Ike Farida Menyetujui Sumpah Novum Nurindah

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Setelah mendengerkan kesaksian Nurindah Melati Monika Simbolon kemarin, Senin (29/10/2024), agenda sidang pemeriksaan saksi perkara sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Selasa (29/10/2024) menghadirkan mantan kuasa hukum Ike Farida ketika mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015 dan banding tahun 2016. Mereka yang dihadirkan Penunut umum yaitu Yahya Tulus Nami Hutabarat, Isdawati A Prihadi, dan Faizal Roni.

Pemeriksaan pertama dilakukan terhadap Yahya Tulus Nami Hutabarat. Dalam kesaksiannya Yahya menyampaikan bahwa ia adalah kuasa hukum Ike Farida pada gugatan wanprestasi terhadap pengembang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2015 dan  upaya hukum banding tahun 20216.

Saksi Yahya juga menyampaikan bahwa memang benar bukti Surat Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tahun 2015 yang digunakan sebagai novum Peninjauan Kembali tahun 2020 adalah bukti yang pernah digunakan pada pengadilan tingkat pertama tahun 2015. 

Karena putusan pengadilan tingkat pertama gugatan Ike Farida ditolak, kemudian pada Mei 2016 Ike Farida melakukan banding. Pada saat banding sedang berlangsung, pada Oktober 2016 keluar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang mengabulkan permohonan Ike Farida untuk membolehkan perjanjian perkawinan pisah harta dibuat setelah pernikahan. Putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Ike Farida dengan membuat Akta Pernjanjian Perkawinan Pisah Harta dengan suaminya yang Warga Negara Jepang tahun 2017. 

Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta ini kemudian ditambahkan sebagai bukti baru di tingkat upaya hukum banding, namun putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada April 2018 menyatakan menolak banding Ike Farida.

“Ibu Ike Farida adalah orang yang teliti dan selalu memeriksa setiap dokumen yang akan digunakan, dan ada grup whatsapp bersama antara kuasa hukum dengan Ike Farida, jadi semua hal pasti dibicarakan bersama dengan Ike Farida,” kata Yahya, dalam kesaksiannya, Selasa (28/10/2024).

“Saya terkejut dan baru mengetahui ketika ada laporan polisi terhadap Nurindah terkait dengan novum yang digunakan dalam permohonan peninjauan kembali ternyata memasukkan bukti yang pernah digunakan pada pengadilan tingkat pertama dan banding”, imbuh Yahya.

Persidangan ditutup dengan mendengarkan kesaksian dari mantan kuasa hukum Ike Farida, Isdawati A Prihadi dan Faizal Roni, keduanya menyampaikan keterangan terkait dengan keterlibatan keduanya sebagai kuasa hukum Ike Farida ketika mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengembang pada tahun 2015. Dalam keterangannya kedua saksi ini meyampaikan bahwa gugatan disebabkan Pengembang tidak merealisasikan pembuatan PPJB dan AJB karena  Ike Farida bersuami Warga Negara Asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta.

 

Sehari sebelumnya, Senin (25/10/2024), saksi Nurindah menyatakan bahwa memori Peninjauan Kembali yang menyertakan tiga bukti baru merupakan hasil pembahasan dan persetujuan dari Ibu Ike Farida sebelum diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Nurindah hanya mewakili Ibu Ike berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepadanya.


Pernyataan Nurindah tersebut diperkuat oleh kuasa hukum Nurindah, Lammarasi Siholoho dan Bambang Ginting dalam pernyataannya kepada media, Jumat (25/10/2024).

"Sebagai Advokat baru di kantor Farida Law Office, mana mungkin Nurindah berbuat tanpa izin dan persetujuan Ike Farida sebagai Advokat senior sekaligus bos di kantor Farida Law Office. Kami heran mengapa Ike Farida mau mengakui hasil kemenangan Peninjauan Kembali tetapi tidak mau mengakui prosesnya", tutur Lammarasi didampingi Bambang, Jumat (25/10/2024).

Keterangan Saksi Nurindah dan kuasa hukum Saksi dibantah oleh Ike Farida. “Saya tidak pernah menghadiri persidangan dari tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali, jadi saya tidak mengetahui bukti apa saja yang sudah digunakan sebelumnya. Nurindah dan Yahya sudah kami laporkan kepada Peradi karena diduga melakukan pelanggaran etik”, Ujar Agustias.

Keterangan saksi Nurindah, Saksi Yahya, Saksi Isdawati A Prihadi dan Saksi Faizal Roni, para  mantan kuasa hukum terdakwa Ike Farida yang dihadirkan penuntut umum telah mengarah pada titik terang perkara sumpah palsu Ike Farida. 

Sidang lanjutkan akan dilaksanakan pada Rabu (30/11/2024) untuk mendengarkan keterang saksi dan ahli dari pihak penuntut umum.

Share:

Read More

Komisariat PERMAHI UNTIRTA: Refleksi Sumpah Pemuda Untuk Indonesia Emas 2045

Ricci Otto F. Sinabutar Ketua Komisariat PERMAHI UNTIRTA

KABARMASA.COM, SERANG BANTEN-Pemuda dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia antara 16 hingga 30 tahun. Pemuda sering juga disebut dengan generasi muda atau kaum muda. Mereka adalah orang orang yang memiliki pemikiran kritis, inovatif serta kontributif. Dalam sejarah pembentukan indonesia, pemuda memiliki peran sentral dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal ini terjadi ketika peristiwa rengasdengklok yang mana para pemuda menculik Soekarno – Hatta untuk segera memproklamasikan indonesia hingga gerakan Reformasi yang dimotori kelompok mahasiswa dan berhasil mengakhiri kekuasaan Orde Baru.(29/10/2024).

Menurut Ricci, Selaku Ketua Komisariat PERMAHI UNTIRTA "28 Oktober menjadi hari bersejarah bagi para pemuda, hari dimana pemuda mengikrarkan semangat sumpah pemuda pada Kongres Pemuda II  yang berbunyi “ Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. “ Semangat sumpah pemuda ini tidak hanya sebagai pernyataan kebangsaan, tetapi juga sebagai simbol kuat dari semangat persatuan dan cinta tanah air yang terus diwariskan kepada generasi muda. Semangat sumpah pemuda tersebut harus dijadikan landasan bagi para pemuda saat ini sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pemuda dituntut untuk menjaga persatuan ditengah banyaknya keberagaman budaya, agama suku, etnis hingga pandangan politik." 

"Di Era moderen saat ini tentu para pemuda dihadapkan dengan berbagai tantangan yang sangat kompleks, seperti perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, tingginya angka pengangguran dan ketidakpastian lapangan pekerjaan,isu kesehatan mental serta rendahnya kesadaran sosial dan politik. Ditengah tantangan ini,  pemuda memiliki potensi besar sebagai agent of change dan menjadi garda terdepan dalam mencapai indonesia emas 2045. Sebuah  cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat pada seratus tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tahun 2045" ungkapnya

Selanjutnya, "Dalam mencapai indonesia Emas 2045 Pemuda dapat menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor. Pendidikan merupakan sektor yang paling penting, pendidikan yang berkualitas tentu dapat menciptakan fondasi berfikir para generasi muda dalam membangun ketrampilan dan kompetensi yang inovatif. Tak hanya pendidikan, keterlibatan aktif pemuda dalam politik juga menjadi sangat krusial, kehadiran pemuda dalam dunia politik tentu akan dapat menjadi pengambil keputusan yang sesuai dengan masa depan pemuda yaitu indonesia emas 2045. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta “Jatuh bangunnya sebuah bangsa ditentukan oleh bangsa itu sendiri ” artinya tercapai atau tidaknya indonesia emas 2045 ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh genersi mudah saat ini." Pungkasnya

RAR_Opini

Share:

Read More

Ade Sukron, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2024-2029

KABARMASA.COM, BEKASI - Ade Sukron dari Partai Golongan Karya, dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Hendri Agustian, dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (28/10/2024).

