Ketua Umum DPW IYC Kepri, Aprisiasi Atas terpilih Gubernur Ansar dan Wakil Gubernur Nyanyang Kepri di Pilkada 2024

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Sorak riang gembira Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Indonesian Yorht Congress Kepulauan Riau (DPW IYC Kepri)  Zainul Sofian NST.,S.E yang sering di sapa  masyarakat Sofian, melihat deklarasi Kemenangan calon gubernur Ansar Ahmad dan calon wakil gubernur Nyanyang Haris Pratamura (SAYANG) hasil dari data perhitungan sementara yang mereka terima 27 November 2024 sore ini.

Menurut Ketum Sofian, dari pantauan grub whatsApp maupun tv nasional perhitungan quick count saat ini sedang berlangsung lebih kurang 80.75%, pasangan Ansar dan Nyanyang meraih 54.80% sedangkan pasangan Rudi dan Rafiq 45.16%. Alhamdulillah Ansar dan Nyanyang memenangkan Pilkada Gubernur Kepri 2025-2030.

Lanjut lagi, melihat pasangan Ansar dan Nyanyang mendklarasikan di markas pemenanagan Sayang di Lubuk baja Kota Batam, menandakan kemenangan mutlak Ansar dan Nyanyang di Pilkada Gubernur kepri. Pungkasnya

“Insya Allah kemenangan Ansar dan Nyanyang juga menjadi kemenangan masyarakat Kepri, maka kemenangan ini kemenangan kita semua,” ucap Ketum Sofian

terima kasih kepada tim pemenanagan Sayang dan tim lainnya dan masyarakat Kepulauan Riau terkusus untuk memenagkan Gubernur Ansar dan wakil Gubernur Nyanyang kepri 2025-2030.

Penutup, Informasi bahwa saat ini tahapan pilkada dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, mulai 27 November 2024 sampai 16 Desember 2024 yang akan datang.(Red)

Share:

Read More

SUKSESKAN PILKADA SERENTAK, SADALI DAN ISTRI GUNAKAN HAK SUARA DI TPS 42 BATU MERAH

KABARMASA.COM, AMBON - Menyukseskan Pesta Demokrasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie didampingi Istri Nita Sadali, menggunakan hak suaranya sekitar puku 9.47 WIT di TPS 42 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Rabu (27/11/2024).

Penjabat Gubernur beserta istri pada kesempatan itu, diberikan dua kertas Suara, yakni untuk memilih Pasangan Calon Gubernur Malumu dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota Ambon dan Wakil Walikota Ambon.

Setelah menggunakan Hak Suaranya, sekitar pukul 10.30 WIT Penjabat Gubernur Maluku didampingi Forkopimda, Plh Sekda Maluku, dan beberapa Pimpinan OPD melakukan Monitoring di TPS 1 Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi, serta TPS 7 dan 10 di SMP Negeri 6 Ambon.

Sebelumnya dalam video yang diakses melalui kanal resmi Youtube Maluku Prov TV, Sadali turut menghimbau masyarakat Maluku, agar pada 27 November 2024, datang ke TPS dan mencoblos sesuai dengan pilihan masing-masing.

"Tetap menjaga keamanan dan ketertiban, agar Pilkada berjalan aman, damai, lancar dan demokratis," ujarnya dalam video tersebut. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Ketua JM-PAR Nilai Andi Nurhaldin dan Taqiyuddin Jabbar Layak Memimpin Kota Pare-pare, ini Penjelasannya

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari rabu 27 November 2024, tentunya masyarakat kembali bersiap untuk menentukan pilihannya.

Di tengah dinamika politik dan dinamisasi pembangunan yang terus berkembang di Kota Pare Pare, muncul sosok pemimpin muda yang bukan hanya berbicara soal visi dan misi,  tetapi juga tentang kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat kota pare pare

Sosok pemimpin muda itu bernama Andi Nurhaldin yang akan membawa perubahan signifikan dan masa depan cerah kota pare pare, Ungkap Tajuddin Kabbah aktivis Ketua Jaringan Masyarakat Pembawa Perubahan (JM-PAR) saat di wawancarai di salah satu cafe terkenal di Kota Pare Pare.

Andi Nurhaldin adalah seorang pemimpin yang menjunjung tinggi kesederhanaan. Dalam berbagai kesempatan, beliau tampak tak segan berbaur dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan bahkan ikut serta dalam kegiatan sosial tanpa membatasi diri dengan protokolernya. 

lanjut," Tajuddin kabbah yang biasa di sapa dengan panggilan akrab " Bang Jodi" menuturkan bahwa sosok pemimpin yang di rindukan masyarakat kota  Pare pare adalah sosok pemimpin yang Cerdas dan Amanah serta pekerja keras  dan siap ambil resiko untuk kepentingan rakyat kota Pare Pare.

Pasangan ini di dampingi dan diperkuat oleh seorang pemimpin yang cerdas dan pekerja keras dia lah Taqiyuddin Jabbar adalah sosok pemimpin cerdas dan amanah dan pemimpin salah satu manager perusahaan terkenal di Indonesia yang masih menjabat sebagai kepala cabang, orangnya piawai dan mau berbagi ilmu dengan siapa saja yang dia kenal, Orang nya santun dan berwibawa, "imbuh Bang Jodi.

Taqiyuddin Jabbar adalah sosok pemimpin cerdas dan inovatif yang mampu memaksimalkan teknologi dan berinovasi sebagai kunci keberhasilan penbangunan kota cerdas.

Salah program pasangan ini adalah menjadikan Kota Pare Pare sebagai Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Pare Pare.

Taqiyuddin Jabbar menawarkan program yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi lokal. 

Sebagai aktivis Jaringan Masyarakat Membawa Perubahan, Berharap beliau memang tahun ini bisa memimpin kota Pare Pare dengan sebuah pemerintahan yang pro rakyat, Dengan kecerdasan dan kepeminpinan yang berorientasi pada rakyat dan Sebagai Figur yang tepat untuk memimpin kota Pare Pare menuju masa depan yang lebih baik, " Tutup Bang Jodi dengan bersemangat".

Share:

Read More

WUJUDKAN INDONESIA EMAS, SABIRIN : PERLU DISIAPKAN SDM YANG SEHAT DAN UNGGUL

KABARMASA.COM, AMBON – Syuryadi Sabirin Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, membuka secara resmi Pertemuan Koordinasi Perencanaan Penerapan PPM (Public Private Mix), termasuk Ekspansi TPT (Terapi Pencegahan Tuberkolosis), pada Selasa (26/11/2024), bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon.

Pada kesempatan tersebut juga turut dilaksanakan Sosialisasi SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis dan Pembahasan Rencana Aksi Daerah, untuk Penanggulangan dan Pengendalian Tuberkolosis di Provinsi Maluku tahun 2025-2029.

Demi mewujudkan cita-cita negara, yakni Indonesia Emas 2045, maka Sabirin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat dan unggul.

Ia menjelaskan bahwa penyakit TB di Indonesia menempati peringkat kedua di Dunia setelah India.

“Belum lagi di Indonesia saat ini, diperhadapkan dengan Polio dan juga Stunting, ketiganya harus diperhatikan oleh SDM yang bergerak di Bidang Kesehatan, maupun semua pihak terkait,” ujar Sabirin.

Sekda mengatakan, penanganan TB menjadi penting, karena jika anak sehat dan cerdas maka berguna juga untuk nusa dan bangsa, dan bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Pekerjaan ini menjadi pekerjaan bersama, oleh sebab itu penting untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi,” ujarnya.

