Ribuan Pendaftar PPDB Gagal Masuk Sekolah Negeri, Pemkot Bekasi Imbau Lanjutkan Ke Sekolah Swasta

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad menyampaikan penjelasan mengenai banyaknya pendaftar tidak lolos pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP se-Kota Bekasi 2024 tahun ajaran 2024/2025.

 

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan telah merampungkan proses PPDB 2024. Tercatat, untuk tahun ajaran 2024/2025 ini, jenjang sekolah dasar memiliki jumlah pendaftar 21.763 dan jumlah kuota yang tersedia 25.368. Kemudian untuk jejang, SMP jumlah kuota yang tersedia sebanyak 17.000 sedangkan jumlah pendaftar mencapai 24.352 calon peserta didik.

 

"Untuk tingkat sekolah dasar tidak ada kesenjangan yang signifikan, namun untuk SMP ada gap, sebanyak 7.352 calon peserta didik. Kami menyadari, dari calon siswa ataupun pendaftar yang belum puas dengan kondisi ini," ucap Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhammad, Jumat, (26/7/2024).

 

Dengan kondisi ini, ia berharap bagi pendaftar atau calon siswa yang tidak masuk ke Sekolah Negeri jenjang SD dan SMP tetap bisa melanjutkan jenjang pendidikan di sekolah swasta. Adapun Pemerintah Kota Bekasi juga tetap berupaya agar setiap anak wajib mendapatkan pelayanan pendidikan terutama pelayanan dasar 9 tahun.

 

"Pemerintah Kota Bekasi, tidak melepaskan begitu saja tanggung jawab kepada anak-anak yang belum berkesempatan untuk dapat bersekolah pada satuan pendidikan negeri dengan cara Pemerintah Kota Bekasi telah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta yang ada, untuk mendapatkan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah di sekolah swasta," ungkapnya.

 

"Mohon diingat, yang utama adalah anak-anak kita tetap melanjutkan Pendidikan, baik di sekolah negeri, sekolah swasta, MI, MTs, Pesantren maupun PKBM, karena yang hebat adalah para generasi penerus ini yang tumbuh kembang didampingi dengan teladan baik Ayahanda, Bunda, dan orang dewasa di sekitarnya," sambung Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad.

 

Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad mengimbau sekolah swasta untuk memperpanjang pendaftaran bagi calon peserta didik baru TA 2024-2025. Adapun, jumlah Sekolah SMP Swasta yang tersebar di wilayah di Kota Bekasi sebanyak 248 Sekolah SMP Swasta.

 

Gani Muhamad kemudian menyampaikan beberapa fasilitas bantuan dana pendikan yang dapat diberikan bagi siswa-siswi jenjang SD dan SMP yang bersekolah di sekolah Swasta di Kota Bekasi seperti Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), PIP (Program Indonesia Pintar), BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) Kota Bekasi, BSM (Bantuan Siswa Miskin), Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Tahfiz.

 

Pj Wali Kota Bekasi terkait bantuan tersebut menyampaikan hingga kini Disdik Kota Bekasi mulai menghimpun usulan Bantuan Siswa Miskin (BSM), 81 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 2.048 orang terdiri dari kelas 8 dan kelas 9.

 

Dalam kesempatan ini ia juga menjelaskan, sebagai upaya untuk melaksanakan PPDB yang akuntable sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA/SMK, Pemerintah Kota Bekasi sudah menyusun:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penarimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menegah Pertama.

 

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 400.3/Kep.301-Disdik/VI/2024 Tentang Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Online Pada Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2024/2025.

 

3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 403/Kep.350-Disdik/VII/2024 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 400.3/Kep.301-Disdik/VI/2024 Tentang Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Online pada Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2024/2025.

 

4. Kesepakatan Tambahan (Addendum) Antara Pemerintah Kota Bekasi Dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Nomor 70 Tahun 2024 dan Nomor 19/A/BMPS-Kotabks/V/2024 Tentang Addendum Atas Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2022 dan Nomor 071/BMPS-Kota.Bks/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Bekasi.

Share:

Hadiri Giat Forum Pembauran Kebangsaan, Wadanramil 01/Kranji Sampaikan Pentingnya Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Tumbuh kembangkan keharmonisan ditengah keanekaragaman budaya masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bekasi Bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Tingkat Kecamatan Medan Satria melaksanakan Sosialisasi Kebangsaan  bertempat di Aula Kecamatan Medan Satria Jln Harapan Indah Raya No 9.Kelurahan Medan Sateia , Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. 


Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) yang digelar pada Rabu (24/7/2024) merupakan salah satu wadah untuk memberikan informasi, komunikasi, konsultasi serta kerjasama guna menumbuhkan, memantapkan dan memelihara wawasan kebangsaan.


Wadanramil 01/Kranji Kapten Coba Misul mengatakan, “Melalui forum dialog ini diharapkan dapat menjaring aspirasi masyarakat terkait pembinaan pembauran dan wawasan kebangsaan dalam menjaga kehidupan yang harmonis di wilayah Kota Bekasi."ucapnya.


Ia juga menekankan bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa harus menghilangkan identitas ras suku dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.


“Ditengah-tengan kehidupan masyarakat yang majemuk ini potensi ancaman dan konflik masyarakat sangat rentan terjadi, oleh sebab itu dibutuhkan wawasan kebangsaan dalam rangka menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang berlandaskan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," pungkasnya.


Dalam kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan tersebut juga hadir FPK (Bapak H Qomarudin .SE,M.Si.CPA), FPK Medanaatria (Bp.H Rahmat  Kurnia.SE), Dewan Pembina FPK (Bapak Hendri Mp Yg Mewakili), Badan Kesbangpol Kota Bekasi (Bapak Nesan Sujana,ST.CGCAE), Dandim 0507/Bks diwakili oleh Wadanramil 01/Kranji Kapten Cba.Misul, Babinsa Medan Satria dan Bhabinkamtibmas Medan Satria.


Share:

Dedikasi Guru SLB Sangat Memberikan Pendidikan; Pj Wali Kota Bekasi Panjatkan Syukur Bangga


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Kunjungan kerja Pj Wali Kota Bekasi Gani Munamad didampingi Istri Pj TP PKK Kota Bekasi Yola Kusuma Wulandari ke SLB Patriot Kota Bekasi menumbuhkan rasa kebanggaan dan penuh apresiasi kepada Guru, staff maupun karyawan yang terus membimbing siswanya dalam pendidikan yang baik. Jum’at,(26/7/24).


Sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi Gani merasa sangat senang dan bangga dapat berkunjung ke SLB Patriot Kota Bekasi, ini merupakan kunjungan pertama yang berharga melihat langsung upaya dedikasi guru, staff, pengurus yayasan dharma wanita Patriot Bekasi yang memberikan pendidikan yang berkualitas di lingkungan dengan tulus dan iklhas.


SLB Patriot ini memiliki peran penting dalam masyarakat kita, dilihat hanyak anak-anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian agar mereka bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang mereka mau. 


“Saya menghargai komitmen kerja keras seluruh tim di SLB Patriot ini, pasti sudah mengerti apa yang menjadi perhatian anak-anak ini dengan pastinya tulus dan ikhlas dalam mendidiknya hingga bisa tumbuh dan berkembang. Saya bangga sekali kepada seluruh pegawai SLB patriot.” Ucap Gani.


Kepada Guru dan staff maupun pegawai yayasan ini merupakan pendidikan yang penuh dengan ladang pahala maupun ladang ibadah dan tak lupa Gani memberikan apresiasi yang tulus atas dedikasi dan kerja keras dalam mendidik generasi penerus bangsa.


“Terimakasih dengan sambutan yang hangat yang telah diberikan hari ini pada kunjungan saya. Saya yakin SLB Patriot ini akan terus akitf dan terus menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Kota Bekasi, yayasan dharma wanita patriot Bekasi.” Tutup Gani.


