia yang terus berubah dengan cepat dan sulit diprediksi.” pungkasnya
Share:

Gerakan Pembela Rakyat (GEMPAR) Desak Kejaksaan Agung Periksa Menteri BUMN Erick Thohir & Kapolda Metro Jaya Karyoto Dalam Dugaan Korupsi BBM Oplos

KABARMASA.COM, JAKARTA– Dugaan kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023 yang disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah menjadi sorotan publik. Menyikapi hal ini, Gerakan Pembela Rakyat (GEMPAR) mendesak Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.

Ketua Umum GEMPAR, Reinnel, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih dan harus menyentuh semua pihak yang diduga terlibat. “Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa seluruh pihak yang namanya disebut dalam berbagai pemberitaan, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Kapolda Metro Jaya Karyoto. Proses hukum harus berjalan secara profesional dan independen tanpa ada intervensi dari pihak mana pun,” ujar Reinnel (05/03/2025).

Melalui pemberitaan beberapa media, dalam berita acara pemeriksaan, nama Erick Thohir dan Karyoto disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan yang mengelola impor dan oplos BBM. Oleh karena itu, GEMPAR menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus segera memanggil dan memeriksa mereka guna memastikan transparansi serta mengungkap fakta yang sebenarnya.

Selain itu, GEMPAR juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dalam mendukung upaya reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih. “Presiden harus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi yang bersih dan berintegritas harus menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” tambah Reinnel.

GEMPAR menegaskan bahwa kasus ini harus diungkap secara terang benderang tanpa ada intervensi politik ataupun kepentingan tertentu. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum agar tidak ada upaya pelemahan dalam pengungkapan kasus yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah ini.

Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, GEMPAR menekankan bahwa pengusutan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas lembaga hukum serta membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Share:

Pasca Banjir, BisKita Trans Bekasi Patriot Beroperasi Kembali


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan menyampaikan informasi kepada masyarakat mulai hari ini Pukul 05.00 s/d pukul 21.00 (pemberangkatan terakhir dari Sumarecon) layanan BisKita Trans Bekasi Patriot telah kembali beroperasi secara normal.


Sebelumnya, layanan ini sempat dihentikan sementara akibat kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui karena adanya genangan air (banjir).


Dengan kondisi lalu lintas yang sudah normal, masyarakat dapat kembali memanfaatkan layanan transportasi ini seperti biasa. Rute BisKita Trans Bekasi Patriot terintegrasi dengan Stasiun LRT Bekasi di Revo Mall serta melintasi sejumlah pusat perbelanjaan utama, seperti Mega Hypermall, Mall Metropolitan, Grand Metropolitan, dan Bekasi Cyber Park, sehingga memberikan kemudahan akses bagi para pengguna.


Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar  mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna layanan Biskita. 


"Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kota Bekasi untuk menggunakan Biskita dan selamat menikmati perjalanan bersama BisKita Trans Bekasi Patriot" ucap Zeno.


Sumber : PPID Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Share:

Dampingi Wapres Gibran, Wali Kota Bekasi Pastikan Pelayanan Terbaik Untuk Warga Pasca Banjir


KABARMASA.COM, BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabumi Raka dalam rangka tinjauan warga terdampak banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.


Dalam kunjungannya, Wapres Gibran langsung menuju kediaman warga sekaligus memastikan pelayanan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah hadir ditengah bencana yang dialami.


Gibran mengintruksikan kepada Wali Kota Bekasi untuk menuntaskan permasalahan warga dengan berkoordinasi kepada Kepala BNPB untuk solusi dampak banjir, dan memastikan efek pasca banjir ini seperti pengerukan lumpur dan perbaikan drainase dan tanggul yang jebol di area Pondok Gede Permai.


Wali Kota Bekasi yang menerima instruksi dari Wapres RI bahwa ketersediaan bahan makanan maupun baju layak pakai sesegera mungkin sampai ke para warga yang mengungsi ataupun yang masih ada di dalam kediamannya.


“Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi telah beupaya mengerahkan semua personel untuk titik banjir di masing masing wilayah, bantuan bantuan juga terus dikerahkan dari relawan atau organisasi sosial lainnya seperti PMI dan lainnya.” jelas Tri.


Peninjuan dari Wakil Presiden RI ini diharapkan menjadi upaya keras dalam pasca banjir ini bagi warga yang terdampak, sehingga pemulihan usai banjir ini bisa dilakukan saling kerja sama.


“Kehadiran dari Wakil Presiden Republik Indonesia datang ke Kota Bekasi untuk memberikan rasa empati dan pemastian bahwa Pemerintah pusat maupun Pemerintah Darrah hadir ditengah adanya bencana ini, dan dipastikan koordinasi dengan BNBP, Basarnas ataupun PMI, dan kami kerahkan pernagkat daerah seperti Dinas Pemadam Kebakaran untuk penyemportan lumpur.” kata Tri.


Apresiasi juga terlontar dari Wapres RI, Gibran Rakabumi untuk para personel dari tanggap bencana dan para relawan yang sangat antusias bergerak pasca banjir ini dan diharapkan semua bisa terkendali dan saling sinergitas.

Share:

Pihak Islamic Apresiasi Wali Kota Tri Adhianto Cepat Tanggap Bantu Bersihkan Lumpur Pasca Banjir


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dr. Heri Suko Martono, ketua Yayasan Nurul Islam KH Noer Alie mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dengan menerjunkan mobil penyemprot air Disdamkarmat Kota Bekasi untuk membantu membersihkan sisa lumpur pasca banjir yang melanda area Islamic Center Bekasi. 


“Apresiasi kepada pemerintah, terutama kepada Pa Wali. Tanggap merespon dengan menerjunkan personil untuk membantu pembersihan sisa-sisa lumpur di area Islamic Center,” ungkap Heri Suko kepada media


Dengan bantuan itu, sangat membantu karyawan serta para santri Islamic yang kesulitan dalam membersihkan lumpur, yang tebalnya 5 hingga 7 cm. 


