Azizah Selingku Sosok Azizah Salsha, Istri Pratama Arhan yang Diduga Selingkuh dan Video Syur Mirip Dirinya Tersebar


 

KABARMASA.COM, JAKARTA  – Nama Azizah Salsha alias Zize tengah menjadi sorotan. Istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan itu diduga berselingkuh hingga video syur mirip Azizah tersebar.


Isu perselingkuhan Azizah Salsha dengan Salim Nauderer yang merupakan mantan pacar Rachel Vennya kemudian trending di media sosial X (dikenal Twitter). Kecurigaan publik terhadap adanya perselingkuhan ini bermula dari sebuah komentar yang sangat mengejutkan yang ditinggalkan oleh Rachel Vennya di salah satu postingan Instagram milik Azizah Salsha.


Dalam komentar tersebut, Rachel menuliskan sebuah emoji ular, sebuah simbol yang kerap kali dikaitkan dengan pengkhianatan, terutama dalam konteks hubungan percintaan.


Emoji ini secara luas dianggap sebagai isyarat kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat memicu spekulasi di kalangan warganet. Rachel Vennya kemudian dihubungi Arhan secara pribadi untuk menceritakankan mengenai perselingkuhan yang terjadi antara istri Arhan, Azizah dengan Salim.


Kemudian mencuat isu perselingkuhan, beredar Azizah Salsha sudah dijatuhi talak tiga oleh Pratama Arhan, akan tetapi kabar talak tiga belum terkonfirmasi.


Di tengah isu perselingkuhan istri Pratama Arhan, Azizah Salsha dengan Rachel Vennya, muncul video syur yang disebut-sebut mirip Azizah.


Dalam video tersebut, wanita yang mengenakan kaos putih terlihat melakukan panggilan video dengan seseorang. Beberapa saat kemudian, wanita tersebut membuka sebagian pakaian yang dikenakannya, menampilkan bagian tubuhnya ke arah kamera. Tidak hanya sekali, wanita tersebut mengulangi adegan serupa untuk kedua kalinya.


Selebgram dengan nama asli Nurul Azizah Rosiade dengan nama panggung Azizah Salsha alias Zize lahir di Jakarta pada 21 Oktober 2003 beragama Islam. Zize menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang dan lulus pda 2020, saat ini ia sedang menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia.


Selebgram dengan pengikut 5,3 juta di Instagram itu merupakan anak dari seorang DPR RI fraksi Partai Gerindra periode 2019 - 2024 Andre Rosiade.


Azizah Salsha dan Pratama Arhan menikah pada Minggu, 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang.


Akad nikah keduanya dihadiri oleh beberapa pejabat penting di Indonesia, seperti Menteri BUMN, Erick Thohir dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sebagai saksi pernikahan.


Azizah berkarier di media sosial, dengan pengikutnya yang berjuta-juta itu seringkali ia mendapatkan Endorsement dengan mempromosikan produk-produk melalui Instagram stories milik akun pribadinya. Selain itu, ia juga memiliki dunia bisnis di bidang fashion dan memiliki toko online di berbagai platform media sosial.


Azizah berkarier di media sosial, dengan pengikutnya yang berjuta-juta itu seringkali ia mendapatkan Endorsement dengan mempromosikan produk-produk melalui Instagram stories milik akun pribadinya. Selain itu, ia juga memiliki dunia bisnis di bidang fashion dan memiliki toko online di berbagai platform media sosial.


Share:

Ada Aksi Demo Besok: Desak DPR Tak Anulir Putusan MK soal Ambang Batas Pilkada

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Ia mengatakan, tuntutan aksi itu untuk mendesak parlemen agar tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.


"Besok ribuan buruh aksi di DPR RI untuk mendukung keputusan MK," katanya saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2024. 

Adapun Partai Buruh menjadi salah satu pihak pemohon dalam permohonan uji materiil UU Pilkada tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Permohonan itu dikabulkan oleh MK dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 20 Agustus 2024.



Adapun Partai Buruh menjadi salah satu pihak pemohon dalam permohonan uji materiil UU Pilkada tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. Permohonan itu dikabulkan oleh MK dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 20 Agustus 2024.Presiden Partai Buruh ini menuntut agar penyelenggara pemilu segera mengeluarkan Peraturan KPU atau PKPU ihwal putusan MK tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah. "Mendesak KPU paling lambat 23 Agustus sudah mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK," ujarnya.


Aksi demonstrasi itu muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR.


Said mengatakan, bahwa ribuan buruh dari berbagai latar belakang akan menuntut DPR untuk tidak mengubah keputusan MK tersebut. Tak hanya di DPR, kata Said, ribuan buruh peserta massa aksi itu bakal berdemonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Jumat, 23 Agustus 2024.


Sebelumnya, sumber Tempo menyebut, rapat Baleg bakal digelar pada Rabu, 21 Agustus 2024 atau sehari setelah putusan MK dibacakan. Ada dua skenario yang disebut sedang disiapkan di Baleg DPR.Pertama, rencana mengembalikan aturan ambang batas Pilkada yang lama, yaitu minimal perolehan 20 persen kursi DPRD untuk syarat mengusung calon. Kedua, untuk memberlakukan putusan MK itu di Pilkada 2029.


Pengembalian aturan ambang batas 20 persen kursi DPRD akan diajukan melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu yang mengatur Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau RUU Pilkada. Beleid tersebut akan merevisi UU Pilkada yang ada sekarang.


Upaya penganuliran putusan MK itu juga dikritik oleh Constitutional and Administrative Law Society atau CALS. Anggota CALS, Bivitri Susanti mengatakan bahwa pemerintah dan DPR tidak bisa menganulir atau mengembalikan putusan MK itu. Baik melalui undang-undang ataupun Perppu.


Sebab, ujarnya, putusan MK sudah final dan mengikat. "Jangan main gila, di seluruh dunia, tak ada putusan MK bisa dibolak-balik oleh lembaga politik," kata Bivitri, Selasa, 20 Agustus 2024.



Share:

Demo Besar Besok Kawal Mahkamah Konstitusi demi Demokrasi Indonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. MK memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


Namun, Baleg DPR berupaya untuk melawan dan mengubah hasil putusan yang progresif tersebut. Untuk itu kami menyerukan kepada segenap elemen buruh dan masyarakat untuk turun ke jalan pada :


Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024

Pukul : 09.00 WIB – Selesai

Titik Aksi : DPR RI – Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat


Hari/Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024

Pukul : 09.00 WIB – Selesai

Titik Aksi : KPU RI – Jl. Imam Bonjol No. 79, Jakarta Pusat


Tuntutan Aksi :

1. Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK N0.60/PUU-XXII/2024

2. Mendesak KPU RI mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK N0.60/PUU-XXII/2024


Sampai Jumpa!

Share:

84 PTS Terancam Tutup, Mahasiswa Bisa Dialihkan ke Kampus Lain


KABARMASA.COM, JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah harus bertanggung jawab pada keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang terdampak jika 84 kampus swasta di Indonesia tutup.


Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan pemerintah mempunyai mandat untuk menjamin semua anak Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak.


"Tapi bagaimana pemerintah menjamin mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di sana itu, mereka terus belajar. Seandainya mereka harus ditutup, dia bisa dialihkan ke kampus lain. Karena tugas pemerintah adalah menjamin bahwa anak-anak yang ingin kuliah ini difasilitasi oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Tidak kemudian pemerintah membuat masalah, menimbulkan masalah. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah ini, kemudian kampusnya ditutup lalu mereka tidak bisa kuliah lagi. Ini masalah," ujar Ubaid kepada KBR Media, Selasa (13/8/2024).


Jika mahasiswa yang terdampak dari ditutupnya perguruan tinggi ini tidak mendapatkan hak belajarnya, Ubaid menilai maka akan menjadi masalah berkepanjangan.


"Tugas pemerintah bukan hanya sekadar menutup kampus atau mengevaluasi kampus yang buruk. Tetapi bagaimana pemerintah menjamin mahasiswa yang sedang belajar untuk terus belajar," kata Ubaid.


Ubaid mendorong peran pemerintah untuk menjamin anak yang lulus SMA terus belajar di perguruan tinggi tanpa biaya. Menurutnya ini harus menjadi evaluasi karena pemerintah tidak menyediakan perguruan tinggi yang layak untuk anak Indonesia.


Sebelumnya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menyebut ada 84 perguruan tinggi swasta (PTS) terancam dicabut izinnya karena tidak mengurus akreditasi. Kampus swasta yang terancam ditutup itu tersebar di sejumlah daerah.


Dewan Eksekutif BAN PT Ari Purbayanto menyebut kampus-kampus itu paling banyak di Jawa Barat dan Jakarta.


"Jadi memang masih ada sekitar maksimal 100, tapi kalau di data LLDIKTI bersama kami mengidentifikasi 84 (PTS) bakalan dicabut izinnya karena tidak jelas pengelola sudah tidak ada, dosennya juga, itu yang benar-benar sulit melanjutkan," kata Ari usai acara kick-off strategi leapfrogging dalam peningkatan mutu dan relevansi PTS berbasis join resources PTS DIY di Bantul, DIY, Sabtu (10/8/2024).


Menurut Ari, ada sejumlah kendala yang ditemui dalam mengurus akreditasi. Di antaranya soal Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah dosen, dan masalah pendanaan. Kini pemerintah tengah memikirkan nasib perkuliahan para mahasiswa 84 PTS itu, terutama jika benar-benar sudah dicabut izinnya.


"Karena itu pemerintah akan memindahkan mahasiswa ke PTS lain yang siap menampung mereka," ujarnya.


Ari menambahkan, kebijakan pemindahan mahasiswa juga berlaku bagi dosen yang mengajar di PTS yang terancam izinya dicabut. Syaratnya, dosen yang akan dipindahkan memiliki kualifikasi baik. Artinya, bukan sekadar punya ijazah, tapi juga mempunyai kompetensi sebagai dosen.


"Kalau dia sudah punya profil bagus, kerja di mana pun dicari-cari. Masalahnya, kalau dosen hanya mengaku sebagai dosen tapi dicari di Google saja tidak ada namanya, itu, ya, susah. Punya ijazah tapi tidak bisa apa-apa, siapa yang mau merekrut atau mencari pekerjaan pun tidak bisa," jelasnya.

Share:

Geram Marak Praktek Pungli e-KTP, Aliansi Rakyat Bekasi Geruduk Kantor Kecamatan Cikarang Utara

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – Maraknya pungutan liar (Pungli) dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh oknum pegawai di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi membuat geram warga, pasalnya besaran pungli dikisaran Rp 100 ribu rupiah per E-KTP.


DPC Aliansi Rakyat Bekasi (ARB), Senin (19/8/24) pagi menggelar aksi unjuk rasa terkait maraknya pungli di lingkungan pelayanan pemerintah kecamatan Cikarang Utara.


Saipul Abrol salah satu warga sekaligus Sekretaris DPC ARB yang mengalami hal tersebut menuturkan, bahwa dirinya diminta biaya sebesar Rp 100 ribu rupiah dalam proses cetak e-KTP oleh oknum petugas pelayanan di Kecamatan Cikarang Utara.


“Saya mau membuatan e-KTP, Petugas bilang pas saya tanya lewat pesan Whatsapp bilangnya, yang baru Poto tadi, KTP ya 100 sore di jadiin kalo mau, Setelah itu, saya bertanya 100 apa maksudnya dan petugas menjawab 100 ribu mau gak , ” ujar Saipul Abrol, Senin (19/8/24).


Dalam aksi tersebut Saipul juga mengungkapkan rasa heran terhadap oknum petugas pelayanan di Kecamatan Cikarang Utara yang melakukan pungli bagi masyarakat yang mengurus pembuatan e-KTP, sehingga diduga pungli tersebut telah lama terjadi dan menguntungkan diri pribadi.


“Sampai heran saya, kan seharusnya buat KTP gratis. Berarti ini mah kalo warga buat KTP sering dimintai ini,” tuturnya.


DPC ARB menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk mengusut tuntas dugaan adanya pungli dilingkungan Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara, dan menangkap para pelaku pungli serta memecat Camat Cikarang Utara.


“Yang minta inisal JA saya juga dapet nomernya dari temen saya,” tegasnya.


Dirinya berharap dugaan pungli itu tidak lagi terjadi dan harus dialami oleh warga, pasalnya memberatkan bagi warga yang seharusnya memperoleh layanan secara gratis.


“Saya berharap hal ini tidak terjadi lagi kedepannya. Kasihan kalau yang kena warga kurang mampu,” tutupnya.

Share:

Bahlil Ditetapkan Jadi Ketum Golkar

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengumumkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Golkar yang baru pada malam ini. Bahlil akan langsung ditetapkan sebagai Ketum Golkar mengingat hanya ada satu calon yang diajukan. Setelah penetapan, Bahlil akan menyampaikan visi misinya sebagai Ketum Golkar yang baru. "Pengumuman bakal calon ketua umum langsung ditetapkan penetapan calon ketua umum. Kemudian penyampaian visi misi karena calonnya hanya satu, maka mudah-mudahan malam ini langsung kita bungkus. Mudah-mudahan kalau perlu," ujar Bamsoet dalam sambutannya di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Tidak ada pemilihan ketum Bamsoet menegaskan bahwa tidak ada pemilihan Ketum Golkar dalam Munas kali ini karena hanya ada satu calon tunggal.


Dia berharap, penetapan Bahlil sebagai Ketum Golkar dapat segera diselesaikan sehingga pelantikan bisa dilakukan pada esok hari. "Dan berikutnya adalah pemilihan ketua umum tidak ada lagi. Karena sudah hanya tunggal satu calon ketum. Sehingga mudah-mudahan malam ini bisa kita bungkus semua. Dan besok kita tinggal pelantikan. Kalau memungkinkan," kata dia.  Munas Golkar 2024 Menurut jadwal rundown Munas Golkar 2024, pemilihan Ketum Golkar yang baru sebenarnya baru akan diselenggarakan pada Rabu (21/8/2024) besok. Namun, karena hanya ada satu calon, proses penetapan dan pelantikan Bahlil akan dipercepat.


Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan disahkan sebagai ketua umum jika menjadi satu-satunya calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar. "Ya kalau hanya satu kader partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau dianggap memenuhi persyaratan, ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan segera kita tetapkan dalam munas ini," kata Agus di Lobi JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).


Dengan semua prosedur telah dijelaskan, penetapan dan pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar diharapkan akan berjalan lancar dan cepat.


 

Share:

Profil dan Harta Kekayaan Supratman Andi Agtas, Menkumham yang Gantikan Yasonna Laoly

KABARMASA.COM, JAKARTA - Tak hanya bergelar doktor di bidang ilmu hukum, Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012. Dia juga pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra.


Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan. Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.


Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra. Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto. Dasco mengklaim bahwa pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran. "Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.


Selain di bidang hukum dan politik, Supratman ternyata pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulawesi Tengah. Dilansir dari laman fraksigerindra, Supratman juga tercatat pernah menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Palu pada 2005-2015; Komisaris PT Citra Nuansa Elok pada 2004-2012; serta Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah periode 2004-2010.


HARTA KEKAYAAN

Dua kali menjadi anggota DPR RI, Supratman Andi Agtas memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 18.403.050.249 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 28 Maret 2023 untuk laporan periodik tahun 2022. Dalam LHKPN tersebut tercatat bahwa Supratman memiliki 11 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Jakarta Utara, Bekasi, Bogor, Palu, dan Toli-toli dengan total nilai Rp 8.326.750.548.


Kemudian, dia juga tercatat memiliki dua kendaraan, yakni Toyota Alphard tahun 2012 yang diklaim hasil sendiri seharga 212.500.00 dan Toyota Inova Venture tahun 2020 yang juga ditulis hasil sendiri seharga 319.600.000.


Selain itu, Supratman melaporkan kepemilikan surat berharga setara Rp 5.861.314.785; kas dan setara kas sebesar Rp 5.503.884.916. Jika semua dijumlahkan maka hartanya sebesar Rp 20.224.050.249. Namun, politikus Partai Gerindra ini ternyata memiliki utang sebesar Rp 1.821.000.000. Sehingga, total harta kekayaan Supratman dikurangi utang menjadi sebesar Rp 18.403.050.249. Menariknya, jumlah harta kekayaan Supratman Andi Agtas tersebut berkurang dari laporan periodik tahun 2021. Saat itu, total hartanya mencapai Rp 23.467.781.288.

 

Share:

10 Beasiswa S1-S3 Luar Negeri Tanpa TOEFL dan IELTS


KABARMASA.COM, JAKARTA - Sebagian besar penyelenggara beasiswa kuliah di luar negeri mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris kepada pelamarnya sebagai ketentuan dasar administrasi.

 

Kemampuan bahasa Inggris itu umumnya dibuktikan dengan skor minimum Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau International English Language Testing System (IELTS) tertentu.

 

Namun, terdapat beasiswa jenjang sarjana (S1), magister (S2), hingga doktor (S3) yang tidak mewajibkan pelamarnya melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Hal itu dapat terjadi karena aktivitas kuliah tersebut menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Inggris.

 

Daftar Beasiswa Luar Negeri Tanpa TOEFL dan IELTS

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa beasiswa luar negeri tanpa TOEFL dan IELTS:

 

1. Global Korea Scholarship (GKS)Global Korea Scholarship atau dulu dikenal sebagai Korea Global Scholarship Program (KGSP) adalah beasiswa yang dikelola lembaga eksekutif di bawah kementerian pendidikan Korea Selatan, National Institute for International Education (Niied).

 

Beasiswa untuk jenjang Associate Degree (D2), S1, S2, dan S3 itu menanggung biaya belajar bahasa Korea selama satu tahun sebelum perkuliahan bagi penerimanya.

 

2. Beasiswa Pemerintah Cina

Dewan Beasiswa Cina (CSC) di bawah Kementerian Pendidikan Cina bertanggung jawab atas penerimaan, pendaftaran, dan administrasi penerimaan Beasiswa Pemerintah Cina.

 

Para pelamar pada program yang diajarkan dalam bahasa Mandarin tidak diminta melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS, tetapi mensyaratkan Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) tingkat tiga hingga empat.

 

3. Beasiswa Pemerintah Turkiye

Pemerintah Turkiye menyelenggarakan program beasiswa bagi mahasiswa internasional tanpa skor IELTS dan TOEFL selama pendaftaran.

 

Beasiswa yang didanai penuh itu mencakup tunjangan bulanan, akomodasi, asuransi kesehatan, kursus bahasa Turki selama satu tahun, biaya kuliah, dan satu tiket pesawat.

 

4. Beasiswa Pemerintah Rumania

Pemerintah Rumania melalui Kementerian Luar Negeri memberikan sejumlah beasiswa kepada warga negara non-Uni Eropa.

 

Untuk mempromosikan bahasa dan budaya Rumania, pemerintah setempat menetapkan penggunaan bahasa Rumania untuk studi S1 dan S2.

 

Bagi kandidat yang tidak bisa berbahasa Rumania, akan diberikan satu tahun persiapan sebelum studi di universitas.

 

5. Beasiswa Pemerintah Swiss

Pemerintah Swiss membuka kesempatan bagi mahasiswa berprestasi internasional yang ingin menempuh pendidikan tinggi tanpa syarat skor IELTS. Beasiswa yang tidak mensyaratkan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris itu diberikan kepada mahasiswa beberapa program di University of Geneva, University of Lausanne, University of Basel, University of Bern, dan University of Fribourg.

 

6. Konrad-Adenauer Stiftung Scholarships (KAS)

KAS merupakan program beasiswa penuh bagi mahasiswa internasional yang menempuh program S2 dan S3 di Jerman.

 

Durasi beasiswa diberikan minimal tiga semester dengan 330 penerima. Pelamar tidak perlu mengikuti ujian IELTS untuk mendaftar program beasiswa yang memberikan tunjangan bulanan, tunjangan keluarga, penelitian, biaya perjalanan, hingga asuransi kesehatan itu.

 

7. SBW Berlin Scholarships

SBW Berlin Scholarship ditujukan untuk mahasiswa S1 dan S2 dengan latar belakang ekonomi lemah.

 

Program beasiswa penuh itu tidak meminta persyaratan IELTS, tetapi penerima diharapkan berkomitmen dalam pengembangan proyek sosial di Jerman dan memiliki prestasi akademik yang baik.

 

8. Heinrich Boll Foundation Scholarships

Organisasi Heinrich Boll Foundation memberikan beasiswa studi S3 kepada kandidat yang berminat kuliah di Jerman.

 

Pelamar beasiswa tersebut tidak dimintai sertifikat TOEFL atau IELTS, tetapi harus memenuhi minimal ketentuan tes bahasa Jerman Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 2 atau level B2.

 

9. Kurt Hansen Science Scholarships

Kurt Hansen Science Scholarships merupakan beasiswa yang diprakarsai Bayer Foundation untuk mendukung calon guru, guru, serta mahasiswa di bidang matematika, ilmu komputer, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi (STEM) du Jerman. Nilai beasiswa yang diberikan mencapai 10.000 euro atau sekitar Rp174 juta (kurs Rp 17.458).

 

10. Hokkaido University President’s Fellowship

Beasiswa Hokkaido University diperuntukkan bagi calon mahasiswa internasional yang mendaftar di program S2 atau S3.

 

Pelamar tidak dimintai sertifikat TOEFL atau IELTS, tetapi harus berstatus sebagai mahasiswa atau alumni universitas yang telah menandatangani Perjanjian Pertukaran Antar-Universitas dan Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Mahasiswa.

 

Untuk kampus di Indonesia, Hokkaido University telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Palangka Raya (UPR).

 

Dengan demikian, hanya alumni empat perguruan tinggi tersebut yang diberi kesempatan untuk mendaftar.

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Cek Lokasi Pembangunan Fasilitas Lapangan Serbaguna untuk Warga

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna memastikan jalannya pembangunan berjalan dengan baik, peninjauan pembangunan fasilitas untuk warga di RW 018 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu dan RW 10 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambangi langsung kedua lokasi tersebut pada Selasa (20/08)


Adapun saat ini sedang berlangsung pembangunan fasilitas umum untuk warga berupa lapangan serbaguna yang nantinya dilengkapi dengan sarana olahraga pendukung yang lengkap, bisa untuk olahraga voli, basket, bulutangkis, atau kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.


Pembangunan tersebut merupakan program Coorporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BJB yang tersebar di 7 (tujuh) titik di Kota Bekasi  dan dikelola oleh Camat, Lurah, RT, RW, dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat.


"Tentunya ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan harus bisa bermanfaat besar bagi khalayak luas, maka dari itu, pembangunan lapangan serbaguna cocok untuk nantinya bisa digunakan berbagai kegiatan yang positif, dan hari ini saya sengaja mengecek langsung proses pembangunannya, dan mendukung penuh hingga terselesaikan," ujar Gani Muhamad.


Harapannya, dengan hadirnya lapangan serbaguna sebagai fasilitas publik yang sarana dan prasarana lengkap dan memadai, dapat membuat warga sekitarnya lebih guyub dan warga bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai keperluan.


"Lapangan serbaguna di dekat area perumahan warga bermanfaat besar untuk memupuk keguyuban warga dimana area terbuka ini bisa dimanfaatkan untuk beraktifitas dan berkumpul, bahkan bisa jadi ruang untuk bermain anak-anak, sehingga siapapun bisa saling bersosialisasi, anak-anak pun bisa membaur dengan lingkungan, dan semoga dapat membawa keberkahan bagi semuanya," tutup Gani Muhamad.

 

Share:

Bijak Ber-TKDN, Pj. Wali Kota Bekasi: "Jadilah Pahlawan dengan Berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi"

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama PT. Anugrah Pratama menggelar seminar bertajuk Bijak dalam Ber-TKDN bertempat di Ballroom Hotel Santika Mega City pada Selasa (20/08).


Tujuan digelarnya seminar tersebut adalah untuk menggencarkan program Nasional terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan mensosialisasikan pentingnya mengenal esensi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dapat diartikan sebagai besaran atau nilai yang bahan dalam negeri yang terkandung didalam suatu produk.


Adapun peserta dalam seminar tersebut adalah Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggungjawab terhadap pengguna anggaran dalam pengadaan barang beserta pelaksananya di masing-masing Perangkat daerah.


Dengan mengundang para narasumber yang ahli di bidangnya, dihadirkan juga para penyedia atau produsen barang sehingga acara ini sekaligus menjadi pusat pertemuan yang menghubungkan penyedia dengan para pembeli.


Program P3DN tentu banyak manfaatnya seperti, untuk menghemat devisa Negara serta minimalisir ketergantungan pada produk impor atau produk luar negeri, maka dari itu Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad mengajak agar kita semua bisa berkontribusi mendukung program tersebut. 


"Menyikapi Hari Kemerdekaan yang baru saja kita lalui, mengingatkan kita akan semangat juang di era sekarang ini, yakni salah satunya bisa dengan berjuang dan bersama berperan dalam meningkatkan ekonomi, dan melalui pencanangan program ini, harus kita pahami, kita sadari, bahwa kontribusi kita sangat diperlukan, dan dengan bijak ber-TKDN artinya kita menjadi pahlawan-pahlawan di bidang ekonomi," tegas Gani Muhamad.


Tantangan dan kendala tentu akan ditemui dalam perjuangan ini, untuk itu pertemuan hari ini juga sangat bermanfaat untuk bersama mengambil intisari dari materi yang disampaikan agar bisa menjadi jalan keluar dalam menghadapi berbagai rintangan.


"Tantangan dan kendala pada saat kita ber-TKDN ini juga pasti ada dan bukanlah hal yang mudah, namun jika semua dikerjakan berdasarkan prosedur yang berlaku, dan melalui pendampingan dari lembaga-lembaga yang legal dan professional dalam bidang pengadaan barang dan jasa, tentu akan ada solusinya," tambah Gani Muhamad.


Dengan memaksimalkan program ini, Gani Muhamad juga berpendapat bahwa, "dengan ber-TKDN, tentu peluang lapangan atau kesempatan kerja dapat lebih terbuka lebar, karena dalam menghasilkan produk-produknya, dari mulai pembuatan komponennya, sampai dengan pengemasannya dilakukan di Negeri sendiri, sehingga akan semakin membutuhkan SDM yang dapat berkecimpung di bidang terkait," tutup Gani Muhamad.

 

Share:

Kroscek Langsung Perkembangan Polder Air; Gani Minta Usahakan Lebih Cepat Prosesnya


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad melakukan pemantauan langsung ke dua Lokasi pengerjaan Polder Air di Bekasi Utara dan Saluran Air di wilayah Bantargebang Kota Bekasi. Senin,(19/8/24).


Pengerjaan Polder Air tepatnya di Perumahan VIP Teluk Pucung Bekasi Utara Kota Bekasi yakni ada dua Polder yang akan di buat, Polder Air 1 seluas 2700 Meter dengan kedalaman lima Meter dinding batu dan pagar setinggi satu meter. Polder Air kedua yakni 2300 Meter dengan kedalaman lima meter dinding batu dengan pagar satu meter.


Lanjutnya pengerjaan saluran air yang berada di Wilayah Gg. Saul Cikiwul Bantargebang Kota Bekasi yang akan siap dipasangkan gorong-gorong.


Pj. Wali Kota Bekasi Gani meminta pengerjaan ini harus selalu diupayakan dengan maksimal dan pengerjaan yang teliti  agar saluran maupun polder ini akan bisa menampung resapan air jikalau terjadinya banjir disaat musim hujan nantinya.


“Kita bersama-sama dengan Pak Kadis BMSDA maupun camat dan lurah agar memperhatikan dan memantau terus perkembangannya, dan pengawasnya juga harus teliti dan memperhatikan pekerjaannya biar rapih dan cepat agar tidak menghambat aktifitas masyarakat.” Ujar Gani.



Gani menyampaikan juga proyek ini akan terus diperhatikan sedetail mungkin baik dari kontraktornya sampai kepada pengawasnya agar semua berjalan dengan maksimal dan cepat tentunya, dan terlebih di saluran air Gg Saul ini harus maksimalkan dengan cepat agar tidak menghambat aktifitas masyarakat.


Share:

Pj Wali Kota Bekasi Berikan Penghargaan Bagi PPID Pelaksana Terbaik 2024

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No 14 Tahun 2008 Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024 bagi PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah selesai dilaksanakan. 


Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Setda Kota Bekasi selaku PPID Utama melaksanakan Monev PPID Pelaksana sejak Mei sampai dengan Agustus 2024 pada seluruh 43 PPID Pelaksana dilanjutkan dengan Monev pemeringkatan 11 PPID Pelaksana Informatif. Dengan selesainya tahapan monev PPID tersebut, diperoleh 6 PPID Pelaksana Terbaik. 


Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad menyerahkan secara simbolis penghargaan dan hadiah kepada enam perangkat daerah sebagai Badan Publik dengan Pengelolaan PPID Terbaik Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024 pada apel pagi gabungan aparatur, Senin, 19 Agustus 2024 di Plaza Wali Kota Bekasi. 


Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad didampingi Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi selaku atasan PPID Utama, dan Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Saut Hutajulu selaku PPID Utama Kota Bekasi. 


Penghargaan diberikan kepada PPID Pelaksana Kota Bekasi sebagai berikut:


1. Peringkat 1- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan nilai 245 persentase 100% diberikan piala, sertifikat apresiasi dan 1 unit Notebook i7 dan penghargaan diterima Kepala Disduk Capil Kota Bekasi, Dr Taufiq Rachmat Hidayat dan Sekretaris Dian Damayanti selaku PPID Pelaksana;


2. Peringkat 2 - PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Gede dengan nilai 243 persentase 99,18% diberikan piala, sertifikat dan 1 unit komputer All In One i7, penghargaan diterima Camat Pondok Gede Zainal Abidin Syah dan Sekretaris Mohammad Faried Wajdi Selaku PPID Pelaksana;


3. Peringkat 3 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan nilai 240 persentase 97,96% diberikan piala, sertifikat dan 1 unit komputer all in one i5, penghargaan diterima Kepala BKPSDM Hudi Wijayanto dan Sekretaris Ali Syofyan selaku PPID Pelaksana;


4. Peringkat 4 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan nilai 236 persentase 96,93% diberikan piala dan sertifikat apresiasi. Penghargaan diberikan kepada Kepala BPKAD Sudarsono dan Sekretaris Indriati selaku PPID Pelaksana;


5. Peringkat 5 - RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid dengan nilai 229 persentase 93,47% diberikan piala dan sertifikat apresiasi. Penghargaan diterima Direktur RSUD CAM Kusnanto Saidi dan Wadirum dan Keuangan Yuli Swastiawati selaku PPID Pelaksana;


6. Peringkat 6 - Dinas Tata Ruang dengan nilai 221 persentase 90.2% diberikan piala dan sertifikat apresiasi. Penghargaan diterima Plt Kadistaru Lintong Dianto Putra dan Sekretaris Heni Setiowati selaku PPID Pelaksana. 


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad mengapresiasi PPID Utama Pemkot Bekasi telah melaksanakan Monev PPID tahun 2024. Ini bukti bahwa PPID Utama terus meningkatkan standar pelayanan informasi publik sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana Se-Kota Bekasi. 


“Penghargaan ini guna mendorong peningkatan kualitas PPID Pelaksana se-Kota Bekasi pada era keterbukaan informasi dan guna pemenuhan pelayanan informasi bagi masyarakat,” ucapnya. 


Dalam momentum HUT Ke-79 Republik Indonesia, Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berpesan jajaran aparaturnya selalu berupaya meningkatkan pelayanan publik, bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah, mensukseskan Pemilu 2024 serta menjaga netralitas aparatur Pemerintah Kota Bekasi.


Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Saut Hutajulu mengatakan monev PPID Pelaksana Tahun 2024 merupakan monev terakhir yang dilaksanakan Bagian Humas dan sudah empat kali digelar bagi PPID Pelaksana.


"Kami berharap monev PPID akan terus berjalan dan dilaksanakan nantinya oleh Diskominfostandi. Tentu kami berharap pelaksanaan monev lebih baik lagi kedepannya dan semoga Pemerintah Kota Bekasi tetap menjadi Badan Publik Informatif se-Jawa Barat," harapnya. 