Share:

PESAN SADALI UNTUK 500 MAHASISWA KKN KEBANGSAAN

KABARMASA.COM, AMBON – Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan Ke-XII di Provinsi Maluku resmi dibuka, Jumat (26/7/2024), di Islamic Center Ambon, yang akan berlangsung hingga 24 Agustus 2024.


Pembukaan KKN Kebangsaan ini, juga dirangkaikan dengan Pencanganan Zona Integritas Universitas Pattimura yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemdikbud RI Abdul Haris.


Hadir juga pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, Rektor Universitas Pattimura beserta jajaran, Rektor Unibersitas Negeri maupun Swasta se-Indonesia, stakeholder terkait, dan 500 Mahasiswa KKN.


Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy, dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknysa, siap menerima dan melaksankan KKN Kebangsaan ke-XII Tahun 2024 ini di Provinsi Maluku, berkat dukungan dari berbagai pihak termasuk, Penjabat Gubernur Maluku yang sangat berantusias dalam pelaksanaan kegiatan ini.


Selain itu juga Dirjen Pendidikan Tinggi, Risen dan Teknologi Abdul Haris, megucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan KKN yang akan dimulai hari ini, serta pencanagnan zona integritas di Unpatti.


“Pelaksaan KKN Kebangsaan selama ini, lebih dari empat dasarwasa berkontribusi secara positif dalam membentuk karakter mahasiswanya untuk mempertahankan nilai luhur, lokalitas, indentitasnya serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, dan saling asih,” jelas Abdul Haris.


Dirinya menambahkan bahwa, hal ini sangat penting dalam merajut kebhinekaan dalam bingkai kebangsaan yang harus dipertahankan sebagai karakter bangsa Indonesia.


Masih di tempat yang sama, Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Unpatti, yang terus konsisten menjalankan program KKN di Maluku.


“Kami yakin program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan mahasiswa peserta KKN,” ungkap Sadali.


Ia menerangkan, KKN kebangsaan merupakan salah stau program pendidikan yang wajib diikuti oleh mahasiswa di Indonesia, dimana program ini bertujuan selain untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian, juga untuk meningkatkan persaudaran nusantara, sekaligus sebagai wadah bertukar ilmu pengetahuan antar sesama yang diaplikasikan secara langsung nanti di lapangan.


Sehubungan dengan pelaksanaan KKN yang akan dimulai hari ini, Sadali juga menyampaikan harapannya kepada para mahasiswa, yakni untuk menjadi duta bangsa yang berkarakter.


“Tunjukan bahwa kalian adalah mahasiswa yang cerdas, kreatif dan memiliki semangat juang yang tinggi, junjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap tindakan kalian,” tegas Sadali.


Dirinya juga mengatakan untuk berbaur dengan masyarakat, menjadi bagian dari mereka, mendengarkan aspirasi mereka, memahami kebutuhan mereka dan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.


“Jadilah agen perubahan, ciptakan program inovatif dan kreatif yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, serta jagalah nama baik almamater, hindarilah perbuatan yang dapat mencoreng martabat sebagai insan intelektual,” ajaknya.


Sadali berharap KKN kebangsaan ini dapat menambah wacana dan literasi, yang dibutuhkan untuk pengembangan pemikiran mahasiswa.


“Karena semakin banyak kalian merekam kejadian yang terjadi, maka semakin banyak pengalaman dan referensi untuk karir kalian semua,” tutup Sadali.


Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Rektor dan para Dekan Universitas Pattimura. (Diskominfo Maluku)

Share:

Puncak Galar Teknologi Tepat Guna; Gani beri Apresiasi Inovasi Karya Anak Bangsa


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Perayaan Puncak Gelar Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan di Hotel Santika Mega City Mall Bekasi dihadiri  langsung oleh para Pj Wali Kota Cimahi serta para penerima penghargaan dari mahasiswa sampai unsur masyarakat Kota Bekasi. Kamis, (25/7/24).


Diketahui pada tahun 2023 lalu Kota Bekasi mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Peringkat Tiga Kota Terinovativ Tingkat Nasional dalam Innovation Goverment Awards 2023. Selain itu Kota Bekasi juga mampu mendorong Inovasi masyarakat meraih penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai juara tiga Pos Pelayanan Teknologi beprestasi Tingkat Nasional dalam lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad dalam sambutannya, pada perayaan Puncak hari ini ialah banyak terbukti bahwa suatu kebanggan dan Apresiasi kepada para penerima penghargaan yang bisa menciptakan inovasi terbaiknya untuk membawa nama Kota Bekasi semakin maju dalam hal teknologinya yang menciptakan alat-alat canggih sampai bisa berlaga pada tingkat Nasional.


“Ini tentu menjadikan bukti bahwa pelajar, mahasiswa sampai ke tingkat masyarakat dapat bisa menciptakan teknologi yang bisa terus diperlombakan di tingkat Nasional, Saya apresiasi sekali kepada para penerima penghargaan agar bisa terus berinovasi untuk bisa terus membawa nama Kota Bekasi semakin maju.” Pungkas Gani.


Gani juga menekankan kepada para Camat dan Lurah di wilayah harus lebih aktif mendorong dan mendampingi masyarakatnya dalam rangka bentuk budaya inovasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sehingga kita akan mengetahui masyarakat  punya inovasi teknologinya yang bisa siap diperlombakan demi membawa nama Kota Bekasi semakin maju dan berkembang.


“Saya berharap Kota Bekasi akan terus menciptakan sesuatu teknologi yang nantinya akan bisa dipakai dan bermanfaat buat warga masyarakat maupun kepada para pelajar yang bisa ciptakan alat-alat canggih supaya bisa mempermudah aktifitas di kehidupan sehari-hari. Sukses buat para pemenang agar terus menjadikan suatu kebanggan.” Tutup Gani.


Share:

Pj Wali Kota Bekasi Buka Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA—SKPD) dilaksanakan di Hotel Puri Setiabudi Residen Bandung Jawa Barat dibuka Langsung oleh Penjabat Wali Kota Bekasi Gani Muhamad. Rabu,(24/7/24).


Kegiatan ini dihadiri Sekda Kota Bekasi Junaedi, Pejabat Eselon II, III serta Camat se-Kota Bekasi serta para Kepala Sub Bagian Perencanaan se-Kota Bekasi.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaiakan bahwa penyusunan rencana anggaran ini ialah harus benar-benar teliti serta selalu melaporkan dan berkomunikasi kepada pimpinan dan perlu proses berhati-hati dalam merumuskan prioritas serta alokasi anggaran yang tepat guna, transparan dan akuntabel.


Gani menyebut kegiatan ini ialah untuk terus mendalami pemahaman kepada seluruh peserta khususnya kepala SKPD terkait prosedur dan penekanan pada aspek-aspek yang harus diperhatikan.


“Kepada para peserta tolong bimbingan teknis ini agar disikapi disimak dengan baik, bagaimana perancangannya nanti serta alokasi anggaran yang harus penuh ke hati-hatian, khususnya kepada Para SKPD agar bersama-sama mengkrosek kembali alokasi anggraan yang akan dirancang.” Tutup Gani.


Gani mengajak agar terus meningkatkan komitmen dan kerjasama untuk mewujudkan Pemerintahan yang lebih Transparan Akuntabel dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat Kota Bekasi.


Share:

SADALI HIMBAU MASYARAKAT GUNAKAN HAK PILIH PADA 27 NOVEMBER 2024

KABARMASA.COM, AMBON – Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 bersama Forkopimda, resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Kamis (25/7/2024), di Hotel Santika Premiere Ambon.


Dalam sambutannya Sadali menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder dalam menyukseskan pesta demokrasi di Maluku.


“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, memberikan apresiasi atas pelaksanan rakor di saat ini, dalam rangka membicarakan persiapan pemilu serentak yang telah dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu Maluku, dimana Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan kebutuhan KPU berupa dana hibah untuk penyelenggaraan pemilukada baik untuk KPU dan Bawaslu maupun untuk aparat keamanan,” jelas Sadali.


Dirinya menambahkan bahwa dana hibah untuk KPU sudah dicairkan 100%, sementara untuk Bawaslu baru 70an% dan yang lain akan dicairkan paling lambat akhir Agustus 2024.


“Pilkada ini bukan hal baru bagi kita di Provinsi Maluku, penyelenggaraan ini baru saja kita lewati seperti pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif, hanya bedanya, tekanan agak lebih besar di pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota ini,” tambah Sadali.


Untuk itu kesiapan yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan mungkin sudah dijalankan dengan baik oleh KPU maupun Bawaslu, hingga berada pada tahapan Penyusunan DPS yang akan berlangsung sampai 11 Agustus 2024.


“Mudah-mudahan segala tahapan ini bisa dituntaskan sampai pada 27 November, dan berjalan sesuai dengan schedule yang ditetapkan,” harap Pj Gubernur.


Dirinya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari pelaksanaan Pilkada, masyarakat dapat menggunakan Hak Pilih, untuk memilih para calon pemimpin berdasarkan hati nurani, dan diharapkan perbedaan pilihan jangan dipersoalkan, karena siapapun yang terpilih itulah itu berdasarkan hati nurani rakyat.


“Jadi kami berharap kita berbeda tapi jangan pecah karena perbedaan,” tegas Sadali.


Pada kesempatan itu dirinya turut memberikan apresiasi terhadap rapat yang dilaksanakan ini, semoga kita semua bisa menjaga keamanan dan ketentraman, dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, mudah-mudahan berjalan aman damai dan lancar di 27 November, sehingga terpilih para pemimpin di 11 Kabupaten Kota dan Gubernur dan Wakil Gubernur.


Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua KPU Provinsi Maluku beserta jajaran, Bawaslu Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Pimpinan TNI Polri, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Instansi Vertikal, serta para Insan Pers. 

Share:

Apel di Lingkungan Kantor Perumda Tirta Patriot, Pj. Wali Kota Bekasi Beri Pengarahan


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Menindaklanjuti penyerahan Aset Wilayah dan Layanan Perumda Tirta Bhagasasi dari Kabupaten Bekasi ke Kota Bekasi pada minggu lalu, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyambangi kantor Perumda Tirta Patriot pada Rabu (24/07) guna melaksanakan apel bersama sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran dan staff Perumda Tirta Patriot.


Adapun pesan pertama yang disampaikan Gani Muhamad dalam apel tersebut adalah bahwa seluruh jajaran dan staff di Perumda Tirta Patriot harus terus bersinergi dan menciptakan konsolidasi dengan baik bersama Pemerintah Kota Bekasi agar terus maju dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.


"Tingkatkan kepercayaan kepada masyarakat dengan selalu amanah dan selalu tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan optimalisasi program-program dengan terus upgrade dan berinovasi agar Perumda Tirta Patriot semakin berkembang," ujarnya.


Kedua adalah mengenai rencana-rencana pemanfaatan dan optimalisasi 8 Wilayah Layanan penyediaan dan pengelolaan air bersih dari Kabupaten Bekasi ke Kota Bekasi yang musti segera ditindaklanjuti.


Menurut Gani Muhamad, "hal ini sudah mulai harus ditindaklanjuti, di-_review_ dan dievaluasi agar ke depannya pengelolaan di 8 Wilayah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan, buat perencanaan yang baik dengan sistim yang terarah dan terukur, lalu buktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa mengemban tugas untuk mengelolanya, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya dengan merata tanpa keluhan dan kendala," imbuh Gani.


Terakhir, Gani Muhamad menegaskan kepada para jajaran dan staff Perumda Tirta Patriot untuk menegakkan netralitas saat menyambut Pilkada dan pada saat pelaksanaanya nanti. Adapun pesannya, "jangan terpengaruh dengan panasnya situasi politik saat ini. Tetap tegak lurus tanpa perlu berpihak ke sana atau ke sini. Jaga netralitas agar tidak mempengaruhi pekerjaan Bapak/Ibu sekalian. Tetap satu tujuan dan satu arah, jangan terkotak-kotak, jangan membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," jelas Gani.


Setelah apel, Gani Muhamad bersama jajaran Perumda Tirta Patriot melanjutkan pertemuan dengan melaksanakan Rapat Pembahasan/Expose mengenai program-program pembangunan berkelanjutan terkait pelayanan air minum dan ketersediaan air bersih serta pembahasan mengenai hal-hal terkait lainnya yang perlu segera dijalankan dan diselesaikan tepat waktu.


Share:

Ketua MPR RI Bamsoet Akan Segera Luncurkan Dua Buku ke-33 dan 34 Karya Terbaru dan Dua Buku Bahan Ajar Ilmu Hukum


KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku ke-33 dan 34 hasil karya terbarunya. Berjudul 'Legacy MPR RI Periode 2019-2024, Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara' dan 'Empat Pilar MPR RI: Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi'. Serta dua buku bahan ajar ilmu hukum berjudul 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' serta 'Pembaruan Hukum'. 


Buku 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' dan 'Pembaruan Hukum' merupakan kumpulan bahan ajar dari mata kuliah yang disampaikan Bamsoet dalam kapasitasnya sebagai dosen tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, dosen Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (Unhan).


"Di ujung masa kepemimpinan saya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, saya kembali akan menerbitkan empat buah buku. Dua buku terkait dengan tugas saya sebagai Ketua MPR dan dua buku lagi berkaitan dengan aktivitas saya sebagai dosen pascasarjana di beberapa universitas. Peluncuran empat buku yang rencananya dilaksanakan bulan Agustus mendatang, akan kembali dicatatkan dalam Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Setelah sebelumnya di tahun 2023, saya memperoleh dua Rekor MURI. Pertama, sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku dan kedua, rekor Muri sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Yang Merespon Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (21/7/24).


Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, buku berjudul 'Legacy MPR RI Periode 2019-2024, Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara' bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek terkait peran dan kontribusi MPR dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi yang dibahas merupakan legacy MPR periode 2019-2024 yang meliputi Forum MPR se-Dunia, UU MPR, Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR, serta Substansi dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).


"Dengan mengkaji berbagai aspek terkait MPR, diharapkan pembaca memahami pentingnya lembaga ini dalam menjaga kedaulatan rakyat dan keberlangsungan negara. Buku ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MPR serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga ini di masa depan," kata Bamsoet.


Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (PADIH UNPAD) serta Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni (IKA) UNPAD ini menerangkan, dalam buku 'Empat Pilar MPR RI: Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi' membahas tentang pentingnya nilai-nilai fundamental Empat Konsensus Kebangsaan atau Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia serta Tap MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Empat Konsensus Kebangsaan ini bagi bangsa Indonesia merupakan konsepsi logis untuk menjadikan bangsa yang kokoh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia. 


Pemahaman dan implementasi Empat Konsensus Kebangsaan yang baik akan menjadi benteng dari dampak negatif zaman modernisasi serta perkembangan teknologi yang sangat maju. Selain, bisa menjadi filter dalam menghadapi tahun politik yakni tidak terpengaruh untuk saling berkonflik karena beda pilihan.


"Bagi setiap penyelenggara negara serta segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke-Indonesia-an yang membawa kepada tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," urai Bamsoet.


Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), dan Universitas Jayabaya ini menuturkan, dua buku lainnya berjudul 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' serta 'Pembaruan Hukum' merupakan bahan ajar dari mata kuliah yang disampaikan dirinya dalam kapasitasnya sebagai dosen pascasarjana. Buku 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' dihadirkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara politik hukum dan kebijakan publik di Indonesia.


"Buku 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' terdiri atas beberapa bagian yang menyajikan berbagai topik, dan setiap bagian di disusun berdasarkan materi kuliah yang telah saya sampaikan kepada para mahasiswa. Buku ini merupakan kumpulan dari materi-materi kuliah yang mencakup berbagai topik penting dan relevan dengan konteks politik dan hukum di Indonesia," papar Bamsoet.


Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, buku 'Pembaruan Hukum' hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pembaruan hukum di Indonesia yang menjadi topik penting dalam upaya memperkuat sistem hukum nasional. Buku ini berisikan materi-materi kuliah yang mencakup berbagai topik penting terkait pembaruan hukum.


"Buku 'Pembaruan Hukum' terdiri dari beberapa bagian yang menyajikan berbagai topik utama dalam pembaruan hukum. Mulai dari analisis peraturan perundang-undangan, dinamika perubahan konstitusi, reformasi lembaga-lembaga negara, hingga isu-isu kontemporer dalam hukum nasional. Saya harapkan empat buku yang akan segera dirilis dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi referensi penting bagi para pengambil kebijakan, kalangan akademisi, mahasiswa serta khalayak umum," pungkas Bamsoet. 

Share:

SADALI BUKA MUSYAWARAH CABANG VII DPC HISWANA MIGAS MALUKU


KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, membuka secara resmi Musyawarah Cabang VII DPC Hiswana Migas Maluku, yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Rabu (24/7/2024) bertempat di The Natsepa Resort and Conference Center.


Musyawarah DPC ini digelar dengan sorotan tema “Memperkuat solidaritas Hiswana Migas Maluku Mewujudkan Sinergitas yang BerAkhlak dalam Bisnis Energi Nasional Menuju Indonesia Emas”


Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPD VIII Hiswana Migas Papua Maluku Ledryk J Lekenila, Sunardi Executive General Manager Regional Papua-Maluku PT Pertamina Patra Niaga, Ketua DPC Hiswana Maluku, Pimpinan PT Pertamina Patra Niaga, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pimpinana Lembaga Vertikal.


Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pimpinan DPC Hiswana Migas yang telah melaksanakan kegiatan di hari ini.


Dirinya turut menjelaskan bahwa secara geografis, Maluku ini didominasi oleh lautan, sehingga bagi Hiswana hal ini merupakan tantangan, dalam melakukan pelayanan di 11 Kabupaten/Kota dengan bentangan laut yang cukup dominan.


“Hiswana sebagai organisasi yang bergerak di bidang Minyak dan Gas memiliki tiga peran utama, yakni menjamin ketersediaan, distribusi dan keamanan, tiga faktor ini harus dijamin Hiswana, sehingga rasa aman dan nyaman dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM),” jelas Sadali.


Dalam Musyawarah ini nantinya akan dipilih kepungurusan Hiswana yang baru periode 2024-2028, dimana momentum ini menjadi sangat penting dan strategis guna membahas perkembangan organisasi kedepan, dan diharapkan mampu menyusun program-program kerja kontekstual, yang secara responsif mampu menjawab persoalan-persoalan terkait dengan penyediaan minyak dan gas di daerah ini.


“Pendistribusian BBM yang tepat sasaran tercipta berkat dukungan berbagai pihak, salah satunya Hiswana Migas, oleh karena itu kita berharap kepada Hiswana dan Pertamina dalam menjalankan fungsinya harus memastikan penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan tepat volume,”tegas Sadali.


Dirinya mengucapkan selamat bermusyawarah, serta kepada pengurus yang akan terpilih nanti ia juga mengucapkan selamat bekerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Raja-Raja ini. (Diskominfo Maluku)

Share:

OPTIMALKAN PAD, PEMPROV MALUKU GELAR SOSIALISASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024

 

KABARMASA.COM, AMBON – Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah se-Provinsi Maluku, pada Rabu (24/07/2024), di Hotel Marina Ambon.


Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud komitmen bersama dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang diberikan ruang yang tujuannya insentifikasi peluang-peluang untuk peningkatan PAD


Sadali pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, diperlukan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota se-Maluku, dengan Pemerintah Provinsi Maluku, dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.


Ia menegaskan bahwa sinergitas yang dibangun hari ini, dapat mendorong potensi-potensi pajak yang bisa dikelola oleh Provinsi maupun Kabupaten Kota.


“Setelah ini ada penandatanganan kerja sama, kami berharap bisa terealisasi dengan baik, semoga tujuan untuk mengoptimalkan PAD dapat dimaksimalkan,” ujar Sadali.


Hadir juga pada kesempatan itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Ina Wati Tahir, Kasubid Pendapatan Wilayah II Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, serta stakeholder terkait. (Diskominfo Maluku)

Share:

Pemkot Bekasi Gelar Business Matching Guna Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menggelar Pameran dan Seminar _Business Matching_ dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan produk dalam Negeri.


_Business Matching_ digelar selama 2 (dua) hari pada 24 dan 25 Juli 2024 bertempat di Mega Bekasi Hypermall Lantai 3 dan resmi dibuka oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad. Rabu (24/07).


Pembukaan _Business Matching_ juga dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta segenap jajaran Esselon II, III, dan IV Pemerintah Kota Bekasi bersama Para Pengguna Anggaran di Perangkat Daerah masing-masing.

Dalam pameran _Business Matching_, Pemkot Bekasi menghadirkan berbagai _booth_ perusahaan dalam negeri yang mempersembahkan sekaligus memasarkan produk-produk unggulannya untuk dapat dipergunakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana kantor.


Bukan hanya digunakan di lingkungan Pemerintahan, produk-produk yang dipasarkan di gelaran _Business Matching_ terbuka untuk swasta dan umum, sehingga upaya menggencarkan Penggunaan Produk Dalam Negeri lebih maksimal.


Seperti yang diungkap oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad dalam sambutannya bahwa, "kita harus membangun budaya penggunaan produk dalam negeri dan bisa perlahan lepas dari ketergantungan pemakaian produk luar, lalu bagaimana kita bisa mandiri dan lepas dari ketergantungan? Maka dari itu, berilah kesempatan bagi produsen-produsen produk dalam negeri untuk berkarya, saya yakin perekenomian kita akan lebih stabil dan tidak melemah dan jadikan _event_ ini sebuah momentum untuk menyamakan pandangan dan komitmen kita," tegas Gani Muhamad.


Terlebih lagi, peningkatan penggunana produk dalam negeri juga mampu untuk menekan angka pengangguran, karena semakin tinggi permintaan produk, maka kebutuhan karyawan pun akan bertambah, sehingga mampu membuka lapangan-lapangan pekerjaan lebih banyak lagi.


"Dengan bonus demografi yang kita miliki, apabila kita bisa mengoptimalkan produk dalam negeri maka akan menekan angka pengangguran dengan menambah pembukaan lapangan kerja yang diiringi dengan permintaan jumlah produksi dan sekaligus mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi produsen dan konsumen," imbuh Gani Muhamad.


Mengenai perekonomian, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, memaparkan bahwa, "ditargetkan, tahun 2045 Indonesia akan menduduki peringkat ekonomi nomor 4 di dunia. Tidak menutup kemungkinan memang di 2045 kita bisa menduduki peringkat ke -4 dengan satu syarat, harus berdikari secara ekonomi. Jadi mandiri dalam ekonomi itu memang menjadi prasyarat untuk menuju Indonesia emas salah satunya melalui penggunaan produk-produk dalam negeri yang menyetuh di semua sektor, sehingga dengan perlahan dan pasti dapat menunjukkan bahwa Indonesia bisa mandiri dan lebih maju!," tutupnya.



Share:

PENGAWASAN PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI MALUKU RESMI DILAUNCHING


KABARMASA.COM, AMBON – Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024, resmi dilaunching oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie didampingi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair, pada Selasa (23/7/2024) malam, di Lapangan Merdeka Ambon.


Dalam sambutannya, Sadali menyampaikan bahwa perhelatan pemilu bukanlah hal baru bagi masyarakat Maluku, karena telah melaksanakannya berulang kali, bahkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, baru saja dilewati dengan aman dan damai.


“Itu pertanda baik, sekaligus mengisyaratkan bahwa masyarakat Maluku makin matang dalam berpolitik,” tambah Sadali.


Dirinya berharap agar KPU dan Bawaslu, terus belajar dari pengalaman Pilkada yang lalu, dimana masih terdapat berbagai catatan kritis, baik terkait distribusi logistik, data pemilih, kampanye hitam, money politik, ujaran kebencian, hoax, ajakan golput, politik sara, dan masih banyak lagi.


Sadali pada kesempatan itu juga turut mengingatkan kepada jajaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota, agar dapat menjaga netralitas diri.


“Jangan berpolitik praktis, karena itu dilarang Undang-Undang dan ada konsekuensi yang harus dihadapi,” tegas Sadali.


Menutup sambutannya, Sadali berharap kepada jajaran kepolisian untuk mengawal  dan menjamin keamanan seluruh tahapan pilkada yang aman dan damai, karena ini merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dikawal.


Untuk diketahui pada kesempatan itu juga turut dilakukan, penandatanganan Deklarasi Pemilihan Damai 2024, dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, tertib dan berintegritas di Provinsi Maluku, oleh Penjabat Gubernur Maluku, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Forkopimda Maluku, beserta Partai Politik. (Diskominfo Maluku) 

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Saksikan Menkumham Dinobatkan Gelar Sinatria Pinayungan dari Masyarakat Adat Jawa Barat


KABARMASA.COM, KABUPATEN BANDUNG - Sebagai bentuk apresiasi guna mengakui dan menghargai kontribusi serta keberhasilan Masyarakat Adat Sunda dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Kekayaan Intelektual Budaya, dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berikan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) untuk 10 Kota Kabupaten dan 1 (satu) Sertifikat Indikasi Geografis (IG).


Menkumham R.I Yasonna H. Laoly serahkan langsung Sertifikat KIK dan IG kepada penerima yang dilaksanakan di Sekretariat BOMA Jawa Barat, Alam Sentosa, Kawasan Ekowisata dan Budaya Jawa Barat Jl. Pasir Impun Atas 5A Kabupaten Bandung pada Selasa (23/07) yang dirangkaikan dengan Penganugerahan Gelar Kehormatan Masyarakat Adat Jawa Barat sebagai _Sinatria Pinayungan_ kepada Menkumham Yasonna H. Laoly. 


Hal tersebut didasarkan atas dasar penilaian para Olot Masyarakat Adat terhadap kinerja kepemimpinan Menkumham R.I yang dinilai banyak memberi perhatian terhadap Hak Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pengayom.


Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berkesempatan langsung menyaksikan penyematan anugerah tersebut sekaligus menyaksikan berbagai penampilan seni dan budaya dari beragam Masyarakat Adat Jawa Barat yang dikemas dalam gelaran _Pinton Ajen_.


Menkumham Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada seluruh Olot Masyarakat Adat Jawa Barat yang telah memberikannya gelar kehormatan. Menurutnya, "kehadiran kita pada hari ini merupakan perwujudan dari komitmen bersama dalam mengembangkan Ekosistem Kekayaan Intelektual di Indonesia yang menjadi sangat kontekstual dengan visi Indonesia tahun 2045 menuju Indonesia emas," ujarnya.


Atas kehadirannya hari ini, Gani Muhamad mengaku bahwa, "hal ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Saya bisa bertemu para olot atau sepuh atau pemangku adat dari berbagai daerah se- Jawa Barat sekaligus melihat keindahan alam di sekitar yang sangat terawat dan terjaga dan juga melihat berbagai kekayaan alam yang melimpah di sini yang bermanfaat untuk menghasilkan produk-produk pertanian," ucap Gani Muhamad.


Terkait Masyarakat Adat, di Kota Bekasi terdapat Kampung Adat Kranggan yang patut dibanggakan karena masih memegang teguh adat istiadat serta kebudayaan turun menurut dari para olot atau sepuh di sana, sehingga _event_ tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi Gani Muhamad untuk dapat mengajak khalayak luas dalam melestarikan ciri khas di Kota Bekasi.


"Masyarakat Kota Bekasi harus bangga bahwa di wilayah Jatisampurna, kita punya Kampung Kranggan, dimana beberapa waktu yang lalu baru saja menggelar tradisi Babaritan: Opat Mandahar Kalima Pancer, sebuah tradisi turun menurun yang masih terjaga dan patut untuk diketahui khalayak luas bahwasannya di Kota Bekasi masih kental akan kebudayaan khasnya, untuk itu mari bersama kita rawat dan kita jaga," tutup Gani Muhamad.


(PUT/Humas)

Share:

Apel Senin Pagi, Pemkot Bekasi Bersama OJK Ajak Aparatur Deklarasi Tolak Judol dan Pinjol Ilegal

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan Gerakan Tolak Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal bersama seluruh Aparatur di kesempatan Apel Senin Pagi. (22/07)


Isi deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad dan Kepala OJK Regional 2 Provinsi Jawa Barat, Indarto Budiwitono yang diikuti oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kota Bekasi selaku peserta apel.


Judi Online (Judol) dan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal seringkali merugikan para penggunanya dan deklarasi hari ini merupakan langkah awal komitmen Pemerintah Kota Bekasi bersama OJK untuk membangun kekuatan dalam mencegah segala dampak buruknya untuk masyarakat.


Menanggapi deklarasi tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad tentunya sangat menyambut baik sekaligus menegaskan bahwa, "ayo kita bersama ciptakan lingkungan Pemerintahan yang lebih bersih dari tindakan ilegal, terutama dari permainan judi online yang jelas-jelas dilarang Agama karena banyak mudharat-nya, dan bersama kita mencegah diri dari jeratan Pinjol Ilegal yang sudah banyak merugikan dengan beralih ke lembaga pinjaman yang legal dan terdaftar diawasi oleh OJK," tegasnya.


Terkait Pinjol Ilegal, Kepala OJK Regional 2 Provinsi Jawa Barat, Indarto Budiwitono melaporkan bahwa sampai dengan April 2024 terdapat hampir 17 Juta pengguna Pinjol se- Indonesia dengan total pembiayaan hampir sebesar 63 Triliun Rupiah dan berdasarkan laporan sampai dengan bulan Juni 2024 tercatat bahwa masyarakat Jawa Barat adalah pengguna Pinjol tertinggi se- Indonesia dengan 4,7 Juta pengguna dan total pembiayaannya hampir mencapai 16,5 Triliun Rupiah.


"Hal tersebut tidak serta merta dianggap sebagai prestasi walaupun Jawa Barat tercatat memiliki pengguna Pinjol terbanyak se- Indonesia, justru harus dijadikan sebuah refleksi sekaligus meningkatkan tindakan pencegahan agar meminimalisir kerugian-kerugian yang dialami jika terjerat Pinjol Ilegal. Kami tentu punya tim Satgas Khusus, serta _Call Center_ di 157 atau _WhatsApp_ 081 157 157 157 untuk segala pelaporan terlebih lagi jika ditemukan Pinjol yang terindikasi ilegal," imbuh Indarto.


Sebagai informasi, menurut Indarto, sebuah Pinjol dapat dicek legalitasnya apakah benar terdaftar dan diawasi OJK melalui Laman _Website_ OJK dan OJK pun menilai kewajaran biaya dan keuntungan Pinjol sehingga dinyatakan resmi oleh OJK. 


"Cek terlebih dahulu legalitas dan nilai logisnya akan sebuah aplikasi Pinjol. OJK tentu akan mengklaim legal jika biaya pinjaman dan kentungan bagi perusahaan peminjam masih wajar. Penting bagi Bapak/Ibu semua untuk diketahui bahwa pastikan aplikasi Pinjol hanya memanfaatkan 3 fitur dalam _smartphone_, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi, maka jika mengakses di luar 3 fitur tersebut dipastikan itu adalah Pinjol Ilegal," tutup Indarto.

Share:

Asda II Buka Sosialisasi Rencana Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jalur Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 Wilayah Kota Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi Dr H. Inayatullah membuka sosialisasi rencana pembangunan MRT jalur timur - barat fase 1 wilayah Kota Bekasi. Hadir pada kegiatan tersebut para pemangku jabatan dari Kementerian ATR, Kementerian Perhubungan, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi,  Camat, Lurah dan para pengurus RW, RT, Tokoh Masyarakat Medan Satria serta warga yang terdampak pembangunan MRT.


Dalam sambutannya Inayatullah menyampaikan menyambut baik dengan adanya moda angkutan massal MRT, diharapkan dengan adanya pengembangan moda angkutan yang modern di Kota Bekasi dapat menunjang aktivitas masyarakat, wajah Kota Bekasi yang kian modern, maupun kedepan dapat meningkatkan perekonomian Kota Bekasi dan dapat meningkatkan kualitas udara yang lebih baik.


Menurutnya, infrastruktur merupakan kunci yang mampu mendongkrak perkembangan sebuah wilayah. Seperti halnya Kota Bekasi yang terus berubah wajah peradabannya, tentunya itu dapat terlihat dari pembangunan infrastrukturnya.


“Saat ini Kota Bekasi kian berkembang, semakin modern, tingkat kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang nyaman, efisien dan terjangkau sangat tinggi diminati serta dinantikan. Kota Bekasi terus merubah wajah peradabannya, terlihat dari pembangunan yang kian pesat,” ucap Asda II Inayatullah


Lanjut Inayatullah mengatakan pembangunan MRT mampu menjadi solusi untuk menekan angka kemacetan lalu lintas, terlebih moda trasportasi ini juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya yang telah beroperasional di Kota Bekasi. Diharapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk benar-benar mendukung terwujudnya moda transportasi massal.


Ditempat yang sama Kepala Disperkimtan Kota Bekasi Widayat Subroto Hardi mengatakan pembangunan MRT, membutuhkan lahan dengan cakupan area dan luasan. Berdasarkan data dalam perencanaan pembangunan dan pengadaan tanah, trase MRT yang melintas di wilayah Medansatria kurang lebih sepanjang 1,12 KM, dengan kurang lebih sekitar 106 bidang kepemilikan dan luas lahan keseluruhan yang akan dibebaskan atau digunakan kurang lebih 3,99 HA, untuk wilayah yang terdampak pembangunan ini ada di 5 RT dan 2 RW yang ada di Kelurahan Medansatria.


Ia berharap dengan dilakukan sosialisasi ini mampu memberikan pencerahan informasi ke masyarakat serta membuka keran komunikasi dua arah.


Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat yang terdampak pembangunan MRT. 

Share:

Serdadu Muda Nusantara Meminta Hendi Prio Santoso Selaku Direktur Utama PT Mind ID Untuk Diperiksa KPK RI Atas Dugaan Kerugian Negara Sebesar 1,97 Triliun Rupiah


KABARMASA.COM, JAKARTA- Sejumlah massa aksi yang bernama Serdadu Muda Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK pada Senin, 22 Juli 2024.

Adapun dalam penyampaian orasi nya massa aksi menerangkan bahwa "Hal yang paling dikhawatirkan publik ketika penindakan peristiwa hukum dijadikan sebagai tujuan 
untuk mencari keuntungan. Berdasar temuan Hasil pemeriksaan BPK ihwal kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 2017-2022 PGN yang terbit pada April 2023. menemukan beberapa proyek dan kegiatan investasi yang bermasalah di Perusahaan Gas Negara (PGN), temuan atas permasalahan tersebut BPK kemudian melimpahkan Laporan Hasil Keuangan PT. PGN ke kepada 
lembaga penegak hukum (LPH) yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan menindak dan melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi pada anggaran proyek yang diduga merugikan negara triliun rupiah. 

"Pada periode 2023 kasus ini mencuat di Publik ketika langkah penangan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Namun sampai sekarang kasus dugaan Korupsi di Perusahaan Gas Negara ini belum ketemu titik penerangan dengan kata lain KPK belum memastikan dan belum mencukupi data untuk kebutuhan penyelidikan sehingga masuk ke babak penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membatalkan penyelidikan dari beberapa kasus dugaan korupsi pada proyek di tubuh Perusahaan Gas Negara namun pada kasus dugaan korupsi Proyek investasi pada 
perusahaan Gas Negara yakni investasi melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah, diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun"

"Pada awal penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyertakan pemanggilan terhadap mantan Dirut PT. PGN periode 2008- 2017, padahal kasus dugaan korupsi proyek investasi ini 
berangkat dari periode 2010 dimana perusahaan Gas Negara melakukan investasi melalui anak usahanya yakni PT. EIP. Harusnya mantan direktur utama PT. PGN periode 2008-2017 harus dipanggil 
dan diperiksa sebagai saksi untuk menerangi problem anggaran akuisisi Blok Muriah. 
Bedasarkan penelusuran temuan kami : bahwa investasi yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia (PT SEI) di Lapangan Kepodang Blok Muriah, Jawa Tengah, diduga merugikan keuangan negara sekitar US$70 juta (hampir mencapai Rp1 triliun). Jumlah kerugian negara tersebut diperhitungkan dari selisih nilai awal investasi sebesar US$101,05 juta dan nilai akhir investasi pada Laporan Keuangan Saka Energi Oil and Gas Property Lapangan Kepodang sebesar US$31,78 juta. Petronas Carigali Muriah Limited—operator Wilayah Kerja—menyatakan Lapangan Kepodang hanya 
memiliki cadangan di bawah prediksi awal, yakni sebesar 30%–35% dari rencana pengembangan (Plan of Development/PoD). Temuan tersebut didapat dari pengeboran delapan sumur yang menunjukkan cadangan di Lapangan Kepodang telah habis pada 2017. Sedangkan untuk wilayah Kerja Blok Muriah adalah Lapangan Kepodang seluas 2.823 kilometer persegi di Lepas Pantai Laut Jawa sekitar 200 kilometer Timur Laut Semarang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, PGN telah mengakuisisi 20% Participating Interest (PI) dari Sunny Ridge Ltd. pada 2014 melalui anak perusahaan yang khusus didirikan untuk investasi hulu yakni PT SEI. Dugaan adanya ketidakcermatan penentuan nilai valuasi akuisisi 20% PI Lapangan Kepodang yang berakibat kerugian 
investasi tersebut. Direktur Utama PGN (2008-2017) dijabat oleh Hendi Prio Santoso yang saat ini menjadi Direktur Utama PT Mind ID (Persero) Tbk. (SMGR). Kasus itu berawal pada periode 2010, ketika Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2010-2020 ditetapkan, yang salah satunya dianggarkan akuisisi terhadap Blok Muriah melalui PI Sunny Ridge Ltd. sebesar 20% senilai US$100 juta. Kas internal PGN tahun 2011 yang dialokasikan untuk proyek tersebut sebesar US$250 juta. Kemudian pada 2013, 
barulah Direksi PGN menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT SEI untuk periode 2014, yang di dalamnya memuat anggaran investasi di Blok Muriah dengan PI 20% sebesar US$49 juta. Pada 2014, anggaran itu ‘dikoreksi’ menjadi US$108,53 juta. Pada Juli 2014, diteken Keputusan Direksi untuk investasi pada Blok Muriah dengan transaksi pada harga perkiraan pembelian US$45 juta. Kemudian pada Oktober 2014, ditandatangani Sales and 
Purchase Agreement (SPA) antara Sunny Ridge Offshore M Limited dan Saka Energi Exploration Production (EP) B.V. Selanjutnya pada Desember 2014 dilakukan pembayaran dari Saka Energi EP BV ke rekening Sunny Ridge di Bank DBS Singapura. Pembayaran berlanjut Januari 2015 berupa Cash 
Call Payment ke Sunny Ridge di Singapura. 
Setelah transfer dana dieksekusi, pada Maret 2015, Deloitte melakukan valuasi terhadap rencana akuisisi Blok Muriah melalui PI 20%. Nilai yang diperhitungkan sampai dengan 2026, namun nyatanya saat ini lapangan Kepodang telah berhenti produksi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh PGN melalui 
akuisisi PI 20% mengakibatkan perubahan komposisi pengelola wilayah kerja yang sebelumnya pada tahun 2011, 80% saham dikuasai PC Muriah Ltd. dan 20% Sunny Ridge Group; pada tahun 2015, 80% dikuasai PC Muriah Ltd. dan 20% dikuasai Saka Energi Muriah Ltd. Ketika diakuisisi, lapangan itu 
mulai berproduksi dimulai pada Agustus 2015. Celah lain korupsi, bisa terjadi saat alur distribusi. Potensi korupsi di PGN terbuka lebar di saat internal perusahaan bermain mata dengan pihak yang mendistribusikan gas bumi ke industri. Pihak yang 
dimaksud adalah penjual yang kerap kali sebenarnya tidak memiliki pipa untuk pendistribusian. Namun, tetap dipaksakan mendapat jatah dari PGN. “Para trader ini biasanya memiliki hubungan dengan 
kekuasaan, apakah itu di level legislatif maupun eksekutif. Celah korupsi di Perusahan Gas Negara, menitikberatkan adanya permainan dalam klausul kontrak. 
Dugaan adanya kongkalikong dalam menyusun kontrak patut dikemukakan lantaran minimnya transparansi soal kontrak PGN dengan pihak lain dalam sejumlah proyek. Di saat yang sama, proses uji 
tuntas juga bisa menjadi ‘arena’ para aktor yang bermain dalam proyek. Siapa pemilik manfaat atau vendor yang berbisnis Artinya ketika ada akuisisi ini, harus dikejar siapa beneficial ownership-nya. Ini penting untuk aparat penegak hukum ketika melakukan penelusuran untuk melihat kaitannya. 
Kami melihat bahwa Kemudian menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 Jo. PP Nomor 55 Tahun 2009 mengatur kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (Participating Interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. Menurut 
dokumen, pelaksanaan akuisisi cenderung tidak cermat, valuasi eksternal baru dilakukan setelah completion sales purchase agreement, estimasi internal memperkiraan nilai valuasi hanya sekitar US$40juta, nyatanya realisasi yang harus dibayar PGN jauh melebihi angka itu. Selain itu, pengalihan PI kepada PT SEI dari Sunny Ridge selaku PI 20% operator Muriah PSC pada tahun 2014, diduga dilakukan tanpa persetujuan Menteri ESDM. dan hasilnya akuisisi pada Blok Muriah pada periode awal investasi diduga korupsikan anggarannya. Dapat disimpulkan atas pembahasan hasil temuan bahwa 
negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp. 1 Triliun".

Adapun yang menjadi poin tuntutan massa aksi ini ialah:
1. Pecat Hendi Priyo Santoso sebagai Dirut Mind Id karena dalam masa baktinya 
sebagai Dirut PGN telah gagal.
2. Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan Floating Storage Regasifcation Unit 
(FSRU) Lampung Yang Telah Menimbulkan Kerugian Negara Senilai 1,97 Triliun. 
3. Panggil dan Periksa Priyo Santoso Dirut Mind Id atas Timbulnya Kerugian 
Negara Senilai 1,97 Triliun Pada Saat Menjadi Dirut PGN.

Share:

SABIRIN : Pj. GUBERNUR MALUKU TETAPKAN 5 KEGIATAN UNGGULAN

 

KABARMASA.COM, AMBON - Terkait 9 Arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Kepala Daerah pada 17 Januari 2023, dan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri saat Pelantikan Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU pada 26 April 2024 yang lalu, maka telah ditetapkan 5 kegiatan unggulan selama periode menjabat Sadali Ie.


Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, dalam keterangannya kepada Tim Diskominfo Maluku, pada Sabtu (20/7/2024) di ruang kerjanya, menjabarkan bahwa 5 kegiatan unggulan Penjabat Gubernur Maluku yakni :

1. Pengendalian Inflasi, yang setiap saat dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri

2. Pencegahan Stunting, yang diharapkan bisa turun sesuai target prevalensi nasional pada Tahun 2024 yakni 14%

3. Menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 27 November nanti sehingga bisa berjalan aman, jujur dan adil,

4. Penurunan angka kemiskinan ekstrem, Provinsi Maluku saat ini berada pada angka 2,59%, diharapkan pada akhir Desember 2024 bisa mencapai 0%, sesuai target Nasional.

5. Meningkatkan kinerja ASN guna mendukung pencapaian kinerja, baik di Tingkat Provini maupun Kabupaten Kota.


Sabirin menjelaskan bahwa segala tugas dan kegiatan prioritas dari Penjabat Gubernur Maluku ini, akan tetap dikoordinasikan dan dievaluasi secara terus menerus dengan Kabupaten Kota yang ada, agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. (Diskominfo Maluku)

Share:

Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Riau (AMMR) Mendukung Menteri Budi Arie Setiadi Berantas Judi Online


KABARMASA.COM, PEKANBARU – Ratusan mahasiswa dan masyarakat Riau menggelar aksi damai di pusat kota Pekanbaru hari ini, untuk mendukung Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam memberantas praktik judi online yang semakin meresahkan.21 Juli 2024


Aksi ini diorganisir oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Riau (AMMR), yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dari universitas-universitas di Riau serta warga masyarakat yang prihatin dengan maraknya judi online. Para peserta aksi berkumpul di Taman Kota Pekanbaru sejak pukul 07.00 WIB, membawa spanduk dan poster yang berisi pesan-pesan dukungan dan harapan agar pemerintah semakin tegas dalam menindak situs-situs judi online.


Koordinator umum aksi, Ahmad Suhaendra, dalam orasinya menyatakan bahwa judi online telah merusak moral dan ekonomi masyarakat. "Kami melihat banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Mereka bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga masa depan. Oleh karena itu, kami mendukung penuh langkah Menteri Budi Arie Setiadi untuk menutup situs-situs judi online dan menghukum pelakunya," tegas Ahmad Suhaendra.


Aksi damai ini berjalan tertib . Para peserta juga melakukan long march menuju Kantor Gubernur Riau, di mana perwakilan dari AMMR menyerahkan petisi yang berisi tuntutan agar pemerintah daerah lebih aktif dalam mendukung upaya Menteri Budi Arie Setiadi.

Selain itu massa aksi menyampaikan 3 poin tuntutan aksi damai,

“Kami, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Riau, dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab sosial kami sebagai warga negara, telah menggelar aksi damai pada tanggal 21 Juli 2024 di Jl. Jendral Sudirman,Pekanbaru. Aksi ini dilakukan untuk menyoroti masalah serius yang sedang kami hadapi, yakni peredaran judi online di wilayah Riau.

Kami dengan tegas kami bersikap:


1. Mengutuk keras kepada mafia judi online untuk segera di musnahkan demi pemyelematan rakyat yang terperangkap dengan perilaku judi online.

2. Mendukung menteri kominfu dibawah kepemimpinan bapak budi arie setiadi dalam rangka memberantas judi online

3. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah penegak hukum dalam melakukan Kampanye publik yang lebih intensif tentang bahaya judi online. 


Kami yakin langkah-langkah ini akan melindungi generasi muda dan masyarakat Riau dari dampak negatif judi online. Hormat kami, Ahmad Suhaendra (Kordinator Umum)” tutupnya. 


Aksi damai ini berakhir pada pukul 09:30  WIB dengan tertib, dan para peserta membubarkan diri setelah mendengarkan orasi penutup dari para pemimpin aksi. Mereka berharap, dengan adanya aksi ini, pemerintah semakin serius dalam memberantas judi online demi masa depan generasi bangsa yang lebih baik.

Share:

36 Daftar HP RAM 8 GB Harga Rp 2 Jutaan ke Bawah untuk Pelajar dan Mahasiswa


KABARMASA.COM, JAKARTA - Besarnya kapasitas memori RAM banyak dipercaya mendukung performa perangkat, tidak terkecuali handphone (HP).

Oleh karenanya, tidak kaget bila HP dengan memori RAM 8 GB akan banyak dilirik untuk menjadi perangkat idaman.

Di Tanah Air, sejumlah HP RAM 8 GB bisa didapatkan dengan banderol yang terbilang murah dan terjangkau.

Rangkaian produk HP tersebut rasanya cocok dipilih untuk pemakaian para pelajar dan mahasiswa.

Berikut Tribunshopping.com rangkumkan 36 HP RAM 8 GB terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa yang harganya Rp 2 jutaan ke bawah:

Daftar Harga HP RAM 8 GB Terbaru Beserta Harganya Juli 2024

1. realme C63 8 GB/128 GB: Rp 2.299.000

2. realme C65 8 GB/128 GB: Rp 2.399.000

3. realme C65 8 GB/256 GB: Rp 2.799.000

4. realme C67 8 GB/128 GB: Rp 2.399.000

5. realme C67 8 GB/256 GB: Rp 2.799.000

6. realme C53 8 GB/256GB: Rp 2.299.000

7. vivo Y28 8 GB/256 GB: Rp 2.999.000

8. vivo Y28 8 GB/128 GB: Rp 2.599.000

9. vivo Y35 8 GB/128 GB: Rp 1.999.000

10. Redmi 13 8 GB/128 GB: Rp 1.999.000

11. Redmi 13 8 GB/256 GB: Rp 2.199.000

12. Redmi 13C 8 GB/256 GB: Rp 1.799.000

13. Redmi 12 8 GB/28 GB: Rp 1.799.000 

14. Redmi 12 8 GB/256 GB: Rp 1.999.000 

15. Redmi Note 13 8 GB/128 GB: Rp 2.399.000 

16. Redmi Note 13 8 GB/256 GB: Rp 2.599.000 

17. Redmi Note 13 5G 8 GB/256 GB: Rp 2.999.000 

18. POCO C65 8 GB/256 GB: Rp 1.749.000

19. POCO M6 8 GB/ 256 GB: Rp 2.099.000

20. POCO M6 Pro 8 GB/256 GB: Rp 2.999.000

21. SAMSUNG Galaxy A15 8 GB/128 GB: Rp 2.699.000

22. SAMSUNG Galaxy A15 8 GB/256 GB: Rp 2.999.000

23. itel RS4 8 GB/128 GB: Rp 1.799.000

24. itel RS4 8 GB/256 GB: Rp 2.099.000

25. itel P55 NFC 8 GB/128 GB: Rp 1.309.000

26. itel P55 NFC 8 GB/256 GB: Rp 1.489.000

27. itel S23 Plus 8 GB/256 GB: Rp 2.199.000

28. TECNO SPARK 20 8 GB/256 GB: Rp Rp 1.649.000

29. TECNO SPARK 20 Pro Plus 8 GB/256 GB: Rp 2.799.000

30. TECNO SPARK 20C 8 GB/128 GB: Rp 1.193.000

31. Infinix NOTE 40 8 GB/256 GB: Rp 2.499.000

32. Infinix HOT 40i 8 GB/256 GB: Rp 1.669.000

33. Infinix HOT 40 Pro 8 GB/256 GB: Rp 2.099.000

34. OPPO A60 8 GB/128 GB: Rp 2.599.000

35. OPPO A60 8 GB/256 GB: Rp 2.999.000

36. OPPO A58 8 GB/128 GB: Rp 2.699.000

Performa "Sat-set"

HP RAM 8 GB, apalagi dibanderol dengan harga yang terjangkau akan memiliki daya tarik tersendiri.

Seperti yang telah banyak diketahui, memori RAM sedikit banyak akan menunjang performa chipset yang diadopsi perangkat.

Tak ayal bila makin besar kapasitas RAM pada perangkat, semakin "Sat-set" pula performa yang bisa disuguhkan.

Dalam daftar di atas, sudah terangkum setidaknya 36 HP RAM 8 GB yang dibanderol dengan harga Rp 2 jutaan ke bawah.

Dengan banderolnya yang terjangkau, rangkaian perangkat tersebut rasanya akan cocok dipertimbangkan oleh pelajar dan mahasiswa.

Untuk diingat, harga dalam daftar di atas tidak bersifat mutlak alias bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan tiap brand.

Share:

Pemkab Bekasi Serahkan Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi Pada Pemkot Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BANDUNG - Selepas mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah se- Jawa Barat, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama Pj. Kabupaten Bekasi Dani Ramdan bertemu dalam rangka Serah Terima Barang Milik Daerah terkait penyerahan 8 (delapan) Wilayah Layanan, Aset, dan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi yang berada di Kota Bekasi. (Jum'at, 19/07). 


Serah Terima Barang tersebut merupakan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi yang tertuang dalam surat Nomor: HK.04/100/PKS/Rek/2024 dan surat Nomor 81 Tahun 2024 Tanggal 19 Juli 2024.


Penyerahan aset Perumda Tirta Bhagasasi dari Pemkab Bekasi ke Pemkot Bekasi merupakan upaya penyelesaian atau pengakhiran aset Perumda Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi sekaligus sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan dan penyediaan air bersih.


Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyambut baik perjanjian tersebut. Menurutnya, "penyerahan aset Perumda Tirta Bhagasasi kepada kami, Pemerintah Kota Bekasi merupakan sebuah solusi penyelesaian kepemilikan aset bagi kedua daerah, tentunya ini menjadi langkah besar bagi kami untuk terus mengoptimalkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat, dan juga diharapkan mampu mendorong sektor perekonomian di Kota Bekasi lebih baik lagi," ucap Gani Muhamad.


Gani Muhamad pun berterima kasih kepada Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan beserta jajaran atas komitmen, kinerja, serta kolaborasinya sehingga segala urusan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Bekasi bisa terlaksana dengan tepat.


"Terima kasih kepada rekan saya, Pj. Bupati Bekasi atas komitmen dan kerjasamanya sehingga penyerahan aset Perumda Tirta Bhagasasi kepada kami telah selesai dan berjalan lancar. Kami akan maksimalkan aset-aset ini untuk kemaslahatan bersama baik untuk masyarakat dan juga untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi tentunya," tutup Gani Muhamad.

Share:

SADALI SAMBUT KUNJUNGAN KERJA KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU


KABARMASA.COM, AMBON – Sebagai wujud bersama dalam upaya menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Maluku, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan kunjungannya di Provinsi Maluku, pada Jumat (19/7/2024), di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.


Turut menyambut kedatangan rombongan Komnas Ham yang dipimpin oleh Wakil Ketua Abdul Haris Semendawai, yakni Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, didampingi Asisten 1 Setda Maluku dan Pimpinan OPD Terkait.


Sadali memberikan apresiasi kepada Komnas HAM yang telah berkunjung di Provinsi Maluku, guna membantu penyelesaian masa lalu yang terjadi, dimana perlu disikapi bersama, terutama dalam bentuk pemulihan.


“Selaku Penjabat Gubernur, kami menyambut baik inisiatif Komnas HAM, untuk mengadakan pertemuan ini, dalam rangka lebih khusus menindaklanjuti hasil verifikasi, dimana perlu dilakukan tindakan pemulihan bagi para korban,” ujar Sadali.


Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Sadali mendukung upaya yang dilakukan Komnas HAM, serta memberikan apresiasi karena telah melakukan langkah-langkah penanganan.


“Sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Maluku, telah memberikan hibah, dan telah berlanjut hingga proses verifikasi, untuk percepat mendapatkan sertifikat induk,” jelasnya.


Selanjutnya, pihaknya  berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dimana ada pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah masing-masing, dan akan segera melakukan penandatanganan MoU. (Diskominfo Maluku)

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts