ITL Trisakti Jakarta Dan Universitas Indonesia Berkolaborasi Dengan Sejumlah Pihak Sukses Menggelar Program Pengabdian Masyarakat Tentang Budidaya Madu



KABARMASA.COM, KLATEN- Kolaborasi Pentahelix Program Pengabdian Kepada Masyarakat antara Institut Transporasi dan Logistik Trisakti, Universitas Indonesia, Kementerian Pertanian, PT Bintang Jaya (Aqua), KAMMUI, UMKM Tahu Sari Dan Pesantren Raudhatul Qur'an I Klaten. (01/02/2025).
Dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumah pemateri yang mengulas tentang Budidaya Lebah dan Potensi Wirausaha dimana diketahui hadir pak Akso Diana, Dr. Rambat Lupiyoadi, Dr. Euis Saribanon dan pak Widodo.
Akso Diana selaku pemateri tentang Usaha Budidaya Lebah Dan Madu menyampaikan "Manfaat yang dapat dirasakan ialah sebagai polinator terbaik, turut serta dalam melestarikan alam dan keindahan, menyediakan madu yang terjamin kemurnian dan kualitas nya, membuka lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan kemudian mudah dilakukan dan ramah lingkungan, selain itu produk turunan dari lebah meliputi madu (trigona dan apis), Bee Polen, Royal Jelly, Bee Swax dan Bee Venom" ujarnya

Lebih lanjut, ia menambahkan akan khasiat dari madu yakni " Madu sangat bermanfaat untuk memperbaiki kondisi jantung, menjadi obat pernafasan dan luka bakar,  mengawetkan daging serta mencegah dan membunuh kuman" tambahnya.
Narasumber berikutnya yakni Dr Rambat Lupioyadi, S.E, M.E dalam kesempatan nya membawakan materi tentang Menumbuhkan Kewirausahaan Santri Berbasis Lebah Madu
Ia menyampaikan bahwasannya "Terdapat 5 M sebagai modal kunci yang harus dimiliki dalam menjejaki dunia wirausaha yakni: Menambah penghasilan,  Menabung, Melunasi/mencicil utang, Memangkas pengeluaran, Mengendalikan gaya hidup" ujarnya 
Berikutnya ungkapan dari Dr. Euis Saribanon selaku pemateri tentang "Integrasi Manajemen Rantai Pasok Dan Kewirausahaan: Studi Kasus Pada Industri Kreatif" dalam penjelasannya bahwa diperlukan strategi integrasi melalui Kolaborasi Rantai Pasok, Penggunaan teknologi dan Supply Chain Resilience atau Resiliensi Rantai Pasok yakni kemampuan beradaptasi dan pulih dari gangguan, menjaga keberlanjutan operasional dan mengurangi resiko" ungkapnya 

Berikutnya ia juga menambahkan bahwa "Contoh kasus misalnya perusahaan A berhasil meningkatkan produksi madu dengan mengimplementasikan teknologi smart beekeeping sehingga adanya efisensi dan pemantauan koloni lebah, adapun perusahaan B  yang menerapkan agribisnis berkelanjutan dengan keterlibatan petani lokal akibatnya meningkat kualitas madu dan kesejahteraan petani "pungkasnya.

Adapun Pak Widodo cenderung menyampaikan Praktek Baik Budidaya Lebah.
Selain penyampaian materi yang telah disebutkan, saat dilapangan ITL Trisakti, memberikan 30 Koloni, Universitas Indonesia memberikan 60 Koloni (sarang Lebah) untuk budidaya Lebah para santri Pesantren Raudhatul Qur'an 1 Klaten.



Share:

Ditemani Sejumlah Aktivis HMI Dan BEM Doni Saputra Resmi Laporkan Salah Satu Ketua OKK Partai Politik Dan Bupati di Papua

KABARMASA.COM, JAKARTA - Doni Saputra resmi membuat Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang di alaminya. Adapun tuduhan yang ditujukan kepada Doni Saputra membuat dia merasa tercoreng harkat dan marbatnya hingga mengalami kerugian secara material maupun imateril, (01/02/2025).

