Pelayanan Imigrasi Hadir di Mall; Pj Wali Kota Bekasi Terus Fasilitasi Peningkatan Pelayanan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kegiatan yang diluncurkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dengan nama Kegiatan Paspor Simpatik merupakan luncuran Inovasi yang terbaik guna memperlancar masyarakat Kota Bekasi dalam pengurusan Paspor di hari libur. Minggu (11/8/24).

Pelayanan yang diberikan ini adalah untuk mempermudah masyarakat tepatnya pada hari libur di tempat pusat perbelanjaan yakni Mall Summarecon Bekasi.

Kegiatan Paspor Simpatik ini langsung dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna juga di buka langsung oleh Penjabat (Pj). Wali Kota Bekasi Gani Muhamad serta para Pejabat Eselon II, Camat dan Lurah se-Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Pj. Gani menyampaikan Apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan ini yang telah di luncurkan merupakan satu terobosan terbaru dalam memberikan kemudahan pelayanan yang bisa cepat dan bisa dilakukan pada hari libur.

Tempat pelayanan yang berlangsung ini ialah tempat yang paling pas dan tepat pada lokasi nya yang dimana banyak warga masyarakat yang datang ke Mall ini dengan banyak kegiatan hal lainnya.

“Pelayanan ini pastinya bentuk dari inovasi terbaik yang tujuannya mempermudah masyarakat, masyarakat Kota Bekasi juga kita tau senin sampai Jumat itu repotnya luar biasa, bahkan tidak ada di Kota Bekasi adanya di Jakarta. Naah ini jadi mudah ada pelayanan paspor pada hari weekend bisa urus urus deh sambil belanja sama keluarga.” Ucap Gani.

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna menyampaikan, hadirnya di Kota Bekasi ini sangat terasa senang dari mulai penyambutan sampai ke tempat kegiatan acara Paspor Simpatik. Penyambutan dari Kota Bekasi tentunya dari Pj Wali Kota Bekasi Gani muhamad dengan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Darerah (FORKOPIMDA) yang sangat kompak.

“Pagi ini luar biasa datang ke Kota Bekasi, melihat pelayanan Paspor Simpatik ini adalah inovasi pelayanan yang terbaik di Kota Bekasi. Datang ke Kota Bekasi juga disambut dengan kehangatan, mulai dari instrumen Saxophone nya, Wali Kota serta Forkopimdanya yang Kompak dan melihat pelayanan langsung juga tidak ada hambatan sama sekali tentunya.” Ujar Felucia.

Dirinya mengatakan pelayanan ini harus mampu terus ada di Kota Bekasi, tidak hanya pada satu mall saja melainkan haruss ada beberapa mall-mall yang bisa dijadikan tempat pelayanan Paspor Simpatik ini, ia berharap kegiatan Paspor Simpatik merupakan langkah terbaik dalam memberikan pelayanan yang cepat untuk warga masyarakat Kota Bekasi.

Share:

Read More

Annive 2 Tahun LAMAR SI NENG, Camat Bekasi Timur Pastikan Pelayanan Mudah

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kecamatan Bekasi Timur menjelang HUT RI ke 79 menggelar program Pelayanan Malam dan Pasar Rakyat Usaha Mikro Kecil dan Menengah “LAMAR SI NENG” yang berjalan setiap hari jumat malam dalam bentuk pelayanan bagi warga Kecamatan Bekasi Timur.

Acara dirangkaikan dengan Anniversary 2 tahun program layanan masyarakat ini berjalan di tepat tanggal 05 Agustus program ini memiliki usia kedua. 

Fitri Widyati, Camat Bekasi Timur mengemukakan bahwa program yang sudah memasuki 2 tahun berjalan ini dengan sara syukur bangga telah berjalan sesuai komitmen memudahkan pelayanan masyarakat bagi warga Kecamatan Bekasi Timur.

“Program LAMAR SI NENG ini merupakan pertama pelayanan yang di buka di Kecamatan yang ada di Kota Bekasi, inisiator pertama pelayanan malam dan alhamduilillah tetap konsisten dengan membuka setiap jumat malam hingga sekarang ini.” kata Fitri.

Ia jelaskan bahwa program ini tengah berjalan lantaran masyarakat yang sibuk bekerja dan tidak bisa hadir langsung untuk mengurus kebutuhan administrasi pada jam kerja kantor, agar memudahkan dan menjadi solusi bagi warga yang berdomisili Kecamatan Bekasi Timur bisa gunakan kesemapatan di malam hari setiap hari Jumat.

Pada Anniversary kedua ini, Kecamatan Bekasi Timur merangkul beberapa stake holder dalam kepengurusan kependudukan seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan KK atau E-KTP dan KIA, Pembuatan Paspor, Sertifikasi Halal, loket pembayaran PBB, Konsultasi PBB, dan Perpanjangan SIM dan STNK.

Acara terselenggara selama 2 hari dari tanggal 09 Agustus - 10 Agustus 2024 yang juga di isi oleh para penggiat UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Bekasi Timur dengan kemeriahan live music dalam membuat suasana nyaman dengan kemudahan pelayanan bagi warga.

“Perayaan annive kedua ini sangat meriah, semoga program LAMAR SI NENG tetap menjadi solusi terbaik dalam memudahkan pelayanan masyarakat, dan tetap berjalan konsisten.” ujar Fitri.

Share:

Read More

PENERTIBAN PUSAT PERDAGANGAN MARDIKA, PEMPROV GELAR RAPAT

 KABARMASA.COM, AMBON – Pasar Mardika modern yang beroperasi selama kurang lebih hampir 4 bulan lamanya, telah diisi oleh 1700 pedagang, namun para pedagang yang tidak terakomodir ini, masih menggunakan badan jalan untuk berjualan, sehingga menyebabkan kemacetan.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Penataan dan Penertiban Kawasan Pusat Perdagangan Mardika, bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (13/8/2024), yang dipimpin oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin.

Dirinya mengatakan pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, termasuk Desa dan Lurah di kawasan Batu Merah Mardika, telah sepakat untuk melakukan penataan ulang serta penertiban kawasan pasar mardika.

Sabirin meyampaikan, bahwa Negeri Batu Merah akan mendukung penertiban jalan dari jembatan dekat Kantor BCA sampai ke Ongkoliong, yang dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

Dirinya menambahkan, mulai besok tanggal 14 sampai akhir Bulan Agustus 2024, harus dilakukan sosialisasi kepada para pedagang dan akan dibuat Surat Keputusan Sekda Maluku.

Ia berharap agar sosialisasi yang dilakukan ini berlangsung tertib dan sesuai dengan aturan, sehingga nantinya tidak ada yang dikorbankan baik masyarakat selaku pengguna jalan maupun para pedagang.

Sekda mengatakan Pasar modern hanya menampung 1700 pedagang, namun pedagang yang terdaftar ada 4000 lebih, untuk penertiban ini, para pedagang akan dipindahkan, sementara untuk lokasinya akan dibahas lagi lebih lanjut.

Turut hadir pada kesempatan itu, Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur TNI/Polri, Pemerintah Negeri Batu Merah dan Saniri, Tokoh Masyarakat, dan stakeholder. 

Share:

Read More

DESAK KPK RI, UNTUK USUT TUNTAS DUGAAN KOPERASI FIKTIV OKNUM DPRD MAMASA T.A. 2022-2023

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - 12 Agustus 2024 Sekelompok Pemuda Mengatas namakan dirinya Gerakan Pemuda Reformasi Kembali Menggelar Aksi Unjuk Rasa Didepan KPK RI Untuk Mendesak Pihak Anti Rasuah Agar Kiranya Memeriksa Pokir Oknum Wakil Ketua DPRD Kab Mamasa Yang Diduga FIKTIV pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023. 

Dana POKIR atau Dana Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan setempat agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Tujuan dari dana aspirasi oleh anggota legislatif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya angka inflasi di sebuah daerah. 

Pokir DPRD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 yaitu, penelaahan Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses di masing-masing Dapil anggota DPRD.

"Berdasarkan Data Dan Fakta Yang Telah Kami Kaji Dari Sekian Lama . kami Menduga. Ada beberapa Pokok Pikiran (Pokir) oknum Wakil Ketua DPRD Kab Mamasa. Itu FIKTIV.  Yang Jumlahnya Tidak Sedikit. Ungkap Roy Darwis, 12/08/24.  Yang bertugas  Sebagai Korlap Aksi .

