Hari Terakhir Monev Pemeringkatan, PPID Utama Kunjungi PPID BKPSDM dan PPID RSUD CAM

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi selaku PPID Utama Pemkot Bekasi kunjungi PPID Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi dan PPID Pelaksana RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, dihari terakhir monev pemeringkatan PPID Pelaksana, Selasa, (6/8/2024). 

Total ada 11 PPID Pelaksana OPD Pemkot Bekasi masuk kategori PPID Informatif mengikuti monev pemeringkatan berdasarkan hasil isian Self Assessment Questionnaire (SAQ)  empat indikator penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008.

Tim Monev PPID Utama dipimpin Pranata Humas Ahli Muda Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setiyawati dan Pranata Humas Ahli Muda Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis serta Tim PPID Utama. Tim kemudian mengecek isian kuesioner dan mencocokkannya dengan evidence. 

Tim Monev diterima Sekretaris BKPSDM, Ali Syofyan, Kasubbag TU BKPSDM Bhella Zhoraefa dan Admin PPID BKPSDM. Saat kunjungan kedua, tim Monev diterima Kabag Kesekretariatan RSUD CAM, Nurjamil, Kabag Keuangan RSUD CAM, Rosmawati dan admin PPID RSUD CAM. 

Diah Setiyawati mengapresiasi PPID Pelaksana dalam memenuhi kelengkapan penerapan UU KIP melalui ASQ. Pada PPID BKPSDM mengalami kenaikan nilai dari urutan 20 menjadi 11 besar. Sementara, RSUD CAM selalu berada di 10 besar. 

“Apresiasi terhadap PPID Pelaksana mampu menerapkan standar pelayanan informasi publik namun ada juga PPID yang belum informatif sebanyak 19 OPD dan ini menjadi PR bersama,” ucapnya. 

Ia juga menjelaskan, setelah ini PPID Utama akan menetapkan 6 besar PPID Pelaksana terbaik dan akan mendapatkan piagam penghargaan dan plakat serta hadiah lainnya pada momen peringatan HUT RI Ke-79 Tingkat Kota Bekasi dari Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad. 

Sekretaris BKPSDM, Ali Syofyan menyampaikan selamat datang pada PPID BKPSDM untuk melakukan pengecekan eviden kuesioner penerapan UU KIP. Ia menambahkan dalam hal-hal yang menjadi kekurangan pada PPID BKPSDM agar dapat diberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID. 

“Menjadi hal baru terkait pelayanan PPID dan kami dibantu tim PPID terkait kelengkapan UU KIP. Semoga hasil pemeringkatan tahun 2024, BKPSDM dapat bersaing nilai dengan OPD lainnya,” ucapnya.

Share:

Read More

Cara Mendapat Gelar Profesor dan Syaratnya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mendapatkan gelar dalam pendidikan tidak mudah. Perlu proses yang panjang untuk setiap kenaikan jenjang. Dengan memahami cara mendapat gelar profesor, maka para dosen bisa menyusun strategi sejak dini untuk mendapatkannya.

Mengutip dari binus.ac.id, profesor adalah merupakan istilah lain dari guru besar, yang merupakan seorang guru senior, dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga atau institusi pendidikan perguruan tinggi. Di Indonesia, gelar profesor merupakan jabatan fungsional, bukan gelar akademis.

Cara Mendapat Gelar Profesor

Berikut adalah cara mendapat gelar profesor dan berbagai tugasnya yang perlu diketahui untuk menambah wawasan.

1. Memiliki Pendidikan Tertinggi

Langkah pertama untuk mendapatkan gelar profesor yaitu memiliki pendidikan tertinggi di bidang yang akan ditekuni. Biasanya, program doktor di bidang tersebut memerlukan setidaknya 4 tahun untuk menyelesaikan.

Salah satu contohnya yaitu jika seseorang ingin mendapatkan gelar profesor dalam bidang ilmu biologi, dia harus menyelesaikan program doktoral di bidang tersebut terlebih dahulu. 

2. Pengajuan Profesor Minimal 3 Tahun Setelah Lulus S3

Syarat umum yang kedua sebagai bagian dari cara mendapat gelar profesor bagi dosen adalah mengajukan setelah 3 tahun mendapatkan ijazah S3. Jadi, misalnya lulus S3 tahun 2022 maka pengajuan profesor bisa dilakukan di tahun 2025.

3. Pengalaman Minimal 10 Tahun sebagai Dosen

Dosen baru bisa menjadi guru besar dan menyandang gelar profesor jika sudah mengabdi selama 10 tahun. Hal ini tentu tidak sulit, sebab rata-rata dosen membutuhkan waktu 10 tahun lebih untuk naik jabatan dari asisten ahli ke lektor, atau dari asisten ahli menuju ke lektor kepala. 

Dengan demikian, dosen yang fokus mengejar pegembangan karier akademik tanpa sadar akan mengabdi 10 tahun bahkan lebih. Secara otomatis syarat satu ini bisa dipenuhi.

Syarat Mendapatkan Gelar Profesor

• Inilah beberapa syarat mendapatkan gelar profesor yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang di Indonesia: Memiliki ijazah doktor (S3) atau yang sederajat

• Pengajuan profesor minimal 3 tahun setelah lulus S3

• Mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi

• Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Demikian syarat dan cara mendapat gelar profesor yang harus diketahui dan dipersiapkan mulai dari serakang. Bukan berarti menjadi profesor, seseorang akan berhenti belajar. Karena guru ahli memberikan contoh bahwa apa yang didapatkannya harus diterapkan. 

Share:

Read More

SADALI TERIMA DUPLIKAT BENDERA PUSAKA DARI KEPALA BPIP RI

KABARMASA.COM, JAKARTA  – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Senin (5/8/2024) menerima secara langsung Duplikat Bendera Pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Dalam sambutannya Wahyudi menjelaskan bahwa, penyerahan Duplikat Bendera Pusaka yang dilaksanakan ini, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat Bendera Pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun Bendera Pusaka Rusak atau tidak layak dikibarkan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” tegas Kepala BPIP RI.

Dirinya berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan itu juga Megawati menyampaikan, dibentuknya BPIP adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah dari Pancasila, untuk mengingatkan kembali bahwa Ideologi Indonesia ialah Pancasila, serta memperbiasakan diri agar setiap memulai upacara diawali dengan penyebutan “Salam Pancasila”.

Untuk diketahui selain penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, juga turut dilakukan penyerahan Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato 1 Juni, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Lanjutan Pemeringkatan UU KIP Kota Bekasi Tahun 2024, Tim Monev Sambangi Dua PPID Pelaksana Kecamatan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Humas Setda Kota Bekasi menggelar lanjutan monitoring dan evaluasi pemeringkatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah dalam penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, Selasa (5/8).

Bagian Humas selaku PPID Utama menyambangi 2 PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, dan PPID Pelaksana Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Kedua PPID OPD ini masuk 11 besar pada tahapan Self Assesment Questionnaire (SAQ) 4 indikator penerapan UU KIP. 

Tim Monev PPID dipimpin oleh Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis dan Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati dan tim PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi. 

Di lokasi pertama, Tim Monev diterima Camat Pondok Gede, Zainal Abidin Syah, Sekretaris Camat FaridWadji beserta para admin PPID Pelaksana Kecamatan Pondok Gede. Dilokasi kedua, tim Monev diterima Camat Jatiasih, Azhari, Sekcam Jatiasih Irob Ruhyadi, dan admin PPID Pelaksana Kecamatan Jatiasih. 

Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati mewakili Kepala Bagian Humas yang berhalangan hadir menyambut baik keikutsertaan PPID Pelaksana dalam monev PPID Kota Bekasi tahun 2024. Tercatat 43 PPID OPD telah mengisi SAQ.

Namun dari hasil SAQ dari 43 PPID OPD Kota Bekasi diperoleh sebanyak 13 PPID OPD masuk kategori Informatif, 11 PPID OPD Cukup Informatif dan 19 PPID OPD dengan kategori kurang informatif. 

“Tentu ini menjadi perhatian bersama bagaimana penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bekasi ini bisa terus ditingkatkan di semua PPID pelaksana,” ucapnya. 

Lebih lanjut ia menyampaikan, monev pemeringkatan ini untuk meninjau ulang kepada 11 PPID OPD dengan nilai teratas SAQ. Gunanya agar Tim Monev dapat diperlihatkan bukti kelengkapan sesuai empat indikator penerapan UU KIP OPD. 

Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis menyampaikan PPID juga bisa berperan dalam membranding wilayahnya seperti menggangkat kuliner atau potensi wisata lokal di daerahnya.

“PPID selain melakukan distribusi informasi juga bisa menginformasikan potensi-potensi yang adal di wilayahnya baik melalui website atau media sosial lainnya seperti instagram, facebook, tiktok” ujarnya

Sementara itu, Camat Pondok Gede, Zainal Abidin Syah menjelaskan beliau sering menyampaikan kepada aparatur kecamatan dan kelurahan serta pamor bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pemberian informasi dan layanan

“Komitmen kami terhadap pelayanan dibuktinya dengan penyediaan parkir disabilitas, peningkatan penyedian kelengkapan pelayanan informasi publik, juga komunikasi yang dibagun lewat media sosial” ujarnya

“Belum lama ini kami telah Launching kampung digital di Jatibening bekerjasama dengan Kadin pusat, kami juga memiliki 300 paguyuban UMKM di Wilayah Pondok Gede yang sebagian besar dibantu digitalisainya di Kampung tersebut” ungkapnya 

 

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Upaca Peringatan Hari Koperasi Ke-77

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Penjabat Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menghadiri upacara peringatan hari koperasi ke-77 yang dilaksanakan di Plaza Wali Kota Bekasi dengan tema "Koperasi sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi, dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil" (05/08/2024).

Dalam amanatnya, PJ Wali kota Bekasi menekankan pentingnya peran koperasi agar semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian ekonomi saat ini. 

"Peran koperasi menjadi sangat penting, guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil, usaha kecil ke usaha menengah, dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional" Ucap Gani Muhamad.

Pada kesempatan ini, juga diserahkan penghargaan kepada beberapa koperasi berprestasi yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi koperasi lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Bekasi.

"Dalam kesempatan ini saya menghimbau untuk para koperasi agar dapat mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan inovasi teknologi agar dapat memajukan kesejahteraan perekonomian khususnya di Kota Bekasi.

Upacara peringatan hari koperasi ke-77 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengukuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta sebagai terobosan untuk menarik minat dan bakat anak-anak muda.

 

Share:

Read More

Menuju Keluarga Harmonis Pj Wali Kota Bekasi Beri Pesan di Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota Bekasi Ke-31

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar perayaan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31. 

Kegiatan ini bertempat di area CFD Jl.A. Yani,  yang dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Dandim 0507 Bekasi Rico Sirait, Kepala DP3KB Provinsi Jawa Barat dr. Siska Gerfianti, Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Barat Kukuh Dwi Setiawan, Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi,  Kepala DPPKB Ika Indah Yarti, Minggu (04/08/2024).

Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 berfokus tentang pentingnya orangtua untuk meluangkan waktu bersama anak, demi mewujudkan keluarga yang harmonis. 

Dalam sambutannya Gani Muhamad, menyampaikan pentingnya peran orangtua dalam perkembangan anak.

"Perencaan program KB merupakan suatu hal yang penting demi terciptanya anak-anak yang berkualitas  dan menjadi cikal bakal putra-putri yang akan membangun negeri ini"

ujar Gani Muhamad.

Terdapat rangkaian kegiatan telah dilakukan dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 dimulai dari penampilan tari tradisional, senam bersama, dan diakhiri dengan penyerahan Penghargaan Duta Genre Kota Bekasi oleh Pj. Kota Bekasi Gani Muhamad.

Pj. Walikota Bekasi berpesan kepada seluruh orangtua sebagai center figure atau idola guna memberi contoh yang terbaik bagi anak-anak dan tingkatkan kembali kebersamaan serta komunikasi diantara keluarga.

"Momentum hari keluarga ini diharapkan sebagai momentum yang sangat penting dalam menciptakan keluarga-keluarga yang harmonis dan berkualitas melalui asupan gizi dan pendidikan sebagai pondasi untuk mewujudkan keluarga yang ideal" tutup Gani Muhamad.

Share:

Read More

Memperingati Hari Koperasi Ke-77: Pemerintah Kota Bekasi Ajak UMKM Adaptif dengan Perkembangan Zaman

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya dalam memajukan KUMKM . Salah satunya dengan menyelenggarakan Gebyar Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Bekasi Ke-77 Tahun 2024 di Plaza Wali Kota Bekasi dengan tema "Koperasi sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi, dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil" (04/08/2024).

Acara ini dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bekasi (Dekopinda) Ade Ardiansyah, dan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (ASDA II) Inayatullah.

Diikuti oleh 82 UMKM binaan Dinas Koperasi Kota Bekasi, kegiatan ini sukses membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengenalkan produk mereka dimulai dari makanan tradisional sampai yang kekinian.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menyampaikan perlunya adaptasi KUMKM untuk menghadapi dinamika perekonomian global. 

"Peran koperasi menjadi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil, usaha kecil ke usaha menengah, dan dari nenengah ke besar tentunya terhubung ke dalam rantai pasok industri global" ungkap Pj. Wali Kota Bekasi dalam sambutannya.

Kemeriahan acara ini juga diisi dengan senam bersama, beragam hadiah doorprize, pemberian santunan anak yatim, dan acara hiburan lainnya.

"Dalam kesempatan ini saya memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penggerak koperasi se-Kota Bekasi di mana dalam usianya yang ke-77 ini koperasi di Kota Bekasi telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan dinamika dan perkembangan ekonomi nasional maupun global" tutup Gani Muhamad.

Melalui acara ini diharapkan koperasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usahanya agar  lebih profesional, mandiri, dan siap bersaing khususnya di era persaingan global.

Share:

Read More

Gubernur Kepri Ansar Bersama Menhan Prabowo Hadiri Grand Opening Of New Building 3 PT Volex Indonesia

Kabarmasa.com, Kepulauan Riau - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendampingi Menteri Pertahanan RI Prabwo Subianto menghadiri Grand Opening of New Building 3 PT. Volex Indonesia yang berada di Kawasan Industri Sekupang Kota Batam, Minggu (04/08/2024).

Terlihat juga Chairman of Volex Mr Lord Rothschild, Hashim Djojohadikusumo, Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah,  Walikota Batam Muhammad Rudi, Manajemen PT Volex Indonesia dan tamu undangan lainnya.

Peresmian gedung baru ketiga perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kabel dan konektor elektronik tersebut, ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Menhan RI Prabowo Subianto dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Chairman of Volex Indonesia Mr Lord Rothschild.

Menhan Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan bangga atas peresmian gedung ke tiga PT Volex Indonesia. Yang mana ini menunjukkan, kalau perusahaan milik sahabat dekatnya  ini terus mengalami kemajuan  dan perkembangan dalam produksinya.

"Apalagi saat tadi saya diajak keliling-keliling melihat berbagai hasil produksinya, semua untuk memenuhi kebutuhan exspor luar negeri. Lebih dari itu, hasil produksinya sendiri  telah diakui memiliki kualitas yang memadai" pujinya bangga.

Presiden RI terpilih 2024 - 2029 ini pun yakin sebagai perusahaan yang telah lama berkiprah di Kota Batam dan berbagai negara di dunia, dan di bawah langsung kebijakan Mr Lord, Volex akan terus berkembang menjadi industri yang maju dan modern.

"Apalagi saya terus berkomitmen untuk mendukung kemajaun sektor industri di berbagai bidang. Karena dengan keunggulan sumber daya baik alam ataupun manusianya, negara kita akan bisa tumbuh menjadi negara industri yang maju dan berdaya saing. Kota Batam salah satu daerah yang  menjadi kemajuan industri Indonesia ini" tegasnya.

Prabowo Subianto tak lupa memuji atas kepemimpinan politik di Kota Batam dan Provinsi Kepri yang sangat kompak dan rukun. Sehingga Kota Batam bisa terus jadi kota tujuan investasi. Terutama negara luar yang akan berinvestasi ke Indoensia.

"Dan kepemimpinan politik yang baik seperti ini, cerminan dari kepribadian seorang pempimpin yang cakap dan  mampu dalam memimpin jalannya pemerintahan. Baik untuk Kota Batam dan juga Provinsi Kepri, " pungkas Menhan Prabowo Subianto.

Sementara itu Gubernur Ansar dalam sambutanya mengawali dengan ucapan selamat datang kepada Menhan RI  yang juga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang ditengah kesibukannya, menyempatkan hadir guna meresmikan pemakaian gedung baru ke tiga PT Volex Indonesia.

Menurut Gubernur Ansar, sebagai wilayah yang secara geografis sangat banyak memiliki keunggulan, karena berbatasan langsung dengan sejumlah negera di luar negeri, juga berada di salah satu pusat jalur perdagangan laut paling penting yakni Selat Malaka. 

"Karenanya, Kepri bayak mendapatkan kentungan melalui  kebijakan dari pusat seperti diitetapkan menjadi daerah perdagangan dan pelabuhan bebas. Yang mana itu dimaksudkan untuk bisa menarik sebanyak mungkin investasi luar negeri masuk ke Indonesia melalui wilayah Kepulauan Riau" jelasnya.

Seperti diketahui, PT Volex Indonesia  juga melayani berbagai macam pasar dan pelanggan dengan keahlian khusus dalam perakitan kabel, perakitan tingkat tinggi, daya pusat data dan konektivitas. Termasuk pengisian kendaraan listrik dan produk-produk listrik konsumen. (Tim-Red)

Share:

Read More

KKM 98 Untirta Gelar Sosialisasi Pencegahan DBD (Demam Berdarah Dengue), Ajak Masyarakat Desa Harumsari sadar dan tahu bahaya penyakit DBD

Mahasiswa KKM 98 Untirta, Kepala Desa Harumsari, dan UPTD Puskesmas Cipanas.

KABARMASA.COM, LEBAK, BANTEN– Desa Harumsari menjadi lokasi pelaksanaan acara sosialisasi pencegahan DBD (Demam Berdarah Dengue) yang digelar pada tanggal 2 Agustus 2024. Acara ini diselenggarakan oleh KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Kelompok 98 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan penyakit DBD, terutama dalam menghadapi musim hujan yang dapat memicu peningkatan kasus.(03/08/2024).

Ketua Kelompok 98 Untirta, Galuh Dimas Wardanni, dalam sambutannya mengungkapkan, "Acara ini adalah bagian dari komitmen kami untuk berkontribusi langsung dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat Desa Harumsari dapat lebih memahami cara-cara pencegahan DBD dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga lingkungan sekitar." Ungkapnya

Ketua Pelaksana Sosialisasi, Alifa Agnia, menambahkan, "Kami sudah mempersiapkan berbagai materi edukasi dan kegiatan interaktif untuk memastikan informasi tentang pencegahan DBD disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua peserta. Kami juga menyediakan fasilitas tanya jawab agar masyarakat dapat langsung mendapatkan solusi atas berbagai pertanyaan yang mungkin mereka miliki." Ucapnya.

Kepala Desa Harumsari, Pepen Supendi, turut menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut. "Saya sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. DBD merupakan masalah kesehatan yang serius, dan kolaborasi antara KKM Untirta dengan pemerintah desa sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Kami akan terus mendukung upaya-upaya serupa di masa depan agar kesehatan masyarakat di desa kami tetap terjaga." Tegasnya

Fitriawati, perwakilan dari UPTD Puskesmas Cipanas, juga memberikan pendapatnya mengenai acara ini. "Sosialisasi ini sangat penting karena pencegahan DBD harus dilakukan secara berkelanjutan. Kami di Puskesmas Cipanas mendukung sepenuhnya upaya-upaya seperti ini, yang melibatkan langsung masyarakat dalam upaya pencegahan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi penyebaran penyakit dan lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan." Tambahnya

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh warga desa, perwakilan puskesmas, serta kader kesehatan setempat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan aktif dalam upaya pencegahan DBD, sehingga angka kasus dapat diminimalisir dan kesehatan masyarakat terjaga. *RAR

Share:

Read More

PEMPROV BAGIKAN BENDERA MERAH PUTIH, PJ. GUBERNUR : PUPUK RASA CINTA DAN BANGGA TERHADAP INDONESIA

KABARMASA.COM, AMBON – Untuk meningkatkan patriotisme dan meningkatkan semangat nasionalisme, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar, acara Penyerahan Bendera Merah Putih secara simbolis, dalam rangka mendukung program nasional “Gerakan Pembagian bendera Merah Putih” pada, Jumat (2/8/2024) yang berpusat di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku, para Staf Ahli dan Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Ketua dan Pengurus Paguyuban Provinsi Maluku, para Camat, Kepala Desa, Pimpinan Negeri dan kelurahan lingkup Kota Ambon, para Organisasi Masyarakat, OKP, Insan Pers serta stakeholder terkait.

Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Daniel Indey, diketahui bahwa sampai 29 Juli 2024, telah terkumpul sebanyak 6.300 lembar Bendera Merah Putih, dari setiap OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Instansi Vertikal dan Pihak Swasta, dimana jumlah ini lebih banyak dari Tahun sebelumnya yakni 5.000 lembar bendera.

Indey mengatakan, Bendera ini akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak memiliki Bendera Merah Putih, dan akan dinaikkan mulai hari ini hingga akhir Agustus 2024 nantinya.

Di tempat tersebut, Sadali dalam sambutannya menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan ini, dilandasi pemikiran bahwa Bendera Merah Putih, merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia, yang selama bulan kemerdekaan akan berkibar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bendera Merah Putih ini, didapatkan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi, kami berharap bendera yang nantinya akan dibagi, segera dikibarkan di rumahnya masing-masing, karena realitas saat ini terjadi Dekadensi Moral, dimana kurang melihat Bendera menjelang Hari Raya Kemerdekaan di depan rumah, kalau tidak ada gerakan dari RT, RW atau Lurah, pasti banyak yang tidak ingat terkait peringatan 17an, makanya hari ini kita menyemangati lagi semangat Nasionalisme dengan membagi bendera,” ungkap Sadali.

Sadali berharap pembagian bendera yang dilakukan saat ini, tidak dianggap sebagai suatu tindakan seremonial, namun sebagai momentum untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, dalam berperan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian bendera baik secara simbolis kepada Paguyuban, Pemerintah Desa Maupun Negeri, Mahasiswa KKN Kebangsaan, dan berbagai pihak, namun juga diserahkan secara langsung kepada para pengguna jalan, maupun pedagang di kawasan sekitar Gong Perdamaian Dunia. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

PKS Usung Bobby-Surya di Pilkada Sumut

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution-Bupati Asahan Surya sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pada pilkada 2024.

 
"Ya, tadi sudah resmi DPP menyerahkan SK (surat keputusan) kepada pasangan pak Bobby dan pak Surya," ucap Humas DPW PKS Sumut Syaiful Ramadhan, di Medan, kemarin.
 
Penyerahan SK DPP PKS tersebut, kata dia, menyudahi penasaran masyarakat Sumatera Utara atas dukungan partai politik yang berbasis Islam itu pada pilkada serentak 2024.
 
Sebab, kata dia, selama ini PKS dikenal memiliki sejarah panjang dengan Edy Rahmayadi karena merupakan salah satu partai politik pengusung dalam pilkada Sumut 2018. "Jadi artinya, PKS telah resmi mendukung pasangan pak Bobby dan pak Surya," jelas Syaiful.
 
Setidaknya tercatat ada tujuh partai politik yang mendukung Bobby Nasution merupakan menantu Presiden Joko Widodo ini untuk maju dalam pilkada Sumut 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
 
Kemudian, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Seperti pilkada sebelum-sebelumnya, ya tentu ini sudah terjadi koalisi. Sudah panti, itu (PKS) sudah dibahas apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing partai," tegas Syaiful.
 
Dalam video yang sempat dilihat, Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu menyerahkan map berlambang PKS kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution, di Jakarta, Jumat (2/8).                       

Bobby Nasution didampingi Bupati Asahan Surya yang sama-sama mengenakan kemeja putih lengan panjang di gadang-gadang menjadi bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara.
 
Tampak juga Ketua DPW PKS Sumatera Utara Usman Jakfar dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala.

 

Share:

Read More

Mangkir dari Rapat DPRD, Putri Ketum PAN: Saya tidak Leyeh-Leyeh

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang juga putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD yang sempat disorot publik.

Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan. "Anggota Dewan yang tidak hadir bukannya leyeh-leyeh atau malas-malasan. Karena di hari itu juga ada tugas masing-masing," kata Zita di Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam.

Menurut dia, ketidakhadirannya pada rapat paripurna Senin (29/7/2024), dapat dimaklumi karena rapat tersebut hanya berisi pandangan fraksi-fraksi dan bukan rapat pengambilan keputusan.

Zita juga menjelaskan bahwa pada hari yang sama, ia juga melakukan kegiatan kedewanan yang lain. Karena, kata Zita, tugas Dewan ada tiga, yaitu menyusun anggaran, legislasi dan pengawasan.

"Bagi saya pribadi, yang paling penting itu tugas pengawasan, turuna langsung ke masyarakat," tuturnya.

Mengenai unggahan (posting) di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang berolahraga, Zita menegaskan kegiatan tersebut dilakukan pada pagi hari, bukan siang hari.

"Postingan di media sosial itu saya lakukan pada siang hari. Sedangkan olahraga itu sekitar jam 06.00-08.00 WIB," katanya.

Pada saat memimpin rapat paripurna DPRD terkait penyerahan Raperda RTRW 2024-2044 Pemprov DKI, Zita sempat diinterupsi oleh anggota Dewan lainnya untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya pada saat paripurna.

Zita Anjani sempat memberikan klarifikasi, akan tetapi ada anggota Dewan lainnya yang menginterupsi. Karena itu merupakan ranah pribadi sehingga tidak laik diungkapkan di rapat paripurna.

 

Share:

Read More

Sekretariat Daerah Kota Bekasi Gelar Pengajian Rutin Bulanan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Sekretariat Daerah Kota Bekasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sukses menyelenggarakan pengajian bulanan. Kegiatan ini bertempat di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi serta bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para pegawai pemerintah Kota Bekasi (2/8/2024).

Acara ini dihadiri oleh Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (ASDA II) Inayatullah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nurul Akmal, Kepala Bagian dan seluruh jajaran se-Sekretariat Daerah Kota Bekasi. 

Dalam sambutannya, Inayatullah, menyampaikan pentingnya berbuat baik dan menuntut ilmu agama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Dengan diadakannya pengajian bulanan yang dilakukan Sekretariat daerah Kota Bekasi bersama dengan Baznas, merupakan suatu hal yang positif yang dapat membantu untuk senantiasa berbuat baik dan menuntut ilmu serta membantu dalam meningkatkan keimanan" tuturnya.

Selain mendengarkan ceramah agama, para aparatur Pemerintah Kota Bekasi juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan bertanya langsung kepada penceramah. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti pemberian santunan kepada anak yatim dan pemberian dana BPJS Ketenagakerjaan serta penampilan Qasidah At-taubah.

“Saya sangat mendukung kegiatan keagamaan seperti ini untuk menerapkan nilai-nilai islami. Saya berharap pengajian bulanan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi" tutupnya.

Share:

Read More

DKPPP Kota Bekasi Sosialisasikan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mengonsumsi makanan sehari-hari yang beranekaragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi menggelar kegiatan Sosialisasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada PKK Kota Bekasi bertempat di Aula Nonon Sontanie, Jum'at 101/08/2024.

Acara yang dihadiri oleh 150 peserta PKK se Kota Bekasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Herbet Panjaitan dan terdapat narasumber pada acara yakni Dr. dr. Tan Shot Yen, M. Hum (Founder Tan & Remanlay Institute)

Dalam sambutannya, Herbert menekankan pentingnya individu untuk mengonsumsi pangan dengan kandungan gizi lengkap, pangan dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima dan daya beli Masyarakat dikenal dengan istilah pangan B2SA. 

“Dengan mengonsumsi pangan B2SA, dapat memperbaiki gizi, status kesehatan dan mencegah stunting,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kota Bekasi semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi pangan B2SA dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. selain itu, dalam sosialisasi ini juga dikenalkan tentang penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal dan tidak selalu membanggakan pangan impor karena kandungan gizi pangan local dengan pengolahan yang tepat tidak kalah dengan pangan impor.  

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pangan beragam artinya terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi. Bergizi artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Seimbang artinya dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan Isi Piringku. Aman artinya harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik.

Pola konsumsi Masyarakat Kota Bekasi saat ini mengalami perubahan menjadi kurang beragam, perubahan ini ditandai dengan penurunan skor skor pola pangan harapan (PPH) Kota Bekasi.  Skor PPH merupakan tolak ukur dalam melihat situasi keberagaman konsumsi pangan. Penghitungan Skor PPH didasarkan pada data survey sosial ekonomi (SUSENAS). Pada tahun 2023, Skor PPH Kota Bekasi sebesar 91,8 menurun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 94.1. sehingga diperlukan Upaya untuk mendorong Masyarakat menerapkan pola konsumsi pangan dengan kaidah B2SA

  

Dinas Ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pangan dan gizi, antara lain melalui program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat. 

Narasumber Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum dalam paparannya menyampaikan tentang pentingnya pemenuhan gizi dari pangan B2SA bagi Kesehatan keluarga, Pentingnya peran ibu dalam menyajikan menu sehat bagi keluarga serta pengenalan sumber pangan  lokal bagi pemenuhan kebutuhan pangan sesuai kaidah B2SA.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan  pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pangan harus cukup jumlah, mutu, gizi, aman, tidak bertentangan dengan agama dan budaya Masyarakat. Pangan B2SA dibutuhkan untuk Masyarakat Kota Bekasi yang lebih sehat dan semakin Sejahtera.

Share:

Read More

Soal Dugaan Gratifikasi dan kasus GGAPA di tubuh BPOM, LKBHMI PUSTARA Sambangi KPK dan BPOM

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Akhir-akhir ini BPOM menuai sorotan banyak pihak lantaran ditubuh BPOM terindikasi dugaan gratifikasi dan Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang sampai hari ini belum mendapatkan kepastian hukum. Dengan semangat keumatan dan kemanusiaan LKBHMI Cab. Pusat-Utara menyambangi KPK RI dan kantor Badan POM. (01/03/24)

"Kepala Badan POM RI periode 2016 – 2023 saudari Penny K. Lukito pada saat kepemimpinannya banyak sekali permasalahan yang tidak pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh saudari Penny K. Lukito, yaitu gratifikasi atas pengeluaran sertifikat COPTB" Tegas Raja, Dir LKBHMI Cab. Jakarta di KPK RI

Mereka menyuarakan bukan hanya persoalan gratifikasi tapi juga terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)

"Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang telah menimpa 324 Anak di 28 Provinsi dan merenggut nyawa 194 anak yang tidak berdosa sampai dengan hari ini (7 November 2022), belum menemukan kejelasan, kepastian dan cenderung dikesampingkan oleh para petinggi Republik ini. Adagium yang dicetuskan Cicero di atas, dan tujuan dasar kehidupan bernegara dalam preambule sama sekali tidak tercermin dalam sikap dan perilaku aparat pemerintah saat ini, khususnya 2 otoritas Kesehatan yang dianggap paling bertanggung jawab yakni kementerian Kesehatan dan BPOM" Tegas orator lainnya 

Adapun tuntutan mereka berdasarkan Press Release yang kami dapatkan adalah  sebagai berikut :

1. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk segera memeriksa dan menangkap Penny K. Lukito karna diduga menerima Gratifikasi dalam penerbitan sertifikat CPOTB

2. Meminta kepda Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk membentuk TIM Khusus untuk memeriksa saudari Penny K. Lukito atas dugaan Gratifikasi dan Penyalahgunaan Jabatan untuk Pribadi dan Kelompoknya.

3. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memproses kasus dugaan Gratifikasi yang di lakukan Penny K. Lukito yang di nilai telah memanfaatkan jabatannya untuk ke pentingan pribadi

Sebelum menutup aksinya, Raja menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa  dengan massa yang lebih banyak lagi jika tuntutannya tidak di akomodir oleh KPK RI dan BPOM

Share:

Read More

Silaturahmi Hati Bersama Cawako Li Claudia Chandra

Kabarmasa.com, Kepulauan Riau - Kota Batam - Dia melompat dengan anggun dari panggung itu. Ingin lebih dekat dengan ibu-ibu. Untuk berbagi kisah, untuk meraih mimpi yang sama. Untuk Batam yang semakin maju.

“Saya ingin lebih dekat dengan ibu-ibu,” begitu kata Li Claudia Chandra, ketika mendapat kesempatan untuk berbicara. 

Saat itu, Li sedang bersosialisasi untuk mimpi bersama masyarakat membawa Batam Maju. Sosialisasi itu rutin dilakukan di berbagai sudut kota Batam. Terlebih ketika perempuan kelahiran Dabo Singkep, Kepulauan Riau ini mendapat amanah untuk menjadi nakhoda Kota Batam. Jumat (02/08/2024)

Saat dipersilakan menyampaikan sepatah dua kata, Li tak mau dari atas panggung. Dia memilih untuk berada di sekeliling emak-emak. Barangkali juga untuk menampung resah yang bisa diberikan solusi oleh Li.

“Kami ingin menjangkau mereka yang tak terjangkau,” kata Li suatu kali.

Soal jangkau menjangkau ini memang ditegaskan Li. Dia paham Batam bukan hanya Pulau Batam. Ratusan pulau juga perlu mendapat sentuhan pembangunan. 

Pulau-pulau inilah yang akan dijangkau. Akan mendapat sentuhan pembangunan. Seluruh masyarakat Batam harus mendapatkan kesejahteraan bersama. Kemajuan bersama.

Kata politis Partai Gerindra ini, cita-cita pendiri Bangsa ini harus direalisasikan di seluruh kawasan Indonesia. Keadilan dan kemakmuran itu harus didapatkan seluruh masyarakat.

“Kami yakinkan semua bahwa Batam akan maju. Masyarakat Batam akan merasakan kesejahteraan yang adil dan makmur,” kata Li.

Li paham betul memeratakan kemakmuran untuk semua itu. Kehidupannya di Dabo Singkep seakan menjadi pelajaran untuk mewujudkan semua itu. 

Kawasan yang berpulau-pulau. Salah satu daerah di Kepri yang begitu maju dengan tambang timahnya. Juga kini menjadi kabupaten dengan tagline Bunda Tanah Melayu. 

Li pun hidup dengan keberagaman dan pembauran yang begitu indah. Kehidupan itu dia rasakan betul sampai hari ini. Seperti pulang kampung sesekali di antara pengabdiannya sebagai wakil rakyat di Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Walaupun beraktivitas di tanah Jawa, silaturahmi Li dengan Kepulauan Riau tetap terjaga. Termasuk di Batam. Karena tak sedikit kerabat dan sahabatnya beraktivitas di Batam setelah mengenyam pendidikan di Kepulauan Lingga.

Li pun memahami betul keberkahan silaturahmi. Karena itu, silaturahmi itu selalu dijaganya. Dipererat dan diperkuat.

“Silaturahmi itu menambah rezeki, memperpanjang umur. Silaturahmi itu menambah kawan,” kata Li.

Kini, ketika dia bersiap untuk kontestasi di Batam, Li semakin banyak mendapat kawan baru. Apalagi silaturahmi itu terbangun dari hati yang tulus. Bukan karena kepentingan sesaat.

Bagi Li, amanah yang diemban, dimana pun, adalah sebuah pertanggungjawaban. Jabatan yang diamanahkan bukan untuk dibanggakan. 

 “Tugas dan posisi yang diemban bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan,” kata Li.

Kini, Li bersiap untuk bersama-sama memajukan Batam. Muaranya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.(Tim-Red)

Share:

Read More

UMKM Digital, Perkuat Ekonomi Nasional dan IKN

Kabarmasa.com, Jakarta - Kementrian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda Webinar Ngobras Literasi Digital dengan tema "UMKM Digital Perkuat Ekonomi Nasional dan IKN". 

Kegiatan Webinar dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, pembacaan doa dan menampilkan tari persembahan dilanjutkan dengan ucapan key not speech oleh  Dr. H. Jazuli Juwaini, MA selaku  Anggota Komisi  I DPR RI. sekaligus membuka acara webinar. Juma'at (02/08/2024). 

Kegiatan Webinar tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 201 peserta. 

Adapun pemateri yang mengisi Webinar adalah Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA, Rulli Nasrullah selaku pegiat literasi digital, Dr. Delly Maulana, MPA selaku Dekan FISIP dan Ilmu Hukum 

Di era digital, paparan terhadap beragam informasi dan konten semakin intensif. Dr. H. Jazuli Anggota DPR RI Komisi I  mengajak semua pihak untuk membangun usaha berdagang beliau memberikan gambaran dari hadist dan rasullah yang menganjurkan kita untuk berwirausaha. 

Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM. 

"Dengan menggunakan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan bisnisnya, UMKM bisa memperoleh sejumlah manfaat, antara lain akan mampu menjangkau basis konsumen yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, memudahkan monitoring aktivitas usaha, serta menurunkan biaya, khususnya biaya pemasaran, logistik, dan pengiriman," tutur Rulli Nasrullah dalam pemaparannya. 

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh pemateri rulli, Dr. Jazuli juga menyampaikan bahwa Pemerintah bersama stakeholders terkait terus mendorong penguatan fondasi ekonomi nasional dengan menetapkan agenda transformasi digital UMKM sebagai salah satu prioritas. Beberapa program yang dijalankan antara lain adalah Akselerasi Pengembangan Wirausaha, Transformasi digital Koperasi dan UMKM, serta Penguatan Ekosistem Digital. 

Kita masih membutuhkan banyak SDM digital yang handal, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM di tanah air.  Untuk itu, Rulli akan terus mendorong pengembangan wirausaha nasional, sehingga dapat tercipta lebih banyak wirausaha muda yang maju dan produktif untuk bersaing di pasar global dan dalam pemaparannya rulli juga banyak memberikan cara-cara bagaimana masyarakat memanfaatkan perkembangan digital. 

Lalu bagaimana pengaruh UMKM digital terhadap Ibu Kota Nusantara?? 

Mateti ini disampaikan oleh Dr. Delly Maulana, beliau berharap IKN dapat memberikan pengaruh terhadap rintisan UMKM lokal, pembangunan Indosensia sentris bukan Jawa sentris sehingga PDB tidak hanya berpusat di pulau jawa (58%) dan jumlah penduduk (56%) kondisi ini diharapkan perkembangan UMKM tidak hanya berpusat di jawa namun lebih tersebar, khususnya di daerah penyagga Ibu Kota Nusantara." Tutupnya (Tim-Red)

Share:

Read More

Putra Putri TNI Polri Datangi Mabes Polri Melaporkan Alvin Lim Atas Dugaan Ujaran Kebencian

KABARMASA.COM, JAKARTA - Alvin Lim sosok pengacara yang namanya cukup mencuat paska adanya pernyataan yang dianggap kontroversi,Perwakilan Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (KB FKPPI) serta Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) melaporkan Alvin Lim di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia  yang diduga telah melakukan ujaran kebencian ditengah-tengah masyarakat, pada jumat, (02/08/2024).

Sanusi selaku perwakilan FKPPI menyampaikan bahwa, dalam kasus PT Timah diketahui yang menjadi tersangka utama yaitu Harvey Moeis ynag berdampak pada kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Pada dasarnya kami sangat menyangkan pernyataan Alvin Lim yang mengatakan bahwa ada keterlibatan kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam menghalang-halangi serta menutupi proses peradilan kasus PT Timah.

"Padahal dalam kasus tersebut, Polri sangat bersungguh-sungguh mengusut tuntas mulai dari proses penyelidikan maupun penyidikan sehingga lahirnya beberapa nama yang terindikasi kuat menikmati maupun meraup keuntungan pribadi serta kelompok atas hasil kekayaan negara," ujar Sanusi

Lebih lanjut, Sanusi menerangkan bahwa Alvin Lim bukan hanya mengobrak-abrik citra baik kepolisian serta Kejaksaan Agung, tetapi juga membuat kegaduhan di masyarakat atas pernyataannya. Hal itu sangat-sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat minoritas di NKRI yang kiranya sudah terbangun keharmonisannya setelah sejarah panjang reformasi 1998, pungkasnya.

Share:

Read More

Soal RUU POLRI, Ini Tanggapan Ketua Umum BLM FH UMI

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Pada usulan Inisiatif DPR tanggal 28 Mel 2024 Terkait dengan rancangan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam wewenang Polri dalam menjalankan fungsi dan perannya. Revisi Undang-Undang Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal yang bermasalah dengan substansi yang berlebihan dalam kewenangan kepolisian, RUU Polri juga telah gagal menyoroti berbagai problem dalam menyorot aspek lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol publik dalam keamanan dan penegakan hukum.

Jadi poin dari draf revisi UU Polri ini Tambahan Wewenang Poin Polri Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 mengatur 12 wewenang polri dalam proses pidana. Namun dikutip dari tayangan kompas TV, Senin (27/5/2024) tambahan wewenang polri polri juga berwenang dalam melakukan penindakan, pemblokiran. Polri juga berwenang untuk berkoordinasi dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatik

Dengan adanya RUU Polri semakin memperkecil kebebasan berpendapat dalam berekspresi, hak memperoleh informasi dan hak warga negara atas privasi terutama di media sosial dan ruang digital. Alih-alih mereformasi instuisi kepolisian, perubahan undang-undang tersebut justru mengandung sejumlah pasal yang mengancam demokrasi.

Ketua Fadhlurrohman darwis sebagai Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FH UMI Makassar, mengatakan kekuasaan Polri akan berlebihan dalam kewenangannya. dapat melihat fakta banyaknya polisi yang melakukan pelanggaran tindak pidana, salahsatunya fakta irjen Sambo telah melakukan tindak pidana yang mengakui bahwa telah melakukan pidana pembunuhan, dan juga kasus Kanjurahan yang menewaskan 135 orang  dengan penembakan  gas airmata secara membuta.

Sambungnya "Jadi kita bisa menilai bahwa Kepolisian ini bisa bisa melebihi dalam menjalankan kekuasaannya. Hari ini kita punya RUU Polri yang tujuannya adalah memperkuat kewenangan, bukan berbicara tentang pengawasan. Melihat kasus 135 orang meninggal di Kanjuruhan pelaku dilapangan tidak diproses secara hukum. Melihat juga Kasus yang telah terjual pada Eks Kapolda Teddy Minahasa yang memperjual belikan narkotika.

Di tegaskan oleh Ketua BLM "Jadi yang harusnya menjadi solusi yaitu bagaimana institusi Polri membuat evaluasi dan perbaikan didalam tubuh Polri itu sendiri baik struktural  maupun kultur agar dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri itu sendiri sebagai lembaga keamanan serta penegak hukum , bukan malah menambah kewenangan .

 Misal  peran polri yang mengawasi ruang cyber tanpa melalui pengadilan adanya Kewenangan Ini pastinya akan mengancam kelompok masyrakat sipil pembela HAM, dan Jurnalis.

Ia menambahkan  Dalam waktu dekat ini BLM FH UMI juga akan bentuk tim pansus yang akan mengkaji dan menganalisis uu revisi polri secara mendalam.

Share:

Read More

INFLASI MALUKU BULAN JULI 2024 TURUN JADI 2,71% YOY

KABARMASA.COM, AMBON – Berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dan berdasarkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku, maka Inflasi di Provinsi Maluku per bulan Juli 2024 turun menjadi 2,71% Year On Year.

Hal tersebut disampaikan oleh Maritje Pattiwaellapia Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dalam Peluncuran Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku, pada Kamis (1/8/2024) yang dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku.

Sadali menerangkan dalam peluncuran Rilis Resmi Statistik ini disampaikan 5 indikator yakni Perkembangan IHK/Inflasi Juli 2024, Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2024, Perkembangan Ekspor Impor Juni 2024, Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) Juni 2024 dan Perkembangan Transportasi Juni 2024.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan, kepada seluruh pimpinan dan jajaran BPS Provinsi Maluku, yang telah bekerja keras secara profesional, dalam menghasilkan indikator yang dirilis hari ini,” ungkap Sadali.

Dirinya menjelaskan indikator inflasi ini sangat penting guna stabilitas ekonomi, karena jika inflasi terlalu tinggi akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga inflasi ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat juga.

Sementara untuk NTP, Sadali menjelaskan hal tersebut relevan dalam konteks sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Selain itu untuk perkembangan ekspor dan impor, Pj Gubernur menegaskan, indikator ini dinilai penting untuk merencanakan strategi semua pihak dalam rangka memperkuat ekspor dari Maluku.

Terakhir Sadali menjelaskan terkait indikator TPKH dimana hal tersebut dalam rangka menunjang pariwisata di maluku, dan untuk trasportasi guna menunjang konektivitas dan infrastruktur, dimana menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku. 

Di tempat tersebut Pattiwaellapia menjelaskan bahwa Provinsi maluku mengalami deflasi sebesar 0,82% atau inflasi -0,82% secara month to month, sementara untuk year to date (Juli 2024 dibandingkan dengan Desember 2024) inflasi sebesar 1,19%, dan secara year on year, Pemerintah Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 2,71%.

Ia menjelaskan, inflasi ini berada di bawah 3%, dan 3 Kabupaten Kota IHK juga mengalami penurunan inflasi, Kota Ambon sebesar 3,17% yoy,  Kota Tual 2,42% yoy, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,03% yoy.

Sementara untuk NTP per bulan Juli 2024 mengalami penurunan 4,17% menjadi 101,70, dan untuk NTP Nasional naik 0,70% menjadi 119,61.

Ia juga menjelaskan untuk, Perkembangan Ekspor Impor per bulan Juni 2024 mengalami peningkatan 2393,37% sebesar USD16,12 juta pada Ekspor Maluku melalui Pelabuhan Maluku, dan berdasarkan Neraca Perdagangan bulan Juni 2024 total migas maupun non migas yakni USD 41,35 juta.

Untuk Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Maluku Hotel, Kepala BPS Provinsi Maluku menjelaskan bahwa naik 1,99 poin menjadi 25,49% dibandingkan dari bulan Mei 2024.

Indikator yang terakhir, terkait moda transportasi berdasarkan Perkembangan Statistik Provinsi Maluku, yang dilihat dari Kunjungan Kapal untuk Pelabuhan Utama ada peningkatan menjadi 279 unit kapal, dan untuk Pelabuhan terjadi sedikit penurunan menjadi 641, sementara untuk Bandara Pattimura maupun Bandar Udara lainnya juga turut mengalami peningkatan.

Hadir juga pada kesempatan itu jajaran, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta jajaran Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Pejabat Administrator, Pengawas, Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon maupun BPS, Instansi Vertikal, dan Insan Pers. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

SADALI BUKA ACARA HARI ANAK NASIONAL TINGKAT PROVINSI MALUKU & PELANTIKAN PENGURUS PUSPA MANISE

KABARMASA.COM, AMBON  – Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, membuka acara Hari Anak Nasional ke-40 yang bertema "Anak Terlindungi Indonesia Maju", dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Forum Partisispasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Manise untuk periode 2023-2025.

Acara tersebut digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, berlokasi di Lantai 7 Kantor Gubernur, pada Rabu (31/7/2024), sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

Dalam pandangan Sadali, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku yang berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Sadali juga mengingatkan kepada pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku untuk dapat membantu layanan yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak sesuai tugas dan wewenang masing-masing dengan cara melakukan pemenuhan hak anak, pemberian identitas, pengasuhan yang layak, layanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan serta mendapat perlindungan khusus dengan cara mencegah dan menurunkan angka pekerja anak dan stunting termasuk eksploitasi anak.

Dalam kesempatan yang sama, Sadali juga turut melantik Pengurus PUSPA Manise berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 425 Tahun 2023 Tentang Pengurusan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Manise periode 2023-2025.

“Pelantikan pengurus PUSPA Manise menjadi momen penting dalam memimpin organisasi untuk masa depan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Maluku,” ujar Sadali.

Dirinya juga turut menyampaikan selamat kepada Pengurus PUSPA yang baru saja di Lantik dan berharap agar Forum Puspa Manise, dapat menjadi Mitra Pemerintah Provinsi Maluku, dalam menyiapkan kualitas perempuan dan anak diberbagai sektor Pembangunan. 

Sadali juga mengajak Pengurus Forum Puspa Anak Manise untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Provinsi Maluku Layak Anak (PROFILA).

“Karena Persoalan Perempuan  dan Anak perlu mendapat Perhatian Khusus, sesuai Visi Pemerintah Provinsi Maluku 2025-2045, Maluku Maju Inklusif dan berkelanjutan berbasis Sumber daya Kepulauan,” jelasnya.

Acara itu juga diisi dengan berbagai penampilan bakat dari perwakilan pelajar di Provinsi Maluku.

 

Hadir juga pada acara tersebut oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua dan pengurus PJ TP PKK Provinsi Maluku, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua dan Pengurus Organisasi Wanita Provinsi Maluku, Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Manise, dan Forum Anak Provinsi Maluku. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Pj. Wali Kota Bekasi Buka Kesempatan Investasi dengan Iklim yang Sehat, Aman, dan Kondusif

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna mendorong terbentuknya ekosistem usaha dan investasi berbasis kemitraan, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para penggiat usaha di Kota Bekasi untuk bersama membahas strategi optimalisasi investasi inklusif yang berpengaruh dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. FGD tersebut bertempat di Ballroom Hotel Horison dan dibuka langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad pada Rabu, (31/07)

Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah melalui optimalisasi investasi berbasis jejaring kemitraan yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi untuk kedua belah pihak, baik Pemerintah maupun penggiat usaha, namun juga memperhatikan manfaat yang akan didapat oleh Masyarakat. Hal tersebut perlu diiringi dengan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Kota Bekasi. 

Dalam menciptakan investasi yang sehat dan kondusif, Pj. Wali Kota Bekasi memaparkan bahwa, "iklim investasi yang sehat terjadi apabila ideal dan transparan, sehingga dapat mendorong kemitraan yang solid antara pelaku usaha dan menjadi sebuah jejaring usaha dan terus berkelanjutan. Tentunya saya selaku Kepala Daerah sekaligus mewakili Pemerintah Kota Bekasi, mengajak semua stakeholder untuk bersama berperan membuka kesempatan investasi dan kemitraan usaha yang baik dan sehat, terutama dari sisi kami sebagai pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum bagi para investor dan pelaku usaha atas investasinya serta alur birokrasi yang tidak menyulitkan, serta memfasilitasi terwujudnya kemitraan usaha yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kota Bekasi. Mari saling berkolaborasi untuk tujuan dan kebaikan bersama," ujarnya.

Iklim investasi yang sehat perlu didukung dengan situasi Kota Bekasi yang terus aman dan kondusif terutama jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang dan guna mewujudkannya perlu dukungan dari masyarakat. 

"iklim investasi yang sehat, aman, dan kondusif perlu didukung oleh seluruh masyarakat, apalagi saat ini kita akan menghadapi kontesasi politik nanti di bulan November. Semoga bagaimanpun hasilnya, tetap terjaga harmonisasinya. terjaga stabilitasnya, sehingga investasi terus bisa berjalan. Tentu kita akan menjaga agar iklim investasi ini bertumbuh dan berjalan secara normal, sehingga diharapkan semakin besar dan banyaknya investasi, akan berdampak bagi kemajuan pembangunan dengan terciptanya peluang lapangan kerja baru dan berkurangnya tingkat kemisminan," tutup Gani Muhamad.

 

Share:

Read More

JMHI adukan KEIM Official Partner Indonesia ke Polda Metro Jaya, apa kasusnya?

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Dugaan manipulasi sertifikasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menggunakan jasa calo TKDN oleh PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia) menuai sorotan banyak pihak lantaran sampai hari ini belum di proses. Salah satunya Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) pernah melakukan aksi unjuk rasa sekaligus membuat aduan ke kementerian Perindustrian (Kemenperin) tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut

Hari Rabu, 31 Juli 2024 JMHI membawa kasus ini ke ranah hukum dengan membuat pengaduan ke Polda Metro Jaya (PMJ). Sekitar enam anggota JMHI langsung mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT). 

"Kami berharap pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi mendalam guna mengungkap fakta-fakta di balik dugaan yang kami adukan ini" ungkap Wiranto ketua umum JMHI 

Saat ditanya bagaimana manipulasi sertifikasi nilai TKDN itu? Wiranto menerangkan  Bahwa berdasarkan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri atau Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dikelola Pusat Data Dan Informasi Kementerian Perindustrian rata-rata nilai TKDN 38 % pada PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia) sementara temuan kami dilapangan diduga kuat bahwa KEIM menggunakan atau menawarkan 100 % barang impor. 

Dengan aduan yang diajukan ke Polda Metro Jaya, JMHI berharap  kasus ini dapat segera ditangani dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

"Kami mengajukan pengaduan ini dengan harapan agar Polda Metro Jaya dapat segera melakukan langkah tegas yang berlandaskan pada aturan sebagaiman  mestinya terkait dugaan manipulasi

sertifikasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menggunakan jasa calo TKDN oleh PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia). Tutup Wiranto

Share:

Read More

Ketua Persit KCK Cab XXI Kodim 0507 Bekasi Buka Pelatihan Pembuatan Keterampilan Tali Makrame Untuk Anggota

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempat di Aula Makodim 0507/Bekasi, Persit KCk Cabang XXI Kodim 0507 Bekasi gelar kegiatan pelatihan pembuatan keterampilan tali makrame untuk anggota.

Di samping untuk mengisi waktu senggang dengan kegiatan produktif, mempelajari Macrame atau seni keterampilan merangkai tali juga memiliki nilai ekonomis yang bisa membantu perekonomian keluarga. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Persit KCK Cabang XXI Dim 0507 Koorcabrem 051 PD Jaya, Ny Fitri Rico Ricardo dalam kegiatan pelatihan keterampilan tali makrame kepada Ibu-Ibu Persit di jajarannya, Rabu (31/7/2024).

Di kesempatan yang sama, Ny Fitri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pelatih Makrame yang telah menularkan ilmunya untuk ibu-ibu Persit KCK Cab XXI Dim 0507. 

Sedangkan kepada ibu-ibu Persit, Ny Fitri berpesan agar mengikuti pelatihan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga nantinya memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. 

Selain itu, Ketua Persit juga menyampaikan kepada jajarannya agar menghindari pinjaman online yang saat ini sedang merebak, karena itu bisa merusak keharmonisan keluarga serta menambah beban keluarga, karena pinjol itu mengikat dengan berbunga besar.

Usai pengarahan kegiatan di lanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan keterampilan tali makrame yang di tutup dengan foto bersama.

(Sumber: Kodim 0507/Bekasi)

Share:

Read More

Difitnah, Pimpinan Pondok Pesantren Rifatulloh mengadu ke Polda Sumut

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA – Tanjung Morawa,  Merasa dirugikan dan difitnah, Kiayi Amar Al Hafidz Pimpinan Pondok Pesantren MA’ Rifatulloh Kolo Saketi di Ling.6, Jl. Danau Sentani, Kel. Tunggurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, bersama Tim Kuasa Hukumnya Mhd. Alfiansyah Lubis SH, mendatangi Ditreskrimsus Unit Siber Polda Sumut, pada Rabu (31/7/24) siang.

Diketahui kedatangan mereka Berdasarkan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor: LP/B/946/VII/2024/SPKT POLDA SUMATRA UTARA tertanggal 20 Juli yang lalu, akan memberikan keterangannya serta akan menyerahkan bukti-bukti dari akun di Media sosial dan beberapa media elektronik yang diduga melakukan ujaran kebencian, fitnah, serta penghinaan secara terang-terangan terhadap Kiayi Amar dan Ponpes Ma’rifatulloh Kolo Saketi.

“Kami datang ke Ditreskrimsus Unit Cyber Crime Polda Sumut untuk melaporkan dugaan tindakan ujaran kebencian dan fitnah yang dibuat oleh para Oknum yang tidak bertanggungjawab, termasuk salah satu pemilik akun media sosial FB dan media elektronik”, ujar Kuasa Hukum Pelapor Mhd. Alfiansyah Lubis SH, di depan gedung Cyber Crime Polda Sumut, Jl.Tanjung Morawa KM. 10,5 Timbang Deli.

Dijelaskannya, “Kami sangat menyayangkan terkait kejadian tersebut sepertinya ada indikasi yang sudah direncanakan untuk menjatuhkan Pondok Pesantren yang diasuh oleh Kiyai Amar dengan dalih ajaran sesat dan dipaksa mengakui hal perzinahan yang tidak ada diperbuat, dimana kita juga nantinya akan meminta pembuktian kepada Terlapor TEXTIAN TAUFAN KHAN dan Pengguna Akun Facebook JULI OONG AL RASYID kalau Ponpes Ma’rifatulloh Kolo Saketi juga mengajarkan ajaran yang sesat”, tegasnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa kasus ini berawal dari penyerangan terhadap Pondok Pesantren dan fitnah yang dilakukan oleh sejumlah orang kepada Kiayi Amar Al Hafidz dan Ponpes yang ditampilkan secara LIVE di akun Facebook (FB) milik atas nama JULI OONG AL RASYID serta terdengar suara Terlapor TEXTIAN TAUFAN KHAN dengan mengucapkan, “Kiyai Pesantren KM.19 Berselingkuh!!, Pesantren Sesat dan Kiyai Cabul !!”.

Hal ini pun sontak membuat warga sekitar menjadi ramai dan terheran, saat sang Kiyai dan Ponpesnya dipermalukan di muka umum, dimana saat itu terlapor membawa sejumlah orang yang diduga oknum preman bayaran, beberapa oknum wartawan, serta oknum berambut cepak, yang hadir ada sekitar lima puluh (50) orang tertanggal 5 Juli 2024 yang lalu, pukul 02.30 Wib Pagi dini hari.

“Kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Krimsus agar diberikan keadilan. Tadi kami sudah memberikan Keterangan perihal laporan kami”, tutupnya kepada awak media yang bertugas.

Share:

Read More

Pemkot Bekasi Lakukan Pengujian Udara

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Udara merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi, Kondisi udara mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya agar udara tidak tercemar oleh polusi, salah satunya adalah dengan Pengujian Emisi kendaraan bermotor dan  menempatkan Air Quality Monitoring System (AQMS) di beberapa tempat yang secara otomatis berfungsi sebagai alat pemantau kualitas Udara di Kota Bekasi.

Berdasarkan pengukuran kualitas udara di wilayah Kota Bekasi selama bulan Juli diketahui kondisi kualitas udara di Kota Bekasi masih masuk dalam kriteria sedang. Terlihat dari nilai rata-rata enam parameter Indeks Standar Pencemar Udara (PM. 10; SO2; CO; O3; NO2 dan HC) pada alat Air Quality Monitoring System (AQMS) Kayuringin berada di rentang 0.14 sampai dengan 90.36. 

Sedangkan untuk satu parameter lagi yaitu PM 2.5 masuk kategori tidak sehat dengan nilai rata-rata bulan Juli sebesar 119. Penyebabnya antara lain adanya pekerjaan renovasi Stadion Patriot Chandrabaga yang berdekatan dengan Lokasi AQMS. Pekerjaan renovasi tersebut menghasilkan peningkatan volume partikel debu yang kemudian ditangkap oleh sensor AQMS. PM 2.5 dihasilkan salah satunya dari debu konstruksi dan debu jalan yang tidak diaspal.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswanti akan memberikan surat peringatan kepada kontraktor atau penyedia renovasi Stadion Patriot Chandrabaga untuk dapat mengendalikan debu akibat aktivitas rehab stadion.

"Kami akan memberikan surat peringatan kepada kontraktor renovasi stadion Patriot Candrabhaga agar dapat mengendalikan debu selama rehabilitasi stadion" ucap Kiswanti. 

 

Share:

Read More