Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, JAKARTA – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024, yang dilaksanakan di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta 8 Agustus 2024 Pukul 13.30 WIB.

Penghargaan tersebut diberikan juga kepada 29 Gubernur dan 460 Bupati Walikota lainnya, yang telah berkontribusi mewujudkan UHC di wilayahnya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional minimal 95%.

Hadir juga dalam acara penyerahan penghargaan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Maruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, President International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran, para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta para pemangku kepentingan.

Wapres dalam sambutannya menjelaskan bahwa, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global, yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu, tanpa adanya hambatan finansial.

Di Indonesia, jelas Wapres, UHC ini diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), dimana berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024 terdapat 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk Indonesia yang telah terdaftar kepesertaannya.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid, antara BPJS Kesehatan, Kementerian dan Lembaga serta seluruh Pemerintah Daerah,” ujar Wapres.

Dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus terus memastikan seluruh pemberi kerja, mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN KIS, termasuk pekerja informal, namun demikian, pelaksanan program masih perlu terus dievaluasi, terutama permasalahan tunggakan peserta JKN KIS, dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan, dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas, serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan,” ungkap Wapres.

Ia menjelaskan ada 30 Provinsi dan 460 Kabupaten/Kota penerima penghargaan hari ini, yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi, dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan program JKN minimal 95% dari total penduduk.

“Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah, untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif, dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya, sekaligus menjadi contoh baik untuk Provinsi-Provinsi yang belum hadir hari ini,” harap Wapres.

Ia mengajak para peserta yang hadir pada kegiatan tersebut untuk bersama-sama mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS, dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pada kesempatan itu turut dilakukan penyerahan penghargaan dari President ISSA kepada Wakil Presiden RI, atas capaian pemerintah Indonesia dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 98%. (Diskominfo Maluku)

Komite Mahasiswa Indonesia Mengecam Isu Skandal Amoral Oknum Anggota Dewan DPR Kab. Bener Meriah : Pecat dan Tolak Pelantikan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) akan turun aksi untuk kawal isu skandal sex (amoral) yang dilakukan oknum anggota DPRK KAB Bener meriah. Beberapa Minggu kebelakang kita melihat banyak nya beredar isu panas terkait dugaan hubungan terlarang yang dilakukan oleh oknum anggota partai Nasional.

Kami berangkat dari kajian mahasiswa yang berkumpul di Barisan Pemuda Aceh melihat isu ini, hal yang bukan lagi rahasia namun sangat disayangkan perbuatan ini dilakukan oleh oknum sosok pemimpin perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi contoh, malah mencoreng nama lembaga dewan itu. ujar Yusrijal Koordinator KMI

Koordinator KMI menerangkan bahwa Banyaknya tanggapan masyarakat dan aktivis yang meminta kasus ini ditindaklanjuti, akan tetapi sampai detik ini belum ada ketegasan dari BKD kab. Bener Meriah untuk memanggil yang bersangkutan. Pasalnya bukti belum ada bagaimana memanggil terdakwa. Dari jawaban BKD yang kurang memuaskan dan sebenarnya ada apa? Bukankah media dan laporan masyarakat sudah menjadi syarat memanggil oknum tersebut. Oleh karena itu kami akan melakukan konsolidasi dengan beberapa kalangan mahasiswa lainnya dengan wadah yang lebih besar lagi disebut (KMI ) Komite Mahasiswa Indonesia akan menyurati pimpinan Partai yang bersangkutan dan akan menggelar aksi. kami akan Kawal kasus ini sampai selesai .

Pasalnya kami menilai bahwa selama ini isunya redam sunyi dan lewat begitu saja. Apakah kerena partainya besar sehingga membenarkan hal demikian. atau apakah ada bekingan sehingga isu ini berlalu begitu saja. Kami pastikan siapapun backingannya kami tidak akan takut. karena yang kami tuntut bukan pribadinya tetapi perlakukannya selaku anggota dewan terhormat dan anggota partai aktif. Tegas Yusrijal

Maka kita harus tuntaskan kasus ini sampai slesai, akhir akhir ini kami menyampaikan bahwa beberapa nomor yang tidak dikenal melacak kami. tapi kami pastikan kami tidak akan mundur dan ini harus di lawan. Kami komite mahasiswa Indonesia meminta DPP partai serius dalam hal ini karena ini menyangkut Marwah dan nama baik partai tersebut, oknum tersebut terpilih kembali menjadi anggota Dewan untuk periode 2024 -2029, disisi lain partai tersebut merupakan perolehan suara terbanyak dan akan menjadi Ketua DPRD dan partai tersebut juga mengusung slah satu calon kepala daerah kab Bener Meriah. Sangat disayangkan dengan tindakan oknum ini partai yang bergengsi ikut terseret menjadi pembicaraan yang kurang baik.

Kawal sampai PAW Dan pecat oknum tersebut dari anggota partai. Pada intinya kami akan kawal sampai slesai dan kami pastikan yang bersangkutan harus di proses sebelum masa jabatannya berkahir. Tutup Yusrijal didepan awak media

Seruan Aksi HMI Desak Zita Anjani Mundur Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta

KABARMASA.COM, JAKARTA- Alih-alih memikirkan hajat hidup rakyat DKI Jakarta, Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang sekaligus putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) malah mangkir dari rapat paripurna DPRD Jakarta. Tidak hanya sekali, Zita ditengarai telah beberapa kali bolos dari rapat paripurna. Teranyar, ketidakhadiran Zita amat menyinggung publik, sebab diisi dengan postingan di akun Instagram yang sedang pamer makan kue.

Tindakan Putri Zulkifli Hasan itu seolah menunjukan bahwa menyantap kue jauh lebih penting dibandingkan mengurusi permasalahan hidup rakyat DKI Jakarta. Secara etis, apa yang Zita lakukan tidak pantas ditampilkan ke ruang publik, sebab ia seolah mengkhianati seluruh amanah dan kepercayaan rakyat yang memilihnya menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta.

Persoalan tersebut mengundang respon HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat DKI Jakarta atas kinerja Zita Anjani selaku Anggota DPRD Jakarta. Di depan kantor DPP PAN.

"Jika Zita Anjani tidak fokus terhadap tugas dan tanggungjawabnya maka Ia seharusnya melepas seluruh jubah dan jabatan kehormatan yang melekat dalam tubuhnya. Hal itu jauh lebih terhormat daripada sekedar memperlakukan itu sebagai sesuatu yang seolah tidak memiliki nilai apapun. Dalam suatu sistem demokrasi, amanah rakyat menjadi sarana sekaligus tujuan yang seharusnya diemban dengan penuh hormat." Jelas Koordinator Aksi. Amiruddin Emon. jakarta (07//08/2024. Pukul 13.00

Tindakan “Putri Mahkota PAN” itu bukan hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga melanggar ketentuan etis-yuridis yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Maka berdasarkan hal tersebut kami dari HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara mengimbau kepada seluruh kader HMI dan masyarakat DKI Jakarta untuk turun ke simpang kiri jalan pada Jumat, 09 Agustus 2024, di depan kantor DPP PAN.

BEM-NUS DKI Jakarta Menuntut KEMENDIKBUDRISTEK Membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Pendidikan Dan Menilai PUSLAPDIK Diskriminasi Anggaran Pendidikan

KABARMASA.COM, JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset & Teknologi (Kemendikbudristek), Selasa, (06/08 2024).

Pier A Lailossa selaku Koordinator Daerah BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta menyampaikan bahwa "Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan dianggap berlawanan dengan salah satu tujuan hadirnya negara sebagaimana yang telah terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa UUD NRI 1945 dan pasal 31 ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan, begitu juga senapas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan pemerataan sistem pendidikan. Pasal tersebut dinilai berpotensi mengomersialisasi pendidikan dan melanggar hak warga negara mendapatkan akses terhadap pendidikan. Komersialiasi pendidikan sangat banyak terjadi di Indonesia. Sangat banyak terjadi praktek penyelenggaraan pendidikan yang tak transparan dan akuntabel yang merambat pada melonjaknya biaya pendidikan namun tak sebanding dengan fasilitas dan sarana yang didapatkan".

Lebih lanjut dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa;

"Terdapat masalah juga pada Penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan menjadi kurikulum nasional mulai tahun ajaran baru 2024/2025. Walau demikian, implementasinya bergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan dari jenjang anak usia dini hingga pendidikan menengah. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar masih menghadapi tantangan dan kendala yang signifikan. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait dengan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengaplikasikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang tersedia. Lebih daripada itu, sistem pendidikan Indonesia sudah harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka RUU SISDIKNAS harus segera dibahas dengan membuka seluas-luasnya ruang partisipasi bermakna bukan saja bagi tenaga pendidik dan pihak-pihak terkait namun juga mahasiswa sebagai pihak yang didik harus dilibatkan" ujarnya.

"Ditengah ribetnya kurikulum yang ditetapkan, Indonesia juga dihadapkan dengan masalah kesejahteraan tenaga pendidik baik nasib guru honorer maupun guru pada umumnya yang memiliki gaji rendah. Padahal kaum guru harusnya diperhatikan karena merupakan tonggak terciptanya SDM unggul negara. Kesejahteraan yang terjamin adalah salah satu penghargaan yang berhak diterima oleh tenaga pendidik. Bahkan disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) bagian a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru berhak atas penghasilan yang melebihi kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial hal ini tentu betentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berdampak pada pemberian gaji yang tidak dapat memenuhi hak atas “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta juga menyangkan alokasi anggaran yang dinilai tidak efektif dan diskriminatif

"Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kesalahan dalam pengelolaan dana pendidikan yang melatarbelakangi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dari hasil kajian, KPK menemukan dari total Rp 665 triliun dana fungsi pendidikan yang dialokasikan di APBN 2024, hanya Rp 39 triliun yang digunakan untuk membantu uang kuliah mahasiswa. Dari Rp 655 triliun anggaran itu, mahasiswa di perguruan tinggi negeri hanya kebagian Rp 7 triliun. Sementara sebanyak Rp 32 triliun digunakan untuk membiayai kampus-kampus kedinasan. Kami menganggap pengelolaan anggaran ini timpang dan harus diperbaiki agar semua kalangan dapat merasakan sentuhan pemerintah. Karena saat ini kami anggap SUBSIDI ANGGARAN SEKOLAH KEDINASAN TERLALU MENGURAS UANG NEGARA. Maka PUSLAPDIK harus bertanggungjawab atas masalah ini", tegas Pier Koordinator Daerah BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta.

Massa juga menyuarkan masalah penyaluran KIP-Kuliah yang tidak tepat sasaran dan juga khusus untuk kedukaan pendidikan di DKI Jakarta ialah ketika Pemprov DKI Jakarta menjabut sejumlah jatah KJMU yang harusnya diterima mahasiswa.

BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta dibawah kepempinan Saudara Pier A Lailossa sebelum mengakhiri aksinya menuntut beberapa hal , dimana Kedaruratan Pendidikan Indonesia ini kemudian menyadarkan kami untuk berjuang dan bergerak dengan mengangkat tagline SELAMATKAN PENDIDIKAN INDONESIA. Adapun poin tuntutan yang kami bawa yakni :

1. SEGERA BENTUK SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA PENDIDIKAN

2. STOP KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

3. EVALUASI KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DAN MEMBAHAS RUU SISDIKNAS DENGAN MEMBUKA SEGERA RUANG PARTISIPASI BERMAKNA

4. MENDESAK PUSLAPDIK MENTRANSPARANSIKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN

5. WUJUDKAN PENYALURAN KIP-KULIAH YANG TEPAT SASARAN SERTA MENOLAK PENCABUTAN KJMU OLEH PEMPROV DKI JAKARTA

CPNS Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftar CPNS 2024 Terbaru

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pelaksanaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil akan segera dibuka. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan dilakukan secara online atau daring melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Untuk dapat mengakses laman pendaftaran tersebut, tentunya pelamar membutuhkan link pendaftaran CPNS 2024. Mengutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pembukaan seleksi CPNS 2024 ditargetkan pada bulan ini.

"Kita tunggu saja. Insyaallah mudah-mudahan ini tinggal tahapan akhir, tinggal 3 K/L. Kita masih kejar," ujar Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas saat ditemui media, beberapa waktu lalu.

Seleksi tersebut akan diprioritaskan bagi CPNS. Sementara PPPK bergantung pada kemampuan keuangan tiap pemerintah daerah.

"Jadi CPNS dulu prioritasnya karena PPPK kemarin masih rapih-rapih (siap-siap). Karena PPPK ini menyangkut keuangan daerah, kan daerah sudah kita siapkan formasinya, ternyata tidak diambil," ujarnya. Hal ini terjadi karena umumnya belanja pegawainya telah terpakai hingga 35%.

"Jadi banyak variabel terkait dengan penyelesaian PPPK," ujar Anas.

Jika Anda tertarik ikut CPNS 2024, berikut informasi terkait Pendaftaran CPNS 2024:

Link Pendaftaran CPNS 2024

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS bisa mengakses laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di https://sscasn.bkn.go.id.

Formasi Pendaftaran CPNS 2024

1. Kementerian Agama (Kemenag)

Kementerian Agama mengumumkan pembukaan formasi sejumlah 110.553 orang, terdiri dari 20.772 CPNS dan 89.781 PPPK. Formasi ini meliputi guru madrasah, guru SMK Kristen dan SMA Katolik, dosen PTN agama, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, serta penempatan di IKN.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membuka 15.462 posisi CPNS dan 25.079 posisi PPPK. Formasi tersebut yang akan membantu menyelesaikan masalah tenaga pendidik honorer dan memenuhi kebutuhan SDM di perguruan tinggi serta penempatan di Ibu Kota Negara (IKN).

3. Kementerian Sosial (Kemensos)

Untuk instansi Kementerian Sosial sendiri akan membuka formasi CASN, yakni sebanyak 40.839. Formasi tersebut terdiri dari 266 calon aparatur sipil negara (CASN) dan 40.573 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS Tenaga Teknis, 141 CPNS Tenaga Kesehatan, 40.508 PPPK Tenaga Teknis, dan 65 PPPK Tenaga Kesehatan.

4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Kemenhub telah mendapat persetujuan untuk membuka 18.017 posisi, terdiri dari CPNS dan PPPK, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan transportasi.

Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan rincian 1.385 CPNS Tenaga Teknis, 6 CPNS Tenaga Kesehatan, 16.543 PPPK Tenaga Teknis, dan 83 PPPK Tenaga Kesehatan.

5. Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Pada tahun 2024 Kementerian PUPR akan menerima 26.319 orang ASN dengan rincian 6.385 CPNS tenaga teknis, 3 orang CPNS tenaga kesehatan dan 19.931 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis.

6. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu akan menerima 18.557 posisi CASN, termasuk CPNS dan PPPK untuk posisi penting dalam mendukung kinerja lembaga tersebut.

Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor.

7. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Selanjutnya adalah Kemenkes yang akan membuka formasi CASN 2024 sebanyak 23.200. Formasi itu terdiri dari 8.607 CPNS dan 14.593 PPPK.

Formasi yang dibuka Kemenkes ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mereka akan bekerja di klinik-klinik kampus dan di pemerintahan daerah

Syarat Pendaftaran CPNS 2024

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan secara tidak hormat sebagai PNS/Prajurit Tentara Nasional Indonesia

(TNI)/Kepolisian Negara RI (POLRI).

3. Tidak pernah diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

4. Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI.

5. Tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.

6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Lebih Dekat dengan Warga, Dandim 0507/Bekasi Lakukan Anjangsana, Bahas Kamtibmas dan Pentingnya Poskamling

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Komandan Kodim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S., M.MDS., di dampingi Wadanramil 03/Teluk Pucung Kapten Inf Budi Kiswanto melakukan anjangsana dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan warga masyarakat yang bertempat di Kantor Sekretariat RW 19, Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Minggu (4/8/2024) malam.

Setibanya dilokasi acara, terlihat antusiasme warga berkumpul untuk menyambut kedatangan Dandim 0507/Bekasi di lingkungannya.

Dalam kegiatan tersebut, Dandim berdiskusi dengan warga mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta peran poskamling dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

"Keberadaan poskamling sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Saya mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam dan memberikan informasi jika ada hal-hal yang mencurigakan," ujar Dandim.

Warga menyambut baik kehadiran Dandim dan antusias mengikuti bincang bincang dan juga diskusi. Bapak Sitompul, salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Ketua RW.19, menyampaikan, "Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Dandim. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, keamanan di lingkungan kami semakin terjaga."

Dandim berharap kegiatan anjangsana ini dapat terus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Aren Jaya.

Usai pelaksanaan bincang bincang, Dandim 0507/Bekasi turut membuka acara final turnamen tenis meja antar Warga dalam rangka menyambut HUT RI yang ke 79. Selain itu Dandim juga turut diajak menyambangi Pos kamling yang ada di sekitar RW.19 Kelurahan Aren Jaya.

Menteri AHY Sambangi Kantor Pertanahan Kota Bekasi Beri Sertifikat Eletronik untuk Aset Tanah Milik Pemerintah dan Masyarakat

RedaksiAugust 06, 2024 No comments

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menteri Argaria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi guna memberikan Sertifikat Eletronik untuk Aset Tanah milik Pemerintah, BMN, BUMN, Wakaf, Rumah Ibadah, dan PTSL di Kota Bekasi pada Selasa (06/08)

Kedatangan Menteri AHY disambut baik oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala Kantah Kota Bekasi, Amir Sofwan, dan seluruh unsur Forkopimda Kota Bekasi.

Adapun daftar penerima Sertifikat Eletronik dari Menteri AHY adalah:

1. Aset Pemerintah Kota Bekasi;

2. Ki Olot Kisan untuk Rumah Adat Kranggan dan Museum Adat Kranggan;

3. Hak Milik Tanah untuk Sdr. Jacky Japaron di Kelurahan Jatiranggon;

4. Hak Milik Tanah untuk Sdr. Ujang Hidayatullah di Kelurahan Jatiraden;

5. Tanah Wakaf Masjid An Nur;

6. Tanah Wakaf Yayasan Pendidikan Islam Baiturahim;

7. Tanah Wakaf Musholla Al-Hiro;

8. Rumah Ibadah Gereja Advent Hari Ketujuh Indonesia;

9. Kantor BMN & BUMN: Badan Kepegawaian Negara, PT. KAI, dan PT. PLN Persero yang berlokasi di Kota Bekasi.

Optimalisasi pelayanan Sertifikat Eletronik merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk pemenuhan hak masyarakat selaku pemilik aset tanah dalam keabsahannya terhadap Sertifikat Tanah.

Maka dari itu, di setiap Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten, khususnya wilayah Jawa Barat, sudah terdapat pelayanan pembuatan Sertifikat Eletronik maupun pelayanan pembuatan Sertifikat Tanah on the spot.

"Hal ini merupakan upaya kami, Kementerian ATR/BPN untuk memaksimalkan pelayanan berbasis transformasi digital guna melindungi masyarakat dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanahnya, serta membantu masyarakat dari jeratan mafia tanah, sehingga masyarakat merasa lebih aman," tutur Menteri AHY dalam sambutannya.

Tentunya optimalisasi pelayanan dari Kementerian ATR/BPN perlu dukungan dari masyarakat. Menurut Menteri AHY, "lindungi lahan masing-masing, tentunya tidak ada yang mau menjadi korban mafia tanah, tapi dukungan berupa kesadaran diri masing-masing sangat diperlukan, apalagi pelayanan sudah lebih dimudahkan," imbuh Menteri AHY.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik optimalisasi pelayanan Sertifikat Eletronik di Kota Bekasi. Beliau mengucapkan terima kasih dan selalu mendukung program-program dari Kementerian ATR/BPN.

"Terima kasih atas dedikasi Menteri AHY dan para jajaran dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanah bagi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi. Kami, Pemerintah Kota Bekasi, bersama unsur terkait siap mendukung segala program unggulan Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih kepada Kantah Kota Bekasi yang telah memaksimalkan sarana prasarana pelayanan publiknya. Semoga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya," tutup Gani Muhamad.

PJ GUBERNUR MALUKU PAPARKAN KINERJA 10 INDIKATOR PRIORITAS TRIWULAN I DI ITJEN KEMENDAGRI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Penjabat Gubernur Maluku, setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada 26 April 2024 yang lalu, maka Sadali Ie, mengikuti Evaluasi Kinerja Triwulan masa kepemimpinnya, di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Hadir juga mendampingi Pj Gubernur Maluku yakni, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Pelaksanaan Evaluasi ini dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan didampingi sejumlah Tim Evaluator.

Pada kesempatan itu Sadali memaparkan Capaian Kinerjanya selama Tiga Bulan terakhir baik terkait penanganan inflasj yang saat ini berada pada angka 2,71% year on year, upaya yang dilakukan untuk penurunan stunting, upaya yang dilakukan terhadap BUMD yang kurang sehat, pelayanan publik, mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem, penanganna di bidang kesehatan, dan berbagai kegiatan unggulan lainnya.

Saat ditemui setelah proses Evaluask Kinerja, Sadali mengatakan ada beberapa masukkan yang telah disampaikkan oleh Tim Evaluator, dan atas dasar masukan itu pihaknya akan melakukan evaluasi lagi untuk segera menindaklanjutinya.

"Mudah-mudahan di evaluasi kedua, kami akan memenuhi semua persyaratan yang diprasyaratkan dalam 106 indikator dan 10 indikator unggulan utama," harap Sadali.

Hari Terakhir Monev Pemeringkatan, PPID Utama Kunjungi PPID BKPSDM dan PPID RSUD CAM

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi selaku PPID Utama Pemkot Bekasi kunjungi PPID Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi dan PPID Pelaksana RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, dihari terakhir monev pemeringkatan PPID Pelaksana, Selasa, (6/8/2024).

Total ada 11 PPID Pelaksana OPD Pemkot Bekasi masuk kategori PPID Informatif mengikuti monev pemeringkatan berdasarkan hasil isian Self Assessment Questionnaire (SAQ) empat indikator penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008.

Tim Monev PPID Utama dipimpin Pranata Humas Ahli Muda Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setiyawati dan Pranata Humas Ahli Muda Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis serta Tim PPID Utama. Tim kemudian mengecek isian kuesioner dan mencocokkannya dengan evidence.

Tim Monev diterima Sekretaris BKPSDM, Ali Syofyan, Kasubbag TU BKPSDM Bhella Zhoraefa dan Admin PPID BKPSDM. Saat kunjungan kedua, tim Monev diterima Kabag Kesekretariatan RSUD CAM, Nurjamil, Kabag Keuangan RSUD CAM, Rosmawati dan admin PPID RSUD CAM.

Diah Setiyawati mengapresiasi PPID Pelaksana dalam memenuhi kelengkapan penerapan UU KIP melalui ASQ. Pada PPID BKPSDM mengalami kenaikan nilai dari urutan 20 menjadi 11 besar. Sementara, RSUD CAM selalu berada di 10 besar.

“Apresiasi terhadap PPID Pelaksana mampu menerapkan standar pelayanan informasi publik namun ada juga PPID yang belum informatif sebanyak 19 OPD dan ini menjadi PR bersama,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, setelah ini PPID Utama akan menetapkan 6 besar PPID Pelaksana terbaik dan akan mendapatkan piagam penghargaan dan plakat serta hadiah lainnya pada momen peringatan HUT RI Ke-79 Tingkat Kota Bekasi dari Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad.

Sekretaris BKPSDM, Ali Syofyan menyampaikan selamat datang pada PPID BKPSDM untuk melakukan pengecekan eviden kuesioner penerapan UU KIP. Ia menambahkan dalam hal-hal yang menjadi kekurangan pada PPID BKPSDM agar dapat diberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID.

“Menjadi hal baru terkait pelayanan PPID dan kami dibantu tim PPID terkait kelengkapan UU KIP. Semoga hasil pemeringkatan tahun 2024, BKPSDM dapat bersaing nilai dengan OPD lainnya,” ucapnya.

Cara Mendapat Gelar Profesor dan Syaratnya

RedaksiAugust 06, 2024 No comments

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mendapatkan gelar dalam pendidikan tidak mudah. Perlu proses yang panjang untuk setiap kenaikan jenjang. Dengan memahami cara mendapat gelar profesor, maka para dosen bisa menyusun strategi sejak dini untuk mendapatkannya.

Mengutip dari binus.ac.id, profesor adalah merupakan istilah lain dari guru besar, yang merupakan seorang guru senior, dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga atau institusi pendidikan perguruan tinggi. Di Indonesia, gelar profesor merupakan jabatan fungsional, bukan gelar akademis.

Cara Mendapat Gelar Profesor

Berikut adalah cara mendapat gelar profesor dan berbagai tugasnya yang perlu diketahui untuk menambah wawasan.

1. Memiliki Pendidikan Tertinggi

Langkah pertama untuk mendapatkan gelar profesor yaitu memiliki pendidikan tertinggi di bidang yang akan ditekuni. Biasanya, program doktor di bidang tersebut memerlukan setidaknya 4 tahun untuk menyelesaikan.

Salah satu contohnya yaitu jika seseorang ingin mendapatkan gelar profesor dalam bidang ilmu biologi, dia harus menyelesaikan program doktoral di bidang tersebut terlebih dahulu.

2. Pengajuan Profesor Minimal 3 Tahun Setelah Lulus S3

Syarat umum yang kedua sebagai bagian dari cara mendapat gelar profesor bagi dosen adalah mengajukan setelah 3 tahun mendapatkan ijazah S3. Jadi, misalnya lulus S3 tahun 2022 maka pengajuan profesor bisa dilakukan di tahun 2025.

3. Pengalaman Minimal 10 Tahun sebagai Dosen

Dosen baru bisa menjadi guru besar dan menyandang gelar profesor jika sudah mengabdi selama 10 tahun. Hal ini tentu tidak sulit, sebab rata-rata dosen membutuhkan waktu 10 tahun lebih untuk naik jabatan dari asisten ahli ke lektor, atau dari asisten ahli menuju ke lektor kepala.

Dengan demikian, dosen yang fokus mengejar pegembangan karier akademik tanpa sadar akan mengabdi 10 tahun bahkan lebih. Secara otomatis syarat satu ini bisa dipenuhi.

Syarat Mendapatkan Gelar Profesor

• Inilah beberapa syarat mendapatkan gelar profesor yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang di Indonesia: Memiliki ijazah doktor (S3) atau yang sederajat

• Pengajuan profesor minimal 3 tahun setelah lulus S3

• Mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi

• Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Demikian syarat dan cara mendapat gelar profesor yang harus diketahui dan dipersiapkan mulai dari serakang. Bukan berarti menjadi profesor, seseorang akan berhenti belajar. Karena guru ahli memberikan contoh bahwa apa yang didapatkannya harus diterapkan.

SADALI TERIMA DUPLIKAT BENDERA PUSAKA DARI KEPALA BPIP RI

KABARMASA.COM, JAKARTA – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Senin (5/8/2024) menerima secara langsung Duplikat Bendera Pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Dalam sambutannya Wahyudi menjelaskan bahwa, penyerahan Duplikat Bendera Pusaka yang dilaksanakan ini, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat Bendera Pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun Bendera Pusaka Rusak atau tidak layak dikibarkan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” tegas Kepala BPIP RI.

Dirinya berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan itu juga Megawati menyampaikan, dibentuknya BPIP adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah dari Pancasila, untuk mengingatkan kembali bahwa Ideologi Indonesia ialah Pancasila, serta memperbiasakan diri agar setiap memulai upacara diawali dengan penyebutan “Salam Pancasila”.

Untuk diketahui selain penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, juga turut dilakukan penyerahan Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato 1 Juni, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila. (Diskominfo Maluku)

Lanjutan Pemeringkatan UU KIP Kota Bekasi Tahun 2024, Tim Monev Sambangi Dua PPID Pelaksana Kecamatan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Setda Kota Bekasi menggelar lanjutan monitoring dan evaluasi pemeringkatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah dalam penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, Selasa (5/8).

Bagian Humas selaku PPID Utama menyambangi 2 PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, dan PPID Pelaksana Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Kedua PPID OPD ini masuk 11 besar pada tahapan Self Assesment Questionnaire (SAQ) 4 indikator penerapan UU KIP.

Tim Monev PPID dipimpin oleh Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis dan Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati dan tim PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi.

Di lokasi pertama, Tim Monev diterima Camat Pondok Gede, Zainal Abidin Syah, Sekretaris Camat FaridWadji beserta para admin PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Gede. Dilokasi kedua, tim Monev diterima Camat Jatiasih, Azhari, Sekcam Jatiasih Irob Ruhyadi, dan admin PPID Pelaksana Kecamatan Jatiasih.

Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati mewakili Kepala Bagian Humas yang berhalangan hadir menyambut baik keikutsertaan PPID Pelaksana dalam monev PPID Kota Bekasi tahun 2024. Tercatat 43 PPID OPD telah mengisi SAQ.

Namun dari hasil SAQ dari 43 PPID OPD Kota Bekasi diperoleh sebanyak 13 PPID OPD masuk kategori Informatif, 11 PPID OPD Cukup Informatif dan 19 PPID OPD dengan kategori kurang informatif.

“Tentu ini menjadi perhatian bersama bagaimana penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bekasi ini bisa terus ditingkatkan di semua PPID pelaksana,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, monev pemeringkatan ini untuk meninjau ulang kepada 11 PPID OPD dengan nilai teratas SAQ. Gunanya agar Tim Monev dapat diperlihatkan bukti kelengkapan sesuai empat indikator penerapan UU KIP OPD.

Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis menyampaikan PPID juga bisa berperan dalam membranding wilayahnya seperti menggangkat kuliner atau potensi wisata lokal di daerahnya.

“PPID selain melakukan distribusi informasi juga bisa menginformasikan potensi-potensi yang adal di wilayahnya baik melalui website atau media sosial lainnya seperti instagram, facebook, tiktok” ujarnya

Sementara itu, Camat Pondok Gede, Zainal Abidin Syah menjelaskan beliau sering menyampaikan kepada aparatur kecamatan dan kelurahan serta pamor bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pemberian informasi dan layanan

“Komitmen kami terhadap pelayanan dibuktinya dengan penyediaan parkir disabilitas, peningkatan penyedian kelengkapan pelayanan informasi publik, juga komunikasi yang dibagun lewat media sosial” ujarnya

“Belum lama ini kami telah Launching kampung digital di Jatibening bekerjasama dengan Kadin pusat, kami juga memiliki 300 paguyuban UMKM di Wilayah Pondok Gede yang sebagian besar dibantu digitalisainya di Kampung tersebut” ungkapnya

Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Upaca Peringatan Hari Koperasi Ke-77

RedaksiAugust 06, 2024daerah, nasional No comments

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Penjabat Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menghadiri upacara peringatan hari koperasi ke-77 yang dilaksanakan di Plaza Wali Kota Bekasi dengan tema "Koperasi sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi, dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil" (05/08/2024).

Dalam amanatnya, PJ Wali kota Bekasi menekankan pentingnya peran koperasi agar semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian ekonomi saat ini.

"Peran koperasi menjadi sangat penting, guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil, usaha kecil ke usaha menengah, dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional" Ucap Gani Muhamad.

Pada kesempatan ini, juga diserahkan penghargaan kepada beberapa koperasi berprestasi yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi koperasi lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Bekasi.

"Dalam kesempatan ini saya menghimbau untuk para koperasi agar dapat mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan inovasi teknologi agar dapat memajukan kesejahteraan perekonomian khususnya di Kota Bekasi.

Upacara peringatan hari koperasi ke-77 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengukuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta sebagai terobosan untuk menarik minat dan bakat anak-anak muda.

Menuju Keluarga Harmonis Pj Wali Kota Bekasi Beri Pesan di Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota Bekasi Ke-31

RedaksiAugust 04, 2024 No comments

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar perayaan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31.

Kegiatan ini bertempat di area CFD Jl.A. Yani, yang dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Dandim 0507 Bekasi Rico Sirait, Kepala DP3KB Provinsi Jawa Barat dr. Siska Gerfianti, Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Barat Kukuh Dwi Setiawan, Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi, Kepala DPPKB Ika Indah Yarti, Minggu (04/08/2024).

Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 berfokus tentang pentingnya orangtua untuk meluangkan waktu bersama anak, demi mewujudkan keluarga yang harmonis.

Dalam sambutannya Gani Muhamad, menyampaikan pentingnya peran orangtua dalam perkembangan anak.

"Perencaan program KB merupakan suatu hal yang penting demi terciptanya anak-anak yang berkualitas dan menjadi cikal bakal putra-putri yang akan membangun negeri ini"

ujar Gani Muhamad.

Terdapat rangkaian kegiatan telah dilakukan dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 dimulai dari penampilan tari tradisional, senam bersama, dan diakhiri dengan penyerahan Penghargaan Duta Genre Kota Bekasi oleh Pj. Kota Bekasi Gani Muhamad.

Pj. Walikota Bekasi berpesan kepada seluruh orangtua sebagai center figure atau idola guna memberi contoh yang terbaik bagi anak-anak dan tingkatkan kembali kebersamaan serta komunikasi diantara keluarga.

"Momentum hari keluarga ini diharapkan sebagai momentum yang sangat penting dalam menciptakan keluarga-keluarga yang harmonis dan berkualitas melalui asupan gizi dan pendidikan sebagai pondasi untuk mewujudkan keluarga yang ideal" tutup Gani Muhamad.

Memperingati Hari Koperasi Ke-77: Pemerintah Kota Bekasi Ajak UMKM Adaptif dengan Perkembangan Zaman

RedaksiAugust 04, 2024 No comments

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya dalam memajukan KUMKM . Salah satunya dengan menyelenggarakan Gebyar Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Bekasi Ke-77 Tahun 2024 di Plaza Wali Kota Bekasi dengan tema "Koperasi sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi, dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil" (04/08/2024).

Acara ini dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bekasi (Dekopinda) Ade Ardiansyah, dan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (ASDA II) Inayatullah.

Diikuti oleh 82 UMKM binaan Dinas Koperasi Kota Bekasi, kegiatan ini sukses membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengenalkan produk mereka dimulai dari makanan tradisional sampai yang kekinian.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menyampaikan perlunya adaptasi KUMKM untuk menghadapi dinamika perekonomian global.

"Peran koperasi menjadi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil, usaha kecil ke usaha menengah, dan dari nenengah ke besar tentunya terhubung ke dalam rantai pasok industri global" ungkap Pj. Wali Kota Bekasi dalam sambutannya.

Kemeriahan acara ini juga diisi dengan senam bersama, beragam hadiah doorprize, pemberian santunan anak yatim, dan acara hiburan lainnya.

"Dalam kesempatan ini saya memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penggerak koperasi se-Kota Bekasi di mana dalam usianya yang ke-77 ini koperasi di Kota Bekasi telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan dinamika dan perkembangan ekonomi nasional maupun global" tutup Gani Muhamad.

Melalui acara ini diharapkan koperasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usahanya agar lebih profesional, mandiri, dan siap bersaing khususnya di era persaingan global.

Gubernur Kepri Ansar Bersama Menhan Prabowo Hadiri Grand Opening Of New Building 3 PT Volex Indonesia

RedaksiAugust 04, 2024 No comments

Kabarmasa.com, Kepulauan Riau - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendampingi Menteri Pertahanan RI Prabwo Subianto menghadiri Grand Opening of New Building 3 PT. Volex Indonesia yang berada di Kawasan Industri Sekupang Kota Batam, Minggu (04/08/2024).

Terlihat juga Chairman of Volex Mr Lord Rothschild, Hashim Djojohadikusumo, Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, Walikota Batam Muhammad Rudi, Manajemen PT Volex Indonesia dan tamu undangan lainnya.

Peresmian gedung baru ketiga perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kabel dan konektor elektronik tersebut, ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Menhan RI Prabowo Subianto dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Chairman of Volex Indonesia Mr Lord Rothschild.

Menhan Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan bangga atas peresmian gedung ke tiga PT Volex Indonesia. Yang mana ini menunjukkan, kalau perusahaan milik sahabat dekatnya ini terus mengalami kemajuan dan perkembangan dalam produksinya.

"Apalagi saat tadi saya diajak keliling-keliling melihat berbagai hasil produksinya, semua untuk memenuhi kebutuhan exspor luar negeri. Lebih dari itu, hasil produksinya sendiri telah diakui memiliki kualitas yang memadai" pujinya bangga.

Presiden RI terpilih 2024 - 2029 ini pun yakin sebagai perusahaan yang telah lama berkiprah di Kota Batam dan berbagai negara di dunia, dan di bawah langsung kebijakan Mr Lord, Volex akan terus berkembang menjadi industri yang maju dan modern.

"Apalagi saya terus berkomitmen untuk mendukung kemajaun sektor industri di berbagai bidang. Karena dengan keunggulan sumber daya baik alam ataupun manusianya, negara kita akan bisa tumbuh menjadi negara industri yang maju dan berdaya saing. Kota Batam salah satu daerah yang menjadi kemajuan industri Indonesia ini" tegasnya.

Prabowo Subianto tak lupa memuji atas kepemimpinan politik di Kota Batam dan Provinsi Kepri yang sangat kompak dan rukun. Sehingga Kota Batam bisa terus jadi kota tujuan investasi. Terutama negara luar yang akan berinvestasi ke Indoensia.

"Dan kepemimpinan politik yang baik seperti ini, cerminan dari kepribadian seorang pempimpin yang cakap dan mampu dalam memimpin jalannya pemerintahan. Baik untuk Kota Batam dan juga Provinsi Kepri, " pungkas Menhan Prabowo Subianto.

Sementara itu Gubernur Ansar dalam sambutanya mengawali dengan ucapan selamat datang kepada Menhan RI yang juga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang ditengah kesibukannya, menyempatkan hadir guna meresmikan pemakaian gedung baru ke tiga PT Volex Indonesia.

Menurut Gubernur Ansar, sebagai wilayah yang secara geografis sangat banyak memiliki keunggulan, karena berbatasan langsung dengan sejumlah negera di luar negeri, juga berada di salah satu pusat jalur perdagangan laut paling penting yakni Selat Malaka.

"Karenanya, Kepri bayak mendapatkan kentungan melalui kebijakan dari pusat seperti diitetapkan menjadi daerah perdagangan dan pelabuhan bebas. Yang mana itu dimaksudkan untuk bisa menarik sebanyak mungkin investasi luar negeri masuk ke Indonesia melalui wilayah Kepulauan Riau" jelasnya.

Seperti diketahui, PT Volex Indonesia juga melayani berbagai macam pasar dan pelanggan dengan keahlian khusus dalam perakitan kabel, perakitan tingkat tinggi, daya pusat data dan konektivitas. Termasuk pengisian kendaraan listrik dan produk-produk listrik konsumen. (Tim-Red)

KKM 98 Untirta Gelar Sosialisasi Pencegahan DBD (Demam Berdarah Dengue), Ajak Masyarakat Desa Harumsari sadar dan tahu bahaya penyakit DBD

RedaksiAugust 03, 2024 No comments

Mahasiswa KKM 98 Untirta, Kepala Desa Harumsari, dan UPTD Puskesmas Cipanas.

KABARMASA.COM, LEBAK, BANTEN– Desa Harumsari menjadi lokasi pelaksanaan acara sosialisasi pencegahan DBD (Demam Berdarah Dengue) yang digelar pada tanggal 2 Agustus 2024. Acara ini diselenggarakan oleh KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Kelompok 98 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan penyakit DBD, terutama dalam menghadapi musim hujan yang dapat memicu peningkatan kasus.(03/08/2024).

Ketua Kelompok 98 Untirta, Galuh Dimas Wardanni, dalam sambutannya mengungkapkan, "Acara ini adalah bagian dari komitmen kami untuk berkontribusi langsung dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat Desa Harumsari dapat lebih memahami cara-cara pencegahan DBD dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga lingkungan sekitar." Ungkapnya

Ketua Pelaksana Sosialisasi, Alifa Agnia, menambahkan, "Kami sudah mempersiapkan berbagai materi edukasi dan kegiatan interaktif untuk memastikan informasi tentang pencegahan DBD disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua peserta. Kami juga menyediakan fasilitas tanya jawab agar masyarakat dapat langsung mendapatkan solusi atas berbagai pertanyaan yang mungkin mereka miliki." Ucapnya.

Kepala Desa Harumsari, Pepen Supendi, turut menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut. "Saya sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. DBD merupakan masalah kesehatan yang serius, dan kolaborasi antara KKM Untirta dengan pemerintah desa sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Kami akan terus mendukung upaya-upaya serupa di masa depan agar kesehatan masyarakat di desa kami tetap terjaga." Tegasnya

Fitriawati, perwakilan dari UPTD Puskesmas Cipanas, juga memberikan pendapatnya mengenai acara ini. "Sosialisasi ini sangat penting karena pencegahan DBD harus dilakukan secara berkelanjutan. Kami di Puskesmas Cipanas mendukung sepenuhnya upaya-upaya seperti ini, yang melibatkan langsung masyarakat dalam upaya pencegahan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi penyebaran penyakit dan lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan." Tambahnya

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh warga desa, perwakilan puskesmas, serta kader kesehatan setempat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan aktif dalam upaya pencegahan DBD, sehingga angka kasus dapat diminimalisir dan kesehatan masyarakat terjaga. *RAR

PEMPROV BAGIKAN BENDERA MERAH PUTIH, PJ. GUBERNUR : PUPUK RASA CINTA DAN BANGGA TERHADAP INDONESIA

KABARMASA.COM, AMBON – Untuk meningkatkan patriotisme dan meningkatkan semangat nasionalisme, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar, acara Penyerahan Bendera Merah Putih secara simbolis, dalam rangka mendukung program nasional “Gerakan Pembagian bendera Merah Putih” pada, Jumat (2/8/2024) yang berpusat di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku, para Staf Ahli dan Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Ketua dan Pengurus Paguyuban Provinsi Maluku, para Camat, Kepala Desa, Pimpinan Negeri dan kelurahan lingkup Kota Ambon, para Organisasi Masyarakat, OKP, Insan Pers serta stakeholder terkait.

Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Daniel Indey, diketahui bahwa sampai 29 Juli 2024, telah terkumpul sebanyak 6.300 lembar Bendera Merah Putih, dari setiap OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Instansi Vertikal dan Pihak Swasta, dimana jumlah ini lebih banyak dari Tahun sebelumnya yakni 5.000 lembar bendera.

Indey mengatakan, Bendera ini akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak memiliki Bendera Merah Putih, dan akan dinaikkan mulai hari ini hingga akhir Agustus 2024 nantinya.

Di tempat tersebut, Sadali dalam sambutannya menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan ini, dilandasi pemikiran bahwa Bendera Merah Putih, merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia, yang selama bulan kemerdekaan akan berkibar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bendera Merah Putih ini, didapatkan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi, kami berharap bendera yang nantinya akan dibagi, segera dikibarkan di rumahnya masing-masing, karena realitas saat ini terjadi Dekadensi Moral, dimana kurang melihat Bendera menjelang Hari Raya Kemerdekaan di depan rumah, kalau tidak ada gerakan dari RT, RW atau Lurah, pasti banyak yang tidak ingat terkait peringatan 17an, makanya hari ini kita menyemangati lagi semangat Nasionalisme dengan membagi bendera,” ungkap Sadali.

Sadali berharap pembagian bendera yang dilakukan saat ini, tidak dianggap sebagai suatu tindakan seremonial, namun sebagai momentum untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, dalam berperan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian bendera baik secara simbolis kepada Paguyuban, Pemerintah Desa Maupun Negeri, Mahasiswa KKN Kebangsaan, dan berbagai pihak, namun juga diserahkan secara langsung kepada para pengguna jalan, maupun pedagang di kawasan sekitar Gong Perdamaian Dunia. (Diskominfo Maluku)

PKS Usung Bobby-Surya di Pilkada Sumut

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution-Bupati Asahan Surya sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pada pilkada 2024.

"Ya, tadi sudah resmi DPP menyerahkan SK (surat keputusan) kepada pasangan pak Bobby dan pak Surya," ucap Humas DPW PKS Sumut Syaiful Ramadhan, di Medan, kemarin.

Penyerahan SK DPP PKS tersebut, kata dia, menyudahi penasaran masyarakat Sumatera Utara atas dukungan partai politik yang berbasis Islam itu pada pilkada serentak 2024.

Sebab, kata dia, selama ini PKS dikenal memiliki sejarah panjang dengan Edy Rahmayadi karena merupakan salah satu partai politik pengusung dalam pilkada Sumut 2018. "Jadi artinya, PKS telah resmi mendukung pasangan pak Bobby dan pak Surya," jelas Syaiful.

Setidaknya tercatat ada tujuh partai politik yang mendukung Bobby Nasution merupakan menantu Presiden Joko Widodo ini untuk maju dalam pilkada Sumut 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Seperti pilkada sebelum-sebelumnya, ya tentu ini sudah terjadi koalisi. Sudah panti, itu (PKS) sudah dibahas apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing partai," tegas Syaiful.

Dalam video yang sempat dilihat, Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu menyerahkan map berlambang PKS kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution, di Jakarta, Jumat (2/8).

Bobby Nasution didampingi Bupati Asahan Surya yang sama-sama mengenakan kemeja putih lengan panjang di gadang-gadang menjadi bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tampak juga Ketua DPW PKS Sumatera Utara Usman Jakfar dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala.

Mangkir dari Rapat DPRD, Putri Ketum PAN: Saya tidak Leyeh-Leyeh

RedaksiAugust 02, 2024hukum, nasional No comments

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang juga putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD yang sempat disorot publik.

Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan. "Anggota Dewan yang tidak hadir bukannya leyeh-leyeh atau malas-malasan. Karena di hari itu juga ada tugas masing-masing," kata Zita di Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam.

Menurut dia, ketidakhadirannya pada rapat paripurna Senin (29/7/2024), dapat dimaklumi karena rapat tersebut hanya berisi pandangan fraksi-fraksi dan bukan rapat pengambilan keputusan.

Zita juga menjelaskan bahwa pada hari yang sama, ia juga melakukan kegiatan kedewanan yang lain. Karena, kata Zita, tugas Dewan ada tiga, yaitu menyusun anggaran, legislasi dan pengawasan.

"Bagi saya pribadi, yang paling penting itu tugas pengawasan, turuna langsung ke masyarakat," tuturnya.

Mengenai unggahan (posting) di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang berolahraga, Zita menegaskan kegiatan tersebut dilakukan pada pagi hari, bukan siang hari.

"Postingan di media sosial itu saya lakukan pada siang hari. Sedangkan olahraga itu sekitar jam 06.00-08.00 WIB," katanya.

Pada saat memimpin rapat paripurna DPRD terkait penyerahan Raperda RTRW 2024-2044 Pemprov DKI, Zita sempat diinterupsi oleh anggota Dewan lainnya untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya pada saat paripurna.

Zita Anjani sempat memberikan klarifikasi, akan tetapi ada anggota Dewan lainnya yang menginterupsi. Karena itu merupakan ranah pribadi sehingga tidak laik diungkapkan di rapat paripurna.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi Gelar Pengajian Rutin Bulanan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Sekretariat Daerah Kota Bekasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sukses menyelenggarakan pengajian bulanan. Kegiatan ini bertempat di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi serta bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para pegawai pemerintah Kota Bekasi (2/8/2024).

Acara ini dihadiri oleh Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (ASDA II) Inayatullah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nurul Akmal, Kepala Bagian dan seluruh jajaran se-Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Inayatullah, menyampaikan pentingnya berbuat baik dan menuntut ilmu agama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Dengan diadakannya pengajian bulanan yang dilakukan Sekretariat daerah Kota Bekasi bersama dengan Baznas, merupakan suatu hal yang positif yang dapat membantu untuk senantiasa berbuat baik dan menuntut ilmu serta membantu dalam meningkatkan keimanan" tuturnya.

Selain mendengarkan ceramah agama, para aparatur Pemerintah Kota Bekasi juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan bertanya langsung kepada penceramah. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti pemberian santunan kepada anak yatim dan pemberian dana BPJS Ketenagakerjaan serta penampilan Qasidah At-taubah.

“Saya sangat mendukung kegiatan keagamaan seperti ini untuk menerapkan nilai-nilai islami. Saya berharap pengajian bulanan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi" tutupnya.

DKPPP Kota Bekasi Sosialisasikan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mengonsumsi makanan sehari-hari yang beranekaragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi menggelar kegiatan Sosialisasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada PKK Kota Bekasi bertempat di Aula Nonon Sontanie, Jum'at 101/08/2024.

Acara yang dihadiri oleh 150 peserta PKK se Kota Bekasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Herbet Panjaitan dan terdapat narasumber pada acara yakni Dr. dr. Tan Shot Yen, M. Hum (Founder Tan & Remanlay Institute)

Dalam sambutannya, Herbert menekankan pentingnya individu untuk mengonsumsi pangan dengan kandungan gizi lengkap, pangan dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima dan daya beli Masyarakat dikenal dengan istilah pangan B2SA.

“Dengan mengonsumsi pangan B2SA, dapat memperbaiki gizi, status kesehatan dan mencegah stunting,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kota Bekasi semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi pangan B2SA dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. selain itu, dalam sosialisasi ini juga dikenalkan tentang penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal dan tidak selalu membanggakan pangan impor karena kandungan gizi pangan local dengan pengolahan yang tepat tidak kalah dengan pangan impor.

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pangan beragam artinya terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi. Bergizi artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Seimbang artinya dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan Isi Piringku. Aman artinya harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik.

Pola konsumsi Masyarakat Kota Bekasi saat ini mengalami perubahan menjadi kurang beragam, perubahan ini ditandai dengan penurunan skor skor pola pangan harapan (PPH) Kota Bekasi. Skor PPH merupakan tolak ukur dalam melihat situasi keberagaman konsumsi pangan. Penghitungan Skor PPH didasarkan pada data survey sosial ekonomi (SUSENAS). Pada tahun 2023, Skor PPH Kota Bekasi sebesar 91,8 menurun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 94.1. sehingga diperlukan Upaya untuk mendorong Masyarakat menerapkan pola konsumsi pangan dengan kaidah B2SA

Dinas Ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pangan dan gizi, antara lain melalui program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat.

Narasumber Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum dalam paparannya menyampaikan tentang pentingnya pemenuhan gizi dari pangan B2SA bagi Kesehatan keluarga, Pentingnya peran ibu dalam menyajikan menu sehat bagi keluarga serta pengenalan sumber pangan lokal bagi pemenuhan kebutuhan pangan sesuai kaidah B2SA.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pangan harus cukup jumlah, mutu, gizi, aman, tidak bertentangan dengan agama dan budaya Masyarakat. Pangan B2SA dibutuhkan untuk Masyarakat Kota Bekasi yang lebih sehat dan semakin Sejahtera.

Soal Dugaan Gratifikasi dan kasus GGAPA di tubuh BPOM, LKBHMI PUSTARA Sambangi KPK dan BPOM

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Akhir-akhir ini BPOM menuai sorotan banyak pihak lantaran ditubuh BPOM terindikasi dugaan gratifikasi dan Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang sampai hari ini belum mendapatkan kepastian hukum. Dengan semangat keumatan dan kemanusiaan LKBHMI Cab. Pusat-Utara menyambangi KPK RI dan kantor Badan POM. (01/03/24)

"Kepala Badan POM RI periode 2016 – 2023 saudari Penny K. Lukito pada saat kepemimpinannya banyak sekali permasalahan yang tidak pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh saudari Penny K. Lukito, yaitu gratifikasi atas pengeluaran sertifikat COPTB" Tegas Raja, Dir LKBHMI Cab. Jakarta di KPK RI

Mereka menyuarakan bukan hanya persoalan gratifikasi tapi juga terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)

"Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang telah menimpa 324 Anak di 28 Provinsi dan merenggut nyawa 194 anak yang tidak berdosa sampai dengan hari ini (7 November 2022), belum menemukan kejelasan, kepastian dan cenderung dikesampingkan oleh para petinggi Republik ini. Adagium yang dicetuskan Cicero di atas, dan tujuan dasar kehidupan bernegara dalam preambule sama sekali tidak tercermin dalam sikap dan perilaku aparat pemerintah saat ini, khususnya 2 otoritas Kesehatan yang dianggap paling bertanggung jawab yakni kementerian Kesehatan dan BPOM" Tegas orator lainnya

Adapun tuntutan mereka berdasarkan Press Release yang kami dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk segera memeriksa dan menangkap Penny K. Lukito karna diduga menerima Gratifikasi dalam penerbitan sertifikat CPOTB

2. Meminta kepda Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk membentuk TIM Khusus untuk memeriksa saudari Penny K. Lukito atas dugaan Gratifikasi dan Penyalahgunaan Jabatan untuk Pribadi dan Kelompoknya.

3. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memproses kasus dugaan Gratifikasi yang di lakukan Penny K. Lukito yang di nilai telah memanfaatkan jabatannya untuk ke pentingan pribadi

Sebelum menutup aksinya, Raja menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi jika tuntutannya tidak di akomodir oleh KPK RI dan BPOM

Silaturahmi Hati Bersama Cawako Li Claudia Chandra

Kabarmasa.com, Kepulauan Riau - Kota Batam - Dia melompat dengan anggun dari panggung itu. Ingin lebih dekat dengan ibu-ibu. Untuk berbagi kisah, untuk meraih mimpi yang sama. Untuk Batam yang semakin maju.

“Saya ingin lebih dekat dengan ibu-ibu,” begitu kata Li Claudia Chandra, ketika mendapat kesempatan untuk berbicara.

Saat itu, Li sedang bersosialisasi untuk mimpi bersama masyarakat membawa Batam Maju. Sosialisasi itu rutin dilakukan di berbagai sudut kota Batam. Terlebih ketika perempuan kelahiran Dabo Singkep, Kepulauan Riau ini mendapat amanah untuk menjadi nakhoda Kota Batam. Jumat (02/08/2024)

Saat dipersilakan menyampaikan sepatah dua kata, Li tak mau dari atas panggung. Dia memilih untuk berada di sekeliling emak-emak. Barangkali juga untuk menampung resah yang bisa diberikan solusi oleh Li.

“Kami ingin menjangkau mereka yang tak terjangkau,” kata Li suatu kali.

Soal jangkau menjangkau ini memang ditegaskan Li. Dia paham Batam bukan hanya Pulau Batam. Ratusan pulau juga perlu mendapat sentuhan pembangunan.

Pulau-pulau inilah yang akan dijangkau. Akan mendapat sentuhan pembangunan. Seluruh masyarakat Batam harus mendapatkan kesejahteraan bersama. Kemajuan bersama.

Kata politis Partai Gerindra ini, cita-cita pendiri Bangsa ini harus direalisasikan di seluruh kawasan Indonesia. Keadilan dan kemakmuran itu harus didapatkan seluruh masyarakat.

“Kami yakinkan semua bahwa Batam akan maju. Masyarakat Batam akan merasakan kesejahteraan yang adil dan makmur,” kata Li.

Li paham betul memeratakan kemakmuran untuk semua itu. Kehidupannya di Dabo Singkep seakan menjadi pelajaran untuk mewujudkan semua itu.

Kawasan yang berpulau-pulau. Salah satu daerah di Kepri yang begitu maju dengan tambang timahnya. Juga kini menjadi kabupaten dengan tagline Bunda Tanah Melayu.

Li pun hidup dengan keberagaman dan pembauran yang begitu indah. Kehidupan itu dia rasakan betul sampai hari ini. Seperti pulang kampung sesekali di antara pengabdiannya sebagai wakil rakyat di Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Walaupun beraktivitas di tanah Jawa, silaturahmi Li dengan Kepulauan Riau tetap terjaga. Termasuk di Batam. Karena tak sedikit kerabat dan sahabatnya beraktivitas di Batam setelah mengenyam pendidikan di Kepulauan Lingga.

Li pun memahami betul keberkahan silaturahmi. Karena itu, silaturahmi itu selalu dijaganya. Dipererat dan diperkuat.

“Silaturahmi itu menambah rezeki, memperpanjang umur. Silaturahmi itu menambah kawan,” kata Li.

Kini, ketika dia bersiap untuk kontestasi di Batam, Li semakin banyak mendapat kawan baru. Apalagi silaturahmi itu terbangun dari hati yang tulus. Bukan karena kepentingan sesaat.

Bagi Li, amanah yang diemban, dimana pun, adalah sebuah pertanggungjawaban. Jabatan yang diamanahkan bukan untuk dibanggakan.

“Tugas dan posisi yang diemban bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan,” kata Li.

Kini, Li bersiap untuk bersama-sama memajukan Batam. Muaranya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.(Tim-Red)

UMKM Digital, Perkuat Ekonomi Nasional dan IKN