“Dengan adanya armada mobil dan para personil, ini meringankan kami pihak Islamic. Para karyawan dan santri sangat terbantu,” jelas Heri


Tambah Heri, prioritas yang dibersihkan adalah area tempat ibadah dan tempat wudhu jamaah.  Selain itu sepanjang jalan masuk area Islamic Center Bekasi.


“Ada area yang terlebih dahulu kami prioritaskan seperti area tempat ibadah, tempat wudhu dan area sekitara ruang masuk. Insya Allah dengan bantuan ini, kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya bisa kembali normal, Sehingga agenda Ramadhan, ifthar, tarawih dan sahur di Islamic Centre bisa kembali berjalan lancar,” tutup Heri sambil tersenyum. 

Share:

Wawali Bobihoe Pastikan Kondisi RSCAM Pasca Banjir Berangsur Pulih


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wawali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe lakukan peninjauan ke RSCAM, didampingi Dirut RSCAM Kusnanto Saidi. Orang nomor dua itu menyisir sejumlah area yang terdampak. Kehadirannya di rumah sakit plat merah itu, untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik dan menyemangati para staf hingga pasien.


Terlihat mobil penyemprot air dan para karyawan serta petugas nampak masih melakukan pembersihan sisa-sisa lumpur banjir di area RSCAM.


“Memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Melihat kondisi yang nantinya sebagai bahan evaluasi kita kedepannya. Tentunya upaya dan langkah terbaik segera kami lakukan. Supaya kondisi seperti ini dapat ditanggulangi dikemudian hari,” ujar Bobihoe


Yang lebih penting, kata Bobihoe adalah kesiap siagaan bencana seluruh direksi maupun pegawai yang ada di RSCAM saat banjir melanda.


“Apresiasi kesiap siagaan dari semua pihak yang ada di RSCAM ini, disatu sisi harus menanggulangi kondisi banjir, dan juga memastikan pelayanan terbaik tetap diberikan kepada pasien yang ada. Sejak air masuk dini hari kemarin dan saat ini pasca banjirpun semua bergotong royong dan semangat melayani,” ucapnya


Pemkot juga telah menginstruksikan seluruh OPD terkait, seperti Dinas PU, Dinas PSDA, BPBD, untuk terus siaga melindungi masyarakat. Para kepala wilayah seperti Camat dan Lurah diminta untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, maupun bencana ikutan lainnya.


Diketahui, banjir akibat luapan Kali Bekasi merendam RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. Genangan air yang masuk sejak dini hari saat kemarin mengganggu operasional rumah sakit dan membuat kenyamanan pasien terganggu. Sejumlah pasien dari gedung yang terdampak dengan cepat dievakuasi ke area yang lebih aman. Dan kondisi RSCAM pasca banjir saat ini sudah berangsur pulih kembali. 


Selepas melakukan kunjungannya di RSCAM, Wawali Bobihoe bertolak meninjau ke beberapa lokasi terdampak banjir seperti Masjid Al Barkah dan Kantor PMI Kota Bekasi. 

Share:

Dr. Sarinah Sihombing, Dosen ITL Trisakti: Tingkatkan Monitoring Manajemen Keselamatan Transportasi

KABARMASA.COM, JAKARTA- Kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi Kabupaten Bogor pada Selasa (4/2) malam sekitar pukul 23.30 WIB  yang melibatkan satu truk pengangkut galon  dan menabrak lima kendaraan minibus lainnya.  Truk dengan muatan galon melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta,  diduga mengalami kegagalan fungsi rem tepat di gerbang tol sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi pembayaran e-tol. Dilaporkan tiga kendaraan hancur terbakar dan tiga kendaraan lainnya mengalami kerusakan. Korban sebanyak 8 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka - luka. Korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang dekat dengan lokasi kejadian.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan masih mendalami penyebab kecelakaan di gerbang tol Ciawi ini. Tim dari Kemenhub diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan. Kemenhub terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk menangani kecelakaan ini.

Menaggapi insiden kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi Bogor, Dr. Sarinah Sihombing menyampaikan bahwa; Manajemen keselamatan transportasi   
merupakan aspek krusial untuk memastikan distribusi produk yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Dalam operasionalnya, risiko kecelakaan dapat terjadi akibat faktor teknis kendaraan, kondisi jalan, dan faktor manusia. Oleh karena itu, penerapan kebijakan keselamatan transportasi yang komprehensif sangat diperlukan" ujarnya, (05/03/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan sejumlah peraturan terkait yang harus diperhatikan 

"Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) merupakan ketentuan perundangan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan – UU No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ, UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 87, Undang – Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 307 menyebutkan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)."
Sedangkan Pasal 169 , berbunyi :
(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib
mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut,
dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan
barang". imbuhnya 

Dalam rangka memastikan keselamatan saat berkendara Dr. Sarinah Sihombing menjelaskan bahwa "Sistem  manajemen keselamatan transportasi meliputi:
a. Standar Kendaraan dan Perawatan
Seluruh armada transporter harus memenuhi standar keselamatan kendaraan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.
Perawatan berkala dilakukan secara ketat, termasuk pemeriksaan rem, ban, sistem kelistrikan, dan muatan kendaraan.
Pemasangan sistem telematika untuk memantau kondisi kendaraan dan perilaku pengemudi.

b. Manajemen Pengemudi
Seleksi ketat terhadap pengemudi dengan pelatihan berkala mengenai keselamatan berkendara. Pengemudi wajib memiliki sertifikasi keselamatan transportasi.
Pembatasan jam kerja untuk menghindari kelelahan dan memastikan kondisi fisik yang optimal.

c. Keselamatan Operasional
Penentuan rute distribusi yang aman dan efisien. Penggunaan teknologi GPS untuk monitoring real-time guna menghindari jalur berisiko tinggi. Pemasangan perangkat pembatas kecepatan pada kendaraan".

"Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Untuk memastikan efektivitas kebijakan keselamatan transportasi, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat. Langkah- langkah yang diterapkan meliputi:

a. Pengumpulan Data Kecelakaan
Mencatat dan menganalisis insiden kecelakaan secara sistematis.
Mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan dan mengembangkan langkah mitigasi.
b. Audit dan Inspeksi Berkala
Pemeriksaan rutin terhadap kendaraan dan kepatuhan pengemudi terhadap regulasi keselamatan. Evaluasi kepatuhan transporter terhadap prosedur keselamatan.
c. Pemanfaatan Teknologi
Penggunaan dashboard digital untuk memantau kondisi kendaraan secara real-time. Analisis data perilaku pengemudi untuk memberikan pelatihan lebih lanjut jika diperlukan".

"Menerapkan Sistem  manajemen keselamatan transportasi yang ketat serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, industri   dan pelaksana transporter dapat mengurangi risiko kecelakaan secara signifikan. Implementasi teknologi modern serta pelatihan berkelanjutan bagi pengemudi dan teknisi kendaraan akan memastikan keselamatan" pungkasnya.  

Share:

ARAHAN LEWERISSA KEPADA ASN DAN NON ASN PEMPROV, MALUKU BISA MENJADI CAHAYA DARI TIMUR


KABARMASA.COM, AMBON - Mengawali pelaksanaan tugas pada hari ke dua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Henderik Lewerissa dan Abdullah Vanath memberikan Arahan kepada seluruh ASN dan Non ASN  Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang berlangsung di Auditorium Unpatti pada Rabu, 5 Maret 2025.


Pada kesempatan itu, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie yang mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur, para Staf Ahli, para Assisten, para kepala OPD, para Pejabat Administrator dan seluruh staf ASN dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang berjumlah ribuan orang.


Dalam arahannya,  Gubernur Maluku menyampaikan beberapa point penting yaitu, bahwa untuk melaksanakan pembangunan Maluku dibawah kepemimpinannya, Organisasi Perangkat Daerah tidak diperkenankan memiliki Visi dan Misi yang ada adalah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur karenanya, Lewerissa meminta Pimpinan dan Jajaran OPD untuk membaca dan memahami dengan seksama serta dapat menerjemahkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kerja-kerja Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.


“Kami memiliki dua tangan untuk mencapai Visi-Misi ini, Yaitu OPD-OPD danbadan Usaha Milik daerah (BUMD), kedepan semua Program harus diarahkan untuk pencapaian Visi-Misi ini.”ucap Lewerissa.


Hendrik juga mengingatkan tentang keterbatasan Keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri yang  dihadapi pemerintah Provinsi Maluku sehingga perlu melaksanakan program yang benar-benar prioritas.


“Ditengah keterbatasan Keuangan Daerah, Kita harus laksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar Prioritas, sejalan dengan Visi-Misi, dan berdampak langsung untuk pertumbuhan dan kesejahteraan Rakyat Maluku, dan tidak boleh ada program kegiatan yang tidak jelas dan tidak relevan dengan upaya untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan Maluku” tegas Gubernur.


Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa seluruh ASN maupun Non ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku harus bekerja cepat, tidak ada lagi istilah Bussines as usual, karena kerja kita kedepan adalah kerja percepatan bukan semata kerja yang biasa saja, dan bapak ibu yang hadir disini adalah Ujung Tombak kita dalam menjemput kemajuan di Maluku.


Lewerissa, kembali mengingatkan tentang Kebijakan Pemerintah pusat terkait Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 memberikan penegasan agar memperhatikan Acara yang bersifat Seremonial, Kajian dan Studi banding, Percetakan, Publikasi dan Penghematan Perjalanan Dinas.


“Saya meminta jajaran pemerintah Provinsi mematuhi Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi  dan mengiplementasikannya, ingat APBD bukan hanya soal Belanja (Goverment Spending) tapi juga soal Pendapatan (Revenue) yang menjadi fokus kita kedepan" jelas Lewerissa.


Lebih lanjut, Lewerissa menyampaikan bahwa di Kepemimpinannya, akan menerapkan Sistem Merit, dimana dalam pemerintahan setiap ASN memiliki kesempatan untuk maju, tidak boleh ada like and dislike dalam pengisian jabatan di Maluku, serta ASN yang berprestasi akan diberikan Pengakuan dan Penghargaan” terangnya.


Sebelum mengakhiri Arahannya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa memberikan satu pesan khusus untuk seluruh ASN dan Non ASN Pemerintah Provinsi Maluku bahwa kita harus memastikan setiap program yang kita lakukan di daerah sejalan dengan program yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Provinsi Maluku harus mampu mengorkestrasi seluruh potensi dan kebijakan yang ada.


"Kita dukung program Bapak Prabowo Subianto, sembari kita menarik program APBN untuk dilaksakan di Maluku," ungkapnya.


Di akhir Arahannya, Lewerissa menyampaikan rasa Optimisnya bahwa kedepan Maluku bisa menjadi Cahaya dari Timur. 

Share:

Wawali Bobihoe : Pemkot Bekasi Intens Penanganan Bencana Dengan Deputi BNPB


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi intens komunikasi dan koordinasi dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB terkait penanganan korban terdampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi, dengan fokus penanganan di delapan titik, meliputi Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Jati Asih, Rawalumbu, Pondokgede, Bekasi Barat, Bantargebang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Walikota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.


“Kami intens berkomunikasi dengan Deputi. Untuk penanganan korban terdampak banjir. Saat ini kami terfokus di 8 wilayah yang benar-benar terdampak,” ujar Bobihoe


Ia mengatakan, Kota Bekasi untuk kesediaan logistik untuk dapur umum terbilang cukup, saat ini memiliki persediaan 4,1 ton beras di gudang Dinas Ketahanan Pangan, dan mendapatkan 1,2 ton dari Bulog. 


“Untuk persediaan pangan saat ini cukup, dan kami terus berupaya untuk mensuplai ke wilayah terdampak melalui dapur umum darurat. Membuat makanan siap saji untuk para korban,” ucap Bobihoe


Selanjutnya, Bobihoe panggilan akrab wawali Kota Bekasi menjelaskan, pihaknya mengupayakan tambahan 72 perahu karet beserta bantuan sandang dan pangan lainnya.


“Kita dapatkan bantuan 72 perahu karet, bantuan logistik pangan, popok bayi, selimut dan bantuan sandang lainnya,” jelas Bobihoe


Menurutnya, ada beberapa penyebab banjir yang saat ini sedang melanda di Kota Bekasi, diantaranya faktor kiriman dari kota lain mengingat posisi Kota Bekasi didaerah rendah, curah hujan serta intensitas hujan yang tinggi, wilayah muara saat ini sedang mengalami kondisi air yang juga tinggi yang menyebabkan aliran air sungai tertahan. 

Share:

SAAT TIBA DI KANTOR GUBERNUR, LEWERISSA DAN VANATH GELAR RAPAT.


KABARMASA.COM, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath tiba di Kantor Gubernur Maluku pada hari Selasa, 4 Maret 2025, Pukul 16:14 WIT untuk memulai aktivitas pemerintahan mereka di tahun ini.


Keduanya disambut dengan hangat oleh jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi beserta  ASN maupun Non ASN yang telah menunggu kedatangan Pemimpin Daerah ini di Kota Ambon, Provinsi Maluku, setelah dilantik oleh Presiden RI di Istana Negara Jakarta dan mengikuti rangkaian Kegiatan Ret-ret di Magelang beberapa waktu yang lalu.


Dalam sambutannya, Lewerissa menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk penyambutan yang telah dilakukan oleh pejabat dan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.


“Saya merasakan Kehangatan resepsi penyambutan dari Bandara Pattimura tadi dan berlanjut di kantor ini, kami ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk bapak ibu sekalian” ungkap Gubernur.


Selanjutnya, Gubernur menyampaikan selamat Berpuasa kepada Bapak/Ibu ASN Provinsi Maluku yang sedang menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan, dengan harapan dan doa semoga di Bulan ramadhan ini memberi banyak anugerah dan nikmat untuk kita semua.

 

Setelah menyampaikan sambutan,  Gubernur dan Wakil Gubernur langsung menggelar pertemuan awal dengan sejumlah Pimpinan OPD di ruang kerja Gubernur Maluku.


Pertemuan yang sifatnya tertutup ini guna membahas agenda pemerintahan yang mendesak, serta strategi untuk percepatan Pelayanan dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. 

Share:

TIBA DI BANDARA PATTIMURA, LEWERISSA-VANATH KOMPAK MENUJU KANTOR GUBERNUR MALUKU

 


KABARMASA.COM, AMBON - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath masing-masing beserta istri dan rombongan, tiba di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Selasa, 4 Maret 2025, sekitar pukul 15.15 WIT dengan menggunakan pesawat regular Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 646.


Setibanya di Bandara Gubernur dan Wagub beserta rombongan disambut dengan tarian cakalele, tarian lenso, pengalungan syal tenun dan pemberian bunga, yang diiringi dengan irama musik tifa totobuang, serta dilanjutkan dengan penyambutan secara adat oleh Majelis Latupati Kota Ambon.


Acara penyambutan orang nomor satu dan dua dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Nita Sadali.


Selanjutnya rombongan berkendaraan mobil melewati Airside menuju VIP Room Pemda.


Di ruang VIP tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur, beramah-tamah dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Pangdam XV Pattimura, Kapolda Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Komandan Lantamal IX Ambon, Komandan Lanud Pattimura, Kabinda Maluku, Danguspurla Koarmada III dan Kepala Bakamla Zona Maritim Timur.


Rombongan dari VIP Room Pemda, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kantor Gubernur Maluku.

Share:

Banjir Bekasi: Walikota Bekasi Sebutkan Langkah-langkah Evakuasi dan Persiapan Pengungsi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah melakukan langkah evakuasi warga akibat bencana banjir, Selasa, (4/32025). 


Dalam rapat koordinasi dengan 12 Camat, Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto mengungkapkan bahwa langkah awal yang diambil pihaknya adalah melakukan evakuasi dan memastikan bahwa warga yang terdampak tetap terlayani dengan baik. 

“Langkah pertama adalah berkonsentrasi pada evakuasi. Kami memastikan bahwa warga yang terdampak tetap mendapatkan layanan yang dibutuhkan, terutama di tempat-tempat pengungsian yang sudah disiapkan. Selain itu, kami juga menyiapkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung proses ini,” ungkapnya.


Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi akibat curah hujan tinggi dan kiriman air dari Bogor, mengakibatkan dampak signifikan, terutama di kawasan sepanjang Kali Bekasi. Sebanyak 1000 warga diungsikan sementara ditempatkan pada tenda maupun fasilitas sosial. 


Adapun hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi lama di wilayah hulu kali Bekasi dan wilayah Kota Bekasi dari sore hingga malam hari yang mengakibatkan peningkatan debit air dan menyebabkan wilayah Kota Bekasi di 7 Kecamatan mengalami bencana banjir. 


Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan dari tujuh wilayah yang terdampak banjir yakni Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Jari Asih, Pondok Gede, Bantargebang dan Rawalumbu. Potensi air rob juga turut mempengaruhi kondisi wilayah, membuat permukaan air naik hingga mencapai ketinggian 1-2 meter.  


"Wilayah yang paling parah terendam adalah kawasan Jati Asih, yang hampir seluruhnya dilalui oleh aliran Kali Bekasi," ucapnya. 


Dalam upaya menghadapi bencana ini, Pemerintah Kota Bekasi mengerahkan berbagai sumber daya. 


BPBD Bekasi telah menyiapkan 50 perahu karet untuk evakuasi dan bantuan kepada warga yang terdampak. Dandim 0507 Bekasi dan Kapolres Bekasi juga memastikan siap dengan peralatan pendukung, termasuk perahu karet yang dimiliki BPBD Kota Bekasi. 