Ditemani sejumlah aktivis dan juga tim kuasa hukum Doni Saputra menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang tujukan pada dirinya. Diketahui informasi yang bersumber pada seorang Bupati dengan inisial DY bahwa Doni Saputra menerima uang sejumlah 1 milliar dari bupati tersebut.

“Tuduhan tidak berdasar yang ditujukan pada saya itu tidak benar atau Hoax, karena saya sama sekali tidak pernah menerima uang sepeserpun dari bupati berinisial DY itu. Dan tentu tuduhan tidak berdasar itu sangat merugikan saya secara pribadi” Ujar Doni sebagai pelapor 

Doni juga menambahkan “Bahwa pada hari Jum’at 31 Januari 2025, dia sudah resmi membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya, tinggal menunggu proses dari kepolisian akan kasus yang dia laporkan”

Tim Kuasa Hukum yang ikut mendampingi Doni Saputra di Polda Metro Jaya dalam membuat Laporan Polisi (LP) yakni Zawawi A. Raharusun, S.H, Malik Yasir Rahanyamtel, S.H dan Fauzan F. Somar, S.H. 

Perwakilan dari Tim Kuasa hukum Zawawi A. Raharusun juga ikut menambahkan “Sehubungan dengan adanya Surat Tanda Penerima Laporan atau STPL dari Polda Metro Jaya, maka resmi laporan kami telah diterima oleh pihak Kepolisian, tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polda Metro Jaya untuk menindak lanjuti laporan kami” Ujar Zawawi.

Diketahui Doni Saputra juga ditemani sejumlah aktivis HMI dan BEM. Diantaranya Abdul Hakim El selaku Kabid PTKP PB HMI “Kehadiran kami disini untuk memberikan support dan dukungan secara moril kepada Kakanda kami Doni Saputra, saya selaku Ketua Bidang PTKP Pengurus Besar HMI akan ikut membersamai perjuangan mencari keadilan untuk Kakanda kami” Ucap Abdul Hakim El

Selain itu hadir juga Arya Prayitno selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara “Kami juga dari BEM Nusantara Alinasi Mahasiswa Nusantara, atas dasar nilai-nilai kebenaran dan keadilan kami akan tetap mengadvokasi setelah diterimanya laporan di Polda Metro Jaya akan kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh abang kami Doni Saputra” imbuh Arya
Share:

Ikan Busuk Dari Kepala; Menelaah Kepemimpinan Ketua Umum PB HMI


Oleh: Kader HMI Jakarta

KABARMASA.COM, JAKARTA - Visi HMI Untuk Indonesia yang diusung Bagas Kurniawan tidak lebih dari omong kosong. Indah diatas kertas, namun buruk dan penuh cela dalam realitas. Genap setahun memimpin sejak dilantik pada 24 Januari 2024 lalu, satu-satunya pencapaian yang diraih Bagas Kurniawan paling-paling cuma gelar haji serta jalan-jalan keluar negeri, semata demi kepentingan diri sendiri, jauh dari kepentingan organisasi.

Ditangan Bagas Kurniawan, HMI yang memiliki kegemilangan historis dan keberpihakan pada nilai-nilai etis malah direduksi menjadi sekedar sarana membangun jaringan politis serta alat meraup keuntungan ekonomis. Padahal, Robert K. Greenleaf dalam bukunya Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness (1977) menegaskan bahwa tugas pemimpin adalah melayani anggota dan masyarakat, menempatkan kebutuhan bersama di atas kepentingan pribadi. 

Identitas HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan luntur. PB HMI secara institusional, maupun Bagas Kurniawan secara personal tidak pernah memberikan kajian, pendapat atau pernyataan sikap yang mencerahkan ditengah ditengah krisis nasional yang belakangan terjadi.

Korupsi fantastis, penggusuran dan perampasan lahan yang kian masif, eksplotasi sumber daya alam serta deforestasi yang merebak seolah menjadi angin lalu, tanpa diiringi atensi atau peduli dari PB HMI. Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, Ketum PB HMI itu bahkan menahan stuktur dan jajarannya yang hendak menginisiasi aksi.

Bila informasi tersebut benar, maka kader HMI mesti menaruh curiga; Bagas Kurniawan telah menjadi watch dog (anjing penjaga) kekuasaan, bukannya intelektual organik yang memiliki nurani dan keberpihakan. Kepemimpinan Bagas berpotensi menjadi preseden buruk yang merusak asumsi dasar, nilai dan kultur organisasi. 

Dilansir dari situs resmi PBHMI.ID, visi Bagas Kurniawan adalah membangun organisasi maju dengan kaderisasi modern dan berkontribusi untuk Indonesia. Hingga hari ini, organisasi maju dan kaderisasi modern masih jauh panggang dari api. 

Alih-alih membangun organisasi, HMI malah terjerembab dalam dekadensi. Indikator konkritnya amat terang dan jelas; aktivitas organisasi terhalang oleh mandeknya Pleno PB HMI serta Musyawarah Daerah (Musda) Badan Koordinasi (Badko) HMI diseluruh Indonesia yang belum kunjung tuntas ditahun pertama.

Kewenangan melantik yang mulanya dilakukan oleh PB HMI kini telah dialihkan ke Badko. Ketua umum itu terlalu sibuk mengakumulasi kekayaan untuk diri sendiri, hingga enggan merawat sirkulasi kepemimpinan, distribusi keadilan serta perkaderan. 

Bagas gagal menjadikan HMI sebagai organisasi terhormat yang memiliki taji dan bargaining position secara instutusional. Seluruh komunikasi dan gerakan strategis organisasi dikooptasi untuk dirinya sendiri. Organisasi yang memiliki sejarah panjang ini dikelola bak korporasi, dengan dia sebagai direksi. Daripada menjadi Ketua Umum di PB HMI, Bagas jauh lebih pantas jadi komisaris atau komisioner. 

Ketua Umum HMI itu nampaknya tidak hanya gagal menerjemahkan visinya dalam kenyataan, tetapi juga lupa pada amanah konstitusi, kultur serta riwayat historis HMI. Ia berpretensi hendak menjadikan HMI sebagai organisasi pengkaderan, membungkus citra dan identitas HMI, tapi lupa pada substansi dan isi. Hingga kini, tidak ada upaya disrupsi dan digitalisasi pengkaderan HMI. Sebaliknya, Bagas malah mencerminkan keengganan, bahkan hampir seperti kemalasan mengelola organisasi.

John Kotter dalam Leading Change (1996) mengungkap bahwa organisasi modern perlu menciptakan urgensi dan menginstitusionalisasi perubahan. Apa yang diungkapkan Kotter kontras dengan keadaan HMI sekarang. Kader-kader HMI kehilangan urgensi, sense of belonging (rasa kepemilikan) hingga hasrat untuk berorganisasi.

Institusionalisasi perubahan cuma isapan jempol belaka, tidak terwujud dan menyata. Kaderisasi masih dilakukan secara manual dan tradisional. Tidak ada disrupsi apalagi digitalisasi dalam mengelola organisasi. Konstitusi ditafsirkan secara serampangan, ia menambahkan struktur kepengurusan dan bidang-bidang baru yang tidak termuat dalam konstitusi HMI, meniadakan bidang dan struktur yang telah jelas termuat dalam konstitusi. 

Kondisi sekretariat PB HMI jadi indikator konkrit lain yang menegaskan hilangnya urgensi, perasaan memiliki dan kemauan Bagas untuk memimpin. Sekretariat PB HMI yang mestinya jadi equilibrium perkaderan dan pusat aktivitas organisasi malah kosong melompong.