 

Untuk posisi Wakil Ketua diisi Aria Dwi Nugraha, Soleman, dan Budi Muhammad Mustafa. Hadir pada Rapat Paripurna, Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi bersama anggota Forkopimda dan pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

 

Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi meyakini para pimpinan dan anggota DPRD dengan pemerintah daerah secara bersama-sama mampu melakukan percepatan kemajuan daerah untuk masyarakat.

 

Dedy pun berharap antara legislatif dan eksekutif dapat menghadapi tantangan terhadap peningkatan pelayanan publik, serta  pembangunan untuk kesejahteraan warga Kabupaten Bekasi, terutama dalam waktu dekat pembahasan dan penetapan APBD tahun 2025.

 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ade Sukron mengajak seluruh pimpinan dan anggota dewan solid meningkatkan kinerja lembaga. Tujuannya dapat mensejahterakan masyarakat.

 

Share:

Read More

GMII Dukung KPU DKI Jakarta Tingkatkan Kesadaran Pemilih Menjelang Pilgub 2024

KABARMASA.COM, DK Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan umum, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) DKI Jakarta bersama KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar pernyataan sikap yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 27 November 2024.

Ketua Umum GMII, Qurotul Aini, menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara, dengan harapan bahwa masyarakat menyadari betapa pentingnya suara mereka untuk menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.

"Kami berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi terkait pilkada dan memastikan masyarakat terdaftar sebagai pemilih,” ungkapnya.(29/10).

Dalam pernyataan sikap tersebut, GMII menegaskan dukungannya terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada. GMII berharap kegiatan ini akan memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai tahapan pemilihan dan isu kepemiluan lainnya.

Pilkada, yang merupakan momen penting dalam pendidikan politik, diharapkan dapat mendewasakan warga negara dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Share:

Read More

Peringati Sumpah Pemuda, Poros Muda Indonesia Bangkitkan Spirit 4.0 Untuk Indonesia Emas

 

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Poros muda Indonesia (PMI) menggelar kegiatan Peringati Hari Sumpah Pemuda, melalui Focus Group Discussion (FGD).

Kegiatan yang mengambil tema “Sumpah Pemuda 4.0 Spirit Sumpah Pemuda Di Era Digital Dalam Mengawal Indonesia Emas” itu digelar Senin pagi tadi (28/10/2024), di Jakarta, tokoh pemuda, OKP,  perwakilan dari organisasi kemahasiswaan, dan tamu undangan lainnya.

Dalam diskusi yang dibagi menjadi 4 kelompok itu membahas tentang spirit digitalisasi sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, nasionalisme dan radikalisme, antisipasi pemerintah terhadap penanggulangan hoax, serta mengenai peran pemuda dan mahasiswa sebagai benteng pertahana indonesia

Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Frans Freddy mengatakan, kegiatan ini merupakan program yang biasa di lakukan, yang mana dalam kegiatan ini di wajibkan untuk memperingati hari sumpah pemuda untuk tetap memupuk, semanat kepemudaan.

 

“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Poros Muda Indonesia terhadap genersai muda, sehingga kami menggelarnya untuk memperingati sumpah pemuda, untuk membangun dan membakar api semangat dari jiwa – jiwa muda agar tetap nasionalis dan memberikan kontrubusi nyata di era digital ini, serta membentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa,” terangnya.

Selain itu, lanjut Frans, kegiatan ini juga sebagai wahana refleksi Sumpah Pemuda, sekaligus langkah edukasi terhadap pemuda dan masyarakat kota Banjar. Hal ini karena banyak maraknya isu-isu terkait persoalan keumatan dan kebangsaan, baik itu hoaks, ujaran kebencian, maupun agitasi propaganda di media sosial yang dapat berpotensi memecah belah umat, serta memancing gesekan antar kelompok.

Pihaknya berharap, dengan digelarnya kegiatan FGD “Sumpah Pemuda 4.0 Spirit Sumpah Pemuda Di Era Digital Dalam Mengawal Indonesia Emas” ini, pemuda dan masyarakat Kota Banjar mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI umumnya.

Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Poros muda Indonesia (PMI) kepada seluruh elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas.

 

Share:

Read More

"Alumni PTIQ Kecam Pernyataan Seksis Cawagub Jakarta No Urut 1": 'Distorsi Sejarah Nabi dan Objektifikasi Perempuan'

KABARMASA.COM, Jakarta - 28 Oktober 2024 Ikatan Alumni PTIQ Milenial (IKA PTIQ) menanggapi dengan serius pernyataan yang disampaikan oleh Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Suswono, ia berkelakar soal "Janda Kaya sebaiknya menikahi pemuda pengangguran" dan menganalogikan dengan kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. 

Alumni PTIQ menyatakan bahwa penganalogian kisah khodijah dan nabi muhammad SAW dengan pernyataan tersebut adalah bentuk distorsi sejarah yang tidak bisa ditoleransi. “Saat itu Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengembala, seorang pedagang, dan seorang teladan utama bagi umat manusia. Beliau adalah sosok yang bekerja keras dan tidak pernah bergantung kepada orang lain. Pemahaman seperti ini menunjukkan kesalahan fatal dalam memahami sosok beliau,” ujar [Redza Sutiara Akbar].

Selain itu, IKA PTIQ Milenial menganggap pernyataan Suswono bukan hanya seksis tetapi juga mengabaikan hak dan kemerdekaan perempuan untuk memilih pasangan hidup tanpa dibebani tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. 

“Pernyataan ini menunjukkan minimnya pemahaman terkait kemandirian perempuan. Para janda kaya tidak bisa dipandang sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran pemuda. Ini adalah bentuk objektifikasi perempuan, yang secara tidak langsung menempatkan perempuan sebagai alat penyelesaian masalah ekonomi, bukan sebagai individu yang merdeka dalam menentukan kehidupan mereka, ”Ujar Redza

Share:

Read More

Aparatur Keamanan Bersikap Represif Terhadap Massa Aksi BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta Saat Demonstrasi Digelar

KABARMASA.COM, JAKARTA- Bertepatan dengan hari sumpah pemuda yang ke 96 tahun Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, sekitar pukul 2 sore hingga selesai, (28/10/2024).

Dalam aksi tersebut sejumlah massa aksi mendapat tindakan represifitas oleh aparat keamanan.

Kendati demikian, masa aksi yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta tetap konsisten untuk menyampaikan aspirasinya sebagai berikut; 

"Kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah DKI Jakarta bersama segenap 

elemen masyarakat yang peduli akan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan, dengan tegas menyampaikan pernyataan sikap terkait isu-isu yang tengah menjadi sorotan publik" ujarnya.

Lebih lanjut, sederet poin tuntutan dibacakan yang merupakan isu-isu kontroversial dikalangan masyarakat. 

"Dalam konteks memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami 

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Prajurit TNI Aktif Menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Kami menolak keras penunjukan prajurit TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet. Hal ini bertentangan dengan prinsip sipil-militer yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme. TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan terlibat dalam 

politik praktis yang dapat merusak stabilitas demokrasi.