“Walaupun curah hujan diperkirakan akan masih besar pada tanggal 11 hingga 20 Maret, kami terus waspada dan berupaya untuk meminimalisir dampaknya. Komunikasi dengan BNPB juga terus berjalan untuk memastikan kita siap menghadapi potensi hujan yang lebih besar,” tambah Walikota.


Kondisi tanggul yang belum sepenuhnya diperbaiki juga menjadi salah satu tantangan. Walikota Bekasi Tri Adhianto mengingatkan bahwa upaya komprehensif masih dibutuhkan untuk memperbaiki tanggul dan mengantisipasi potensi banjir di masa mendatang. Kerja sama antara berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, sangat menentukan penanganan bencana ini.


Usai rapat koordinasi penanganan banjir secara zoom, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga menerima koordinasi Deputi BNPB Lukmansah yang mengatakan prihatin atas bencana yang terjadi dan ia mensuport penanganan bencana yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Bekasi. 


"Pemkot Bekasi lakukan evakuasi pada warga prioritas serta penuhi kebutuhan pokoknya. Orang tua, ibu hamil, balita, anak-anak," ucapnya. Pihaknya juga tengah mempersiapkan sejumlah bantuan yang akan diberikan sesuai  permintaan Pemkot Bekasi terutama mengenai kebutuhan makanan siap saji dan penambahan perahu karet. 

Share:

Wawali Bobihoe Tinjau Lokasi Terdampak Banjir


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Walikota Bekasi Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe meninjau banjir yang terjadi di Pondokgede Permai (PGP), Kecamatan Jatiasih.


“Turun ke lokasi, meninjau langsung ke lapangan. Adapun langkah hingga saat ini, kami terus berkoordinasi dengan BPBD, dan dinas terkait ,” ujar Bobihoe saat meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir.


Bobihoe mengatakan, dapur umum sudah disediakan bagi masyarakat terdampak banjir sejak pagi tadi.


“Kami mengintruksikan camat untuk segera siapkan dapur umum dan menerjunkan para petugas BPBD dan petugas kesehatan. Terpantau sejak dini hari, para petugas cepat dan tanggap untuk membantu masyarakat kita, dengan segera sudah didirikan dapur umum,” jelas Bobihoe


Pria yang dikenal dengan murah senyum itu, juga menyampaikan bahwa prasarana untuk evakuasi juga telah diterjunkan.


“Prasarana evakuasi telah diterjunkan ke wilayah terdampak. pa Wali juga terus terjun kelapangan,” jelasnya


Bobihoe beserta jajaran terlihat berkeliling untuk meninjau ke sejumlah pengungsian dan titik dapur umum. 

Share:

SELVI GIBRAN RAKABUMING LANTIK MAYA BABY RAMPEN LEWERISSA JADI KETUA DEKRANASDA PROVINSI MALUKU 2025-2030



KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabung, melantik Maya Baby Rampen Lewerissa sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Maluku masa bakti 2025-2030.

Pada kesempatan itu juga turut dilantik Ketua Dekranasda se-Indonesia, yang berlangsung di Gedung II Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Senin (03/3/2025).

Dalam sambutannya, Selvi menyampaikan arahan kepada seluruh Ketua Dekranasda se-Indonesia untuk mengawal misi pemeritahan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia maju, salah satunya melalui kriya dan wastra Nusantara.

“Pada masa bakti lima tahun ke depan, para Ketua Dekranasda akan memayungi dan membina para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Tanah Air agar berkembang dan berdaya saing,” terangnya.

Ketua Umum Dekranas menyampaikan bahwa Sektor UMKM telah lama menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, sebab di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. 

“Mari kita satukan langkah bersama dan memperkuat kolaborasi dan sinergi kita, tentunya guna membantu mewujudkan cita-cita besar Bapak Presiden Prabowo, untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sesuai Asta Cita yang telah beliau canangkan,” ajak Selvi.


Pelantikan ini dilakukan kepada 36 Ketua Dekranasda, pasca Pelantikan Kepala Daerah serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara.

Kegiatan Pelantikan ini sesuai dengan Berdasarkan Anggaran Dasar DEKRANAS tahun 2020 Pasal 22 ayat (1) Ketua DEKRANASDA Provinsi, Kabupaten/Kota, adalah istri Gubernur, dan istri Bupati/Walikota. 

Sehingga tepatnya hari ini Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Baby Rampen Lewerissa dilantik secara resmi dengan para ketua Dekranasda dari 36 Provinsi lainnya masa bakti 2025-2030. 

Setelah Pelantikan kegiatan dilanjutkan dengan acara Buka Puasa dan foto bersama antara Ketua Umum Dekranas, Pengurus Dekranas dan seluruh Ketua Dekranasda Provinsi se-Indonesia. (Diskominfo Maluku)
 

Share:

Paripurna Penetapan 3 Rancangan Perda serta Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Masa Jabatan 2024 - 2029 Tahun Anggarab 2025

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Penyelenggaraan rapat paripurna DPRD Kota Bekasi dalam rangka perubahaan program pembentukan peraturan daerah tahun 2025, penetapan 3 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, penugasan badan pembentukan peraturan daerah dan penyampaian laporan hasil reses DPRD Kota Bekasi masa jabatan 2024-2029 Tahun anggaran 2025.


Hadir, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi beserta wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dalam rangkaian sidang paripurna yang digelar pukul 14.30 Wib.


Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe membacakan sambutan atas izin Wali Kota Bekasi dan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Pembentukan Penghargaan Daerah yang telah menyusun perubahan daerah (Propemperda) tahun 2025.


3 rancangan peraturan daerah yang telah disepakati untuk menjadi peraturan daerah, Wakil

Wali Kota mengatakan memenuhi aspek filosofi, yuridis dan sosiologis yakni dipaparkan antara lain :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung

- Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan tanah dan kawasan terindikasi terlantar

- Rancangan peraturan daerah tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika.