Berdasarkan pantauan langsung penulis beserta beberapa rekan-rekan kader HMI di Jakarta lainnya, kondisi sekretariat amat memprihatinkan. Logistik dan alat kelengkapan dasar organisasi sesederhana spidol, papan tulis hingga printer tidak dapat ditemukan di sekretariat. Senior dan alumni HMI pasti akan terenyuh, merasa miris, bila berkunjung dan melihat keadaan sekretariat organisasi yang sejak dulu diperjuangkannya. 

Ironi dan aib yang jauh lebih memalukan adalah jangankan Ketua Umum, pengurus PB HMI lainnya tidak dapat ditemukan batang hidungnya di sekretariat. Dibawah kepemimpinannya, Sekretariat PB HMI tak ubahnya rumah kosong tanpa penghuni. Tak heran bila beberapa kali terjadi tindak pidana pencurian motor di Sekretariat PB HMI.

Seluruh kader HMI, utamanya yang ada di Jakarta harus bersikap. Terlarang kita semua mendiamkan nahkoda yang tak paham kemudi, tak pandai membaca peta konstitusi, serta buta pada kompas dan visinya sendiri.

Sebagai seorang kader HMI, penulis kini percaya, meski semula tidak; bahwa ikan selalu busuk dimulai dari kepala. Pembusukan yang dimulai Bagas itu sekarang tengah menjalar ke badan dan bagian lain dari HMI. Sebelum semua terlambat dan pembusukan total organisasi terjadi, Bagas Kurniawan harus memilih; berubah atau dia yang diubah.
Share:

Advokat Afad Usasra Berhasil Tangani Kasus Perselisihan Hubungunan Industrial Pekerja Yang Di Tempatkan Di Salah Satu Perusahaan Retail Di Kabupaten Bekasi


KABARMASA.COM, BEKASI - Sering kali terjadi pemecatan sepihak tanpa alasan yang jelas, ini sangat merugikan bagi pegawai yang dimana seringkali pegawai ini tidak mengerti ingin mengadu kemana dan juga apakah hak – hak hukum nya apakah sudah dipenuhi perusahaan atau belum.

Dalam kasus ini kami kantor hukum afad usasra law firm memberikan bantuan kepada salah seorang pegawai yang ditempatkan di salah satu perusahaan retail besar di kabupaten tersebut, dengan kronologi pegawai tersebut awalnya mengalami insiden yang di mana selang rem nya diduga rusak oleh orang tidak bertanggung jawab di areal parkir salah satu perusahaan tersebut, selanjutnya client kami berupaya meminta untuk diberikan keadilan, dan kenyamanan kepada pimpinan perusahaan tempat ia bekerja, namun pimpinan nya seolah – olah tidak peduli.

Selanjutnya karena dirasa kurang puas dengan respon pimpinan perusahaan dikarenakan, insiden tersebut sangat membahayakan nyawa client kami maka client kami berusaha untuk speak up di media sosial, tidak disangka ternyata hasil speak up nya pun tembus bahkan jutaan views, selanjutnya pihak retail dan perusahaan tidak terima, langsung melakukan phk secara sepihak, namun client kami seharusnya sudah mendapatkan gajinya, dikarenakan sudah adanya pemecatan sepihak jadi client kami merasakan kebingungan di karenakan pemutusan kerja sepihak tanpa ada pembicaraan, dan gaji terakhir pun belum dibayarkan dikarenakan belum sampai akhir bulan.

Dalam perkara ini kami dan tim bersiap dengan kurang lebih 10 lawyer yang akan membela hak – hak client kami, sudah menyiapkan draft dan juga menyiapkan upaya – upaya hukum sehingga keamanan dan hak – hak klien kami dapat diberikan kepada client kami, di tengah perjalanan adanya itikad baik dari pihak perusahaan yaitu memberikan hak – hak klien kami, da case ini pun selesai.