2. Copot Menteri Bermasalah dan Rampingkan Kabinet. Kami mendesak agar menteri-menteri yang masih terkendala masalah dari masa kepemimpinan presiden sebelumnya dicopot dari jabatannya yang sekarang. Selain itu, kabinet yang gemuk dan tidak efisien hanya akan memboroskan anggaran negara (APBN). Kami menyerukan pemerintah untuk merampingkan kabinet, sehingga lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

3. Segera Sahkan RUU Perampasan Aset dan Kembalikan Independensi KPK. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset yang dapat memberantas korupsi secara efektif. Selain itu, kami menginginkan kembalinya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi di Indonesia.

4. Berantas Mafia Pendidikan, Wujudkan Pemerataan Pendidikan dan Sejahterahkan 

Tenaga Pendidik. Kami mengecam adanya mafia pendidikan yang menghambat akses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah harus bertindak tegas untuk memberantas praktik tersebut dan mewujudkan pemerataan pendidikan, serta meningkatkankesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi tulang punggung pendidikan bangsa.

5. Segera Perkuat Sistem Perlindungan Data. Dalam era digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Kami 

mendesak pemerintah untuk segera memperkuat sistem perlindungan data agar 

masyarakat merasa aman dan terlindungi dari penyalahgunaan data.

6. Mengecam Upaya Pelaksanaan PSN yang Tidak Ramah Lingkungan dan Tidak 

Humanis. Kami mengecam upaya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak memperhatikan dampak terhadap masyarakat terdampak. Proyek pembangunan harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan rakyat.

7. Mengecam Pernyataan Mengenai Tragedi 1998 dan Penyalahgunaan Kop Surat 

Kementerian. Kami dengan tegas mengecam pernyataan yang menyebutkan bahwa tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap sejarah dan pengabaian terhadap hak-hak korban. Selain itu, kami mengecam penggunaan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi, yang mencoreng nama baik institusi 

pemerintahan, " tegasnya.

Diakhir, massa aksi menyampaikan harapannya kepada pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera meresponi aspriasi yang dibawakan

"Dengan pernyataan ini, kami berharap dapat mendorong pemerintah dan semua pihak 

terkait untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi keadilan, transparansi, dan 

kesejahteraan masyarakat. Saatnya kita bersatu dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia" pungkasnya

Share:

Read More

LEPPAMI HMI Banda Aceh Gelar Muslem Tonicko Anggara Terpilih Sebagai Nahkoda Baru

KABARMASA.COM, BANDA ACEH- Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) HMI Cabang Banda Aceh sukses gelar musyawarah lembaga (Muslem) di Aula Kantor Cabang HMI Cabang Banda Aceh, (28/10/2024).

Pada musyawarah tersebut turut berhadir anggota/kader HMI dari berbagai komisariat sekawasan HMI Cabang Banda Aceh termasuk pengurus HMI Cabang Banda Aceh. 

Hasil daripada musyawarah lembaga tersebut adalah terpilihnya Tonicko Anggara sebagai nahkoda yang baru sebagai kandidat tunggal yang memenuhi kriteria. 

"Sebagaimana yang diketahui kriteria utama untuk bisa menjadi Formatur/Direktur Utama LEPPAMI adalah sudah pernah menuntaskan Diklatsus LEPPAMI dan Intermediate Training (LK-2) dan saudara Tonicko Anggara sudah pernah menuntaskan keduanya dan cukup syarat kriteria dan spesifikasi. " Jelas Birra Sidqi selaku Pimpinan Sidang 1 pada Muslem LEPPAMI tersebut. 

Setelah dinyatakan dan ditetapkan terpilih melalui musyawarah lembaga LEPPAMI HMI Cabang Banda Aceh, Tonicko Anggara turut menghimbau agar seluruh kader HMI di Banda Aceh dan sekitarnya terutama yang memiliki minat dan fokus terhadap isu-isu kepariwisataan dan lingkungan hidup untuk dapat bersama-sama bergabung untuk membangun dan membesarkan lembaga serta menebarkan kebaikan dan manfaat melalui LEPPAMI. 

"Alhamdulillah estafet Allah titipkan pada saya melalui dukungan dari kawan-kawan HMI Cabang Banda Aceh, oleh karena, sebagai mana LEPPAMI adalah bagian dari HMI maka LEPPAMI saat saya yang menakhodai juga adalah milik seluruh kader HMI cabang Banda Aceh. Berangkat daripada itu saya menghimbau kepada seluruh kader HMI cabang Banda Aceh terutama yang memiliki bakat dan fokus terhadap isu-isu kepariwisataan dan lingkungan hidup untuk bergabung, saling belajar, saling membesarkan dan saling menebar manfaat baik secara internal maupun ke eksternal sebagai tujuan HMI itu sendiri." Jelas Tonicko Anggara. 

Diakhir Tonicko Anggara menyampaikan salah satu fokus utamanya adalah untuk menumbuhkan kembali kepekaan anggota/kader HMI terkait isu-isu kepariwisataan dan lingkungan hidup terutama di Aceh. 

"Insha Allah, salah satu fokus kita di LEPPAMI adalah menumbuhkan dan meningkatkan kepekaan anggota/kader HMI dan masyarakat pada umumnya terkait isu-isu kepariwisataan dan lingkungan hidup dikarenakan kedua hal tersebut adalah yang paling dekat serta bersentuhan langsung dengan kita sendiri oleh karenanya untuk perbaikan besar kedepannya tentunya akan bisa kita lakukan dengan memulainya dari meningkatkan kepekaan dan kesadaran akan kepariwisataan dan lingkungan hidup." Tutup Tonicko.

Share:

Read More

FIPMF Mendesak Pihak Kepolisian Polda Maluku Dan Polres SBB Untuk Segera Menangkapan KL dan MG Yang Menyampaikan Berita Bohong

KABARMASA.COM, PIRU - Foorum Ikatan Mahasiswa Pulau Manipa (FIMPM)

Menuntut keras panitia penyelenggara kegiatan pesangan tiang Alif mesjid tumalehu barat, dan dua kepala desa setempat untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut 

 Forum Ikatan Mahasiswa Pulau Manipa (FIMPM) menyampaikan perihal pemberitaan  terkait penyerangan terhadap kepada kepala desa dan staf desa sama sekali tidak terjadi dan hal tersebut tidak benar sesuai realita. Di karenakan tidak ada penyerangan terhadap kepala desa dan staf desa masawoi hal ini di sampaikan oleh A.T. mahasiswa manipa

Lanjutnya A.T.  Permasalahan yang terjadi bukan penyerangan kepada kelapa desa dan staf nya akan tetapi Pokok perkara dan kronologi kejadian berawal dari Abdur Rasid Elly, yg di mana awal kejadian Abdu Rasid Elly, dan Nurdin nuruli terjadi cekcok baku pukul, dikarenakan Nurdin Nuruli berkata kepada Abdu Rasid Elly, BARANG KAMONG MAU APA, sambil melakukan pemukulan duluan.

