BUKA RAKOR GWPP, SADALI INGATKAN PENTINGNYA MENJAGA NETRALITAS

KABARMASA.COM, MALUKU TENGAH – Sukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Maluku menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pada Selasa (19/11/2024) bertempat di The Natsepa Hotel, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie ini dihadiri juga oleh Bupati Walikota se-Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Jajaran TNI/Polri, serta stakeholder terkait.

Sadali pada kesempatan itu turut memberikan apresiasi, atas terlaksananya kegiatan ini, sebab menjadi wadah untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan pikiran, pemahaman dan gerak tindak untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang, dalam koridor konstitusi dan dilakukan tanpa kekerasan.

“Agenda Politik Nasional yang baru pertama kali terjadi ini, wajib dikawal dan harus sukses demi menjaga stabilitas dan konsititusi kepemimpinan daerah, di level Provinsi dan Kabupaten kota se-Indonesia,” ujar Sadali.

Untuk Provinsi Maluku, masih terdapat 180ribuan penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik, oleh sebab itu Sadali memerintahkan kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Maluku, agar segera mengambil langkah cepat guna menyiapkan solusinya, serta melakukan koordinasi aktif dengan KPU dan Bawaslu sehingga tidak terjaid penyalahgunaan pemilih atau pelanggaran pilkada lainnya

“Selaku Penjabat Gubernur, kami selalu membangun koordinasi yang efektif pada level forkopimda Provinsi Maluku dan tim desk Pilkada Provinsi, karena itu kami berharap hal yang sama dapat ditindaklanjuti oleh bupati walikota,” tambahnya.

Sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ pada 6 September 2024, tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilakda Serentak 2024, Penjabat Gubernur juga mintakan pihak Bawaslu, TNI/Polri, dan Aparat Penegak Hukum, agar lebih represif dalam menekan praktek politik uang, kampanye hitam, politik identitas, berita hoax, ujaran kebencian dan praktek lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik.

“Untuk itu kami tegaskan agar tim desk pilkada secara rutin memonitor, memantau dan melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah, agar upaya cegah dini dan langkah cepat dapat dilakukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing,” harap Sadali.

Sadali juga menegaskan bahwa masalah netralitas adalah salah satu aspek yang paling disoroti dalam setiap perhelatan Pilkada, karena para pimpinan bangsa ini selalu menyuarakan agar penyelenggara negara tidak memihak dan wajib netral.

“Oleh karena itu kami kembali mengingatkan, agar penyelenggara Pilkada yakni ASN, Perangkat Daerah, unsur Kecamatan, hingag Desa dan Negeri, serta TNI Polri untuk menjaga netralitas, hal ini dianggap penting sebab hari pencoblosan Pilkada semakin dekat, dan tekanan persaingan semakin meningkat, bila tidak hati-hati mengambil keputusan maka saudara bisa terjebak dalam dilema politik praktis,” terangnya.

Sebelum menutup sambutannya Sadali mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku dan jajaran serta seluruh elemen masyarakat, untuk terus membangun sinergitas kerja, guna menyukseskan Pilkada serentak Tahun 2024.

“Mari kita ciptakan Pilkada yang aman, jujur dan demokratis agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Maluku,” tutupnya. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

RUMMI DESAK POLDA MALUKU PERIKSA ANISAH SE,. TERKAIT MANGKRAK NYA PEMBANGUNAN SMK TEKNOLOGI AZZAHRA MASTUR TUAL MALUKU TENGGARA T.A 2020

KABARMASA.COM, AMBON - Kelemahan kaum yang tak berdaya harus diubah menjadi kekuatan yang mampu menyerukan keadilan. Agar ini terjadi, penolakan total terhadap fatalisme diperlukan. Kita adalah makhluk yang transformatif dan bukan makhluk yang hanya mencari akomodasi. Paulo Freire

Ambon- LSM Rumah Muda-Anti Korupsi (RUMMI) mendesak pihak berwenang untuk segera memeriksa Anisah SE,. (Kabid SMK) pada Disdikbud Maluku terkait dugaan penyimpangan dalam Pelaksanaan swakelola pembangunan SMK Teknologi Azzahra Mastur Maluku tenggara. Desakan ini muncul setelah laporan masyarakat mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana pembangunan sekolah tersebut.  

Direktur RUMMI fadel rumakat menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. "Kami menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam proyek ini, dan kami mendesak agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat.  

Proyek pembangunan SMK Teknologi Azzahra Mastur disebut menggunakan skema swakelola, di mana pelaksanaan dikelola langsung oleh pihak internal tanpa melibatkan tender pihak ketiga (2020). Namun, laporan warga setempat menyebutkan adanya ketidakberesan, termasuk dugaan mark-up anggaran dikarenakan pembangunan yang harus diselesaikan dan digunakan untuk kemajuan pendidikan sampai saat ini mangkrak alias tidak terealisasi. Padahal anggaran pembangunan yang terbilang fantastis yakni 1.748.359.000 dari total 2 item pembangunan yakni Ruang Praktik Siswa (RPS) sebesar 1.235.661.000 dan ruang perpustakaan dengan nilai pakut 512.698.000 sudah dicairkan 100% semenjak 2020 lalu.

Hal ini membuktikan bahwa Disdikbud Maluku tidak melaksanakan fungsi nya dengan baik dalam hal pengawasan padahal terdapat anggaran Monev. 

Tak hanya itu, ada beberapa hal mendasar yang keliru dilakukan oleh kabid SMK Disdikbub Anisah SE. sesuai bukti rekaman yang diterima ( ada dugaan kepala sekolah diinstruksikan oleh Anisah SE. untuk menyimpan sisa uang proyek senilai 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari sisa anggaran yang ada, hal ini tentu bertentangan dengan juknis sekaligus UU no 26 tahun 2022.

Direktur RUMMI menegaskan bahwa seruan dan desakan masyarakat harus dimasifkan kepada penegak hukum agar cita-cita kemajuan dapat diwujudkan dalam segala bidang, memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut benar-benar direalisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat dan generasi di masa depan.

Kami mendesak BPK Maluku untuk segera melakukan Audit dan Kepolisian Daerah Maluku agar segera memangil, memeriksa dan memintai pertangungjawaban saudari Anisah SE. dan tangan kanan nya atas Mangraknya pembangunan SMK Teknologi Azzahra Mastur tersebut.

"Kami mengutamakan hak masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan," Fadel  

RUMMI berharap langkah ini menjadi peringatan bagi para pemangku kepentingan agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan.  

Share:

Read More

PENJABAT GUBERNUR MALUKU HARAP GMKI TINGKATKAN KOLABORASI LINTAS GENERASI DAN STAKEHOLDER

KABARMASA.COM, AMBON - Bertemakan “Bangkitlah Baharui Hidupmu dan Beritakanlah Injil”, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, menggelar Konsultasi Wilayah XI (Ambon – Tual – Masohi – Aru – Saumlaki – Tiakur), pada Senin (18/11/2024) berpusat di Aula Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dan akan berlangsung hingga 21 November 2024.

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie ini, dihadiri juga oleh Senior GMKI John Ruhulessin, Ketua Umum Pusat GMKI dan seluruh Pengurus dari Jakarta, Koordinator GMKI Wilayah Maluku, Pimpinan OKP, Tokoh Agama, Ketua Cabang GMKI se-Maluku, panitia pelaksana dan unsur terkait.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, dan berharap semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas peran dan fungsi Organisasi GMKI dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Pemuda dan mahasiswa merupakan kekuatan pembangunan dan transformasi masyarakat serta peradaban, yang jika diperdayakan dan disinergikan dengan berbagai elemen masyarakat lainnya maka akan membawa manfaat yang siginifikan, untuk pembangunan daerah dan bangsa, termasuk Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang ada di Provinsi Maluku ini,” ujar Sadali.

Sadali berharap melalui kegiatan ini melahirkan gagasan-gagasan dan skema program yang benar-benar memberdayakan mahasiswa dan generasi muda pada umumnya.

Dalam sambutannya juga Sadali menegaskan bahwa kolaborasi lintas generasi dan lintas stakeholder saat ini sangat diperlukan, karena kolaborasi sama halnya dengan jaringan yang terhubung satu dengan yang lain.

Maka dari itu Penjabat Gubernur mengatakan, GMKI perlu turut terhubung dengan wilayah lainnya, demikian pula dalam hal kolaborasi lintas OKP, lintas Agama, dan Lintas Teritorial, perlu dibangun bersama dengan Pemerintah Daerah, untuk mendorong kemajuan daerah dan bangsa ini. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Kekuatan Representasi Perempuan di Pilkada Kota Tegal 2024

KABARMASA.COM, Jawa Tengah - Kota Tegal -  Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kota Tegal 2024, fakta bahwa jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yakni 106.483 perempuan dan 106.317 laki-laki, memberi peluang strategis yang signifikan bagi pasangan calon paslon nomor urut dua yang memiliki keterwakilan perempuan. Jumat (15/11/2024)

Dalam konteks ini, calon pasngan  mas Dedy dan mbak Iin memiliki keuntungan yang tidak bisa diabaikan, terutama jika melihat tingginya angka pemilih perempuan yang menjadi konstituen potensial. 

Penting untuk dicatat bahwa di banyak daerah, keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik memiliki dampak yang cukup besar dalam meraih simpati pemilih, khususnya pemilih perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan dalam posisi strategis baik sebagai calon wakil kepala daerah atau dalam peran lain dalam tim kampanye dapat menciptakan rasa kedekatan dan representasi bagi pemilih perempuan. 

“Hal ini bukan hanya soal simbolisme, tetapi juga soal pemahaman lebih dalam tentang kebutuhan dan aspirasi perempuan di berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi”. 

Dengan lebih banyaknya pemilih perempuan, Calon Pasangan nomor urut 2 (dua) yang memiliki kandidat perempuan, dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjangkau dan melibatkan lebih banyak konstituen perempuan dalam kampanye mereka. Ini bisa menciptakan solidaritas dan dukungan yang lebih kuat, karena pemilih perempuan cenderung lebih mendukung pasangan yang dianggap dapat mewakili kepentingan mereka secara langsung. 

Di sisi lain, meski calon lain juga memiliki visi dan program yang baik, ketidakadaan keterwakilan perempuan dalam dua paslon lainnya bisa menjadi celah bagi pasangan nomor urut dua untuk memperkuat narasi inklusivitas dan pemberdayaan perempuan. 

Namun, tentu saja, keberhasilan pasangan mas Dedy dan mba Iin dalam menarik suara perempuan bukan hanya bergantung pada aspek representasi gender saja. Pasangan ini juga perlu memperkuat pesan-pesan yang menyentuh isu-isu yang relevan dengan perempuan, seperti pengurangan angka kemiskinan di kalangan perempuan, akses yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial dan ekonomi. 

Secara keseluruhan, kontestasi Pilkada Kota Tegal 2024 memberikan ruang bagi pasangan calon nomor urut dua untuk meraih dukungan besar dari pemilih perempuan dan ini menjadi sebuah momentum yang patut dimanfaatkan dengan maksimal. “Baik dalam hal representasi politik maupun dalam penyusunan program yang secara konkret menjawab kebutuhan perempuan di Kota Tegal”.(Tim/red)

Share:

Read More

Bung Karno Gelar Event Fun Biliar Satu Kepri Gratis untuk Milenial dan Gen Z di Batam

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Kota Baram– Kadri Prasetya, yang akrab disapa Bung Karno, salah satu Inisiator Satu Kepri, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap generasi muda di Kota Batam. Melihat tingginya antusiasme generasi milenial dan Gen Z terhadap olahraga biliar, Bung Karno menggelar acara Fun Billiard yang terbuka untuk seluruh anak muda di Batam. Event ini dilaksanakan di Nagoya Thamrin Dragon 89, Minggu (3/11/2024), dan disambut baik oleh para peserta serta pemilik tempat, Koko Bobo.

“Banyak teman-teman muda di Kota Batam sangat antusias dengan kegiatan ini. Banyak dari mereka yang aktif bermain biliar, jadi saya rasa acara ini sangat tepat untuk memberikan wadah bagi mereka,” ujar Bung Karno saat membuka acara tersebut.

Event Fun Billiard ini diikuti oleh sekitar 200 pemain, dengan 64 peserta yang bertanding. Salah satu peserta, Izam, mengungkapkan rasa senangnya karena Batam jarang memiliki acara biliar yang serupa. “Ini kesempatan langka. Jarang sekali ada event biliar seperti ini di Batam, dan saya sangat semangat ikut serta,” ujar Izam yang ikut berpartisipasi dalam pertandingan tersebut.

Bung Karno menambahkan bahwa acara ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ajang untuk menemukan talenta muda yang berpotensi menjadi atlet biliar berkelas nasional dan internasional. "Kegiatan seperti ini bisa menjadi wadah untuk mengasah kemampuan anak muda. Ke depan, kita berharap banyak atlet biliar yang lahir dari Batam dan Kepri yang bisa membawa kebanggaan bagi daerah kita," kata Bung Karno.

Selain itu, acara ini juga memiliki nilai politik yang positif. Bung Karno berharap bahwa event ini dapat memperkenalkan calon pemimpin Kepri yang peduli terhadap anak muda, seperti Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura. “Event ini bisa menjadi cara yang lebih santai bagi generasi milenial dan Gen Z untuk mengenal pemimpin yang peduli dengan kegiatan mereka. Ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan figur pemimpin yang mendukung olahraga dan kreativitas anak muda,” ujar Bung Karno.

Bung Karno menegaskan bahwa penyelenggaraan acara ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dari keluarga, sahabat, hingga tokoh-tokoh masyarakat. “Tentunya, ini adalah kerja yang tidak mudah, butuh dukungan dari berbagai kalangan. Saya sangat bersyukur acara ini bisa terlaksana dengan baik,” tambah Bung Karno.

Ke depan, Bung Karno berharap dukungan untuk kegiatan serupa akan terus mengalir, terutama dari pemimpin daerah. “Saya berharap Pak Ansar dan Pak Nyanyang bisa terus mendukung kegiatan positif seperti ini. Kita ingin bisa menyediakan meja biliar gratis untuk anak muda di Kepri, sehingga lebih banyak atlet biliar potensial yang muncul dari daerah ini,” ungkap Bung Karno.

Event ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara anak muda dengan dunia olahraga, serta meningkatkan semangat positif dalam berprestasi. Dengan terus mendukung kegiatan seperti ini, Batam dan Kepri diharapkan bisa mencetak lebih banyak atlet berbakat yang siap mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional.(Tim/Red)

Share:

Read More

TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN PRABOWO, SADALI GELAR RAPAT DENGAN PIMPINAN OPD DAN INSTANSI VERTIKAL

KABARMASA.COM, AMBON – Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Presiden dan Kabinet Merah Putih dengan Pemerintah Daerah pada 7 November 2024 yang lalu di Sentul, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar pertemuan, pada Jumat (15/11/2024) bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie ini, dihadiri juga oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, serta Pimpinan BUMN/BUMD.

Sadali dalam sambutannya menjelaskan, ada beberapa penyampaian terkait Visi dan Misi (Asta Cita) Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Visi “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, yang dijabarkan dengan 8 Misi atau yang disebut Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Berdasarkan hal tersebut, dari segi ekonomi, Sadali mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menopang kemandirian pangan dengan mendorong kemandirian daerah berbasis kearifan lokal.

Target Presiden Prabowo yakni Indonesia harus mencakup pertumbuhan ekonomi 8%, sementara berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2024, wilayah Maluku Papua tumbuh sebesar 6% yang lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian Indonesia yakni 4,95%.

“Sehingga diharapkan seluruh program harus mengarah ke Visi Presiden, dan mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat, seperti perjalanan dinas, yang harus dikurangi dan difokuskan dengan Asta Cita, dan diharapkan semua Pemerintah Daerah bisa menunjang Asta Cita, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan agar masing-masing OPD dapat memahami Asta Cita secara baik dan membuat program yang dapat mewujudkan Asta Cita Republik Indonesia 2024-2029

“Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis diharapkan dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis, sebagai bagian dari perwujudan Asta Cita yang berkaitan dengan bidang teknisnya, serta merancang program kegiatan dalam rangka implementasi Asta Cita, dan juga melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten Kota, dan instansi terkait,” tegas Sadali. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

KENDALIKAN INFLASI, SADALI HARAPKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

KABARMASA.COM, AMBON – Perkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan, maka Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), pada Jumat (15/11/2024), berpusat di Swiss Bel Hotel Ambon.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rawindra Ardiansah.

Dalam sambutannya Sadali atas nama Pemerintah Daerah, menyambut baik kegiatan GNPIP, sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi, terutama dari sisi supply, serta pengendalian harga pangan, yang menyebabkan perekonomian nasional dan daerah semakin menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dari data BPS tercatat 6,3% lebih tinggi dari pertumbuhan Nasional, yang berada pada angka 5,03%,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Sadali mengatakan Pemerintah Daerah memanfaatkan tren ekonomi yang positif ini, dengan terus menggerakan berbagai kegiatan pada masyarakat, dan telah berusaha optimal dan memiliki komitmen menjaga agar inflasi daerah dapat terkendali.

“Saya menekankan bahwa kedepan proses pengendalian inflasi daerah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak terkait, tetapi juga diperlukan dukungan masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran, dan menggerakan semangat pengendalian inflasi pangan,” tegas Sadali.

Ia juga menjelaskan, pengendalian inflasi ini harus dimulai dari tingkat rumah tangga dan didukung oleh Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan berbagai pihak.

“Jika sinergi antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, dapat berjalan dengan baik, maka itu menjadi modal utama dalam pengendalian inflasi,” Ungkap Sadali.

Dirinya juga turut memaparkan bahwa, Inflasi Bulan Oktober 2024, tercatat 2,13% Year on Year, yang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yakni  1,79% Year on Year.

“Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional yang tercatat 1,71% Year on Year, meskipun demikian tingkat inflasi Maluku masih berada dalam target 2,5% plus minus 1,” tukasnya.

Olehnya itu, Sadali mengatakan melalui Gerakan Nasional ini, ia mengajak seluruh pihak untuk terus berkomitmen dan berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi.

“Mari kita buktikan bahwa kita mampu mengatasi tantangan bersama, dan membangun Maluku yang lebih maju dan sejahtera,” ajak Penjabat Gubernur.

Hadir juga dalam kegiatan GNPIP yakni Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, beserta Stakeholder terkait.

Untuk diketahui pada kesempatan itu juga turut dilaksanakan implementasi program fasilitasi distribusi pangan, penyerahan bantuan alsintan untuk penguatan produksi dan ketahanan pangan daerah, implementasi pelatihan sinergi dengan Kodam dan SMK Pertanian, BM pemasaran klaster padi Gemba dengan Bulog, serta dukungan Sarana dan prasarana pasca panen di klaster Gemba.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan talkshow, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penyerahan plakat. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

BUKA SOSIALISASI HASIL EPPS, SABIRIN : DATA BERPERAN PENTING UNTUK PEMBANGUNAN MALUKU

KABARMASA.COM, AMBON – Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku, menggelar Sosialisasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) Tahun 2024, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Kamis (14/11/2024).

Sosialisasi ini dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin,  yang dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia selaku keynote speech, Statistisi Ahli Madya dan Pranata Komputer Ahli Madya di lingkup BPS Provinsi Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta unsur terkait.

Sabirin dalam sambutannya menyampaikan bahwa data itu sangat penting, oleh sebab itu setiap OPD diharapkan dapat menyiapkan data-data yang dibutuhkan, serta mempelajari dan memahaminya untuk mengambil kebijakan yang nantinya dapat dituangkan dalam program kegiatan, karena jika data yang dibutuhkan tidak tersedia maka akan menimbulkan masalah.

“Kita juga harus menguasai data yang ada, untuk dapat menyampaikan dan menjelaskannya, karena dari data yang ada itu kemudian harus diolah,” ujarnya.

Sebelum menutup sambutannya, ia berharap agar dalam sosialisasi ini, para peserta dapat mengolah dan menyiapkan data, karena data berperan penting untuk pembangunan Maluku kedepannya. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

Sumpah Palsu di Persidangan, Ike Farida Dihadapkan Tuntutan 1,5 Tahun Penjara

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Pemeriksaan saksi dan ahli perkara sumpah palsu Ike Farida dinyatakan selesai pada Jumat (8/112024) lalu, dan  pada hari ini, Rabu (13/11/2024) sidang mendengarkan penyampaian tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU membacakan surat tuntutan terhadap Ike Farida yang berisikan pendahuluan, identitas terdakwa, surat dakwaan, hasil pembuktian, barang bukti, analisa fakta, analisa hukum, pembuktian surat dakwaan, dan tuntutan pidana.

Sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan JPU pada awal persidangan, Senin (23/9/2024) lalu, dinyatakan bahwa perbuatan Ike Farida diancam pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 242 Ayat (1) KUHP atau Pasal 242 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 242 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Ancaman pidana Pasal 242 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara maksimal 7 tahun.

JPU membacakan keterangan saksi-saksi fakta dan ahli yang dihadirkan JPU dalam tahap pembuktian, mulai dari saksi pelapor (pengembang), mantan kuasa hukum Ike Farida pada tingkat Peninjauan Kembali tahun 2020, mantan kuasa hukum Ike Farida pada proses tingkat pertama tahun 2015 dan tingkat banding tahun 2016. JPU juga membacakan keterangan saksi dari Kanwil BPN DKI Jakarta, KUA Makasar Jakarta Timur, dan keterangan ahli digital forensik serta dua ahli Pidana.

“Bahwa terdapat percakapan antara terdakwa dengan Nurindah MM Simbolon sebelum dan setelah pengajuan memori Peninjauan Kembali dan Sumpah Novum, percakapan dilakukan melalui Whatsapp Group,”  Kata JPU yang membancakan tuntutan, Rabu (13/11/2024).

 

Kemudian JPU juga membacakan keterangan saksi-saksi fakta dan ahli yang dihadirkan terdakwa, yaitu Suami dan Adik Kandung Ike Farida, mantan kuasa hukum Ike Farida tingkat Banding tahun 2016 dan pada tingkat Peninjauan Kembali tahun 2020, serta tiga ahli pidana.

Dari keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut, JPU berkeyakinan Ike Farida telah melakukan tindak pidana sumpah palsu, dan oleh karena terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa Ike Farida.

JPU kemudian menyampaikan tuntutannya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terdakwa Dr. Ike Farida., SH., L.LM., bersalah telah memberi keterangan di atas sumpah dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dan melanggar pasal 242 Ayat (1) KUHP.

JPU juga menuntut agar Menjelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Ike Farida, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.,” imbuh JPU.

JPU juga menuntut agar sertifikat hak milik satu unit rumah susun dan kunci apartemen yang pernah diserahkan pengembang kepada terdakwa Ike Farida agar dikembalikan lagi kepada Pengembang PT. EPH.

Menanggapi tuntutan JPU, Penasehat Hukum terdakwa dan Ike Farida kepada wartawan menyampaikan keberatannya dan berharap JPU masih bisa mencabut atau memperbaiki tuntutannya ketika sidang penyampaian pledoi.

“Kami berharap, nanti ketika tim kuasa hukum memberikan pledom, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada JPU untuk memperbaiki tuntutannya,” Kata terdakwa Ike Farida.

Pada persidangan sebelumnya, Senin (25/10/2024), saksi Nurindah menyatakan bahwa memori Peninjauan Kembali yang menyertakan tiga bukti baru merupakan hasil pembahasan dan persetujuan dari Ibu Ike Farida sebelum diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Nurindah hanya mewakili Ibu Ike berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepadanya.


Pernyataan Nurindah tersebut diperkuat oleh kuasa hukum Nurindah, Lammarasi Siholoho dan Bambang Ginting dalam pernyataannya kepada media, Jumat (25/10/2024).

"Sebagai Advokat baru di kantor Farida Law Office, mana mungkin Nurindah berbuat tanpa izin dan persetujuan Ike Farida sebagai Advokat senior sekaligus bos di kantor Farida Law Office. Kami heran mengapa Ike Farida mau mengakui hasil kemenangan Peninjauan Kembali tetapi tidak mau mengakui prosesnya", tutur Lammarasi didampingi Bambang, Jumat (25/10/2024).

Keterangan Saksi Nurindah dan kuasa hukum Saksi dibantah oleh Ike Farida. “Saya tidak pernah menghadiri persidangan dari tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali, jadi saya tidak mengetahui bukti apa saja yang sudah digunakan sebelumnya. Nurindah dan Yahya sudah kami laporkan kepada Peradi karena diduga melakukan pelanggaran etik”, Ujar Agustias.

Sementara itu, ahli digital forensik Saji Purwanto yang dihadirkan JPU pada Rabu (30/10/2024), menjelaskan bahwa ahli telah memeriksa percakapan antara Nurindah dengan Ike Farida dalam rentang waktu Februari - Desember 2020, yang pada pokoknya berhubungan dengan pengajuan memori peninjauan kembali dan sidang sumpah novum Ike Farida yang diwakili Nurindah.

“Saya memeriksa percakapan whatsapp group (WAG) antara Nurindah dengan anggota group yang membicarakan permohonan memori peninjauan kembali dan sidang sumpah novum”, kata Saji Purwanto ketika menjawab pertanyaan Jaksa, Rabu (30/10/2024).

Dalam percakapan WAG tergambar bahwa Nurindah, Kuasa Hukum Ike Farida pada saat itu secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan pengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum. 

Nurindah selaku kuasa hukum digambarkan selalu berkordinasi dan minta persetujuan kepada seseorang yang dipanggil Sensei (dalam bahasa Jepang berarti guru). Sensei ini juga terdengar sebagai sorok pimpinan yang mengontrol setiap tindakan Nurindah. Ahli menyebut bahwa Sensei ini tidak lain adalah terdakwa Ike Farida.(red)

Share:

Read More

Simulasi Penyelamatan Kebakaran di Dapur Lapas Sampit, Petugas dan Tamping Dapur Dilatih Hadapi Situasi Darurat

KABARMASA.COM, SAMPIT - Melaksanakan Surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PAS.6-PK.06.08-1136 Tahun 2024 Tentang Himbauan pemenuhan Sarana prasarana dan Simulasi Penyelamatan Kejadian Kebakaran di Dapur Satuan Kerja  Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Sampit, Kanwil Kemenkumham Kalteng mengadakan simulasi penyelamatan kebakaran bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  Kabupaten Kotawaringin Timur. Rabu, (13/11/24).

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman dapur Lapas Sampit ini dihadiri oleh pejabat struktural dan staf administrasi serta Warga Binaan (Tamping Dapur)  dengan tujuan melatih para pegawai dan tamping dapur mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan ketika ada insiden kebakaran di lingkungan dapur Lapas. 

Dalam sambutannya, Kalapas Sampit, Meldy Putera, menegaskan pentingnya simulasi ini sebagai langkah antisipasi menghadapi risiko kebakaran. 

"Keselamatan adalah prioritas utama kita semua. Melalui pelatihan ini, saya berharap seluruh pegawai dapat memahami langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi keadaan darurat, sehingga kita dapat melindungi diri, sesama, dan lingkungan Lapas dengan lebih baik," ujar Meldy Putera. 

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara Lapas dan Dinas Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelatihan praktis yang sangat bermanfaat.

Selama simulasi, para peserta diajarkan teknik dasar penanggulangan kebakaran, mulai dari penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) hingga cara evakuasi yang aman dan cepat. Instruksi langsung dari tim pemadam kebakaran memberikan wawasan praktis tentang bagaimana cara mengendalikan situasi darurat dengan tepat. Peserta juga mendapat kesempatan untuk mempraktikkan teknik-teknik tersebut, memastikan bahwa mereka dapat menerapkannya secara efektif saat dibutuhkan.

Simulasi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis para pegawai, tetapi juga membangun kesadaran pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran. Melalui latihan ini, diharapkan seluruh pegawai Lapas Sampit mampu merespons situasi darurat dengan cepat dan tepat, menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan Lapas.

Kontributor Humas Lapas Sampit Achmad Ghajali.

Share:

Read More

Lapas Sampit Gencarkan Razia Malam Wujudkan Zero Halinar

KABARMASA.COM, SAMPIT – Demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta mewujudkan Lapas Kelas IIB Sampit bebas dari barang-barang terlarang (zero halinar), petugas melakukan razia di blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Selasa malam, 12 November 2024. Razia yang dimulai pukul 19.10 WIB ini dipimpin langsung oleh Ka.KPLP, Tamrin Simamora, atas arahan Kalapas Sampit, Meldy Putera.

Dalam kegiatan yang berlangsung lancar tanpa kendala ini, petugas berhasil menyita berbagai barang yang tidak semestinya berada di dalam Lapas, antara lain 6 unit handphone, 3 stop kontak/kabel rakitan, 5 charger, 2 earphone, dan 2 senjata tajam (sajam). Semua barang temuan tersebut langsung didata dan akan segera dimusnahkan.

Sebagai tindak lanjut, laporan pelaksanaan razia akan segera disampaikan kepada Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Maju Amintas Siburian, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Tri Saptono, Kanwil Kemenkumham Kalteng. Razia ini merupakan bagian dari upaya serius Lapas Sampit dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan menciptakan lingkungan yang bebas dari halinar.

Kontributor Humas Lapas Sampit Achmad Ghajali.

Share:

Read More

BUKA BIMTEK PEMANFAATAN DATA REGSOSEK, SABIRIN HARAP PEMDA DAPAT MENDORONG SUMBER DATA YANG ADA

KABARMASA.COM, AMBON – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin membuka secara langsung Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data REGSOSEK melalui aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu), kepada operator harian REGSOSEK Kabupaten/Kota, pada Rabu (13/11/2024), bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon.

Dalam sambutannya Sabirin menyampaikan data Regsosek merupakan salah satu data sosial ekonomi, yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran.

“Baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, hingga Pemerintah Desa dan Kelurahan, didorong sumber datanya, dalam perencanaan penganggaran dan penyelenggaraan Program Kebijakan,” ujarnya.

Sebagai informasi REGSOSEK memiliki data yang komprehensif, mencakup aspek: demografi, perumahan,kondisi disabilitas, kepemilikan aset, dan geospasial, berdasarkan data inilah berbagai program seperti perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi,penyediaan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan,serta program pembangunan lainnya dapat dijalankan dengan lebih efektif.

Sementara itu dengan adanya aplikasi SEPAKAT yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dapat membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat, di level Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan.

Untuk diketahui hadir juga dalam kesempatan itu Tim Skala Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, serta para Pimpinan Lembaga Vertikal dan stakeholder terkait. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Viral! Spanduk Bertuliskan Tolak Calon Gubernur Provinsi Jambi Yang Punya Catatan Amoral di depan Mabes Polri

KABARMASA.COM, DK JAKARTA  - Sekelompok Pemuda menghebohkan Jakarta lantaran mereka membentangkan spanduk dengan ukuran besar  yang bertuliskan " Tolak calon gubernur provinsi Jambi yang punya catatan skandal amoral" Diketahui dalam pelaksanaan aksi tersebut mereka yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Selamatkan Indonesia (APSI). 

Sebagai Informasi, aksi tersebut di laksanakan di dua tempat yang pertama di depan istana negara patung kuda dan selanjutnya di depan gedung Mabes POLRI beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara dan Jl. Trunojoyo No.3 2 Selong Baru Kota Jakarta Selatan 11/11/24

Diketakan oleh, Rais Selaku ketua umum kami melakukan Aksi Himbauan ini, guna menyadarkan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak asal-asalan dalam memilih calon kepala daerah baik itu Bupati maupun Gubernur salah satu contohnya di provinsi Jambi, berdasarkan bukti yang kami peroleh bahwa salah satu calon gubernur tersebut diduga memiliki rekam jejak Amoral" Pungkas Rais

Dlansir dari,Antara Jambi Bupati Merangin, Al Haris dilaporkan oleh seorang anggota polisi atas dasar dugaan kasus pelecehan dan percakapan mesum terhadap isterinya berinisial EM dengan laporan Nomor Polisi LP/B-171/VII/2017/Res Merangin/SPKT.Hal tersebut  menurutnya cukup untuk diketahui bahwa tujuan dari himbauan ini agar menjaga Marwah dan Moralitas bangsa Indonesia dari pemimpin yang memiliki Track Record Amoral. Himbauan kami bukan hanya untuk Provinsi Jambi tapi himbauan ini untuk seluruh Provinsi di Indonesia" Tegasnya

Adapun Himbauan mereka yang terpampang di spanduk  merupakan Pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk Tidak Memilih Calon Bupati dan Calon Gubernur Yang memiliki Track Record amoral dengan alasan demi Menjaga Marwah dan Moralitas Negara Indonesia dalam hal ini kami meghususkan yaitu Provinsi Jambi, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk tidak Memilih Calon Gubernur yang diduga kuat pernah terlibat dalam kasus Amoral danTolak Calon Gubernur Provinsi Jambi yang Punya Catatan hitam **redaksi

Share:

Read More

DUKUNG PEMBANGUNAN IMAN & TAQWA, PEMPROV MALUKU BERI BANTUAN UMROH DAN WISATA ROHANI

KABARMASA.COM, AMBON – Mendukung Program Pemerintah Daerah, dalam membangun keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Besar, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro Kesejahteraan Rakyat, memberikan bantuan perjalanan umroh dan wisata rohani.

Berdasarkan hal tersebut, pada Selasa (12/11/2024) Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, melepas 50 orang Jemaah Umroh ke Mekkah dan Madinah, 5 orang beragama Buddha dan 5 orang beragama Hindu Perjalanan ke Kota Suci di India, serta 8 orang beragama Kristen dan 5 orang beragama Katolik Perjalanan Rohani ke Jerusalem.

Kegiatan pelepasan ini berpusat di Aula Gedung Asrama Haji Waiheru Ambon, yang dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Asisten III Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Tokoh Agama, serta unsur terkait.

Dalam sambutannya Sadali berharap, agar para Tokoh Agama yang melaksanakan Umroh dan Perjalanan Rohani ini, dapat menyaksikan secara langsung Kota-Kota Suci sebagai situs perjuangan para Tokoh Suci (Para Nabi dan Rasul) dalam menyiarkan ajaran-ajaran suci agama, serta membangun dan membina umat/masyarakat dengan budi pekerti yang luhur, sehingga darinya, para Tokoh Agama kita semakin termotivasi untuk menjalankan pesan-pesan agama di dalam membina umat dan masyarakat Maluku.

“Sebagai perjalanan religius, para Tokoh Agama dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi Oase (Telaga) spiritual, guna melakukan refleksi diri dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Sadali.

Dirinya juga menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan ini, merupakan salah satu bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih Pemerintah Provinsi Maluku kepada para Tokoh Agama yang selama ini telah mengabdikan diri dalam rangka pembangunan masyarakat di daerah ini, khususnya dalam bidang sosial keagamaan.

“Saya ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu para Tokoh Agama, yang selama ini sudah banyak berkontribusi terhadap pembinaan dan pembangunan mental spiritual anak-anak negeri ini,” ucapnya.

Sebagai informasi, perjalanan Umroh ke Tanah Suci Mekah bagi umat Islam dilaksanakan selama 9 hari dari tanggal 14 sampai dengan 22 November 2024, sementara untuk Perjalanan Suci ke India bagi Agama Hindu dan Buddha selama 6 hari, yakni 29 November sampai dengan 4 Desember 2024, dan untuk perjalanan Rohani ke Jerusalem bagi Agama Kristen Protestan dan Katolik selama 6 hari, dari tanggal 11 Desember sampai dengan 16 Desember 2024. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

PEMPROV MALUKU GELAR UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE-60 TAHUN 2024

KABARMASA.COM, AMBON – Dengan Tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama”, Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 Tahun 2024, berpusat di Lapangan Tahapary Tantui Ambon, Selasa (12/11/2024).

Bertindak selaku Inspektur Upacara Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan Komandan Upacara Ipda Muhammad Ali Tuahuns.

Dalam sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, yang dibacakan oleh Sadali Ie, disampaikan bahwa Tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini, secara mutlak harus menjadi semangat semua pihak.

Ia mengatakan transformasi kesehatan adalah tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju.

“Langkah perubahan yang sudah kita lakukan sejauh ini, menjadi dasar kuat percepatan program kesehatan kedepan,” ujar Menkes.

Sebagai program prioritas Kabinet Merah Putih, ia juga mengatakan bahwa Presiden telah memberi penekanan di 3 (tiga) area program kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TB, dan pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal.

“Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program Pemerintah tersebut,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada seluruh insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan lndonesia. 

“Tenaga medis, tenaga kesehatan, LSNI, swasta, media, profesional, akademisi, seluruh pegawai dan pejabat pemerintahan di Pusat dan Daerah, serta tak lupa para kader, terima kasih terus semangat, sebab perjuangan kita belum selesai,” ungkapnya.

Sebelum menutup sambutannya, Menkes juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengutamakan kesehatan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita.

“Mari kita bangun bersama budaya sehat, demi lndonesia Emas 2045, bahkan sampai ke generasi selanjutnya,” tutupnya.

Pada kesempatan itu juga Sadali menerima secara langsung Penghargaan Peringkat 1 Kategori Provinsi dengan Persentase Tertinggi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Praktik Mandiri, dari Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang telah diterima sejak tanggal 7 November 2024. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Dinilai Ada Kejanggalan Dan Kongkalikong, JMHI Minta Kejagung Evakuasi Kejati Sultra serta Menangkap Komisaris PT Anugrah Group (AG)

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Proses Penanganan Pada Kasus dugaan tindak pidana Penambangan Ilegal oleh PT. Anugrah Group (AG) kembali dipertanyakan banyak pihak, salah satunya adalah Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI). Mereka mempertanyakan terkait kinerja Kejati Sulawesi Tenggara yang dinilai memberikan perlakuan khusus terhadap tersangka inisial AA Komisaris PT. AG.

Perlu diketahui bahwa pada tanggal 3 November 2023 yang lalu penyidik Balai Gakkum Wilayah Sulawesi menetapkan 2 (dua) orang Pimpinan PT AG berinisial AA (26) selaku Komisaris PT AG dan LM (28) selaku Direktur PT AG sebagai tersangka, kasus penambangan ilegal yang terjadi di Desa Okooko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Selain melakukan penetapan tersangka, penyidik PNS Balai Gakkum Wilayah Sulawesi juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 17 Unit alat berat jenis Excavator PC 200, barang bukti tersebut selanjutnya di bawah ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kendari.

Puluhan massa yang tergabung dalam JMHI menggelar aksi protes di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), mereka meminta agar kasus dugaan tindak pidana Penambangan Ilegal oleh PT. Anugrah Group (AG) segera di ambil alih oleh Kejagung RI dan mengevaluasi Jajaran Kejati  Sulsel secara menyeluruh

"Kami menilai bahwa penanganan kasus dugaan tindak pidana Penambangan Ilegal di Desa Oko Oko Kec. Pomala, Kolaka Sultra oleh Kejaksaan Tinggi Sultra terkesan janggal dan diduga kongkalikong dengan Tersangka Komisaris PT AG, Inisial AA. Pasalnya berkas perkara inisial AA sampai hari ini tidak diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sedangkan tersangka inisial LM sudah di tahap persidangan. Ada apa dengan Kejati Sultra? Kenapa memberikan penanganan khusus terhadap tersangka inisial AA" Lantang Bung Anto 

JMHI Meminta agar kasus tersebut diambil alih oleh Kejagung RI dan segera menangkap Komisaris PT. AG inisial AA

Share:

Read More

Sarasehan Pemuda, Ratusan Mahasiswa dan Pemuda Inginkan Kota Batam Maju dan Rakyat Sejahtera

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Kota Batam, Forum Komunikasi Kerjasama Mahasiswa Pemuda Batam (FOKERMABA) menggelar sarasehan peringatan sumpah pemuda dan hari pahlawan yang berlangsung di posko perjuangan pemuda di Tiban, Sekupang (9/11).

Kegiatan sarasehan dalam rangka memperingati sumpah pemuda dan hari pahlawan itu dikemas dengan dialog terbuka dengan mengangkat tema: "Kepemimpinan Terintegrasi; Menata Arah Batam Maju dan Sejahtera". 

Ratusan pemuda dan mahasiswa memadati lokasi acara dari berbagai kampus di Kota Batam terlihat antusias dalam forum yang diselenggarakan itu.

Kegiatan itu dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, bangun pemuda dan pemudi, pembacaan sumpah pemuda, dan pembacaan sumpah mahasiswa yang di lanjutkan sesi dialog terbuka.

Ryan Prayogi, Ketua pelaksana, menyebutkan kegiatan itu dalam rangka merefleksi kembali inti sari dari peristiwa sumpah pemuda dan hari pahlawan.

"Peringatan keduanya menjadi penting. Inti sari dari perjuangan pemuda terdahulu bisa dimaknai sebagai persatuan dalam perjuangan secara kolektif, kegiatan ini dikemas dalam dialog terbuka dengan tokoh kepemimpinan inspiratif di Batam, Kita kemas dengan dialog terbuka dan mendorong partisipasi kawula muda menuju Pilkada 2024," tutur Ryan.

Di tempat yang sama, Dedy Wahyudi Hasibuan, selaku Ketua Forum Komunikasi Kerjasama Mahasiswa Pemuda Kota Batam (FOKERMABA) mengatakan forum dialog itu untuk melahirkan solusi dan usulan-usulan dari generasi muda Kota Batam.

"Dalam proses Pemilukada Kota Batam, peran pemuda sangat menentukan, sebab 60% pemilih adalah dari kalangan pemuda. Berkumpulnya mahasiswa dan pemuda hari ini untuk memberikan saran dan usulan untuk kepemimpinan 5 tahun kedepan," ujar Dedy.

Tambah Dedy, setelah melakukan bedah diskusi terkait perbandingan program antar calon kepala daerah Kota Batam dengan para pemuda dan mahasiswa, dia menyebutkan 7 program dari calon pemimpin Amsakar Ahcmad dan Li Claudia adalah paling dibutuhkan warga Batam.

"Secara program, program dari Asli lebih spesifik dibutuhkan dan rasional dalam menyelesaikan masalah-masalah di Kota Batam. Tugas pemuda dan mahasiswa hari ini adalah penyempurnaan program dan memberikan usulan konstruktif," ucap Dedy

Dalam sesi dialog terbuka itu, Dedy pun mengingatkan pentingnya pembangunan dengan memperhatikan lingkungan."Kami akan kawal kepemimpinan selanjutnya agar pembangunan dapat memperhatikan estetika dan lingkungan. Sejatinya pembangunan berkelanjutan tidak mengurangi hak generasi masa kini, dan menghilangkan hak generasi kedepan," tegas Dedy.

Diapun menyoroti Pemko Batam kedepannya agar serius menangani persoalan sampah dan lingkungan."Kita semuanya mengalami, baru hujan sebentar pasti banjir di Batam. Alam memberi bukti, ada yang salah dalam pembangunan saat ini. Masalah tata kelola sampah juga harus diselesaikan serius, TPA di Punggur sudah menjadi pegunungan sampah, harus jadi atensi," pungkas Dedy.

Diapun menuturkan masalah kronis di Batam adalah persoalan mafia agraria di Batam yang menyusahkan warga Batam.

"Masalah kronis penting yang harus di selesaikan kedepan adalah kepastian warga Batam atas kepemilikan tanah bangunan. Keresahan warga hari ini merasa tidak aman membeli tanah atau rumah, karena banyak terjadi tumpang tindih lahan yang berujung merugikan warga," papar Dedy dengan serius.

Ditempat yang sama, Hazhary selaku aktivis lintas generasi di Kepri itu menuturkan pemuda dan mahasiswa harus mengambil peran disetiap sektor.

“Anak muda tidak boleh apatis terhadap persoalan bangsa, khususnya politik. Angka paritipasi anak muda pada Pemilu sebelumnya hanya sekitar 40%. Kalau ingin mewujudkan kemajuan untuk Kota Batam, maka anak muda harus mengambil peran,” ungkap Hazhary.

Sambungnya, dia berpesan agar anak muda hari ini harus mengambil peran membangun kemajuan kampung halaman dan daerahnya.

“Sejauh tapak kaki melangkah menimba ilmu, se sukses apapun kita kedepan, jangan lupa pulang dan kembali bangun kampung halaman dengan semua yang kita miliki. Ini yang membuat Pilkada Batam kali ini menarik dengan hadirnya sosok Li Claudia yang memberikan inspirasi ke anak muda hari ini,” pungkas Hazhary.

Masih di lokasi yang sama, Joko selaku narasumber dialog yang mewakili Li Claudia Chandra, turut menampung aspirasi dan usulan dari kalangan pemuda dan mahasiswa. 

Joko pun mengapresiasi pemuda dan mahasiswa Kota Batam yang peka terhadap permasalahan di Kota Batam.

"Kami apresiasi atas kepekaan dan kepedulian adik-adik semua untuk kemajuan Batam. Kita catat semua saran dan masukannya, mari bersama kita kawal kepemimpinan Batam kedepan," ucap Joko

Sambungnya, 7 program yang telah disusun itu atas dasar aspirasi masyarakat di arus bawah yang memberikan masukan terkait permasalahan di Batam yang belum tuntas.

"Program itu kita susun atas aspirasi warga Batam khususnya kaum perempuan, kita catat dan kaji untuk dijadikan kerja-kerja yang harus kita tuntaskan dan pertanggungjawabkan dihadapan rakyat ketika diberi amanah," pungkasnya.

Joko pun menambahkan, kepemimpinan Amsakar - Li Claudia Chandra kedepannya akan mendorong anak muda di Kota Batam agar menjadi lebih produktif.

“Komitmen beliau terhadap anak muda kedepannya sangat serius. Kedepannya beliau akan fokus membangun Balai Latihan Kerja untuk adik-adik kita yang khususnya telah lulus SMA, dan beriringan berupaya agar terciptanya lapangan kerja,” papar Joko.

Terkait masukan bagaimana penanganan persoalan sampah di TPA Punggur, dia menyebutkan kepemimpinan Amsakar - Li Claudia kedepan akan mendorong terciptanya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Batam.

“Melalui data, sampah di Kota Batam mencapai 1 juta ton lebih. Maka kepemimpinan kedepan harus membangun PLTS, agar yang mulanya adalah masalah, bisa menjadi manfaat untuk masyarakat ketika dikelola dengan benar,” ujar Joko.

Setelah sesi dialog kepemudaan itu selesai, agenda dilanjutkan dengan pembacaan seruan deklarasi Pilkada damai anti hoax, ujaran kebencian, SARA, politik adu domba, dan politik uang.(Tim-Red)

Share:

Read More

Peringati Hari Pahlawan Sadali Pimpin Ziarah dan Tabur Bunga

KABARMASA.COM, AMBON  - Peringati Hari Pahlawan Tahun 2024, Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, memimpin Upacara Ziarah dan Tabur Bunga, pada Minggu (10/11/2024), di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon, sebagai bentuk penghormatan jasa para Pahlawan.

Bertindak selaku Inspektur Upacara Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan Komandan Upacara Letkol Cpl. James Panjaitan.

Upacara ini diawali dengan penghormatan kepada para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan bunga, doa, dan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga.

Mengusung tema "Teladani Pahlawanmu Cintai Negerimu", upacara ini dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, para Pejabat Utama Kodam XV Pattimura, Polda Maluku, Lantamal IX Ambon, Lanud Pattimura, dan lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

FORMAHI Desak Kabareskrim Usut Dugaan Keterlibatan Menteri Koperasi Budi Arie dalam Perlindungan Situs Judi Online saat Menjabat di Kominfo

KABARMASA.COM, Jakarta - 09 November 2024 -Forum Mahasiswa Hinterland (FORMAHI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kabareskrim, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, terkait dugaan keterlibatannya dalam melindungi situs judi online ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Desakan ini muncul setelah FORMAHI mencatat beberapa indikasi mengenai kebijakan pemblokiran situs internet yang dianggap tidak konsisten selama kepemimpinan Budi Arie di Kominfo. FORMAHI menilai bahwa ketidakjelasan dalam tindakan pemblokiran situs judi online menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terutama mengingat potensi dampaknya yang merugikan generasi muda dan masyarakat di wilayah pesisir.

Ketua Umum FORMAHI Tuan Habibie menyatakan, "Kami meminta agar Kabareskrim bersikap transparan dan objektif dalam mengusut dugaan ini. Jika benar adanya indikasi keterlibatan oknum dalam melindungi situs judi online, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik. Kami mendesak investigasi menyeluruh terhadap Budi Arie terkait kebijakan yang dijalankannya saat memimpin Kominfo."Tegas Tuan Habibie dalam pernyataannya 

Selain itu, FORMAHI menyoroti dampak besar situs judi online terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda hinterland yang sering kali menjadi korban utama dari kejahatan ini. Sebagai forum yang mewakili aspirasi mahasiswa di daerah pesisir, FORMAHI menyampaikan kekhawatirannya terhadap kerentanan sosial dan ekonomi yang dapat timbul dari maraknya aktivitas judi online. 

“Menurut FORMAHI, segala bentuk perlindungan terhadap situs-situs ini sama saja dengan membiarkan ancaman kejahatan terus tumbuh di tengah masyarakat”.

FORMAHI menyampaikan akan menggelar Aksi demonstrasi besar sebagai bentuk komitmen FORMAHI untuk mengawal isu-isu sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat. Mereka menegaskan akan terus menyuarakan keadilan dan mendesak penegakan hukum yang adil serta transparan, termasuk meminta Kabareskrim untuk bersikap tegas dan tidak pandang bulu.

FORMAHI berharap desakan ini dapat menjadi peringatan bagi para pemangku jabatan di lembaga pemerintahan agar bertindak konsisten dan transparan dalam melindungi masyarakat dari ancaman digital seperti situs judi online. (Tim/Red)

Share:

Read More

Pelepasan Ekspor Ratusan Ton Rumput Laut Nelayan Batam - Disambut Deklarasi Dukungan Politik Tanpa Syarat Nelayan Kota Batam untuk Li Claudia Chandra dalam Pilkada Batam 2024.

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Kota Batam - Nelayan rumput laut sumringah, bertempat di Jembatan 2 Barelang, ratusan nelayan rumput laut Kota Batam bersama Sahabat Li Claudia serta Gerakan Muda Indonesia Raya menggelar agenda pelepasan eksport ratusan ton rumput laut hasil nelayan Kota Batam, (9/11).

Agenda ini digagas dan dikonsolidir oleh Dedy Wahyudi Hasibuan selaku Koordinator Sahabat Li Claudia bersama Hazhary selaku Koordinator Gerakan Muda Indonesia Raya ini langsung mendapat dukungan hangat dari berbagai kalangan terutama pembina nelayan rumput laut Kota Batam Bapak Wahyudi, dan diikuti ratusan nelayan lainnya. 

Menurut Dedy, pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah tengah fokus menggali potensi daerah untuk menciptakan peluang hilirisasi dengan membangun sumber ekonomi macro maupun micro untuk menciptakan peluang lapangan kerja, dan Amsakar serta Ibu Li Claudia dalam 7 program prioritas, sangat layak untuk kemajuan pelaku usaha UMKM di Kota Batam.

“Pak Wahyudi selaku pembina UMKM rumput laut sudah mampu menciptakan 2000 lapangan kerja, ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kedepan untuk dikembangkan pada sekala hilirisasi rumput laut dengan membantu terbangunnya pabrik pengolahannya di Batam agar bisa meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan masyarakat", Ujar Dedy.

Ditempat yang sama, Hazhary selaku koordinator Gerakan Muda Indonesia Raya mengapresiasi Pembina nelayan rumput laut Kota Batam yang telah membantu pemerintah dalam sisi penciptaan lapangan kerja.

"Kami bangga melihat sosok bapak Wahyudi yang berjuang dengan keringatnya sendiri membangun pundi ekonomi bagi Rakyat selama ini, dan Kami sampaikan bahwa  begitu Pak Amsakar-Ibu Li Claudia menjadi Walikota dan Wakil Walikota Batam, serta Pak Ansar-Pak Nyangnyang Jadi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wahyudi tidak akan bekerja sendirian lagi untuk membangun sumber ekonomi alternatif yang bisa dinikmati ribuan Nelayan seperti saat ini” ungkap Hazhary.

Disela kegiatan, Wahyudi Firdaus selaku tokoh pembina rumput laut nelayan Batam sekaligus penanggungjawab agenda mengatakan, agenda ini disusun bersama ratusan Nelayan rumput laut Kota Batam dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pilkada Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 nanti. 

“Agenda ini menjadi sarana konsolidasi gagasan kami bersama ratusan nelayan untuk mengawal kepemimpinan Kota Batam dan Kepri agar lebih baik lagi lima tahun kedepannya,” ungkapnya.

Menurutnya, para nelayan rumput laut butuh calon pemimpin yang peduli dan mampu membangun sumber ekonomi untuk kepentingan nelayan lokal dan itu ada pada figur bernama Li Claudia.

"Kami bersama ratusan nelayan yang hadir akan berjuang bersama untuk memenangkan pilihan kami. Kami berharap Ibu Li Claudia bisa menjaga kepercayaan kami beserta ribuan nelayan rumput laut yang tersebar di ratusan pulau se-Kota Batam dan bahkan se Provinsi Kepulauan Riau”pungkas Wahyudi. 

Wahyudi pun menambahkan, bahwa selama ini pemerintah belum hadir dalam mendorong kemajuan produktifitas UMKM rumput laut ke sekala hilirisasi pabrik pengolahan rumput laut.

“Selama ini kita ekspor bahan mentah karena keterbatasan yang ada. Kita berharap pemerintah kedepan memperhatikan sektor rumput laut sebagai potensi hiliriasi. Ketika ini terealisasi, akan ada pabrik, disitu akan ada tenaga kerja yang bisa diserap. Nilai ekonomisnya pun meningkat,” pungkas Wahyudi.

Menurut Hazhary, setelah sekian lama para nelayan Kota Batam melakukan analisa serta kajian tentang siapa calon pemimpin yang layak untuk dipilih, hari ini ratusan nelayan rumput laut yang hadir menyatakan secara terbuka, dan dalam agenda pelepasan ekspor rumput laut kali ini, ratusan nelayan rumput laut memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Li Claudia yang mendampingi Pak Amsakar Achmad dalam Pilkada Kota Batam, dan pak Ansar didampingi pak Nyangyang dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau. "Alhamdulillah, dukungan ini murni diberikan ratusan nelayan tanpa syarat, dan Karena dukungan sudah diberikan, maka kita ikrarkan bersama untuk berjuang sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya untuk memenangkan pertarungan Pilkada Kota Batam dan Provinsi Kepri kali ini,” ungkap Hazhary

Diketahui, agenda dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, dilanjutkan dengan sambutan

Dedy Hasibuan selaku Koordinator Relawan Sahabat Li Claudia dan Hazhary selalu Koordinator Gerakan Muda Indonesia Raya serta Wahyudi selaku Koordinator Nelayan Rumput Laut Kota Batam.

Setelah sambutan, agenda dilanjutkan dengan pengucapan Ikrar bersama memberikan dukungan Amsakar Achmad - Li Claudia untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, Ansar Ahamad - Nyanyang Untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. 

Agenda ditutup dengan pelepasan pita ekspor ratusan ton rumput laut hasil penjualan nelayan lokal dengan iringian spanduk dukungan di 5 kontainer yang sudah terisi ratusan ton rumput laut yang akan dikirim ke luar negeri.(Tim/Red)

Share:

Read More

Perselisihan Keterangan di Sidang Ike Farida, Kuasa Hukum Nurindah Angkat Bicara

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Perkara sumpah palsu Ike Farida yang bergulir secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah selesai memeriksa saksi fakta dan ahli, dan pada hari ini, Jumat (8/11/2024)  berlanjut mendengarkan keterangan terdakwa Ike Farida.

Dalam keterangannya, Ike Farida menyampaikan bahwa permasalah dengan pengembang diawali  ketika pesanan unit apartemen yang menggunakan Persek Farida Law Office ditolak pengembang karena Persek (Pesekutuan) bukan badan hukum sehingga pengembang mengatakan tidak bisa melanjutan  Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), kemudian terdakwa mengubah surat pesanan menjadi nama pribadinya. Lalu pihak pengembang menanyakan apakah terdakwa memiliki perjanjian perkawinan pisah harta dengan suami terdakwa yang warga nega asing. Namun karena terdakwa tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta pengembang mengatakan PPJB tetap tidak bisa dilakukan, terdakwa tidak terima dengan pernyataan pengembang tersebut, dan terdakwa meyakini PPJB harusnya bisa dilakukan tanpa harus ada perjanjian perkawinan, karena terdakwa pernah membeli aset tanah dan bangunan setelah pernikahan dan tidak ada kendala.

“Saya pernah membeli aset setelah menikah tapi tidak ada kendala sama sekali (dalam pembuatan PPJB), dan menurut email yang saya terima dari notaris Eva menyatakan bisa PPJB tetapi harus ada dokumen yang dilengkapi dari pihak pengembang, dan pengembang tidak mau melengkapinya,’’ kata Ike Farida, Jumat (8/11/2024).

Terdakwa Ike Farida mengakui dia pernah minta kompensasi keterlambatan PPJB, AJB dan serah terima unit apartemen, karena itu terdakwa mengajukan gågatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 20. Gugatan ini ditangani oleh Kantor Hukum Isdawati dan Rekan, termasuk terkait adanya bukti berupa Surat Kanwil BPN DKI Jakarta itu sepenuhnya diurus oleh Kantor Hukum Isdawati.

Terdakwa juga menyatakan menolak upaya pengembalian uang dari pengembang, karena terdakwa tidak terima pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pengembang, termasuk melalui penetapan konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditolak oleh terdakwa dengan mengajukan kasasi terhadap penetapan konsinyasi, dan dikabulkan.

Ketika menjawab pertanyaan JPU terkait sumpah novum yang dilakukan Nurindah M.M. Simbolon, terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa tidak terlalu paham bagaimana prosedur mengajukan Peninjauan kembali, termasuk tidak tahu kalau pengajuan novum harus ada sumpah novum.

Mendengar pernyataan itu JPU terlihat tidak percaya, lalu kemudian terdakwa maju ke hadapan Majelis Hakim menunjukkan buku-buku karyanya, dan menyatakan bahwa kendati ia seorang doktor hukum namun keahliannya adalah di bidang hukum ketenagakerjaan, terdakwa mengakui tidak terlalu paham bersidang litigasi.

“Yang Mulia ini buku-buku karya saya, saya walau seorang doktor hukum, namun bidang saya lebih kepada hukum ketenagakerjaan yang mulia, saya tidak menekuni litigasi seperti halnya Pak Kamarudin (menunjuk ke arah kuasa hukumnya),” imbuh Ike Farida.

Ketika ditanya JPU apa makna catatan kaki (footnote) dengan kode ifo, terdakwa menyatakan bahwa itu dibuat untuk menandai bahwa dokumen surat sudah periksa dan disetujui olehnya.

Ketika ditanya JPU tentang alasannya mengajukan permohonan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bterhadap Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perjanjian perkawinan pisah harta, terdakwa menyatakan bahwa sebagai orang yang mengerti hak-hak konstitusionalnya maka terdakwa menempuh jalur hukum yang tersedia. 

Terdakwa juga mengakui bahwa dalam mengajukan permohonan JR ke MK terdakwa mendapat dukungan anggota Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia), karena banyak juga anggota perkumpulan ini yang mengalami kasus serupa dengannya, dan kesulitan dalam membeli aset.

Keterangan terdakwa tersebut, berbeda dengan keterangan saksi fakta dari Nurindah M.M. Simbolan, Senin (25/10/2024), yang menyatakan bahwa memori Peninjauan Kembali yang menyertakan tiga bukti baru atau novum tersebut sudah dibahas dan diberi paraf persetujuan dari Ibu Ike Farida sebelum diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Nurindah hanya mewakili Ibu Ike berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepadanya.

Pernyataan Nurindah tersebut diperkuat oleh kuasa hukum Nurindah, Lammarasi Siholoho dan Bambang Ginting dalam pernyataannya kepada media, Jumat (25/10/2024).

"Sebagai Advokat baru di kantor Farida Law Office, mana mungkin Nurindah berbuat tanpa izin dan persetujuan Ike Farida sebagai Advokat senior sekaligus bos di kantor Farida Law Office. Kami heran mengapa Ike Farida mau mengakui hasil kemenangan Peninjauan Kembali tetapi tidak mau mengakui prosesnya", tutur Lammarasi didampingi Bambang.

Pada sidang pemeriksaan ahli pidana sebelumnya, Kamis (31/10/2024), ahli pidana Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., M.BA., juga menjelaskan bahwa doktrin unsur pemidanaan harus ada opzet (kesengajaan), actus reus (perbuatan salah) dan mens rea (niat jahat).

Dalam kasus sumpah palsu Ike Farida unsur pemidaan tersebut dimulai ketika PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tidak bisa dilaksanakan kemudian pengembang berniat mengembalikan uang yang telah dibayarkan, dan bahkan telah mengajukan konsinyasi ke  Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dikabulkan, namun Ike Farida malah melaporkan pengembang ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan dihentikan karena tidak ada unsur pidanya (SP3), kemudian Ike Farida mengirim somasi sebanyak tiga kali dan berlanjut menggugat pengembang dengan tuduhan wanprestasi hingga perkaranya berlanjut sampai hari ini.

“Jadi tadi sudah saya terangkan di depan sidang, bahwa katanya upaya hukum kalau saya bilang itu suatu mens rea (niat jahat), ngasih somasi tiga kali berturut-turut tiga minggu, yang kedua laporin pidana di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena tidak ada bukti adnya delik pidana), yang ketiga pihak perusahaan (pengembang) menitipkan uangnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian dibantahnya (Ike Farida) gak mau ngambil, yang keempat dia menggugat perdata, yang kelima terjadinya PK (Peninjuan Kembali dengan novum yang seolah-olah baru ditemukan) itu. Apa itu bukan mens rea, katanya itu upaya hukum, tapikan itu menyerna habis dengan berbagai cara,” kata ahli pidana Suhandi kepada Wartawan, Kamis (31/10/2024).

“Terkait terpenuhi atau tidak Pasal 242 biarlah Majelis yang menilai, begitu juga bersalah atau tidaknya (Ike Farida) biar Majelis yang menentukan,” imbuh Suhandi lebih lanjut.

Kuasa hukum Ike Farida sempat mempertanyakan mengapa Hakim Ketua tidak memberi peringatann terlebih dahulu sebagaimana Pasal 174 KUHP sebelum ditetapkan pidana sumpah palsu Pasal 242 KUHP? “Karena sumpah sudah dilakukan dan novum telah digunakan dalam perkara perdata sebelumnya,” kata ahli Suhandi.

Kemudian kuasa hukum Ike Farida, Kamaruddin Simanjuntak juga menanyakan pendapat ahli kalau ada surat Kapolri kepada Polda Metrojaya yang tidak mens rea dan actus reus dalam perkara ini. Ahli menjawab bahwa ahli tidak pernah melihat surat tersebut. Kamaruddin juga mempertanyakan pendapat ahli mengenai penerapan Pasal 55 KUHP, dan ahli menjelaskan bahwa perbuatan pidana kemungkinan dilakukan lebih dari satu orang atau dan kawan-kawannya.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam kasus sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida berkaitan dengan sumpah novum dilakukan oleh Nurindah Melati Monika Simbolon berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Ike Farida. 

Perkara ini berkembang menjadi laporan pidana sumpah palsu, karena sumpah novum yang dilakukan Nurindah tersebut menyertakan novum Surat Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 3212 tertanggal 27 November 2015 yang sudah pernah digunakan pada perkara sebelumnya di Pengadilan negeri Jakarta Selatan dan tertera dalam salinan putuşan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015 yang dituliskan sebagai bukti P-65. (Red)

Share:

Read More