“Dengan ditetapkan 3 rancangan perda tersebut, telah menunjukkan produktivitas dan kinerja yang profesional serta mengedepankan aspirasi masyarakat dalam membentuk regulasi.” ujar Harris Bobihoe.


Pelaksanaan Reses merupakan salah satu fungsi yang cukup penting dalam membangun komunikasi pembangunan secara timbal balik antara aspirasi dari warga dengan anggota DPRD, agar menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama agar yang menjqdi tujuan kebutuhan dan persoalan bisa dihadapi bersama.


“Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, penanganan banjir dan pengelolaan sungai sungai besar, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mempercepat pembangunan folder dan sistem drainase yang lebih baik demi melanda beberapa kawasan, ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.” kata Bobihoe.


Hasil reses DPRD Kota Bekasi masa jabatan tahun 2024-2029 tahun anggarab 2025 merupakan bagian penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah daerah Kota Bekasi pasal 78 ayat 2 peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.


Share:

SDM Mabes Polri Gelar Khataman Al-Qur’an Serentak, IKA PTIQ Beri Apresiasi

KABARMASA.COM - Jakarta. Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan Khataman Al-Qur'an yang diikuti oleh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. Acara ini dibuka secara langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Komjen Pol. Dedi Prasetyo.  

Kegiatan khataman ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan kepolisian serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat melalui pendekatan religius. Dalam sambutannya, Komjen Dedi menekankan pentingnya membangun karakter anggota Polri yang tidak hanya profesional dalam tugasnya, tetapi juga memiliki keteguhan iman dan akhlak yang baik.  

Ketua Ikatan Alumni PTIQ Redza Sutiara Akbar, S.Q, S.Pd,. menyampaikan penghargaan atas inisiatif tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan tugas kepolisian akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.  

Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat nilai-nilai spiritual di kalangan personel Polri, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Beliau berharap melalui kegiatan ini, seluruh anggota Polri dapat meningkatkan kualitas ibadah dan pelayanan kepada masyarakat.

Acara ini diikuti oleh seluruh jajaran Polda di Indonesia secara daring dan luring. Para peserta secara serentak melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, menciptakan atmosfer yang penuh dengan keberkahan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum bagi anggota kepolisian untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah serta mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam tugas sehari-hari.  

Ikatan Alumni PTIQ menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini, yang tidak hanya berdampak pada penguatan spiritual aparat kepolisian, tetapi juga membawa manfaat besar bagi masyarakat luas.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan nilai-nilai keagamaan semakin tertanam kuat dalam diri setiap personel Polri, sehingga dapat menjalankan tugas dengan integritas dan dedikasi yang tinggi. Tutup Redza dalam keterangannya.
Share:

Sah, PC PMII Kota Batam 2024-2025 Resmi di Lantik PB PMII

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Kota Batam - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam masa khidmat 2024-2025 resmi dilantik oleh Pengurus Besar PMII.

Prosesi pelantikan itu mengusung tema “Perkokoh Barisan Wujudkan Kekuatan Pergerakan” yang berlangsung di Hotel Golden Prawn, Bengkong, Kota Batam  pada Rabu (26/2/2025).

Tampak hadir utusan PB PMII, Acep Jamaludin selaku Ketua Kaderisasi PB PMII dan Dedy Wahyudi Hasibuan selaku Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM PB PMII yang bertugas melantik kepengurusan PC PMII Kota Batam masa khidmat 2024-2025.


Selain itu, turut hadir Kaban Kesbangpol Kepri, Sek PW IKA PMII Kepri, Sekdin Dispora Batam, Kodim 0316 Batam, Wakasat Intelkam Polresta Barelang, Kadisnaker Batam, Cipayung, dan PMII Batam yang turut menyukseskan pelantikan PC PMII Batam.

Hendri Heriyadi, selaku Ketua pelaksana dalam laporan kegiatannya menuturkan bahwa pihaknya telah sukses melaksanakan Pelatihan Kader Lanjut perdana sejak tanggal (22-26/2) di Ponpes Al-Utsmaniyah Dapur 12, Sagulung.

“Alhamdulillah PKL perdana PC PMII Batam telah usai yang sebelumnya kita gelar di Ponpes Al-Ustmaniyah. Harapannya, kader-kader yang telah mengikuti bisa mengembangkan PMII kedepannya lebih progresif,” pungkas Hendri.

Sambungnya, ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam kesukseskan kedua agenda PKL dan Pelantikan PC PMII Batam.

“Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung menyukseskan kegiatan. Semoga kader PMII dapat berkontribusi nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.


Di tempat yang sama, Ketua PC PMII Kota Batam, Riyan Prayogi, dalam sambutannya mengasakan kesiapan pihaknya untuk mengemban amanah roda organisasi dan berkolaborasi untuk kemajuan Kota Batam dan Provinsi Kepri.

“Saya, dan kita semua pengurus memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan, kita terus memperkokoh barisan dan siap berkolaborasi menyukseskan kemajuan Kota Batam, dan berupaya bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Riyan.

Sekretaris PW IKA PMII Kepri, M. Irfan mengucapkan apresiasi kepada pengurus yang baru di lantik dan di bai’at. “Kami sebagai Alumni mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan sahabat sekalian. Semoga konsolidsinya semakin massif,” pungkasnya.

Acep Jamaludin, selaku Ketua Kaderisasi PB PMII mengatakan, Ketua Umum PB PMII mengusung jargon Era Baru PMII yang fokus terhadap kompetensi kader dan kepemimpinan profesional.

“Ketua Umum menitipkan Era Baru PMII kepada seluruh kader PMII di Indonesia, yaitu kepemimpinan profesional dan berdaya saing global. Kita fokus terhadap peningkatan kapabilitas anggota untuk menyongsong Indonesia emas kedepan,” tegas Acep.

Kepala Badan Kesbangpol Kepri yang mewakili Gubernur Kepri turut mengapresiasi dan menyatakan bahwa Pemprov Kepri siap bersinergi dengan kalangan pemuda.

“Dengan usia PMII yang akan memasuki 65 tahun, tentunya PMII telah banyak berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kami menitipkan kemajuan Kepri di pundak sahabat PMII kedepannya,” tutupnya.(Tim/Red)

Share:

BEM-Nusantara Meminta Pemerintah Segera Mengesahkan RUU Kepulauan



KABARMASA.COM, JAKARTA- RUU Kepulauan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2025-2029 yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. 

Hasan Renyaan selaku koordinator isu hukum dan HAM Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-NUS) menyampaikan bahwasannya "   Indonesia dengan banyaknya pulau-pulau yang menurut taksiran dari Badan Informasi Geospasial dan Badan Pusat Statistik berjumlah lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau menunjukan adanya potensi sumber daya alam yang begitu besar. Hal ini tentu sangat memungkinkan peningkatan sektor perekonomian Indonesia yang dihasilkan melalui Sumber Daya Hayati (biotik) dan Non Hayati (abiotik). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) menjelaskan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem Sementara itu, sumber daya alam nonhayati atau sumber daya alam abiotik adalah kebalikan dari sumber daya alam hayati. Jika sumber daya alam hayati dari makhluk hidup, sumber daya alam nonhayati bukan dihasilkan dari makhluk hidup. Contohnya minyak bumi, batubara, gas alam, dan sebagainya". ujarnya, (25/02/2025).
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwasannya"Kementerian Keuangan melaporkan APBN 2024 mengalami peningkatan melalui Realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sampai dengan akhir Februari 2024 mencapai Rp79,71 triliun (16,20 persen terhadap target) terutama diperoleh dari Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp35,38 triliun.  Fakta ini menunjukan bahwa pemasukan negara sangat besar diperoleh dari Sumber Daya Alam di Indonesia yang berlimpah adanya oleh karena itu kami dari BEM-Nusantara khususnya Koordinator isu Hukum & HAM memandang bahwa akselerasi dalam pertumbuhan perekonomian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sehingga terpenuhinya hak-hak asasi setiap orang dalam artian Kesejahteraan Sosial yakni kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sebagaimana penjawantahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan “Bumi  dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. tegasnya

"Kami juga menilai bahwa pemerintah diharuskan untuk memberikan penggangaran sebagaimana dijelaskan dalam RUU Kepulauan mengenai Dana Khusus Kepulauan yang selanjutnya disingkat DKK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Daerah Kepulauan. Kebijakan tersebut tentu menyasar pada kepentingan masyarakat secara umum baik masyarakat hukum adat, masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional. Sehingga perlu adanya sinergitas masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudukan yang menjadi tujuan utamanya. Oleh karena itu kami BEM-Nusantara meminta pemerintah harus segera mengesahkan RUU Kepulauan menjadi Undang-Undang" pungkasnya.
Share:

GP Ansor Konsolidasikan Kekuatan Ekonomi Lewat Koperasi


KABARMASA.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi kader kader Ansor lewat pengembangan Koperasi dan UMKM dalam rangka meningkat kemandirian ekonomi lewat konsolidasi Komunitas Koperasi dan Pengusaha Ansor bersama Kementerian Koperasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Republik Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/2) Hal ini disampaikan Ahmad Riduan Hasibuan Ketua Koperasi Ansor yang juga Wasekjend Pengembangan Koperasi dan UMKM Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.


Riduan menjelaskan kegiatan ini akan dilaksanakan di semua daerah secara secara paralel agar dapat mengagregasi potensi ekonomi kader Ansor yang masih berjalan sendiri sendiri untuk naik kelas dan kolaboratif dalam bentuk koperasi.


Kegiatan yang di hadiri Wamen Koperasi Ferry Julianto, Deputi Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin ini menghadirkan para pengusaha dan pengelola koperasi terbaik kader Ansor dari Jawa dan Lampung dengan total valuasi omset mencapai Rp2 miliar. Sektor usaha yang ditampilkan beragam, mulai dari ritel, kuliner, pertanian, hingga teknologi


Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa GP Ansor merupakan organisasi besar yang punya kader tersebar hingga pelosok Indonesia, Jika konsolidasi ekonomi berjalan efektif maka negara akan sangat terbantu dalam menaikkan angka ekonomi nasional.


“Ansor merupakan aset bangsa, organisasi besar yang punya keragaman kader dari legislatif, Bawaslu, KPU, pendamping desa, penggerak desa yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Itu merupakan aset sosial yang bisa dikembangkan lebih jauh,” terang Ferry


Sementara itu Ketua Umum PP GP Ansor, H. Addin Jauharudin, dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus GP Ansor periode ini adalah pada dua hal utama, yaitu pengembangan dan penguatan SDM organisasi serta ekonomi bisnis organisasi.


"GP Ansor tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi turun ke lapangan membangun kesejahteraan. Dari Jakarta hingga pelosok Indonesia, kami adalah patriot kesejahteraan umat," ujar Addin.


Ia menambahkan, kader Ansor merupakan "raksasa tidur" yang siap mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. 


"Kita mampu melakukan apapun, asal kompak dan kerja keras. Melalui program 'Ansor Masa Depan BISA', mesin organisasi kita akan mengorganisir dan mengorkestrasi anak muda, termasuk dalam inovasi teknologi dan kolaborasi dengan jejaring lembaga terkait," jelasnya

Share:

Krisis AMDAL, Gakkum KLHK Harus Tegas, Erick Thohir Segera Copot Petinggi PT. ANTAM UPBE PONGKOR Jawa Barat

KABARMASA.COM, JAKARTA - 19/02/2025. Pukul 20.30 Wib, "Organisasi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan" mengelar konsolidasi akbar untuk menyikapi persoalan AMDAL PT. ANTAM UPBE PONGKOR, Wilayah Jawa Barat.
Dengan adanya kunjungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di kabupaten bogor yang bergerak di bidang pertambangan emas yang beredar di platform berita. 

Bahwasanya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hanif Faisol Nurofik, Tujuan kunjungannya merupakan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan peraturan di bidang lingkungan hidup serta mendorong inovasi dan penciptaan nilai serta keuggulan lingkungan. Kami Organisasi Mahasiswa Daerah Pemerhati Lingkungan mengapresiasi atas penegasan dan kunjungannya yang dilakukan oleh kemetrian lingkungan hidup dan kehutanan atas kunjungannya ke salah satu perusahaan tambang emas yang ada di kabupaten bogor. 

Kami meneliti dan terjun ke lapangan bahwa ketidak mampuan PT. ANTAM dalam mengkondisikan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar wilayah yang masuk dalam zona kementrian lingkungan serta kurangnya penegasan kementrian lingkungan atau dinas lingkungan untuk melihat situasi yang ada disekitar PT ANTAM dalam pencemaran limbah berbahaya. Apakah itu menjadi hal yang lumrah ujar, M.Muldiansa, pada deklarasi tadi malam,  sehingga tidak adanya peneguran dan penegasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Padahal jika kita berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, itu jelas sudah menabrak peraturan.

Dilain sisi Juga kami akan, mengelar Aksi Demonstrasi pada Hari Juma'at 21/2/25, di gedung KLHK dan juga akan melayangkan hasil Investigasi Uji Lab terkait kandungan air sungai yang menurut kami berbahaya bagi ekosistem sunga dan biota yang ada didalamnya, terbukti pada temuan lalu banyaknya ikan-ikan yang mati dalam muatan media-media lokal.
Dalam hal ini kami akan mendesak GAKKUM KLHK untuk segera meninda pihak pengelola yang kiranya menurutkami telah lalai dalam menjalangkan proses penanganan AMDAL. dan juga segera Menteri BUMN untuk segera menindak Peengelola PT. ANTAM UPBE PONGKOR JAWA BARAT yang dimana kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat dan cikal bakal munculnya bencana.
Share:

Hasto Ditahan, GERTAK Apresiasi Langkah Tegas KPK

KABARMASA.COM, JAKARTA - 20 Februari 2025, Gerakan Rakyat Tangkap Hasto Kristiyanto (GERTAK) mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas langkah tegas dalam menegakkan hukum dengan menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hasto resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku.

Sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam GERTAK menggelar demonstrasi di depan gedung KPK, menuntut agar lembaga antirasuah tersebut segera menangkap Hasto yang telah berstatus tersangka. Mereka menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi politik.

“Kami menegaskan bahwa kasus ini adalah murni kasus pidana, bukan persoalan politik. Hasto Kristiyanto telah mencoreng nama PDIP dan menyebabkan perpecahan internal. Demi hukum dan demi kelangsungan masa depan PDIP, KPK harus segera menangkapnya,” ujar Amri, Koordinator Lapangan GERTAK.

GERTAK juga menyoroti bahwa penolakan gugatan praperadilan Hasto semakin memperjelas landasan hukum bagi KPK untuk bertindak lebih tegas. Mereka menilai, apabila KPK tidak segera melakukan penahanan, dikhawatirkan akan terjadi hambatan dalam penyelesaian kasus ini.

Dengan adanya tindakan tegas dari KPK, GERTAK berharap agar seluruh proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, tanpa ada intervensi atau upaya pelemahan. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya kasus ini hingga tuntas.
Share:

Ikatan Magister Hukum Universitas Jayabaya Sukses Gelar Seminar Online Ratusan Peserta Berikan Tepuk Tangan Di Akhir Sesi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Seminar online yang diselenggarakan oleh Ikatan Magister Hukum (IMAHU) Universitas Jayabaya dengan tema “Prospek Kurator Tantangan Dan Kemudahan Kepailitan Masa Sekarang” dihadiri oleh para kurator top indonesia yang diselenggarakan di via daring melalui aplikasi google meet pada Rabu 19 Februari 2025, acara ini memang seharusnya diselenggarakan di daily in hotel dan juga via daring jadi hybrid, namun dikarenakan adanya keterbatasan daripanitia yang ada maka dari itu, acara tetap di selenggarakan via gmeet.

Dalam kegiatan ini walaupun acara hanya dilaksanakan panitia melalui google meet, namu antusias peserta sangat luar biasa yang dimana pada saat sesi pertanyaan, banyak sekali peserta yang ingin bertanya, namun dikarenakan waktu yang terbatas ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh pemateri.


Dalam giat ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Magister Hukum (IMAHU) Universitas Jayabaya, yang di pimpin oleh Afad Usasra S.H sebagai Ketua Presidium IMAHU Periode 2024 – 2025, ternyata bukanlah orang baru dalam kegiatan kemahasiswaan di Universitas Jayabaya, pada faktanya Afad Usasra S.H juga pernah menjabat sebagai Ketua Presidium Lembaga Legislatif Mahasiswa (LEGIMA) Periode 2018 – 2019 yang biasa dikenal sebagai dewan mahasiswa atau jabatan tertinggi mahasiswa di dalam sebuah universitas, jadi memang tidak asing dalam kegiatan kemahasiswaan dan juga mengharumkan nama universitas jayabaya di tingkat nasional.


Kegiatan ini berjalan lancar dan penuh hikmat para pemateri hadir dan membawakan presentasinya dengan baik dan membuka wawasan dalam dunia kepailitan dan kurator, adapun dokumentasi kegiatan Imahu Jayabaya :

Afad Usasra, S.H 
Ketua Presidium

Wina Setiawati, S.H
Moderator

Kaprodi Magister Hukum Jayabaya
Dr. Maryano, S.H., M.H., CN

Perwakilan Kapolres Jakarta Timur
AKBP Dr. Armunanto Hutahaean, SE.,SH.,MH.

Dr. Nur Hakim, S.H M.H
Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

Dr. Surya Wiranto, S.H M.H Laksamana Muda TNI (Purn)
Jangkar Legal Indonesia

Dr. Roni Pandiangan, S.H M.H Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H M.H
Elza Syarief Law Office

Amien Fajar Ocham S.H M.M

Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta




Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts