Pj. Wali Kota Bekasi Kukuhkan Paskibraka Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempat di Gedung Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kota Bekasi yang dihadiri juga oleh unsur Forkopimda dan juga Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs. Junaedi, Selasa (15/08/24).

Adapun siswa/siswi terpilih yang telah menjalani proses seleksi dan pelatihan intensif oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI), pada hari ini resmi dikukuhkan Gani Muhamad yang hadir bersama istri, Yola Kusuma Wulandari, sebagai anggota Paskibraka Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024. 

Dalam sambutannya, Gani Muhamad menuturkan bahwa, "Paskibraka merupakan putra-putri terbaik Bangsa yang harus mampu menjalankan tugas, serta dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, rasa nasionalisme yang tinggi, dan juga patriotisme, sehingga mampu menjadi Pemuda-Pemudi kebangaan Bangsa, yang benar-benar cinta dan setia pada Negara serta dapat mengemban tanggung jawab," ujar Gani. 

Tampak terlihat raut haru dan bangga dari pancaran wajah orang nomor satu di Kota Bekasi, Tidak cukup sampai disitu, moment penyematan Pin pun Gani menitipkan pesan dan tanggung jawab penuh kepada petugas pengibar.

"Saya percayakan Kamu bersama Tim Paskibraka, untuk mengibarkan Bendera sang saka Merah Putih, tuangkan rasa bahagia dan bangga untuk Indonesia kita yang tercinta ini," Pesan Gani.

Terakhir, Gani juga sampaikan pesan untuk menyemangati para anggota Paskibraka, yakni, "momen ini merupakan capaian yang sangat baik dan adik-adik harus bangga sudah berhasil sampai titik sekarang, namun jangan patah semangat, jangan berhenti sampai di sini, apa yang selama ini dipelajari selama beberapa pekan oleh para pelatih maupun pembina, diharapkan bisa membentuk watak budi pekerti luhur agar tumbuh jiwa kepemimpinan di diri masing-masing, dan terus tunjukkan kemampuan terbaik agar menjadi Paskibraka yang tangguh," tutupnya.

Share:

Read More

DPPKB Kota Bekasi Gelar Pelayanan KB Gratis Bagi 130 Akseptor Peringati HUT RI Ke-79

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi menggelar acara pelayanan KB berupa pemasangan IUD dan IMPLANT dalam rangka memperingati HUT RI Ke-79 tingkat Kota Bekasi.

Sebanyak 130 akseptor warga Kota Bekasi mengikuti gebyar pelayanan KB di RSUD Bantargebang, Kamis, (15/8/2024) bertempat di RSUD Tipe D Bantargebang Kota Bekasi dengan Tema “Pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kita wujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Camat Bantargebang Cecep Miftah Farid, jajaran DPPKB, Perwakilan IBI Kota Bekasi, IPE-KB, UPTD KB, Direktur RSUD Bantargebang. 

Kepala DPPKB Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat untuk penggunaan alat dan obat kontrasepsi. 

Karena menurutnya, dengan pelayanan kontrasepsi bertujuan untuk memenuhi hak reproduksi setiap orang membantu merencanakan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan serta mencegah kehamilan yang diinginkan. 

“Penyelenggaran pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat yang diinginkan, serta mencegah kehamilan yang diinginkan,” ujar Ika Indah Yarti. 

“Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, mengatur jarak kelahiran anak, meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi,” sambungnya. 

Ika Indah Yarti berharap dengan kegiatan pelayanan program KB pemerintah, tidak hanya meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya saja tetapi juga berkontribusi pada masa depan generasi penerus Kota Bekasi yang berkualitas, sehat lahir batin dan berguna di masa produktifnya kelak.

Sementara itu, Kabid Keluarga Berencana, Dezi Syukrawati, acara ini sudah digelar serentak di 12 kecamatan sejak tanggal 5 Agustus 2024 dan acara puncak di laksanakan hari ini pada tanggal 15 Agustus 2024 

Ia mengatakan maksud kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KB bagi pasangan usia subur di Kota Bekasi. Dasar kegiatan diantaranya Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perluasan Akses Layanan Keluarga Berencana hingga Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

Share:

Read More

Sambut HUT RI Ke-79, PKK Kota Bekasi Gelar Gerakan Pangan Murah

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka menyambut HUT ke-79 RI, TP. PKK Kota Bekasi menginisasi hadirnya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi pada Jum'at mendatang tanggal 16 Agustus 2024.

Dalam GPM tersebut tersedia paket sembako yang dapat dijangkau oleh siapapun, baik para Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat umum dengan harga Rp. 30.000/paket yang terdiri dari: 

1. Minyak Merk Kwali

2. Biskuit Roma Gandum

2. Roma Susu 

3. Mie Oven 

Gelaran ini merupakan kerjasama TP. PKK Kota Bekasi bersama TP. PKK Pusat dan juga Koperasi Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga terjangkau sekaligus membantu menjaga Ketahanan Pangan.

Guna mendukung lancarnya kegiatan esok hari, Pj. Ketua TP. PKK Kota Bekasi, Yolla Kusuma Gani, mengajak seluruh unsur masyarakat untuk hadir dan memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Kegiatan ini terbuka untuk umum sebagai dukungan dan peran kami, TP. PKK untuk membantu Pemerintah dalam mencanangkan Ketahanan Pangan. Manfaatkanlah kesempatan baik ini, sebarluaskan informasi ini, dan ajak seluruh kerabat untuk hadir ke Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi," tutup Yolla Gani.

Share:

Read More

Sekda Pemkot Bekasi Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pramuka ke 63 Tahun.

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Rangkaian Upacara Hari Pramuka ke 63 Tahun yang digelar di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi, menjadi Inspektur Upacara Hari jadi Pramuka mewaikili PJ. Wali Kota Bekasi yang sedang bertugas keluar kota yakni Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi yang juga diikuti oleh para pejabat perangkat daerah berjalan dengan khidmat, Rabu 14/08/2024.

Hadir pada acara Ketua Kwartir Cabang Kota Bekasi, Ade Puspitasari beserta perwakilan Forkopimda Kota Bekasi juga hadir para Camat se Kota Bekasi sekaligus sebagai Ketua Kwaran Pramuka Kota Bekasi.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, dalam amanatnya berbicara tentang pentingnya pancasila bagi pemuda NKRI, ia katakan dalam hal ini sejalan dengan tema Hari Pramuka Kota Bekasi yang ke-63 yaitu "Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI".

“Pancasila dalam mengakomodir kebutuhan Gen Z yang tidak bisa terlepas dari dunia digital, Kita menghadapi Gen Z yang pada satu sisi mereka memiliki kemampuan multitasking yang tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, akan tetapi, di sisi lain mereka juga memiliki kecenderungan merasa tertekan untuk menciptakan identitas diri yang sempurna di media sosial. Akhirnya, potensi melupakan identitas kita sebagai bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara relatif akan terjadi, sehingga hal ini perlu diantisipasi sejak dini" tutur Junaedi.

Momentum hari Pramuka berdekatan dengan Hari Kemerdekaan RI, menyadarkan kepada kita akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar perjuangan para pendahulu bisa selalu dikenang dan tidak menjadi sia sia belaka.

“Gerakan Pramuka memiliki tugas yang tidak sederhana sudah 63 tahun, selalu menciptakan generasi muda yang berkarakter, pancasilais, berjiwa patriot sesuai dengan Dasa Dharma Pramuka. Tantangannya semakin besar harus mampu mengakomodir kebutuhan Gen-Z yang tidak terlepas dari dunia digital dan menyatukan kewajiban meneruskan perjuangan pendahulu kita.” tegas Sekda.

Dirinya juga menegaskan dibawah kepemimpinan Ketua Kwarcab Kota Bekasi, Ade Pusipitasari mampu membuat formulasi terjitu guna mendidik anak anak Kota Bekasi, mengantarkan mereka menuju puncak keberhasilan dengan berpondasikan semangat patriotik, nasionalis dan pancasialis.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Pramuka Kota Bekasi, Ade Puspitasati berpendapat Pramuka Kota Bekasi terus bergerak dalam mencetak generasi penerus yang khususnya di Kota Bekasi, tentunya dalam hal bergerak bersama dengan sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kota Bekasi akan tetap mendukung penuh dalam satu jalan.

“saya berharap Pramuka Kota Bekasi di usia ke 63 Tahun ini tetap menjadi bentuk generasi yang tangguh dan selalu menjadi wadah pembentukan generasi penerus yang membuat bangga Pemerintah Kota Bekasi dengan menciptakan keberhasilan yang membuat bangga kota ini. Jaya selalu Pramuka dimanapun berada!.” ujar Kak Ade.

 

Share:

Read More

Hadir di IKN; Pj. Wali Kota Bekasi hadir rapat bersama Presiden

KABARMASA.CO, KOTA BEKASI - Dalam pertemuan dengan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur  ini untuk menerima arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Selasa,(13/8/24).

Arahan langsung yang di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ini merupakan satu catatan dan point penting tentang bagaimana mengkonsep pada satu daerah yang bisa memiliki khsas untuk di tonjolkan dengan daerahnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan Ibu Kota Nusantara ini adalah contoh Kota masa depan yang dibangun dengan rencana konsep untuk masa depan. Ia juga menyampaikan kepada Gubernur Bupati dan Wali Kota bahwa harus bisa mempunyai Konsep untuk kotanya, dengan berbagai beragam konsep kota yang menunjukan dari khasnya pada kotanya seperti Jepara yang terkenal dengan Mebel nya.

Jokowi mengharapkan agar setiap Gubernur, Wali Kota bisa mempunyai ide dan konsepnya agar bisa menjadikan setiap kota mempunyai beragam khasnya yang bisa di tonjolkan dengan budaya ataupun khas dari masing-masing kota nya.

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad dalam hal ini memenuhi undangan untuk bertolak langsung ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur ini dengan menaiki bus bersama para Kepala Daerah.

Dalam arahan Presiden RI Gani Muhamad menyikapi arahan yang diberikan oleh Presiden untuk menjadikan Kota dengan Konsep yang bisa diperkenalkan akan budaya dan khasnya.

“Arahan ini akan saya sikapi. Memang betul kota kota ini harus memiliki konsep yang bisa di tonjolkan, kaya presiden bilang di Jepara itu terkenalnya Mebel maka itu bisa ditonjolkan dan memiliki khas, dan di Kota Bekasi ini tentu memiliki banyak budaya dan khasnya nanti akan kita sikapi dengan mengkonsep lagi buat apa yang bisa di tonjolkan oleh Kota Bekasi.” Ungkap Gani.

Share:

Read More

BPRS Patriot Tandatangani Kerjasama Dengan PT. Sarana Multigriya Finansial, Pj. Wali Kota Bekasi Beri Tanggapan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPRS Patriot bersama PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam penyaluran dana hibah untuk pembiayaan perumahan dalam rangka pelaksanaan Pilot Project Indonesian Green Affordable Housing Project (IGAHP). Senin, (12/08)

Pelaksaan Pilot Project IGAHP tersebut bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat dengan konsep green, terjangkau, tangguh, ramah lingkungan, dan berketahanan iklim.

Perwakilan menteri PUPR, Haryo Bekti Marotoyoedo, yang hadir dalam penandatangan tersebut mengungkapkan bahwa sangat mendukung sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, PT SMF, dan BPRS Patriot.

"Hunian yang layak bagi masyarakat dengan konsep green, terjangkau, tangguh, ramah lingkungan, dan juga berketahanan iklim kita harus mulai memikirkan untuk memasukan konsep green environment dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kriteria rumah layak huni" tutur Haryo Bekti Marotoyoedo.

Terkait awal mula gagasan ini, Direktur utama BPRS Patriot, Fasihul Islam, mengungkap bahwa project ini berawal karena merasa tergugah untuk menghadirkan hunian yang layak dan terjamin sanitasinya dengan dengan memberikan kesempatan ini kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Sanitasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Bukan hanya terhadap kesehatan, tapi juga merupakan salah satu langkah pencegahan stunting. Oleh sebab itu, sasaran dalam program IGAHP ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga harganya lebih terjangkau," ujar Fasihul Islam.

Sebagai developer, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo, mengungkapkan, Indonesian Green Affordable Houseing Project (IGAHP) mengadopsi teknologi dengan mengurangi emisi karbon dan mendorong konservasi energi. 

"Program IGAHP mengintegrasikan teknologi dan material bangunan yang ramah lingkungan sehingga rumah dibangun tidak hanya untuk ditinggali tapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan terutama dalam pengurangan emisi," imbuh Ananta Wiyogo. 

Wiyogo juga menambahkan, "Proyek percontohan di Kota Bekasi akan berfokus pada 40 rumah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi. Untuk memenuhi syarat program, rumah tangga harus memenuhi kriteria pendapatan dan kelayakan tertentu. Pemerintah daerah akan berperan penting dalam mendukung proyek dengan memberikan izin, inspeksi, dan layanan yang diperlukan lainnya," ungkapnya.

Sebagai Penjabat Kepala Daerah, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, berpesan bahwa proyek yang baik ini perlu dijaga dan dipantau terus segala proses yang menyangkut penyelenggaraannya dan selalu memperhatikan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan,

"Kota Bekasi dikategorikan sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dengan mencanangkan program pembangunan perumahan berkelanjutan yang ramah lingkungan, Program ini diharapkan akan bermanfaat bagi ribuan rumah tangga di Bekasi dan menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia, dan kepada seluruh pihak yang terlibat pastikan penyelenggaraannya on the track, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga berpenghasilan rendah tetapi juga berkontribusi pada masa depan Bekasi yang lebih tangguh dan berkelanjutan," tutup Gani Muhamad.

Share:

Read More

Menkominfo Pastikan Upacara Peringatan HUT ke-79 RI di IKN Siap Digelar

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia siap digelar di Ibu Kota Nusantara.15 Agustus 2024

“Berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah dan mendekati 95%,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2024.

Persiapan yang dilakukan mencakup penyediaan sarana dan prasarana umum, termasuk fasilitas umum seperti infrastruktur jalan serta gedung-gedung penginapan.

Pemerintah juga memastikan 3 rumah sakit beroperasi selama perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI di IKN, yang terdiri atas 1 rumah sakit milik pemerintah dan 2 rumah sakit swasta.

Hingga kini, sumber daya manusia yang terlibat dalam upacara di IKN, baik peserta upacara militer maupun pengisi acara juga sudah 100% tiba di lokasi.

Selain itu, TNI dan Polri akan bertanggung jawab terkait pengamanan kegiatan.

Bahkan, TNI Angkatan Udara juga menggelar latihan manuver pesawat sebagai bagian dari atraksi saat upacara.

Adapun jumlah peserta upacara berjumlah 1.300 orang. Tamu undangan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI yakni mantan Presiden RI, presiden terpilih 2024-2029, pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet, tokoh masyarakat, hingga pekerja di IKN.

“Simulasi kedatangan peserta sudah dilakukan dari berbagai titik jemput,” kata Menkominfo.

 

Share:

Read More

PJ Gubernur Maluku Kukuhkan Paskibraka Prov. Maluku Tahun 2024

KABARMASA.COM, AMBON – 54 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, resmi dikukuhkan oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Kamis (15/8/2024) bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan OPD Terkait, dan unsur lainnya.

Pengukuhan ditandai dengan Pengucapan Ikrar Putra Indonesia oleh anggota Paskibraka, serta pemasangan sabuk dan penyematan lencana oleh Penjabat Gubernur Maluku kepada perwakilan Paskibraka R Ayu Marasabessy.

Dalam wawancaranya Sadali mengharapkan agar para anggota Paskibraka ini, bisa menjaga kesehatan, bekerjasama dengan baik serta menegakkan semangat persaudaraan, antar sesama sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

DUKUNG KEGEMARAN BACA PADA ANAK, NITA SADALI BUKA LOMBA BERTUTUR

KABARMASA.COM, AMBON – Dalam rangka mendukung pengembangan kegemaran membaca dan literasi anak, serta kecintaan terhadap cerita rakyat, sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur, tradisi, dan sejarah suatu daerah, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menggelar Lomba Bertutur bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, pada Kamis (15/8/2024), bertempat di Kantor Dispusip Provinsi Maluku.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan tema “Meningkatkan Budaya Baca Anak dengan Bercerita”, dibuka secara resmi oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Nita Sadali.

Pj Ketua TP PKK dalam sambutannya mengatakan, lomba bertutur ini bukan hanya ajang kompetisi semata, tetapi juga merupakan salah satu upaya kita untuk mengembangkan Budaya Literasi di Kalangan siswa-siswi.

“Dalam era yang serba digital ini, kemampuan bertutur dan membaca menjadi sangat penting,” tegas Nita.

Ia menyampaikan budaya baca adalah salah satu fondasi utama, dalam membangun peradaban yang maju.

“Di tengah era digital yang serba instan, kita dihadapkan pada tantangan besar, dalam menanamkan kebiasaan membaca, terutama pada anak-anak,” ujar Nita.

Dirinya mengatakan, kita semua menyadari betapa pentingnya literasi untuk pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak-anak kita, karena Budaya baca tidak muncul begitu saja, ia perlu ditanamkan dan dibina melalui tiga pilar, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“TP PKK sebagai mitra pemerintah, mendukung program peningkatan budaya literasi bagi anak-anak, melalui program Gelari Pelangi atau Gerakan keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi,” jelas Pj Ketua TP PKK.

Ia mengatakan Program ini mengedepankan pentingnya peduli pendidikan dan literasi anak sejak dini, dengan cara menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak-anak.

“Mari jadikan kegiatan bercerita sebagai jembatan untuk menumbuhkan kecintaan membaca di kalangan anak-anak kita, dengan sinergi antara keluarga, sekolah dan masyarakat,” ajaknya.

Dirinya yakin, kita bisa membentuk generasi yang cerdas, berbudaya dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Kami berharap, melalui lomba bertutur ini, kita dapat menumbuhkan semangat literasi di kalangan siswa-siswi, sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya pandai bertutur kata, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas dan kritis,” tutup Nita.

Untuk diketahui Lomba ini diikuti oleh 14 peserta, 1 orang peserta berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan 13 peserta lainnya dari Kota Ambon.

Hadir pada kegiatan itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku beserta Jajaran, TP-PKK Provinsi Maluku, Kepala Sekolah serta Para Guru, Orang Tua Siswa, Dewan Juri, dan pihak terkait. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

TUTUP PKA ANGKATAN X, SABIRIN HARAP PEJABAT ADMINISTRATOR JADI FIGUR PANUTAN

KABARMASA.COM, AMBON – Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan X bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ternate dan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2024 resmi ditutup.

PKA Angkatan X ini ditutup oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku, Rabu (14/8/2024).

Hadir juga pada kesempatan itu, Asisten II Sekretaris Kota Ternate, Kepala BPSDM Kabupaten Kota, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, Pejabat Administrator Lingkup BPSDM Provinsi Maluku, Para Widyaswara lingkup BPSDM Provinsi Maluku, dan unsur terkait.

Sabirin saat membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Maluku, menyampaikan bahwa para pemimpin harus mampu memimpin perubahan dengan memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif, dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Nasional.

“Hal ini juga akan menjadi rangkaian proses dalam mendukung terwujudnya harapan bangsa untuk menjadi Indonesia Emas Tahun 2045,” ujar Syuryadi.

Ia menegaskan dalam menghadapi berbagai tantangan birokrasi kedepan, perlu mempersiapkan diri menjadi aparatur yang tidak hanya berkompeten secara intelektual, namun memiliki keterampilan yang mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan tantangan tersebut, merupakan bentuk profesionalitas birokrat.

“Sehingga masyarakat dapat melihat dan memberi pengakuan terkait kinerja pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Ia berharap kepada seluruh peserta, melalui penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan yang telah diberikan ini, dapat menjadi bekal dan proses dari langkah besar dalam menghasilkan ide-ide dan kreatifitas sebagai birokrasi yang memberikan pelayanan publik profesional, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan maupun tantangan yang telah terjadi.

“Karena meningkatkan kemajuan bangsa serta mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab kita sebagai penyelenggara Pelayanan Publik,” terang Sabirin.

Dirinya juga mengharapkan agar peserta PKA, yang telah dinyatakan lulus ini, akan menjadi pejabat administrator yang unggul dan dapat menjadi figur panutan karena telah melalui proses penilaian kelulusan yang baik dari tahapan pelatihan ini.

Untuk diketahui dari 40 orang peserta, ada Lulus 39 orang yang lulus PKA angkatan X ini, dimana 1 orang ditunda kelulusannya. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

PASTIKAN LEGALITAS ASET MASYARAKAT, SABIRIN BUKA RAKOR GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KABARMASA.COM, AMBON – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Maluku Tahun 2024, yang berpusat di Hotel Santika Premier Ambon, pada Rabu (14/8/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan tagline, Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Implementasi Perpres 62 Tahun 2023, dengan Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kemakmuran Masyarakat Maluku.

Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Fransiska Ganggas, Forkopimda Provinsi Maluku, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Pejabat Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, serta para narasumber.

Ganggas dalam wawancaranya mengatakan bahwa, rapat ini bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi antara semua anggota Gugus Tugas Reforma Agraria, dimana untuk Provinsi Maluku dipimpin oleh Gubernur, hal ini dilakukan dalam rangka memastikan legalisasi aset untuk masyarakat, demi dan untuk pemerataan ekonomi.

Di tempat yang sama Sabirin saat diwawancarai menyampaikan bahwa, saat ini Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, akan saling bersinergi dalam upaya menata ulang kepemilikan tanah.

“Tanah tidak pernah bertambah, tapi orang yang punya tanah bertambah, jika tidak dijaga dengan baik, masa depan anak cucu kita akan terjadi kegaduhan,” tambah Sekda.

Ia menyampaikan, penataan ini memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terutama pada mereka yang tinggal di pelosok, yang tidak punya akses permodalan, karena dengan adanya sertifikat tentunya mereka mempunyai akses untuk permodalan, agar pihak investor bisa berinvestasi.

“Ini titik awal kita, untuk bersinergi, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan ATR/BPN, selaku lembaga vertikal di daerah, semoga ini jalan terbaik untuk menata pertanahan kita di masa depan,” tutup Sabirin. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

BEM FEB UNISMA Sukses Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi di SMK Darul Hikmah

KABARMASA.COM, MALANG - Kandidat sarjana mengabdi(KSM) adalah program pengabdian masyarakat untuk mahasiswa yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai sosial kepada mahasiswa agar dapat menganalisis keadaan sosial dengan efisien dan mengimplementasikan  ilmu yang diperoleh di kampus untuk diterapkan di masyarakat sebagai bentuk prilaku cendekia.                                                                                                                                                                                                      Kelompok KSM gabungan  dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UNISMA melakukan pengabdian masyarakat tepatnya di Desa Druju Kabupaten Malang. Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 23-26 Juli 2024 yang disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Dalam melaksanakan tugas pengabdian ini,kelompok KSM yang terdiri dari 5 anggota, Menyusun program kerja berupa  sosialisasi pergaulan bebas dan narkoba yang orientasinya kepada pemuda pemudi Desa Druju dan Selokahan SMK DARUL-HIKMAH yang alhamdulilah diikuti oleh banyak peserta.
 

Share:

Read More

POLDA DAN KAJATI SULBAR, JANGAN TUTUP MATA. GEPERMASI, MINTA WAKIL KETUA DPRD MAMASA DIPERIKSA SECARA TRANSPARAN

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Dugaan Koperasi Fiktif Yang Bersumber Dana Hibah Melalui Pokir DPRD Mamasa kini  Berbuntut Panjang. Kecaman datang silih berganti , Dan Masing Masing Ingin Mendesak Pihak Institusi Hukum Di Sulbar Baik Di Polda Maupun Di Kajati , Agar Memeriksa Dua Oknum Wakil Ketua DPRD Mamasa Yang Diduga Kuat Terlibat Dalam Kasus penyalahgunaan Dana Hibah Yang diperuntukkan Untuk Koperasi di Kab Mamasa. sulbar.  (16/08/24)

Kini Konsulidasi Besar Yang Dibangun Gepermasi Menuai Simpatik Dari Beberapa Tokoh Tokoh Sulbar Dan Tokoh Tokoh Lokal Mamasa. Serta tokoh Tokoh Aktivis Untuk Menyatukan Misi Yang Sama. 

Selain Dari Gepermasi ,( Gerakan Pemuda Reformasi )  , Adapula Forum Pemuda Anak Rantau Nusantara (FPARN) Dan Kerukunan Pemuda Pitu Ulunna Salu Jabodetabek (KPPUS)  Bersepakat Untuk Melakukan aksi Besar Besaran serta Mendorong Persoalan Ini Sampai Tuntas Dimeja Hijau .  

Kami Akan Bagi Pasukan Serta Melakukan Aksi Besar besaran Di Dua  kota. Mamuju. Dan Jakarta.

Depan Kejati Sulbar serta Depan Polda Sulbar . Jakarta di Depan Kejagung  serta Depan Mabes Polri.  Ungkap Dahlan salah satu Aktivis Dari FPARN. 

Kasus Ini Tidak Bisa Di Diamkan, sebab Mereka Telah Banyak Memakan Uang Rakyat  tapi Tidak Memiliki Kontribusi Untuk Rakyat Mamasa.  Apalagi Dikuatkan Isu isu lokal . Bahwa Dugaan Koperasi Fiktif Yang Terjadi di KA Mamasa Memiliki Proses Pembagian Sebagai Berikut,.  Proses Bantuan 80/20%.  Dan Adapula 60/40% 

Contoh : 

1.Hibah  Koperasi ST Di Desa Osango Rp.350.000.000 (Diduga Fiktif) 

2.Hibah Koperasi SMM Desa Bombong Lambe Rp.300.000.000 (Diduga Fiktif) 

Setelah Kami Melakukan Infestigasi Lapangan kedesa Tersebut. Terdapat Beberapa Pengakuan Masyarakat Bahwasanya Koperasi Yang di Maksud Di Atas Sama Sekali Tidak Pernah Terdengar Oleh Masyarakat Setempat, Bahkan Oknum Perangkat Desa Tersebut Mengakui Bahwa Nama Nama Koperasi yang Tertera itu tidak ada.  

Salah Satu metode Pengambilan Sampel. Bahwa Jika Koperasi Tersebut Benar Adanya, Maka Kami Yakin, Masyarakat Pasti Akan Tau. Sebab Koperasi Simpan Pinjam Itu Diperuntukkan Untuk Masyarakat.  Ironi nya, pemerintah Desa pun tidak Mengetahui Keberadaan Koperasi Tersebut. 

Tegas, Dahlan 

Maka dari Itu. Polda Sulbar Dan Kajati Sulbar Harus Melibatkan diri Untuk Demi Rakyat Mamasa. Sambung Dahlan 16/08/24.

Jika tidak Ada attensi Dari 2 Penegak Hukum Di Sulbar. Maka Kami Akan melakukan Aksi demonstrasi Tanpa Busana Di depan Kejagung RI. Dan Mabes Polri. Sebagai bentuk protes sebab kasus ini seolah olah didiamkan oleh penegak hukum. Tanda Dahlan 16/08/24

Share:

Read More

Ikatan BEM Pertanian Indonesia melakukan musyawarah dan rakerwil yang bertempat di kampus universitas yudharta Pasuruan (UYP)

KABARMASA.COM, PASURUAN - Ikatan BEM Pertanian Indonesia melakukan musyawarah dan rakerwil yang bertempat di kampus universitas yudharta Pasuruan  (UYP), Minggu, (11/8/2024).

Agenda tersebut dalam rangka membahas mengenai dugaan kasus kasus konflik agraria di Petani Pakel, Banyuwangi yang banyak merugikan Masyarakat termasuk petani.

 

Kami mengajak seluruh pihak untuk menyikapi isu ini dengan serius dan bertindak sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam forum yang di hadiri 30 perwakilan dari 28 kampus sejawa timur menyepakati untuk mengusut tuntas konflik yang sedang menimpa warga dan  petani pakel.

 

Maka dari itu, Ikatan Bem Pertanian Indonesia Menuntut kepada ATR BPN dan BPN Banyuwangi:

 

1. Menuntut ATR BPN dan BPN Banyuwangi untuk menyelesaikan konflik agraria dan memberikan hak atas tanah sesuai UUD 1945

2. Mendesak Pemkab Bnyuwangi dan pemprov Jatim untuk melindungi hak warga dan petani pakel di jawa timur dari pencaplokan tanah oleh Perusahaan dan membentuk tim penyelesaian konflik agraria jawa timur yang berasal dari seluruh elemen Masyarakat termasuk mahasiswa

 

Kami berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendorong semua pihak untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

 

Dalam hal tersebut Rayhan Selaku Kordinator wilayah 4 menyampaikan Bilamana Tuntutan IBEMPI tidak diindahkan dan tidak ada tindakan konkrit maka dirinya bersama anggota akan melakukan audiensi dan aksi Seluruh BEM Pertanian Indonesia.

 

Senada dengan itu, Khariq Anhar selaku penanggung Jawab IBEMPI juga berharap agar segera diusut tuntas kasus tersebut.

“Kami Ikatan BEM Pertanian, akan terus mengawal kasus ini. Kami harap tidak ada tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus ini,” tuturnya.

 

Share:

Read More

Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

“Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

“Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan,” katanya.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Share:

Read More

Pj Wali Kota Bekasi Pimpin Apel Senin Pagi, Berikut Beberapa Hal yang Disampaikan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI  - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad pimpin Apel Senin Pagi di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi yang diikuti oleh seluruh Aparatur dan dirangkaikan dengan beberapa simbolis penyerahan Apresiasi LPM Berprestasi dan penyematan Motivasi kepada Perangkat Daerah. Senin (12/08).

Pertama, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyerahkan piagam penghargaan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan atas capaian Universal Health Coverage Kategori Madya yang diterima Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada para pemenang hasil penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), yakni:

Juara 1: LPM Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang;

Juara 2: LPM Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya;

Juara 3: LPM Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

Juara Harapan 1: LPM Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede;

Juara Harapan 2: LPM Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu;

Juara Harapan 3: LPM Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih

 

Setelah penyerahan selesai, dalam amanatnya Gani Muhamad membacakan hasil Realisasi Mingguan Penerimaan Mingguan Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 8 Agustus 2024 oleh para Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Berikut adalah daftarnya:

5 OPD Realisasi Tertinggi:

Disperkimtan

Disnaker 

RSUDCAM 

Dinas Kesehatan

Dinas Lingkungan Hidup 

5 OPD Realisasi Terendah;

BPKAD

Dishub

Distaru

Disperindag

DKPPP

5 UPTD Pendapatan Realisasi Tertinggi:

UPTD Bekasi Barat

UPTD Jatiasih

UPTD Bantargebang

UPTD Bekasi Timur

UPTD Bekasi Selatan

5 UPTD Pendatan Realisasi Terendah:

UPTD Rawalumbu

UPTD Medan Satria

UPTD Bekasi Utara

UPTD Jatisampurna

UPTD Pondok Melati

Terkait hasil realisasi tersebut, Gani Muhamad menegaskan bahwa, "hal ini harus menjadi motivasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Aparatur yang terlibat bahwasannya kita semua musti bersinergi, menyamakan pandangan serta komitmen untuk bekerja maksimal mendorong peningkatan PAD. Bagi yang hasil realisasinya tertinggi, terus pertahankan dan kembangkan, dan yang masih rendah, agar segera mengevaluasi sistim kerjanya dan terus berupaya serta berinovasi agar segera membaik dan mampu berkontribusi besar bagi peningkatan PAD," tegas Gani Muhamad.

PAD merupakan modal pembangunan untuk mensejahterakan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik, untuk itu Gani Muhamad kembali mengingatkan bahwa, "Kita harus bekerja dan berupaya bagaimana kita mengisi pembangunan di kota Bekasi ini, kalau tidak ada PAD mustahil kegiatan pembangunan ini bisa dilaksanakan dan bisa terus berkelanjutan, semua demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Bekasi," imbuhnya.

Terakhir dalam amanatnya, Gani Muhamad membahas peningkatan investor di Kota Bekasi sebagai salah satu upaya peningkatan PAD, maka Gani Muhamad menyampaikan, "Kepercayaan masyarakat dianggap kunci penting dalam meningkatkan investasi di Kota Bekasi, dan sampai dengan saat ini, pelayanan perijinan oleh DPMPTSP sudah melampaui target, artinya dari pelayanan yang diberikan, kepercayaan masyarakat meningkat, dan menunjuknan bahwa iklim investasi di Kota Bekasi sehat, birokrasinya pun tidak sulit yang penting, terus pertahankan dan terus berikan yang terbaik!," tutup Gani Muhamad.

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Hadir dalam Gebyar Pesta Rakyat HUT Ke-79 RI oleh Kodim 0507/Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka menyambut HUT Ke-79 Republik Indonesia, Kodim 0507/Bekasi menggelar Semarak Kemerdekaan RI: Gebyar Pesta Rakyat yang bertempat di Lapangan Summarecon Bekasi Bussiness District pada Minggu (11/08)

Kehadiran Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad disambut hangat oleh Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Arm. Rico Ricardo Sirait bersama seluruh peserta lomba yang terlihat begitu semangat dalam mengikuti Gebyar Pesta Rakyat tersebut.

Berbagai lomba seru dan hadiah menarik disediakan oleh Kodim 0507/Bekasi yang terbuka bukan hanya untuk peserta dari unsur TNI melainkan dari masyarakat umum juga ikut serta.

Selain menghadirkan berbagai lomba, para warga dapat memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang bekerjasama dengan RSUDCAM Kota Bekasi serta membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau mendonorkan darahnya bekerjasama dengan PMI Kota Bekasi sebagai wujud rasa kemanusiaan.

Mengusung tema, "Bersatu Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas", menurut Kolonel. Arm Rico Ricardo Sirait, Gebyar Pesta Rakyat hari ini terselenggara dengan tujuan untuk membangkitkan semangat Nasionalisme warga Kota Bekasi sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan RI.

"Tentunya tujuan kami menggelar Pesta Rakyat Tingkat Kota Bekasi hari ini adalah untuk menggugah semangat nasionalisme di diri para warga dan mengenang perjuangan para pahlawan terdahulu dalam meraih kemerdekaan RI yang sampai sekarang kita rasakan, bebas dari belenggu penjajah. Tugas kita sekarang adalah mempertahankannya dan bersama berperan membangun Bangsa dan Negara," ujar Dandim 0507/Bekasi.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik gelaran tersebut. Menurutnya, "semarak menyambut kemerdekaan RI yang digagas oleh Kodim 0507/Bekasi hari ini merupakan Pesta Rakyat terlengkap, ada berbagai lomba yang tentunya meriah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada pelaksanaan donor darah, dimana warga Kota Bekasi berkumpul, melebur bersama unsur TNI dan Polri selaku pengayom masyarakat, semuanya saling bersilaturahmi saling berbahagia," ucapnya.

Kegiatan yang sudah digelar kedua kalinya ini diharapkan dapat dilestarikan dengan mengadakannya kembali di tahun-tahun berikutnya sebagai ajang silaturahmi sesama warga Kota Bekasi dan sebagai momentum untuk meningkatkan rasa kecintaannya kepada Indonesia.

"Terima kasih kepada Dandim 0507/Bekasi beserta jajarannya, begitupun unsur Polres Metro Bekasi Kota, dan seluruh pendukung acara yang terlibat dalam mewujudkan Gebyar Pesta Rakyat hari ini. Semoga gelaran ini bisa terus eksis di tahun-tahun berikutnya setiap perayaan Kemerdekaan RI agar semakin memupuk rasa cinta dan bangganya para warga, khususnya Warga Kota Bekasi, terhadap NKRI," tutup Gani Muhamad.

 

Share:

Read More

Pelayanan Imigrasi Hadir di Mall; Pj Wali Kota Bekasi Terus Fasilitasi Peningkatan Pelayanan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kegiatan yang diluncurkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dengan nama Kegiatan Paspor Simpatik merupakan luncuran Inovasi yang terbaik guna memperlancar masyarakat Kota Bekasi dalam pengurusan Paspor di hari libur. Minggu (11/8/24).

Pelayanan yang diberikan ini adalah untuk mempermudah masyarakat tepatnya pada hari libur di tempat pusat perbelanjaan yakni Mall Summarecon Bekasi.

Kegiatan Paspor Simpatik ini langsung dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna juga di buka langsung oleh Penjabat (Pj). Wali Kota Bekasi Gani Muhamad serta para Pejabat Eselon II, Camat dan Lurah se-Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Pj. Gani menyampaikan Apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan ini yang telah di luncurkan merupakan satu terobosan terbaru dalam memberikan kemudahan pelayanan yang bisa cepat dan bisa dilakukan pada hari libur.

Tempat pelayanan yang berlangsung ini ialah tempat yang paling pas dan tepat pada lokasi nya yang dimana banyak warga masyarakat yang datang ke Mall ini dengan banyak kegiatan hal lainnya.

“Pelayanan ini pastinya bentuk dari inovasi terbaik yang tujuannya mempermudah masyarakat, masyarakat Kota Bekasi juga kita tau senin sampai Jumat itu repotnya luar biasa, bahkan tidak ada di Kota Bekasi adanya di Jakarta. Naah ini jadi mudah ada pelayanan paspor pada hari weekend bisa urus urus deh sambil belanja sama keluarga.” Ucap Gani.

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna menyampaikan, hadirnya di Kota Bekasi ini sangat terasa senang dari mulai penyambutan sampai ke tempat kegiatan acara Paspor Simpatik. Penyambutan dari Kota Bekasi tentunya dari Pj Wali Kota Bekasi Gani muhamad dengan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Darerah (FORKOPIMDA) yang sangat kompak.

“Pagi ini luar biasa datang ke Kota Bekasi, melihat pelayanan Paspor Simpatik ini adalah inovasi pelayanan yang terbaik di Kota Bekasi. Datang ke Kota Bekasi juga disambut dengan kehangatan, mulai dari instrumen Saxophone nya, Wali Kota serta Forkopimdanya yang Kompak dan melihat pelayanan langsung juga tidak ada hambatan sama sekali tentunya.” Ujar Felucia.

Dirinya mengatakan pelayanan ini harus mampu terus ada di Kota Bekasi, tidak hanya pada satu mall saja melainkan haruss ada beberapa mall-mall yang bisa dijadikan tempat pelayanan Paspor Simpatik ini, ia berharap kegiatan Paspor Simpatik merupakan langkah terbaik dalam memberikan pelayanan yang cepat untuk warga masyarakat Kota Bekasi.

Share:

Read More

Annive 2 Tahun LAMAR SI NENG, Camat Bekasi Timur Pastikan Pelayanan Mudah

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kecamatan Bekasi Timur menjelang HUT RI ke 79 menggelar program Pelayanan Malam dan Pasar Rakyat Usaha Mikro Kecil dan Menengah “LAMAR SI NENG” yang berjalan setiap hari jumat malam dalam bentuk pelayanan bagi warga Kecamatan Bekasi Timur.

Acara dirangkaikan dengan Anniversary 2 tahun program layanan masyarakat ini berjalan di tepat tanggal 05 Agustus program ini memiliki usia kedua. 

Fitri Widyati, Camat Bekasi Timur mengemukakan bahwa program yang sudah memasuki 2 tahun berjalan ini dengan sara syukur bangga telah berjalan sesuai komitmen memudahkan pelayanan masyarakat bagi warga Kecamatan Bekasi Timur.

“Program LAMAR SI NENG ini merupakan pertama pelayanan yang di buka di Kecamatan yang ada di Kota Bekasi, inisiator pertama pelayanan malam dan alhamduilillah tetap konsisten dengan membuka setiap jumat malam hingga sekarang ini.” kata Fitri.

Ia jelaskan bahwa program ini tengah berjalan lantaran masyarakat yang sibuk bekerja dan tidak bisa hadir langsung untuk mengurus kebutuhan administrasi pada jam kerja kantor, agar memudahkan dan menjadi solusi bagi warga yang berdomisili Kecamatan Bekasi Timur bisa gunakan kesemapatan di malam hari setiap hari Jumat.

Pada Anniversary kedua ini, Kecamatan Bekasi Timur merangkul beberapa stake holder dalam kepengurusan kependudukan seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan KK atau E-KTP dan KIA, Pembuatan Paspor, Sertifikasi Halal, loket pembayaran PBB, Konsultasi PBB, dan Perpanjangan SIM dan STNK.

Acara terselenggara selama 2 hari dari tanggal 09 Agustus - 10 Agustus 2024 yang juga di isi oleh para penggiat UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Bekasi Timur dengan kemeriahan live music dalam membuat suasana nyaman dengan kemudahan pelayanan bagi warga.

“Perayaan annive kedua ini sangat meriah, semoga program LAMAR SI NENG tetap menjadi solusi terbaik dalam memudahkan pelayanan masyarakat, dan tetap berjalan konsisten.” ujar Fitri.

Share:

Read More

PENERTIBAN PUSAT PERDAGANGAN MARDIKA, PEMPROV GELAR RAPAT

 KABARMASA.COM, AMBON – Pasar Mardika modern yang beroperasi selama kurang lebih hampir 4 bulan lamanya, telah diisi oleh 1700 pedagang, namun para pedagang yang tidak terakomodir ini, masih menggunakan badan jalan untuk berjualan, sehingga menyebabkan kemacetan.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Penataan dan Penertiban Kawasan Pusat Perdagangan Mardika, bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (13/8/2024), yang dipimpin oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin.

Dirinya mengatakan pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, termasuk Desa dan Lurah di kawasan Batu Merah Mardika, telah sepakat untuk melakukan penataan ulang serta penertiban kawasan pasar mardika.

Sabirin meyampaikan, bahwa Negeri Batu Merah akan mendukung penertiban jalan dari jembatan dekat Kantor BCA sampai ke Ongkoliong, yang dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

Dirinya menambahkan, mulai besok tanggal 14 sampai akhir Bulan Agustus 2024, harus dilakukan sosialisasi kepada para pedagang dan akan dibuat Surat Keputusan Sekda Maluku.

Ia berharap agar sosialisasi yang dilakukan ini berlangsung tertib dan sesuai dengan aturan, sehingga nantinya tidak ada yang dikorbankan baik masyarakat selaku pengguna jalan maupun para pedagang.

Sekda mengatakan Pasar modern hanya menampung 1700 pedagang, namun pedagang yang terdaftar ada 4000 lebih, untuk penertiban ini, para pedagang akan dipindahkan, sementara untuk lokasinya akan dibahas lagi lebih lanjut.

Turut hadir pada kesempatan itu, Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur TNI/Polri, Pemerintah Negeri Batu Merah dan Saniri, Tokoh Masyarakat, dan stakeholder. 

Share:

Read More

DESAK KPK RI, UNTUK USUT TUNTAS DUGAAN KOPERASI FIKTIV OKNUM DPRD MAMASA T.A. 2022-2023

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - 12 Agustus 2024 Sekelompok Pemuda Mengatas namakan dirinya Gerakan Pemuda Reformasi Kembali Menggelar Aksi Unjuk Rasa Didepan KPK RI Untuk Mendesak Pihak Anti Rasuah Agar Kiranya Memeriksa Pokir Oknum Wakil Ketua DPRD Kab Mamasa Yang Diduga FIKTIV pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023. 

Dana POKIR atau Dana Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan setempat agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Tujuan dari dana aspirasi oleh anggota legislatif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya angka inflasi di sebuah daerah. 

Pokir DPRD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 yaitu, penelaahan Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses di masing-masing Dapil anggota DPRD.

"Berdasarkan Data Dan Fakta Yang Telah Kami Kaji Dari Sekian Lama . kami Menduga. Ada beberapa Pokok Pikiran (Pokir) oknum Wakil Ketua DPRD Kab Mamasa. Itu FIKTIV.  Yang Jumlahnya Tidak Sedikit. Ungkap Roy Darwis, 12/08/24.  Yang bertugas  Sebagai Korlap Aksi .

Ditengah tengah rakyat menjerit disebabkan oleh tinggi nya angka devisit di daerah Mamasa. Pada tahun 2022/2023. Mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak berjalan.  Dan kami sayangkan jika ada beberapa Anggaran Dana Hibah Dan APBD. Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukkan nya.. Sambung Roy Darwis, 12/08/24. 

Dari sekian banyak Nya Anggota DPRD Kab.Mamasa. Oknum Wakil Ketua Ini. Memiliki SPBU Di Kec.Mamasa yang diperkirakan  mencaut Harga  tidak dibawa 10 Milyar. Maka dari itu, Kami Mencatut salah satu poin  Desakan Dalam Tuntutan Agar KPK RI bisa Memeriksa sumber dana Pembelanjaan SPBU yang Diduga Milik Oknum Wakil Ketua DPRD Mamasa dengan transparansi dan terbuka . Tutup Roy Darwis 12/08/24.

Ditempat berbeda. Jumadil Awal yang bertugas Sebagai Jenderal lapangan,  mengungkapkan, jika aksi  bakar ban hari ini tidak di indahkan. Maka kami berjanji. Kami akan melakukan aksi jilid 2 Yang tak kalah besar jumlah massa hari ini. Kami tidak main main, kasus ini seharus nya ditangani dengan serius. Sebab dampak dari dugaan kejahatan yang dilakukan oleh oknum Wakil ketua DPRD Mamasa. Mengakibatkan Rakyat Sengsara .

Pungkas Jumadil,"12/08/24.

Share:

Read More

HMI Desak KPK Segera Tetapkan Haji Robert Sebagai Tersangka Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dalam beberapa hari sebelumnya KPK telah memanggil Kasus Korupsi di Maluku Utara, KPK Panggil Haji mengagendakan pemeriksaan terhadap CEO PT. Nusa Halmahera Mineral Haji Robert alias Romo Nitiyudo Wachjo. 

Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang melibatkan tersangka mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Pria yang akrab disapa Haji Robert itu juga sebelumnya pernah diperiksa penyidik pada kasus suap pengadaan proyek dan perizinan di Maluku Utara untuk tersangka AGK. Pada pemeriksaan Kamis lalu, penyidik juga mendalami keterangan Haji Robert ihwal dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh AGK dan menelusuri Aliran Dana 300 Milyaraliran yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19.

Hal tersebut mengundang respon HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara untuk mengawal proses penyelidikan sampai mendapatkan titik terang.

PJ Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara mengungkapkan bahwa keterlibatan Haji Robert menandakan banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. 

"Isu Nasional dari hulu ke hilir tidak pernah luput dari kasus korupsi. Maka sebagai garda yang melawan segala bentuk tindakan KKN, kamu pandang perlu merespon persoalan ini hingga mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini, pengakuan eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba bahwa dirinya telah menerima uang melalui ajudannya dari beberapa pihak swasta sebelum di tangkap oleh KPK dan salah satunya adalah Haji robert selaku Direktur Utama PT NHM, Terkait dengan dugaan dan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pungkas Azzuhri Rauf. Jakarta. Rabu, 10/08/2024.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa HMI akan mengawal kasus tersebut sehingga isu Nasional untuk memberantas praktik KKN di Republik Indonesia.

Samsul selaku Penanggungjawab aksi pada Senin mendatang menegaskan akan menggeruduk KPk guna meminta pertanggungjawaban dari KPK untuk mengklarifikasi dan mengusut tuntas keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian ijin di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara.

"Kami akan melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK untuk mendesak segera ditetapkannya Haji Robert Alias Romo Nitiyudo Wachjo sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan kasus TPPU Eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba." Tegas Samsul.

Selain itu, Samsul menjelaskan terkait adanya aliran dana yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19. 

Samsul mengungkapkan  yang menjadi kejanggalannya ialah nilai bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19 mencapai lebih dari Rp 300 Milyar mulai dari uang tunai, bantuan sembako untuk masyarakat, donasi vaksin senilai lebih dari Rp 10 Milyar rupiah, mesin PCR yang ditempatkan di site dan RSUD Tobelo, 7 unit ventilator/alat bantu nafas, mesin produksi oksigen ke RSUD Chasan Boesoirie, alat rapid tes, Alat Pelindung Diri (APD) Full Protection Kit, masker, hand sanitizer, obat ivermectin hingga menyewa lebih dari 20 hotel yang tersebar di wilayah Ternate dan Tobelo untuk dijadikan fasilitas isolasi mandiri dan karantina.

Atas perihal inilah, HMI menduga bahwa Haji Robert di duga melanggar UU nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13, sebagaimana telah di ubah telah di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

”Berdasarkan dasar tersebut maka kami akan segera menyambangi KPK untuk meminta klarifikasi serta mendesak KPK agar segera mengusut tuntas hingga ditetapkannya Haji Robert sebagai tersangka dalam kasus eks Gubernur Maluku Utara dan aliran dana yang mengalir kurang lebih 300 Milyar ke pemerintah provinsi dengan dugaan modus bantuan Covid-19 waktu itu,” tegas Samsul.

Terakhir, mereka menduga bahwa ada upaya menghalang-halangi proses penyelidikan yang dilakukan oleh Haji Robert beserta kroni-kroninya sehingga ada tidak ada tindak lanjut dari KPK untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh AGK dan menelusuri Aliran Dana 300 Milyaraliran yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19.

Share:

Read More

PERCEPAT PENYERAPAN ANGGARAN SABIRIN TANDATANGANI MOU DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KABARMASA.COM, AMBON – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin menandatangani MOU dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Kota, tentang Optimalisasi Pajak Daerah, pada Jumat (9/8/2024), berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Rapat Koordinasi dan Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran, serta Focus Group Discussion terkait penyerapan anggaran, penguatan dana transfer , pengelolaan BLUD dan BUMD, yang dihadiri langsung oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Horas Maurits Panjaitan beserta rombongan.

Syuryadi dalam sambutannya menyampaikan agar bisa meningkatkan sinergi antara 11 Kabupaten Kota dalam pembagian tugas.

“Semoga melalui kegiatan ini dapat memperoleh masukkan yang signifikan, sehingga dapat mendukung pencapaian penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah,”ujar Sabirin.

Dirinya berharap, Sumber Daya Manusia yang ada, bisa meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penyerapan anggaran sehingga ditargetkan pencairan anggaran nanti terealisasi di atas 90%.

Ia mengatakan, Penjabat Gubernur juga turut mengapresiasi segala upaya yang dilakukan selama ini, dan juga rencana kedepan dalam menata administrasi perpajakan dan pengelolaan keuangan anggaran yang semakin transparan, efektif dan efisien, serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih atau good governance.

Turut hadir pada kesempatan itu para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, pimpinan BUMD, serta para stakeholder. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Pemerintah Kota Bekasi Terima Penghargaan UHC Award 2024

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Maruf Amin hadiri sekaligus menyerahkan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 yang terlaksana di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur (08/08/2024)

Dihadiri oleh Kepala Daerah atau perwakilan dari masing masing daerah se Indonesia, Pemerintah Kota Bekasi juga menerima penghargaan tersebut yang langsung diserahkan kepada Drs. Junaedi selalu Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Sekda Kota Bekasi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawaty, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Taufik Rachman dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Irmajanti Lande Batara

Dalam sambutannya, Wapres RI mengatakan bahwa UHC ini merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata tanpa adanya hambatan finansial.

“UHC ini diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang pada tahun 2024 ini kepersertaaan JKN yang ditargetkan salam RPJMN 2020-2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.” kata Wapres RI.

KH. Maruf Amin mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus menerus terhadap pelaksaan program ini, terlait permasalahan tunggakan pewerta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPjS Kesehatan yang macet, dirinya berharap permasalahan ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kemudahan akses bagu seluruh masyarakat.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Wapres RI memerintahkan untuk Pemerintah Daerah tetap

mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS.

Wapres RI usai sambutan menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2024 kepada perwakilan masing masing daerah.

Sumber : humas@wapresri.go.id

Share:

Read More

Pemkot Bekasi Bersama Unsur Keamanan Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Kota Bekasi bersama unsur keamanan terus meningkatkan kesiapan dengan menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota).

Hadir mewakili PJ Wali Kota Bekasi, Kepala Kesbangpol Nesan Sujana, bersama unsur terkait memantau langsung latihan Dalmas (Pengendalian Massa) yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Bekasi di Alun- alun M Hasibuan Kota Bekasi.

Nesan mengatakan latihan bersama ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur keamanan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses Pilkada berlangsung.

“Untuk kesiapan dalam pengamanan setiap tahapan Pilkada serentak 2024, pemerintah dan pihak keamanan, seluruh unsur terkait didalamnya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses ini. Agar proses Pilkada dapat berjalan dengan aman dan sukses,” jelas Nesan

Pada kegiatan ini, pihak keamanan melibatkan berbagai simulasi situasi yang mungkin terjadi, mulai dari unjuk rasa damai hingga potensi kerusuhan.

Seluruh anggota gabungan dilatih untuk merespon dengan cepat dan tepat, serta menggunakan peralatan dengan benar.

Ia juga optimis, dengan kebersamaan dan komitmen menjaga Kota Bekasi yang kondusif, Pilkada serentak 2024 di wilayah Kota Bekasi akan berlangsung lancar, aman dan damai.

Kesiapan Sispamkota ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya Pilkada 2024.

“Pemerintah dan pihak keamanan ingin masyarakat merasa aman dan melindungi mereka,” ucap Nesan

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Pemerintah dan aparat keamanan penegak hukum mengawal dan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada 2024, demi terciptanya suasana yang kondusif dan damai. 

Share:

Read More

Kaops NCS Polri Minta Polda Jatim Optimalkan Cooling System Jelang Pilkada Serentak

KABARMASA.COM, SURABAYA - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta Polda Jawa Timur (Jatim) untuk mengoptimalkan upaya cooling system atau melakukan pendinginan suhu politik jelang Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, Provinsi Jatim memiliki tingkat kerawanan lumayan tinggi dibandingkan pada saat pilpres kemarin.

Penekanan tersebut disampaikan langsung maupun video confernece oleh Kaops kepada 874 personel Polda Jatim dan 39 Polres di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (8/8/2024). Dalam kegiatan penguatan pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terakait Nusantara Cooling System tersebut dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dan para PJU Polda Jatim serta TIM Ops NCS Polri.

"Sebagai provinsi dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) terbanyak kedua di Indonesia serta poros dari dua organisasi keagamaan terkemuka di Indonesia, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan konflik lumayan tinggi. Hal ini perlu kita antisipasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak nanti," kata Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri.

Menurutnya pelbagai ancaman bisa terjadi seperti konflik SARA, berita bohong dan polarisasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kaops NSC Polri menyampaikan, perintah dari Presiden Joko Widodo pada HUT ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli 2024 kemarin, bahwa Polri harus adaptif dan proaktif untuk menetralisasi residu politik, memitigasi disinformasi Pemilu serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, jujur dan adil.  

"Pada kesempatan yang sama Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri akan berupaya maksimal dalam mengeliminasi potensi konflik menjelang Pilkada melalui optimalisasi Nusantara Cooling System," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pilkada nanti, para Kasatwil intensif dalam melakukan cooling system. Seperti apa yang dilakukan oleh Ops NCS Polri pada Pilpres dan Pileg kemarin, upaya Preemtif dan Preventif dengan menyambangi para ulama, kiai, habib, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta mengadakan bakti sosial. 

"Temui para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, dan kegiatan sosial, bangun narasi besar yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya pilkada aman dan damai," ujarnya.

Lebih lanjut, para Kasatwil juga harus intensif turun ke lapangan, kelola potensi konflik dan mengoptimalkan peran anggota intelkam dan Bhabinkamtibmas. 

"Keberhasilan kasatwil itu dilihat dari bisa mengelola potensi yang kecil jadi tidak ada dan yang besar jadi kecil itu keberhasilan kalian semua jangan sampai pimpinan kita turun tangan, jadi betul-betul sering ke lapangan," pungkas Kaops.

Sementara Kapolda Jatim mengungkapkan sempat ada konflik horizontal di wilayah Gresik, namun bisa dikendalikan. Untuk pilkada serentak khususnya di wilayah Jawa Timur, dirinya menegaskan bahwa jajarannya akan bekerja secara optimal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai.

"Kita optimis jadikan Jawa Timur sebagai daerah aman dan harmonis," tandasnya.

Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Laurens Recky juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.

Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping KaminOps NCS, Brigjen Budi Hermawan dan Waikasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono.

Share:

Read More

4 Ketua Organisasi Mahasiswa di Medan Terjaring OTT, Polisi Rilis Kasusnya Hari Ini

KABARMASA.COM, KOTA MEDAN - Sejumlah ketua organisasi mahasiswa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan, Sumatera Utara.

OTT dilakukan oleh Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Dikabarkan, ada 4 ketua organisasi mahasiswa yang diamankan.

Informasi yang dihimpun, para ketua organisasi mahasiswa ini terjaring OTT di sebuah kafe di kawasan Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kota Medan pada Minggu, 4 Agustus 2024 malam.

Mereka diduga terjaring OTT ketika menerima uang dari salah satu pejabat di Kota Medan.

Polisi juga dikabarkan mengamankan barang bukti uang senilai Rp 40 juta.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun membenarkan adanya OTT tersebut.

Teddy mengaku pihaknya akan melakukan rilis kasusnya hari ini.

Menurutnya, kronologi OTT, identitas dan berapa jumlah ketua organisasi mahasiswa yang ditangkap akan disampaikan semua dalam rilis tersebut.

"Hari ini rilisnya. Nanti kita sampaikan," ujar Teddy kepada wartawan, Kamis, 8 Agustus 2024 pagi.

Diduga berawal dari aksi unjuk rasa

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo (unjuk rasa) di depan kantor Balai Kota Medan.

Mereka menyoroti sejumlah proyek di pemerintahan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Sebelumnya, mahasiswa pernah menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 4, Jalan Iskandar Muda, Kota Medan.

Dalam orasinya, mahasiswa menuding kepemimpinan Bobby Nasution gagal.

Berikut sejumlah hal yang kerap disoroti mahasiswa dalam aksi unjuk rasa belakangan ini:

1. Proyek lampu pocong berbiaya Rp 26 miliar

2. Pembangunan Stadion Teladan berbiaya Rp 404,19 miliar

3. Revitalisasi lapangan merdeka yang menelan biaya Rp 593,7 miliar

4. Bobby disebut gagal mengatasi banjir di Kota Medan

5. Kebijakan parkir di Kota Medan

6. Matinya 5 harimau di Medan Zoo

7. Masih maraknya peredaran narkoba dan begal di Kota Medan.

Share:

Read More

Tingkatkan Kapabilitas Roda Perekonomian, Pemerintah Kota Bekasi Jalin Kerjasama Dengan Pemerintah Kota Malang

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Malang di sektor pelayanan dasar yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor: 100.3.7.1/29/35.73.111/2024. 

Kesepakatan Bersama tersebut ditandangani oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pada Rabu (07/08) di Aula Balai Kota Malang, Jawa Timur.

Adapun sektor-sektor yang dikerjasamakan meliputi ketahanan pangan, peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, peningkat sektor jasa dan perdagangan, serta pengembangan inovasi untuk peningkatan perekonomian untuk kedua wilayah.

Terutama, di sektor Pariwisata dan Pertanian dimana Kota Malang memiliki sumber daya alam melimpah yang sudah tidak diragukan lagi potensi serta kemampuan dalam mengelola hasil pertanian dan juga memanfaatkan alam untuk pengembangan pariwisata.

Oleh karena itu, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad mengatakan, "Kota Bekasi ini kota jasa, dan di sektor pariwisata tidak sama seperti seperti yang dimiliki oleh Kota Malang, jadi kami betul-betul mendambakan sektor pariwisata berkembang sebaik mungkin, begitu pun pemanfatan lahan-lahan pertanian sehingga mampu menjadi penghasil, yang mana akhirnya bisa mendatangkan banyak wisatawan sampai dengan menimbulkan trust terhadap investor, sehingga mampu meningkatkan _income_ per-kapita dan tentunya PAD Kota Bekasi," ujar Gani Muhamad.

Sementara itu Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengaku bangga bisa menjalin kerjasama dengan Pemkot Bekasi dan dipastikan kerjasama akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Dengan kerjasama yang kita jalin ini semoga dapat memberi dampak dan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua daerah. Kami pun bisa banyak belajar dari Kota Bekasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana publik serta pengelolaan program-program pelayanan kepada masyarakat beserta fasilitas penunjangnya yang sudah berkembang sangat baik. Mari bersama membangun daerah untuk kemajuan yang lebih pesat," tutup Wahyu Hidayat.

Share:

Read More

Kesbangpol dan FKUB Gelar Sosialisasi Majelis Umat Beragama

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Bertempat di Graha Wulan sari, Bekasi Selatan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi bekerjasama dengan Kesbangpol Kota Bekasi menggelar sosialisasi Majelis Umat Beragama (MUB) kecamatan dan MUB kelurahan se-Kota Bekasi. Kegiatan kali ini mengusung tema “Meningkatkan kerja MUB kecamatan dan MUB kelurahan se- Kota Bekasi dalam rangka Kota Bekasi menjadi kota toleransi no 1 se- Indonesia”

Sosialisasi tersebut, dihadiri oleh Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan beserta jajaran, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Adapun pembentukan MUB bertujuan agar bersinergi dengan Camat dan lurah untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan ditingkat wilayah setempat

Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana menyampaikan menjadi prioritas pemerintah untuk terus merajut keharmonisan dan terus menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai. Pentingnya menjaga harmonisasi di Kota Bekasi, kolaborasi dilakukan dari tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi hingga masyarakatnya.

“Pemerintah Kota Bekasi berharap pada tahun ini menjadi Kota Toleransi pertama, karena kita semua elemen terus merajut menjaga keharmonisan tersebut, tentunya kerjasama yang baik dan koordinasi yang kuat untuk mewujudkan harmonisasi tersebut” ungkap Nesan Sujana

Tentunya MUB dibentuk memiliki tugas yang penting di masyarakat yakni dalam hal mengenal budaya, kultur, dan sosial yang berada di Kota Bekasi. Juga berfungsi juga dalam pencegahan dini terhadap konflik- konflik yang terjadi di wilayah, membantu tugas camat dan lurah dalam mengkoordinasikan terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama di wilayahnya.

Ditempat yang sama Ketua FKUB Abdul Manan menyampaikan Kota Bekasi merupakan kota yang heterogen dengan itu pemerintah terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada, menjaga keharmonisan sesama anak bangsa. Dengan itu Kota Bekasi dapat meraih peringkat tiga sebagai Kota Toleran.

Selain menjaga kerukunan, menjaga lingkungan sekitar agar aman dan nyaman tanpa adanya perselisihan juga dibutuhkan kesadaran tinggi dari para warga.

"Agar terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman, perlu kesadaran tinggi untuk saling guyub, tidak membeda-bedakan, junjung tinggi toleransi, maka penting bagi kita semua untuk mempererat silaturahmi, sehingga dapat terbina hubungan yang baik tanpa perselisihan dan tanpa membeda-bedakan," tutupnya. 

Share:

Read More