BEM FEB UNISMA Sukses Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi di SMK Darul Hikmah
POLDA DAN KAJATI SULBAR, JANGAN TUTUP MATA. GEPERMASI, MINTA WAKIL KETUA DPRD MAMASA DIPERIKSA SECARA TRANSPARAN
Kini Konsulidasi Besar Yang Dibangun Gepermasi Menuai Simpatik Dari Beberapa Tokoh Tokoh Sulbar Dan Tokoh Tokoh Lokal Mamasa. Serta tokoh Tokoh Aktivis Untuk Menyatukan Misi Yang Sama.
Selain Dari Gepermasi ,( Gerakan Pemuda Reformasi ) , Adapula Forum Pemuda Anak Rantau Nusantara (FPARN) Dan Kerukunan Pemuda Pitu Ulunna Salu Jabodetabek (KPPUS) Bersepakat Untuk Melakukan aksi Besar Besaran serta Mendorong Persoalan Ini Sampai Tuntas Dimeja Hijau .
Kami Akan Bagi Pasukan Serta Melakukan Aksi Besar besaran Di Dua kota. Mamuju. Dan Jakarta.
Depan Kejati Sulbar serta Depan Polda Sulbar . Jakarta di Depan Kejagung serta Depan Mabes Polri. Ungkap Dahlan salah satu Aktivis Dari FPARN.
Kasus Ini Tidak Bisa Di Diamkan, sebab Mereka Telah Banyak Memakan Uang Rakyat tapi Tidak Memiliki Kontribusi Untuk Rakyat Mamasa. Apalagi Dikuatkan Isu isu lokal . Bahwa Dugaan Koperasi Fiktif Yang Terjadi di KA Mamasa Memiliki Proses Pembagian Sebagai Berikut,. Proses Bantuan 80/20%. Dan Adapula 60/40%
Contoh :
1.Hibah Koperasi ST Di Desa Osango Rp.350.000.000 (Diduga Fiktif)
2.Hibah Koperasi SMM Desa Bombong Lambe Rp.300.000.000 (Diduga Fiktif)
Setelah Kami Melakukan Infestigasi Lapangan kedesa Tersebut. Terdapat Beberapa Pengakuan Masyarakat Bahwasanya Koperasi Yang di Maksud Di Atas Sama Sekali Tidak Pernah Terdengar Oleh Masyarakat Setempat, Bahkan Oknum Perangkat Desa Tersebut Mengakui Bahwa Nama Nama Koperasi yang Tertera itu tidak ada.
Salah Satu metode Pengambilan Sampel. Bahwa Jika Koperasi Tersebut Benar Adanya, Maka Kami Yakin, Masyarakat Pasti Akan Tau. Sebab Koperasi Simpan Pinjam Itu Diperuntukkan Untuk Masyarakat. Ironi nya, pemerintah Desa pun tidak Mengetahui Keberadaan Koperasi Tersebut.
Tegas, Dahlan
Maka dari Itu. Polda Sulbar Dan Kajati Sulbar Harus Melibatkan diri Untuk Demi Rakyat Mamasa. Sambung Dahlan 16/08/24.
Jika tidak Ada attensi Dari 2 Penegak Hukum Di Sulbar. Maka Kami Akan melakukan Aksi demonstrasi Tanpa Busana Di depan Kejagung RI. Dan Mabes Polri. Sebagai bentuk protes sebab kasus ini seolah olah didiamkan oleh penegak hukum. Tanda Dahlan 16/08/24
Ikatan BEM Pertanian Indonesia melakukan musyawarah dan rakerwil yang bertempat di kampus universitas yudharta Pasuruan (UYP)
KABARMASA.COM, PASURUAN - Ikatan BEM Pertanian Indonesia melakukan musyawarah dan rakerwil yang bertempat di kampus universitas yudharta Pasuruan (UYP), Minggu, (11/8/2024).
Agenda tersebut
dalam rangka membahas mengenai dugaan kasus kasus konflik agraria di Petani
Pakel, Banyuwangi yang banyak merugikan Masyarakat termasuk petani.
Kami mengajak
seluruh pihak untuk menyikapi isu ini dengan serius dan bertindak sesuai dengan
prinsip keadilan.
Dalam forum yang
di hadiri 30 perwakilan dari 28 kampus sejawa timur menyepakati untuk mengusut
tuntas konflik yang sedang menimpa warga dan
petani pakel.
Maka dari itu,
Ikatan Bem Pertanian Indonesia Menuntut kepada ATR BPN dan BPN Banyuwangi:
1. Menuntut ATR
BPN dan BPN Banyuwangi untuk menyelesaikan konflik agraria dan memberikan hak
atas tanah sesuai UUD 1945
2. Mendesak
Pemkab Bnyuwangi dan pemprov Jatim untuk melindungi hak warga dan petani pakel
di jawa timur dari pencaplokan tanah oleh Perusahaan dan membentuk tim
penyelesaian konflik agraria jawa timur yang berasal dari seluruh elemen
Masyarakat termasuk mahasiswa
Kami berkomitmen
untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendorong semua pihak untuk
bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Dalam hal
tersebut Rayhan Selaku Kordinator wilayah 4 menyampaikan Bilamana Tuntutan
IBEMPI tidak diindahkan dan tidak ada tindakan konkrit maka dirinya bersama
anggota akan melakukan audiensi dan aksi Seluruh BEM Pertanian Indonesia.
Senada dengan
itu, Khariq Anhar selaku penanggung Jawab IBEMPI juga berharap agar segera
diusut tuntas kasus tersebut.
“Kami Ikatan BEM
Pertanian, akan terus mengawal kasus ini. Kami harap tidak ada tebang pilih
dalam mengusut tuntas kasus ini,” tuturnya.
Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi
KABARMASA.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3,49 miliar.
Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi
(Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak
pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam
kurun waktu 2021 hingga 2023.
“Pemberian uang dari FK ke SD
diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali,” kata
Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).
Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK
ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM,
uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1,178
miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT
AOBI oleh BPOM.
Arief menjelaskan, penetapan tersangka
terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti
dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.
“Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu
ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8
saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan,”
katanya.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang
bukti uang Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.
Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang
dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas
pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM
Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.
Adapun pasal yang disangkakan terhadap
tersangka yakni pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor
20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pj Wali Kota Bekasi Pimpin Apel Senin Pagi, Berikut Beberapa Hal yang Disampaikan
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad pimpin Apel Senin Pagi di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi yang diikuti oleh seluruh Aparatur dan dirangkaikan dengan beberapa simbolis penyerahan Apresiasi LPM Berprestasi dan penyematan Motivasi kepada Perangkat Daerah. Senin (12/08).
Pertama, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyerahkan piagam penghargaan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan atas capaian Universal Health Coverage Kategori Madya yang diterima Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada para pemenang hasil penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), yakni:
Juara 1: LPM Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang;
Juara 2: LPM Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya;
Juara 3: LPM Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
Juara Harapan 1: LPM Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede;
Juara Harapan 2: LPM Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu;
Juara Harapan 3: LPM Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih
Setelah penyerahan selesai, dalam amanatnya Gani Muhamad membacakan hasil Realisasi Mingguan Penerimaan Mingguan Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 8 Agustus 2024 oleh para Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Berikut adalah daftarnya:
5 OPD Realisasi Tertinggi:
Disperkimtan
Disnaker
RSUDCAM
Dinas Kesehatan
Dinas Lingkungan Hidup
5 OPD Realisasi Terendah;
BPKAD
Dishub
Distaru
Disperindag
DKPPP
5 UPTD Pendapatan Realisasi Tertinggi:
UPTD Bekasi Barat
UPTD Jatiasih
UPTD Bantargebang
UPTD Bekasi Timur
UPTD Bekasi Selatan
5 UPTD Pendatan Realisasi Terendah:
UPTD Rawalumbu
UPTD Medan Satria
UPTD Bekasi Utara
UPTD Jatisampurna
UPTD Pondok Melati
Terkait hasil realisasi tersebut, Gani Muhamad menegaskan bahwa, "hal ini harus menjadi motivasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Aparatur yang terlibat bahwasannya kita semua musti bersinergi, menyamakan pandangan serta komitmen untuk bekerja maksimal mendorong peningkatan PAD. Bagi yang hasil realisasinya tertinggi, terus pertahankan dan kembangkan, dan yang masih rendah, agar segera mengevaluasi sistim kerjanya dan terus berupaya serta berinovasi agar segera membaik dan mampu berkontribusi besar bagi peningkatan PAD," tegas Gani Muhamad.
PAD merupakan modal pembangunan untuk mensejahterakan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik, untuk itu Gani Muhamad kembali mengingatkan bahwa, "Kita harus bekerja dan berupaya bagaimana kita mengisi pembangunan di kota Bekasi ini, kalau tidak ada PAD mustahil kegiatan pembangunan ini bisa dilaksanakan dan bisa terus berkelanjutan, semua demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Bekasi," imbuhnya.
Terakhir dalam amanatnya, Gani Muhamad membahas peningkatan investor di Kota Bekasi sebagai salah satu upaya peningkatan PAD, maka Gani Muhamad menyampaikan, "Kepercayaan masyarakat dianggap kunci penting dalam meningkatkan investasi di Kota Bekasi, dan sampai dengan saat ini, pelayanan perijinan oleh DPMPTSP sudah melampaui target, artinya dari pelayanan yang diberikan, kepercayaan masyarakat meningkat, dan menunjuknan bahwa iklim investasi di Kota Bekasi sehat, birokrasinya pun tidak sulit yang penting, terus pertahankan dan terus berikan yang terbaik!," tutup Gani Muhamad.
Pj. Wali Kota Bekasi Hadir dalam Gebyar Pesta Rakyat HUT Ke-79 RI oleh Kodim 0507/Bekasi
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka menyambut HUT Ke-79 Republik Indonesia, Kodim 0507/Bekasi menggelar Semarak Kemerdekaan RI: Gebyar Pesta Rakyat yang bertempat di Lapangan Summarecon Bekasi Bussiness District pada Minggu (11/08)
Kehadiran Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad disambut hangat oleh Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Arm. Rico Ricardo Sirait bersama seluruh peserta lomba yang terlihat begitu semangat dalam mengikuti Gebyar Pesta Rakyat tersebut.
Berbagai lomba seru dan hadiah menarik disediakan oleh Kodim 0507/Bekasi yang terbuka bukan hanya untuk peserta dari unsur TNI melainkan dari masyarakat umum juga ikut serta.
Selain menghadirkan berbagai lomba, para warga dapat memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang bekerjasama dengan RSUDCAM Kota Bekasi serta membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau mendonorkan darahnya bekerjasama dengan PMI Kota Bekasi sebagai wujud rasa kemanusiaan.
Mengusung tema, "Bersatu Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas", menurut Kolonel. Arm Rico Ricardo Sirait, Gebyar Pesta Rakyat hari ini terselenggara dengan tujuan untuk membangkitkan semangat Nasionalisme warga Kota Bekasi sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan RI.
"Tentunya tujuan kami menggelar Pesta Rakyat Tingkat Kota Bekasi hari ini adalah untuk menggugah semangat nasionalisme di diri para warga dan mengenang perjuangan para pahlawan terdahulu dalam meraih kemerdekaan RI yang sampai sekarang kita rasakan, bebas dari belenggu penjajah. Tugas kita sekarang adalah mempertahankannya dan bersama berperan membangun Bangsa dan Negara," ujar Dandim 0507/Bekasi.
Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik gelaran tersebut. Menurutnya, "semarak menyambut kemerdekaan RI yang digagas oleh Kodim 0507/Bekasi hari ini merupakan Pesta Rakyat terlengkap, ada berbagai lomba yang tentunya meriah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada pelaksanaan donor darah, dimana warga Kota Bekasi berkumpul, melebur bersama unsur TNI dan Polri selaku pengayom masyarakat, semuanya saling bersilaturahmi saling berbahagia," ucapnya.
Kegiatan yang sudah digelar kedua kalinya ini diharapkan dapat dilestarikan dengan mengadakannya kembali di tahun-tahun berikutnya sebagai ajang silaturahmi sesama warga Kota Bekasi dan sebagai momentum untuk meningkatkan rasa kecintaannya kepada Indonesia.
"Terima kasih kepada Dandim 0507/Bekasi beserta jajarannya, begitupun unsur Polres Metro Bekasi Kota, dan seluruh pendukung acara yang terlibat dalam mewujudkan Gebyar Pesta Rakyat hari ini. Semoga gelaran ini bisa terus eksis di tahun-tahun berikutnya setiap perayaan Kemerdekaan RI agar semakin memupuk rasa cinta dan bangganya para warga, khususnya Warga Kota Bekasi, terhadap NKRI," tutup Gani Muhamad.
Pelayanan Imigrasi Hadir di Mall; Pj Wali Kota Bekasi Terus Fasilitasi Peningkatan Pelayanan
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kegiatan yang diluncurkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dengan nama Kegiatan Paspor Simpatik merupakan luncuran Inovasi yang terbaik guna memperlancar masyarakat Kota Bekasi dalam pengurusan Paspor di hari libur. Minggu (11/8/24).
Pelayanan yang diberikan ini adalah untuk mempermudah masyarakat tepatnya pada hari libur di tempat pusat perbelanjaan yakni Mall Summarecon Bekasi.
Kegiatan Paspor Simpatik ini langsung dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna juga di buka langsung oleh Penjabat (Pj). Wali Kota Bekasi Gani Muhamad serta para Pejabat Eselon II, Camat dan Lurah se-Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
Pj. Gani menyampaikan Apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan ini yang telah di luncurkan merupakan satu terobosan terbaru dalam memberikan kemudahan pelayanan yang bisa cepat dan bisa dilakukan pada hari libur.
Tempat pelayanan yang berlangsung ini ialah tempat yang paling pas dan tepat pada lokasi nya yang dimana banyak warga masyarakat yang datang ke Mall ini dengan banyak kegiatan hal lainnya.
“Pelayanan ini pastinya bentuk dari inovasi terbaik yang tujuannya mempermudah masyarakat, masyarakat Kota Bekasi juga kita tau senin sampai Jumat itu repotnya luar biasa, bahkan tidak ada di Kota Bekasi adanya di Jakarta. Naah ini jadi mudah ada pelayanan paspor pada hari weekend bisa urus urus deh sambil belanja sama keluarga.” Ucap Gani.
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna menyampaikan, hadirnya di Kota Bekasi ini sangat terasa senang dari mulai penyambutan sampai ke tempat kegiatan acara Paspor Simpatik. Penyambutan dari Kota Bekasi tentunya dari Pj Wali Kota Bekasi Gani muhamad dengan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Darerah (FORKOPIMDA) yang sangat kompak.
“Pagi ini luar biasa datang ke Kota Bekasi, melihat pelayanan Paspor Simpatik ini adalah inovasi pelayanan yang terbaik di Kota Bekasi. Datang ke Kota Bekasi juga disambut dengan kehangatan, mulai dari instrumen Saxophone nya, Wali Kota serta Forkopimdanya yang Kompak dan melihat pelayanan langsung juga tidak ada hambatan sama sekali tentunya.” Ujar Felucia.