Dari hal itu sehingga Muhammad silawane (Maatora) juga mengikut melakukan pemukulan terhadap Abdur Rasid Elly, sehingga Abdur Rasid Elly punya jam tangan da Songko hilang sampai skrang, Sambung Abdul T. Mahasiswa manipa 

Abdul T mahasiswa manipa juga menyampaikan bahwa, anak-anak dari Abdur Rasid Elly dan Saleh Talapuka tidak terima karena telah melakukan pemukulan terhadap orang tua mereka, dan mereka juga melakukan pembelaan terhadap apa yg sudah Nurdin Nuruli dana Muhammad silawane (Amatora) lakukan penyerangan terhadap orang tua mereka dan terjadilah perkelahian antara mereka menggunakan tangan kosong. 

Abdul. T mahasiswa manipa juga menyampaikan Jika di lihat dari permasalahan yng terjadi maka yg punya peran aktif dan bertanggung jawab atas peristiwa kejadian baku pukul tersebut yaitu dari panitia penyelenggara kegiatan pesangan tiang Alif mesjid tumalehu barat, dan kapala desa tumalehu yg punya wilayah kerjanya juga tanggung jawab sepenuhnya kegiatan tersebut.

Berikutnya bertanggung jawab atas peristiwa kejadian yaitu kepala desa masawoi Ibrahim Nuruli, di karenakan sebagai seorang pimpinan dia perlu memanggil itu orang-orang yang melakukan baku pukul untuk mengambil jalan tengah dalam proses penyelesaian masalahnya agar tidak berdampak terhadap kepemimpinan nya, Sambung Abdul. T mahasiswa manipa 

Abdul T. Mahasiswa manipa berpendapat bahwa pemerintah negeri masawoi, yg dibawah kepemimpinan Abrahim nuruli. Tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang di pimpinnya. Oleh karena itu perlu di pertanyakan apa fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin di desa, kalau sama sekali tidak bisa untuk mengatasi permasalah yg terjadi.

Akan tetapi Kapala desa negri masawoi, Ibrahim nuruli ikut ambil peran dalam melaporkan korban dan menjadi saksi mata untuk memberatkan tersangka. Apakah itu fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab nya sebagai seorang pemimpin yg perlu di contohkan, sambung Abdul.T mahasiswa manipa 

Sebagai seorang Kapala desa atau pemimpin di dalam desa harus mengatasi konflik bukan menambah konflik atau memperpanjangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada masyarakat nya. Tujuan dalam hal ini adalah untuk menjaga keharmonisan dan memastikan konflik tidak mengganggu produktivitas. Oleh karena itu, seorang Kapala desa (pemimpin) harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang efektif dan membangun hubungan yang baik di masyarakat 

Abdul.T mahasiswa manipa MENUNTUT KERAS Kapala  desa (Ibrahim Nuruli) untuk bertanggung jawab juga berperan aktif atas permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya terhadap semua yang dilihatnya. Itu berarti, dia juga bertanggung jawab atas apa yang dilihat terhadap kejadian yg melibatkan anggota masyarakat nya serta tim yang dipimpinnya. Dia bertanggung jawab atas hasil-hasil yang dicapainya, baik hasil yang baik maupun hasil yang buruk.

Kapada desa Ibrahim Nuruli bertanggung jawab untuk memulai komunikasi secara proaktif. Ketika kesalah pahaman terjadi dan gossip timbul, tugasnya Kapala desa bertanggung jawab untuk meluruskan dan membangun komunikasi agar kesalahpahaman tidak muncul lagi, aka tetapi Kapala desa masawoi Ibrahim Nuruli lari dari fungsi, peran dan tanggung jawab dia sebagai pemimpin masyarakatnya sambung Abdul. T.  mahasiswa manipa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kepemimpinan adalah yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, memimpin, menunjukkan, atau mempengaruhi. Menjadi pemimpin adalah menjadi orang yang bisa jadi panutan, baik dalam kinerja maupun integritas. Ia harus hidup sesuai dengan nilai-nilai etika baik yang dianutnya. 

pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syari'at, berjuang menghapus segala bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alquran, Surat Al-Maidah: 8. Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah swt yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-rasul-Nya. SAMBUNGAN, abdul.T mahasiswa manipa 

Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan adalah: Pertama, Shidiq (jujur). Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah mengingkar janji dan sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan, juga akan mewarnai dan berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Terlebih lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kepemimpinan dalam Islam selalu menjadi tajuk rencana. Kepemimpinan 

adalah sebuah organ untuk menggapai keinginan luhur sebuah bangsa dan negara 

yaitu menjadi suatu bangsa yang bahagia, sejahtera, dan damai di bawah lindungan 

Allah. El Syam menjelaskan kepemimpinan yang dipraktikkan Nabi Muhammad 

dengan menciptakan tatanan masyarakat madani, dapat dijadikan proyek 

percontohan dalam membangun struktur masyarakat modern.5

Pada konteks Indonesia, kepemimpinan juga menjadi elemen yang 

terpenting. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya ditulis UUD 1945) secara jelas mengatakan bahwa pemimpin menjadi 

organ negara yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda 

pemerintahan negara dengan tujuan untuk menghadirkan rasa keadilan, persamaan, 

kemerdekaan, dan kesejahteraan untu semua warga. Presiden menjadi pemimpin 

negara dan pemerintahan Indonesia. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat 

untuk berjanji dan bertugas untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan gambaran di atas, 

ulisan ini akan mengkaji tentang harmonisasi nilai kepemimpinan dalam Islam dan 

UUD 1945.

Pembahasan yang paling fenomenal antara Allah dan Malaikat adalah 

persoalan tentang penciptaan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. 

Peristiwa ini terekam dalam QS. al – Baqarah/2:30 sebagai berikut:

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat: “Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Pada bagian yang lain terdapat pula frasa ulil amri yang semakna dengan kata 

pemimpin. Hal ini ditemukan dalam Qs. An-Nisa/4: 59 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian apabila engkau berbeda pendapat tentang sesuatu 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih baik 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ulil amri atau pemerintah merupakan orang yang mendapat tanggungjawab 

untuk mengatur urusan orang lain dan khadimul umat (pelayan umat) dengan 

pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan 

masyarakat.6 Kemudian, kata kepemimpinan juga dapat disandarkan pada kata

Malieta Jadi Esa

Share:

Read More

JAGA KONDUSIFITAS WILAYAH, BIN DAERAH MALUKU GANDENG PEMPROV SELENGGARAKAN FORUM DIALOG PUBLIK

KABARMASA.COM, AMBON – Badan Intelijen Daerah Maluku bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku menyelenggarakan Forum Dialog Publik, pada Senin (28/10/2024) berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah serta kesinambungan kebijakan (Sustainability Policy) dalam pembangunan daerah pasca transisi kepemimpinan di Provinsi Maluku.

Forum Dialog Publik ini dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dan dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Badan Intelijen Daerah Maluku, Tokoh Agama, Pimpinan OPD Provinsi Maluku, para Akademisi dan Narasumber, serta Pimpinan OKP dan para pengurusnya.

Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sadali mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini guna meningkatkan sinergitas, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan, guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dirinya juga pada kesempatan itu, turut memberikan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat, TNI/Polri, instansi dan lembaga lainnya, yang telah mendukung Pemerintah Daerah, sehingga proses demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, yang telah terlaksana dengan baik, aman, terkendali dan sukses, dimana hal ini merupakan wujud pengabdian kita sebagai anak bangsa, dalam menjaga, merawat persatuan dan kesatuan melalui sinergitas serta kolaborasi yang baik.

Ia menyampaikan, saat ini kita ada dalam tahapan kampanye Pilkada Serentak 27 November 2024, nanti akan melaksanakan pencoblosan untuk memilih Putra Daerah terbaik, guna memimpin Maluku 5 tahun kedepan.

“Untuk itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah, guna menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Maluku yang bisa berjalan aman, damai, kondusif dan demokratis,” ajak Penjabat Gubernur.

Melalui forum dialog saat ini, Sadali juga mendorong seluruh peserta untuk dapat memberikan saran masukan dan solusi terbaik, untuk bersama-sama mengkaji dan merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini, seperti keberlanjutan Lumbung Ikan Nasional, Ambon New Port, Rancangan Undang-Undang Kepulauan, Blok Masela dan isu strategis lainnya, dimana hal ini sangat penting, mengingat Maluku membutuhkan ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, serta kebijakan strategis untuk mendorong tumbuhnya investasi, guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan kebersamaan dan komitmen, seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menjaga konduksifitas daerah kita, sehingga investor merasa nyaman untuk berinvestasi di Maluku,” tutupnya. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

PIMPINAN DPRD PROVINSI MALUKU PERIODE 2024-2029 UCAPKAN SUMPAH DAN JANJI

KABARMASA.COM, AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Senin (28/10/2024), berpusat di Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Hadir dalam Pelantikan ini,  Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, para Anggota DPRD Provinsi Maluku, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Pelantikan yang dilaksanakan ini berdasarkan pada Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4322 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku, dimana ditetapkan menjadi Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun, serta para Wakil Ketua yakni M. Fauzan Rahawarin, Johan Johanis Lewerissa, dan Abdullah Aziz Sangkala.

Sadali dalam sambutannya menyampaikan bahwa, hari ini menjadi momentum bersejarah bagi DPRD Provinsi Maluku, karena tecatat bahwa pimpinan DPRD yang dilantik mulai mengemban tugas baru sebagai pimpinan DPRD Provinsi Maluku Masa Jabatan 2024-2029.

“Dikatakan bersejarah karena selain bertepatan dengan Peringatan Sumpah Pemuda ke-96, komposisi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku diwarnai orang-orang baru yang energik, kompeten, dan memiliki semangat kerja yang tinggi, karena itu ada banyak asa, harapan dan impian yang dititipkan di pundak Pimpinan DPRD,” ujarnya.

Sadali mengatakan, dengan dipercayakannya para Pimpinan DPRD untuk menduduki posisi yang terhormat, maka janganlah dimaknai sebatas sebuah jabatan atau kedudukan, melainkan amanah suci untuk merealisasikan cita-cita dan harapan bersama, guna membangun Maluku yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera dan bermartabat.

“Kami berharap saudara-saudara Pimpinan DPRD yang baru dilantik perlu meninggikan semangat, menguatkan komitmen, melapangkan ketulusan hati, serta membuktikan sikap rela berkorban guna menjalankan tugas mulia ini, dalam nuansa keharmonisan dan kebersamaan,” harap Sadali.

Ia mengatakan lembaga DPRD merupakan simbol dari cita-cita bangsa Indonesia, yang menganut prinsip demokrasi, dipercaya masyarakat Maluku untuk memperjuangkan aspirasi, dalam kolaborasi sinergi, dengan eksekutif guna melahirkan kebijakan yang berdampak bagi kesetaraan akan hajat hidup orang banyak.

“Kurang lebih 2 bulan kita akan mengakhiri tahun 2024, dan ada sejumlah agenda strategis yang mesti diselesaikan bersama, kami berharap proses internal DPRD dapat segera dilengkapi dan dirampungkan,” ucap Sadali.

Ia juga mengatakan kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, untuk tetap berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens, guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada agar berlangsung aman, damai, sukses dan demokratis. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

SADALI PIMPIN UPACARA HARI SUMPAH PEMUDA KE-96

KABARMASA.COM, AMBON – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera, yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Senin (28/10/2024), di halaman belakang Kantor Gubernur Maluku.

Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Kepala Biro Umum Setda Maluku dan diikuti oleh Plh Sekretaris Daerah Maluku, Para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan OPD serta perwakilan ASN dan Non ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Tokoh Pemuda, dan unsur terkait.

Sadali saat membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. 

“Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menegaskan untuk memperbaiki kepedulian kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata-kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda.

“Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik,” ungkapnya.

Menpora dalam sambutan tertulisnya juga turut mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang Pembangunan. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

JELANG PILKADA SBB, PERMANUSA INGATKAN PJ. BUPATI AGAR BERSIKAP NETRAL

KABARMASA.COM, SERAM - Perhimpunan Mahasiswa Nusa Ina (Permanusa) jelang Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024, mengingatkan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Dr. Ahmad Jaiz Ely, M. Si, agar bersikap netral.

Kenetralan Penjabat Bupati menentukan proses Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung di Kabupaten Seram Bagian Barat berjalan sesuai perintah Konstitusi.

Penjabat Bupati adalah seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang di angkat dan di tugaskan untuk memfasilitasi serta mensukseskan agenda nasional pilkada serentak pada 27 November 2024 di Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Kementerian Dalam Negeri. Ujar Muhammad Rum Bugis Kordinator Permanusa

Kenetralan Penjabat Bupati merupakan perintah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. sambung Rum Bugis

Untuk itu Perhimpunan Mahasiswa Nusa (Permanusa), perlu ingatkan hal ini sebagai ultimatum, sebab tidak dapat di pungkiri bahwa kehadiran Penjabat Bupati Dr. Ahmad Jaiz Ely, M. Si, di bumi bertajuk Saka Mese Nusa tidak terlepas dari intervensi politik.

Permanusa, akan berupaya memastikan proses demokrasi yang konstitusional berjalan dengan baik di Kabupaten Seram Bagian Barat, demi menyelamatkan 145.278 suara pemilih masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Tutup Rum Bugis

Share:

Read More

BUKA SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN, SADALI DWP MENJADI AGEN PEMBERI INFORMASI

KABARMASA.COM, AMBON – Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Maluku, dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Jumat (25/10/2024) bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Nita Sadali, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ketua Organisasi Wanita, Para Ketua DWP unit OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Instansi Vertikal, serta BUMN/BUMD.

Atas nama Pemerintah Daerah, Sadali menyampaikan apresiasi kepada DWP Provinsi Maluku, yang telah melaksanakan kegiatan di saat ini, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang standar pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi keluarga.

Ia menjelaskan pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang dijamin dalam UUD 1945.

“Negara berkewajiban untuk menyediakan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan, yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan seimbang pada tingkat Nasional maupun Daerah,” ujar Sadali.

Sadali  berharap, sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik, serta semua peserta aktif dalam sharing pendapat, agar terbangun kesepahaman dalam keamanan pangan bagi keluarga, dan diharapkan ibu-ibu DWP dapat menjadi agen-agen memberikan informasi, agar dalam mengonsumsi makanan dijamin higienis. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

SADALI HARAP SEMNAS KEHUTANAN HASILKAN REKOMENDASI KONSTRUKTIF

KABARMASA.COM, AMBON – Seminar Nasional Kehutanan bertemakan “Transformasi Pembangunan Kehutanan Menuju Tata Kelola Hutan Berkelanjutan”, secara resmi telah dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Kamis, (24/10/2024), bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon.

Ketika berbicara tentang pengelolaan hutan berkelanjutan Sadali dalam sambutannya mengatakan, ada berbagai persoalan mendasar di Provinsi Maluku, dimana masih tingginya angka kemiskinan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan.

“Hal ini harus kita perhatikan, karena hidup di dalam hutan dengan potensi yang begitu besar, masih miskin, berarti ada cara yang belum pas untuk diterapkan,” tegas Sadali.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa sampai sekarang masih ada klaim masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan konflik teritorial.

“Dengan demikian pola kelola pembangunan kehutanan kedepan harus berbasis kearifan lokal pada pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan, maka selanjutnya perlu diterapkan pola pengawasan dan pengendalian, yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

“Diharapkan sebentar nanti dalam diskusi di Seminar Nasional, ada rekomendasi konstruktif yang akan disampaikan, sebagai bahan kajian lebih lanjut khusus bagi Pemerintah Pusat, dalam mengeluarkan berbagai kebijakan regulasi, yang harus disesuaikan dengan kondisi kekinian geografis masing-masing wilayah,” ungkap Sadali.

Penjabat Gubernur Maluku, berharap agar peserta dapat aktif mengikuti Seminar Nasional ini, dengan sharing tukar pendapat, serta berdiskusi untuk saling melengkapi, dalam rangka membuat rekomendasi konstruktif bagi pemerintah pusat, dalam mengambil kebijakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadir juga pada kesempatan itu Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Darussalam, Universitas Muhammadiyah, Pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Kepala UPT KLHK Wilayah Provinsi Maluku, Akademisi dan Mahasiswa Kehutanan Lintas Perguruan Tinggi, Ketua Dewan Kehutanan Provinsi Maluku, Ketua Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan RI, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Maluku, Lembaga Swadaya Masyarakat, para Narasumber, serta Mitra Pembangunan Kehutanan. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

DPP PKS merespon dengan baik tuntutan masa aksi terkait dugaan pornografi dan melanggar UU ITE pada salah satu kader partainya yang berada DI KAB. Wakatobi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Setelah beredar di jagat maya yang baru baru ini viral di kalangan media sosial salah satunya media sosial Facebook, yang tadinya banyak memberitakan kasus dugaan pornografi yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD wakatobi yang dengan sengaja pula menggandakan hasil dari pada aktivitas pornografi tersebut. Sehingga aktivitas atau kegiatan tersebut masuk dalam tindakan melanggar undang-undang informasi transaksi elektonik  (ITE) dalam undang undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik 

Hal ini mendapatkan tanggapan dari lembaga advokasi kemitraan administrasi publik atau biasa disebut dengan LAKIP. Tertanggal 23 oktober 2024 melakukan agenda menyampaikan aspirasi masyarakat pada DPP Partai Keadilan Sejahtera bertempat di jakarta. Penyampaian aspirasi dengan tujuan untuk mendesak DPP PKS segera menindaklanjuti salah satu kadernya yang berinisial H.A yang terduga melakukan pelanggaran undang- undang pornografi dan undang-undang ITE serta mencopot beliau sebagai kader partai. Hal ini sesuai dengan bukti bukti yang dilakukan pada penulusuran media sosial Facebook. Menjadi bukti kuat untuk di jadikan aduan kepada DPP PKS.

 Setelah beberapa lama LAKIP di terima oleh salah satu protokoler pimpinan DPP PKS untuk mendiskusikan apa yang menjadi kerisauan teman teman masa aksi pada penyampaian aspirasi di depan gedung DPP PKS. 

Hasil yang dapat disampaikan oleh salah satu perwakilan LAKIP bahwa mereka dari pihak DPP pun kaget ada kejadian seperti ini yang dilakukan oleh salah satu kadernya dimana sudah tidak selaras dengan visi misi partai tersebut.

 Perwakilan DPP Mengungkapkan akan segera menanggapi laporan teman-teman dan  DPW kader mereka yang bermasalah, dalam hal ini mereka juga sangat mengapresiasi semangat kawan-kawan dalam menunjukan aspirasi sampai di DPP Pusat.

Untuk itu, tuntutan teman-teman sudah masuk dan diterima dalam DPP PKS

Share:

Read More

Sungguh Arogan Camat Rupat Membela Paslon Pilkada, Malah Menyalahkan Bawaslu Bengkalis, "Kalau Kau Berani Cabut Spanduknya, Cabutlah",

KABARMASA COM, RUPAT - Tokoh muda Pulau Rupat, Ahmad Suhaendra, mengecam sikap arogan dari Camat Rupat, Hariadi, yang menurutnya tidak menunjukkan sikap sebagai pelayan masyarakat. 

Diceritakan Ahmad Suhaendra, dirinya tadi pagi tak sengaja bertemu dengan Hariadi yang akan berangkat ke Pekanbaru, sekitar pukul 09.15 WIB. 

Bertepatan di waktu itu, Ahmad Suhaendra melihat masih banyak spanduk bergambar Kasmarni - Bagus Santoso yang terpasang di kantor pemerintahan, termasuk di Kantor Camat.

"Saya hanya meminta supaya camat bersikap adil, dan segera mencopot baliho bergambar Kasmarni, karena yang bersangkutan sedang cuti kampanye. Kita mau Pilkada berjalan adil, jangan sampai ada paslon Pilkada yang dipromosikan pakai APBD," ujar Suhaendra, Rabu (23/10/2024).

Bukannya menerima masukan tersebut, Hariadi malah bersikap arogan dan menantang Suhaendra, sambil mengatakan bahwa baliho tersebut tidak akan dia lepas sampai desember nanti, ketika Kasmarni aktif lagi menjadi Bupati.

“Dikau ini siapo? Dari mano tinggal kenapo tibo-tibo langsung menegur kami soal foto pajangan bupati petahana tersebut, toh nanti itu juga dia yang akan menjadi bupati desember nanti," kata Suhaendra menirukan kalimat Hariadi.

Hariadi, kata Suhaendra, bukannya merasa bersalah tapi malah menyalahkan Bawaslu yang tak kunjung mencopot baliho tersebut, bahkan meragukan keberanian Bawaslu.

"Dikau pun kalau berani nak cabut, cabutlah," tegas Suhaendra menirukan lagi kalimat Hariadi. 

Menanggapi arogansi Hariadi itu, Suhaendra yang merupakan formatur Badko HMI Riau Kepri ini, menjelaskan bahwa niat dia baik dengan maksud tidak menyudutkan salah satu pihak di Pilkada.

“Saya hanya mau kontestasi Pilkada ini dapat berjalan dengan baik, bukan bermaksud untuk datang memarahi siapapun disini. Saya datang sebagai bentuk kepedulian saya sama Rupat maupun Bengkalis ini, kan begitu etika yang baik dan benar dalam menyampaikan aspirasinya dan nantinya saya akan diskusikan lagi Bawaslu ataupun KPU Bengkalis," ujarnya.

Ketua HMI Cabang Bengkalis ini sangat menyayangkan perilaku dan etika Camat Rupat Hariadi, karena tidak bisa bersikap harmonis dalam menerima masukan dan kritikan.

"Padahal beliau adalah pejabat publik yang notabenenya juga salah satu sebagai pelayan masyarakat di wilayah kecamatan. Dengan kejadian ini, ada benarnya opini di masyarakat, yang mengatakan bahwa intervensi pejabat ke masyarakat sangat kuat, karena sampai segitunya membela paslon tertentu," jelasnya. 

Lebih jauh, Suhaendra juga mengingatkan, harusnya spanduk dan baliho Kasmarni - Bagus Santoso itu sudah harusnya dilepaskan karena sudah terlalu lama dipajangkan, bahkan sejak hari jadi Bengkalis dan Hari Jadi Riau, yakni dua bulan lalu.

"Kenapa tidak dipasangkan spanduk Pj Bupati Bengkalis yang sekarang, tapi Camat Rupat beralasan bahwa Pj Bupati Bengkalis belum ada kunjungan ke Rupat. Logika macam apa seperti ini?" tutupnya.

Share:

Read More

Petugas Lapas Salemba Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Narkoba

 KABARMASA.COM, JAKARTA - Petugas Lapas Kelas IIA Salemba berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba oleh oknum pengunjung wanita Selasa (22/10/2024).

 

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Beni Hidayat mengatakan bahwa pihaknya mengamankan satu orang pengunjung wanita, pada saat pelayanan kunjungan hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 13.17 WIB.

 

" Petugas penggeledahan wanita kami menemukan barang terlarang yang diduga narkoba dalam bungkusan lakban hitam di dalam kemaluan pengunjung wanita." ungkap Beni.

 

Menurut Beni, Ketika dilakukan SOP Penggeledahan petugas kami menemukan bungkusan lakban hitam yang diduga narkoba di area kewanitaannya. Selanjutnya barang mencurigakan tersebut diperiksa oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas dan didapati narkotika jenis sabu-sabu 1 paket serta pil ekstasi sebanyak 6 butir, dari pengunjung Wanita yang berinisial E.M.

 

Dengan cepat kami berkoordinasi dengan pihak Polsek Cempaka Putih dan tidak membutuhkan waktu lama unit narkoba Polsek Cempaka Putih tiba di Lapas Salemba. Selanjutnya kami menyerahkan barang bukti dan tersangka

E.M usia 35 tahun yang beralamat di Batang, Jawa Tengah ke Polsek Cempaka Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

 

“Lapas Salemba berkomitmen penuh dalam memerangi peredaran narkoba khususnya di dalam Lapas dengan mengimplementasikan 3+1 Kunci Pemasyarakatan Maju yaitu Deteksi Dini, Berantas Narkoba, dan Sinergi APH, serta Back to Basic” terang Beni.i.

Share:

Read More

Membangun Kesadaran WBP, Ka.KPLP Lapas Sampit Beri Arahan Tentang Keamanan Dan Kebersihan

KABARMASA.COM, SAMPIT - Dibawah perintah Kalapas (Meldy Putera) Kelas IIB Sampit, Kanwil Kemenkumham Kalteng, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Sampit, Tamrin Simamora, bersama dengan staf pengamanan, melaksanakan sesi arahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di lingkungan Lapas. Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran WBP akan tanggung jawab mereka selama menjalani masa pemasyarakatan. Rabu, (23/10/24).

Dalam arahan tersebut, Ka.KPLP Tamrin Simamora menekankan bahwa keamanan adalah aspek utama yang harus dijaga demi keselamatan bersama. Ia mengingatkan WBP akan pentingnya saling menghormati dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan, seperti keributan atau tindakan kekerasan. "Keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Setiap dari kalian memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman," ujar Tamrin.

Selanjutnya, Tamrin juga menekankan pentingnya ketertiban dalam menjalani aktivitas sehari-hari di Lapas. Ia menjelaskan bahwa ketertiban yang baik akan mempengaruhi suasana hati dan produktivitas WBP. "Dengan mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan, kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik untuk belajar dan berinteraksi," tambahnya.

Terakhir, Ka.KPLP menekankan pentingnya kebersihan. Ia mengajak WBP untuk menjaga kebersihan area masing-masing dan berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan bersama. "Kebersihan mencerminkan disiplin dan rasa tanggung jawab kita. Mari kita jaga kebersihan lingkungan lapas agar nyaman dan sehat untuk kita semua," tuturnya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan WBP dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan bersih di Lapas Kelas IIB Sampit. Ini merupakan langkah konkret dalam membangun pemasyarakatan yang humanis dan produktif.

Kontributor Humas Lapas Sampit Achmad Ghajali.

Share:

Read More

BUKA ICIR 6, SADALI : PERLUAS PENGETAHUAN & BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DEMOKRASI KESEHARIAN

KABARMASA.COM, AMBON – Sadali Ie Penjabat Gubernur Maluku membuka secara resmi The 6th Internasional Conference and Consolidation on Indegenous Religion (ICIR 6), di Institus Agama Kristen Negeri Ambon, pada Rabu (23/10/2024)

Hadir juga pada kesempatan itu Pj Walikota Ambon, Koordinator ICIR, Rektor IAKN Ambon beserta seluruh Civitas Akademika, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pimpinan Umat Beragama, Narasumber, Panitia Penyelenggara, Komnas Perempuan dan seluruh jajaran, serta berbagai pihak terkait.

Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta seminar di Kota Ambon Ibu Kota Provinsi Maluku, serta memberikan apresiasi kepada IAKN Ambon atas penyelenggaraan kegiatan bertaraf Internasional, sekaligus momen ini turut memperkenalkan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, agar semakin dikenal di mata dunia internasional yang dikemas dalam bentuk kegiatan akademik.

“Konferensi Internasional yang dilaksanakan saat ini, tentu akan menawarkan suatu platform unik yang berkelanjutan, tentang perkembangan demokrasi dalam beberapa dekade dewasa ini,” jelasnya.

Sadali mengatakan hal inilah yang memungkinkan dosen, peneliti, aktivis, praktisi dan mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan praktek demokrasi keseharian.

“Sebagai suatu diskusi akademi yang beragam dan menarik, konferensi ini akan menyajikan berbagai presentasi, artikel dan proses diskusi yang melibatkan pemikiran terkini, dan penelitian terbaru dalam berbagai disiplin ilmu, bahkan mungkin ditampilkan temuan atas hasil riset terbaru,” tambah Sadali.

Dengan demikian, Sadali menyampaikan, dosen, peneliti dan mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti dan mendapatkan perkembangan terbaru dalam perspektif demokrasi terkini.

“Pada seminar internasional ini akan didengar juga berbagai perspektif ilmu, terkait dengan demokrasi saat ini, topik yang disajikan sangat menarik, seperti konsolidasi masyarakat sipil sebagai pelaksana demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, seni dan demokrasi serta berbagai topik lainnya,” ungkapnya.

Sadali berharap konferensi internasional ini, akan memberikan kesempatan bagi peserta, untuk berinteraksi dengan rekan sejawat dari berbagai latar belakang, dosen, peneliti dan mahasiswa, agar dapat berkenalan dengan peneliti akademisi dan praktisi lainnya dari berbagai daerah dan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk berkontribusi dalam pengembangan karir di masa depan. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Dinilai Banyak Pelanggaran, Front Pemuda Lahat (FPL) desak Itjen Kemendarlgri Untuk Copot Pj. Bupati Lahat

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Lagi-lagi unjuk rasa kembali terjadi di Jakarta tepatnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), lantaran hari ini diagendakan evaluasi Pj. Bupati di beberapa daerah, salah satunya adalah Kabupaten Lahat Sumsel, diketahui unjuk rasa tersebut dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam Front Pemuda Lahat (FPL) menyuarakan terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Pj. Bupati Lahat (22/10/2024)

Koordinator Lapangan Henro, mempertegas bahwa Itjen Kemendagri harus menjalankan evaluasi Pj. Bupati lahat dengan benar dan tidak berpihak. 

"Kami mendesak Itjen Kemendagri untuk memberikan sanksi tegas kepada Pj. Bupati Lahat atas tindakan dan keputusan yang Sepihak serta dinilai mengabaikan surat rekomendasi dari BKN dan KASN, Jelas Jelas SK Pj. tersebut keliru dan salah. BKN dan KASN sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencabut SK yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati lahat, tapi sampai hari ini belum dicabut" Lantang Henro di atas Mobil Komando

Mereka silih berganti menyampaikan orasi di atas Mobil Komando, Bung Syams selaku Jenderal Lapangan menyampaikan dengan lantang bahwa jika Itjen Kemendagri harus memberikan sanksi tegas bahkan mencopot Pj. Bupati Lahat

"Jika Itjen Kemendagri tidak memberikan sanksi tegas kepada Pj. Bupati lahat, maka kami mendesak dan meminta kepada Mendagri untuk mencopot Itjen Kemendari" Tegas Bung Syams dengan Ekspresi Marah

Mereka menilai bahwa Pj. Bupati lahat sudah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten lahat dan membuat lahat tidak kondusif serta mereka menduga Pj. Bupati lahat tidak netral atau berpihak ke salah satu Paslon Bupati pada Pilkada 2024 di Kab. Lahat (web)

Share:

Read More

WUJUDKAN PILKADA AMAN, DAMAI DAN KONDUSIF, PEMPROV MALUKU GELAR RAKOR FKUB 2024

KABARMASA.COM, AMBON – Dengan mengusung tema “Merangkai Toleransi dalam rangka Menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Kondusif”, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menggelar Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pada Selasa (22/10/2024) di Hotel Marina Ambon.

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan apresiasi dengan terlaksananya kegiatan ini dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran FKUB dalam menjaga keselarasan dan memastikan terawatnya kerukunan umat beragam secara menyeluruh di Provinsi Maluku.

“Indonesia adalah bangsa besar yang sangat kaya di dalamnya ada berbagai pulau, bahkan suku dan budaya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, sama dengan Maluku yang memiliki jumlah penduduk yang tersebar di berbagai pulau dengan penduduk 1,8 juta jiwa,” tambah Sadali.

Dengan jumlah penduduk yang besar inilah, Sadali mengharapkan dapat hidup secara berdampingan, karena Provinsi Maluku dikenal dengan hidup orang basudara yakni “ale rasa beta rasa”, “potong di kuku rasa di daging,” sebagai kearifan lokal yang harus dirawat dan dijaga agar tidak mudah terpecah-belah oleh sekelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi politik saat ini.

“Apabila kondisi ini tidak dirawat dan dikelola dengan baik maka akan berpotensi untuk dijadikan pintu masuk untuk memecah belah, tetapi saya yakin Maluku sudah baik dengan toleransi agama yang cukup tinggi, sehingga diharapkan pelaksanaan Pilkada nanti bisa dilaksanakan secara aman, lancar, demokratis, dengan berbagai latar belakang, suku agama yang kita rajut selama ini,” tegas Sadali.

Untuk itu, Sadali menyatakan kampanye kerukunan umat beragama harus senantiasa kita gaungkan dan galakkan untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian dan konflik diantara umat beragama, sehingga kehidupan damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat bisa dipelihara bersama.

“Pemerintah Daerah senantiasa mendorong dan berupaya semaksimal mungkin, agar tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis, di tengah perbedaan suku dan agama tetap terjaga, tentunya dengan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dan elemen masyarakat, terutama dari kalangan Tokoh Agama, melalui sinergitas dari berbagai kalangan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada 27 November 2024 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di Indonesia termasuk di Maluku, mengelola hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat kondisi Maluku adalah wilayah kepulauan, oleh sebab itu diharapkan dapat menjadi perhatian bersama seluruh jajaran KPU, Bawaslu, TNI/Polri termasuk FKUB, agar pilkada serentak dapat berjalan dengan aman dan sukses.

Hadir juga mengikuti kegiatan dimaksud yakni Danrem 151/Binaiya, Para Tokoh Agama, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

SABIRIN : Pj. GUBERNUR MALUKU TETAPKAN 5 KEGIATAN UNGGULAN

 

KABARMASA.COM, AMBON - Terkait 9 Arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Kepala Daerah pada 17 Januari 2023, dan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri saat Pelantikan Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU pada 26 April 2024 yang lalu, maka telah ditetapkan 5 kegiatan unggulan selama periode menjabat Sadali Ie.

Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, dalam keterangannya kepada Tim Diskominfo Maluku, pada Sabtu (20/7/2024) di ruang kerjanya, menjabarkan bahwa 5 kegiatan unggulan Penjabat Gubernur Maluku yakni :

1. Pengendalian Inflasi, yang setiap saat dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri

2. Pencegahan Stunting, yang diharapkan bisa turun sesuai target prevalensi nasional pada Tahun 2024 yakni 14%

3. Menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 27 November nanti sehingga bisa berjalan aman, jujur dan adil,

4. Penurunan angka kemiskinan ekstrem, Provinsi Maluku saat ini berada pada angka 2,59%, diharapkan pada akhir Desember 2024 bisa mencapai 0%, sesuai target Nasional.

5. Meningkatkan kinerja ASN guna mendukung pencapaian kinerja, baik di Tingkat Provini maupun Kabupaten Kota.

Sabirin menjelaskan bahwa segala tugas dan kegiatan prioritas dari Penjabat Gubernur Maluku ini, akan tetap dikoordinasikan dan dievaluasi secara terus menerus dengan Kabupaten Kota yang ada, agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Lapas Sampit Kembali Lakukan Razia pada Blok Hunian WBP

KABARMASA.COM, SAMPIT - Demi terjaganya keamanan dan ketertiban (Kamtib) serta sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba (Zero Halinar), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit, Kanwil Kemenkumham Kalteng melaksanakan razia pada kamar hunian Warga Binaan pada Jumat, (18/10/2024). 

Razia ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dan penyimpangan di dalam Lapas, seperti barang-barang terlarang yang masuk dan beredar di dalam lingkungan Lapas. Dalam razia tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan penggeledahan langsung terhadap badan Warga Binaan dan kamar hunian.

Pada razia kali ini, petugas menemukan 7 (tujuh) buah Handphone, 3 (tiga) buah Stop Kontak/Kabel Rakitan, 4 (empat) buah Charger, dan 2 (dua) earphone. Kemudian barang tersebut disita untuk diamankan oleh petugas sebagai barang bukti untuk selanjutnya akan dimusnahkan.

Pada kesempatan ini, Ka KPLP Lapas Sampit berkata bahwa, “Komitmen kami jelas bahwa barang terlarang tidak boleh masuk ke Lapas Sampit. Terlaksananya kegiatan ini, maka terciptalah lingkungan yang aman dan kondusif, dalam hal tersebut Warga Binaan dapat menjalani masa hukumannya dengan baik serta situasi dan kondisi di dalam Lapas selalu aman terkendali,” tutur Ka. KPLP

Sementara itu, Kalapas Sampit Meldy Putera menyampaikan, "Saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan pengamanan yang selalu sigap dalam hal mencegah terjadinya gangguan keamanan di Lapas Sampit. Dengan adanya razia rutin seperti ini, saya harap kita selalu kompak dan dapat terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, sehingga Lapas Sampit terus dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif bagi proses rehabilitasi para narapidana" terang Meldy.

Kegiatan razia ini selesai dilaksanakan dengan amtib. Kegiatan razia akan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. 

Kontributor Humas Lapas Sampit Achmad Ghajali.

Share:

Read More