Ia juga berharap setelah kegiatan ini, Pemerintah Provinsi bisa berkoordinasi dengan Kabupaten Kota terkait kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan TB.

Sabirin mengharapkan mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi bahan acuan bagi peserta, untuk menuangkan Rencana Aksi Daerah yang menjadi pedoman 5 tahun kedepan untuk semua pihak.

Sebagai informasi hadir juga pada kesempatan tersebut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Pimpinan Lembaga Vertikal, IDI Wilayah Maluku, dan stakeholder terkait. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

PC PMII Batam Resmi Laporkan Dugaan Korupsi di KPU Kota Batam ke APH

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam resmi melaporkan dugaan tindak pindana korupsi di lembaga KPU Kota Batam ke Aparat Penegak Hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan, pada Senin (25/11).

Melalui konferensi pers setelah laporan resmi dilayangkan, Riyan selalu Ketua PC PMII Kota Batam menduga terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Sekretariat dan oknum KPU Batam sebagai penyelenggara lelang tender logistik pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Selanjutnya, Ryan Prayogi selaku Ketua PC PMII Kota Batam mengatakan bahwa ada tiga point penting dalam laporan yang telah kami layangkan secara resmi kepada Polresta Barelang dan Kejari Batam.

Pertama, adanya dugaan manipulasi/mark up harga pada tender jasa pengangkutan distribusi logistik yang diduga dilakukan oleh pemenang tender maupun penyelenggara tender. 

Dalam lelang tender jasa distribusi logistik Pemilu 2024 di bulan Februari 2024 lalu, PT Pos Indonesia selaku pemenang tender memasukkan angka Rp.12.000 (PP). 

Namun lelang berikutnya, pada Pilkada 2024 di bulan November 2024, PT Pos Indonesia selaku Pemenang memasukkan angka 28.000 (PP) dan tetap jadi pemenang tender. Pelelangan yang sama dimenangkan oleh pemenang yang sama yaitu PT. Pos Indonesia.

Disini keanehannya, adanya kenaikan drastis biaya logistik pada Pilkada 2024, dimana harga minyak tidak berubah drastis namun lelang naik hingga ratusan persen dan pemenang tender tetap percaya diri untuk jadi pemenang.

Kedua, adanya dugaan potensi KKN pada lelang tender jasa distribusi logistik oleh oknum penyelenggara lelang. Pada bulan Februari 2024, tender lelang jasa distribusi logistik dilakukan saat menjelang Pemilu 2024. Angka yang ditawarkan PT Persero Batam pada saat itu Rp 3.346.008.400, sedangkan PT Pos Indonesia Rp 3.461.338.000. Terdapat selisih harga sebesar Rp 115.379.600. PT Pos Indonesia jauh lebih tinggi menawarkan harga, namun tender dimenangkan oleh PT Pos Indonesia.

Pada bulan November 2024, tender lelang jasa distribusi logistik dilakukan saat menjelang Pilkada 2024, angka yang ditawarkan PT Persero Batam Rp.1.748.300.000, sedangkan PT Pos Indonesia menawarkan angka Rp.2.194.332.000. Terdapat selisih harga sebesar Rp.446.032.000,  PT Pos Indonesia jauh lebih tinggi. 

Disebutkan bahwa angka pemenang tender sekitar Rp.1.670.000.000, artinya ada selisih Rp.524.332.000 oleh PT Pos dan selisih 78.300.000 oleh PT Persero, namun faktanya tender dimenenangkan kembali oleh PT Pos Indonesia.

Selanjutnya, untuk tender di Pilkada pada bulan November 2024 ini, PT Persero Batam menggunakan hitungan dalam jumlah m3 (Meter kubik) sementara PT Pos menggunakan hitungan dalam jumlah Kg (Kilogram). Menurut surat edaran yang dilayangkan ke peserta tender jelas menyebutkan hitungan berdasarkan jumlah m3 bukan kg. Pertanyaan kami, "dari mana PT Pos dapat data Kg kalau tidak terjadi komunikasi intens sepihak yang dilakukan oleh penyelenggara".

Ketiga, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPU yang mengkoordinir Panitia Pemilihan Kecamatan untuk mendistribusikan logistik hingga ke TPS. 

Pertanyaannya kami, apa peran oknum KPU ngurusin urusan si pemenang tender? Bahkan menurut Informasi dilapangan, setelah dikonsolidir oknum KPU Batam, pihak PPK ditugaskan untuk  mendistribusikan logistik Pilkada 2024. PT Pos selaku pemenang tender malah justru hanya sebagai pengawas yang bertugas mengumpulkan dokumentasi untuk pelaporan atas distribusi logistik sudah tersalurkan, seolah PT Pos hanya meminjamkan perusahaannya untuk dipakai dalam tender yang di operasikan oleh Oknum.

Lebih parahnya informasi yang kami dapatkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditugaskan hanya diberikan “upah” sekitar Rp.200.000 per TPS untuk di mainland, sedangkan untuk yang di hinterland sekitar Rp.600.000/ per TPS. Jika dikalikan 1821 TPS di Kota Batam, maka anggaran yang diserap hanya 364 juta, selisih keuntungan 1,3 M. Pertanyaan mereka, proyek pemerintah mana yang ada dengan keuntungan 80% seperti ini?, padahal anggaran realisasi dalam tender bisa menghabiskan dana hingga 900.000an per TPS.

Dari hasil kajian inilah muncul dugaan mark up harga oleh pemenang tender, dugaan KKN oleh penyelenggara tender, serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPU Kota Batam.

Menurut kesimpulan laporan, perbuatan melawan hukum ini tidak mungkin dilakukan jika tidak adanya jatah bagi-bagi proyek yang sudah ditetapkan siapa ngurusin apa dapat berapa, disini Ingin kami tegaskan bahwa yang sedang mereka urus ini uang negara dan yang berurusan adalah pejabat negara, semua ada aturannya. Tegas Ryan Prayogi

Ryan Prayogi selaku Ketua Cabang PMII Kota Batam menuturkan, laporan yang dilayangkan itu bentuk perhatian terhadap pemberantasan korupsi.

“Ini bentuk inisiatif kita sebagai mahasiswa untuk turut mendorong pemberantasan korupsi agar dapat diberantas setuntas-tuntasnya, agar tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi terwujud, khususnya di lembaga KPU Batam,” pungkas Ryan.

Ditempat yang sama, Dedy Wahyudi Hasibuan salaku Demisioner Ketua PC PMII Kota Batam yang turun mendampingi berharap agar seluruh pelaku yang terlibat dapat di proses secara hukum.

“Kita percaya APH dapat memproses secara proporsional dan dapat mengusut seluruh pelaku yang terlibat agar memberikan efek jera,” ucap Dedy.

Diapun menambahkan akan membuat laporan resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Secepatnya akan kita laporkan karena ada potensi dugaan pelanggaran etik, secara paralel pidana dan etik kita kejar,” tutup Dedy.

Penulis: Tim/Red

Edisi ke-2

Share:

Read More

PEMPROV MALUKU GELAR RAKOR PENGECEKAN KEGIATAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADA SERENTAK 2024

KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dalam rangka Pengecekan Kegiatan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024, pada Senin (25/11/2024) bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rakor dihadiri oleh Bupati Walikota se-Maluku, Ketua KPU Provinsi Maluku, beserta dengan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, baik secara daring maupung luring.

Sadali pada kesempatan itu mengingatkan seluruh Penjabat Bupati/Walikota, di mana salah satu tugas utamanya adalah menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak.

“Oleh karena itu, lakukan koordinasi se-efektif mungkin dengan berbagai pihak Forkopimda, Bawaslu, KPU untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada ini sudah selesai dilaksanakan, terutama distribusi logistik, serta turut memastikan tanggal 27 nanti seluruh pelaksanaan Pilkada berjalan sukses, aman dan damai,” pinta Penjabat Gubernur.

Sadali atas nama Pemerintah Daerah, turut mengucapkan dan memberikan penghargaan serta atensi kepada TNI/Polri dan BINDA, yang telah siap mengawal pelaksanaan Pilkada serentak dengan aman, damai, sukses, demokratis dan bermartabat di Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai.

“Untuk penyelenggara Pilkada yakni KPU dan BAWASLU, kami juga memberikan atensi dan penghargaan atas kerjasama serta kerja keras yang telah dilakukan, sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada boleh berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan juga fungsi pengawasan bisa dijalankan dengan baik,” ungkapnya.

Terkait beberapa potensi yang dapat memicu gangguan keamanan, Sadali menyampaikan kepada seluruh pihak untuk koordinasi dengan aparat TNI/Polri dapat diintensifkan, agar pencegahan dini terhadap kemungkinan yang terjadi dapat segera dilakukan. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

JELANG HBKN PEMPROV GELAR RAKOR PENGENDALIAN INFLASI

KABARMASA.COM, AMBON – Menjelang pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, di Hotel Grand Avira Ambon, pada Senin (25/11/2024).

Rakor yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie ini dihadiri juga oleh, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, narasumber, serta para stakeholder.

Atas nama Pemerintah Daerah kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan, sebagai wujud kepedulian dalam rangka mengendalikan inflasi terutama menjelang HBKN, memasuki Natal 25 Desember.

Berdasarkan informasi dalam rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, Sadali menyampaikan bahwa Provinsi Maluku disebut sebagai Provinsi yang mempunyai Pengendalian Inflasi yang baik, dan diapresiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena termasuk dalam Provinsi ketiga yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.

“Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Kota dalam pengendalian inflasi, sehingga inflasi masih terkendali di kisaran target 2,5 plus minus 1, mudah-mudahan bisa berada diantara 1,8 minimal 2,” ujarnya.

Untuk Pengendalian inflasi, akan direncanakan pembentukan Pasar Pengendalian Inflasi (Pasadli) di beberapa Kabupaten, dengan harapan inflasi bisa dikendalikan menjelang HBKN.

“Kami berharap kita tetap terus melakukan optimalisasi kerjasama antar daerah terutama bagi daerah yang surplus, kepada daerah yang minus, serta turut aktif melakukan pemantauan harga pokok, memastikan stok bahan pokok agar tetap terpenuhi, dan tetap menerapkan strategi 4k dengan baik yakni ketersediaan bahan baku, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Sadali juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan Pasar Pengendalian Inflasi.

Dirinya berharap kegiatan yang dilaksanakan ini dapat memperkuat sinergitas semua pihak dalam rangka melakukan inovasi untuk stabilisasi harga menuju ketahanan pangan Maluku yang berkelanjutan.

 

Pada kesempatan itu juga Penjabat Gubernur turut menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, serta Penghargaan kepada Bulog Wilayah Maluku dan Maluku Utara, CV Gema Rejeki, PT. Tri Samudra, dan PT Mitra Aneka Niaga atas partisipasinya dalam Gerakan Pangan Murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

PENJABAT GUBERNUR PIMPIN RAKOR BANGUN SINERGITAS WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

KABARMASA.COM, AMBON – Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Nasional Presiden dan arahan Menteri Pertanian dalam rangka mendukung Asta Cita khususnya rencana Swasembada Pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pangan strategis serta disverifikasi pangan lokal, maka dilaksakanakan Pertemuan yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Senin (25/11/2024) bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat tersebut diikuti juga oleh Kabinda Maluku, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin beserta para Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, unsur TNI Polri, dan stakeholder terkait.

Sadali dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan dapat terwujud dalam tiga tahun mendatang.

“Kami harapkan bagi Bupati Walikota, yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar segera ditindaklanjuti, karena menurut data baru terdapat 5 Kabupaten yang sudah memiliki perda tersebut, sehingga kami sangat berharap Bupati Walikota agar segera menindaklanjutinya,” harap Sadali.

Sadali menambahkan ada beberapa komoditas di Provinsi Maluku yang masih defisit, seperti beras, bawang merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, daging sapi, hal inilah yang mendorong swasembada pangan menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama, karena perlu mengatasi defisit terhadap kebutuhan pangan di Provinsi Maluku.

Dirinya berharap dari data yang ada, jika semua pihak fokus dan serius mengatasinya, maka semua dapat diatasi, melihat kondisi lahan produktif yang ada di 11 Kabupaten Kota.

Ia berharap agar nantinya bisa mendorong swasembada pangan melalui kearifan lokal, seperti pangan lokal sagu, karena telah menjadi tekad Pemerintah Daerah untuk memproduksi beras dengan bahan baku sagu, jagung, maupun sukun.

“Dengan memanfaatkan pangan lokal, jika terjadi kelangkaan pangan diharapkan masing-masing daerah bisa mempertahankan diri dengan pangan lokal yang dimiliki,” jelas Sadali.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Sadali mengharapkan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, BUMN, Instansi Vertikal, Kabupaten Kota, serta TNI Polri, dalam mewujudkan swasembada pangan melalui perluasan area tanam padi sawah.

Sebelum menutup sambutannya Sadali berharap ada keseriusan dari semua pihak untuk bersama-sama mengimplementasikan apa yang menjadi harapan Presiden Republik Indonesia. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Amankanan Suara Kemenangan Syakur-Putri di Pilkada Garut, Relawan Baraya Gelar Pembekalan Saksi

KABARMASA.COM, - Garut, 22 November 2024. Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut, relawan Baraya Putri semakin intensif mempersiapkan seluruh elemen untuk memastikan suara kemenangan pasangan calon Syakur-Putri tetap aman dan terjaga dengan baik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembekalan kepada saksi-saksi di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara), yang diadakan pada hari Jumaat, 22 November 2024, di Gedung Aula al musaddadiyyah.

Kegiatan pembekalan ini diikuti oleh ratusan relawan yang terpilih menjadi saksi untuk pasangan Syakur-Putri. Dalam pembekalan tersebut, para saksi diberikan materi terkait tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, serta prosedur pengamanan suara yang harus dilakukan agar hasil pilkada mencerminkan keinginan rakyat secara jujur dan adil.

Menurut Ketua Tim Relawan Baraya Putri, Aden Aang, kegiatan ini sangat penting agar saksi-saksi dapat mengawasi jalannya pemungutan suara dengan teliti dan memastikan setiap suara yang diberikan oleh masyarakat tidak diselewengkan. "Kami ingin memastikan bahwa setiap suara yang diberikan untuk Syakur-Putri benar-benar tercatat dengan sah dan tidak ada yang hilang atau dirusak. Oleh karena itu, para saksi yang sudah dibekali dengan pengetahuan yang memadai akan bertugas mengawal seluruh proses, dari awal hingga akhir," ujar Aden.

Selain materi teknis tentang pengawasan pemungutan suara, para saksi juga diberi pengetahuan tentang cara melaporkan dugaan pelanggaran jika terjadi di lapangan, serta bagaimana cara mengamankan dokumen hasil penghitungan suara agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Pembekalan ini diharapkan bisa meminimalisir potensi kecurangan dan memastikan kemenangan Syakur-Putri di Pilkada Garut terlaksana secara transparan dan adil.

Relawan Baraya Putri juga menekankan pentingnya sinergi antara saksi, masyarakat, dan aparat keamanan untuk menciptakan Pilkada yang damai. "Keamanan suara adalah tanggung jawab kita bersama. Kami ingin menjaga agar setiap suara dihitung dengan benar dan tidak ada manipulasi apapun. Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap demokrasi yang bersih dan jujur," kata salah satu koordinator saksi, Taufik hidayat.

Kegiatan pembekalan ini akan terus dilakukan hingga menjelang hari pencoblosan, dengan harapan setiap saksi yang ditugaskan di TPS memiliki kesiapan penuh untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Relawan Baraya Putri optimis, dengan persiapan yang matang, mereka dapat memastikan bahwa suara masyarakat Garut untuk pasangan Syakur-Putri tetap aman, terlindungi, dan dihitung dengan tepat.

Pilkada Garut kali ini diharapkan menjadi sebuah momentum penting bagi masyarakat Garut dalam menentukan pemimpin yang tepat, sekaligus menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Share:

Read More

Aktivis PMII Kecam Akan Laporkan Jajaran KPU Batam ke Aparat Penegak Hukum Terkait Dugaan Korupsi

KABARMASA.COM, KEULAUAN RIAU - Kota Batam - Dedy Wahyudi Hasibuan, Aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kota Batam mengecam akan melaporkan jajaran KPU Kota Batam ke pihak APH (Aparat Penegak Hukum)

Menurut Dedy, laporan itu berdasarkan dugaan temuan potensi tindak pidana dan etik yang dilakukan oleh oknum komisioner dan jajaran sekretariat KPU Batam.

“Draft laporan sedang kita sempurnakan, ada dugaan indikasi potensi perbuatan melawan hukum dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum Komisioner dan Sekretariat KPU Batam,” ujar Dedy yang merupakan Demisioner Ketua PC PMII Batam pada Jum’at (22/11).

Dedy pun menambahkan bahwa laporan itu berkaitan dengan integritas penyelenggara Pemilu yang berpotensi tercoreng.

“Secara kelembagaan, tentu kita harus bersama-sama menjaga marwah penyelenggara Pemilu. Marwah penyelenggara Pemilu terletak pada integritas personalnya,” pungkas Dedy. 

Di tempat yang sama, Ryan Prayogi selaku Ketua Cabang PMII Kota Batam, pertanyakan terkait dugaan tindak pidana dan etik apa yang dilakukan oleh oknum Komisioner dan jajaran sekretariat KPU Kota Batam itu, ada tiga point utama menurut Ryan.

Pertama, terkait dugaan praktik KKN dalam penyelenggaraan tender jasa distribusi logistik oleh KPU Batam pada Pemilu dan Pilkada 2024.

“Dalam proses tender sudah tidak transparan, dari data yang didapatkan, ada 2 perusahan yang mengajukan diri, hingga proses penetapan pemenang sangat tertutup, bahkan adanya kenaikan tarif lebih dari 100% pada tender Pemilu ” hingga tender yang sama di Pilkada yang berjarak cuma 6 bulan, ucap Ryan.

Kedua, Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPU Batam yang mengkonsolidir PPK untuk menjadi pembantu pemenang tender logistik Pemilu dan Pilkada 2024.

“KPU menetapkan pemenang tender, harusnya pemenang tender yang bertanggungjawab melakukan pengantaran logistik ke TPS dan kembali dalam gudang, bukan malah KPU dan badan adchoc yang bekerja mendistribusikan logistik, realisasi yang kami temui malah pemenang tender mengawasi kerja pengantaran logistik oleh kawan" penyelenggara, jadi terbalik,” pungkasnya.

Diapun menambahkan kalkulasi yang diberikan ke petugas badan adhoc terkait biaya logistik ke TPS tidak sesuai dengan kalkulasi yang sudah ditetapkan oleh pemenang tender.

“Melalui informasi akurat yang kami terima, di tingkat PPK hanya diberikan kisaran Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per TPS, padahal anggarannya itu bisa mencapai kisaran Rp 800.000-Rp.900.000 per TPS. Ini yang menjadi janggal, kenapa oknum KPU menggunakan wewenangnya untuk mengkonsolidir PPK, ga mungkin pemenang tender hapal nama-nama PPK se-Kota Batam, pasti ada oknum yang mengkonsolidirnya, pertanyaannya kenapa? Kan itu kewajiban pemenang tender” tutur Ryan. 

Ketiga, Dugaan bagi-bagi jatah proyek oleh oknum KPU Kota Batam pada Pemilu dan Pilkada 2024 yang berpotensi menimbulkan kerugian uang negara.

Lanjutnya, pihaknya pun pada Senin (25/11) mendatang akan melaporkan dugaan temuan perbuatan melawan hukum itu ke APH dan berpotensi merugikan keuangan Negara. 

Berikut point tuntutan yang akan mereka layangkan:

1. Mendesak APH secara proporsional memanggil, memeriksa, dan mengadili seluruh pihak yang terlibat.

2. ⁠Mendesak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit terhadap anggaran logistik Pemilu dan Pilkada 2024 dalam menghitung kerugian uang Negara.

3. ⁠Mendesak KPU Kota Batam untuk transparan dan bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran di KPU Batam

4. ⁠Mendesak DKPP RI untuk memproses dugaan tindakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum KPU Batam

5. ⁠Apabila tuntutan dan desakan tidak ditindak lanjuti secepatnya, akan melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor instansi terkait.

Pihak tim media kabarmasa.com belum konfrimasi terkait dugaan korupsi di KPU Kota Batam, akan tetapi tim media mencoba Konfrimasi lanjut ke pihak KPU Kota Batam terkait dugaan ini di pemberitaan edisi ke-2, hinga pemberitaan ini kami terbitkan.

Penulis: Tim/Red

Pemberitaan: Edisi ke-1

Share:

Read More

MENYONGOSONG KEJUARAAN TINJU PIALA PANGLIMA TNI, PEMPROV DAN KODAM XV PATTIMURA OLAHRAGA BERSAMA DAN KERJA BHAKTI.

KABARMASA.COM, AMBON – Menyukseskan Event Nasional Kejuaraan Tinju Piala Panglima TNI di Provinsi Maluku, yang akan dimulai pada tanggal 2 Desember 2024, maka Pemerintah Provinsi Maluku turut bersinergi dengan Kodam XV Pattimura, melaksanakan kegiatan olahraga dan kerja bakti bersama di Lapangan Mandala Remaja, Kawasan Karang Panjang Ambon, pada Jumat (22/11/2024).

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Danrem 151/Binaiya, Danlantamal IX Ambon, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, jajaran Pejabat TNI, serta ASN dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. 

Dalam wawancaranya, Sadali menyampaikan bahwa kerja bakti yang melibatkan kurang lebih 1000 orang ini, bertujuan dalam rangka menyongsong pelaksanaan agenda Nasional Tinju yang merupakan rangkaian dari HUT TNI ke-79, dimana Ambon menjadi tuan rumahnya.

“Ada kurang lebih 25 Provinsi yang mengikuti agenda Nasional ini, sebagai tuan rumah, kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan harus menata sarana pendukung, agar tamu yang datang merasa senang dengan sarana yang kita miliki,” ujarnya.

Sadali menambahkan sinergi yang telah dibangun ini, juga turut mewujudkan Visi Misi Presiden Republik Indonesia yang mana untuk aspek olahraga masuk pada Asta Cita keempat yakni, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

“Diharapkan sinergitas ini dapat berlanjut dan bisa dijaga dengan baik,” ungkapnya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang, Sadali juga mengingatkan agar para Prajurit TNI serta para ASN, bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, terutama dalam menjaga netralitas demi menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

Dugaan Manipulasi LHKPN Bupati Bungo Priodik 2023 Mencuat : LSM Mappan Tantang KPK RI Buktikan Kebenaran

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah masa yang tergabung dalam DPP LSM MAPPAN menggelar aksi unjuk rasa damai didepan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, terkait  Dugaan Tindak Pidana Korupsi ( Money Luondry) dan atau ketidak wajaran LHKPN Bupati Bungo H.Mashuri. Kamis (21/11/24)

Diduga tedapat beberapa harta yang dimiliki namun tidak dilaporkan oleh bupati Bungo dalam situs LHKPN milik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diketahui dari LHKPN Bupati Bungo priodek 2023 dilaporkan jumlah LHKPN Bupati Bungo sebesar kurang lebih 4,5 Milyar, namun terdapat fakta yang cukup mengejutkan, bahwa terdapat Kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 1000 Ha dan 2 unit properti, yang diduga terafiliasi kepemilikannya dengan Bupati Bungo Mashuri namun tidak dilaporkan.

Hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat Foto Bupati Bungo di Villa, yang berada didalam perkebunan Kelapa Sawit dengan beberapa orang yang diduga Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Bungo, sedang memanggang ikan.

Hadi Prabowo dalam keterangannya mengatakan jika benar memang Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tersebut milik mashuri, kenapa koq tidak dicantumkan dalam LHKPNnya selaku Bupati Bungo. Ungkap Hadi penuh tanya

Tambah Hadi Prabowo, jika kita hitung estimasi nilai aset yang diduga tidak dilaporkan nilai cukup fantastis kurang lebih 80 Milyar, dengan nilai investasi perhektar antara 70 - 80 juta. 

Akan tetapi jikalau lahan tersebut tidak diakui milik Bupati Bungo, seharusnya Bupati Bungo Mashuri memerintahkan Dinas terkait untuk melakukan penertiban perkebunan seluas kurang lebih 500 ha s/d 1000 hektar.

Bukannya dia Kepala Daerah, memiliki wewenang memerintahkan Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan penertiban atas aktifitas perkebunan diwilayahnya diduga tidak memiliki izin lokasi, izin prinsip, izin amdal, izin usaha perkebunan, dan Hak Guna Usaha, jelas didalam aturan undang - undang bahwa penguasaan lahan diatas 25 hektar harus memiliki sertifikat Hak Guna Usaha. Ungkap Hadi Prabowo

Dikutip dari pernyataan pak Menteri ATR/BPN Nusroh Wahid mengatakan penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi sebelumnya. Hal itu diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41. 

“Jadi, sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau HGU. Sekarang, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu, harus punya IUP dan juga punya HGU,” ucap Nusron.

Berikut Uraiannya :

Pada tahun 2019 Telah di jual tanah kebun milik H.sanusi .AB(alm) kepada saudara H.mashuri/ Bupati Bungo dengan luas lebih dari 150 ha yang berlokasi di sungai gerak desa tanjung agung kecamatan muko-muko bathin Vll kabupaten Bungo dan pembayaran dilakukan dua tahap diantaranya :

- Tahap pertama di lakukan di Rumah Dinas Bupati kabupaten Bungo selanjutnya 

- Tahan kedua ataupun pelunasan dilakukan transaksi penarikan Tunai melalui Bank Daerah yaitu BANK 9 JAMBI.

4. Ada pun pewaris atau nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya

- SIANTORI , tgl lahir ; 10-11-1969

- RATNA IRAWATI , tgl lahir ; 12-01-1970

- HASAN BASRI, tgl lahir ; 04-10-1976

- RISMAN JUNAIDI, tgl lahir ; 25-01-1980

NB; transaksi tersebut diwakilkan kepada saudara JAUHARI suami dari pewaris atau nama yang berhak RATNA IRAWATI. (JAUHARI anggota aktif polres Tebo, kontak;0813 66795218).

5. Adapun lokasi kebun kelapa sawit H.Mashuri(Bupati Bungo) 

- Sungai Gerak

- Sungai Lumpur

- Sungai Durian

- Sungai Kenal

- Sebelah selatan desa tanjung agung, Sebelah utara sungai mancur, sebelah barat desa bedaro, 

sebelah timur desa empelu

Tambah Hadi Prabowo kami minta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memerintahkan Direktur Penyidikan dan Direktur Penindakan untuk menelusuri dan mengaudit serta menelusuri sumber kekayaan yang Bupati Bungo dengan serius terkait kebenaran atas LHKPNN Bupati Bungo karna ini adalah kewenangan KPK.

Akan tetapi Terkait  aktifitas perkebunan Kelapa Sawit diduga Tanpa Izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan ( IUP) yang berada diwilayah Bungo, secara resmi kami sudah melaporkannya secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Jambi pada Kamis (14/11/24). Tutupnya

Share:

Read More

Opzet dan Mens Rea Jadi Bukti Kuat Ike Farida Melakukan Sumpah Palsu

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sidang Perkara Sumpah Palsu Ike Farida kembali digelar dengan agenda Pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan Jaksa, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu 20/11/2024

Salah satu bagian dari pledoi yang disampaikan langsung oleh Ike Farida, menyatakan dirinya awam terhadap hukum litigasi di Pengadilan, dan tidak memahami dalam pengajuan Peninjauan Kembali ada sumpah novum atau bukti baru.

Pernyataan tersebut telah disampaikan beberapa kali oleh Ike Farida selama persidangan perkara sumpah palsu ini.

"Yang Mulia terus terang saya banyak belajar dari kasus ini, selama ini saya tidak begitu paham beracara litigasi, dan tidak paham kalau pengajuan novum harus ada sumpah," kata Ike Farida, pada Rabu 20/11/2024. 

Padahal dirinya telah membuka kantor praktik hukum dengan mendirikaan kantor hukum Farida Law Office sejak tahun 2002, dan  ia sendiri Doktor dibidang hukum yang mengajar di peguruan tinggi, jadi pledoi atau pembelaannya yang menyatakan tidak paham litigasi dan sumpah novum tidak masuk akal. 

Bahkan dalam jejak digital, dirinya sudah menangani perkara litigasi sejak tahun 2004/2005 dengan menggugat perusahaan Coca-Cola sebesar 60 Milyar di Pengadilan Jakarta Selatan dan dinyatakan kalah karena tidak cukup bukti.

Tidak hanya itu, ia juga mengaku tidak paham soal peninjauan kembali (PK) harus ada sumpah novum. Jelas dalam jejak digitalnya bahwa terdakwa Ike Farida merupakan orang yang sudah senior dan paham berurusan soal litigasi. Harusnya Ike Farida sebagai seorang doktor dibidang hukum  memberikan contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia.

Bahkan kesaksian suami Nurindah MM Simbolon dan juga mantan kuasa hukum dan partner Farida di kantor Farida Law Office (2014 - 2017), Yahya Tulus Nami Hutabarat, SH., menyampaikan bahwa Ike Farida merupakan lawyer senior dan yang dulu sering beracara litigasi.

Banyak pihak yang meragukan pledoi yang dibacakan Ike Farida soal dirinya tidak paham hukum saat sidang. Pasalnya, dirinya seorang doktor dibidang hukum, lulusan luar negeri dan rekam jejaknya didunia lawyer tidak diragukan lagi, jadi mustahil ia tidak paham hukum.

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan tuntutan Jaksa pada Rabu (13/11/2024), telah dinyatakan Jaksa bahwa terdakwa Ike Farida terbukti bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 242 ayat (1) KUHP dan dituntut hukuman  penjara selama 1 tahun 6 bulan.

“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.,” Kata Jaksa pada Rabu 13/11/2024.

Tuntutan Jaksa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta dan ahli yang telah dihadirkan selama persidangan.

Keterangan saksi dari Pengembang, menyatakan bahwa pengembang telah menawarkan pengembalian uang secara utuh ketika Ike Farida tidak bisa melanjutkan pembuatan PPJB dan AJB, bahkan telah menitipkan uang melalui Konsinyani di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi Ike Farida malah melaporkan Pengembang dengan tuduhan penggelapan. Laporan tesebut telah di SP3 oleh Penyidik karena tidak ada bukti perbuatan pidana dari pengembang.

Keterangan saksi Nurindah MM Simbolon yang merupakan kuasa hukum Ike Farida ketika mengajukan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa memori peninjauan kembali yang memuat tiga novum telah diketahui dan dibubuhkan paraf oleh Ike Farida, dengan demikian Ike Farida secara sadar dan telah menyetujui langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Nurindah selaku kuasa hukum. Jadi pertanggungjawaban hukum atas sumpah novum Nurindah sesungguhnya atas pengetahuan dan persetujuan Ike Farida.

Keterangan saksi Nurindah tersebut diperkuat oleh keterangan ahli saksi ahli digital forensik, Saji Purwanto, SH., MCFE., OSFTC., ACE., CHFI., ECSA, yang menyebutkan bahwa pihaknya yang telah menyita dan memeriksa isi percakapan antara saksi Nurindah MM Simbolon dalam rentang waktu Februari - Desember 2020. Dalam percakapan  diketahui bahwa Nurindah secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan pengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum. Nurindah selaku kuasa hukum digambarkan selalu berkordinasi dan minta persetujuan kepada seseorang yang dipanggil Sensei (dalam bahasa Jepang berarti guru). Sensei ini juga terdengar sebagai sorok pimpinan yang mengontrol setiap tindakan Nurindah. Ahli menyebut bahwa Sensei ini tidak lain adalah terdakwa Ike Farida.

Sementara itu, keterangan ahli pidana Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., M.BA. yang menyatakan bahwa ada opzet (kesengajaan), actus reus (perbuatan salah) dan mens rea (niat jahat) dalam perkara sumpah palsu Ike Farida. Perbuatan Ike Farida menolak tawaran pengembang mengembalikan uang ketika PPJB dan AJB tidak bisa dilaksanakan, kemudian melaporkan pengembang dengan tuduhan penggelapan, namun menolak uang penetapan konsinyasi yang dititip pengembang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta menggugat pengembang secara perdata dengan tuntutan kompensasi yang tinggi, merupakan mens rea dari terdakwa Ike Farida.

 

Dari keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut, Jaksa berkeyakinan Ike Farida telah melakukan tindak pidana sumpah palsu, dan oleh karena terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa Ike Farida.

Jaksa juga menuntut agar sertifikat hak milik satu unit rumah susun dan kunci apartemen yang pernah diserahkan pengembang kepada terdakwa Ike Farida agar dikembalikan lagi kepada Pengembang. (Red)

Share:

Read More

H-7 Pilkada, Sahabat Li Claudia Bersama Gerakan Muda Indonesia Raya Terus Bergerak Menyambangi 25.000 Rumah

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Relawan Sahabat Li Claudia bersama Gerakan Muda Indonesia Raya Kota Batam membentuk tim operasi penggerak untuk menyambangi rumah-rumah warga Batam, guna mensosialisasikan perihal begitu pentingnya Pilkada untuk masa depan seluruh rakyat.

“Dukungan Politik ini murni pilihan karena kesadaran, tanpa syarat apapun dan tidak menerima sumbangan dari manapun,” ucap Koordinator Gerakan Muda Indonesa Raya Kota Batam, Hazhary.

Selain memberikan arahan pentingnya Pilkada untuk masa depan seluruh rakyat, khususnya warga Batam, tujuan tim ini juga untuk memenangkan Paslon Amsakar Achmad – Li Claudia untuk Pilkada Batam serta Ansar Ahmad – Nyanyang Harris Pratamura di Pilgub Provini Kepri.

“Kita punya time schedule, jelang 1 bulan menuju Pilkada pada 2 minggu pertama seluruh tim sudah kita berikan pembekalan gagasan dan pembekalan SDM, dan lanjut 2 minggu berikutnya tim sudah kita terjunkan untuk menyapa puluhan ribu rakyat dari rumah ke rumah dari pulau ke pulau,” jelasnya.

Di sisa waktu yang ada, lanjutnya, tim tersebut terus bergerak menyambangi warga secara door to door, hingga Pilkada 27 November 2024.

“Kita akan bergerak total ke semua jejaring memanfaatkan sekian waktu dan keringat yang masih tersisa, bagi kita waktu yang tersisa adalah kekuatan dan kesempatan yang harus kita maksimalkan pemanfaatannya untuk terus menyapa rakyat,” kata Hazhary.

Penuturan Hazhary, tim penggerak sudah berjalan sejak 27 Oktober 2024 sampai hari ini dan hingga 7 hari ke depan waktu yang tersisa jelang Pilkada 27 November 2024.

“Ada hal yang menarik gerakan ini harus dilakukan, kenapa? Karena ini berasal dari satu kesadaran penuh kita dari kawan-kawan, setiap konstelasi perpolitikan di negeri ini, bukan hanya di Batam, tapi di seluruh tanah air, itu angka golput mencapai 40 persen lebih, bagi kami ini problem rakyat,” jelas Hazhary.

Menurutnya, sudah 14 ribu rumah warga disambangi hingga H-7 Pilkada. Mereka terus bergerak untuk menuntaskan target 25 ribu rumah.

“Kami beserta kawan-kawan memilih untuk menyapa rakyat secara langsung, target kami adalah 25.000 rumah rakyat, saat ini sudah berjalan 14.000 rumah, sisa 11.000 rumah akan kita maksimalkan dalam waktu yang tersisa,” tukasnya.

Selain menyapa warga, tim penggerak mengajak masyarakat berdiskusi 4 hal krusial, mulai dari pentingnya politik, pentingnya Pilkada, keinginan rakyat, dan figur yang mereka yakini baik untuk daerah ini ke depannya.

“Dan bagi kami itu jauh lebih baik daripada kita isi waktu yang tersisa ini untuk saling hujat, hasut apalagi adu domba dan SARA. Dan kami namakan dukungan politik ini sebagai dukungan politik tanpa syarat dengan gerakan Rp 0. Kami berjuang menggunakan minyak yang kami isi dari penghasilan masing-masing, stiker yang kami cetak dengan keringat masing-masing tanpa minta Rp 1 pun kepada figur yang kami usung,” terangnya.

“Itu bukti bahwa dukungan kami tanpa syarat apapun, karena masa depan Batam dan masa depan kita semua jauh lebih berharga daripada kucuran dana politik yang diberikan,” tutup Hazhary. (Tim/Red)

 

Share:

Read More

DORONG TRANSISI ENERGI TERBARUKAN, SADALI BUKA KEGIATAN 1ST MALUKU ENERGI FORUM 2024

KABARMASA.COM, AMBON – Sebagai upaya mendorong transisi energi terbarukan sesuai dengan tujuan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan mendorong pencapaian target Rencana Strategis, maka Provinsi Maluku membentuk Forum Energi Maluku (FEM).

Melalui Forum ini, dilaksanakan kegiatan 1st Maluku Energi Forum 2024, dengan tema “Bersinergi Mempercepat Transisi Energi di Maluku”, pada Rabu (20/11/2024) yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Hotel Santika Premier Ambon.

Kegiatan yang dilaksanakan hingga Kamis (21/11/2024) ini dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Koordinator Investasi dan Kerjasama, Bupati Walikota se-Maluku, Rektor Unversitas Pattimura dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Maluku, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, GM PT PLN Maluku Maluku Utara, Pimpinan OPD dan para Pemangku Kepentingan di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku hingga Kabupaten/Kota se-Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, Program Manager NZMates, serta Perwakilan Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia yang mengikuti secara daring.

Sebagai daerah yang didominasi oleh laut, Sadali mengatakan Maluku kaya akan Sumber Daya Alam, yang dapat menawarkan peluang besar investasi untuk dikembangkan, salah satunya adalah minyak dan gas bumi, serta energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air dan biomassa.

“Kondisi geografis ini juga memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur energi, terutama jaringan distribusi dan transformasi, olehnya itu Forum Energi Maluku penting untuk didukung dalam rangka mengembangkan energi baru terbarukan yang berkelanjutan di daerah 1000 pulau ini,” ujar Sadali.

Ia mengatakan, potensi energi baru terbarukan di Maluku cukup melimpah, diperkirakan total daya yang dapat dihasilkan sebesar 6537 mega watt, atau 6,5 giga watt, potensi ini berasal dari energi baru, tenaga surya, panas bumi, air dan bio energi, dari potensi tersebut baru termanfaatkan sebesar 1,26 mw atau 0.019% yang berasal dari energi surya, sehingga perlu didorong pemanfaatannya.

“Provinsi Maluku memiliki 16 cekungan migas dimana 14 tereksplorasi, 1 dalam tahapan pengembangan yakni blok masela, serta 1 cekungan minyak berproduksi yakni Bula dan Non Bula, diperlukan percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di wilayah Maluku,”

Ia menjelaskan, rasio elektrifikasi Provinsi Maluku pada September 2024 mencapai 97,59%, dimana PLN 96,77%, Non PLN 0,56%, dan rasio dari sumber energi terbarukan mencapai 0,27%, namun Ia mengatakan, capaian tersebut masih di bawah capaian rata-rata nasional yang mencapai 99,78% pada akhir Triwulan III tahun 2024.

“Capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) Provinsi Maluku tahun 2023, sebesar 11,94%, masih jauh dari target dalam Rencana Energi Daerah 27,30% di tahun 2025 dan 43,20% di tahun 2050,” terangnya.

Dari apa yang disampaikan Sadali berharap FEM, dapat merumuskan kebijakan pengelolaan energi yang tepat agar mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan, guna memastikan pasokan energi yang cukup stabil dan terjangkau serta ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat di Maluku, yang dirangkum dalam sebuah roadmap swasembada energi untuk lima tahun kedepan sebagai arah dan tujuan pengelolaan energi jangka panjang di daerah.

“Hal ini sejalan dengan Asta Cita kedua Presiden yakni, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” ungkap Sadali.

Sebelum menutup sambutannya, Sadali atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, mengucapkan selamat atas dilantikan FEM, diharapkan semoga dapat bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

SUKSESKAN PILKADA SERENTAK, PEMPROV MALUKU DAN KPU GELAR SOSIALISASI

KABARMASA.COM, AMBON - Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku yang Damai dan Bermartabat Tahun 2024 dengan tajuk, Sukseskan pilkada serentak sebagai implementasi Asta Cita : “Memperkokoh ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia(HAM)”, resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku M. Shaddek Fuad, pada Rabu (20/11/2024), berpusat di Auditorium Universitas Pattimura.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua Bawaslu Provinsi Maliku, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Partai Politik, Ketua FKUB di Maluku, Pimpinan Organisasi Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Penyandang Disabilitas, Kepala SMA dan SMK se-Pulau Ambon, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Raja se pulau Ambon, Organisasi Masyarakat, OKP, Mahasiswa, dan pelajar yang mengikuti secara daring maupun luring.

Ketu KPU Provinsi Maluku dalam sambutannya berharap agar melalui sosialisasi ini, pesan untuk meningkatkan partisipasi dalam pilkada nanti dapat dimengerti, sehingga seluruh suara rakyat bisa tersampikan dan kedaultan di Provinsi Maluku, maupun Kabupaten Kota, bisa terwujud dan bisa melahirkan pemimpin daerah yang terbaik.

“Kami meminta doa, dukungan dan partisipsi aktif, sehingga perhelatan Pilkada nanti, bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai selesainya 16 Desember 2024, dimana penetapan hasil dari seluruh yang dilaksanakan bisa diselesaikan dengan aman, damai dan bermartabat,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Sadali mengatakan, sudah tersisa tujuh hari lagi menuju pemungutan suara, dimana hal ini membutuhka keseriusan dan komiten bersama, guna menyukseskan pesta demokrasi.

“Hal ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi bersama seluruh elemen masyarakat, dimana partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan Pilkada,”ujarnya.

Ia mengharapkan seluruh jajaran KPU dan Bawaslu hingga tingkat Kelurahan, agar selalu kompak dan semangat bekerja dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi, secara teknis maupun administrasi.

“Kami mengajak semua pihak menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing dan memberi dukungan moril kepada pelaksana pemilu agar melaksanakan tugas dengan baik demi suksesnya Pilkada yang aman, damai dan bermartabat,” ajak Sadali.

Kepada para ASN se Provinsi Maluku, Sadali menegaskan, agar menjaga netralitas, jangan terbawa arus pusaran politik, melainkan tetap memegang teguh amanah, dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sebagai pelayan masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari pra keynote speech, pembagian hadiah kepada pemenang TikTok Challenge 2024, dan diakhiri dengan foto bersama. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Aksi Jilid II, JMHI Minta Kejagung Evaluasi Oknum Kejati Sulsel Dan Segera Menangkap Komisaris PT. Anugrah Group Inisial AA

KABARMASA.COM, JAKARTA - Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) kembali melakukan aksi protes Jilid II di kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Sekitar puluhan masa aksi dari JMHI menyuarakan terkait dugaan kongkalikong antara Kejati Sultra dan Komisaris PT. Anugrah Group (AG) Inisial AA  pada proses penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Penambangan Ilegal oleh PT. AG di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra (19/11/2024)

Pada tanggal 3 November 2023 yang lalu penyidik Balai Gakkum Wilayah Sulawesi pernah menetapkan 2 (dua) orang Pimpinan PT. AG yakni, Komisaris PT AG Inisial AA dan Direktur PT AG Inisial LM sebagai tersangka, pada kasus dugaan Tindak Pidana Penambangan Ilegal oleh PT. AG di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra

"Makelar kasus itu tidak dibenarkan bahkan sangat mencederai prinsip-prinsip penegakan hukum. Kejati Sulsel kami duga kuat bermain mata dengan komisaris PT AG Inisial AA, dikarenakan pada proses penanganan kasus tersebut Kejati Sulsel diduga tidak menyerahkan berkas perkara Inisial AA ke pengadilan. Olehnya itu kami berharap agar Kejagung menindak tegas oknum Kejati Sulsel " Lantang Bung Anto 

Saat ditanya, apa harapan JMHI kepada Kejagung? Bung Anto menegaskan agar kejangung mengambil alih kasus tersebut dan segera menangkap Komisaris PT AG Inisial AA 

"Demi menjaga Marwah penegakan hukum di negara ini, maka kami meminta Kejagung RI untuk mengambil alih kasus ini dan segera memproses Oknum Kejati Sulsel yang kami duga kuat kongkalikong dengan tersangka pada kasus tersebut dan segera menangkap dan memproses komisaris PT AG Inisial AA" Tegas Bung Anto 

Mereka silih berganti menyampaikan orasi, dan berjanji akan terus menyuarakan dan mengawal  persoalan tersebut sampai tuntas

Adapun tuntutan dari JMHI sebagai berikut : 

1. Mendesak Kejagung RI untuk segera menangkap Komisaris PT. AG Inisial AA yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus dugaan  Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra

2. Mendesak Kejagung RI untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra karena diduga tidak becus dalam menangani kasus dugaan Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra

3. Berantas Makelar Kasus di tubuh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

Sekitar 3 orang  perwakilan JMHI diterimah oleh pihak Kejagung, menurut keterangan bung Anto bahwa saat menyerahkan berkas dan berdiskusi dengan pihak Kejagung, mereka menyampaikan bahwa berkas laporan dari JMHI sudah di tangan Pimpinan dan akan segera ditindaklanjuti (Web)

Share:

Read More

Kapolres Kolaka Didesak Segera Tersangkahkan Oknum Kades Anawua Inisial A, atas Kasus Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGGARA - Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (DPD LAKI SULTRA) bersama puluhan warga Desa Anawua Kecamatan Taori Kabupaten Kolaka menggelar aksi unjuk rasa di Markas Kepolisian Resort Kolaka Senin, 18 November 2024. Mereka menuntut penyelesaian kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 - 2023 agar memiliki kepastian hukum. 

Aksi unjuk rasa ini diwarnai dengan orasi-orasi dari para pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Mardin Fahrun, selaku Penanggung Jawab dan Mustar (La Inal) sebagai koordinator lapangan serta puluhan masyarakat Desa Anawua. 

Dalam orasinya, Mardin Fahrun mendesak Kepala Kepolisian Resort Kolaka untuk segera menyurat ke Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Audit Investigasi terkait hasil pemeriksaan Tipidkor Polres Kolaka.

"Atas nama Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada Kapolres Kolaka untuk menyurat ke Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara agar melakukan audit investigasi atas pemeriksaan Tipidkor Polres Kolala" Ungkap Mardin Ketua DPD LAKI Sultra

Aksi DPD LAKI Sultra bersama masyarakat Anawua ini merupakan respon kekecewaan masyarakat Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka atas belum adanya kepastian hukum atas penangan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, pada Desa Anawua Kecamatan Taori Kolaka. 

DPD LAKI Sulta bersama Masyarakat  berharap agar Kapolres Kolala segera berkordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. 

“Aksi unjuk rasa ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih serius dalam memberantas korupsi,” ujarnya

Ditempat yang sama La Inal juga menegaskan Kepala Kepolisian Resort Kolaka untuk segera men tersangkahkan oknum kepala desa Anawua inisia A atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa  (ADD). 

"Melalui mimbar yang luar biasa ini dan disaksikan oleh puluhan masyarakat Desa Anawua kami meminta kepada Kapolres Kolaka untuk segera mentersangkahkan oknum kepala desa anawua inisial A atas pengelolaan DD dan ADD" Tegas La Inal Aktivis Pentolan HMI Cabang Kolakakl. 

Sementara Sugiarto dalam orasinya menyampaikan bahwa penanganan kasus ini terkesan lamban dan kami khawatir ada upaya - upaya lain yang dilakukan oleh terlapor kepada para pihak untuk memperlambat proses penanganan kasus indikasi korupsi pengelolaan dana desa Anawua ini. 

"Jangan biarkan kami berfikiran bahwa telah terjadi upaya antara terlapor dengan para pihak untuk sengaja memperlam proses penangan indikasi kasus korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, pada desa anawua" Teriak Sugiarto Ketua LDPI Sultra. 

Sementara itu, mewakili Kapolres Kolaka AKBP Muh. Yosa Hadi, S.I.K.,M.Si Kasatreskrim IPTU Hastantya Bagas Saputra, S.Tr.K., S.I.K mengungkap pihaknya sudah melakukan proses penyelidikan hingga saat ini sudah masuk tahap menunggu tim audit investigasi terkait kasus tersebut. 

"Kami pastikan setiap laporan polisi masuk, akan ditangani dengan profesional sesuai Hukum, termasuk perkara ini. prosesnya memang beda dengan kasus lain dengan kasus korupsi karena kasus tersebut adalah pidana khusus," ujar IPTU Bagas saat menerima audiensi perwakilan massa.

IPTU BAGAS pun mengatakan jajaran Satreskrim Polres Kolaka tidak akan terpengaruh oleh opini yang mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan atau penyidikan.

"Kami fokus dalam bekerja sesuai peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami kumpulkan sambil menunggu tim audit turun, kemarin info terakhir di bulan Desember awal," ungkapnya.

Kasatreskrim berterima kasih kepada DPD LAKI Sultra serta elemen masyarakat Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka atas perhatiannya mengawal kinerja Satreskrim Polres Kolaka. 

"Saya mewakili Bapak Kapolres mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang perhatian mengawal kinerja kami, kami  yakin bahwa hal ini sebagai bentuk suport agar kami terus bekerja optimal dan profesional dalam menegakkan hukum, pungkasnya

Share:

Read More

SADALI BUKA ORIENTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MBD

KABARMASA.COM, MALUKU TENGAH – Setelah dilantik pada 11 November 2024 yang lalu, sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya periode 2024-2029, mengikuti Orientasi yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, di The Natsepa Hotel, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Selasa (19/11/2024).

“Terpilihnya para Anggota DPRD Kabupaten Kota, merupakan sebuah amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama akan sebuah daerah yang lebih maju sejahtera dan bermartabat,” ungkap Sadali Ie saat menyampaikan sambutannya dalam acara tersebut.

Ia menerangkan, kegiatan yang dilaksanakan ini guna membekali peserta terkait pengenalan tugas, wewenang, integritas dan moralitas Anggota DPRD, agar dapat menjadi bekal dalam mengarungi dan melaksanakan tugas sebagai Wakil Rakyat, hal ini juga sebagai bentuk upaya akan teruwjudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ia berharap kepada seluruh Anggota DPRD, agar dapat berkontribusi dan dapat memberikan produk legislasi yang mampu menjadi dasar, serta alur dalam kehidupan negeri yang lebih baik, mampu memberikan inovasi dan insight baru terhadap implementasi kebijakan maupun aturan yang berlaku, serta mampu melihat dan menjadi manfaat lebih utama kepada masyarakat.

“Memasuki Pilkada Serentak 27 November 2024, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, agar pelaksanaaan Pilkada ini dapat berlangsung secara aman, damai dan demokratis, serta melahirkan pemimpin yang disegani dan disukai rakyat, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk 5 tahun kedepan,” tutup Sadali.

Untuk diketahui hadir juga pada kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Maluku Barat Daya, serta unsur terkait lainnya. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

SADALI HARAP KEBIJAKAN DPRD MALRA CERMINKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

KABARMASA.COM, AMBON – “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mana, sebagai representatif rakyat DPRD berfungsi dalam pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan,” ujar Penjabat Gubernur saat membuka Orientasi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2024-2029, pada Selasa (19/11/2024) di Swiss bel Hotel Ambon.

Sadali menambahkan Anggota DPRD harus memiliki pandangan yang luas, berpikir secara nasional dan global dengan tetap bertindak secara lokal, untuk memberikan dampak positif bagi daerah yang diwakili, agar setiap kebijakan yang dibuat oleh DPRD, dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.

Sebelum menutup sambutannya, Sadali mengucapkan selamat mengikuti orientasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2024-2029, agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk diketahui hadir juga dalam Orientasi tersebut oleh Penjabat Bupati Maluku Tenggara beserta Pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para Widyaiswara lingkup BPSDM Provinsi Maluku, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More