Dirinya mengatakan pelayanan ini harus mampu terus ada di Kota Bekasi, tidak hanya pada satu mall saja melainkan haruss ada beberapa mall-mall yang bisa dijadikan tempat pelayanan Paspor Simpatik ini, ia berharap kegiatan Paspor Simpatik merupakan langkah terbaik dalam memberikan pelayanan yang cepat untuk warga masyarakat Kota Bekasi.
Annive 2 Tahun LAMAR SI NENG, Camat Bekasi Timur Pastikan Pelayanan Mudah
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kecamatan Bekasi Timur menjelang HUT RI ke 79 menggelar program Pelayanan Malam dan Pasar Rakyat Usaha Mikro Kecil dan Menengah “LAMAR SI NENG” yang berjalan setiap hari jumat malam dalam bentuk pelayanan bagi warga Kecamatan Bekasi Timur.
Acara dirangkaikan dengan Anniversary 2 tahun program layanan masyarakat ini berjalan di tepat tanggal 05 Agustus program ini memiliki usia kedua.
Fitri Widyati, Camat Bekasi Timur mengemukakan bahwa program yang sudah memasuki 2 tahun berjalan ini dengan sara syukur bangga telah berjalan sesuai komitmen memudahkan pelayanan masyarakat bagi warga Kecamatan Bekasi Timur.
“Program LAMAR SI NENG ini merupakan pertama pelayanan yang di buka di Kecamatan yang ada di Kota Bekasi, inisiator pertama pelayanan malam dan alhamduilillah tetap konsisten dengan membuka setiap jumat malam hingga sekarang ini.” kata Fitri.
Ia jelaskan bahwa program ini tengah berjalan lantaran masyarakat yang sibuk bekerja dan tidak bisa hadir langsung untuk mengurus kebutuhan administrasi pada jam kerja kantor, agar memudahkan dan menjadi solusi bagi warga yang berdomisili Kecamatan Bekasi Timur bisa gunakan kesemapatan di malam hari setiap hari Jumat.
Pada Anniversary kedua ini, Kecamatan Bekasi Timur merangkul beberapa stake holder dalam kepengurusan kependudukan seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan KK atau E-KTP dan KIA, Pembuatan Paspor, Sertifikasi Halal, loket pembayaran PBB, Konsultasi PBB, dan Perpanjangan SIM dan STNK.
Acara terselenggara selama 2 hari dari tanggal 09 Agustus - 10 Agustus 2024 yang juga di isi oleh para penggiat UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Bekasi Timur dengan kemeriahan live music dalam membuat suasana nyaman dengan kemudahan pelayanan bagi warga.
“Perayaan annive kedua ini sangat meriah, semoga program LAMAR SI NENG tetap menjadi solusi terbaik dalam memudahkan pelayanan masyarakat, dan tetap berjalan konsisten.” ujar Fitri.
PENERTIBAN PUSAT PERDAGANGAN MARDIKA, PEMPROV GELAR RAPAT
.jpeg)
KABARMASA.COM, AMBON – Pasar Mardika modern yang beroperasi selama kurang lebih hampir 4 bulan lamanya, telah diisi oleh 1700 pedagang, namun para pedagang yang tidak terakomodir ini, masih menggunakan badan jalan untuk berjualan, sehingga menyebabkan kemacetan.
Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Penataan dan Penertiban Kawasan Pusat Perdagangan Mardika, bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (13/8/2024), yang dipimpin oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin.
Dirinya mengatakan pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, termasuk Desa dan Lurah di kawasan Batu Merah Mardika, telah sepakat untuk melakukan penataan ulang serta penertiban kawasan pasar mardika.
Sabirin meyampaikan, bahwa Negeri Batu Merah akan mendukung penertiban jalan dari jembatan dekat Kantor BCA sampai ke Ongkoliong, yang dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
Dirinya menambahkan, mulai besok tanggal 14 sampai akhir Bulan Agustus 2024, harus dilakukan sosialisasi kepada para pedagang dan akan dibuat Surat Keputusan Sekda Maluku.
Ia berharap agar sosialisasi yang dilakukan ini berlangsung tertib dan sesuai dengan aturan, sehingga nantinya tidak ada yang dikorbankan baik masyarakat selaku pengguna jalan maupun para pedagang.
Sekda mengatakan Pasar modern hanya menampung 1700 pedagang, namun pedagang yang terdaftar ada 4000 lebih, untuk penertiban ini, para pedagang akan dipindahkan, sementara untuk lokasinya akan dibahas lagi lebih lanjut.
Turut hadir pada kesempatan itu, Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur TNI/Polri, Pemerintah Negeri Batu Merah dan Saniri, Tokoh Masyarakat, dan stakeholder.
DESAK KPK RI, UNTUK USUT TUNTAS DUGAAN KOPERASI FIKTIV OKNUM DPRD MAMASA T.A. 2022-2023
KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - 12 Agustus 2024 Sekelompok Pemuda Mengatas namakan dirinya Gerakan Pemuda Reformasi Kembali Menggelar Aksi Unjuk Rasa Didepan KPK RI Untuk Mendesak Pihak Anti Rasuah Agar Kiranya Memeriksa Pokir Oknum Wakil Ketua DPRD Kab Mamasa Yang Diduga FIKTIV pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Dana POKIR atau Dana Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan setempat agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Tujuan dari dana aspirasi oleh anggota legislatif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya angka inflasi di sebuah daerah.
Pokir DPRD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 yaitu, penelaahan Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses di masing-masing Dapil anggota DPRD.
"Berdasarkan Data Dan Fakta Yang Telah Kami Kaji Dari Sekian Lama . kami Menduga. Ada beberapa Pokok Pikiran (Pokir) oknum Wakil Ketua DPRD Kab Mamasa. Itu FIKTIV. Yang Jumlahnya Tidak Sedikit. Ungkap Roy Darwis, 12/08/24. Yang bertugas Sebagai Korlap Aksi .
Ditengah tengah rakyat menjerit disebabkan oleh tinggi nya angka devisit di daerah Mamasa. Pada tahun 2022/2023. Mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak berjalan. Dan kami sayangkan jika ada beberapa Anggaran Dana Hibah Dan APBD. Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukkan nya.. Sambung Roy Darwis, 12/08/24.
Dari sekian banyak Nya Anggota DPRD Kab.Mamasa. Oknum Wakil Ketua Ini. Memiliki SPBU Di Kec.Mamasa yang diperkirakan mencaut Harga tidak dibawa 10 Milyar. Maka dari itu, Kami Mencatut salah satu poin Desakan Dalam Tuntutan Agar KPK RI bisa Memeriksa sumber dana Pembelanjaan SPBU yang Diduga Milik Oknum Wakil Ketua DPRD Mamasa dengan transparansi dan terbuka . Tutup Roy Darwis 12/08/24.
Ditempat berbeda. Jumadil Awal yang bertugas Sebagai Jenderal lapangan, mengungkapkan, jika aksi bakar ban hari ini tidak di indahkan. Maka kami berjanji. Kami akan melakukan aksi jilid 2 Yang tak kalah besar jumlah massa hari ini. Kami tidak main main, kasus ini seharus nya ditangani dengan serius. Sebab dampak dari dugaan kejahatan yang dilakukan oleh oknum Wakil ketua DPRD Mamasa. Mengakibatkan Rakyat Sengsara .
Pungkas Jumadil,"12/08/24.
HMI Desak KPK Segera Tetapkan Haji Robert Sebagai Tersangka Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang melibatkan tersangka mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.
Pria yang akrab disapa Haji Robert itu juga sebelumnya pernah diperiksa penyidik pada kasus suap pengadaan proyek dan perizinan di Maluku Utara untuk tersangka AGK. Pada pemeriksaan Kamis lalu, penyidik juga mendalami keterangan Haji Robert ihwal dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh AGK dan menelusuri Aliran Dana 300 Milyaraliran yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19.
Hal tersebut mengundang respon HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara untuk mengawal proses penyelidikan sampai mendapatkan titik terang.
PJ Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara mengungkapkan bahwa keterlibatan Haji Robert menandakan banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
"Isu Nasional dari hulu ke hilir tidak pernah luput dari kasus korupsi. Maka sebagai garda yang melawan segala bentuk tindakan KKN, kamu pandang perlu merespon persoalan ini hingga mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini, pengakuan eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba bahwa dirinya telah menerima uang melalui ajudannya dari beberapa pihak swasta sebelum di tangkap oleh KPK dan salah satunya adalah Haji robert selaku Direktur Utama PT NHM, Terkait dengan dugaan dan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pungkas Azzuhri Rauf. Jakarta. Rabu, 10/08/2024.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa HMI akan mengawal kasus tersebut sehingga isu Nasional untuk memberantas praktik KKN di Republik Indonesia.
Samsul selaku Penanggungjawab aksi pada Senin mendatang menegaskan akan menggeruduk KPk guna meminta pertanggungjawaban dari KPK untuk mengklarifikasi dan mengusut tuntas keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian ijin di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara.
"Kami akan melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK untuk mendesak segera ditetapkannya Haji Robert Alias Romo Nitiyudo Wachjo sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan kasus TPPU Eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba." Tegas Samsul.
Selain itu, Samsul menjelaskan terkait adanya aliran dana yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19.
Samsul mengungkapkan yang menjadi kejanggalannya ialah nilai bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19 mencapai lebih dari Rp 300 Milyar mulai dari uang tunai, bantuan sembako untuk masyarakat, donasi vaksin senilai lebih dari Rp 10 Milyar rupiah, mesin PCR yang ditempatkan di site dan RSUD Tobelo, 7 unit ventilator/alat bantu nafas, mesin produksi oksigen ke RSUD Chasan Boesoirie, alat rapid tes, Alat Pelindung Diri (APD) Full Protection Kit, masker, hand sanitizer, obat ivermectin hingga menyewa lebih dari 20 hotel yang tersebar di wilayah Ternate dan Tobelo untuk dijadikan fasilitas isolasi mandiri dan karantina.
Atas perihal inilah, HMI menduga bahwa Haji Robert di duga melanggar UU nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13, sebagaimana telah di ubah telah di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
”Berdasarkan dasar tersebut maka kami akan segera menyambangi KPK untuk meminta klarifikasi serta mendesak KPK agar segera mengusut tuntas hingga ditetapkannya Haji Robert sebagai tersangka dalam kasus eks Gubernur Maluku Utara dan aliran dana yang mengalir kurang lebih 300 Milyar ke pemerintah provinsi dengan dugaan modus bantuan Covid-19 waktu itu,” tegas Samsul.
Terakhir, mereka menduga bahwa ada upaya menghalang-halangi proses penyelidikan yang dilakukan oleh Haji Robert beserta kroni-kroninya sehingga ada tidak ada tindak lanjut dari KPK untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh AGK dan menelusuri Aliran Dana 300 Milyaraliran yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19.
PERCEPAT PENYERAPAN ANGGARAN SABIRIN TANDATANGANI MOU DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KABARMASA.COM, AMBON – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin menandatangani MOU dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Kota, tentang Optimalisasi Pajak Daerah, pada Jumat (9/8/2024), berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Rapat Koordinasi dan Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran, serta Focus Group Discussion terkait penyerapan anggaran, penguatan dana transfer , pengelolaan BLUD dan BUMD, yang dihadiri langsung oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Horas Maurits Panjaitan beserta rombongan.
Syuryadi dalam sambutannya menyampaikan agar bisa meningkatkan sinergi antara 11 Kabupaten Kota dalam pembagian tugas.
“Semoga melalui kegiatan ini dapat memperoleh masukkan yang signifikan, sehingga dapat mendukung pencapaian penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah,”ujar Sabirin.
Dirinya berharap, Sumber Daya Manusia yang ada, bisa meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penyerapan anggaran sehingga ditargetkan pencairan anggaran nanti terealisasi di atas 90%.
Ia mengatakan, Penjabat Gubernur juga turut mengapresiasi segala upaya yang dilakukan selama ini, dan juga rencana kedepan dalam menata administrasi perpajakan dan pengelolaan keuangan anggaran yang semakin transparan, efektif dan efisien, serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih atau good governance.
Turut hadir pada kesempatan itu para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, pimpinan BUMD, serta para stakeholder. (Diskominfo Maluku)
Pemerintah Kota Bekasi Terima Penghargaan UHC Award 2024
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Maruf Amin hadiri sekaligus menyerahkan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 yang terlaksana di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur (08/08/2024)
Dihadiri oleh Kepala Daerah atau perwakilan dari masing masing daerah se Indonesia, Pemerintah Kota Bekasi juga menerima penghargaan tersebut yang langsung diserahkan kepada Drs. Junaedi selalu Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
Sekda Kota Bekasi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawaty, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Taufik Rachman dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Irmajanti Lande Batara
Dalam sambutannya, Wapres RI mengatakan bahwa UHC ini merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata tanpa adanya hambatan finansial.
“UHC ini diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang pada tahun 2024 ini kepersertaaan JKN yang ditargetkan salam RPJMN 2020-2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.” kata Wapres RI.
KH. Maruf Amin mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus menerus terhadap pelaksaan program ini, terlait permasalahan tunggakan pewerta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPjS Kesehatan yang macet, dirinya berharap permasalahan ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kemudahan akses bagu seluruh masyarakat.
Lebih lanjut dalam sambutannya, Wapres RI memerintahkan untuk Pemerintah Daerah tetap
mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS.
Wapres RI usai sambutan menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2024 kepada perwakilan masing masing daerah.
Sumber : humas@wapresri.go.id
Pemkot Bekasi Bersama Unsur Keamanan Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Kota Bekasi bersama unsur keamanan terus meningkatkan kesiapan dengan menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota).
Hadir mewakili PJ Wali Kota Bekasi, Kepala Kesbangpol Nesan Sujana, bersama unsur terkait memantau langsung latihan Dalmas (Pengendalian Massa) yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Bekasi di Alun- alun M Hasibuan Kota Bekasi.
Nesan mengatakan latihan bersama ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur keamanan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses Pilkada berlangsung.
“Untuk kesiapan dalam pengamanan setiap tahapan Pilkada serentak 2024, pemerintah dan pihak keamanan, seluruh unsur terkait didalamnya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses ini. Agar proses Pilkada dapat berjalan dengan aman dan sukses,” jelas Nesan
Pada kegiatan ini, pihak keamanan melibatkan berbagai simulasi situasi yang mungkin terjadi, mulai dari unjuk rasa damai hingga potensi kerusuhan.
Seluruh anggota gabungan dilatih untuk merespon dengan cepat dan tepat, serta menggunakan peralatan dengan benar.
Ia juga optimis, dengan kebersamaan dan komitmen menjaga Kota Bekasi yang kondusif, Pilkada serentak 2024 di wilayah Kota Bekasi akan berlangsung lancar, aman dan damai.
Kesiapan Sispamkota ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya Pilkada 2024.
“Pemerintah dan pihak keamanan ingin masyarakat merasa aman dan melindungi mereka,” ucap Nesan
Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Pemerintah dan aparat keamanan penegak hukum mengawal dan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada 2024, demi terciptanya suasana yang kondusif dan damai.
Kaops NCS Polri Minta Polda Jatim Optimalkan Cooling System Jelang Pilkada Serentak
KABARMASA.COM, SURABAYA - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta Polda Jawa Timur (Jatim) untuk mengoptimalkan upaya cooling system atau melakukan pendinginan suhu politik jelang Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, Provinsi Jatim memiliki tingkat kerawanan lumayan tinggi dibandingkan pada saat pilpres kemarin.
Penekanan tersebut disampaikan langsung maupun video confernece oleh Kaops kepada 874 personel Polda Jatim dan 39 Polres di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (8/8/2024). Dalam kegiatan penguatan pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terakait Nusantara Cooling System tersebut dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dan para PJU Polda Jatim serta TIM Ops NCS Polri.
"Sebagai provinsi dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) terbanyak kedua di Indonesia serta poros dari dua organisasi keagamaan terkemuka di Indonesia, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan konflik lumayan tinggi. Hal ini perlu kita antisipasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak nanti," kata Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri.
Menurutnya pelbagai ancaman bisa terjadi seperti konflik SARA, berita bohong dan polarisasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kaops NSC Polri menyampaikan, perintah dari Presiden Joko Widodo pada HUT ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli 2024 kemarin, bahwa Polri harus adaptif dan proaktif untuk menetralisasi residu politik, memitigasi disinformasi Pemilu serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, jujur dan adil.
"Pada kesempatan yang sama Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri akan berupaya maksimal dalam mengeliminasi potensi konflik menjelang Pilkada melalui optimalisasi Nusantara Cooling System," ujarnya.
Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pilkada nanti, para Kasatwil intensif dalam melakukan cooling system. Seperti apa yang dilakukan oleh Ops NCS Polri pada Pilpres dan Pileg kemarin, upaya Preemtif dan Preventif dengan menyambangi para ulama, kiai, habib, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta mengadakan bakti sosial.
"Temui para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, dan kegiatan sosial, bangun narasi besar yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya pilkada aman dan damai," ujarnya.
Lebih lanjut, para Kasatwil juga harus intensif turun ke lapangan, kelola potensi konflik dan mengoptimalkan peran anggota intelkam dan Bhabinkamtibmas.
"Keberhasilan kasatwil itu dilihat dari bisa mengelola potensi yang kecil jadi tidak ada dan yang besar jadi kecil itu keberhasilan kalian semua jangan sampai pimpinan kita turun tangan, jadi betul-betul sering ke lapangan," pungkas Kaops.
Sementara Kapolda Jatim mengungkapkan sempat ada konflik horizontal di wilayah Gresik, namun bisa dikendalikan. Untuk pilkada serentak khususnya di wilayah Jawa Timur, dirinya menegaskan bahwa jajarannya akan bekerja secara optimal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai.
"Kita optimis jadikan Jawa Timur sebagai daerah aman dan harmonis," tandasnya.
Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Laurens Recky juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.
Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping KaminOps NCS, Brigjen Budi Hermawan dan Waikasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono.
4 Ketua Organisasi Mahasiswa di Medan Terjaring OTT, Polisi Rilis Kasusnya Hari Ini
KABARMASA.COM, KOTA MEDAN - Sejumlah ketua organisasi mahasiswa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan, Sumatera Utara.
OTT dilakukan oleh Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Dikabarkan, ada 4 ketua organisasi mahasiswa yang diamankan.
Informasi yang dihimpun, para ketua organisasi mahasiswa ini terjaring OTT di sebuah kafe di kawasan Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kota Medan pada Minggu, 4 Agustus 2024 malam.
Mereka diduga terjaring OTT ketika menerima uang dari salah satu pejabat di Kota Medan.
Polisi juga dikabarkan mengamankan barang bukti uang senilai Rp 40 juta.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun membenarkan adanya OTT tersebut.
Teddy mengaku pihaknya akan melakukan rilis kasusnya hari ini.
Menurutnya, kronologi OTT, identitas dan berapa jumlah ketua organisasi mahasiswa yang ditangkap akan disampaikan semua dalam rilis tersebut.
"Hari ini rilisnya. Nanti kita sampaikan," ujar Teddy kepada wartawan, Kamis, 8 Agustus 2024 pagi.
Diduga berawal dari aksi unjuk rasa
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo (unjuk rasa) di depan kantor Balai Kota Medan.
Mereka menyoroti sejumlah proyek di pemerintahan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Sebelumnya, mahasiswa pernah menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 4, Jalan Iskandar Muda, Kota Medan.
Dalam orasinya, mahasiswa menuding kepemimpinan Bobby Nasution gagal.
Berikut sejumlah hal yang kerap disoroti mahasiswa dalam aksi unjuk rasa belakangan ini:
1. Proyek lampu pocong berbiaya Rp 26 miliar
2. Pembangunan Stadion Teladan berbiaya Rp 404,19 miliar
3. Revitalisasi lapangan merdeka yang menelan biaya Rp 593,7 miliar
4. Bobby disebut gagal mengatasi banjir di Kota Medan
5. Kebijakan parkir di Kota Medan
6. Matinya 5 harimau di Medan Zoo
7. Masih maraknya peredaran narkoba dan begal di Kota Medan.
Tingkatkan Kapabilitas Roda Perekonomian, Pemerintah Kota Bekasi Jalin Kerjasama Dengan Pemerintah Kota Malang
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Malang di sektor pelayanan dasar yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor: 100.3.7.1/29/35.73.111/2024.
Kesepakatan Bersama tersebut ditandangani oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pada Rabu (07/08) di Aula Balai Kota Malang, Jawa Timur.
Adapun sektor-sektor yang dikerjasamakan meliputi ketahanan pangan, peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, peningkat sektor jasa dan perdagangan, serta pengembangan inovasi untuk peningkatan perekonomian untuk kedua wilayah.
Terutama, di sektor Pariwisata dan Pertanian dimana Kota Malang memiliki sumber daya alam melimpah yang sudah tidak diragukan lagi potensi serta kemampuan dalam mengelola hasil pertanian dan juga memanfaatkan alam untuk pengembangan pariwisata.
Oleh karena itu, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad mengatakan, "Kota Bekasi ini kota jasa, dan di sektor pariwisata tidak sama seperti seperti yang dimiliki oleh Kota Malang, jadi kami betul-betul mendambakan sektor pariwisata berkembang sebaik mungkin, begitu pun pemanfatan lahan-lahan pertanian sehingga mampu menjadi penghasil, yang mana akhirnya bisa mendatangkan banyak wisatawan sampai dengan menimbulkan trust terhadap investor, sehingga mampu meningkatkan _income_ per-kapita dan tentunya PAD Kota Bekasi," ujar Gani Muhamad.
Sementara itu Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengaku bangga bisa menjalin kerjasama dengan Pemkot Bekasi dan dipastikan kerjasama akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
"Dengan kerjasama yang kita jalin ini semoga dapat memberi dampak dan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua daerah. Kami pun bisa banyak belajar dari Kota Bekasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana publik serta pengelolaan program-program pelayanan kepada masyarakat beserta fasilitas penunjangnya yang sudah berkembang sangat baik. Mari bersama membangun daerah untuk kemajuan yang lebih pesat," tutup Wahyu Hidayat.
Kesbangpol dan FKUB Gelar Sosialisasi Majelis Umat Beragama
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Bertempat di Graha Wulan sari, Bekasi Selatan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi bekerjasama dengan Kesbangpol Kota Bekasi menggelar sosialisasi Majelis Umat Beragama (MUB) kecamatan dan MUB kelurahan se-Kota Bekasi. Kegiatan kali ini mengusung tema “Meningkatkan kerja MUB kecamatan dan MUB kelurahan se- Kota Bekasi dalam rangka Kota Bekasi menjadi kota toleransi no 1 se- Indonesia”
Sosialisasi tersebut, dihadiri oleh Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan beserta jajaran, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
Adapun pembentukan MUB bertujuan agar bersinergi dengan Camat dan lurah untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan ditingkat wilayah setempat
Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana menyampaikan menjadi prioritas pemerintah untuk terus merajut keharmonisan dan terus menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai. Pentingnya menjaga harmonisasi di Kota Bekasi, kolaborasi dilakukan dari tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi hingga masyarakatnya.
“Pemerintah Kota Bekasi berharap pada tahun ini menjadi Kota Toleransi pertama, karena kita semua elemen terus merajut menjaga keharmonisan tersebut, tentunya kerjasama yang baik dan koordinasi yang kuat untuk mewujudkan harmonisasi tersebut” ungkap Nesan Sujana
Tentunya MUB dibentuk memiliki tugas yang penting di masyarakat yakni dalam hal mengenal budaya, kultur, dan sosial yang berada di Kota Bekasi. Juga berfungsi juga dalam pencegahan dini terhadap konflik- konflik yang terjadi di wilayah, membantu tugas camat dan lurah dalam mengkoordinasikan terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama di wilayahnya.
Ditempat yang sama Ketua FKUB Abdul Manan menyampaikan Kota Bekasi merupakan kota yang heterogen dengan itu pemerintah terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada, menjaga keharmonisan sesama anak bangsa. Dengan itu Kota Bekasi dapat meraih peringkat tiga sebagai Kota Toleran.
Selain menjaga kerukunan, menjaga lingkungan sekitar agar aman dan nyaman tanpa adanya perselisihan juga dibutuhkan kesadaran tinggi dari para warga.
"Agar terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman, perlu kesadaran tinggi untuk saling guyub, tidak membeda-bedakan, junjung tinggi toleransi, maka penting bagi kita semua untuk mempererat silaturahmi, sehingga dapat terbina hubungan yang baik tanpa perselisihan dan tanpa membeda-bedakan," tutupnya.
PJ GUBERNUR MALUKU TERIMA PENGHARGAAN UHC 2024
KABARMASA.COM, JAKARTA – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024, yang dilaksanakan di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta 8 Agustus 2024 Pukul 13.30 WIB.
Penghargaan tersebut diberikan juga kepada 29 Gubernur dan 460 Bupati Walikota lainnya, yang telah berkontribusi mewujudkan UHC di wilayahnya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional minimal 95%.
Hadir juga dalam acara penyerahan penghargaan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Maruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, President International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran, para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta para pemangku kepentingan.
Wapres dalam sambutannya menjelaskan bahwa, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global, yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu, tanpa adanya hambatan finansial.
Di Indonesia, jelas Wapres, UHC ini diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), dimana berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024 terdapat 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk Indonesia yang telah terdaftar kepesertaannya.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid, antara BPJS Kesehatan, Kementerian dan Lembaga serta seluruh Pemerintah Daerah,” ujar Wapres.
Dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus terus memastikan seluruh pemberi kerja, mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN KIS, termasuk pekerja informal, namun demikian, pelaksanan program masih perlu terus dievaluasi, terutama permasalahan tunggakan peserta JKN KIS, dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan, dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas, serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan,” ungkap Wapres.
Ia menjelaskan ada 30 Provinsi dan 460 Kabupaten/Kota penerima penghargaan hari ini, yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi, dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan program JKN minimal 95% dari total penduduk.
“Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah, untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif, dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya, sekaligus menjadi contoh baik untuk Provinsi-Provinsi yang belum hadir hari ini,” harap Wapres.
Ia mengajak para peserta yang hadir pada kegiatan tersebut untuk bersama-sama mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS, dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat.
Pada kesempatan itu turut dilakukan penyerahan penghargaan dari President ISSA kepada Wakil Presiden RI, atas capaian pemerintah Indonesia dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 98%. (Diskominfo Maluku)
Komite Mahasiswa Indonesia Mengecam Isu Skandal Amoral Oknum Anggota Dewan DPR Kab. Bener Meriah : Pecat dan Tolak Pelantikan
Kami berangkat dari kajian mahasiswa yang berkumpul di Barisan Pemuda Aceh melihat isu ini, hal yang bukan lagi rahasia namun sangat disayangkan perbuatan ini dilakukan oleh oknum sosok pemimpin perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi contoh, malah mencoreng nama lembaga dewan itu. ujar Yusrijal Koordinator KMI
Koordinator KMI menerangkan bahwa Banyaknya tanggapan masyarakat dan aktivis yang meminta kasus ini ditindaklanjuti, akan tetapi sampai detik ini belum ada ketegasan dari BKD kab. Bener Meriah untuk memanggil yang bersangkutan. Pasalnya bukti belum ada bagaimana memanggil terdakwa. Dari jawaban BKD yang kurang memuaskan dan sebenarnya ada apa? Bukankah media dan laporan masyarakat sudah menjadi syarat memanggil oknum tersebut. Oleh karena itu kami akan melakukan konsolidasi dengan beberapa kalangan mahasiswa lainnya dengan wadah yang lebih besar lagi disebut (KMI ) Komite Mahasiswa Indonesia akan menyurati pimpinan Partai yang bersangkutan dan akan menggelar aksi. kami akan Kawal kasus ini sampai selesai .
Pasalnya kami menilai bahwa selama ini isunya redam sunyi dan lewat begitu saja. Apakah kerena partainya besar sehingga membenarkan hal demikian. atau apakah ada bekingan sehingga isu ini berlalu begitu saja. Kami pastikan siapapun backingannya kami tidak akan takut. karena yang kami tuntut bukan pribadinya tetapi perlakukannya selaku anggota dewan terhormat dan anggota partai aktif. Tegas Yusrijal
Maka kita harus tuntaskan kasus ini sampai slesai, akhir akhir ini kami menyampaikan bahwa beberapa nomor yang tidak dikenal melacak kami. tapi kami pastikan kami tidak akan mundur dan ini harus di lawan. Kami komite mahasiswa Indonesia meminta DPP partai serius dalam hal ini karena ini menyangkut Marwah dan nama baik partai tersebut, oknum tersebut terpilih kembali menjadi anggota Dewan untuk periode 2024 -2029, disisi lain partai tersebut merupakan perolehan suara terbanyak dan akan menjadi Ketua DPRD dan partai tersebut juga mengusung slah satu calon kepala daerah kab Bener Meriah. Sangat disayangkan dengan tindakan oknum ini partai yang bergengsi ikut terseret menjadi pembicaraan yang kurang baik.
Kawal sampai PAW Dan pecat oknum tersebut dari anggota partai. Pada intinya kami akan kawal sampai slesai dan kami pastikan yang bersangkutan harus di proses sebelum masa jabatannya berkahir. Tutup Yusrijal didepan awak media
Seruan Aksi HMI Desak Zita Anjani Mundur Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta
KABARMASA.COM, JAKARTA- Alih-alih memikirkan hajat hidup rakyat DKI Jakarta, Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang sekaligus putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) malah mangkir dari rapat paripurna DPRD Jakarta. Tidak hanya sekali, Zita ditengarai telah beberapa kali bolos dari rapat paripurna. Teranyar, ketidakhadiran Zita amat menyinggung publik, sebab diisi dengan postingan di akun Instagram yang sedang pamer makan kue.
Tindakan Putri Zulkifli Hasan itu seolah menunjukan bahwa menyantap kue jauh lebih penting dibandingkan mengurusi permasalahan hidup rakyat DKI Jakarta. Secara etis, apa yang Zita lakukan tidak pantas ditampilkan ke ruang publik, sebab ia seolah mengkhianati seluruh amanah dan kepercayaan rakyat yang memilihnya menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta.
Persoalan tersebut mengundang respon HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat DKI Jakarta atas kinerja Zita Anjani selaku Anggota DPRD Jakarta. Di depan kantor DPP PAN.
"Jika Zita Anjani tidak fokus terhadap tugas dan tanggungjawabnya maka Ia seharusnya melepas seluruh jubah dan jabatan kehormatan yang melekat dalam tubuhnya. Hal itu jauh lebih terhormat daripada sekedar memperlakukan itu sebagai sesuatu yang seolah tidak memiliki nilai apapun. Dalam suatu sistem demokrasi, amanah rakyat menjadi sarana sekaligus tujuan yang seharusnya diemban dengan penuh hormat." Jelas Koordinator Aksi. Amiruddin Emon. jakarta (07//08/2024. Pukul 13.00
Tindakan “Putri Mahkota PAN” itu bukan hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga melanggar ketentuan etis-yuridis yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Maka berdasarkan hal tersebut kami dari HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara mengimbau kepada seluruh kader HMI dan masyarakat DKI Jakarta untuk turun ke simpang kiri jalan pada Jumat, 09 Agustus 2024, di depan kantor DPP PAN.
BEM-NUS DKI Jakarta Menuntut KEMENDIKBUDRISTEK Membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Pendidikan Dan Menilai PUSLAPDIK Diskriminasi Anggaran Pendidikan
Pier A Lailossa selaku Koordinator Daerah BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta menyampaikan bahwa "Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan dianggap berlawanan dengan salah satu tujuan hadirnya negara sebagaimana yang telah terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa UUD NRI 1945 dan pasal 31 ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan, begitu juga senapas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan pemerataan sistem pendidikan. Pasal tersebut dinilai berpotensi mengomersialisasi pendidikan dan melanggar hak warga negara mendapatkan akses terhadap pendidikan. Komersialiasi pendidikan sangat banyak terjadi di Indonesia. Sangat banyak terjadi praktek penyelenggaraan pendidikan yang tak transparan dan akuntabel yang merambat pada melonjaknya biaya pendidikan namun tak sebanding dengan fasilitas dan sarana yang didapatkan".
"Terdapat masalah juga pada Penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan menjadi kurikulum nasional mulai tahun ajaran baru 2024/2025. Walau demikian, implementasinya bergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan dari jenjang anak usia dini hingga pendidikan menengah. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar masih menghadapi tantangan dan kendala yang signifikan. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait dengan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengaplikasikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang tersedia. Lebih daripada itu, sistem pendidikan Indonesia sudah harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka RUU SISDIKNAS harus segera dibahas dengan membuka seluas-luasnya ruang partisipasi bermakna bukan saja bagi tenaga pendidik dan pihak-pihak terkait namun juga mahasiswa sebagai pihak yang didik harus dilibatkan" ujarnya.
BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta juga menyangkan alokasi anggaran yang dinilai tidak efektif dan diskriminatif
"Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kesalahan dalam pengelolaan dana pendidikan yang melatarbelakangi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dari hasil kajian, KPK menemukan dari total Rp 665 triliun dana fungsi pendidikan yang dialokasikan di APBN 2024, hanya Rp 39 triliun yang digunakan untuk membantu uang kuliah mahasiswa. Dari Rp 655 triliun anggaran itu, mahasiswa di perguruan tinggi negeri hanya kebagian Rp 7 triliun. Sementara sebanyak Rp 32 triliun digunakan untuk membiayai kampus-kampus kedinasan. Kami menganggap pengelolaan anggaran ini timpang dan harus diperbaiki agar semua kalangan dapat merasakan sentuhan pemerintah. Karena saat ini kami anggap SUBSIDI ANGGARAN SEKOLAH KEDINASAN TERLALU MENGURAS UANG NEGARA. Maka PUSLAPDIK harus bertanggungjawab atas masalah ini", tegas Pier Koordinator Daerah BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta.
Massa juga menyuarkan masalah penyaluran KIP-Kuliah yang tidak tepat sasaran dan juga khusus untuk kedukaan pendidikan di DKI Jakarta ialah ketika Pemprov DKI Jakarta menjabut sejumlah jatah KJMU yang harusnya diterima mahasiswa.
BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta dibawah kepempinan Saudara Pier A Lailossa sebelum mengakhiri aksinya menuntut beberapa hal , dimana Kedaruratan Pendidikan Indonesia ini kemudian menyadarkan kami untuk berjuang dan bergerak dengan mengangkat tagline SELAMATKAN PENDIDIKAN INDONESIA. Adapun poin tuntutan yang kami bawa yakni :
1. SEGERA BENTUK SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA PENDIDIKAN
2. STOP KOMERSIALISASI PENDIDIKAN
3. EVALUASI KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DAN MEMBAHAS RUU SISDIKNAS DENGAN MEMBUKA SEGERA RUANG PARTISIPASI BERMAKNA
4. MENDESAK PUSLAPDIK MENTRANSPARANSIKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN
5. WUJUDKAN PENYALURAN KIP-KULIAH YANG TEPAT SASARAN SERTA MENOLAK PENCABUTAN KJMU OLEH PEMPROV DKI JAKARTA
CPNS Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftar CPNS 2024 Terbaru
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pelaksanaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil akan segera dibuka. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan dilakukan secara online atau daring melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
Untuk dapat mengakses laman pendaftaran tersebut, tentunya pelamar membutuhkan link pendaftaran CPNS 2024. Mengutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pembukaan seleksi CPNS 2024 ditargetkan pada bulan ini.
"Kita tunggu saja. Insyaallah mudah-mudahan ini tinggal tahapan akhir, tinggal 3 K/L. Kita masih kejar," ujar Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas saat ditemui media, beberapa waktu lalu.
Seleksi tersebut akan diprioritaskan bagi CPNS. Sementara PPPK bergantung pada kemampuan keuangan tiap pemerintah daerah.
"Jadi CPNS dulu prioritasnya karena PPPK kemarin masih rapih-rapih (siap-siap). Karena PPPK ini menyangkut keuangan daerah, kan daerah sudah kita siapkan formasinya, ternyata tidak diambil," ujarnya. Hal ini terjadi karena umumnya belanja pegawainya telah terpakai hingga 35%.
"Jadi banyak variabel terkait dengan penyelesaian PPPK," ujar Anas.
Jika Anda tertarik ikut CPNS 2024, berikut informasi terkait Pendaftaran CPNS 2024:
Link Pendaftaran CPNS 2024
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS bisa mengakses laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di https://sscasn.bkn.go.id.
Formasi Pendaftaran CPNS 2024
1. Kementerian Agama (Kemenag)
Kementerian Agama mengumumkan pembukaan formasi sejumlah 110.553 orang, terdiri dari 20.772 CPNS dan 89.781 PPPK. Formasi ini meliputi guru madrasah, guru SMK Kristen dan SMA Katolik, dosen PTN agama, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, serta penempatan di IKN.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membuka 15.462 posisi CPNS dan 25.079 posisi PPPK. Formasi tersebut yang akan membantu menyelesaikan masalah tenaga pendidik honorer dan memenuhi kebutuhan SDM di perguruan tinggi serta penempatan di Ibu Kota Negara (IKN).
3. Kementerian Sosial (Kemensos)
Untuk instansi Kementerian Sosial sendiri akan membuka formasi CASN, yakni sebanyak 40.839. Formasi tersebut terdiri dari 266 calon aparatur sipil negara (CASN) dan 40.573 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS Tenaga Teknis, 141 CPNS Tenaga Kesehatan, 40.508 PPPK Tenaga Teknis, dan 65 PPPK Tenaga Kesehatan.
4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Kemenhub telah mendapat persetujuan untuk membuka 18.017 posisi, terdiri dari CPNS dan PPPK, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan transportasi.
Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan rincian 1.385 CPNS Tenaga Teknis, 6 CPNS Tenaga Kesehatan, 16.543 PPPK Tenaga Teknis, dan 83 PPPK Tenaga Kesehatan.
5. Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Pada tahun 2024 Kementerian PUPR akan menerima 26.319 orang ASN dengan rincian 6.385 CPNS tenaga teknis, 3 orang CPNS tenaga kesehatan dan 19.931 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis.
6. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)
Bawaslu akan menerima 18.557 posisi CASN, termasuk CPNS dan PPPK untuk posisi penting dalam mendukung kinerja lembaga tersebut.
Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor.
7. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Selanjutnya adalah Kemenkes yang akan membuka formasi CASN 2024 sebanyak 23.200. Formasi itu terdiri dari 8.607 CPNS dan 14.593 PPPK.
Formasi yang dibuka Kemenkes ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mereka akan bekerja di klinik-klinik kampus dan di pemerintahan daerah
Syarat Pendaftaran CPNS 2024
1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan secara tidak hormat sebagai PNS/Prajurit Tentara Nasional Indonesia
(TNI)/Kepolisian Negara RI (POLRI).
3. Tidak pernah diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI.
5. Tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
Lebih Dekat dengan Warga, Dandim 0507/Bekasi Lakukan Anjangsana, Bahas Kamtibmas dan Pentingnya Poskamling
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Komandan Kodim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S., M.MDS., di dampingi Wadanramil 03/Teluk Pucung Kapten Inf Budi Kiswanto melakukan anjangsana dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan warga masyarakat yang bertempat di Kantor Sekretariat RW 19, Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Minggu (4/8/2024) malam.
Setibanya dilokasi acara, terlihat antusiasme warga berkumpul untuk menyambut kedatangan Dandim 0507/Bekasi di lingkungannya.
Dalam kegiatan tersebut, Dandim berdiskusi dengan warga mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta peran poskamling dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.
"Keberadaan poskamling sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Saya mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam dan memberikan informasi jika ada hal-hal yang mencurigakan," ujar Dandim.
Warga menyambut baik kehadiran Dandim dan antusias mengikuti bincang bincang dan juga diskusi. Bapak Sitompul, salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Ketua RW.19, menyampaikan, "Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Dandim. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, keamanan di lingkungan kami semakin terjaga."
Dandim berharap kegiatan anjangsana ini dapat terus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Aren Jaya.
Usai pelaksanaan bincang bincang, Dandim 0507/Bekasi turut membuka acara final turnamen tenis meja antar Warga dalam rangka menyambut HUT RI yang ke 79. Selain itu Dandim juga turut diajak menyambangi Pos kamling yang ada di sekitar RW.19 Kelurahan Aren Jaya.
Menteri AHY Sambangi Kantor Pertanahan Kota Bekasi Beri Sertifikat Eletronik untuk Aset Tanah Milik Pemerintah dan Masyarakat
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menteri Argaria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi guna memberikan Sertifikat Eletronik untuk Aset Tanah milik Pemerintah, BMN, BUMN, Wakaf, Rumah Ibadah, dan PTSL di Kota Bekasi pada Selasa (06/08)
Kedatangan Menteri AHY disambut baik oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala Kantah Kota Bekasi, Amir Sofwan, dan seluruh unsur Forkopimda Kota Bekasi.
Adapun daftar penerima Sertifikat Eletronik dari Menteri AHY adalah:
1. Aset Pemerintah Kota Bekasi;
2. Ki Olot Kisan untuk Rumah Adat Kranggan dan Museum Adat Kranggan;
3. Hak Milik Tanah untuk Sdr. Jacky Japaron di Kelurahan Jatiranggon;
4. Hak Milik Tanah untuk Sdr. Ujang Hidayatullah di Kelurahan Jatiraden;
5. Tanah Wakaf Masjid An Nur;
6. Tanah Wakaf Yayasan Pendidikan Islam Baiturahim;
7. Tanah Wakaf Musholla Al-Hiro;
8. Rumah Ibadah Gereja Advent Hari Ketujuh Indonesia;
9. Kantor BMN & BUMN: Badan Kepegawaian Negara, PT. KAI, dan PT. PLN Persero yang berlokasi di Kota Bekasi.
Optimalisasi pelayanan Sertifikat Eletronik merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk pemenuhan hak masyarakat selaku pemilik aset tanah dalam keabsahannya terhadap Sertifikat Tanah.
Maka dari itu, di setiap Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten, khususnya wilayah Jawa Barat, sudah terdapat pelayanan pembuatan Sertifikat Eletronik maupun pelayanan pembuatan Sertifikat Tanah on the spot.
"Hal ini merupakan upaya kami, Kementerian ATR/BPN untuk memaksimalkan pelayanan berbasis transformasi digital guna melindungi masyarakat dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanahnya, serta membantu masyarakat dari jeratan mafia tanah, sehingga masyarakat merasa lebih aman," tutur Menteri AHY dalam sambutannya.
Tentunya optimalisasi pelayanan dari Kementerian ATR/BPN perlu dukungan dari masyarakat. Menurut Menteri AHY, "lindungi lahan masing-masing, tentunya tidak ada yang mau menjadi korban mafia tanah, tapi dukungan berupa kesadaran diri masing-masing sangat diperlukan, apalagi pelayanan sudah lebih dimudahkan," imbuh Menteri AHY.
Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik optimalisasi pelayanan Sertifikat Eletronik di Kota Bekasi. Beliau mengucapkan terima kasih dan selalu mendukung program-program dari Kementerian ATR/BPN.
"Terima kasih atas dedikasi Menteri AHY dan para jajaran dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanah bagi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi. Kami, Pemerintah Kota Bekasi, bersama unsur terkait siap mendukung segala program unggulan Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih kepada Kantah Kota Bekasi yang telah memaksimalkan sarana prasarana pelayanan publiknya. Semoga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya," tutup Gani Muhamad.
PJ GUBERNUR MALUKU PAPARKAN KINERJA 10 INDIKATOR PRIORITAS TRIWULAN I DI ITJEN KEMENDAGRI
KABARMASA.COM, JAKARTA - Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Penjabat Gubernur Maluku, setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada 26 April 2024 yang lalu, maka Sadali Ie, mengikuti Evaluasi Kinerja Triwulan masa kepemimpinnya, di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (6/8/2024)
Hadir juga mendampingi Pj Gubernur Maluku yakni, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Pelaksanaan Evaluasi ini dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan didampingi sejumlah Tim Evaluator.
Pada kesempatan itu Sadali memaparkan Capaian Kinerjanya selama Tiga Bulan terakhir baik terkait penanganan inflasj yang saat ini berada pada angka 2,71% year on year, upaya yang dilakukan untuk penurunan stunting, upaya yang dilakukan terhadap BUMD yang kurang sehat, pelayanan publik, mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem, penanganna di bidang kesehatan, dan berbagai kegiatan unggulan lainnya.
Saat ditemui setelah proses Evaluask Kinerja, Sadali mengatakan ada beberapa masukkan yang telah disampaikkan oleh Tim Evaluator, dan atas dasar masukan itu pihaknya akan melakukan evaluasi lagi untuk segera menindaklanjutinya.
"Mudah-mudahan di evaluasi kedua, kami akan memenuhi semua persyaratan yang diprasyaratkan dalam 106 indikator dan 10 indikator unggulan utama," harap Sadali.