Dalam hal ini kami tidak melakukan upaya – upaya hukum lebih lanjut dikarenakan adanya itikad baik yang dimana sudah seharusnya pengacara memang menjadi juru damai, tutur Afad Usasra S.H, M.H (c) 


Share:

Forum Gen-Z Nusantara Mengecam Keras Arogansi Menteri Kemendikti Pak Satryo

KABARMASA.COM, JAKARTA- Ketua Umum Forum Gen-Z Nusantara, Rahmat Rahayaan, mengkritik keras perilaku arogan dan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Menteri Kemendikti, Satryo. Kritik tersebut muncul setelah beberapa pegawai Kemendikti menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap sikap Menteri Satryo yang dianggap otoriter dan tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik.

Rahmat menegaskan bahwa perilaku seperti itu tidak dapat diterima dalam lingkungan pemerintahan atau organisasi manapun.

"Generasi muda, khususnya anggota Forum Gen-Z, kami menilai sikap arogansi pak Satryo telah jelas mencoreng citra instansi kementerian pendidikan tinggi yang mana hal tersebut kontradiktif dengan nilai-nilai pancasila butir ke-2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, pun juga UUD 1945 yang mengamanatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi seseorang". ujarnya (20/01/2025).

Lebih lanjut Rahmat menyampaikan “Sebagai generasi muda, kami mengharapkan pemimpin yang mengedepankan transparansi, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Tindakan seperti menampar atau memperlakukan bawahan dengan cara yang tidak etis hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” pungkasnya.

Forum Gen-Z Nusantara juga menyerukan agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pejabat publik dan mendorong penerapan standar kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan serta keseimbangan di tempat kerja.
Share:

GAPB Membongkar Kejahatan Lingkungan Perusahaan Smelter PT. HUADI GROUP Di Bantaeng

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gerakan Pemuda Aktivis Bantaeng hari ini datang di Jakarta untuk menyatakan sikap atas keresahan yang dirasakan oleh masyarakat (terdampak) pada khususnya dan masyarakat Kab. Bantaeng pada umumnya. Dimana yang hari ini kehadiran mereka sebagai representasi dari perlawanan rakyat yang tertindas atas segala bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan smelter PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia Group yang berdiri dan beroperasi di Kec. Pajjukukang, Kab. Bantaeng.

Diketahui, aksi ini dipicu oleh kekhawatiran akan dampak terhadap pencemaran udara dan lingkungan di tengah - tengah kehidupan masyarakat sekitar yang dihasilkan dari operasi perusahaan smelter yang tiada hentinya, terutama dalam aspek pencemaran udara, air, dan kerusakan ekosistem.

Koordinator Lapangan GPAB, Fandy,  dalam orasinya menegaskan, “Kami mendesak PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia Group  agar segera angkat kaki dari tanah kami BUTTA TOA, karena tidak becus dalam pengelolaan smelter diwilayah KIBA yang telah beroperasi bertahun-tahun" (15/01/2025)

Fandy menegaskan bahwa PT. Huadi Nickel-Huadi Indonesia Group seakan buta/menutup mata atas dampak buruk yang dihasilkan untuk masyarakat. Kami sangat mengutuk, mengecam keras, dan serta berada pada barisan perlawan paling depan atas perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia Group. Dan kami tegaskan sekali lagi bahwa ini menjadi momentum awal kami dijakarta, dan akan terus berjuang demi kemaslahatan masyarakat Kab. Bantaeng. 

Lanjutnya Tunggu Kami Di Jilid 2.” Aksi ini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil langkah tegas dalam mengusut dan menyelidikan segala bentuk kejahatan yang di lakukan perusahaan Smelter yang ada di bantaeng seperti : 
Pengelolaan kawasan industri yang di lakukan oleh HBIP yang kami duga tidak memiliki legal standing. Kemudian dana CSR dimana pengelolaannya tidak transparan dan tidak pernah di nikmati oleh masyarakat sekitar, pajak penerangan, pajak penggunaan air bawah tanah yang dimana di ketahui sudah mencapai puluhan titik serta pajak tenaga kerja asing serta pelanggaran safety tenaga kerja serta pelanggaran pemotongan jalan nasional yang di lakukan bertahun-tahun termasuk kejahatan reklamasi yang kini proses hukum tidak jelas di kejaksaan negeri bantaeng.

 Kordinator GPAB Fandy menegaskan bahwa aksi hari ini bukan yang terakhir akan tetapi awal dari perjuangan dan perlawanan rakyat yang tertindas. Yang Insya Allah selanjutnya kami akan turun di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhubungan serta Komisi Pemberantasan Korupsi serta meminta Komisi 4 DPR. RI untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai bentuk keberpihakan dewan perwakilan rakyat kepada rakyat yang tertindas di Bantaeng.
*#Bongkar Secara Terang Menderang Kejahatan Huadi Group*
*#Butta Toa Not For Sale*
Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad Pimpin Rapat Minggon Di Bekasi Barat, Gani Ungkapkan Suka Duka Pimpin Kota Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad pimpin rapat silaturahmi koordinasi di Kecamatan Bekasi Barat, rapat kordinasi tersebut merupakan rapat rutin bulanan ditiap-tiap Kecamatan, Rabu (15/01).


kegiatan diawali dengan sambutan Ridwan selaku Camat Bekasi Barat, dalam sambutannya beliau mengatakan Bekasi Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi padat penduduk.


"Izin menyampaikan bapak, daerah Bekasi Barat merupakan daerah yang padat akan penduduk, dengan luas wilayah kurang lebih 14,92 Km persegi dengan jumlah penduduk 267,671 jiwa," Jelas Camat Bekasi Barat.


Usai Camat Bekasi Barat memberikan sambutan selamat datang, kegiatan dilanjut dengan sambutan Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, dalam sambutannya Gani mengungkapkan perjalanan satu tahun lebih menjabat Pj. Wali Kota Bekasi.


"Sudah satu tahun empat bulan, saya diberikan amanah untuk menjabat di Kota Bekasi, dari semua perjalanan yang saya lalui, banyak memberikan kesan bagi saya," Ungkap Gani Muhamad.


Selain itu, Gani juga menghaturkan rasa terimakasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh aparatur yang ada di Kota Bekasi, ungkapan haru mewarnai jalannya rapat minggon tersebut.


"Saya pribadi mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada para seluruh pejabat ASN dan non ASN yang telah bersinergi bersama saya mengabdikan diri pada Negara dalam melayani masyarakat, sepatutnya kita lah yang melayani masyarakat bukan masyarakat yang melayani aparatur," Tegas Gani Muhamad.


Share:

Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL) Komitmen Kawal Kondusifitas Pascapemilu

KABARMASA.COM, JAKARTA - 15 Januari 2025, Badan Pengurus Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL) melakukan pertemuan pasca pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Pertemuan yang dilakukan oleh Badan Pengurus AMMAL adalah sebagai langkah meningkatkan kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) pasca Pilkada serentak tahun 2024.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Guyub Keluarga Maluku yaitu AMMAL (Aliansi Masyarakat Maluku), FPMM (Front Pemuda Muslim Maluku), M1R (Maluku 1 Raya), KBMTR (Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya), AM KEI (Angkatan Muda Kei), MUB (Maluku Utara Bersatu), PAGUYUBAN PELAU, PAGUYUBAN TUAHAHA, dan IKBK (Ikatan Keluarga Besar Kailolo).

Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL) Kota Depok agar bisa menjadi Mitra dengan Pemerintah Kota Depok, dan mendukung kondusifitas pasca Pilkada serentak tahun 2024 ini agar berjalan lancar Aman dan Damai, Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL) juga mengajak seluruh Masyarakat menjaga kondusifitas pasca pilkada Depok, karena terwujudnya kondusifitas dan keamanan Kita menentukan Walikota dan Wakil Wali Kota untuk masa Depan Pembangunan Kota Depok 5 Tahun kedepan.

Tujuan terbentuknya Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL) menjadi mitra strategis bagi pemerintah setempat, terutama dalam mendukung pelaksanaan Pilkada dan Pasca Pilkada serentak 2024 agar berjalan lancar, aman, dan damai.

Apabila diperlukan, Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL) kota Depok akan siap membantu dalam bidang keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts