Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, AMBON – Untuk meningkatkan patriotisme dan meningkatkan semangat nasionalisme, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar, acara Penyerahan Bendera Merah Putih secara simbolis, dalam rangka mendukung program nasional “Gerakan Pembagian bendera Merah Putih” pada, Jumat (2/8/2024) yang berpusat di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku, para Staf Ahli dan Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Ketua dan Pengurus Paguyuban Provinsi Maluku, para Camat, Kepala Desa, Pimpinan Negeri dan kelurahan lingkup Kota Ambon, para Organisasi Masyarakat, OKP, Insan Pers serta stakeholder terkait.

Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Daniel Indey, diketahui bahwa sampai 29 Juli 2024, telah terkumpul sebanyak 6.300 lembar Bendera Merah Putih, dari setiap OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Instansi Vertikal dan Pihak Swasta, dimana jumlah ini lebih banyak dari Tahun sebelumnya yakni 5.000 lembar bendera.

Indey mengatakan, Bendera ini akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak memiliki Bendera Merah Putih, dan akan dinaikkan mulai hari ini hingga akhir Agustus 2024 nantinya.

Di tempat tersebut, Sadali dalam sambutannya menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan ini, dilandasi pemikiran bahwa Bendera Merah Putih, merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia, yang selama bulan kemerdekaan akan berkibar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bendera Merah Putih ini, didapatkan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi, kami berharap bendera yang nantinya akan dibagi, segera dikibarkan di rumahnya masing-masing, karena realitas saat ini terjadi Dekadensi Moral, dimana kurang melihat Bendera menjelang Hari Raya Kemerdekaan di depan rumah, kalau tidak ada gerakan dari RT, RW atau Lurah, pasti banyak yang tidak ingat terkait peringatan 17an, makanya hari ini kita menyemangati lagi semangat Nasionalisme dengan membagi bendera,” ungkap Sadali.

Sadali berharap pembagian bendera yang dilakukan saat ini, tidak dianggap sebagai suatu tindakan seremonial, namun sebagai momentum untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, dalam berperan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian bendera baik secara simbolis kepada Paguyuban, Pemerintah Desa Maupun Negeri, Mahasiswa KKN Kebangsaan, dan berbagai pihak, namun juga diserahkan secara langsung kepada para pengguna jalan, maupun pedagang di kawasan sekitar Gong Perdamaian Dunia. (Diskominfo Maluku)

PKS Usung Bobby-Surya di Pilkada Sumut

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution-Bupati Asahan Surya sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pada pilkada 2024.

"Ya, tadi sudah resmi DPP menyerahkan SK (surat keputusan) kepada pasangan pak Bobby dan pak Surya," ucap Humas DPW PKS Sumut Syaiful Ramadhan, di Medan, kemarin.

Penyerahan SK DPP PKS tersebut, kata dia, menyudahi penasaran masyarakat Sumatera Utara atas dukungan partai politik yang berbasis Islam itu pada pilkada serentak 2024.

Sebab, kata dia, selama ini PKS dikenal memiliki sejarah panjang dengan Edy Rahmayadi karena merupakan salah satu partai politik pengusung dalam pilkada Sumut 2018. "Jadi artinya, PKS telah resmi mendukung pasangan pak Bobby dan pak Surya," jelas Syaiful.

Setidaknya tercatat ada tujuh partai politik yang mendukung Bobby Nasution merupakan menantu Presiden Joko Widodo ini untuk maju dalam pilkada Sumut 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Seperti pilkada sebelum-sebelumnya, ya tentu ini sudah terjadi koalisi. Sudah panti, itu (PKS) sudah dibahas apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing partai," tegas Syaiful.

Dalam video yang sempat dilihat, Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu menyerahkan map berlambang PKS kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution, di Jakarta, Jumat (2/8).

Bobby Nasution didampingi Bupati Asahan Surya yang sama-sama mengenakan kemeja putih lengan panjang di gadang-gadang menjadi bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tampak juga Ketua DPW PKS Sumatera Utara Usman Jakfar dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala.

Mangkir dari Rapat DPRD, Putri Ketum PAN: Saya tidak Leyeh-Leyeh

RedaksiAugust 02, 2024hukum, nasional No comments

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang juga putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD yang sempat disorot publik.

Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan. "Anggota Dewan yang tidak hadir bukannya leyeh-leyeh atau malas-malasan. Karena di hari itu juga ada tugas masing-masing," kata Zita di Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam.

Menurut dia, ketidakhadirannya pada rapat paripurna Senin (29/7/2024), dapat dimaklumi karena rapat tersebut hanya berisi pandangan fraksi-fraksi dan bukan rapat pengambilan keputusan.

Zita juga menjelaskan bahwa pada hari yang sama, ia juga melakukan kegiatan kedewanan yang lain. Karena, kata Zita, tugas Dewan ada tiga, yaitu menyusun anggaran, legislasi dan pengawasan.

"Bagi saya pribadi, yang paling penting itu tugas pengawasan, turuna langsung ke masyarakat," tuturnya.

Mengenai unggahan (posting) di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang berolahraga, Zita menegaskan kegiatan tersebut dilakukan pada pagi hari, bukan siang hari.

"Postingan di media sosial itu saya lakukan pada siang hari. Sedangkan olahraga itu sekitar jam 06.00-08.00 WIB," katanya.

Pada saat memimpin rapat paripurna DPRD terkait penyerahan Raperda RTRW 2024-2044 Pemprov DKI, Zita sempat diinterupsi oleh anggota Dewan lainnya untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya pada saat paripurna.

Zita Anjani sempat memberikan klarifikasi, akan tetapi ada anggota Dewan lainnya yang menginterupsi. Karena itu merupakan ranah pribadi sehingga tidak laik diungkapkan di rapat paripurna.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi Gelar Pengajian Rutin Bulanan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Sekretariat Daerah Kota Bekasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sukses menyelenggarakan pengajian bulanan. Kegiatan ini bertempat di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi serta bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para pegawai pemerintah Kota Bekasi (2/8/2024).

Acara ini dihadiri oleh Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (ASDA II) Inayatullah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nurul Akmal, Kepala Bagian dan seluruh jajaran se-Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Inayatullah, menyampaikan pentingnya berbuat baik dan menuntut ilmu agama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Dengan diadakannya pengajian bulanan yang dilakukan Sekretariat daerah Kota Bekasi bersama dengan Baznas, merupakan suatu hal yang positif yang dapat membantu untuk senantiasa berbuat baik dan menuntut ilmu serta membantu dalam meningkatkan keimanan" tuturnya.

Selain mendengarkan ceramah agama, para aparatur Pemerintah Kota Bekasi juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan bertanya langsung kepada penceramah. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti pemberian santunan kepada anak yatim dan pemberian dana BPJS Ketenagakerjaan serta penampilan Qasidah At-taubah.

“Saya sangat mendukung kegiatan keagamaan seperti ini untuk menerapkan nilai-nilai islami. Saya berharap pengajian bulanan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi" tutupnya.

DKPPP Kota Bekasi Sosialisasikan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mengonsumsi makanan sehari-hari yang beranekaragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi menggelar kegiatan Sosialisasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada PKK Kota Bekasi bertempat di Aula Nonon Sontanie, Jum'at 101/08/2024.

Acara yang dihadiri oleh 150 peserta PKK se Kota Bekasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Herbet Panjaitan dan terdapat narasumber pada acara yakni Dr. dr. Tan Shot Yen, M. Hum (Founder Tan & Remanlay Institute)

Dalam sambutannya, Herbert menekankan pentingnya individu untuk mengonsumsi pangan dengan kandungan gizi lengkap, pangan dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima dan daya beli Masyarakat dikenal dengan istilah pangan B2SA.

“Dengan mengonsumsi pangan B2SA, dapat memperbaiki gizi, status kesehatan dan mencegah stunting,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kota Bekasi semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi pangan B2SA dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. selain itu, dalam sosialisasi ini juga dikenalkan tentang penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal dan tidak selalu membanggakan pangan impor karena kandungan gizi pangan local dengan pengolahan yang tepat tidak kalah dengan pangan impor.

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pangan beragam artinya terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi. Bergizi artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Seimbang artinya dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan Isi Piringku. Aman artinya harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik.

Pola konsumsi Masyarakat Kota Bekasi saat ini mengalami perubahan menjadi kurang beragam, perubahan ini ditandai dengan penurunan skor skor pola pangan harapan (PPH) Kota Bekasi. Skor PPH merupakan tolak ukur dalam melihat situasi keberagaman konsumsi pangan. Penghitungan Skor PPH didasarkan pada data survey sosial ekonomi (SUSENAS). Pada tahun 2023, Skor PPH Kota Bekasi sebesar 91,8 menurun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 94.1. sehingga diperlukan Upaya untuk mendorong Masyarakat menerapkan pola konsumsi pangan dengan kaidah B2SA

Dinas Ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pangan dan gizi, antara lain melalui program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat.

Narasumber Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum dalam paparannya menyampaikan tentang pentingnya pemenuhan gizi dari pangan B2SA bagi Kesehatan keluarga, Pentingnya peran ibu dalam menyajikan menu sehat bagi keluarga serta pengenalan sumber pangan lokal bagi pemenuhan kebutuhan pangan sesuai kaidah B2SA.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pangan harus cukup jumlah, mutu, gizi, aman, tidak bertentangan dengan agama dan budaya Masyarakat. Pangan B2SA dibutuhkan untuk Masyarakat Kota Bekasi yang lebih sehat dan semakin Sejahtera.

Soal Dugaan Gratifikasi dan kasus GGAPA di tubuh BPOM, LKBHMI PUSTARA Sambangi KPK dan BPOM

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Akhir-akhir ini BPOM menuai sorotan banyak pihak lantaran ditubuh BPOM terindikasi dugaan gratifikasi dan Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang sampai hari ini belum mendapatkan kepastian hukum. Dengan semangat keumatan dan kemanusiaan LKBHMI Cab. Pusat-Utara menyambangi KPK RI dan kantor Badan POM. (01/03/24)

"Kepala Badan POM RI periode 2016 – 2023 saudari Penny K. Lukito pada saat kepemimpinannya banyak sekali permasalahan yang tidak pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh saudari Penny K. Lukito, yaitu gratifikasi atas pengeluaran sertifikat COPTB" Tegas Raja, Dir LKBHMI Cab. Jakarta di KPK RI

Mereka menyuarakan bukan hanya persoalan gratifikasi tapi juga terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)

"Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang telah menimpa 324 Anak di 28 Provinsi dan merenggut nyawa 194 anak yang tidak berdosa sampai dengan hari ini (7 November 2022), belum menemukan kejelasan, kepastian dan cenderung dikesampingkan oleh para petinggi Republik ini. Adagium yang dicetuskan Cicero di atas, dan tujuan dasar kehidupan bernegara dalam preambule sama sekali tidak tercermin dalam sikap dan perilaku aparat pemerintah saat ini, khususnya 2 otoritas Kesehatan yang dianggap paling bertanggung jawab yakni kementerian Kesehatan dan BPOM" Tegas orator lainnya

Adapun tuntutan mereka berdasarkan Press Release yang kami dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk segera memeriksa dan menangkap Penny K. Lukito karna diduga menerima Gratifikasi dalam penerbitan sertifikat CPOTB

2. Meminta kepda Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk membentuk TIM Khusus untuk memeriksa saudari Penny K. Lukito atas dugaan Gratifikasi dan Penyalahgunaan Jabatan untuk Pribadi dan Kelompoknya.

3. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memproses kasus dugaan Gratifikasi yang di lakukan Penny K. Lukito yang di nilai telah memanfaatkan jabatannya untuk ke pentingan pribadi

Sebelum menutup aksinya, Raja menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi jika tuntutannya tidak di akomodir oleh KPK RI dan BPOM

Silaturahmi Hati Bersama Cawako Li Claudia Chandra

Kabarmasa.com, Kepulauan Riau - Kota Batam - Dia melompat dengan anggun dari panggung itu. Ingin lebih dekat dengan ibu-ibu. Untuk berbagi kisah, untuk meraih mimpi yang sama. Untuk Batam yang semakin maju.

“Saya ingin lebih dekat dengan ibu-ibu,” begitu kata Li Claudia Chandra, ketika mendapat kesempatan untuk berbicara.

Saat itu, Li sedang bersosialisasi untuk mimpi bersama masyarakat membawa Batam Maju. Sosialisasi itu rutin dilakukan di berbagai sudut kota Batam. Terlebih ketika perempuan kelahiran Dabo Singkep, Kepulauan Riau ini mendapat amanah untuk menjadi nakhoda Kota Batam. Jumat (02/08/2024)

Saat dipersilakan menyampaikan sepatah dua kata, Li tak mau dari atas panggung. Dia memilih untuk berada di sekeliling emak-emak. Barangkali juga untuk menampung resah yang bisa diberikan solusi oleh Li.

“Kami ingin menjangkau mereka yang tak terjangkau,” kata Li suatu kali.

Soal jangkau menjangkau ini memang ditegaskan Li. Dia paham Batam bukan hanya Pulau Batam. Ratusan pulau juga perlu mendapat sentuhan pembangunan.

Pulau-pulau inilah yang akan dijangkau. Akan mendapat sentuhan pembangunan. Seluruh masyarakat Batam harus mendapatkan kesejahteraan bersama. Kemajuan bersama.

Kata politis Partai Gerindra ini, cita-cita pendiri Bangsa ini harus direalisasikan di seluruh kawasan Indonesia. Keadilan dan kemakmuran itu harus didapatkan seluruh masyarakat.

“Kami yakinkan semua bahwa Batam akan maju. Masyarakat Batam akan merasakan kesejahteraan yang adil dan makmur,” kata Li.

Li paham betul memeratakan kemakmuran untuk semua itu. Kehidupannya di Dabo Singkep seakan menjadi pelajaran untuk mewujudkan semua itu.

Kawasan yang berpulau-pulau. Salah satu daerah di Kepri yang begitu maju dengan tambang timahnya. Juga kini menjadi kabupaten dengan tagline Bunda Tanah Melayu.

Li pun hidup dengan keberagaman dan pembauran yang begitu indah. Kehidupan itu dia rasakan betul sampai hari ini. Seperti pulang kampung sesekali di antara pengabdiannya sebagai wakil rakyat di Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Walaupun beraktivitas di tanah Jawa, silaturahmi Li dengan Kepulauan Riau tetap terjaga. Termasuk di Batam. Karena tak sedikit kerabat dan sahabatnya beraktivitas di Batam setelah mengenyam pendidikan di Kepulauan Lingga.

Li pun memahami betul keberkahan silaturahmi. Karena itu, silaturahmi itu selalu dijaganya. Dipererat dan diperkuat.

“Silaturahmi itu menambah rezeki, memperpanjang umur. Silaturahmi itu menambah kawan,” kata Li.

Kini, ketika dia bersiap untuk kontestasi di Batam, Li semakin banyak mendapat kawan baru. Apalagi silaturahmi itu terbangun dari hati yang tulus. Bukan karena kepentingan sesaat.

Bagi Li, amanah yang diemban, dimana pun, adalah sebuah pertanggungjawaban. Jabatan yang diamanahkan bukan untuk dibanggakan.

“Tugas dan posisi yang diemban bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan,” kata Li.

Kini, Li bersiap untuk bersama-sama memajukan Batam. Muaranya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.(Tim-Red)

UMKM Digital, Perkuat Ekonomi Nasional dan IKN

Kabarmasa.com, Jakarta - Kementrian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda Webinar Ngobras Literasi Digital dengan tema "UMKM Digital Perkuat Ekonomi Nasional dan IKN".

Kegiatan Webinar dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, pembacaan doa dan menampilkan tari persembahan dilanjutkan dengan ucapan key not speech oleh Dr. H. Jazuli Juwaini, MA selaku Anggota Komisi I DPR RI. sekaligus membuka acara webinar. Juma'at (02/08/2024).

Kegiatan Webinar tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 201 peserta.

Adapun pemateri yang mengisi Webinar adalah Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA, Rulli Nasrullah selaku pegiat literasi digital, Dr. Delly Maulana, MPA selaku Dekan FISIP dan Ilmu Hukum

Di era digital, paparan terhadap beragam informasi dan konten semakin intensif. Dr. H. Jazuli Anggota DPR RI Komisi I mengajak semua pihak untuk membangun usaha berdagang beliau memberikan gambaran dari hadist dan rasullah yang menganjurkan kita untuk berwirausaha.

Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM.

"Dengan menggunakan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan bisnisnya, UMKM bisa memperoleh sejumlah manfaat, antara lain akan mampu menjangkau basis konsumen yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, memudahkan monitoring aktivitas usaha, serta menurunkan biaya, khususnya biaya pemasaran, logistik, dan pengiriman," tutur Rulli Nasrullah dalam pemaparannya.

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh pemateri rulli, Dr. Jazuli juga menyampaikan bahwa Pemerintah bersama stakeholders terkait terus mendorong penguatan fondasi ekonomi nasional dengan menetapkan agenda transformasi digital UMKM sebagai salah satu prioritas. Beberapa program yang dijalankan antara lain adalah Akselerasi Pengembangan Wirausaha, Transformasi digital Koperasi dan UMKM, serta Penguatan Ekosistem Digital.

Kita masih membutuhkan banyak SDM digital yang handal, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM di tanah air. Untuk itu, Rulli akan terus mendorong pengembangan wirausaha nasional, sehingga dapat tercipta lebih banyak wirausaha muda yang maju dan produktif untuk bersaing di pasar global dan dalam pemaparannya rulli juga banyak memberikan cara-cara bagaimana masyarakat memanfaatkan perkembangan digital.

Lalu bagaimana pengaruh UMKM digital terhadap Ibu Kota Nusantara??

Mateti ini disampaikan oleh Dr. Delly Maulana, beliau berharap IKN dapat memberikan pengaruh terhadap rintisan UMKM lokal, pembangunan Indosensia sentris bukan Jawa sentris sehingga PDB tidak hanya berpusat di pulau jawa (58%) dan jumlah penduduk (56%) kondisi ini diharapkan perkembangan UMKM tidak hanya berpusat di jawa namun lebih tersebar, khususnya di daerah penyagga Ibu Kota Nusantara." Tutupnya (Tim-Red)

Putra Putri TNI Polri Datangi Mabes Polri Melaporkan Alvin Lim Atas Dugaan Ujaran Kebencian

KABARMASA.COM, JAKARTA - Alvin Lim sosok pengacara yang namanya cukup mencuat paska adanya pernyataan yang dianggap kontroversi,Perwakilan Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (KB FKPPI) serta Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) melaporkan Alvin Lim di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang diduga telah melakukan ujaran kebencian ditengah-tengah masyarakat, pada jumat, (02/08/2024).

Sanusi selaku perwakilan FKPPI menyampaikan bahwa, dalam kasus PT Timah diketahui yang menjadi tersangka utama yaitu Harvey Moeis ynag berdampak pada kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Pada dasarnya kami sangat menyangkan pernyataan Alvin Lim yang mengatakan bahwa ada keterlibatan kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam menghalang-halangi serta menutupi proses peradilan kasus PT Timah.

"Padahal dalam kasus tersebut, Polri sangat bersungguh-sungguh mengusut tuntas mulai dari proses penyelidikan maupun penyidikan sehingga lahirnya beberapa nama yang terindikasi kuat menikmati maupun meraup keuntungan pribadi serta kelompok atas hasil kekayaan negara," ujar Sanusi

Lebih lanjut, Sanusi menerangkan bahwa Alvin Lim bukan hanya mengobrak-abrik citra baik kepolisian serta Kejaksaan Agung, tetapi juga membuat kegaduhan di masyarakat atas pernyataannya. Hal itu sangat-sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat minoritas di NKRI yang kiranya sudah terbangun keharmonisannya setelah sejarah panjang reformasi 1998, pungkasnya.

Soal RUU POLRI, Ini Tanggapan Ketua Umum BLM FH UMI

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Pada usulan Inisiatif DPR tanggal 28 Mel 2024 Terkait dengan rancangan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam wewenang Polri dalam menjalankan fungsi dan perannya. Revisi Undang-Undang Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal yang bermasalah dengan substansi yang berlebihan dalam kewenangan kepolisian, RUU Polri juga telah gagal menyoroti berbagai problem dalam menyorot aspek lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol publik dalam keamanan dan penegakan hukum.

Jadi poin dari draf revisi UU Polri ini Tambahan Wewenang Poin Polri Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 mengatur 12 wewenang polri dalam proses pidana. Namun dikutip dari tayangan kompas TV, Senin (27/5/2024) tambahan wewenang polri polri juga berwenang dalam melakukan penindakan, pemblokiran. Polri juga berwenang untuk berkoordinasi dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatik

Dengan adanya RUU Polri semakin memperkecil kebebasan berpendapat dalam berekspresi, hak memperoleh informasi dan hak warga negara atas privasi terutama di media sosial dan ruang digital. Alih-alih mereformasi instuisi kepolisian, perubahan undang-undang tersebut justru mengandung sejumlah pasal yang mengancam demokrasi.

Ketua Fadhlurrohman darwis sebagai Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FH UMI Makassar, mengatakan kekuasaan Polri akan berlebihan dalam kewenangannya. dapat melihat fakta banyaknya polisi yang melakukan pelanggaran tindak pidana, salahsatunya fakta irjen Sambo telah melakukan tindak pidana yang mengakui bahwa telah melakukan pidana pembunuhan, dan juga kasus Kanjurahan yang menewaskan 135 orang dengan penembakan gas airmata secara membuta.

Sambungnya "Jadi kita bisa menilai bahwa Kepolisian ini bisa bisa melebihi dalam menjalankan kekuasaannya. Hari ini kita punya RUU Polri yang tujuannya adalah memperkuat kewenangan, bukan berbicara tentang pengawasan. Melihat kasus 135 orang meninggal di Kanjuruhan pelaku dilapangan tidak diproses secara hukum. Melihat juga Kasus yang telah terjual pada Eks Kapolda Teddy Minahasa yang memperjual belikan narkotika.

Di tegaskan oleh Ketua BLM "Jadi yang harusnya menjadi solusi yaitu bagaimana institusi Polri membuat evaluasi dan perbaikan didalam tubuh Polri itu sendiri baik struktural maupun kultur agar dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri itu sendiri sebagai lembaga keamanan serta penegak hukum , bukan malah menambah kewenangan .

Misal peran polri yang mengawasi ruang cyber tanpa melalui pengadilan adanya Kewenangan Ini pastinya akan mengancam kelompok masyrakat sipil pembela HAM, dan Jurnalis.

Ia menambahkan Dalam waktu dekat ini BLM FH UMI juga akan bentuk tim pansus yang akan mengkaji dan menganalisis uu revisi polri secara mendalam.

INFLASI MALUKU BULAN JULI 2024 TURUN JADI 2,71% YOY

KABARMASA.COM, AMBON – Berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dan berdasarkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku, maka Inflasi di Provinsi Maluku per bulan Juli 2024 turun menjadi 2,71% Year On Year.

Hal tersebut disampaikan oleh Maritje Pattiwaellapia Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dalam Peluncuran Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku, pada Kamis (1/8/2024) yang dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku.

Sadali menerangkan dalam peluncuran Rilis Resmi Statistik ini disampaikan 5 indikator yakni Perkembangan IHK/Inflasi Juli 2024, Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2024, Perkembangan Ekspor Impor Juni 2024, Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) Juni 2024 dan Perkembangan Transportasi Juni 2024.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan, kepada seluruh pimpinan dan jajaran BPS Provinsi Maluku, yang telah bekerja keras secara profesional, dalam menghasilkan indikator yang dirilis hari ini,” ungkap Sadali.

Dirinya menjelaskan indikator inflasi ini sangat penting guna stabilitas ekonomi, karena jika inflasi terlalu tinggi akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga inflasi ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat juga.

Sementara untuk NTP, Sadali menjelaskan hal tersebut relevan dalam konteks sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Selain itu untuk perkembangan ekspor dan impor, Pj Gubernur menegaskan, indikator ini dinilai penting untuk merencanakan strategi semua pihak dalam rangka memperkuat ekspor dari Maluku.

Terakhir Sadali menjelaskan terkait indikator TPKH dimana hal tersebut dalam rangka menunjang pariwisata di maluku, dan untuk trasportasi guna menunjang konektivitas dan infrastruktur, dimana menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.

Di tempat tersebut Pattiwaellapia menjelaskan bahwa Provinsi maluku mengalami deflasi sebesar 0,82% atau inflasi -0,82% secara month to month, sementara untuk year to date (Juli 2024 dibandingkan dengan Desember 2024) inflasi sebesar 1,19%, dan secara year on year, Pemerintah Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 2,71%.

Ia menjelaskan, inflasi ini berada di bawah 3%, dan 3 Kabupaten Kota IHK juga mengalami penurunan inflasi, Kota Ambon sebesar 3,17% yoy, Kota Tual 2,42% yoy, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,03% yoy.

Sementara untuk NTP per bulan Juli 2024 mengalami penurunan 4,17% menjadi 101,70, dan untuk NTP Nasional naik 0,70% menjadi 119,61.

Ia juga menjelaskan untuk, Perkembangan Ekspor Impor per bulan Juni 2024 mengalami peningkatan 2393,37% sebesar USD16,12 juta pada Ekspor Maluku melalui Pelabuhan Maluku, dan berdasarkan Neraca Perdagangan bulan Juni 2024 total migas maupun non migas yakni USD 41,35 juta.

Untuk Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Maluku Hotel, Kepala BPS Provinsi Maluku menjelaskan bahwa naik 1,99 poin menjadi 25,49% dibandingkan dari bulan Mei 2024.

Indikator yang terakhir, terkait moda transportasi berdasarkan Perkembangan Statistik Provinsi Maluku, yang dilihat dari Kunjungan Kapal untuk Pelabuhan Utama ada peningkatan menjadi 279 unit kapal, dan untuk Pelabuhan terjadi sedikit penurunan menjadi 641, sementara untuk Bandara Pattimura maupun Bandar Udara lainnya juga turut mengalami peningkatan.

Hadir juga pada kesempatan itu jajaran, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta jajaran Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Pejabat Administrator, Pengawas, Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon maupun BPS, Instansi Vertikal, dan Insan Pers. (Diskominfo Maluku)

SADALI BUKA ACARA HARI ANAK NASIONAL TINGKAT PROVINSI MALUKU & PELANTIKAN PENGURUS PUSPA MANISE

KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, membuka acara Hari Anak Nasional ke-40 yang bertema "Anak Terlindungi Indonesia Maju", dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Forum Partisispasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Manise untuk periode 2023-2025.

Acara tersebut digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, berlokasi di Lantai 7 Kantor Gubernur, pada Rabu (31/7/2024), sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

Dalam pandangan Sadali, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku yang berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Sadali juga mengingatkan kepada pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku untuk dapat membantu layanan yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak sesuai tugas dan wewenang masing-masing dengan cara melakukan pemenuhan hak anak, pemberian identitas, pengasuhan yang layak, layanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan serta mendapat perlindungan khusus dengan cara mencegah dan menurunkan angka pekerja anak dan stunting termasuk eksploitasi anak.

Dalam kesempatan yang sama, Sadali juga turut melantik Pengurus PUSPA Manise berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 425 Tahun 2023 Tentang Pengurusan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Manise periode 2023-2025.

“Pelantikan pengurus PUSPA Manise menjadi momen penting dalam memimpin organisasi untuk masa depan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Maluku,” ujar Sadali.

Dirinya juga turut menyampaikan selamat kepada Pengurus PUSPA yang baru saja di Lantik dan berharap agar Forum Puspa Manise, dapat menjadi Mitra Pemerintah Provinsi Maluku, dalam menyiapkan kualitas perempuan dan anak diberbagai sektor Pembangunan.

Sadali juga mengajak Pengurus Forum Puspa Anak Manise untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Provinsi Maluku Layak Anak (PROFILA).

“Karena Persoalan Perempuan dan Anak perlu mendapat Perhatian Khusus, sesuai Visi Pemerintah Provinsi Maluku 2025-2045, Maluku Maju Inklusif dan berkelanjutan berbasis Sumber daya Kepulauan,” jelasnya.

Acara itu juga diisi dengan berbagai penampilan bakat dari perwakilan pelajar di Provinsi Maluku.

Hadir juga pada acara tersebut oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua dan pengurus PJ TP PKK Provinsi Maluku, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua dan Pengurus Organisasi Wanita Provinsi Maluku, Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Manise, dan Forum Anak Provinsi Maluku. (Diskominfo Maluku)

Pj. Wali Kota Bekasi Buka Kesempatan Investasi dengan Iklim yang Sehat, Aman, dan Kondusif

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna mendorong terbentuknya ekosistem usaha dan investasi berbasis kemitraan, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para penggiat usaha di Kota Bekasi untuk bersama membahas strategi optimalisasi investasi inklusif yang berpengaruh dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. FGD tersebut bertempat di Ballroom Hotel Horison dan dibuka langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad pada Rabu, (31/07)

Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah melalui optimalisasi investasi berbasis jejaring kemitraan yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi untuk kedua belah pihak, baik Pemerintah maupun penggiat usaha, namun juga memperhatikan manfaat yang akan didapat oleh Masyarakat. Hal tersebut perlu diiringi dengan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Kota Bekasi.

Dalam menciptakan investasi yang sehat dan kondusif, Pj. Wali Kota Bekasi memaparkan bahwa, "iklim investasi yang sehat terjadi apabila ideal dan transparan, sehingga dapat mendorong kemitraan yang solid antara pelaku usaha dan menjadi sebuah jejaring usaha dan terus berkelanjutan. Tentunya saya selaku Kepala Daerah sekaligus mewakili Pemerintah Kota Bekasi, mengajak semua stakeholder untuk bersama berperan membuka kesempatan investasi dan kemitraan usaha yang baik dan sehat, terutama dari sisi kami sebagai pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum bagi para investor dan pelaku usaha atas investasinya serta alur birokrasi yang tidak menyulitkan, serta memfasilitasi terwujudnya kemitraan usaha yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kota Bekasi. Mari saling berkolaborasi untuk tujuan dan kebaikan bersama," ujarnya.

Iklim investasi yang sehat perlu didukung dengan situasi Kota Bekasi yang terus aman dan kondusif terutama jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang dan guna mewujudkannya perlu dukungan dari masyarakat.

"iklim investasi yang sehat, aman, dan kondusif perlu didukung oleh seluruh masyarakat, apalagi saat ini kita akan menghadapi kontesasi politik nanti di bulan November. Semoga bagaimanpun hasilnya, tetap terjaga harmonisasinya. terjaga stabilitasnya, sehingga investasi terus bisa berjalan. Tentu kita akan menjaga agar iklim investasi ini bertumbuh dan berjalan secara normal, sehingga diharapkan semakin besar dan banyaknya investasi, akan berdampak bagi kemajuan pembangunan dengan terciptanya peluang lapangan kerja baru dan berkurangnya tingkat kemisminan," tutup Gani Muhamad.

JMHI adukan KEIM Official Partner Indonesia ke Polda Metro Jaya, apa kasusnya?

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Dugaan manipulasi sertifikasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menggunakan jasa calo TKDN oleh PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia) menuai sorotan banyak pihak lantaran sampai hari ini belum di proses. Salah satunya Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) pernah melakukan aksi unjuk rasa sekaligus membuat aduan ke kementerian Perindustrian (Kemenperin) tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut

Hari Rabu, 31 Juli 2024 JMHI membawa kasus ini ke ranah hukum dengan membuat pengaduan ke Polda Metro Jaya (PMJ). Sekitar enam anggota JMHI langsung mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT).

"Kami berharap pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi mendalam guna mengungkap fakta-fakta di balik dugaan yang kami adukan ini" ungkap Wiranto ketua umum JMHI

Saat ditanya bagaimana manipulasi sertifikasi nilai TKDN itu? Wiranto menerangkan Bahwa berdasarkan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri atau Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dikelola Pusat Data Dan Informasi Kementerian Perindustrian rata-rata nilai TKDN 38 % pada PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia) sementara temuan kami dilapangan diduga kuat bahwa KEIM menggunakan atau menawarkan 100 % barang impor.

Dengan aduan yang diajukan ke Polda Metro Jaya, JMHI berharap kasus ini dapat segera ditangani dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

"Kami mengajukan pengaduan ini dengan harapan agar Polda Metro Jaya dapat segera melakukan langkah tegas yang berlandaskan pada aturan sebagaiman mestinya terkait dugaan manipulasi

sertifikasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menggunakan jasa calo TKDN oleh PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia). Tutup Wiranto

Ketua Persit KCK Cab XXI Kodim 0507 Bekasi Buka Pelatihan Pembuatan Keterampilan Tali Makrame Untuk Anggota

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempat di Aula Makodim 0507/Bekasi, Persit KCk Cabang XXI Kodim 0507 Bekasi gelar kegiatan pelatihan pembuatan keterampilan tali makrame untuk anggota.

Di samping untuk mengisi waktu senggang dengan kegiatan produktif, mempelajari Macrame atau seni keterampilan merangkai tali juga memiliki nilai ekonomis yang bisa membantu perekonomian keluarga.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Persit KCK Cabang XXI Dim 0507 Koorcabrem 051 PD Jaya, Ny Fitri Rico Ricardo dalam kegiatan pelatihan keterampilan tali makrame kepada Ibu-Ibu Persit di jajarannya, Rabu (31/7/2024).

Di kesempatan yang sama, Ny Fitri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pelatih Makrame yang telah menularkan ilmunya untuk ibu-ibu Persit KCK Cab XXI Dim 0507.

Sedangkan kepada ibu-ibu Persit, Ny Fitri berpesan agar mengikuti pelatihan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga nantinya memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, Ketua Persit juga menyampaikan kepada jajarannya agar menghindari pinjaman online yang saat ini sedang merebak, karena itu bisa merusak keharmonisan keluarga serta menambah beban keluarga, karena pinjol itu mengikat dengan berbunga besar.

Usai pengarahan kegiatan di lanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan keterampilan tali makrame yang di tutup dengan foto bersama.

(Sumber: Kodim 0507/Bekasi)

Difitnah, Pimpinan Pondok Pesantren Rifatulloh mengadu ke Polda Sumut

RedaksiJuly 31, 2024daerah, hukum No comments

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA – Tanjung Morawa, Merasa dirugikan dan difitnah, Kiayi Amar Al Hafidz Pimpinan Pondok Pesantren MA’ Rifatulloh Kolo Saketi di Ling.6, Jl. Danau Sentani, Kel. Tunggurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, bersama Tim Kuasa Hukumnya Mhd. Alfiansyah Lubis SH, mendatangi Ditreskrimsus Unit Siber Polda Sumut, pada Rabu (31/7/24) siang.

Diketahui kedatangan mereka Berdasarkan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor: LP/B/946/VII/2024/SPKT POLDA SUMATRA UTARA tertanggal 20 Juli yang lalu, akan memberikan keterangannya serta akan menyerahkan bukti-bukti dari akun di Media sosial dan beberapa media elektronik yang diduga melakukan ujaran kebencian, fitnah, serta penghinaan secara terang-terangan terhadap Kiayi Amar dan Ponpes Ma’rifatulloh Kolo Saketi.

“Kami datang ke Ditreskrimsus Unit Cyber Crime Polda Sumut untuk melaporkan dugaan tindakan ujaran kebencian dan fitnah yang dibuat oleh para Oknum yang tidak bertanggungjawab, termasuk salah satu pemilik akun media sosial FB dan media elektronik”, ujar Kuasa Hukum Pelapor Mhd. Alfiansyah Lubis SH, di depan gedung Cyber Crime Polda Sumut, Jl.Tanjung Morawa KM. 10,5 Timbang Deli.

Dijelaskannya, “Kami sangat menyayangkan terkait kejadian tersebut sepertinya ada indikasi yang sudah direncanakan untuk menjatuhkan Pondok Pesantren yang diasuh oleh Kiyai Amar dengan dalih ajaran sesat dan dipaksa mengakui hal perzinahan yang tidak ada diperbuat, dimana kita juga nantinya akan meminta pembuktian kepada Terlapor TEXTIAN TAUFAN KHAN dan Pengguna Akun Facebook JULI OONG AL RASYID kalau Ponpes Ma’rifatulloh Kolo Saketi juga mengajarkan ajaran yang sesat”, tegasnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa kasus ini berawal dari penyerangan terhadap Pondok Pesantren dan fitnah yang dilakukan oleh sejumlah orang kepada Kiayi Amar Al Hafidz dan Ponpes yang ditampilkan secara LIVE di akun Facebook (FB) milik atas nama JULI OONG AL RASYID serta terdengar suara Terlapor TEXTIAN TAUFAN KHAN dengan mengucapkan, “Kiyai Pesantren KM.19 Berselingkuh!!, Pesantren Sesat dan Kiyai Cabul !!”.

Hal ini pun sontak membuat warga sekitar menjadi ramai dan terheran, saat sang Kiyai dan Ponpesnya dipermalukan di muka umum, dimana saat itu terlapor membawa sejumlah orang yang diduga oknum preman bayaran, beberapa oknum wartawan, serta oknum berambut cepak, yang hadir ada sekitar lima puluh (50) orang tertanggal 5 Juli 2024 yang lalu, pukul 02.30 Wib Pagi dini hari.

“Kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Krimsus agar diberikan keadilan. Tadi kami sudah memberikan Keterangan perihal laporan kami”, tutupnya kepada awak media yang bertugas.

Pemkot Bekasi Lakukan Pengujian Udara

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Udara merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi, Kondisi udara mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya agar udara tidak tercemar oleh polusi, salah satunya adalah dengan Pengujian Emisi kendaraan bermotor dan menempatkan Air Quality Monitoring System (AQMS) di beberapa tempat yang secara otomatis berfungsi sebagai alat pemantau kualitas Udara di Kota Bekasi.

Berdasarkan pengukuran kualitas udara di wilayah Kota Bekasi selama bulan Juli diketahui kondisi kualitas udara di Kota Bekasi masih masuk dalam kriteria sedang. Terlihat dari nilai rata-rata enam parameter Indeks Standar Pencemar Udara (PM. 10; SO2; CO; O3; NO2 dan HC) pada alat Air Quality Monitoring System (AQMS) Kayuringin berada di rentang 0.14 sampai dengan 90.36.

Sedangkan untuk satu parameter lagi yaitu PM 2.5 masuk kategori tidak sehat dengan nilai rata-rata bulan Juli sebesar 119. Penyebabnya antara lain adanya pekerjaan renovasi Stadion Patriot Chandrabaga yang berdekatan dengan Lokasi AQMS. Pekerjaan renovasi tersebut menghasilkan peningkatan volume partikel debu yang kemudian ditangkap oleh sensor AQMS. PM 2.5 dihasilkan salah satunya dari debu konstruksi dan debu jalan yang tidak diaspal.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswanti akan memberikan surat peringatan kepada kontraktor atau penyedia renovasi Stadion Patriot Chandrabaga untuk dapat mengendalikan debu akibat aktivitas rehab stadion.

"Kami akan memberikan surat peringatan kepada kontraktor renovasi stadion Patriot Candrabhaga agar dapat mengendalikan debu selama rehabilitasi stadion" ucap Kiswanti.

Pentingnya Kesadaran Kerukunan dan Persatuan, FKUB Kota Bekasi Sosialisasikan FPK dan FKDM

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi bekerjasama dengan Kesbangpol Kota Bekasi menggelar sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bertempat di Rumah makan Bang Jidor Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya.

Dihadiri oleh Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan, Dandim 0507 Bekasi, Rico Ricardo Sirait, Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi H. Ali Mashuri dan mewakili Pj. Wali Kota Bekasi, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Akp. Ridjoko Suseno, SH, MH. selaku Kasubnit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri dan Eks Napiter Muchtar Khairi.

Kepala Kesbangpol Kota Bekasi paparkan sambutan dari Pj. Wali Kota Bekasi mengenai Kota Bekasi yang menjadi Kota Toleransi pada kini menjadi Juara kedua se Indonesia versi Setara Institute. Ia jelaskan keragaman yang berada di Kota Bekasi sangat menjadi simbol kebhinekaan Indonesia karena tidak hanya satu dua agama saja semua agama ada didalamnya, bahkan suku dan ras juga banyak di Kota Bekasi.

“Pemerintah Kota Bekasi berharap pada tahun ini menjadi Kota Toleransi pertama, karena kita semua elemen berusaha menjaga keharmonisan tersebut, tentunya kerjasama yang baik dan koordinasi yang kuat untuk mewujudkan harmonisasi tersebut” ungkap Nesan.

Komandan Kodim 0507 Bekasi, Rico Ricardo Sirait yang juga menjadi salah satu narasumber sosialisasi tersebut juga jelaskan betapa pentingnya menjaga harmonisasi di Kota Bekasi, sinergitas yang dilakukan antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi sangat menjunjung tinggi tenggang rasa di dalam kota ini.

“Buktinya telah kita raih dan pada tahun ini semoga menjadi yang pertama dalam Kota Toleransi se Indonesia, untuk itu dari FKUB menjadi peran penting dalam mengajak masyarakat Kota Bekasi untuk melakukan bhineka tunggal ika di Kota Bekasi.” ujar Rico.

Diketahui, Forum Pembauran Kebangsaan yang dibentuk ini memiliki tugas yang penting di masyarakat yakni dalam hal mengenal budaya, kultur, dan sosial yang berada di Kota Bekasi. Sementara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berfungsi dalam pencegahan dini terhadap konflik konflik, mengedepankan kepentingan daerah dan menghimpun segala informasi yang ada di masyarakat mengenai isu sosial, politik dan budaya.

Dalam materi pembahasannya, materi yang diberikan oleh perwakilan dari Densus 88 AT Polri mengenai pencegahan dan penanganan terjadinya Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme (IRET).

Pj. Wali Kota Bekasi Dukung Penuh Penggunaan Aplikasi Integrated Discipline System (I'DIS) untuk ASN Pemkot Bekasi