Ditengah tengah rakyat menjerit disebabkan oleh tinggi nya angka devisit di daerah Mamasa. Pada tahun 2022/2023. Mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak berjalan.  Dan kami sayangkan jika ada beberapa Anggaran Dana Hibah Dan APBD. Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukkan nya.. Sambung Roy Darwis, 12/08/24. 

Dari sekian banyak Nya Anggota DPRD Kab.Mamasa. Oknum Wakil Ketua Ini. Memiliki SPBU Di Kec.Mamasa yang diperkirakan  mencaut Harga  tidak dibawa 10 Milyar. Maka dari itu, Kami Mencatut salah satu poin  Desakan Dalam Tuntutan Agar KPK RI bisa Memeriksa sumber dana Pembelanjaan SPBU yang Diduga Milik Oknum Wakil Ketua DPRD Mamasa dengan transparansi dan terbuka . Tutup Roy Darwis 12/08/24.

Ditempat berbeda. Jumadil Awal yang bertugas Sebagai Jenderal lapangan,  mengungkapkan, jika aksi  bakar ban hari ini tidak di indahkan. Maka kami berjanji. Kami akan melakukan aksi jilid 2 Yang tak kalah besar jumlah massa hari ini. Kami tidak main main, kasus ini seharus nya ditangani dengan serius. Sebab dampak dari dugaan kejahatan yang dilakukan oleh oknum Wakil ketua DPRD Mamasa. Mengakibatkan Rakyat Sengsara .

Pungkas Jumadil,"12/08/24.

Share:

Read More

HMI Desak KPK Segera Tetapkan Haji Robert Sebagai Tersangka Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dalam beberapa hari sebelumnya KPK telah memanggil Kasus Korupsi di Maluku Utara, KPK Panggil Haji mengagendakan pemeriksaan terhadap CEO PT. Nusa Halmahera Mineral Haji Robert alias Romo Nitiyudo Wachjo. 

Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang melibatkan tersangka mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Pria yang akrab disapa Haji Robert itu juga sebelumnya pernah diperiksa penyidik pada kasus suap pengadaan proyek dan perizinan di Maluku Utara untuk tersangka AGK. Pada pemeriksaan Kamis lalu, penyidik juga mendalami keterangan Haji Robert ihwal dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh AGK dan menelusuri Aliran Dana 300 Milyaraliran yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19.

Hal tersebut mengundang respon HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara untuk mengawal proses penyelidikan sampai mendapatkan titik terang.

PJ Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara mengungkapkan bahwa keterlibatan Haji Robert menandakan banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. 

"Isu Nasional dari hulu ke hilir tidak pernah luput dari kasus korupsi. Maka sebagai garda yang melawan segala bentuk tindakan KKN, kamu pandang perlu merespon persoalan ini hingga mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini, pengakuan eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba bahwa dirinya telah menerima uang melalui ajudannya dari beberapa pihak swasta sebelum di tangkap oleh KPK dan salah satunya adalah Haji robert selaku Direktur Utama PT NHM, Terkait dengan dugaan dan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pungkas Azzuhri Rauf. Jakarta. Rabu, 10/08/2024.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa HMI akan mengawal kasus tersebut sehingga isu Nasional untuk memberantas praktik KKN di Republik Indonesia.

Samsul selaku Penanggungjawab aksi pada Senin mendatang menegaskan akan menggeruduk KPk guna meminta pertanggungjawaban dari KPK untuk mengklarifikasi dan mengusut tuntas keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian ijin di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara.

"Kami akan melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK untuk mendesak segera ditetapkannya Haji Robert Alias Romo Nitiyudo Wachjo sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan kasus TPPU Eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba." Tegas Samsul.

Selain itu, Samsul menjelaskan terkait adanya aliran dana yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19. 

Samsul mengungkapkan  yang menjadi kejanggalannya ialah nilai bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19 mencapai lebih dari Rp 300 Milyar mulai dari uang tunai, bantuan sembako untuk masyarakat, donasi vaksin senilai lebih dari Rp 10 Milyar rupiah, mesin PCR yang ditempatkan di site dan RSUD Tobelo, 7 unit ventilator/alat bantu nafas, mesin produksi oksigen ke RSUD Chasan Boesoirie, alat rapid tes, Alat Pelindung Diri (APD) Full Protection Kit, masker, hand sanitizer, obat ivermectin hingga menyewa lebih dari 20 hotel yang tersebar di wilayah Ternate dan Tobelo untuk dijadikan fasilitas isolasi mandiri dan karantina.

Atas perihal inilah, HMI menduga bahwa Haji Robert di duga melanggar UU nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13, sebagaimana telah di ubah telah di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

”Berdasarkan dasar tersebut maka kami akan segera menyambangi KPK untuk meminta klarifikasi serta mendesak KPK agar segera mengusut tuntas hingga ditetapkannya Haji Robert sebagai tersangka dalam kasus eks Gubernur Maluku Utara dan aliran dana yang mengalir kurang lebih 300 Milyar ke pemerintah provinsi dengan dugaan modus bantuan Covid-19 waktu itu,” tegas Samsul.

Terakhir, mereka menduga bahwa ada upaya menghalang-halangi proses penyelidikan yang dilakukan oleh Haji Robert beserta kroni-kroninya sehingga ada tidak ada tindak lanjut dari KPK untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh AGK dan menelusuri Aliran Dana 300 Milyaraliran yang masuk ke rekening AGK oleh Direktur PT NHM yang diduga kuat sebagai modus kepentingan bantuan penanganan bencana nasional psndemi COVID-19.

Share:

Read More

PERCEPAT PENYERAPAN ANGGARAN SABIRIN TANDATANGANI MOU DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KABARMASA.COM, AMBON – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin menandatangani MOU dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Kota, tentang Optimalisasi Pajak Daerah, pada Jumat (9/8/2024), berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Rapat Koordinasi dan Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran, serta Focus Group Discussion terkait penyerapan anggaran, penguatan dana transfer , pengelolaan BLUD dan BUMD, yang dihadiri langsung oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Horas Maurits Panjaitan beserta rombongan.

Syuryadi dalam sambutannya menyampaikan agar bisa meningkatkan sinergi antara 11 Kabupaten Kota dalam pembagian tugas.

“Semoga melalui kegiatan ini dapat memperoleh masukkan yang signifikan, sehingga dapat mendukung pencapaian penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah,”ujar Sabirin.

Dirinya berharap, Sumber Daya Manusia yang ada, bisa meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penyerapan anggaran sehingga ditargetkan pencairan anggaran nanti terealisasi di atas 90%.

Ia mengatakan, Penjabat Gubernur juga turut mengapresiasi segala upaya yang dilakukan selama ini, dan juga rencana kedepan dalam menata administrasi perpajakan dan pengelolaan keuangan anggaran yang semakin transparan, efektif dan efisien, serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih atau good governance.

Turut hadir pada kesempatan itu para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, pimpinan BUMD, serta para stakeholder. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Pemerintah Kota Bekasi Terima Penghargaan UHC Award 2024

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Maruf Amin hadiri sekaligus menyerahkan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 yang terlaksana di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur (08/08/2024)

Dihadiri oleh Kepala Daerah atau perwakilan dari masing masing daerah se Indonesia, Pemerintah Kota Bekasi juga menerima penghargaan tersebut yang langsung diserahkan kepada Drs. Junaedi selalu Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Sekda Kota Bekasi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawaty, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Taufik Rachman dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Irmajanti Lande Batara

Dalam sambutannya, Wapres RI mengatakan bahwa UHC ini merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata tanpa adanya hambatan finansial.

“UHC ini diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang pada tahun 2024 ini kepersertaaan JKN yang ditargetkan salam RPJMN 2020-2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.” kata Wapres RI.

KH. Maruf Amin mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus menerus terhadap pelaksaan program ini, terlait permasalahan tunggakan pewerta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPjS Kesehatan yang macet, dirinya berharap permasalahan ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kemudahan akses bagu seluruh masyarakat.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Wapres RI memerintahkan untuk Pemerintah Daerah tetap

mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS.

Wapres RI usai sambutan menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2024 kepada perwakilan masing masing daerah.

Sumber : humas@wapresri.go.id

Share:

Read More

Pemkot Bekasi Bersama Unsur Keamanan Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Kota Bekasi bersama unsur keamanan terus meningkatkan kesiapan dengan menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota).

Hadir mewakili PJ Wali Kota Bekasi, Kepala Kesbangpol Nesan Sujana, bersama unsur terkait memantau langsung latihan Dalmas (Pengendalian Massa) yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Bekasi di Alun- alun M Hasibuan Kota Bekasi.

Nesan mengatakan latihan bersama ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur keamanan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses Pilkada berlangsung.

“Untuk kesiapan dalam pengamanan setiap tahapan Pilkada serentak 2024, pemerintah dan pihak keamanan, seluruh unsur terkait didalamnya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses ini. Agar proses Pilkada dapat berjalan dengan aman dan sukses,” jelas Nesan

Pada kegiatan ini, pihak keamanan melibatkan berbagai simulasi situasi yang mungkin terjadi, mulai dari unjuk rasa damai hingga potensi kerusuhan.

Seluruh anggota gabungan dilatih untuk merespon dengan cepat dan tepat, serta menggunakan peralatan dengan benar.

Ia juga optimis, dengan kebersamaan dan komitmen menjaga Kota Bekasi yang kondusif, Pilkada serentak 2024 di wilayah Kota Bekasi akan berlangsung lancar, aman dan damai.

Kesiapan Sispamkota ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya Pilkada 2024.

“Pemerintah dan pihak keamanan ingin masyarakat merasa aman dan melindungi mereka,” ucap Nesan

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Pemerintah dan aparat keamanan penegak hukum mengawal dan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada 2024, demi terciptanya suasana yang kondusif dan damai. 

Share:

Read More

Kaops NCS Polri Minta Polda Jatim Optimalkan Cooling System Jelang Pilkada Serentak

KABARMASA.COM, SURABAYA - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta Polda Jawa Timur (Jatim) untuk mengoptimalkan upaya cooling system atau melakukan pendinginan suhu politik jelang Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, Provinsi Jatim memiliki tingkat kerawanan lumayan tinggi dibandingkan pada saat pilpres kemarin.

Penekanan tersebut disampaikan langsung maupun video confernece oleh Kaops kepada 874 personel Polda Jatim dan 39 Polres di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (8/8/2024). Dalam kegiatan penguatan pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terakait Nusantara Cooling System tersebut dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto dan para PJU Polda Jatim serta TIM Ops NCS Polri.

"Sebagai provinsi dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) terbanyak kedua di Indonesia serta poros dari dua organisasi keagamaan terkemuka di Indonesia, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan konflik lumayan tinggi. Hal ini perlu kita antisipasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak nanti," kata Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri.

Menurutnya pelbagai ancaman bisa terjadi seperti konflik SARA, berita bohong dan polarisasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kaops NSC Polri menyampaikan, perintah dari Presiden Joko Widodo pada HUT ke-78 Bhayangkara pada 1 Juli 2024 kemarin, bahwa Polri harus adaptif dan proaktif untuk menetralisasi residu politik, memitigasi disinformasi Pemilu serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, jujur dan adil.  

"Pada kesempatan yang sama Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri akan berupaya maksimal dalam mengeliminasi potensi konflik menjelang Pilkada melalui optimalisasi Nusantara Cooling System," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pilkada nanti, para Kasatwil intensif dalam melakukan cooling system. Seperti apa yang dilakukan oleh Ops NCS Polri pada Pilpres dan Pileg kemarin, upaya Preemtif dan Preventif dengan menyambangi para ulama, kiai, habib, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta mengadakan bakti sosial. 

"Temui para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, dan kegiatan sosial, bangun narasi besar yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya pilkada aman dan damai," ujarnya.

Lebih lanjut, para Kasatwil juga harus intensif turun ke lapangan, kelola potensi konflik dan mengoptimalkan peran anggota intelkam dan Bhabinkamtibmas. 

"Keberhasilan kasatwil itu dilihat dari bisa mengelola potensi yang kecil jadi tidak ada dan yang besar jadi kecil itu keberhasilan kalian semua jangan sampai pimpinan kita turun tangan, jadi betul-betul sering ke lapangan," pungkas Kaops.

Sementara Kapolda Jatim mengungkapkan sempat ada konflik horizontal di wilayah Gresik, namun bisa dikendalikan. Untuk pilkada serentak khususnya di wilayah Jawa Timur, dirinya menegaskan bahwa jajarannya akan bekerja secara optimal untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai.

"Kita optimis jadikan Jawa Timur sebagai daerah aman dan harmonis," tandasnya.

Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Laurens Recky juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.

Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping KaminOps NCS, Brigjen Budi Hermawan dan Waikasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono.

Share:

Read More

4 Ketua Organisasi Mahasiswa di Medan Terjaring OTT, Polisi Rilis Kasusnya Hari Ini

KABARMASA.COM, KOTA MEDAN - Sejumlah ketua organisasi mahasiswa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan, Sumatera Utara.

OTT dilakukan oleh Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Dikabarkan, ada 4 ketua organisasi mahasiswa yang diamankan.

Informasi yang dihimpun, para ketua organisasi mahasiswa ini terjaring OTT di sebuah kafe di kawasan Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kota Medan pada Minggu, 4 Agustus 2024 malam.

Mereka diduga terjaring OTT ketika menerima uang dari salah satu pejabat di Kota Medan.

Polisi juga dikabarkan mengamankan barang bukti uang senilai Rp 40 juta.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun membenarkan adanya OTT tersebut.

Teddy mengaku pihaknya akan melakukan rilis kasusnya hari ini.

Menurutnya, kronologi OTT, identitas dan berapa jumlah ketua organisasi mahasiswa yang ditangkap akan disampaikan semua dalam rilis tersebut.

"Hari ini rilisnya. Nanti kita sampaikan," ujar Teddy kepada wartawan, Kamis, 8 Agustus 2024 pagi.

Diduga berawal dari aksi unjuk rasa

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo (unjuk rasa) di depan kantor Balai Kota Medan.

Mereka menyoroti sejumlah proyek di pemerintahan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Sebelumnya, mahasiswa pernah menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 4, Jalan Iskandar Muda, Kota Medan.

Dalam orasinya, mahasiswa menuding kepemimpinan Bobby Nasution gagal.

Berikut sejumlah hal yang kerap disoroti mahasiswa dalam aksi unjuk rasa belakangan ini:

1. Proyek lampu pocong berbiaya Rp 26 miliar

2. Pembangunan Stadion Teladan berbiaya Rp 404,19 miliar

3. Revitalisasi lapangan merdeka yang menelan biaya Rp 593,7 miliar

4. Bobby disebut gagal mengatasi banjir di Kota Medan

5. Kebijakan parkir di Kota Medan

6. Matinya 5 harimau di Medan Zoo

7. Masih maraknya peredaran narkoba dan begal di Kota Medan.

Share:

Read More

Tingkatkan Kapabilitas Roda Perekonomian, Pemerintah Kota Bekasi Jalin Kerjasama Dengan Pemerintah Kota Malang

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Malang di sektor pelayanan dasar yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor: 100.3.7.1/29/35.73.111/2024. 

Kesepakatan Bersama tersebut ditandangani oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pada Rabu (07/08) di Aula Balai Kota Malang, Jawa Timur.

Adapun sektor-sektor yang dikerjasamakan meliputi ketahanan pangan, peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, peningkat sektor jasa dan perdagangan, serta pengembangan inovasi untuk peningkatan perekonomian untuk kedua wilayah.

Terutama, di sektor Pariwisata dan Pertanian dimana Kota Malang memiliki sumber daya alam melimpah yang sudah tidak diragukan lagi potensi serta kemampuan dalam mengelola hasil pertanian dan juga memanfaatkan alam untuk pengembangan pariwisata.

Oleh karena itu, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad mengatakan, "Kota Bekasi ini kota jasa, dan di sektor pariwisata tidak sama seperti seperti yang dimiliki oleh Kota Malang, jadi kami betul-betul mendambakan sektor pariwisata berkembang sebaik mungkin, begitu pun pemanfatan lahan-lahan pertanian sehingga mampu menjadi penghasil, yang mana akhirnya bisa mendatangkan banyak wisatawan sampai dengan menimbulkan trust terhadap investor, sehingga mampu meningkatkan _income_ per-kapita dan tentunya PAD Kota Bekasi," ujar Gani Muhamad.

Sementara itu Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengaku bangga bisa menjalin kerjasama dengan Pemkot Bekasi dan dipastikan kerjasama akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Dengan kerjasama yang kita jalin ini semoga dapat memberi dampak dan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua daerah. Kami pun bisa banyak belajar dari Kota Bekasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana publik serta pengelolaan program-program pelayanan kepada masyarakat beserta fasilitas penunjangnya yang sudah berkembang sangat baik. Mari bersama membangun daerah untuk kemajuan yang lebih pesat," tutup Wahyu Hidayat.

Share:

Read More

Kesbangpol dan FKUB Gelar Sosialisasi Majelis Umat Beragama

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Bertempat di Graha Wulan sari, Bekasi Selatan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi bekerjasama dengan Kesbangpol Kota Bekasi menggelar sosialisasi Majelis Umat Beragama (MUB) kecamatan dan MUB kelurahan se-Kota Bekasi. Kegiatan kali ini mengusung tema “Meningkatkan kerja MUB kecamatan dan MUB kelurahan se- Kota Bekasi dalam rangka Kota Bekasi menjadi kota toleransi no 1 se- Indonesia”

Sosialisasi tersebut, dihadiri oleh Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan beserta jajaran, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Adapun pembentukan MUB bertujuan agar bersinergi dengan Camat dan lurah untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan ditingkat wilayah setempat

Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana menyampaikan menjadi prioritas pemerintah untuk terus merajut keharmonisan dan terus menggaungkan toleransi untuk mewujudkan kota yang damai. Pentingnya menjaga harmonisasi di Kota Bekasi, kolaborasi dilakukan dari tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi hingga masyarakatnya.

“Pemerintah Kota Bekasi berharap pada tahun ini menjadi Kota Toleransi pertama, karena kita semua elemen terus merajut menjaga keharmonisan tersebut, tentunya kerjasama yang baik dan koordinasi yang kuat untuk mewujudkan harmonisasi tersebut” ungkap Nesan Sujana

Tentunya MUB dibentuk memiliki tugas yang penting di masyarakat yakni dalam hal mengenal budaya, kultur, dan sosial yang berada di Kota Bekasi. Juga berfungsi juga dalam pencegahan dini terhadap konflik- konflik yang terjadi di wilayah, membantu tugas camat dan lurah dalam mengkoordinasikan terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama di wilayahnya.

Ditempat yang sama Ketua FKUB Abdul Manan menyampaikan Kota Bekasi merupakan kota yang heterogen dengan itu pemerintah terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemeluk agama yang ada, menjaga keharmonisan sesama anak bangsa. Dengan itu Kota Bekasi dapat meraih peringkat tiga sebagai Kota Toleran.

Selain menjaga kerukunan, menjaga lingkungan sekitar agar aman dan nyaman tanpa adanya perselisihan juga dibutuhkan kesadaran tinggi dari para warga.

"Agar terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman, perlu kesadaran tinggi untuk saling guyub, tidak membeda-bedakan, junjung tinggi toleransi, maka penting bagi kita semua untuk mempererat silaturahmi, sehingga dapat terbina hubungan yang baik tanpa perselisihan dan tanpa membeda-bedakan," tutupnya. 

Share:

Read More

Komite Mahasiswa Indonesia Mengecam Isu Skandal Amoral Oknum Anggota Dewan DPR Kab. Bener Meriah : Pecat dan Tolak Pelantikan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) akan turun aksi untuk kawal isu skandal sex (amoral) yang dilakukan oknum anggota DPRK KAB Bener meriah. Beberapa Minggu kebelakang kita melihat banyak nya beredar isu panas terkait dugaan hubungan terlarang yang dilakukan oleh oknum anggota partai Nasional.

Kami berangkat dari kajian mahasiswa yang berkumpul di Barisan Pemuda Aceh melihat isu ini, hal yang bukan lagi rahasia namun sangat disayangkan perbuatan ini dilakukan oleh oknum sosok pemimpin perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi contoh, malah mencoreng nama lembaga dewan itu. ujar Yusrijal Koordinator KMI 

Koordinator KMI menerangkan bahwa Banyaknya tanggapan masyarakat dan aktivis yang meminta kasus ini ditindaklanjuti, akan tetapi sampai detik ini belum ada ketegasan dari BKD kab. Bener Meriah untuk memanggil yang bersangkutan. Pasalnya bukti belum ada bagaimana memanggil terdakwa. Dari jawaban BKD yang kurang memuaskan dan sebenarnya ada apa? Bukankah media dan laporan masyarakat sudah menjadi syarat memanggil oknum tersebut. Oleh karena itu kami akan melakukan konsolidasi dengan beberapa kalangan mahasiswa lainnya dengan wadah yang lebih besar lagi disebut (KMI ) Komite Mahasiswa Indonesia akan menyurati pimpinan Partai yang bersangkutan dan akan menggelar aksi. kami akan Kawal kasus ini sampai selesai .

Pasalnya kami menilai bahwa selama ini isunya redam sunyi dan lewat begitu saja. Apakah kerena partainya besar sehingga membenarkan hal demikian. atau apakah ada bekingan sehingga isu ini berlalu begitu saja. Kami pastikan siapapun backingannya kami tidak akan takut. karena yang kami tuntut bukan pribadinya tetapi perlakukannya selaku anggota dewan terhormat dan anggota partai aktif. Tegas Yusrijal

Maka kita harus tuntaskan kasus ini sampai slesai, akhir akhir ini kami menyampaikan bahwa beberapa nomor yang tidak dikenal melacak kami. tapi kami pastikan kami tidak akan mundur dan ini harus di lawan. Kami komite mahasiswa Indonesia meminta DPP partai serius dalam hal ini karena ini menyangkut Marwah dan nama baik partai tersebut, oknum tersebut terpilih kembali menjadi anggota Dewan untuk periode 2024 -2029, disisi lain partai tersebut merupakan perolehan suara terbanyak dan akan menjadi Ketua DPRD dan partai tersebut  juga mengusung slah satu calon kepala daerah kab Bener Meriah. Sangat disayangkan dengan tindakan oknum ini partai yang bergengsi ikut terseret menjadi pembicaraan yang kurang baik.

Kawal sampai PAW Dan pecat oknum tersebut dari anggota partai. Pada intinya kami akan kawal sampai slesai dan kami pastikan yang bersangkutan harus di proses sebelum masa jabatannya berkahir. Tutup Yusrijal didepan awak media

Share:

Read More

Seruan Aksi HMI Desak Zita Anjani Mundur Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta

KABARMASA.COM, JAKARTA- Alih-alih memikirkan hajat hidup rakyat DKI Jakarta, Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang sekaligus putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) malah mangkir dari rapat paripurna DPRD Jakarta. Tidak hanya sekali, Zita ditengarai telah beberapa kali bolos dari rapat paripurna. Teranyar, ketidakhadiran Zita amat menyinggung publik, sebab diisi dengan postingan di akun Instagram yang sedang pamer makan kue. 

Tindakan Putri Zulkifli Hasan itu seolah menunjukan bahwa menyantap kue jauh lebih penting dibandingkan mengurusi permasalahan hidup rakyat DKI Jakarta. Secara etis, apa yang Zita lakukan tidak pantas ditampilkan ke ruang publik, sebab ia seolah mengkhianati seluruh amanah dan kepercayaan rakyat yang memilihnya menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta. 

Persoalan tersebut mengundang respon HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat DKI Jakarta atas kinerja Zita Anjani selaku Anggota DPRD Jakarta. Di depan kantor DPP PAN.

"Jika Zita Anjani tidak fokus terhadap tugas dan tanggungjawabnya maka Ia seharusnya melepas seluruh jubah dan jabatan kehormatan yang melekat dalam tubuhnya. Hal itu jauh lebih terhormat daripada sekedar memperlakukan itu sebagai sesuatu yang seolah tidak memiliki nilai apapun. Dalam suatu sistem demokrasi, amanah rakyat menjadi sarana sekaligus tujuan yang seharusnya diemban dengan penuh hormat." Jelas Koordinator Aksi. Amiruddin Emon. jakarta (07//08/2024. Pukul 13.00

Tindakan “Putri Mahkota PAN” itu bukan hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga melanggar ketentuan etis-yuridis yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Maka berdasarkan hal tersebut kami dari HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara mengimbau kepada seluruh kader HMI dan masyarakat DKI Jakarta untuk turun ke simpang kiri jalan pada Jumat, 09 Agustus 2024, di depan kantor DPP PAN.

Share:

Read More

BEM-NUS DKI Jakarta Menuntut KEMENDIKBUDRISTEK Membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Pendidikan Dan Menilai PUSLAPDIK Diskriminasi Anggaran Pendidikan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset & Teknologi (Kemendikbudristek), Selasa, (06/08 2024).

Pier A Lailossa selaku Koordinator Daerah BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta menyampaikan bahwa "Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan dianggap berlawanan dengan salah satu tujuan hadirnya negara sebagaimana yang telah terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa UUD NRI 1945 dan pasal 31 ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan, begitu juga senapas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan pemerataan sistem pendidikan. Pasal tersebut dinilai berpotensi mengomersialisasi pendidikan dan melanggar hak warga negara mendapatkan akses terhadap pendidikan. Komersialiasi pendidikan sangat banyak terjadi di Indonesia. Sangat banyak terjadi praktek penyelenggaraan pendidikan yang tak transparan dan akuntabel yang merambat pada melonjaknya biaya pendidikan namun tak sebanding dengan fasilitas dan sarana yang didapatkan". 

Lebih lanjut dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa;

"Terdapat masalah juga pada Penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan menjadi kurikulum nasional mulai tahun ajaran baru 2024/2025. Walau demikian, implementasinya bergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan dari jenjang anak usia dini hingga pendidikan menengah. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar masih menghadapi tantangan dan kendala yang signifikan. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait dengan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengaplikasikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang tersedia. Lebih daripada itu, sistem pendidikan Indonesia sudah harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka RUU SISDIKNAS harus segera dibahas dengan membuka seluas-luasnya ruang partisipasi bermakna bukan saja bagi tenaga pendidik dan pihak-pihak terkait namun juga mahasiswa sebagai pihak yang didik harus dilibatkan" ujarnya.

"Ditengah ribetnya kurikulum yang ditetapkan, Indonesia juga dihadapkan dengan masalah kesejahteraan tenaga pendidik baik nasib guru honorer maupun guru pada umumnya yang memiliki gaji rendah. Padahal kaum guru harusnya diperhatikan karena merupakan tonggak terciptanya SDM unggul negara. Kesejahteraan yang terjamin adalah salah satu penghargaan yang berhak diterima oleh tenaga pendidik. Bahkan disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) bagian a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru berhak atas penghasilan yang melebihi kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial hal ini tentu betentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berdampak pada pemberian gaji yang tidak dapat memenuhi hak atas “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta juga menyangkan alokasi anggaran yang dinilai tidak efektif dan diskriminatif

"Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kesalahan dalam pengelolaan dana pendidikan yang melatarbelakangi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dari hasil kajian, KPK menemukan dari total Rp 665 triliun dana fungsi pendidikan yang dialokasikan di APBN 2024, hanya Rp 39 triliun yang digunakan untuk membantu uang kuliah mahasiswa. Dari Rp 655 triliun anggaran itu, mahasiswa di perguruan tinggi negeri hanya kebagian Rp 7 triliun. Sementara sebanyak Rp 32 triliun digunakan untuk membiayai kampus-kampus kedinasan. Kami menganggap pengelolaan anggaran ini timpang dan harus diperbaiki agar semua kalangan dapat merasakan sentuhan pemerintah. Karena saat ini kami anggap SUBSIDI ANGGARAN SEKOLAH KEDINASAN TERLALU MENGURAS UANG NEGARA. Maka PUSLAPDIK harus bertanggungjawab atas masalah ini", tegas Pier Koordinator Daerah BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta.

Massa juga menyuarkan masalah penyaluran KIP-Kuliah yang tidak tepat sasaran dan juga khusus untuk kedukaan pendidikan di DKI Jakarta ialah ketika Pemprov DKI Jakarta menjabut sejumlah jatah KJMU yang harusnya diterima mahasiswa.

BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta dibawah kepempinan Saudara Pier A Lailossa sebelum mengakhiri aksinya menuntut beberapa hal , dimana Kedaruratan Pendidikan Indonesia ini kemudian menyadarkan kami untuk berjuang dan bergerak dengan mengangkat tagline SELAMATKAN PENDIDIKAN INDONESIA. Adapun poin tuntutan yang kami bawa yakni :

1. SEGERA BENTUK SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA PENDIDIKAN

2. STOP KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

3. EVALUASI KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DAN MEMBAHAS RUU SISDIKNAS DENGAN MEMBUKA SEGERA RUANG PARTISIPASI BERMAKNA

4. MENDESAK PUSLAPDIK MENTRANSPARANSIKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN

5. WUJUDKAN PENYALURAN KIP-KULIAH YANG TEPAT SASARAN SERTA MENOLAK PENCABUTAN KJMU OLEH PEMPROV DKI JAKARTA

Share:

Read More

CPNS Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftar CPNS 2024 Terbaru

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pelaksanaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil akan segera dibuka. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan dilakukan secara online atau daring melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Untuk dapat mengakses laman pendaftaran tersebut, tentunya pelamar membutuhkan link pendaftaran CPNS 2024. Mengutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pembukaan seleksi CPNS 2024 ditargetkan pada bulan ini.

"Kita tunggu saja. Insyaallah mudah-mudahan ini tinggal tahapan akhir, tinggal 3 K/L. Kita masih kejar," ujar Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas saat ditemui media, beberapa waktu lalu.

Seleksi tersebut akan diprioritaskan bagi CPNS. Sementara PPPK bergantung pada kemampuan keuangan tiap pemerintah daerah.

"Jadi CPNS dulu prioritasnya karena PPPK kemarin masih rapih-rapih (siap-siap). Karena PPPK ini menyangkut keuangan daerah, kan daerah sudah kita siapkan formasinya, ternyata tidak diambil," ujarnya. Hal ini terjadi karena umumnya belanja pegawainya telah terpakai hingga 35%.

"Jadi banyak variabel terkait dengan penyelesaian PPPK," ujar Anas.

Jika Anda tertarik ikut CPNS 2024, berikut informasi terkait Pendaftaran CPNS 2024:

Link Pendaftaran CPNS 2024

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS bisa mengakses laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di https://sscasn.bkn.go.id.

Formasi Pendaftaran CPNS 2024

1. Kementerian Agama (Kemenag)

Kementerian Agama mengumumkan pembukaan formasi sejumlah 110.553 orang, terdiri dari 20.772 CPNS dan 89.781 PPPK. Formasi ini meliputi guru madrasah, guru SMK Kristen dan SMA Katolik, dosen PTN agama, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, serta penempatan di IKN.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membuka 15.462 posisi CPNS dan 25.079 posisi PPPK. Formasi tersebut yang akan membantu menyelesaikan masalah tenaga pendidik honorer dan memenuhi kebutuhan SDM di perguruan tinggi serta penempatan di Ibu Kota Negara (IKN).

3. Kementerian Sosial (Kemensos)

Untuk instansi Kementerian Sosial sendiri akan membuka formasi CASN, yakni sebanyak 40.839. Formasi tersebut terdiri dari 266 calon aparatur sipil negara (CASN) dan 40.573 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS Tenaga Teknis, 141 CPNS Tenaga Kesehatan, 40.508 PPPK Tenaga Teknis, dan 65 PPPK Tenaga Kesehatan.

4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Kemenhub telah mendapat persetujuan untuk membuka 18.017 posisi, terdiri dari CPNS dan PPPK, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan transportasi.

Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan rincian 1.385 CPNS Tenaga Teknis, 6 CPNS Tenaga Kesehatan, 16.543 PPPK Tenaga Teknis, dan 83 PPPK Tenaga Kesehatan.

5. Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Pada tahun 2024 Kementerian PUPR akan menerima 26.319 orang ASN dengan rincian 6.385 CPNS tenaga teknis, 3 orang CPNS tenaga kesehatan dan 19.931 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis.

6. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu akan menerima 18.557 posisi CASN, termasuk CPNS dan PPPK untuk posisi penting dalam mendukung kinerja lembaga tersebut.

Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor.

7. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Selanjutnya adalah Kemenkes yang akan membuka formasi CASN 2024 sebanyak 23.200. Formasi itu terdiri dari 8.607 CPNS dan 14.593 PPPK.

Formasi yang dibuka Kemenkes ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mereka akan bekerja di klinik-klinik kampus dan di pemerintahan daerah

Syarat Pendaftaran CPNS 2024

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan secara tidak hormat sebagai PNS/Prajurit Tentara Nasional Indonesia

(TNI)/Kepolisian Negara RI (POLRI).

3. Tidak pernah diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

4. Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI.

5. Tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.

6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Share:

Read More

Lebih Dekat dengan Warga, Dandim 0507/Bekasi Lakukan Anjangsana, Bahas Kamtibmas dan Pentingnya Poskamling

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Komandan Kodim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S., M.MDS., di dampingi Wadanramil 03/Teluk Pucung Kapten Inf Budi Kiswanto  melakukan anjangsana dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan warga masyarakat yang bertempat di Kantor Sekretariat RW 19, Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Minggu (4/8/2024) malam.

Setibanya dilokasi acara, terlihat antusiasme warga berkumpul untuk menyambut kedatangan Dandim 0507/Bekasi di lingkungannya.

Dalam kegiatan tersebut, Dandim berdiskusi dengan warga mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta peran poskamling dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

"Keberadaan poskamling sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Saya mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam dan memberikan informasi jika ada hal-hal yang mencurigakan," ujar Dandim.

Warga menyambut baik kehadiran Dandim dan antusias mengikuti bincang bincang dan juga diskusi. Bapak Sitompul, salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Ketua RW.19, menyampaikan, "Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Dandim. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, keamanan di lingkungan kami semakin terjaga."

Dandim berharap kegiatan anjangsana ini dapat terus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Aren Jaya.

Usai pelaksanaan bincang bincang, Dandim 0507/Bekasi turut membuka acara final turnamen tenis meja antar Warga dalam rangka menyambut HUT RI yang ke 79. Selain itu Dandim juga turut diajak menyambangi Pos kamling yang ada di sekitar RW.19 Kelurahan Aren Jaya. 

Share:

Read More

Menteri AHY Sambangi Kantor Pertanahan Kota Bekasi Beri Sertifikat Eletronik untuk Aset Tanah Milik Pemerintah dan Masyarakat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menteri Argaria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi guna memberikan Sertifikat Eletronik untuk Aset Tanah milik Pemerintah, BMN, BUMN, Wakaf, Rumah Ibadah, dan PTSL di Kota Bekasi pada Selasa (06/08)

Kedatangan Menteri AHY disambut baik oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala Kantah Kota Bekasi, Amir Sofwan, dan seluruh unsur Forkopimda Kota Bekasi.

Adapun daftar penerima Sertifikat Eletronik dari Menteri AHY adalah:

1. Aset Pemerintah Kota Bekasi;

2. Ki Olot Kisan untuk Rumah Adat Kranggan dan Museum Adat Kranggan;

3. Hak Milik Tanah untuk Sdr. Jacky Japaron di Kelurahan Jatiranggon;

4. Hak Milik Tanah untuk Sdr. Ujang Hidayatullah di Kelurahan Jatiraden;

5. Tanah Wakaf Masjid An Nur;

6. Tanah Wakaf Yayasan Pendidikan Islam Baiturahim;

7. Tanah Wakaf Musholla Al-Hiro;

8. Rumah Ibadah Gereja Advent Hari Ketujuh Indonesia;

9. Kantor BMN & BUMN: Badan Kepegawaian Negara, PT. KAI, dan PT. PLN Persero yang berlokasi di Kota Bekasi.

Optimalisasi pelayanan Sertifikat Eletronik merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk pemenuhan hak masyarakat selaku pemilik aset tanah dalam keabsahannya terhadap Sertifikat Tanah. 

Maka dari itu, di setiap Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten, khususnya wilayah Jawa Barat, sudah terdapat pelayanan pembuatan Sertifikat Eletronik maupun pelayanan pembuatan Sertifikat Tanah on the spot.

"Hal ini merupakan upaya kami, Kementerian ATR/BPN untuk memaksimalkan pelayanan berbasis transformasi digital guna melindungi masyarakat dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanahnya, serta membantu masyarakat dari jeratan mafia tanah, sehingga masyarakat merasa lebih aman," tutur Menteri AHY dalam sambutannya. 

Tentunya optimalisasi pelayanan dari Kementerian ATR/BPN perlu dukungan dari masyarakat. Menurut Menteri AHY, "lindungi lahan masing-masing, tentunya tidak ada yang mau menjadi korban mafia tanah, tapi dukungan berupa kesadaran diri masing-masing sangat diperlukan, apalagi pelayanan sudah lebih dimudahkan," imbuh Menteri AHY.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik optimalisasi pelayanan Sertifikat Eletronik di Kota Bekasi. Beliau mengucapkan terima kasih dan selalu mendukung program-program dari Kementerian ATR/BPN.

"Terima kasih atas dedikasi Menteri AHY dan para jajaran dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanah bagi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi. Kami, Pemerintah Kota Bekasi, bersama unsur terkait siap mendukung segala program unggulan Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih kepada Kantah Kota Bekasi yang telah memaksimalkan sarana prasarana pelayanan publiknya. Semoga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya," tutup Gani Muhamad.

Share:

Read More

PJ GUBERNUR MALUKU PAPARKAN KINERJA 10 INDIKATOR PRIORITAS TRIWULAN I DI ITJEN KEMENDAGRI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Penjabat Gubernur Maluku, setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada 26 April 2024 yang lalu, maka Sadali Ie, mengikuti Evaluasi Kinerja Triwulan masa kepemimpinnya, di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Hadir juga mendampingi Pj Gubernur Maluku yakni, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Pelaksanaan Evaluasi ini dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan didampingi sejumlah Tim Evaluator.

Pada kesempatan itu Sadali memaparkan Capaian Kinerjanya selama Tiga Bulan terakhir baik terkait penanganan inflasj yang saat ini berada pada angka 2,71% year on year,  upaya yang dilakukan untuk penurunan stunting, upaya yang dilakukan terhadap BUMD yang kurang sehat, pelayanan publik, mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem, penanganna di bidang kesehatan, dan berbagai kegiatan unggulan lainnya.

Saat ditemui setelah proses Evaluask Kinerja,  Sadali mengatakan ada beberapa masukkan yang telah disampaikkan oleh Tim Evaluator, dan atas dasar masukan itu pihaknya akan melakukan evaluasi lagi untuk segera menindaklanjutinya.

"Mudah-mudahan di evaluasi kedua, kami akan memenuhi semua persyaratan yang diprasyaratkan dalam 106 indikator dan 10 indikator unggulan utama," harap Sadali. 

Share:

Read More

Hari Terakhir Monev Pemeringkatan, PPID Utama Kunjungi PPID BKPSDM dan PPID RSUD CAM

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi selaku PPID Utama Pemkot Bekasi kunjungi PPID Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi dan PPID Pelaksana RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, dihari terakhir monev pemeringkatan PPID Pelaksana, Selasa, (6/8/2024). 

Total ada 11 PPID Pelaksana OPD Pemkot Bekasi masuk kategori PPID Informatif mengikuti monev pemeringkatan berdasarkan hasil isian Self Assessment Questionnaire (SAQ)  empat indikator penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008.

Tim Monev PPID Utama dipimpin Pranata Humas Ahli Muda Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setiyawati dan Pranata Humas Ahli Muda Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis serta Tim PPID Utama. Tim kemudian mengecek isian kuesioner dan mencocokkannya dengan evidence. 

Tim Monev diterima Sekretaris BKPSDM, Ali Syofyan, Kasubbag TU BKPSDM Bhella Zhoraefa dan Admin PPID BKPSDM. Saat kunjungan kedua, tim Monev diterima Kabag Kesekretariatan RSUD CAM, Nurjamil, Kabag Keuangan RSUD CAM, Rosmawati dan admin PPID RSUD CAM. 

Diah Setiyawati mengapresiasi PPID Pelaksana dalam memenuhi kelengkapan penerapan UU KIP melalui ASQ. Pada PPID BKPSDM mengalami kenaikan nilai dari urutan 20 menjadi 11 besar. Sementara, RSUD CAM selalu berada di 10 besar. 

“Apresiasi terhadap PPID Pelaksana mampu menerapkan standar pelayanan informasi publik namun ada juga PPID yang belum informatif sebanyak 19 OPD dan ini menjadi PR bersama,” ucapnya. 

Ia juga menjelaskan, setelah ini PPID Utama akan menetapkan 6 besar PPID Pelaksana terbaik dan akan mendapatkan piagam penghargaan dan plakat serta hadiah lainnya pada momen peringatan HUT RI Ke-79 Tingkat Kota Bekasi dari Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad. 

Sekretaris BKPSDM, Ali Syofyan menyampaikan selamat datang pada PPID BKPSDM untuk melakukan pengecekan eviden kuesioner penerapan UU KIP. Ia menambahkan dalam hal-hal yang menjadi kekurangan pada PPID BKPSDM agar dapat diberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID. 

“Menjadi hal baru terkait pelayanan PPID dan kami dibantu tim PPID terkait kelengkapan UU KIP. Semoga hasil pemeringkatan tahun 2024, BKPSDM dapat bersaing nilai dengan OPD lainnya,” ucapnya.

Share:

Read More

Cara Mendapat Gelar Profesor dan Syaratnya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mendapatkan gelar dalam pendidikan tidak mudah. Perlu proses yang panjang untuk setiap kenaikan jenjang. Dengan memahami cara mendapat gelar profesor, maka para dosen bisa menyusun strategi sejak dini untuk mendapatkannya.

Mengutip dari binus.ac.id, profesor adalah merupakan istilah lain dari guru besar, yang merupakan seorang guru senior, dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga atau institusi pendidikan perguruan tinggi. Di Indonesia, gelar profesor merupakan jabatan fungsional, bukan gelar akademis.

Cara Mendapat Gelar Profesor

Berikut adalah cara mendapat gelar profesor dan berbagai tugasnya yang perlu diketahui untuk menambah wawasan.

1. Memiliki Pendidikan Tertinggi

Langkah pertama untuk mendapatkan gelar profesor yaitu memiliki pendidikan tertinggi di bidang yang akan ditekuni. Biasanya, program doktor di bidang tersebut memerlukan setidaknya 4 tahun untuk menyelesaikan.

Salah satu contohnya yaitu jika seseorang ingin mendapatkan gelar profesor dalam bidang ilmu biologi, dia harus menyelesaikan program doktoral di bidang tersebut terlebih dahulu. 

2. Pengajuan Profesor Minimal 3 Tahun Setelah Lulus S3

Syarat umum yang kedua sebagai bagian dari cara mendapat gelar profesor bagi dosen adalah mengajukan setelah 3 tahun mendapatkan ijazah S3. Jadi, misalnya lulus S3 tahun 2022 maka pengajuan profesor bisa dilakukan di tahun 2025.

3. Pengalaman Minimal 10 Tahun sebagai Dosen

Dosen baru bisa menjadi guru besar dan menyandang gelar profesor jika sudah mengabdi selama 10 tahun. Hal ini tentu tidak sulit, sebab rata-rata dosen membutuhkan waktu 10 tahun lebih untuk naik jabatan dari asisten ahli ke lektor, atau dari asisten ahli menuju ke lektor kepala. 

Dengan demikian, dosen yang fokus mengejar pegembangan karier akademik tanpa sadar akan mengabdi 10 tahun bahkan lebih. Secara otomatis syarat satu ini bisa dipenuhi.

Syarat Mendapatkan Gelar Profesor

• Inilah beberapa syarat mendapatkan gelar profesor yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang di Indonesia: Memiliki ijazah doktor (S3) atau yang sederajat

• Pengajuan profesor minimal 3 tahun setelah lulus S3

• Mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi

• Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Demikian syarat dan cara mendapat gelar profesor yang harus diketahui dan dipersiapkan mulai dari serakang. Bukan berarti menjadi profesor, seseorang akan berhenti belajar. Karena guru ahli memberikan contoh bahwa apa yang didapatkannya harus diterapkan. 

Share:

Read More

SADALI TERIMA DUPLIKAT BENDERA PUSAKA DARI KEPALA BPIP RI

KABARMASA.COM, JAKARTA  – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Senin (5/8/2024) menerima secara langsung Duplikat Bendera Pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Dalam sambutannya Wahyudi menjelaskan bahwa, penyerahan Duplikat Bendera Pusaka yang dilaksanakan ini, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat Bendera Pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun Bendera Pusaka Rusak atau tidak layak dikibarkan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” tegas Kepala BPIP RI.

Dirinya berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan itu juga Megawati menyampaikan, dibentuknya BPIP adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah dari Pancasila, untuk mengingatkan kembali bahwa Ideologi Indonesia ialah Pancasila, serta memperbiasakan diri agar setiap memulai upacara diawali dengan penyebutan “Salam Pancasila”.

Untuk diketahui selain penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, juga turut dilakukan penyerahan Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato 1 Juni, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Lanjutan Pemeringkatan UU KIP Kota Bekasi Tahun 2024, Tim Monev Sambangi Dua PPID Pelaksana Kecamatan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Setda Kota Bekasi menggelar lanjutan monitoring dan evaluasi pemeringkatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah dalam penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, Selasa (5/8).

Bagian Humas selaku PPID Utama menyambangi 2 PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, dan PPID Pelaksana Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Kedua PPID OPD ini masuk 11 besar pada tahapan Self Assesment Questionnaire (SAQ) 4 indikator penerapan UU KIP. 

Tim Monev PPID dipimpin oleh Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis dan Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati dan tim PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi. 

Di lokasi pertama, Tim Monev diterima Camat Pondok Gede, Zainal Abidin Syah, Sekretaris Camat FaridWadji beserta para admin PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Gede. Dilokasi kedua, tim Monev diterima Camat Jatiasih, Azhari, Sekcam Jatiasih Irob Ruhyadi, dan admin PPID Pelaksana Kecamatan Jatiasih. 

Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati mewakili Kepala Bagian Humas yang berhalangan hadir menyambut baik keikutsertaan PPID Pelaksana dalam monev PPID Kota Bekasi tahun 2024. Tercatat 43 PPID OPD telah mengisi SAQ.

Namun dari hasil SAQ dari 43 PPID OPD Kota Bekasi diperoleh sebanyak 13 PPID OPD masuk kategori Informatif, 11 PPID OPD Cukup Informatif dan 19 PPID OPD dengan kategori kurang informatif. 

“Tentu ini menjadi perhatian bersama bagaimana penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bekasi ini bisa terus ditingkatkan di semua PPID pelaksana,” ucapnya. 

Lebih lanjut ia menyampaikan, monev pemeringkatan ini untuk meninjau ulang kepada 11 PPID OPD dengan nilai teratas SAQ. Gunanya agar Tim Monev dapat diperlihatkan bukti kelengkapan sesuai empat indikator penerapan UU KIP OPD. 

Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis menyampaikan PPID juga bisa berperan dalam membranding wilayahnya seperti menggangkat kuliner atau potensi wisata lokal di daerahnya.

“PPID selain melakukan distribusi informasi juga bisa menginformasikan potensi-potensi yang adal di wilayahnya baik melalui website atau media sosial lainnya seperti instagram, facebook, tiktok” ujarnya

Sementara itu, Camat Pondok Gede, Zainal Abidin Syah menjelaskan beliau sering menyampaikan kepada aparatur kecamatan dan kelurahan serta pamor bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pemberian informasi dan layanan

“Komitmen kami terhadap pelayanan dibuktinya dengan penyediaan parkir disabilitas, peningkatan penyedian kelengkapan pelayanan informasi publik, juga komunikasi yang dibagun lewat media sosial” ujarnya

“Belum lama ini kami telah Launching kampung digital di Jatibening bekerjasama dengan Kadin pusat, kami juga memiliki 300 paguyuban UMKM di Wilayah Pondok Gede yang sebagian besar dibantu digitalisainya di Kampung tersebut” ungkapnya 

 

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Upaca Peringatan Hari Koperasi Ke-77

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Penjabat Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menghadiri upacara peringatan hari koperasi ke-77 yang dilaksanakan di Plaza Wali Kota Bekasi dengan tema "Koperasi sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi, dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil" (05/08/2024).

Dalam amanatnya, PJ Wali kota Bekasi menekankan pentingnya peran koperasi agar semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian ekonomi saat ini. 

"Peran koperasi menjadi sangat penting, guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil, usaha kecil ke usaha menengah, dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional" Ucap Gani Muhamad.

Pada kesempatan ini, juga diserahkan penghargaan kepada beberapa koperasi berprestasi yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi koperasi lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Bekasi.

"Dalam kesempatan ini saya menghimbau untuk para koperasi agar dapat mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan inovasi teknologi agar dapat memajukan kesejahteraan perekonomian khususnya di Kota Bekasi.

Upacara peringatan hari koperasi ke-77 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengukuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta sebagai terobosan untuk menarik minat dan bakat anak-anak muda.

 

Share:

Read More

Menuju Keluarga Harmonis Pj Wali Kota Bekasi Beri Pesan di Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota Bekasi Ke-31

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar perayaan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31. 

Kegiatan ini bertempat di area CFD Jl.A. Yani,  yang dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Dandim 0507 Bekasi Rico Sirait, Kepala DP3KB Provinsi Jawa Barat dr. Siska Gerfianti, Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Barat Kukuh Dwi Setiawan, Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi,  Kepala DPPKB Ika Indah Yarti, Minggu (04/08/2024).

Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 berfokus tentang pentingnya orangtua untuk meluangkan waktu bersama anak, demi mewujudkan keluarga yang harmonis. 

Dalam sambutannya Gani Muhamad, menyampaikan pentingnya peran orangtua dalam perkembangan anak.

"Perencaan program KB merupakan suatu hal yang penting demi terciptanya anak-anak yang berkualitas  dan menjadi cikal bakal putra-putri yang akan membangun negeri ini"

ujar Gani Muhamad.

Terdapat rangkaian kegiatan telah dilakukan dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 dimulai dari penampilan tari tradisional, senam bersama, dan diakhiri dengan penyerahan Penghargaan Duta Genre Kota Bekasi oleh Pj. Kota Bekasi Gani Muhamad.

Pj. Walikota Bekasi berpesan kepada seluruh orangtua sebagai center figure atau idola guna memberi contoh yang terbaik bagi anak-anak dan tingkatkan kembali kebersamaan serta komunikasi diantara keluarga.

"Momentum hari keluarga ini diharapkan sebagai momentum yang sangat penting dalam menciptakan keluarga-keluarga yang harmonis dan berkualitas melalui asupan gizi dan pendidikan sebagai pondasi untuk mewujudkan keluarga yang ideal" tutup Gani Muhamad.

Share:

Read More

Memperingati Hari Koperasi Ke-77: Pemerintah Kota Bekasi Ajak UMKM Adaptif dengan Perkembangan Zaman

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya dalam memajukan KUMKM . Salah satunya dengan menyelenggarakan Gebyar Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Bekasi Ke-77 Tahun 2024 di Plaza Wali Kota Bekasi dengan tema "Koperasi sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi, dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil" (04/08/2024).

Acara ini dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bekasi (Dekopinda) Ade Ardiansyah, dan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (ASDA II) Inayatullah.

Diikuti oleh 82 UMKM binaan Dinas Koperasi Kota Bekasi, kegiatan ini sukses membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengenalkan produk mereka dimulai dari makanan tradisional sampai yang kekinian.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menyampaikan perlunya adaptasi KUMKM untuk menghadapi dinamika perekonomian global. 

"Peran koperasi menjadi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil, usaha kecil ke usaha menengah, dan dari nenengah ke besar tentunya terhubung ke dalam rantai pasok industri global" ungkap Pj. Wali Kota Bekasi dalam sambutannya.

Kemeriahan acara ini juga diisi dengan senam bersama, beragam hadiah doorprize, pemberian santunan anak yatim, dan acara hiburan lainnya.

"Dalam kesempatan ini saya memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penggerak koperasi se-Kota Bekasi di mana dalam usianya yang ke-77 ini koperasi di Kota Bekasi telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan dinamika dan perkembangan ekonomi nasional maupun global" tutup Gani Muhamad.

Melalui acara ini diharapkan koperasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usahanya agar  lebih profesional, mandiri, dan siap bersaing khususnya di era persaingan global.

Share:

Read More

Gubernur Kepri Ansar Bersama Menhan Prabowo Hadiri Grand Opening Of New Building 3 PT Volex Indonesia

Kabarmasa.com, Kepulauan Riau - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendampingi Menteri Pertahanan RI Prabwo Subianto menghadiri Grand Opening of New Building 3 PT. Volex Indonesia yang berada di Kawasan Industri Sekupang Kota Batam, Minggu (04/08/2024).

Terlihat juga Chairman of Volex Mr Lord Rothschild, Hashim Djojohadikusumo, Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah,  Walikota Batam Muhammad Rudi, Manajemen PT Volex Indonesia dan tamu undangan lainnya.

Peresmian gedung baru ketiga perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kabel dan konektor elektronik tersebut, ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Menhan RI Prabowo Subianto dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Chairman of Volex Indonesia Mr Lord Rothschild.

Menhan Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan bangga atas peresmian gedung ke tiga PT Volex Indonesia. Yang mana ini menunjukkan, kalau perusahaan milik sahabat dekatnya  ini terus mengalami kemajuan  dan perkembangan dalam produksinya.

"Apalagi saat tadi saya diajak keliling-keliling melihat berbagai hasil produksinya, semua untuk memenuhi kebutuhan exspor luar negeri. Lebih dari itu, hasil produksinya sendiri  telah diakui memiliki kualitas yang memadai" pujinya bangga.

Presiden RI terpilih 2024 - 2029 ini pun yakin sebagai perusahaan yang telah lama berkiprah di Kota Batam dan berbagai negara di dunia, dan di bawah langsung kebijakan Mr Lord, Volex akan terus berkembang menjadi industri yang maju dan modern.

"Apalagi saya terus berkomitmen untuk mendukung kemajaun sektor industri di berbagai bidang. Karena dengan keunggulan sumber daya baik alam ataupun manusianya, negara kita akan bisa tumbuh menjadi negara industri yang maju dan berdaya saing. Kota Batam salah satu daerah yang  menjadi kemajuan industri Indonesia ini" tegasnya.

Prabowo Subianto tak lupa memuji atas kepemimpinan politik di Kota Batam dan Provinsi Kepri yang sangat kompak dan rukun. Sehingga Kota Batam bisa terus jadi kota tujuan investasi. Terutama negara luar yang akan berinvestasi ke Indoensia.

"Dan kepemimpinan politik yang baik seperti ini, cerminan dari kepribadian seorang pempimpin yang cakap dan  mampu dalam memimpin jalannya pemerintahan. Baik untuk Kota Batam dan juga Provinsi Kepri, " pungkas Menhan Prabowo Subianto.

Sementara itu Gubernur Ansar dalam sambutanya mengawali dengan ucapan selamat datang kepada Menhan RI  yang juga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang ditengah kesibukannya, menyempatkan hadir guna meresmikan pemakaian gedung baru ke tiga PT Volex Indonesia.

Menurut Gubernur Ansar, sebagai wilayah yang secara geografis sangat banyak memiliki keunggulan, karena berbatasan langsung dengan sejumlah negera di luar negeri, juga berada di salah satu pusat jalur perdagangan laut paling penting yakni Selat Malaka. 

"Karenanya, Kepri bayak mendapatkan kentungan melalui  kebijakan dari pusat seperti diitetapkan menjadi daerah perdagangan dan pelabuhan bebas. Yang mana itu dimaksudkan untuk bisa menarik sebanyak mungkin investasi luar negeri masuk ke Indonesia melalui wilayah Kepulauan Riau" jelasnya.

Seperti diketahui, PT Volex Indonesia  juga melayani berbagai macam pasar dan pelanggan dengan keahlian khusus dalam perakitan kabel, perakitan tingkat tinggi, daya pusat data dan konektivitas. Termasuk pengisian kendaraan listrik dan produk-produk listrik konsumen. (Tim-Red)

Share:

Read More