 

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Serahkan Penghargaan Pada Apel Pagi Hari ini

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Apel pagi pada kali ini, bertempat di Plaza Pemerintah Kota Bekasi dipimpin oleh Pejabat (Pj.) Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad dengan didampingi Sektetaris Daerah Kota Bekasi juga hadir Pj. Ketua TP PKK Kota Bekasi, Yolla Kusuma Gani dirangkaian beberapa penyerahan piagam dan piala, Senin 19/08/2024


Pj. Wali Kota Bekasi serahkan Piagam dan Piala pada Kejuaraan Muaythai Piala Wali Kota Surabaya dengan hasil memperoleh medali sebanyak 4 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 4 Medali Perunggu, dengan Nama-Nama peraih medali sebagai berikut :

1. Muhammad Tyo Ferdinand Mansur: Kelas 45 kg Junior Putra (Mendali Emas) 

2. Lintang Abdurrahman Mumtaz: Kelas 48 kg Junior Putra (Medali Emas) 

3. Yosfin Immanuel Sianturi: Kelas 51 kg Junior Putra (Medali Emas) 

4. Ichwan Ami Wijaya: Kelas 54 kg Junior Putra (Medali Emas)

5. Yosua Sipayung: Kelas 32 kg Junir Putra (Medali Perak) 

6. Muhamad Zidan Suharto: Kelas 54 kg Junior Putra (Medali Perak)

7. Keyla Sifa Yanti: Kelas 42 kg Junior Putri (Medali Perunggu) 

8. Aldy Farrell Juliansyah: Kelas 51 kg Senior Putra (Medali Perunggu) 

9. Yosafat Riski: Kelas 60 kg Senior Putra (Medali Perunggu) 

10. Maulana Septiawan: Kelas 40 kg Junior Putra (Medali Perunggu)


Selanjutnya, Pj. Wali Kota Bekasi didampingi PJ. Ketua TP PKK Kota Bekasi bersama Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan menyerahkan penghargaan lomba lagu kerukunan umat beragama tingkat Kota Bekasi tahun 2024, diantaranya :

(Kategori SMP)

- Juara 1 SMP Negeri 12 Kota Bekasi

- Juara 2 SMP Negeri 19 Kota Bekasi

- Juara 3 SMP Negeri 16 Kota Bekasi 


(Kategori SMA)

- Juara 1 SMA Negeri 3 Kota Bekasi

- Juara 2 SMA Negeri 15 Kota Bekasi

- Juara 3 SMK Trisaka 


(Kategori PKK)

- Juara 1 PKK Kelurahan Bekasijaya

- Juara 2 PKK Kelurahan Mustika Jaya 

- Juara 3 PKK Kelurahan Mustika Sari


(Kategori Ormas) 

- Juara 1 Pemuda Batak Bersatu 

- Juara 2 Pemuda Pancasila 

- Juara 3 GMBI 


Penyerahan dilanjutkan dengan penghargaan hasil monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP pada PPID pelaksanaan di lingkungan pemerintah kota bekasi tahun 2024, antara lain :


- Peringkat 1 PPID pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kategori informatif hasil verifikasi nilai 245 dengan persentase 100%


- Peringkat 2 PPID pelaksana Kecamatan Pondok Gede, kategori informatif hasil verifikasi; nilai 243 dengan persentase 99,18% 


- Peringkat 3 PPID pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kategori informatif hasil verifikasi; nilai 240 dengan persentase 97,96% 


- Peringkat 4 PPID pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kategori informatif hasil verifikasi; nilai 236 dengan persentase 96,33% 


- Peringkat 5 PPID pelaksana RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid, kategori informatif verifikasi; nilai 229 dengan persentase 93,47%  


- Peringkat 6 PPID pelaksana Dinas Tata Ruang, kategori informatif hasil verifikasi; nilai 221 dengan persentase 90,20% 


Penyerahan selanjutnya yakni penghargaan lomba K3 antar Kecamatan se- Kota Bekasi dalam rangka HUT RI ke-79, Juara diserahkan oleh Pj. Wali Kota didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, diantaranya :


- Juara 1 Kecamatan Bekasi Timur dengan hadiah berupa mesin kompos, 3 buah tong sampah, 5 pohon

- Juara 2 Kecamatan Pondok Melati dengan hadiah berupa 1 gerobak sampah, 3 buah tong sampah, 5 pohon

- Juara 3 Kecamatan Rawalumbu dengan hadiah berupa, 3 buah tong sampah, 5 pohon 


Selain itu, Pj. Wali Kota melepas peserta perwakilan dari Kota Bekasi dalam partisipasi kegiatan west java festival 2024, ditandai dengan pemasangan selendang dan penyerahan produk kepada perwakilan umkm didampingi oleh sekretaris daerah Kota Bekasi san juga kepada tim penari ronggeng nyentrik dan perwakilan umkm kelompok PKK RW 02 Kelurahan Kayuringin Jaya 


Terakhir, PJ. Wali Kota menyematkan penghargaan kepada Kebaya batik cilik dan remaja indonesia tahun 2024 yang diberikan kepada Rachel Queen Azarina (Runner up 1 duta kebaya batik cilik dan remaja indonesia tahun 2024) dan Casslyn Okalina meraih gelar sebagai duta bahasa kebaya batik cilik dan remaja tahun 2024.

 

Share:

SADALI BUKA WORKSHOP PENGUATAN ARSITEKTUR REDD+

KABARMASA.COM, AMBON  - Pj. Gubernur Maluku Sadali Ie, buka Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Rabu, 21 Agustus 2024, di lantai 2 Hotel Swissbell Ambon


Acara ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi dalam mendukung implementasi strategi nasional REDD+ 2021-2030 di Provinsi Maluku.


Sebagai informasi, Workshop ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan efektivitas program REDD+ dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.


Dengan tema "Penguatan Arsitektur REDD+ dalam Mendukung Strategi Nasional REDD+ 2021-2030," acara ini dihadiri oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berbagai stakeholder, termasuk pejabat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi.


Dalam sambutannya, Sadali, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang telah melaksanakan Workshop REDD+ pada hari ini.


“Pemerintah Provinsi Maluku memiliki komitmen dan kepedulian dengan berbagai dokumen yang telah kami siapkan, dan dengan luasan Hektar hutan kita yang kurang lebih 3,9 jt Hektar dengan dasar Permenhut No.854 Tahun 2014 adalah Potensi yang bisa kita kembangkan dalam REDD+ ini,” ujar Sadali.


Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Maluku telah menerima Alokasi Anggaran sebesar 1.173.430 USD atau setara 18 Milliar Rupiah untuk Mendukung Pelaksanaan Program Program REDD+.


”Kami berharap Rencana Aksi dibuat sedetail mungkin, agar Anggaran yang telah diberikan, dapat dimanfaatkan dengan baik untuk Kepentingan Daerah, bahwa Hutan dianugerahkan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” harap Sadali.


Ia berharap, REDD+ dapat memberikan dampak selain penurunan emisi juga berdampak pada penurunan kemiskinan ekstrim Maluku yang merupakan Program strategi Pemerintah Pusat.


“Selain itu, dapat mengurangi Klaim hak Ulayat pada masyarakat Hukum Adat ketika REDD+ ini berjalan, serta dapat dirasakan dampak dan manfaat dari Pelaksanaan REDD+ ini,” jelasnya.


Dalam sambutannya PJ Gubernur Maluku juga menyoroti luas lahan kritis yang belum direhabilitasi, pembakaran liar atau illegal loging bisa dicegah.


Pj. Gubernur Maluku juga berpesan kepada OPD yang menjadi Leading Sektor agar serius untuk membangun Koordinasi yang Efektif, Komunikasi dan kolaborasi dan tunjukan komitmen dalam Pelaksanaan REDD+ dapat berjalan dengan Baik dan tidak menimbulkan dampak apalagi dampak Hukum kedepannya. 

 

Share:

BERANTAS JUDOL, PEMPROV MALUKU & OJK CANANGKAN GERAKAN TOLAK JUDI ONLINE

KABARMASA.COM, AMBON – Menanggapi maraknya aktivitas judi online yang menimbulkan berbagai dampak negatif, maka Pemerintah Provinsi Maluku bersama Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, mencanangkan “Gerakan Tolak Judi Online”, setelah pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Maluku, 19 Agustus 2024 yang lalu.


Saat diwawancarai diruang kerjanya, pada Rabu (21/8/2024) Andi M. Yusuf Kepala OJK Provinsi Maluku menegaskan bahwa hal ini dilakukan sebagia bentuk kepedulian, terhadap dampak buruk dari judi online, seperti kerugian finansial, gangguan mental, dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.


“OJK Maluku bekromitmen, memberantas judi online melalui kampanye masif, koordinasi dengan pihak terkait, pemblokiran rekening, dan pengawasan yang ketat,” tegasnya.


Pihaknya juga mengajak masyarakat Maluku untuk, menolak judi online, melaporkan aktivitasnya dan mendukung kampanye ini.


“Bersama kita cegah dan berantas judi online di Bumi Raja-Raja,” tutupnya.


Untuk diketahui sebelumnya OJK telah mengambil langkah untuk memberantas judi online dengan memerintahkan Bank untuk memblokir 6.000 rekening yang terindikasi bertransaksi judi online.


Selain itu Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan, Surat Edaran Penjabat Gubernur Maluku kepada Bupati/Walikota se-Maluku dan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, untuk memberikan contoh sikap perilaku yang baik dan berintegritas, serta tidak terlibat dalam kegiatan perjudian online. 

Share:

HADIRI SERTIJAB KEPALA PERWAKILAN BPK PROMAL, SADALI HARAP KERJASAMA TERUS TERJALIN

KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, hadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku pada Selasa (20/8/2024), bertempat di Kantor BPK Provinsi Maluku.


Pelaksanaan Sertijab itu berdasarkan pada Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 285/K/X-X.3/07/2024, tertanggal 10 Juli 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.


Dimana Hery Purwanto saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Utara, dan posisi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku dijabat oleh Andriyanto.


Sadali mengatakan, sertijab bukan sekedar acara seremonial dan tradisi belaka, namun memiliki arti penting, yakni melanjutkan estafet kepemimpinan, serta menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.


“Atas nama Pribadi dan Pemerintah Provinsi Maluku, kami mengucapkan terima kasih, serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Herry Purwanto atas dedikasi dan kinerja selama memimpin BPK Provinsi Maluku, semoga Allah SWT meridhoi bapak dan keluarga dalam pelaksanaan tugas di tempat yang baru,” ucap Sadali.



Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf, jika selama kebersamaan dalam pelaksanaan tugas di daerah ini, ada kesalahan yang dibuat.


“Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Andriyanto, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa selalu meridhoi Bapak dan keluarga, dalam melaksanakan tugas di Provinsi Maluku bumi raja-raja ini,” tambah Sadali.


Dirinya menerangkan perolehan opini WTP kelima kalinya sejak 2019-2023, tidak terlepas dari pembinaan dan peran aktif pendampingan BPK Provinsi Maluku, prestasi ini merupakan buah dari komunikasi, sinergitas, dan kerjasama yang baik antara BPK Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah.


“Kami berkomitmen untuk mempertahankan opini WTP, dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta memperkuat sistem pengendalian internal,” ujar Sadali.


Ia berharap, komunikasi sinergi dan kerjasama yang telah dibangun, terus terjalin dengan baik dan ditingkatkan, dengan tetap mengedepankan integritas dan profesionalisme demi perbaikan, tata kelola transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang.


“Kami siap bekerjasama dan mendukung sepenuhnya, langkah BPKperwakilan Provinsi Maluku, dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di bumi raja-raja ini,” tutupnya. 


Hadir pada kesempatan itu Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, Anggota DPD RI Novita Anakotta, Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Instansi Vertikal dan Perguruan Tinggi di Maluku, Plh Sekretaris Daerah Maluku, Pejabat TNI Polri, Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Provinsi Maluku, Pimpinan Media Massa di Provinsi Maluku, dan para undangan.

Share:

Dorong Pj Bupati Bogor segera Open Bidding Isi Kekosongan Kepala Dinas, HMI MPO : Bukan Malah Rotasi Kadis Yang Sudah Menjabat

KABARMASA.COM, JAWA BARAT - HMI MPO Cabang Kabupaten Bogor mendorong Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu untuk melakukan  open bidding sejumlah jabatan kepala dinas yang saat ini mengalami kekosongan.

Ketua HMI MPO Cabang Kabupaten Bogor Al Aziz Jaya Wiguna mengatakan, pengisian kekosongan tersebut diperlukan agar roda organisasi pemerintahan Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor berjalan maksimal.

"Kami mendorong Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu untuk segera melakukan open bidding, sehingga kekosongan jabatan Kadis bisa segera teratasi," kata Al Aziz Jaya Wiguna.

Lebih lanjut Al Aziz Jaya Wiguna mengatakan, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu harus mengutamakan pengisian kekosongan jabatan itu dibandingkan dengan melakukan rotasi sejumlah kepala dinas.

"PJ Bupati Bogor jangan memaksakan diri untuk melakukan rotasi. Karena kami mendengar informasi, sejumlah kepala dinas sedang melakukan assesmen untuk rotasi jabatan Kadis tersebut," jelas Al Aziz Jaya Wiguna.

"Rotasi jabatan kepala dinas bukan merupakan upaya preventif , baiknya Pj Bupati melakukan open bidding pada jabatan kepala dinas yang kosong," sambung Al Aziz Jaya Wiguna.

Al Aziz Jaya Wiguna menyarankan, PJ Bupati Bogor untuk lebih berhati-hati di tahun politik ini dan jangan memaksakan diri untuk melakukan melakukan rotasi, promosi dan mutasi jabatan.

Jika memang memaksakan diri untuk melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan tersebut, PJ Bupati diminta untuk berkoordinasi dengan calon kepala daerah.

"Ini tahun politik, beberapa bulan ke depan kita akan menggelar pemilihan kepala daerah. Ini membutuhkan keseriusan kita bersama. Dan Alangkah baiknya jika Pj Bupati Bogor fokus pada kegiatan tersebut, agar Pilkada Kab Bogor berjalan lancar dan sukses," jelas Al Aziz Jaya Wiguna.

Menurut Al Aziz Jaya Wiguna, PJ Bupati Bogor lebih baik memberikan kesempatan kepada Bupati Bogor terpilih untuk melakukan promosi, rotasi dan mutasi tersebut.

Alasannya, ujar Al Aziz Jaya Wiguna, karena Bupati Bogor terpilih itulah yang akan melaksanakan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Sementara itu beredar informasi, sebanyak empat kepala dinas sedang melakukan asesmen untuk dilakukan rotasi jabatan.

Keempat kepala dinas tersebut diantaranya Kadis Kominfo Kab Bogor Bayu Rawamanto yang akan mengisi jabatan sebagai Kadishub Kab Bogor.

Kadis PUPR Kab Bogor Iwan Setiawan yang akan menempati posisi sebagai Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan.

Kemudian ada PJ Sekda Suryanto yang ikut asesmen untuk posisi Kadis PUPR Kab Bogor yang ditinggalkan oleh Iwan Setiawan.

Kemudian Agus Ridho yang saat ini menjabat sebagai Kadishub akan diposisikan sebagai Kepala Bakesbangpol Kab Bogor.

Sedangkan posisi Kadis Kominfo Kab Bogor yang ditinggalkan Bayu Rawamanto akan ditempati Camat Sukaraja Ria Marlisa. (***)
Share:

Kongkalikong, DPD LAKI SULTRA Desak Kejagung RI dan PPATK Periksa Syahbandar Lapuko Konsel

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGGARA - Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Laskar Anti Provinsi Sulawesi Tenggara (DPD LAKI SULTRA) meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Ketua DPD LAKI SULTRA mendesak Pihak berwenang untuk berkoordinasi Kejaksaan Agung RI dan PPATK untuk menelusuri indikasi penerimaan dana pihak syahbandar dari salah satu perusahaan yang ada di konawe selatan. 

"Koruptor adalah salah satu musuh Negara Indonesia. Gratifikasi, suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan merupakan bagian atau jenis tindak pidana korupsi" Urainya, Kendari 19/8/24

Kejaksaan Agung RI harus bekerjasama dengan PPATK untuk membongkar indakasi yang ada di tubuh Syahbandar Lapuko dan salah satu perusahaan Pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara," kata Mardin Fahrun, pada media ini. 

Massa menyinggung soal viralnya bukti Transfer melalui Livin Mandiri ke salah satu oknum yang diduga orang dekat kepala syahbandar Lapuko beberapa pekan terakhi menjadi isu krusial dikalangan Aktivis Sulawesi Tenggara  maupun Nasional, dengan keterangan pada livin tersebut berbunyi Premi Syahbandan pada tahun 2023.

"Beberapa pekan terkhir ini masyarakat dan kalangan generasi muda bahkan aktivis digemparkan dengan adanya Struk Pengiriman melalui Livin Mandiri atas nama Peneriman inisial MD dengan redaksi keterangan Premi syahbandar dengan nilai Rp. 100 juta dan syahbandar januari senilai Rp. 90 juta direkening penerima yang sama dari Pelalu Penambang. Kunci Mardin sapaan akrabnya. 

Hingga berita ini tayangkan, pihak media masih berupaya untuk mengkonfirmasi pihak terkait mengenai indikasi tudingan yang dilontarkan oleh  DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.


Laporan Redaksi
Share:

Ketua IYN Tekankan Peran Mahasiswa Dalam Menjaga Persatuan Di Pilkada 2024

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Rizky Ahmad Baihaqi, Ketua Indonesia Youth Network (IYN), menegaskan pentingnya persatuan bangsa dalam menghadapi Pilkada 2024. Rizky menyatakan bahwa mahasiswa harus memainkan peran kunci dalam mengatasi bahaya politik identitas dan politisasi isu SARA yang dapat memecah belah masyarakat.

Dalam pernyataannya, Rizky menjelaskan, "Kami, sebagai mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya politik identitas dan politisasi isu SARA. Kita harus bersama-sama memastikan Pilkada 2024 berjalan aman dan damai, dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan."

Rizky Ahmad Baihaqi, juga menggarisbawahi bahwa persatuan bangsa harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik sempit.

Rizky menekankan tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya politik identitas dan politisasi isu SARA yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Bahwa kepentingan politik sempit harus dikesampingkan demi kepentingan bersama", ujarnya.

IYN berkomitmen untuk mempromosikan persatuan dan mengedepankan nilai-nilai yang dapat menjaga keharmonisan sosial.

Lebih lanjut, Rizky mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa, untuk berkolaborasi dalam menciptakan suasana Pilkada yang kondusif. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mencegah konflik dan mempromosikan dialog yang konstruktif.
Share:

Pasukan Paskibra Pada HUT-RI Ke-79 Desa Kamp.Baru Berasal Dari Pemuda-Pemudi Desa Kamp.Baru

KABARMASA.COM, BURU SELATAN- Tanggal 17 Agustus 2024, seluruh rakyat Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79,sebagai bentuk penghargaan dan kecintaannya terhadap perjuangan para pahlawan serta bangsa dan negara.

Faisal Mahtelu Ketua Panitia Hut-Ri Ke-79 Di Desa Kampung Baru Kab.Buru Selatan ,Semoga negeri ini semakin maju dan makmur. 17 Agustus adalah hari untuk merayakan semangat kebangsaan dan persatuan kita. Kemerdekaan adalah hak kita untuk itu mari kita jaga dengan
baik, Ungkapnya pasca ditemui awak media pada,Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 18.2 WIT.

Semangat nasionalisme yang tertanam dalam diri setiap pemuda -pemudi desa kampung baru membuktikan bahwa betapa besarnya kecintaan mereka terhadap tanah air ini,sebap kemerdekaan ini di raih karna persatuan maka jangan biarkan persatuan dan kesatuan ini dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetap merawat semangat kebhinikeaan,”Ujar Sekretaris panitia Hut Ri Ke-79 di desa kampung baru Rakib Lessilawang.

Kampung baru merupakan sebuah desa yang letaknya jauh dari pusat kota dimana akses internet bahkan transportasi darat dan laut masih sangat minim, namun hal demikian tidak menjadi ukuran atau hambatan  bagi masyrakat desa kampung untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 pada 2024 ini,Tegas Rakib Lessilawang.

Faisal Mahtelu ,Di hari kemerdekaan yang ke-79 ini , kami berharap Indonesia semakin maju dan sejahtera serta desa kampung baru bisa mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah kabupaten buru selatan dari sisi ekonomi dan pembangunan serta akses transportasi laut dan darat  yang menjadi faktor utama majunya ekonomi desa kampung baru, Imbuhnya.

Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada bapa Kapolsek Ambalau dan seluruh jajarannya yang turut membantu terselenggaranya Acara Upacara HUT-Ri Ke-79 di Desa Kampung Baru,Tutup ketua penitia Hut-Ri Ke-79 Desa Kampung Baru,”Tutup Ketua panitia HUT Ri Ke-79 Desa Kampung Baru Faisal Mahtelu.
Share:

Moment Upacara HUT Ke-79 RI, Pj. Wali Kota Bekasi Sampaikan: "Wujudkan Kota Bekasi Yang Aman, Investor Meningkat, Lapangan Kerjapun Meningkat


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Mengawali pagi hari tepat di HUT ke-79 Republik Indonesia, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad memimpin upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang bertempat di Alun-Alun M. Hasibuan pada Sabtu (17/08).


Turut hadir dalam upacara tersebut unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jajaran Pejabat Esselon II dan III Pemerintah Kota Bekasi, para Aparatur Pemerintah Kota Bekasi, unsur TNI dan Polri, para Veteran Kota Bekasi, dan segenap perwakilan masyarakat dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan.


Momen Kemeriahan HUT RI menjadi sebuah refleksi dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Kota Bekasi turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan yersebut, perjuangan yang dipimpin oleh seorang Ulama Kharismatik, K.H Noer Ali, untuk itu Gani Muhamad mengungkapkan.


"K.H Noer Ali adalah Pahlawan Nasional yang memiliki semangat juang dalam menebus kemerdekaan, sesuatu yang sudah diwariskan kepada kita  dan kita patut untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan beliau dan para pendahulu kita dalam membangun Kota ini," tegasnya.


Merenungi makna tema HUT ke-79 RI, yakni _Nusantara Baru, Indonesia Maju_, Gani Muhamad yakin bahwa dapat diselaraskan dengan cita-cita Kota Bekasi, yakni untuk terus mewujudkan _Kota Bekasi yang Semakin Berdaya Saing dan Semakin Maju!_.


"Untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya dengan bahu membahu, satu pemahaman dalam memajukan Kota Bekasi, Kota Bekasi yang aman akan memberikan peluang bagi investor untuk dapat membuka lapangan pelerjaan di Kota Bekasi," Ujar Pj. Wali Kota Bekasi.


Share:

Kenang Perjuangan Para Pahlawan, Pj. Wali Kota Bekasi dan Unsur Forkopimda Laksanakan Malam Renungan Suci


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Jelang HUT ke-79 Republik Indonesia, Pj. Wali Kota Bekasi bersama unsur Forkopimda serta jajaran Esselon II dan III Pemerintah Kota Bekasi, melaksanakan Malam Renungan Suci yang bertempat di Taman Makam Pahlawan, Bulak Kapal pada Jum'at malam. (16/08)

Malam Renungan Suci digelar dengan tujuan untuk mengenang jasa para pahlawan seraya mendoakan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dimulainya Malam Renungan Suci ditandai dengan menyalakan api obor yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta guna mengirimkan doa kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perang dan sebagai wujud rasa hormat yang sebesar-besarnya atas segala perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah. 

Dalam momen tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menuturkan Malam Renungan Suci penting untuk diresapi dan dimaknai oleh siapapun, sebab jasa para pahlawan sangatlah besar bagi Bangsa dan Negara. 

"Kami sampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya atas keridhoan, keikhlasan dan kesucian pengorbanan pahlawan dalam mengabdi pada perjuangan, demi kebahagiaan Nusa dan Bangsa, hingga sampailah pada masa ini, masa-masa dimana Indonesia telah maju dan berkembang pesat, dan itu semua diraih berkat pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan," tegas Gani Muhamad.


Gani Muhamad pun menambahkan, "tugas kita sekarang adalah melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk terus mempertahankan kemerdekaan dengan turut serta dalam pembangunan Bangsa dan Negara serta tetap menjunjung tinggi toleransi demi terjaganya Persatuan dan Kesatuan," imbuhnya.

Malam Renungan Suci berjalan dengan khidmat dan lancar, dan di pagi hari pada tanggal 17 Agustus 2024, akan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Upacara Detik-Detik Proklamasi Hari Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia Tingkat Kota Bekasi yang akan digelar di Lapangan Alun-Alun M. Hasibuan.


Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Rapat Paripurna Soal Perubahan APBD Di Rangkai Dengan Mendengar Arahan Presiden RI Via Virtual


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Mendekati HUT ke-79 Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna yang beragendakan mendengarkan Pidato Kenegaraan dari Presiden RI, Joko Widodo, yang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, yang mana dalam pidatonya, Jokowi menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (16/08/2024).


Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah  (Forkopimda) dan Jajaran Pejabat Eselon II dan III Pemerintah Kota Bekasi dan anggota DPRD dari berbagai fraksi, yang menyambut positif pidato Presiden dan menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi yang disampaikan. 


Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2025 disusun dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. 


"APBN 2025 akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, memastikan inklusivitas dalam pembangunan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegas Presiden.


Presiden juga menyoroti pentingnya investasi pada sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta inovasi teknologi. Menurutnya, sektor-sektor ini adalah kunci untuk mendorong daya saing Indonesia di kancah global. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa,” ujar Presiden.


Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan APBN 2025. Sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.


Dengan APBN 2025 sebagai motor penggerak, diharapkan Indonesia mampu menciptakan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, yang dapat menjawab tantangan zaman serta membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.


Dalam pidatonya juga, Presiden Jokowi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota, kepada Bapak Prabowo Subianto menuju Nusantara Baru, Indonesia Maju.


Rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi tidak hanya mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, tetapi juga terdiri dari penandatanganan rancangan kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi dalam rangka persetujuan Raperda menjadi Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 


Dalam kesempatan ini juga, disampaikan mengenai rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024 serta penugasan badan anggaran DPRD Kota Bekasi.


Pj. Wali Kota Bekasi dalam laporannya menyampaikan tentang, pentingnya bijak dalam pengelolaan anggaran agar tercapainya proyeksi pendapatan daerah yang mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.


"Pada perubahan APBD 2024 direncanakan mengalami kenaikan sekitar 17,2%. Kemudian, terdapat beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan APBD, yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perubahan APBD ini terjadi dikarenakan adanya penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta adanya penyesuaian target pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapat transfer antar daerah atas pendapatan yang belum di anggarkan," tutup Gani Muhamad.

Share:

LAKI SULTRA Persoalkan Pekerjaan Preservasi Jalan Wolo II Yang Telan Anggaran Rp. 161 Miliar, Apa Masalahnya?

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGGARA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, BPKP dan Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Tenggara untuk melakukannya supervisi terhadap Peket Pekerjaan Preservasi Jalan Wolo II yang sampai hari ini belum clear pakerjaan fisiknya. 

Ketua Umum DPD LAKI Sultra, Mardin Fahrun, mengatakan, langkah ini diambil karena pihaknya merasa skeptis dengan Pekerjaan yang di lakukan olah PT. Sinar Arenka Setia Maju yang bekerjasama dengan Anak lorong, namun sampai hari pekerjaam tersebut belum clear.  

"Proyek Preservasi Jalan Wolo II itu menelan anggaran sebesar Rp. 161 Miliar, namun hingga saat ini pekerjaan tersebut belum clear bahkan telah melakukan perubahan kontrak Addendum ke - 3 sampai tanggal 20 Juli 2024," Kata Mardin, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Keprihatinan LAKI Sultra semakin bertambah karena hingga kini belum juga clear pekerjaan tersebut, bahkan sebagai langkah Presur DPD LAKI Sultra melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 15 Juli 2024.

"Inikan jadi pertanyaan besar, karena kami telah melalukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 15 Juli bersama DPRD Kolaka, Kontraktor Pelaksana dan Balai Jalan Nasional, sementara Paket teesebut telah melakukan perubahan kontrak Addendum sampai tanggal 20 Juli 2024. Aneh kan?", Urai Mardin. 


LAKI Sultra meminta agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, BPKP dan Balai Pelaksana Jalan Nasional segera melakukan supervisi terhadap Pekerjaan Preservasi Jalan Wolo II oleh PT. Sinar Arenia Setia Maju yang bekerjasama dengan Anak Lorong. 

"Kami minta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bersama BPKP sebagai pendamping dan pengawasan serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk segera melakukan supervisi terkait pekerjaan tersebut " Tegas Mardin Fahrun.

Saat dikonfirmasi Balai Pelaksaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara melalui PPK 1.5 menyampaikan bahwa saat ini Kontraktor masih bekerja dimasa denda untuk menuntaskan sisa pekerjaan lebih kurang 14% selama 90 hari KH, hal tersebut terjadi akibat kendala lahan, Utlitas PLN, termasuk cuaca. 

"Saat ini kontraktor masih bekerja dimasa denda untuk menuntaskan sisa pekerjaan lebih kurang 14% selama 90 HK, hal tersebut akibat kendala lahan, Utlitas PLN termasuk cuaca demikian pak" Jawabnya PPK 1.5 melalui Via WhatsApp. 


Saat ditanya apakah benar Paket tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan Addendum, sampai dikenakan denda? Dan denda tersebut berlaku sejak tanggal berapa sampai tanggal berapa? 

"Ya betul pak sudah Addendum 6 kali karena setiap perubahan baik volume, personil waktu dan lain - lain harus di Addendum kontrak pak" Ungkapnya

Dikatakannya, Dendanya terhitung sejak tanggal 21 Juli sampai 19 Oktober 2024" Tukasnya. 

Terakhir iya jelaskan, bahwa Addendum terakhir adalah pemberian kesempatan kerja dimasa denda terimakasih. Tutup Pak Nyoman PPK 1.5
Share:

Hadiri Coffee Morning PWI Bekasi Raya, Pj. Wali Kota Resmikan Website pwibekasiraya.or.id


KABARMASA.COM, BEKASI KOTA - Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad menghadiri acara yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya sekaligus melaunching website resmi milik PWI Bekasi Raya.


Didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Robert, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Saut Hutajulu dan Subkor Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi Muchlis bertempat di Sekretariat PWI Bekasi Raya acara berjalan dengan lancar.


Gani katakan dalam sambutannya sangat mengapresiasi atas peluncuran website resmi milik PWI Bekasi Raya ini, karena suatu bukti bahwa Organisasi Wartawan ini dikelola secara baik dan profesional hingga daerah lain pun tau mengenai pemberitaan di Kota Bekasi.


Ia lanjutkan bahwa mengenai pemberitaan dalam segala aspek dari manapun harus dikaji melalui sistem profesionalisme jurnalistik, bahwa pemberitaan yang berkompeten harus mengetahui fakta tidak menggiring sebuah opini yang tanpa diliat dari sumber informasi yang jelas.


“Mari bersama kita sinergitaskan antara PWI Bekasi Raya dengan dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Humas Pemerintah Kota Bekasi dan Diskominfo Kota Bekasi. Semoga melalui website resmi yang dimiliki bisa terus membuat Kota Bekasi lebih baik kedepannya.” kata Gani.


Ade Muksin, Ketua PWI Bekasi Raya juga sangat berterima kasih atas kehadiran dari Pj. Wali Kota Bekasi yang telah sempatkan kehadirannya sebelum menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Bekasi. Ia berharap kerjasama melalui Pemerintah Kota Bekasi harus terjalin dan mengarahkan dalam pemberitaan yang berimbang dan lugas.

Share:

Semarak HUT RI di Kecamatan Rawalumbu dan Dinkes, Pj. Wali Kota Bekasi: "Kenang Jasa Para Pahlawan dalam Meraih Kemerdekaan


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menyambut HUT Ke-79 RI, Pj. Wali Kota Bekasi berkesempatan menghadiri Semarak HUT RI yang digelar oleh para Aparatur di Kecamatan Rawalumbu dan Dinas Kesehatan pada Kamis (15/08)


Di Kecamatan Rawalumbu, para warga sebanyak seribu orang yang terdiri dari seluruh unsur RW di setiap Kelurahan membuka acara tersebut dengan Gerak Jalan Sehat yang semuanya memakai kostum bernuansa warna Merah Putih dan Baju Adat Nusantara.


Sedangkan di Kantor Dinas Kesehatan, acara dimulai dengan melakukan Senam Sehat bersama seluruh aparatur Dinas Kesehatan serta para Tenaga Kesehatan dari seluruh Puskesmas se- Kota Bekasi yang diramaikan dengan Door Prize beragam hadiah menarik.


Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, "kegiatan ini merupakan wujud implementasi rasa nasionalisme yang musti kita pertahankan dan kita wariskan kepada generasi penerus agar keutuhan NKRI tetap terjaga," ucapnya.


Selain menjaga rasa nasionalisme, Persatuan dan Kesatuan musti terus terjaga dengan saling menjunjung tinggi toleransi antar umat dan menjaga silaturahmi satu sama lain, sehingga semua dapat hidup dengan harmonis.


"Acara gerak jalan dan senam sehat hari ini, selain bermanfaat untuk kesehatan, sekaligus menjadi ajang silaturahmi di sela-sela kesibukan pekerjaan, sehingga dapat terus terjalin silaturahmi yang erat, toleransi antar umat yang kokoh, dan sinergitas yang baik sampai dengan terwujudnya kehidupan bersosial yang harmonis," tambah Gani Muhamad. 


Terakhir, Gani Muhamad berpesan, "semoga kegiatan positif ini dapat kembali digelar di setiap hari kemerdekaan di tahun-tahun mendatang, untuk terus meriahkan dan merayakan serta selalu mengingat jasa para pahlawan yang telah memberikan kita semua hakikat kemerdekaan dari belenggu penjajah," tutupnya.

Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts