Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Pada usulan Inisiatif DPR tanggal 28 Mel 2024 Terkait dengan rancangan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam wewenang Polri dalam menjalankan fungsi dan perannya. Revisi Undang-Undang Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal yang bermasalah dengan substansi yang berlebihan dalam kewenangan kepolisian, RUU Polri juga telah gagal menyoroti berbagai problem dalam menyorot aspek lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol publik dalam keamanan dan penegakan hukum.

Jadi poin dari draf revisi UU Polri ini Tambahan Wewenang Poin Polri Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 mengatur 12 wewenang polri dalam proses pidana. Namun dikutip dari tayangan kompas TV, Senin (27/5/2024) tambahan wewenang polri polri juga berwenang dalam melakukan penindakan, pemblokiran. Polri juga berwenang untuk berkoordinasi dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatik

Dengan adanya RUU Polri semakin memperkecil kebebasan berpendapat dalam berekspresi, hak memperoleh informasi dan hak warga negara atas privasi terutama di media sosial dan ruang digital. Alih-alih mereformasi instuisi kepolisian, perubahan undang-undang tersebut justru mengandung sejumlah pasal yang mengancam demokrasi.

Ketua Fadhlurrohman darwis sebagai Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FH UMI Makassar, mengatakan kekuasaan Polri akan berlebihan dalam kewenangannya. dapat melihat fakta banyaknya polisi yang melakukan pelanggaran tindak pidana, salahsatunya fakta irjen Sambo telah melakukan tindak pidana yang mengakui bahwa telah melakukan pidana pembunuhan, dan juga kasus Kanjurahan yang menewaskan 135 orang dengan penembakan gas airmata secara membuta.

Sambungnya "Jadi kita bisa menilai bahwa Kepolisian ini bisa bisa melebihi dalam menjalankan kekuasaannya. Hari ini kita punya RUU Polri yang tujuannya adalah memperkuat kewenangan, bukan berbicara tentang pengawasan. Melihat kasus 135 orang meninggal di Kanjuruhan pelaku dilapangan tidak diproses secara hukum. Melihat juga Kasus yang telah terjual pada Eks Kapolda Teddy Minahasa yang memperjual belikan narkotika.

Di tegaskan oleh Ketua BLM "Jadi yang harusnya menjadi solusi yaitu bagaimana institusi Polri membuat evaluasi dan perbaikan didalam tubuh Polri itu sendiri baik struktural maupun kultur agar dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri itu sendiri sebagai lembaga keamanan serta penegak hukum , bukan malah menambah kewenangan .

Misal peran polri yang mengawasi ruang cyber tanpa melalui pengadilan adanya Kewenangan Ini pastinya akan mengancam kelompok masyrakat sipil pembela HAM, dan Jurnalis.

Ia menambahkan Dalam waktu dekat ini BLM FH UMI juga akan bentuk tim pansus yang akan mengkaji dan menganalisis uu revisi polri secara mendalam.

INFLASI MALUKU BULAN JULI 2024 TURUN JADI 2,71% YOY

KABARMASA.COM, AMBON – Berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dan berdasarkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku, maka Inflasi di Provinsi Maluku per bulan Juli 2024 turun menjadi 2,71% Year On Year.

Hal tersebut disampaikan oleh Maritje Pattiwaellapia Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dalam Peluncuran Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku, pada Kamis (1/8/2024) yang dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku.

Sadali menerangkan dalam peluncuran Rilis Resmi Statistik ini disampaikan 5 indikator yakni Perkembangan IHK/Inflasi Juli 2024, Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2024, Perkembangan Ekspor Impor Juni 2024, Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) Juni 2024 dan Perkembangan Transportasi Juni 2024.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan, kepada seluruh pimpinan dan jajaran BPS Provinsi Maluku, yang telah bekerja keras secara profesional, dalam menghasilkan indikator yang dirilis hari ini,” ungkap Sadali.

Dirinya menjelaskan indikator inflasi ini sangat penting guna stabilitas ekonomi, karena jika inflasi terlalu tinggi akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga inflasi ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat juga.

Sementara untuk NTP, Sadali menjelaskan hal tersebut relevan dalam konteks sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Selain itu untuk perkembangan ekspor dan impor, Pj Gubernur menegaskan, indikator ini dinilai penting untuk merencanakan strategi semua pihak dalam rangka memperkuat ekspor dari Maluku.

Terakhir Sadali menjelaskan terkait indikator TPKH dimana hal tersebut dalam rangka menunjang pariwisata di maluku, dan untuk trasportasi guna menunjang konektivitas dan infrastruktur, dimana menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.

Di tempat tersebut Pattiwaellapia menjelaskan bahwa Provinsi maluku mengalami deflasi sebesar 0,82% atau inflasi -0,82% secara month to month, sementara untuk year to date (Juli 2024 dibandingkan dengan Desember 2024) inflasi sebesar 1,19%, dan secara year on year, Pemerintah Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 2,71%.

Ia menjelaskan, inflasi ini berada di bawah 3%, dan 3 Kabupaten Kota IHK juga mengalami penurunan inflasi, Kota Ambon sebesar 3,17% yoy, Kota Tual 2,42% yoy, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,03% yoy.

Sementara untuk NTP per bulan Juli 2024 mengalami penurunan 4,17% menjadi 101,70, dan untuk NTP Nasional naik 0,70% menjadi 119,61.

Ia juga menjelaskan untuk, Perkembangan Ekspor Impor per bulan Juni 2024 mengalami peningkatan 2393,37% sebesar USD16,12 juta pada Ekspor Maluku melalui Pelabuhan Maluku, dan berdasarkan Neraca Perdagangan bulan Juni 2024 total migas maupun non migas yakni USD 41,35 juta.

Untuk Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Maluku Hotel, Kepala BPS Provinsi Maluku menjelaskan bahwa naik 1,99 poin menjadi 25,49% dibandingkan dari bulan Mei 2024.

Indikator yang terakhir, terkait moda transportasi berdasarkan Perkembangan Statistik Provinsi Maluku, yang dilihat dari Kunjungan Kapal untuk Pelabuhan Utama ada peningkatan menjadi 279 unit kapal, dan untuk Pelabuhan terjadi sedikit penurunan menjadi 641, sementara untuk Bandara Pattimura maupun Bandar Udara lainnya juga turut mengalami peningkatan.

Hadir juga pada kesempatan itu jajaran, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta jajaran Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Pejabat Administrator, Pengawas, Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon maupun BPS, Instansi Vertikal, dan Insan Pers. (Diskominfo Maluku)

SADALI BUKA ACARA HARI ANAK NASIONAL TINGKAT PROVINSI MALUKU & PELANTIKAN PENGURUS PUSPA MANISE

KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, membuka acara Hari Anak Nasional ke-40 yang bertema "Anak Terlindungi Indonesia Maju", dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Forum Partisispasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Manise untuk periode 2023-2025.

Acara tersebut digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, berlokasi di Lantai 7 Kantor Gubernur, pada Rabu (31/7/2024), sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

Dalam pandangan Sadali, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku yang berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Sadali juga mengingatkan kepada pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku untuk dapat membantu layanan yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak sesuai tugas dan wewenang masing-masing dengan cara melakukan pemenuhan hak anak, pemberian identitas, pengasuhan yang layak, layanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan serta mendapat perlindungan khusus dengan cara mencegah dan menurunkan angka pekerja anak dan stunting termasuk eksploitasi anak.

Dalam kesempatan yang sama, Sadali juga turut melantik Pengurus PUSPA Manise berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 425 Tahun 2023 Tentang Pengurusan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Manise periode 2023-2025.

“Pelantikan pengurus PUSPA Manise menjadi momen penting dalam memimpin organisasi untuk masa depan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Maluku,” ujar Sadali.

Dirinya juga turut menyampaikan selamat kepada Pengurus PUSPA yang baru saja di Lantik dan berharap agar Forum Puspa Manise, dapat menjadi Mitra Pemerintah Provinsi Maluku, dalam menyiapkan kualitas perempuan dan anak diberbagai sektor Pembangunan.

Sadali juga mengajak Pengurus Forum Puspa Anak Manise untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Provinsi Maluku Layak Anak (PROFILA).

“Karena Persoalan Perempuan dan Anak perlu mendapat Perhatian Khusus, sesuai Visi Pemerintah Provinsi Maluku 2025-2045, Maluku Maju Inklusif dan berkelanjutan berbasis Sumber daya Kepulauan,” jelasnya.

Acara itu juga diisi dengan berbagai penampilan bakat dari perwakilan pelajar di Provinsi Maluku.

Hadir juga pada acara tersebut oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua dan pengurus PJ TP PKK Provinsi Maluku, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua dan Pengurus Organisasi Wanita Provinsi Maluku, Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Manise, dan Forum Anak Provinsi Maluku. (Diskominfo Maluku)

Pj. Wali Kota Bekasi Buka Kesempatan Investasi dengan Iklim yang Sehat, Aman, dan Kondusif

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna mendorong terbentuknya ekosistem usaha dan investasi berbasis kemitraan, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para penggiat usaha di Kota Bekasi untuk bersama membahas strategi optimalisasi investasi inklusif yang berpengaruh dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. FGD tersebut bertempat di Ballroom Hotel Horison dan dibuka langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad pada Rabu, (31/07)

Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah melalui optimalisasi investasi berbasis jejaring kemitraan yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi untuk kedua belah pihak, baik Pemerintah maupun penggiat usaha, namun juga memperhatikan manfaat yang akan didapat oleh Masyarakat. Hal tersebut perlu diiringi dengan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Kota Bekasi.

Dalam menciptakan investasi yang sehat dan kondusif, Pj. Wali Kota Bekasi memaparkan bahwa, "iklim investasi yang sehat terjadi apabila ideal dan transparan, sehingga dapat mendorong kemitraan yang solid antara pelaku usaha dan menjadi sebuah jejaring usaha dan terus berkelanjutan. Tentunya saya selaku Kepala Daerah sekaligus mewakili Pemerintah Kota Bekasi, mengajak semua stakeholder untuk bersama berperan membuka kesempatan investasi dan kemitraan usaha yang baik dan sehat, terutama dari sisi kami sebagai pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum bagi para investor dan pelaku usaha atas investasinya serta alur birokrasi yang tidak menyulitkan, serta memfasilitasi terwujudnya kemitraan usaha yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kota Bekasi. Mari saling berkolaborasi untuk tujuan dan kebaikan bersama," ujarnya.

Iklim investasi yang sehat perlu didukung dengan situasi Kota Bekasi yang terus aman dan kondusif terutama jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang dan guna mewujudkannya perlu dukungan dari masyarakat.

"iklim investasi yang sehat, aman, dan kondusif perlu didukung oleh seluruh masyarakat, apalagi saat ini kita akan menghadapi kontesasi politik nanti di bulan November. Semoga bagaimanpun hasilnya, tetap terjaga harmonisasinya. terjaga stabilitasnya, sehingga investasi terus bisa berjalan. Tentu kita akan menjaga agar iklim investasi ini bertumbuh dan berjalan secara normal, sehingga diharapkan semakin besar dan banyaknya investasi, akan berdampak bagi kemajuan pembangunan dengan terciptanya peluang lapangan kerja baru dan berkurangnya tingkat kemisminan," tutup Gani Muhamad.

JMHI adukan KEIM Official Partner Indonesia ke Polda Metro Jaya, apa kasusnya?

KABARMASA.COM, DK JAKARTA - Dugaan manipulasi sertifikasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menggunakan jasa calo TKDN oleh PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia) menuai sorotan banyak pihak lantaran sampai hari ini belum di proses. Salah satunya Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) pernah melakukan aksi unjuk rasa sekaligus membuat aduan ke kementerian Perindustrian (Kemenperin) tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut

Hari Rabu, 31 Juli 2024 JMHI membawa kasus ini ke ranah hukum dengan membuat pengaduan ke Polda Metro Jaya (PMJ). Sekitar enam anggota JMHI langsung mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT).

"Kami berharap pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi mendalam guna mengungkap fakta-fakta di balik dugaan yang kami adukan ini" ungkap Wiranto ketua umum JMHI

Saat ditanya bagaimana manipulasi sertifikasi nilai TKDN itu? Wiranto menerangkan Bahwa berdasarkan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri atau Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dikelola Pusat Data Dan Informasi Kementerian Perindustrian rata-rata nilai TKDN 38 % pada PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia) sementara temuan kami dilapangan diduga kuat bahwa KEIM menggunakan atau menawarkan 100 % barang impor.

Dengan aduan yang diajukan ke Polda Metro Jaya, JMHI berharap kasus ini dapat segera ditangani dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

"Kami mengajukan pengaduan ini dengan harapan agar Polda Metro Jaya dapat segera melakukan langkah tegas yang berlandaskan pada aturan sebagaiman mestinya terkait dugaan manipulasi

sertifikasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menggunakan jasa calo TKDN oleh PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM Official Partner Indonesia). Tutup Wiranto

Ketua Persit KCK Cab XXI Kodim 0507 Bekasi Buka Pelatihan Pembuatan Keterampilan Tali Makrame Untuk Anggota

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempat di Aula Makodim 0507/Bekasi, Persit KCk Cabang XXI Kodim 0507 Bekasi gelar kegiatan pelatihan pembuatan keterampilan tali makrame untuk anggota.

Di samping untuk mengisi waktu senggang dengan kegiatan produktif, mempelajari Macrame atau seni keterampilan merangkai tali juga memiliki nilai ekonomis yang bisa membantu perekonomian keluarga.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Persit KCK Cabang XXI Dim 0507 Koorcabrem 051 PD Jaya, Ny Fitri Rico Ricardo dalam kegiatan pelatihan keterampilan tali makrame kepada Ibu-Ibu Persit di jajarannya, Rabu (31/7/2024).

Di kesempatan yang sama, Ny Fitri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pelatih Makrame yang telah menularkan ilmunya untuk ibu-ibu Persit KCK Cab XXI Dim 0507.

Sedangkan kepada ibu-ibu Persit, Ny Fitri berpesan agar mengikuti pelatihan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga nantinya memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, Ketua Persit juga menyampaikan kepada jajarannya agar menghindari pinjaman online yang saat ini sedang merebak, karena itu bisa merusak keharmonisan keluarga serta menambah beban keluarga, karena pinjol itu mengikat dengan berbunga besar.

Usai pengarahan kegiatan di lanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan keterampilan tali makrame yang di tutup dengan foto bersama.

(Sumber: Kodim 0507/Bekasi)

Difitnah, Pimpinan Pondok Pesantren Rifatulloh mengadu ke Polda Sumut

RedaksiJuly 31, 2024daerah, hukum No comments

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA – Tanjung Morawa, Merasa dirugikan dan difitnah, Kiayi Amar Al Hafidz Pimpinan Pondok Pesantren MA’ Rifatulloh Kolo Saketi di Ling.6, Jl. Danau Sentani, Kel. Tunggurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, bersama Tim Kuasa Hukumnya Mhd. Alfiansyah Lubis SH, mendatangi Ditreskrimsus Unit Siber Polda Sumut, pada Rabu (31/7/24) siang.

Diketahui kedatangan mereka Berdasarkan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor: LP/B/946/VII/2024/SPKT POLDA SUMATRA UTARA tertanggal 20 Juli yang lalu, akan memberikan keterangannya serta akan menyerahkan bukti-bukti dari akun di Media sosial dan beberapa media elektronik yang diduga melakukan ujaran kebencian, fitnah, serta penghinaan secara terang-terangan terhadap Kiayi Amar dan Ponpes Ma’rifatulloh Kolo Saketi.

“Kami datang ke Ditreskrimsus Unit Cyber Crime Polda Sumut untuk melaporkan dugaan tindakan ujaran kebencian dan fitnah yang dibuat oleh para Oknum yang tidak bertanggungjawab, termasuk salah satu pemilik akun media sosial FB dan media elektronik”, ujar Kuasa Hukum Pelapor Mhd. Alfiansyah Lubis SH, di depan gedung Cyber Crime Polda Sumut, Jl.Tanjung Morawa KM. 10,5 Timbang Deli.

Dijelaskannya, “Kami sangat menyayangkan terkait kejadian tersebut sepertinya ada indikasi yang sudah direncanakan untuk menjatuhkan Pondok Pesantren yang diasuh oleh Kiyai Amar dengan dalih ajaran sesat dan dipaksa mengakui hal perzinahan yang tidak ada diperbuat, dimana kita juga nantinya akan meminta pembuktian kepada Terlapor TEXTIAN TAUFAN KHAN dan Pengguna Akun Facebook JULI OONG AL RASYID kalau Ponpes Ma’rifatulloh Kolo Saketi juga mengajarkan ajaran yang sesat”, tegasnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa kasus ini berawal dari penyerangan terhadap Pondok Pesantren dan fitnah yang dilakukan oleh sejumlah orang kepada Kiayi Amar Al Hafidz dan Ponpes yang ditampilkan secara LIVE di akun Facebook (FB) milik atas nama JULI OONG AL RASYID serta terdengar suara Terlapor TEXTIAN TAUFAN KHAN dengan mengucapkan, “Kiyai Pesantren KM.19 Berselingkuh!!, Pesantren Sesat dan Kiyai Cabul !!”.

Hal ini pun sontak membuat warga sekitar menjadi ramai dan terheran, saat sang Kiyai dan Ponpesnya dipermalukan di muka umum, dimana saat itu terlapor membawa sejumlah orang yang diduga oknum preman bayaran, beberapa oknum wartawan, serta oknum berambut cepak, yang hadir ada sekitar lima puluh (50) orang tertanggal 5 Juli 2024 yang lalu, pukul 02.30 Wib Pagi dini hari.

“Kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Krimsus agar diberikan keadilan. Tadi kami sudah memberikan Keterangan perihal laporan kami”, tutupnya kepada awak media yang bertugas.

Pemkot Bekasi Lakukan Pengujian Udara

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Udara merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi, Kondisi udara mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya agar udara tidak tercemar oleh polusi, salah satunya adalah dengan Pengujian Emisi kendaraan bermotor dan menempatkan Air Quality Monitoring System (AQMS) di beberapa tempat yang secara otomatis berfungsi sebagai alat pemantau kualitas Udara di Kota Bekasi.

Berdasarkan pengukuran kualitas udara di wilayah Kota Bekasi selama bulan Juli diketahui kondisi kualitas udara di Kota Bekasi masih masuk dalam kriteria sedang. Terlihat dari nilai rata-rata enam parameter Indeks Standar Pencemar Udara (PM. 10; SO2; CO; O3; NO2 dan HC) pada alat Air Quality Monitoring System (AQMS) Kayuringin berada di rentang 0.14 sampai dengan 90.36.

Sedangkan untuk satu parameter lagi yaitu PM 2.5 masuk kategori tidak sehat dengan nilai rata-rata bulan Juli sebesar 119. Penyebabnya antara lain adanya pekerjaan renovasi Stadion Patriot Chandrabaga yang berdekatan dengan Lokasi AQMS. Pekerjaan renovasi tersebut menghasilkan peningkatan volume partikel debu yang kemudian ditangkap oleh sensor AQMS. PM 2.5 dihasilkan salah satunya dari debu konstruksi dan debu jalan yang tidak diaspal.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswanti akan memberikan surat peringatan kepada kontraktor atau penyedia renovasi Stadion Patriot Chandrabaga untuk dapat mengendalikan debu akibat aktivitas rehab stadion.

"Kami akan memberikan surat peringatan kepada kontraktor renovasi stadion Patriot Candrabhaga agar dapat mengendalikan debu selama rehabilitasi stadion" ucap Kiswanti.

Pentingnya Kesadaran Kerukunan dan Persatuan, FKUB Kota Bekasi Sosialisasikan FPK dan FKDM

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi bekerjasama dengan Kesbangpol Kota Bekasi menggelar sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bertempat di Rumah makan Bang Jidor Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya.

Dihadiri oleh Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan, Dandim 0507 Bekasi, Rico Ricardo Sirait, Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi H. Ali Mashuri dan mewakili Pj. Wali Kota Bekasi, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi Nesan Sujana serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Akp. Ridjoko Suseno, SH, MH. selaku Kasubnit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri dan Eks Napiter Muchtar Khairi.

Kepala Kesbangpol Kota Bekasi paparkan sambutan dari Pj. Wali Kota Bekasi mengenai Kota Bekasi yang menjadi Kota Toleransi pada kini menjadi Juara kedua se Indonesia versi Setara Institute. Ia jelaskan keragaman yang berada di Kota Bekasi sangat menjadi simbol kebhinekaan Indonesia karena tidak hanya satu dua agama saja semua agama ada didalamnya, bahkan suku dan ras juga banyak di Kota Bekasi.

“Pemerintah Kota Bekasi berharap pada tahun ini menjadi Kota Toleransi pertama, karena kita semua elemen berusaha menjaga keharmonisan tersebut, tentunya kerjasama yang baik dan koordinasi yang kuat untuk mewujudkan harmonisasi tersebut” ungkap Nesan.

Komandan Kodim 0507 Bekasi, Rico Ricardo Sirait yang juga menjadi salah satu narasumber sosialisasi tersebut juga jelaskan betapa pentingnya menjaga harmonisasi di Kota Bekasi, sinergitas yang dilakukan antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi sangat menjunjung tinggi tenggang rasa di dalam kota ini.

“Buktinya telah kita raih dan pada tahun ini semoga menjadi yang pertama dalam Kota Toleransi se Indonesia, untuk itu dari FKUB menjadi peran penting dalam mengajak masyarakat Kota Bekasi untuk melakukan bhineka tunggal ika di Kota Bekasi.” ujar Rico.

Diketahui, Forum Pembauran Kebangsaan yang dibentuk ini memiliki tugas yang penting di masyarakat yakni dalam hal mengenal budaya, kultur, dan sosial yang berada di Kota Bekasi. Sementara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berfungsi dalam pencegahan dini terhadap konflik konflik, mengedepankan kepentingan daerah dan menghimpun segala informasi yang ada di masyarakat mengenai isu sosial, politik dan budaya.

Dalam materi pembahasannya, materi yang diberikan oleh perwakilan dari Densus 88 AT Polri mengenai pencegahan dan penanganan terjadinya Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme (IRET).

Pj. Wali Kota Bekasi Dukung Penuh Penggunaan Aplikasi Integrated Discipline System (I'DIS) untuk ASN Pemkot Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna meningkatkan kedisiplinan dan intergitas para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar pembinaan kepada seluruh Aparatur Esselon II dan III, yang bertempat di Ballroom Hotel Santika Mega City pada Rabu (31/07).

Materi pembinaan tersebut berfokus pada Netralitas ASN di masa kontestasi politik tahun ini sekaligus pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengunaan Aplikasi Integrated Discipline System (I'DIS) yang dipaparkan oleh narasumber dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Aplikasi I'DIS merupakan aplikasi yang digagas BKN yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di bawah pengawasan Presiden selaku pembina tertinggi Manajemen ASN.

Pembentukan sistem pengawasan terintegrasi secara nasional ini dilakukan sebagai bagian dari kewenangan BKN dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

Maka dari itu, terkait pengawasan Netralitas ASN di kontesasi politik dan hal-hal lainnya terkait kedisiplinan, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, mendukung penuh hadirnya I'DIS.

Menurutnya, "ASN adalah penggerak roda pemerintahan dan juga sebagai roda penggerak pelayanan publik, untuk itu intergritas harus ditegakkan, apalagi di saat kontesasi politik saat ini, postioning atau penempatan diri sebagai ASN musti tegak lurus dan teguh pendirian bahwasannya ASN wajib professional tanpa keberpihakan, dan tentunya hadirnya aplikasi ini adalah upaya early warning system dalam melakukan pengawasan terhadap para ASN," ujar Gani Muhamad saat sambutannya.

Gani Muhamad juga menambahkan, "sistim pengawasan berbasis aplikasi ini menjadi stimulus baru dalam upaya pencegahan, penegakan, hingga penanganan sampai dengan penjatuhan hukum disiplin pegawai yang akan di-review dan dievaluasi terlebih dahulu, sehingga diharapkan dapat mencetak para Aparatur yang lebih berkualitas dengan kedisiplinan yang tinggi," tutupnya.

Reformasi Hukum Menyambut Hari Kemerdekaan Dan Pilkada Serentak Di Provinsi Maluku

RedaksiJuly 31, 2024daerah, hukum, nasional No comments

Oleh : Poyo Sohilauw

(Ketua Bidang PTKP HMI Cab, Ambon 2022-2023)

KABARMASA.COM, AMBON - Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 tahun sebagai pemuda maluku wajib serta mendorong reformasi hukum untuk memperkuat keadilan dan transparansi di Provinsi Maluku.

Reformasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sistem hukum di bumi raja-raja (Jazirah Al-Mulk) dan memastikan bahwa semua masyarakat maluku mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata.

Reformasi hukum tentunya memiliki beberapa keyword, yakni Peningkatan Sistem Peradilan, Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Akses Terhadap Keadilan, Pendidikan Hukum dan Kesadaran Publik.

Saya percaya bahwa reformasi hukum ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Maluku, memperkuat kepercayaan (Trust) publik terhadap sistem hukum, dan dengan tujuan tercipta nya keamanan,ketertiban, dan kesadaran demi mempercepat terwujudnya keadilan sosial.

Seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan, mari kita renungkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan penegakan hukum yang adil.

Penegakan hukum yang adil ialah aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Di Maluku, berbagai tantangan sering terjadi, termasuk masalah korupsi, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan akses yang terbatas terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Komitmen terhadap penegakan hukum yang adil berarti memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Ini melibatkan reformasi sistem hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Institusi penegakan hukum harus bekerja secara profesional dan objektif, bebas dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi.

Selamat datang saya ucapkan kepada bapak Irjen. Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan M.Si sebagai Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Maluku.

Maluku sebagai provinsi yang terletak di kawasan timur dengan total 11 kabupaten/kota yang terdiri dari pulau-pulau sering mengalami berbagai konflik sosial yang mempengaruhi stabilitas regional. Konflik yang melibatkan kelompok etnis dan agama, serta ketegangan terkait pengelolaan sumber daya alam, telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Tentu hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) sekaligus interval tanggungjawab yang harus dituntaskan.

Salam Hormat untuk Bapak Irjen. Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan M.Si Sebagai Kapolda yang baru ditugaskan di Provinsi Maluku dengan segudang pengalaman dan lahir dari satuan Reserse, Saya sebagai pemuda maluku berharap Semoga kehadiran bapak dimaluku dapat memberikan warna baru bagi penegakan hukum sesuai dengan misi besar Kepolisian Republik Indonesia yakni “ Melindungi., Mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapaianya lingkungan hidup berkelanjutan”.

Besar pula harapan saya sebagai pemuda Maluku kepada Bpk Kapolda untuk dapat mengatasi berbagai problem sosial masyarakat yang terjadi dimaluku antara nya Prostitusi Online, Kekerasan Seksual, judi online, kelalaian KAMTIBMAS dan kasus narkotika yang terhitung dari awal 2024 hingga Mei ada 98 kasus yang berhasil di ungkap oleh polda maluku dibawah kepemimpinan bapak Irjen Pol Lotharia Latif semoga dengan kehadiran bapak dimaluku dapat meningkatkan pencegahan sekaligus menuntaskan problem ini sampai ke akar-akarnya.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bapak Irjen. Pol. Lotharia Latif atas dedikasi dan pengabdiannya kepada seluruh masyarkat maluku selama ini.

Terkahir dari saya bahwa menjelang momentum Pilkada Serentak 2024 yang merupakan kesempatan penting bagi Maluku untuk menunjukkan kematangan demokrasi dan reformasi hukum. saya berharap bahwa semua pihak – baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat – dapat berperan aktif dalam memastikan proses pilkada yang bersih, adil, dan transparan. karena pilkada akan menjadi indikator kemajuan reformasi hukum dan pemerintahan di Maluku.

Mari kita sambut Hari Kemerdekaan dan Pilkada Serentak dengan tekad untuk terus memperkuat sistem hukum kita, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Maluku.

SADALI HARAP MASYARAKAT SBT MENJADI MOTOR PENGGERAK PERDAMAIAN DI MALUKU

KABARMASA.COM, AMBON – “Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur sebagai sebuah Persekutuan Geneologis Teritorial di Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu komunitas adat yang mempunyai posisi sangat strategis di Pulau Seram, bahkan di Maluku.”

Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur (IKBSBT), pada acara Pertemuan Akbar dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur periode 2024-2027, di Gedung Islamic Center Ambon, Senin (29/7/2024), yang digelar dengan Sorotan Tema “Merajut Hubungan Silaturahmi sesama warga Ita Wotu Nusa”.

Untuk diketahui Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur periode 2024-2027 berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor 03/DPPIKBSBT/II/2024, yang dirangkaikan dengan Pelantikan Majelis Taklim Nurun Nisa Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur (IKBSBT) STAIN Kecamatan Sirimau Kota Ambon Periode 2024-2028 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Nomor 80 Tahun 2024.

Sadali atas nama Pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan Selamat dan Sukses Atas semua proses mubes hingga pelantikan serta pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur dan Majelis Taklim Nurun Nisa Pada Saat Ini.

”Semuanya berjalan dengan lancar, aman dan penuh kebersamaan, kondisi Ini tercipta karena basudara samua memiliki kesadaran kolektif tentang Persekutuan Keluarga Besar Seram Bagian Timur, sebagai Rumah Besar Orang Basudara, untuk Baku Dapa Dan Bacarita dari hati ke hati untuk Masa Depan Anak Negeri Maluku, Khususnya Seram Bagian Timur,” ungkap Sadali.

Dalam kesadaran etik-kultural orang Maluku, Sadali menjelaskan, keutuhan dan persaudaraan itu digambarkan bagaikan ”Satu Hati dan Satu Jantong”, yang tercermin dalam ungkapan ”Ale Rasa, Beta Rasa, Potong di Kuku Rasa Di Daging, dan Sagu Salempeng Dibagi Dua”.

“Kami menyampaikan hal ini agar ikatan keluarga besar Seram Bagian Timur, dapat menghidupkan kembali spirit kejuangan para pendahulu kita untuk kita transformasikan dalam memajukan Kabupaten Seram Bagian Timur, serta Maluku tanah pusaka ini,” ujar Sadali.

Dirinya berharap masyarakat Seram Bagian Timur sebagai salah satu komunitas “Tuang Tanah” terbesar di pulau Seram ini, dapat menjadi motor penggerak perdamaian di Maluku.

“Apalagi tahun 2024 ini akan dilaksanakan Pilkada Langsung Secara Serentak di Seluruh Indonesia yaitu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga diharapkan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini dapat berjalan aman, lancar dan sukses,” harap Sadali.

Melalui acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur dan Majelis Taklim Nurun Nisa ini, selaku Penjabat Gubernur Maluku Sadali, sangat menaruh harapan agar DPP Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur dan Majelis Taklim Nurun Nisa, dapat membuat program-program strategis ke masa depan, dalam rangka mengimajinasikan dan memproyeksikan, lahirnya kembali generasi muda emas Seram Bagian Timur, agar tampil lebih progesif sebagai anak-anak sejarah yang berguna untuk membangun Maluku.

“Mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya acara pelantikan dan pengukuhan ini sebagai salah satu wahana untuk merumuskan program-program strategis, instrumen demokrasi untuk proses kaderisasi, serta sebagai media silaturrahim,” tandas Sadali.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua DPRD Kota Ambon, Bupati SBT, Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Besar SBT, Sesepuh masyarakat SBT, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dan Tokoh Pemuda. (Diskominfo Maluku)

TINJAU PELAKSANAAN PIN POLIO, SADALI HARAP BISA MENCAPAI TARGET 95%

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, didampingi Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku/Ketua Pembina Posyandu Provinsi Maluku Nita Sadali, meninjau secara langsung pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio (PIN) Polio dan Penyerahan Anakan Pohon Cabe, di Posyandu Melati Negeri Lama, Senin (29/7/2024).

Dirinya pada kesempatan itu menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, sebagai implementasi dari arahan Pemerintah Pusat, terkait dengan target-target teknis polio yang akan dicapai di Provinsi Maluku yakni minimal 95% pelaksanaan imunisasi polio.

“Mudah-mudahan di 3 Agustus bisa mencapai 95%, kami berharap kondisi yang sama, bisa diraih oleh seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Maluku,” harap Sadali.

Untuk itu ia berharap, agar Dinas Kesehatan, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, untuk melakukan koordinasi yang intens agar pelaksanan PIN Polio ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Orang tua mari berperan untuk melindungi mencerdaskan dan mensejaterahkan anak bangsa, yang merupakan bagian dari tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD 1945, untuk itu kami berharap pelaksanaan kegiatan ini menjadi perhatian kita semua untuk mencegah dari serangan polio,” ungkap Sadali.

Sadali berharap sosialisasi terkait polio ini, harus dilakukan secara masif dengan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pentingnya tetesan imunisasi polio bagi anak-anak kita.

“Kita pastikan bahwa vaksin polio ini telah terdistribusi di tempat dan tepat sasaran yang akan dilakukan imunisasi,” tegasnya.

Dirinya turut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tenaga kesehatan yang telah melaksankan tugas mulia ini dalam rangka melindungi anak-anak dari polio.

Berkaitan dengan penyerahan anakan cabe, untuk ditanam di pekarangan rumah masyarakat petani Negeri Lama, Sadali mengatakan hal ini dilakukan karena cabe merupakan salah satu pemicu inflasi.

“Sehingga diharapkan para petani bisa memanfaatkan pekarangan rumah sehingga sediikit meringankan harga pembelian cabe yang tidak menentu ini, dan dibulan Juli ini diharapkan inflasi bisa turun masuk pada target 2,5 plus minus 1,” tutup Sadali.

Setelah kegiatan tersebut, Sadali didampingi istri beserta rombongan melanjutkan peninjauan PIN Polio dan Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. (Diskominfo Maluku)

IKAPTIQ Gelar Silatnas Sebagai Ajang Konsolidasi Lengserkan Rektor?

KABARMASA.COM, JAWA BARAT - Baru-baru ini publik nasional dihebohkan dengan pemberitaan Imam besar Istiqlal Jakarta sekaligus Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang membangun kerjasama dengan American Jewish Committee (AJC), Kerjasama ini dianggap masyarakat sebagai perbuatan yang sangat memalukan dan menjijikan.

Keresahan dan kemarahan terkait hal tersebut bukan hanya lahir dari kalangan masyarakat, namun lahir dari kelompok yang mengatasnamakan Ikatan Keluarga Alumni PTIQ, sebagai alumni mereka merasa dirugikan atas sikap pro zionis yang telah ditunjukkan rektor kampus tempat mereka dulu menimba ilmu.

Jazilul Fawaid selaku (Ketua IKAPTIQ) dan Sahlul Fuad selaku (Sekertaris IKAPTIQ) dalam tenggat waktu 21/22 Juli 2024 mengadakan kumpul Alumni di salah satu restoran yang bertempat di Ciputat, Tangerang selatan, pertemuan alumni ini sempat membuat heboh para pimpinan rektorat tak lain Prof. Nasarudin Umar sendiri yang kelihatannya merasa kecewa atas sikap yang dikeluarkan oleh Dr. H. Jazilul Fawaid dkk dalam forum alumni itu.

Bagaimana Prof. Nasarudin tidak kecewa, tidak disangka-sangka ternyata forum alumni itu melahirkan sikap dan permintaan yang cukup mengagetkan, para alumni mendesak agar Prof. Nasarudin Umar untuk mundur dari jabatannya sebagai Rektor PTIQ Jakarta, padahal kita ketahui bersama bahwa jerih payah dan usaha yang telah dilakukan Prof. nasarudin sudah sangat besar kepada PTIQ.

Di bulan agustus ini (IKAPTIQ) meng-agenda-kan temu alumni kembali dengan mengangkat tema "Silaturahmi Nasional", pertemuan alumni ini tidak dijelaskan secara spesifik terkait tema pertemuan alumni yang akan diselenggarakan di Wisma Syahida Inn pada 10 Agustus 2024.

Agenda silaturahmi nasional (IKAPTIQ) ini melahirkan pertanyaan besar dikalangan alumni-alumni, agenda ini seperti disetting agar para alumni massive yang hadir pada kegiatan itu, hampir tidak pernah kita menemukan agenda (IKAPTIQ) yang pemberitahuannya seramai ini.

Pertanyaan yang sangat wajar muncul dipermukaan adalah, apakah silatnas ini dijadikan sebagai ajang konsolidasi untuk menjatuhkan Prof. Nasarudin Umar sebagai Rektor PTIQ?

Sebuah gerakan yang mungkin saja bisa terjadi sebetulnya, asal para alumni berada dibarisan dan visi yang sama, Ditambah jabatan Prof. Nasarudin yang sudah dianggap sudah terlalu lama.

PTIQ bukan kekurangan sosok yang bisa dijadikan Rektor sebetulnya, dengan kampus yang didirikan pada 1 April 1971, PTIQ sudah banyak melahirkan para alumni yang sudah sangat pakar dibidang Qur'an serta dibarengi dengan pendidikan yang layak, ada Dr. Ali Nurdin, Dr. Jazilul Fawaid, Dr. Ahmad Khusnul Hakim, Serta para alumni-alumni yang lain.

Bukan Silaturahmi Nasional yang sebenarnya ditunggu-tunggu, tapi ada hal lain yang berusaha disisipkan IKAPTIQ dalam agenda itu, Menarik.

Silturahmi Nasional IKAPTIQ Dijadikan Sebagai Konsolidasi Lengserkan Rektor? Jawabannya Mungkin saja.

Pemkot Bekasi Klarifikasi Pemberitaan Kendaraan Yang Belum Diketahui Keberadaannya

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menindaklanjuti pemberitaan yang beredar terkait 635 kendaraan yang belum diketahui Keberadaanya, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyampaikan klarifikasi, Selasa 30 Juli 2024;

Kepala BPKAD Darsono mengatakan LHP BPK Untuk LHP 635 kendaraan yg belum diketahui keberadaannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa data ini diperoleh berdasarkan proses inventarisasi kendaraan bermotor OPD yang dilakukan oleh BPK dengan masing-masing OPD dengan cara mengisi lembar konfirmasi ;

2. Beberapa OPD mengisi lembar keterangannya dengan kurang tepat. Sebagai contoh, pada OPD terdapat kendaraan yg ditetapkan Status Penggunaaannya untuk dioperasikan oleh organisasi kemasyarakatan dan pihak eksternal, karena keterbatasan waktu belum melakukan cek dokumen dan fisik sehingga mengisi keterangan yang kurang tepat (tidak ditemukan dll)

Terkait LHP pembayaran kendaraan bermotor yang menunggak antara lain, banyak terdapat pada kendaraan :

1. Dipinjam pakaikan kepada ormas

2. kendaraan baktor yang dihibahkan kepada masyarakat, karena nama kepemilikan masih Pemkot Bekasi,

3. Ada juga kendaraan (Baktor) yang sudah dihibahkan kepada masyarakat namun dokumen kepemilikan masih atas nama Pemkot, sehingga pada saat proses pemeriksaan OPD tidak cukup waktu untuk mengecek baik fisik maupun dokumen

4. Terdapat juga kendaraan yang sudah rusak berat dan tidak operasional yang saat ini sedang disiapkan untuk diproses penjualan melalui KPKNL ( lelang).

5. Ada juga kendaraan yang sudah beralih kepemilikan melalui proses lelang/penjualan/hibah kepada instansi vertikal namun belum dihapus dari neraca BMD.

Darsono juga menyampaikan langkah yang akan dilakukan BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan antara lain :

1. Akan dilakukan Desk bersama OPD terkait dalam rangka klarifikasi dan perbaikan data dan informasi dalam Neraca BMD masing2 OPD (Surat Undangan berproses )

2. Terhadap tunggakan pembayaran kendaraan bermotor yg sudah rusak berat/tidak operasional/ dihibahkan/dilelang, Pemerintah Kota Bekasi telah bersurat kepada Samsat Provinsi Jabar untuk dilakukan pemblokiran terhadap nopol Kendaraan dengan status tersebut diatas.

3. Terhadap baktor yang dihibahkan kepada masyarakat, akan dibuat Surat Edaran, agar melakukan pembayaran pajak oleh masyarakat penerima, karena dalam klausul hibah, tanggung jawab pemeliharaan dan pajak merupakan tanggungjawab penerima hibah

4. Terkait pengamanan kendaraan yg dimanfaatkan pihak lain (ormas dan lembaga lain), BPKAD akan menginventarisir Terhadap kendaraan yang sudah habis masa peminjaman dan akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan regulasi yang ada.

Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Gelaran Health City Summit Ke-6 di Kabupaten Sukabumi

KABARMASA.COM, KABUPATEN SUKABUMI - Gelaran Healthy City Summit (HCS) kembali digelar dan kali ini, di Tahun 2024, Kabupaten Sukabumi menjadi tuan rumah HCS yang digelar semenjak tanggal 28 sampai dengan 31 Juli 2024 dengan mengundang para Pemangku di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kesehatan serta para Kepala Daerah se- Indonesia.

Di hari kedua pelaksanaanya, yakni Senin (29/07) Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad ikut serta dalam Panel Diskusi yang bertempat di Terate Hall, Hotel Grand Ina Samudra Beach yang dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI, Restuardy Daud bersama Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.

HCS digelar untuk membahas topik-topik terkait kesehatan di kota atau wilayah perkotaan. Selain pemangku kepentingan, bagi lembaga swadaya masyarakat, akademisi, praktisi kesehatan, dan masyarakat umum yang peduli akan kesehatan kota, juga dapat hadir dalam HCS yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan ide-ide dan solusi-solusi inovatif dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk di Kota/Kabupaten di Indonesia.

Saat membuka Diskusi Panel HCS, Dirjen Restuary Daud memaparkan bahwa, "kondisi global saat ini sedang menghadapi setidaknya 3 krisis lingkungan yang mengancam masa depan manusia. Pertama, adalah perubahan iklim, selanjutnya, kedua adalah polusi dan kerusakan lingkungan, yang mana berdasarkan data WHO, polusi adalah penyebab penyakit dan kematian universal dunia, yang menyebabkan kurang lebih 4,2 juta kematian setiap tahunya dan yang ketiga, terkait dengan potensi kehilangan keanekaragaman hayati yaitu ada ratusan flora dan fauna spesies endemik yang masuk daftar merah terancam kepunahan jika tidak di ambil langkah langkah mencegahkan," paparnya.

Maka dari itu, mendapati data tersebut, menekankan bahwa pembangunan kesehatan yang berkelanjutan perlu memperhatikan aspek lainnya, yakni aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan juga aspek tanggap bencana.

"Jadi, untuk mewujudkan program-program kesehatan yang efektif dan efisien, perlu dibuat perencanaan yang baik dengan mementingkan aspek-aspek lingkungan sekitar lainnya, sampai dengan aspek sosial kemasyarakatan, sehingga dapat menjadi suatu program yang lengkap agar implementasinya bisa menyeluruh dan merata," ucap Dirjen Daud.

Atas arahan Dirjen Daud, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menanggapi dengan siap untuk terus berbenah dalam menangani sektor kesehatan di Kota Bekasi agar terus meningkat dan bahkan jauh lebih baik penanganannya dari yang sebelumnya.

"Tentunya, hasil dari Diskusi Panel di HCS hari ini akan menjadi evaluasi bagi kami, Pemerintah Kota Bekasi bersama berbagai stakeholder, akan terus meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana, serta penanganan kesehatan untuk masyarakat tentunya dengan merata di setiap wilayah, sehingga kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi semakin membaik," tutup Gani Muhamad.

Monev Pemeringkatan Penerapan UU KIP Dimulai pada BPKAD dan Distaru Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bagian Humas Setda selaku PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi melakukan monitoring dan evaluasi pemeringkatan PPID Pelaksana terhadap Penerapan Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pada Badan Publik BPKAD dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Senin, (29/7/2024).

Ini merupakan hari pertama pelaksanaan monev Pemeringkatan PPID Pelaksana Kota Bekasi. Tim Humas beranggotakan Kepala Bagian Humas, Saut Hutajulu, Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Publikasi Eksternal, M Muchlis dan Pranata Humas Ahli Muda Subkoordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati, serta staf pelaksana.

Tim diterima Plt Kasubbag Umpeg BPKAD, Maulina Wulansari dan admin PPID BPKAD, Sekretaris Distaru, Heni Setiawati, Kasubag TU Sekretariat Distaru, Hanna Martiyana P dan admin PPID Distaru.

Kepala Bagian Humas, Saut Hutajulu mengatakan monev pemeringkatan ini sebagai lanjutan dari Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang diisi PPID OPD terhadap 4 indikator penerapan UU KIP. Dari 43 OPD se-Kota Bekasi, sebanyak 11 peringkat teratas akan diverifikasi sesuai jadwal untuk melihat pembuktian dokumennya

“Sebanyak 11 PPID OPD dengan urutan peringkat terbaik hasil SAQ penerapan UU KIP dilakukan peninjauan ulang terhadap bukti kelengkapan sesuai standar pelayanan Informasi Publik,” ucap Saut Hutajulu.

Untuk monev pemeringkatan yang akan dilakukan terhadap 9 PPID OPD lainnya, ia mengatakan agar dipersiapkan sebaik-baiknya. Tahapan monev pemeringkatan ini juga mengetahui tiga PPID Pelaksana Terbaik Kota Bekasi tahun 2024.

“Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya terhadap pelaksanaan monev KIP tahun 2024. Semoga dengan monev yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik bagi masyarakat,” harapnya.

Bunda Literasi, Yolla Gani Serahkan Penghargaan untuk Penggiat Literasi di GLN Gareulis Jabar dan Duta Baca Kota Bekasi Tahun 2024

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pada Apel Senin Pagi (29/07), Yolla Kusuma Gani, Istri Pj. Wali Kota Bekasi selaku Bunda Literasi berkesempatan menyerahkan penghargaan untuk para Pemenang Lomba Gerakan Literasi Nasional (GLN) Tingkat Provinsi Jawa Barat atau Gareulis Jabar dari Kota Bekasi sekaligus menyerahkan penghargaan kepada para Duta Baca Kota Bekasi Tahun 2024 terpilih bersama Sekretaris Daerah, Drs. Junaedi.

GLN merupakan program yang dicanangkan Pemerintah Pusat guna membangun minat baca di kalangan anak-anak muda dengan mengimplementasikannya di setiap sekolah baik di Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah dan di wilayah Provinsi Jawa Barat dikenal dengan sebutan GLN Gareulis Jabar yang beberapa waktu lalu menggelar event bertajuk TALENTA dimana para penggiat literasi baik guru maupun siswa/i ikut serta dalam setiap kompetisi yang dilombakan.

Adapun para pemenangnya adalah:

1. SDI Al-Alaq Jatiasih sebagai Juara Umum Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Tingkat Sekolah Dasar;

2. Ibu Ratu Bawon Indahwati, S.Pd, M.Si sebagai Juara 3 Penggiat Literasi GLN Gareulis Jabar; dan

3. Ibu Sukaesih, M.Pd sebagai Perintis Literasi Berdedikasi.

Setelah pemberian penghargaan untuk para pemenang dari GLN Gareulis Jabar, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para Duta Baca Kota Bekasi Tahun 2024.

Para Duta Baca Kota Bekasi Tahun 2024 yang terpilih memiliki tugas mulia, yakni sebagai representatif Pemerintah Kota Bekasi untuk menebarkan sekaligus mengajak berbagai kalangan masyarakat terutama pemuda-pemudi di sekitarnya untuk menanamkan sifat gemar membaca sehingga mampu meningkatkan kemampuan literasi serta pengetahuan.

Adapun para Duta Baca Kota Bekasi Terpilih Tahun 2024 adalah:

1. Juara 1 Duta Baca Kota Bekasi: Muhamad Hanif Ar-Rayan dari SMA Islam Al-Azhar 4 Kota Bekasi dan Puti Aqilah Zahra dari SMA Negeri 3 Kota Bekasi;

2. Juara 2 Duta Literasi Baca Tulis Kota Bekasi: Athaurrahman Adrianto dari SMA Negeri 6 Kota Bekasi dan Kayla Nuraini dari SMA Mandalahayu Kota Bekasi;

3. Juara 3 Duta Literasi Numerasi Kota Bekasi: Inoru Rasyad Prayoga dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi dan Khoirunnisa Putri Arfalita Syah dari SMA Negeri 7 Kota Bekasi;

4. Juara Favorite Duta Literasi Digital Kota Bekasi: Shafaya Abimael Zahran dari SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi dan Wina Deborah Pandiangan dari SMA Negeri 15 Kota Bekasi;

5. Duta Literasi Sains Kota Bekasi: Muhammad Raffi Ramadhan dari SMA Negeri 1 Kota Bekasi dan Shahana Daiba Kamila dari SMA Islam Al Azhar 4 Kota Bekasi;

6. Duta Literasi Finansial Kota Bekasi: Armida Aulia dari SMA Negeri 6 Kota Bekasi dan Roihana Widad Nabila dari Poltekkes Kemenkes Jakarta III;

7. Duta Literasi Budaya dan Kewarganegaraan Kota Bekasi: Faqih Praditya Rafikasya dari SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi dan Tristia Layla Indriani dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Baik GLN Gareulis Jabar dan Duta Baca Kota Bekasi sama-sama berperan penting dalam kemajuan pembangunan Kota Bekasi di bidang sosial dan kemasyarakatan terutama untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan sekaligus untuk meningkatkan kreatifitas di bidang literasi, maki dari itu, Bunda Literasi Yolla Kusuma Gani sangat mengapresiasi atas segala prestasi yang telah diraih.

Menurutnya, "segala raihan pretasi merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari para penggiat literasi di Kota Bekasi. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala usaha yang dilakukan hingga membawa harum nama Kota Bekasi. Terus berkarya dan tetap semangat!" ujar Yolla Gani.

Kepada Duta Baca Kota Bekasi Tahun 2024 terpilih, Yolla Gani menyampaikan harapannya bahwa, "dengan gelar Duta Baca yang telah disematkan kepada Adik-Adik sekalian, berarti kalian mengemban amanah yang harus dijalankan, yakni mengajak masyarakat Kota Bekasi untuk terus menambah ilmu pengetahuan melalui minat baca, maka dari itu terus kembangkan kemampuan diri untuk dapat menjadi representatif dengan kualitas yang mumpuni," tutupnya.

Bunda GenRe, Yolla Gani Buka Proses Seleksi Duta GenRe Kota Bekasi Tahun 2024