RAKOR CAPAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR, SADALI HIMBAU TINGKATKAN KINERJA SPM

KABARMASA.COM, JAKARTA – Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU mengatakan, segala upaya telah dilakukan oleh Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah, dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan, melalui perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik, penyediaan kapasitas dan kualitas fasilitas belajar mengajar yang memadai pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan siswa. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi tentang Capaian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Upaya Pemerataan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Maluku, Kamis, (11/7/2024), di Hotel The Natsepa Ambon.

Dirinya mengatakan, berdasarkan data Hasil Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk Provinsi Maluku masih sangat rendah, berkisar pada angka 34,82, terutama untuk indikator literasi, numerasi dan karakter.

“Untuk menjawab permasalahan tersebut agar bisa berjalan dengan efektif dan optimal, maka Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Sadali.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan hal ini dikarenakan semakin rendah dan biasnya capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar, menunjukkan semakin rendahnya kualitas intervensi daerah.

“Olehnya itu, kami menghimbau kepada seluruh Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, terutama kepada Dinas Pendidikan, agar alokasi dan penggunaan Specific Grant Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan, lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja SPM”, himbau Sadali.

Sadali menegaskan khususnya peningkatan mutu pelayanan dasar, yaitu literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang menjadi permasalahan utama pada satuan pendidikan yang ada di wilayah Maluku dan tidak lupa juga yang paling penting peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu hasil belajar pada tahun 2025 nanti.

Untuk diketahui hadir pada kesempatan itu, Bupati Walikota se-Maluku, Bunda Paud Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang membidangi Pendidikan, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Akademisi, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat, serta Kepala Balai, Guru, dan Mitra Kerja Pendidikan di Maluku.

Pada kesempatan itu juga turut dilakukan penyerahan piagam penghargaan dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang diserahkan kepada Penjabat Gubernur Maluku, kepada Bupati Walikota se-Maluku, Bunda Paud Provinsi dan Kabupaten Kota se-Maluku, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Kabupaten/Kota. (Diskominfo Maluku)
Share:

HMI CABANG AMBON MINTA EMPAT PT. PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAEAPO GANTI RUGI ATAS MASYARAKAT 3 KECAMATAN DAMPAK BANJIR BENDUNGAN WAEAPO


KABARMASA.COM, AMBON - Kekhawatiran yang mendalam mengenai dampak lingkungan yang serius akibat pembangunan Bendungan Waeapo kini terjadi. Pelimpahan - demi pelimpahan kepada PT terjadi demi tercapainya target finishing pada bendungan waeapo ini sia - sia padahal nominal (Pagu) Anggaran yang sangat fantastis yakni 2.08 Triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)


Pembangunan bendungan waeapo yang tengah dilakukan dengan 3 rincian yakni paket 1 dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan KSO PT Adhi karya, paket 2 oleh  PT Hutama Karya KSO dan PT Jaya Konstruksi hingga kini tidak selesai sesuai target alhasil dampaknya berbanding terbalik dengan target. Pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar dengan presentasi yang di prediksi Dinas PUPR yakni  penyediaan air irigasi seluas 10.000 hektare, air baku dengan debit 500 liter/detik, kemampuan mereduksi banjir sebesar 557 m3/detik, sebagai pembangkit listrik (PLTA) sebesar 8 mw yang mampu menerangi kurang lebih 8.750 rumah dengan daya 900 watt, dan sebagai tempat pariwisata (PUPR)., kini jadi kiamat Qudra (kiamat kecil) bagi masyarakat sekitar.


Pasalnya pada 5/7/2024 akibat pembangunan yang tak kunjung rampung terjadi peluapan air akibat hujan yang  mengakibatkan Masyarakat 3 Kecamatan dari 12 desa harus angkat kaki akibat luapan air dari pembangunan bendungan (banjir) setinggi dada bahkan leher orang dewasa yang berujung rusaknya rumah warga tidak bisa di tempati, warga terpaksa harus mengungsi, harta benda dan kerusakan materil tak terhindarkan


3 Kecamatan terdampak akibat bobroknya pembangunan ini antara lain :


(1). Kecamatan Waelata

Desa Dafa, Debowae, Waitina, Waelo,Waeflan,Waehata ,Basalale, dan Waeleman Waeleman/unit R (2). Kecamatan Lolong guba Desa Lele,Grandeng,Waegernangan,Waegeren,Ohilahin (3). Kecamatan Waeapo Desa Mako, Aer mandidi, dan desa Lamboyan


Bendungan waeapo sebagai Proyek Strategis Nasional yang anggarannya bersumber dari APBN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kini berubah menjadi sumber kerusakan lingkungan yang signifikan. Dan mengakibatkan petani gagal panen hampir di semua desa yang kena dampak akibat banjir tersebut. Penundaan dan ketidakselarasan dalam pelaksanaan proyek ini telah mengakibatkan berbagai masalah yang sangat yang sangat merugikan. Dikarenakan pembangunan yang tidak terencana dengan baik telah menyebabkan kerusakan serius apalagi dari segi ekologis 


Proses konstruksi yang tidak mematuhi standar lingkungan telah mengakibatkan pencemaran air yang berdampak sangat buruk pada kualitas air yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari.


Area hutan yang signifikan telah ditebang untuk kepentingan proyek ini tanpa adanya upaya rehabilitasi yang memadai, yang berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati dan peningkatan risiko erosi tanah (Deforestasi). Pengerjaan bendungan yang terhenti menyebabkan gangguan aliran air yang mengakibatkan perubahan drastis pada ekosistem sungai, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan akuatik dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan dan mengakibatkan kiamat kecil pada masyarakat oleh karena itu., 


Sebagai Anak Negeri Saya mendesak tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera melakukan Audit terhadap PT Pembangunan Perumahan KSO PT Adhi karya, PT Hutama Karya KSO dan PT Jaya Konstruksi. BWS, PUPR Provinsi Maluku dan seluruh Instansi yang terlibat dalam proyek strategis nasional Pembangunan bendungan waeapo dengan total anggaran (pagu) 2,08 Triliun yang bersumber dari APBN itu.


Menuntut untuk PT Pembangunan Perumahan KSO PT Adhi karya, PT Hutama Karya KSO dan PT Jaya Konstruksi Karya dengan segera bertanggungjawab ( ganti rugi ) Materil maupun non materil kepada Masyarakat 3 Kecamatan 13 desa atas kerusakan yang terjadi akibat dari dampak pembangunan bendungan yang dinilai bobrok dan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.


Mendesak PT Pembangunan Perumahan KSO PT Adhi karya, PT Hutama Karya KSO dan PT Jaya Konstruksi, BWS dan PUPR Provinsi Maluku serta Instansi terlibat agar dengan segera melakukan rehabilitasi lingkungan yang terdampak, penerapan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.


Menuntut agar pemerintah dan pihak berwenang mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan dengan ketat agar kebobrokan pembangunan dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Oleh karena Keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga demi kesejahteraan generasi sekarang ada generasi mendatang.


Apabila apa yang kemudian kami sampaikan tidak segera diindahkan maka sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon akan menginstruksikan kepada seluruh kader dan anggota HMI Cabang Ambon, Melakukan konsolidasi dengan rekan-rekan Mahasiswa Buru, Buru selatan yang berdomisili di Ambon, LSM, OKP/I, Cipayung Plus Kota Ambon untuk melakukan aksi besar-besaran dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah provinsi dan instansi - instansi terkait lainnya. Tutup Rifon (Ketua Umum HMI Cab. Ambon).

Share:

Aliansi BEM Nusantara DKI Jakarta dan BEM SI Kerakyatan Menggelar Unjuk Rasa Di Depan Istana Negara


KABARMASA.COM, JAKARTA- Aliansi BEMNUS Wilayah DKI Jakarta dan Aliansi BEMSI Kerakyatan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada hari rabu, 10 Juli 2024. 


Aksi tersebut dikomandoi langsung oleh 3 Koordinator aliansi yakni Pier Lailossa, Rahmatul Fajrin dan Ahmad Fauzi. Masa pendemo bergerak membawa beberapa poin tuntutan yakni : 
1. Mendesak Presiden RI untuk menolak RUU TNI dan POLRI
2. Menolak RUU Penyiaran karena bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. Stop komersialisasi pendidikan, menolak kenaikan UKT dan sejahterahkan tenaga pendidik
4. Adili pelaku kriminalisasi masyarakat sipil
5. Copot dan adili Budi Arie sebagai MENKOMINFO
6. Mendesak MENKOPOLHUKAM menyelesaikan masalah judi online secara transparan
7. Menuntut Presiden RI untuk mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Dalam aksi demonstrasi tersebut, para Ketua-ketua BEM atau para Presiden Mahasiswa dari berbagai kampus yang terafiliasi dalam ketiga aliansi tersebut menyampaikan beberapa aspiranya sebagai penjabaran lebih rinci atas poin tuntutan yang disampaikan.
BEMNUS DKI Jakarta dibawa pimpinan Koordinator Daerah yakni Pier Lailossa menyampikan dalam orasinya"Beberapa pembahasan Revisi UU yang sedang dilaksanakan seperti UU POLRI, TNI hingga Penyiaran merupakan rancangan yang sarat akan pasal kontroversial. Oleh sebabnya pembukaan ruang partisipasi bermakna sangat diperlukan untuk membahas secara tuntas beberapa permasalahan seperti : perluasan kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers, pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, perluasan kewenangan POLRI dalam ruang siber, belum adanya kelengkapan aturan penyadapan, hingga perluasan pendudukan jabatan prajurit TNI aktif ke beberapa lembaga negara". ujarnya 

Masa aksi lewat orator-oratornya juga menyoroti permasalahan pendidikan Indonesia yang dikomersilkan serta menyuarakan agar tenaga pendidik harus disejahterahkan termasuk nasib para tenaga pendidik honorer yang telah mengabdi lama namun tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, masalah kriminalisasi masyarakat sipil, masalah pusat data nasional sementara, pemberantasan judi online hingga masalah Tabungan Perumahan Rakyat pun turut disorot oleh masa aksi lewat orator-oratornya.
Akibat dari tidak diresponnya gerakan demonstrasi oleh instansi terkait, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Wilayah DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Pier Lailossa maupun Rahmatul Fajrin serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) Kerakyatan Wilayah Jakarta dibawah komando Ahmad Fauzi membacakan poin tuntutan mereka dan menyatakan sikap untuk terus memperjuangkan poin tuntutannya pada aksi demonstrasi jilid 2 dengan eskalasi masa yang lebih besar.



Share:

PB HMI Mendukung Polres Jakarta Timur Untuk Mengusut Tuntas Kasus Playing Victim Di Duren Sawit

KABARMASA.COM, JAKARTA- Seorang pemuda berinisial MRR (23 tahun) terindikasi telah melakukan Manipulasi Kasus dugaan  penyiksaan dan penyekapan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, (10 Juli 2024).

Padahal oknum yang mengklaim dirinya korban ini sebenarnya adalah pelaku Penipuan dan penggelapan berkedok jual beli Mobil. Oknum ini telah melakukan praktik penipuan jual beli mobil selama 2021 Hinga 2023 dan telah merugikan banyak korban dengan kerugian senilai Milyaran rupiah.

Kabarnya bahwa uang hasil penipuan tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadi. Alhasil uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diberikan justru digunakan untuk hal-hal lain sesuai keinginan Pelaku seperti berfoya-foya dengan perempuan dan bermain judi.

Ketika dituntut ganti rugi oleh korban, Pelaku tidak dapat membayar. Pada mulanya telah dilakukan somasi dan mengedepankan asas kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan pelaku difasilitasi untuk tinggal di kediaman Korban, di duren sawit karna pihak keluarga sudah tidak mau bertanggung jawab dan khawatir banyak korban penipuan lain yang berdatangan kerumah. Akan tetapi justru malah dilaporkan atas dasar penganiayaan dan penyekapan.

Merespon hal tersebut. Leppami PB HMI mendukung penuh proses penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus Playing Victim jual beli mobil oleh pelaku berinisial MRR tersebut.

"Kami percaya bahwa Polres Jakarta Timur akan mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Untuk itu kami Leppami Pengurus Besar HMI akan mendampingi dan mengawal proses pelaporan oleh banyak korban dan mendukung penuh penyelidikan untuk menangkap Pelaku penipuan Jual Beli Mobil Bodong oleh inisial MRR". Tegas Heru Nugroho Ketua Leppami PB HMI.
Share:

PRESIDEN BEM UNM MENGECAM TINDAKAN REPRESIF APARAT TERHADAP TEMAN-TEMAN KAMRI

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - "Setiap orang berhak atas  kebebasan berserikat, Berkumpul dan mengeluarkan pendapat" adalah bunyi Pasal 28 Ayat 3 UUD 1945. Tentu hal tersebut menjadi acuan dan payung hukum bagi seluruh mahasiswa dan rakyat indonesia untuk menyuarakan pendapat dimuka umum. 

Namun celakanya tidak sedikit terjadi pembungkaman dan represifitas aparat dalam menangani aksi demonstrasi. Seperti yang terjadi baru-baru ini, yaitu aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI). 

Saya selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (BEM UNM) sekaligus Comandante Angkatan 3  KAMRI mengecam keras tindakan Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan represifitas terhadap massa aksi. Apalagi pada saat dilakukannya penangkapan, Kawan-kawan sudah selesai membacakan pernyataan sikap dan sudah menuju jalan pulang. Namun Aparat malah melakukan penangkapan paksa terhadap massa aksi.

Adapun pemberitaan bahwa terjadi pengeroyokan terhadap aparat kepolisian  adalah tidak benar. Karena pada tayangan video yang lengkap sudah jelas bahwa Aparat Kepolisian yang lebih dahulu ingin melakukan tindakan fisik namun para massa aksi melakukan pembelaan diri sebab  dianggap itu bentuk tindakan yang sewenang-wenang. 

Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian serius,apalagi hingga hari ini masih ada 8 orang kawan-kawan kader KAMRI yang ditahan di Polrestabes Makassar. Dan Penetapan tersangka 8 orang kader KAMRI yang dilakukan oleh  Aparat Kepolisian cacat prosedural dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Sehingga perlu untuk menggalang solidaritas, kita kecam secara bersama segala bentuk tindakan represif dan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian.

Disisi lain Media sebagai pilar keempat demokrasi tentu harus memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, menyediakan informasi yang benar-benar faktual dan berimbang. Media menjadi harapan besar masyarakat dalam melihat kebenaran disetiap kejadian. Sehingga saya berharap media menyajikan informasi yang benar-benar berimbang dari dua belah pihak, antara pihak kepolisian dan juga pihak kawan-kawan KAMRI. 

Saya selaku Presiden BEM UNM Lagi-lagi mengecam keras tindakan aparat kepolisian dan mengajak seluruh elemen untuk menyuarakan kebenaran.
Share:

Membantah Berita Miring, Dewan Senior KAMRI: Itu Jelas Diskriminasi Terhadap Demonstran

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Mengamati lalu lintas opini maupun berita terkait dengan insiden yang melibatkan kolompok muda (Mahasiswa) yang datang dari kalangan organisasi pergerakan KAMRI dengan akronim KOMITE AKTIVIS MAHASISWA RAKYAT INDONESIA bersama pihak satuan keamanan saat unjuk rasa. (10/07/24)

Menanggapi opini maupun berita miring tersebut, Dewan senior "Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia" memberikan sanggahan sekaligus bantahaan atas dugaan insiden yang menyasar terhadap kawan-kawan yang melakukan aksi protes di Jalan Sultan Alauddin tepatnya didepan Kampus Univ. Muhammadiyah Makassar, 8 Juli 2024.

Memang aksi protes yang dilakukan kawan-kawan fokus menyoroti beberapa isu Nasional, karena dalam kajian ekonomi dan politik kebijakan tersebut tidak berpihak terhadap rakyat menengah kebawa, salah satunya terkait dengan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

Kawan-kawan yang unras berhak menyatakan pendapat dimana saja, itu bentuk kontrol social sebagai kelompok muda dan aktivis mahasiswa, kan secara konstitusional dilindungi, lantas mengapa kawan-kawan kami di diskriminasi dan dituding aneh-aneh?

Kawan-kawan kami yang saat ini masih diamankan di markas kepolisian Polrestabes Makassar hingga hari ini belum ada konfirmasi kapan mereka dibebaskan. Sehingga selaku dewan senior dengan tegas akan menkonsolidasikan disemua sektor kabupaten kota sesulselbar untuk menyikapi tindakan pembungkaman demokrasi dan diksriminasi terhadap demonstran. Hal ini penting untuk disikapi dengan serius tegas dewan senior KAMRI.
Share:

Kejanggalan di DINKES SBT Aliansi KPK Minta pihak kepolisian megusut tuntas dan bupati SBT segera mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan SBT Samun Rumakabis


KABARMASA.COM, AMBON - Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Hal ini akan berdampak buruk pada tatanan kehidupan masyarakat dan menciptakan kemiskinan masal.


Penunjang kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah akses kesehatan yang mumpuni dan mudah di jangkau oleh masyarakat. Naas yang terjadi sebaliknya di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur. Bagaimana tidak anggaran yang di berikan oleh negara kepada DINKES SBT malah diduga disalahgunakan dan berdampak buruk kepada masyarakat setempat.


Bantuan opersional kesehatan (BOK) adalah dana bantuan yang digunakan untuk pembelanjaan operasional program prioritas upaya kesahatan masyarakat. sasaran dana BOK sangat jelas namun di DINKES SBT ada dugaan penyalagunaan dana BOK yang belum diselesaikan sampai sekarang. Masalah ini sudah menjadi perhatian polres SBT lewat bagian humas polres SBT (suhardin sobo) di salah satu awak media (zona maluku) pada 07/08/2024 lalu. 


Bukan saja itu ditemukan rekaman suara beredar yang di duga kuat adalah percakapan kepala dinas kesehatan SBT dengan seseorang yang mebicarakan soal aksi yang di gelar oleh beberapa mahasiswa di kota ambon yang menyoalkan dugaan penyalagunaan dana BOK di DINKES SBT untuk membungkam aksi mahasiswa dengan memberikan sejumlah uang dengan kisaran 10 juta.


Tidak sampai disitu ada pemotongan 15% untuk setiap kegiatan setiap bidang di DINKES SBT yang entah kemana dan untuk apa pemotongan tersebut. ada juga kejadian yang mengejutkan di tanggal 25 maret 2024 terjadi pembobolah berangkas di instansi yang sama yaitu DINKES SBT dengan taksiran 1,4 M dan belum dilaporkan ke pihak yang berwajib ada juga dugaan pengadaan alkes tahun 2021 dengan nilai pagu 2 M yang harusya di lelang LKPP dan E-Katalog namun dipecah dan diberikan lansung ke E-Katalog.


Dengan berbagai persoalan di atas ketua Aliansi KPK (Koalisi Penggugat Korupsi) Hairul Rumata mengatakan "polres SBT dan Polda Maluku harus tegas dalam menyelesaikan beberapa persoalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur karena ini sanggat berdapak pada akses kesehatan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur".


Masalah di DINKES SBT ini sangat fatal dan juga merugikan negara dan Kabupaten Seram Bagian Timur.


"ini persoalan yang sangat berdampak pada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur, apalagi di Kabupaten Seram Bagian Timur di beberapa kecamatan masih sangat sulit untuk mengakses kesehatan.  pemerintah daerah lewat dinas kesehatan yang di anggap membantu masyarakat untuk mengakses kesehatan dengan mudah malah mempersulit dan merugikan kabupaten dan negara". Ujarnya.


Dugaan upaya untuk pembungkam aksi mahasiwa di kota ambon ini juga merupakan penyuapan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk menutupi kasalahan yang dilakukan.


"rekaman yang beredar itu memang membicarakan soal masalah BOK tapi itu bisa dibicarakan dengan baik tanpa harus menyuap masa aksi, ini tindakan yang melanggar hukum dan terindikasi gratifikasi juga menurunkan nilai demokrasi kita". Lanjutnya.


Di tambah lagi masalah pembobolan brangkas di DINKES SBT yang belum di laporkan ke pihak berwajib.


"Pembobolan brangkas ini sanggat tidak mungkin terjadi, dana sebesar 1,4 M ini pasti ada pengawalan yang ketat tapi ini bisa terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur sangat mustahil, ada yang salah dan mungkin ada persengkokolan antara beberapa pihak. Bagaimana tidak sebelum pembobolan terjadi CCTV sudah di lepas ini sangat mustahil kejahatan terjadi begitu saja tanpa ada penyelesaian sampai sekarang olehnya itu kami meminta POLRES SBT dan Polda Maluku segera mungkin memanggil Kepala Dinas Kesehatan SBT Samun Rumakabis lalu diminta keterangan lalu pak bupati juga demikian harus mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan Samun Rumakabis dan memberikan sangsi tegas".  Bila perlu di non jobkan agar kinerja kinerja aparat penegak humum dapat berjalan dengan lancar  tanpa para pihak menggunakan kekuasaan yang sedang mereka pegang saat ini. Lanjutnya.


Di instansi yang sama juga diduga terjadi keganjalan pada tahun 2021 lalu. Pengadaan alkes yang harusnya dilelang malah tidak sesuai prosedur dan ketentuan.


"Dinas Kesehatan SBT terlalu banyak persoalan yang terjadi dan di diamkan begitu saja. Persoalnya kesehatan sangat krusial dan menyangkut kepentingan banyak orang. Untuk itu pemerintah SBT harus tegas menanggapi persoalan ini dan pihak kepolisian juga harus mengusut tuntas masalah di DINKES SBT yang sangat fatal ini. Takutnya hal ini juga terjadi di instansi yang lain dan berdampak lansung pada masyarakat. Pengadaan alkes 2021 dengan nilai pagu 2 M itu juga harus di selesaikan karena tidak sesuai prosedural agar tidak menjadi budaya buruk pada generasi".tutup arul.

Share:

Sederet kasus korupsi di Kab. Enrekang menuai titik terang, Apa kabar Kasus DAK 2015?

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Ketua Umum Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) kembali angkat bicara, menyoal kasus dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 39 Miliar di kabupaten Enrekang, Sulsel. Dia menilai banyak kejanggalan dibalik kasus tersebut.

Wiranto, putra asli kabupaten Enrekang yg hari ini sebagai Bendaha Umum PB IKAMI SULSEL sangat menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Sulsel yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan penyimpangan DAK tersebut.

"Selasa 27 Agustus 2019 yang lalu Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) resmi meningkatkan status kasus dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 39 Miliar di kabupaten Enrekang ke tahap penyidikan dan sudah mengantongi nama untuk ditersangkakan,  akan tetapi pada 2021 muncul isu bahwa Kejaksaan Tinggi Sulsel mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan penyimpangan DAK tersebut" Ungkap Wiranto di depan awak media

Diketahui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 39 Miliar tersebut seharusnya diperuntukkan untuk membiayai proyek pembangunan bendungan jaringan air baku Sungai Tabang yang berlokasi di kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel. Akan tetapi berdasarkan fakta lapangan  anggaran tersebut malah diperuntukan ke proyek pengerjaan yang berbeda

"Itukan sudah jelas pelanggarannya, proyeknya diduga sama sekali tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat sekitar, anggarannya diperuntukkan untuk pembangunan Bendungan malah dialokasikan ke proyek yang lain, tapi kenapa harus di SP3-kan. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa dibalik itu semua ada kongkalikong atau main mata" tutur Wiranto

Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) berharap agar kasus tersebut menuai titik terang dan segera diungkap dalang intelektualnya 

"Untuk kesekian kalinya kami mendesak KPK RI atau Kejaksaan Agung untuk mengambil alih kasus dugaan penyimpangan anggaran tersebut, menurut kami ada kejanggalan  dibalik Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel pada 2021 yang lalu " 

Saat ditanya, apa langkah selanjutnya?, Wiranto menegaskan bahwa akan menggerakkan ratusan bahkan ribuan masa aksi jika KPK ataukah Kejaksaan Agung RI tidak mengambil alih bahkan mendiamkan kasus tersebut. 

"Di Kabupaten Enrekang sudah banyak kasus Korupsi yang diungkap, seperti Kasus korupsi RS Pratama Enrekang, korupsi Gaji Honorer, korupsi pengadaan bibit kopi dan lain sebagainya. Ada apa dengan kasus DAK?,  Apakah penegak Hukum takut atau mungkin ada kongkalikong di balik Kasus itu?" Tutup Wiranto

Share:

Aliansi Masyarakat Rantau (AMRT) Mengecam Kebijakan PT PELNI Atas Habisnya Tiket Kapal KM. Nggapulu

KABARMASA.COM, JAKARTA- KM Nggapulu merupakan salah satu kapal milik PT PELNI (Persero) yang melayani rute Tanjung Priok - Surabaya - Makassar - Baubau - Ambon - Banda - Tual - Dobo - Kaimana - Fakfak - Kaimana - Dobo - Tual - Banda - Ambon - Baubau - Makassar - Surabaya - Tanjung Priok. Kapal ini berencana akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 19 Juli 2024. Namun menurut situs resmi PELNI mengabarkan tiket telah habis terjual sehingga sejumlah penumpang terhambat keberangkatannya. (08/07/2024).

Aliansi Masyarakat Rantau (AMRT) sangat mengecam kebijakan PT PELNI yang kerap merugikan masyarakat "Kami Aliansi Masyarakat Rantau merasa kecewa dengan PT PELNI selaku perusahaan resmi BUMN yang bergerak pada bidang transportasi laut. Sebagaimana diketahui sistem penjualan Tiket Kapal Penumpang seperti KM.Nggapulu melalui ONLINE sangat cepat habis tanpa ada pemberitahuan secara jelas ini seolah-olah siapa cepat dia dapat, dengan demikian jelas tidak selaras dengan asas adil dan merata tanpa diskriminasi sebagaimana penjawanatahan dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran". tegas Aliansi Masyarakat Rantau 

Aliansi Masyarakat Rantau berencana melakukan aksi unjuk rasa yang berlokasi di Kementerian Perhubungan dan Kantor Utama PT PELNI.

"Kami sangat menyangkan sikap PT PELNI yang jelas-jelas merugikan masyarakat secara umum dan rantauan. sehingga kami Aliansi Masyarakat Rantau (AMRT)akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut beberapa hal sebagai berikut".

1. Meminta Kementerian Perhubungan RI untuk evaluasi kebijakan PT PELNI dalam sistem penjualan tiket Kapal yang diskriminatif.
2. Meminta pertanggungjawaban PT PELNI atas sistem pembelian tiket yang cepat habis tanpa adanya transparansi kepada masyarakat.
3. Meminta Kementerian Perhubungan RI evaluasi para pejabat fungsional PT. PELNI yang tidak becus dalam penanganan pembelian tiket Kapal Penumpang

"Demikian yang dapat kami sampaikan, bilamana tidak ada pertanggungjawaban PT PELNI maka kami akan melakukan unjuk rasa secara berjilid-jilid hingga aspirasi kami direspon dengan baik." pungkas Aliansi Masyarakat Rantau 
Share:

Pemkot Bekasi Tanggapi Pemberitaan Pergantian Jabatan Pj Wali Kota Bekasi


KABARMASA.COM, BEKASI KOTA - Pemerintah Kota Bekasi mengklarifikasi pemberitaan yang beredar mengenai penggalan surat pemberhentian PJ Wali Kota Bekasi. Pemberitaan ini telah mengakibatkan kegaduhan dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Dwie Andyarini Dian Arga menjelaskan pemberitaan ini belum terkonfirmasi kebenaranya. Sebab hingga sekarang Pemerintah Kota Bekasi belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat terkait pemberhentian PJ Wali Kota Bekasi. 

"Saya sudah konfirmasi dan sampai dengan hari ini belum ada pemberitahuan secara resmi. Dan jalannya pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Jadi berita yang beredar termasuk berita hoax," ucap Plh Sekda Kota Bekasi, Dwi Andyarini. 

Untuk itu, ia mengintruksikan jajaran dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi tidak terprovokasi atas pemberitaan tersebut.  Ia ingin jajaran aparaturnya tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Apabila ada pergantian pun, Pemerintah Kota Bekasi akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Share:

Sufmi Dasco Sukses Dalam Menjalankan 3 Peran Sekaligus , Aktivis Muda : Beliau Panutan Generasi Muda

KABARMASA.COM, JAKARTA- Di bumi Indonesia Mungkin tak banyak orang yang bisa melakoni tiga peran sekaligus sebagai pengusaha, politisi dan akademisi. Namun tiga peran itu bisa dijalani dengan baik oleh Sufmi Dasco Ahmad, Rektor Universitas Kebangsaan Republik indonesia kelahiran Bandung, Jawa Barat ini. 

“Bang Dasco adalah tokoh Nasional panutan para aktivis dan pengusaha muda , beliau bisa menjalankan tiga peran sekaligus yaitu sebagai akademisi dengan gelar Profesornya dan Pengusaha sukses sekaligus sebagai politikus dengan jabatan ketua harian DPP Gerindra yang juga diamanahkan sebagai Wakil ketua DPR RI” ,ujar Badai Ahtadera (7/7/2024).

“Semasa sekolah bang dasco aktif sebagai Pengurus Pelajar Islam Indonesia (PPI) , semasa kuliah juga turut aktif mengurus organisasi seperti Resimen Mahasiswa (MENWA) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Sukses memimpin Perusahaan yang kini masih dipimpinnya. Selain itu, Bang Dasco juga gemar mengadvokasi Masyarakat dengan menjadi Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia dan Dewan Pembina Ikatan Pedagang Pasar Indonesia,” ujar badai .

“Saya selaku Aktivis muda mantan ketua umum HMI di jakarta yang masih menempuh studi Magsiter Ilmu Politik Di Universitas Indonesia dan sedang belajar berwirausaha dalam usaha Coffeshop sangat ingin bercita-cita seperti beliau ( Bang Dasco ) yang bisa Sukses dalam menjalankan tiga peran sekaligus sebagai Akademisi , Pengusaha dan Politikus , bang dasco sangat menginspirasi banyak orang untuk bagaimana menjaga semangat dalam meraih cita-cita dan impian , semoga apa yang dicontohkan beliau dapat menjadi bahan bakar semangat untuk generasi muda dalam mengejar tujuan hidup yang lebih Visioner dan Bermartabat , tutup badai
Share:

Bekasi Bersama Palestine; Pj Wali Kota Bekasi hadir aksi Solidaritas Palestine

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Aksi Solidaritas Kota Bekasi bersama Palestina Jilid II yang diselenggarakan di Jl. Jend A. Yani No. 1 telah berjalan dengan sejuk, khidmat dan tertib. Minggu,(7/7/24).


Aksi Solidaritas yang sebelumnya sudah di selenggarakan pada sebelumnya bertabur dengan jiwa semangat yang tinggi dalam membela saudara-saudara di Palestina yang berjuang demi kemerdekaan.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berdiri diatas mobil komando menyuarakan kemerdekaan yang merupakan bagian hak bagi seluruh bangsa dan manusia bahwa membela Palestina bukan hanya sekedar membela satu bangsa atau agama, melainkan juga membela kemanusiaan sendiri. 


Kita melihat sendiri di banyak media sosial maupun berita yang dimuat senuah tragedi kemanusiaan yang tidak dapat terbayangkan dan tidak dapat diterima sama sekali atas kekejaman yang dilakukan para zionis Israel terhadap bangsa Palestina.


“Tentu rasa hati kita, rasa kemanusiaan kita akan tergerak dengan sendirinya dalam terus membela antar sesama makhluh hidup. Kita selalu menyuarakan agar membela bangsa palestina dengan semangat dan tak lupa mendoakan agar bangsa Palestina diberikan kekuatan dalam berjuang demi meraih Kemerdekaan.” Ujar Gani diatas mobi Komando.


Gani menyebut, kampanye boikot terhadap Israel sudah menjadi salah satu cara damai yang digunakan oleh banyak aktivis diseluruh Dunia untuk menekan Israel agar mengakhiri pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia di Wilayah Palestina.


“Mari kita bersatu dalam tekad untuk mendukung hak rakyat Palestina untuk hidup didalam damai, keadilan dan kebebasan. Free Pelstine, Free Palestine, Free Palestine.” Ujar Gani.


Share:

SADALI TINJAU KAWASAN TERDAMPAK CURAH HUJAN TINGGI DI DESA WAIHERU


KABARMASA.COM, AMBON – Hujan yang tak kunjung reda di Pulau Ambon, menyebabkan air meluap di kawasan RT.020, dan 024 RW.008, Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala, pada Jumat, 5 Juli 2024.


Menanggapi kejadian tersebut, Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si.,IPU didampingi, Penjabat Walikota Ambon, Penjabat Bupati Buru, Plh. Sekda Maluku, Asisten Sekda, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, melakukan peninjauan secara langsung, pada Minggu (7/7/2024).


Dalam wawancaranya Sadali menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah nantinya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dalam mengantisipasi intensitas curah hujan yang cukup tinggi.


“Pemerintah Provinis Maluku, meninjau langsung ke lapangan, melihat dampak yang ditimbulkan terutama bagi petani sayur-sayuran yang ada di Waiheru, karena jika tidak cepat ditangani maka akan berdampak juga pada inflasi di Maluku, dikarena sayuran gagal panen,” ungkapnya.


Ia juga mengatakan dalam peninjauan ini turut serta dihadiri oleh, Kadis PUPR, Kadis Pertanian, serta penyuluh untuk menininjau langsung ke lapangan, menginventarisir berapa luas lahan yang berdampak, kebutuhan apa yang mereka butuhkan, agar sesegera mungkin ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota, dan Balai Sungai, untuk melakukan penanganan agar para petani sayur ini dapat bekerja tidak terganggu dengan kondisi tanggul.


“Sekitar 1.5 hektar lahat terdampak akibat luapan air, dan menyebabkan tanaman mati, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Maluku akan mengganti kebutuhan bibit sesuai dengan rincian yang ada, serta para penyuluh pertanian Provinsi akan tetap mendampingi petani untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi,” ucap Sadali.


Sadali berharap seluruh masyarakat Maluku bisa mendoakan agar curah hujan cepat reda dan selesai, agar proses penanaman sayur-sayuran oleh petani bisa berjalan baik, dan mencapai hasil yang diharapkan.


“Kami menghimbau kepada masyarakat Maluku khususnya Kota Ambon, dan beberapa kabupaten yang berdampak, agar bisa lebih berhati-hati menyikapi curah hujan yang berkepanjangan dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga terhindar dari bencana yang kita tidak inginkan,” himbaunya. (Diskominfo Maluku)

Share:

Gerindra Usung Ariza-Marshel untuk Pilwakot Tangsel


KABARMASA.COM, TANGGERANG - Kabar Partai Gerindra akan mengusung Ahmad Riza Patria dengan Marshel Widianto untuk Pilwakot Tangerang Selatan (Tangsel) 2024 dibenarkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

DPP Partai Gerindra akhirnya mengonfirmasi duet Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto untuk pemilihan Walikota Tangerang Selatan 2024.


Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi duet tersebut setelah beredar poster bergambar Riza Patria atau Ariza dan Marshel di lalu lintas media sosial.


"Gerindra akan mengusung pasangan Ariza Patria-Marshel Widianto untuk Tangsel maju," kata Dasco mengonfirmasi, Sabtu (6/7).


Dasco mengungkap alasan Gerindra bulat menduetkan Ariza dengan Marshel. Menurutnya, keduanya dianggap sosok yang mumpuni dan bisa memenuhi harapan warga Tangsel.


"Kedua orang ini merupakan figur yang tepat untuk memenuhi harapan sebagian besar rakyat Tangsel yang ingin kemajuan," tutup Dasco.

Share:

Kenapa Ada Pasien yang Terlihat Sembuh Sebelum Meninggal Dunia?

KABARMASA.COM, JAKARTA - Banyak kasus pasien penyakit kronis yang sudah sampai tak bisa mengenali anak-anak dan cucunya sendiri, tiba-tiba tampak sehat lagi. Dalam waktu beberapa jam atau hari, pasien bisa mengenali keluarganya.

 

Pasien bahkan sanggup berdiri atau duduk tegak dan berbicara dengan normal. Keluarga sudah optimis bahwa kesehatan pasien akan pulih, tetapi setelah itu pasien yang kondisinya sempat membaik justru meninggal dunia. Bagaimana bisa orang yang sudah mau meninggal dunia malah tampak segar dan membaik kembali? Apa kata para ahli soal fenomena unik ini? Simak penjelasan di bawah ini!

 

Pasien tampak membaik dan sehat lagi sebelum meninggal Rupanya fenomena pasien penyakit kronis yang membaik sebelum meninggal sudah diketahui sejak hampir tiga abad lalu. Fenomena ini dikenal dalam ranah medis sebagai terminal lucidity, yang secara harfiah artinya kejernihan menjelang ajal.

 

Seperti dijelaskan oleh seorang pakar biologi dan kesehatan jiwa, Michael Nahm, terminal lucidity dapat diartikan sebagai “munculnya kejernihan dan ketajaman mental pada pasien yang tak sadarkan diri, mengalami gangguan kejiwaan, atau sangat lemah beberapa saat sebelum ajal menjemput.” Menurut penelitian oleh Michael Nahm dan timnya dalam jurnal Archives of Gerontology and Geriatrics, kondisi ini bisa dialami pasien kira-kira beberapa hari, jam, atau menit sebelum akhirnya meninggal dunia.

 

Dihimpun dari berbagai studi kasus di seluruh dunia, terminal lucidity paling banyak terjadi pada pasien yang mengidap berbagai penyakit yang menyerang otak. Mulai dari tumor otak, trauma pada otak, stroke, meningitis (radang selaput otak), Alzheimer, dan skizofrenia. Namun, tak menutup kemungkinan pasien penyakit kronis lainnya juga sempat “sembuh” hanya beberapa saat sebelum meninggal.

 

Apa yang terjadi selama pasien sempat membaik? Berbagai laporan yang berhasil dicatat secara medis menunjukkan kondisi yang berbeda-beda antara satu pasien dan pasien lainnya. Dalam sebuah studi kasus dalam The Journal of Nervous and Mental Disease, seorang pengidap skizofrenia kronis sudah tidak menunjukkan gejala-gejala skizofrenia lagi selama dua hari sebelum ajalnya menjemput.

 

Pasien tersebut dikatakan tampak normal, seperti orang pada umumnya. Pengamatan lain yang dicatat para ahli menguak bahwa seorang pasien meningitis yang tadinya sudah linglung dan hanya bisa meracau tiba-tiba pikirannya jadi segar dan berfungsi normal kembali.

Pasien ini jadi mampu berbicara dengan jelas serta menjawab pertanyaan dengan baik. Sayangnya kondisi ini hanya bertahan beberapa menit sebelum kematiannya. Masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang sampai saat ini masih terus dipelajari oleh para ahli. Namun, polanya selalu mirip.

 

Pasien akan tiba-tiba sembuh dari penyakitnya, seolah mendapatkan kejernihan pikiran dan sanggup melakukan hal-hal yang tadinya tak bisa dilakukan, misalnya bicara atau makan dengan lahap. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Hingga saat ini, belum ada analisis ilmiah yang cukup kuat untuk menjelaskan mengapa fenomena ini sering terjadi dan apa penyebabnya.

 

Salah satu teori yang sedang diteliti lebih dalam menduga bahwa saat pasien menderita penyakit kronis, volume otak akan sedikit menyusut. Ini karena jaringan-jaringan otak semakin melemah dan menyusut. Oleh karenanya, otak yang tadinya penuh tekanan jadi agak melonggar. Hal ini diyakini bisa mengembalikan macam-macam fungsi otak yang telah rusak. Misalnya daya ingat dan kemampuan berbicara.

Dari penelitian-penelitian seputar terminal lucidity ini, para ahli berharap bahwa suatu hari nanti hasilnya bisa dipakai sebagai panduan perawatan terbaru bagi pasien dengan penyakit kronis. Harapan yang lebih ambisius yaitu fenomena unik ini bisa dikembangkan jadi metode pengobatan khusus buat pasien dengan kerusakan atau gangguan fungsi otak.


Share:

Kuasa Hukum Rakyan Zaid Pramoedya Ananta Haryanto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait Hasil Pemilihan Dewan Kota Utan Kayu


KABARMASA.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Rakyan Zaid Pramoedya Ananta Haryanto, calon anggota Dewan Kota Utan Kayu, menyatakan dengan tegas akan menempuh jalur hukum terkait hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh PPK. Hasil pemilihan tersebut menunjukkan bahwa kliennya memperoleh suara terbanyak dari para calon lain nya dengan perolehan 72 suara, namun hasil ini tidak diakui secara resmi/dianulir.Jakarta, 5 Juli 2024 


Pada konferensi pers yang diadakan, tim kuasa hukum JLA Law Office, beralamat di Jl. Kramat Sentiong Kelurahan Sentiong, Kecamatan Senen hadir antara lain:

1. DR. Edy Haryanto, SH., MH

2. DR (C) Muhajirin Thohir, SH., MH

3. Julkifli L. Ali, SH., MH

4. Ardin Firanata, SH., MH

5. Rachmad Gunawan Lubis, SH

6. Freddy Yohanes, SH

7. Abdul Tatuh Sowakil, SH

8. Midul Makati, SH., MH


Ardin Firanata, salah satu kuasa hukum, menyatakan bahwa Rakyan Zaid Pramoedya Ananta memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan yang diselenggarakan oleh PPK tingkat Kelurahan Utan Kayu Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013, Kelurahan Utan Kayu Utara seharusnya hanya merekomendasikan hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh PPK. Namun, keputusan yang dikeluarkan oleh kelurahan Utan Kayu Utara pada 12 Juni 2004 dengan nomor surat 186/PU.00.00, menurut Firanata, sangat keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.


Kelurahan Utan Kayu, melalui surat tersebut, mendiskualifikasi klien mereka. Padahal, menurut Firanata, kliennya telah melalui semua tahapan administrasi dan memiliki suara terbanyak dalam pemilihan tersebut. Oleh karena itu, keputusan ini dianggap sangat keliru dan tidak berdasar.


"Keputusan tersebut patut dicurigai ada intervensi baik secara individu maupun kelembagaan," ujar Firanata. "Kami akan menempuh jalur hukum baik secara litigasi maupun secara nonlitigasi. Kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kejaksaan, KPK dan kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini."


Kuasa hukum Rakyan Zaid Pramoedya Ananta Haryanto sudah melayangkan surat keberatan administratif dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka juga meminta Walikota Jakarta Timur untuk meninjau ulang dan membatalkan keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara terkait dengan pemilihan Dewan Kota tingkat kelurahan. Merujuk pada regulasi yang dijadikan sebagai acuan pemilihan Dewan Kota seharusnya klien kami lah yang direkomendasikan oleh Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara ketahap selanjutnya sebagai calon Dewan Kota yang memperoleh suara terbanyak, namun kenyataannya klien kami Rakyan Zaid dizolimi dengan digantikan oleh Taufik Arifin yang memperoleh 62 suara. Hal ini diduga ada intervensi dari salah satu anggota Oknum  Dewan DPRD DKI Jakarta dan Oknum Pejabat Instansi.


"Jika Walikota Jakarta Timur tetap meneruskan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lurah dan disahkan, maka ini adalah produk hukum yang cacat dan kami akan terus memperjuangkan kepentingan hukum klien kami," tutup Firanata.

Share:

KETUA DPRD PROVINSI MALUKU (BGW) DINILAI BUAT KEGADUHAN PUBLIK

Oleh : Ketua Bidang Kesejahteraan rakyat HMI Cabang Ambon Hairul Rumata.

KABARMASA.COM, AMBON - Narkotika sebagai problem yang berujung pada masalah kesehatan, kerusakan organ, ganguan mental,overdosis bahkan berujung kematian tentu menjadi ancaman bagi generasi yang harus di sikapi oleh semua kalangan dalam hal mengantisipasi hal tersebut. Terhitung kurang lebih ada 98 kasus Narkoba yang berhasil diungkap oleh Polda Maluku pada akhir Mei 2024 yang pelakunya berfariasi mulai dari pemuda hingga mahasiswa.


Penyalahgunaan dan perdagangan Narkotika sering dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas kriminal, termasuk kekerasan pencurian bahkan perdagangan manusia maka dari itu sangat merugi jika generasi atau masyarakat pada suatu daerah terlibat dalam pengedaran bahkan pengunaan narkotika. 


Menanggapi narasi ketua DPRD provinsi maluku (BGW) kepada awak media (Tribun Maluku 26/06/2024 ) beberapa hari lalu terkait Informasi Dugaan kediaman tertentu yang di gunakan untuk pengedaran dan pengunaan narkoba yang bahkan di jaga oleh aparat.


Sebagai ketua DPRD provinsi maluku BGW dipandang tidak boleh memberikan informasi yang  simpang siur apalagi hal itu terjadi pada ruang publik.


Terkait masalah ini ketua bidang kesejahteraan rakyat HMI Cabang Ambon Hairul Rumata mengatakan " tindakan ini bisa di anggap memberikan informasi yang belum tentu benar sebab tidak di sebutkan dengan jelas di kediaman siapa atau di jaga oleh aparat siapa".


Pengedaran dan pengunaan narkoba adalah tidakan melawan hukum yang harus di berantas karena mengancam dan merusak masa depan generasi.


 "Kalaupun informasi yang di sampaikan oleh ketua DPRD provinsi maluku itu benar maka sebagai masyarakat kita minta  Validitas juga pembuktian atas statement ini agar tidak terkesan membuat kegaduhan dan menuduh Instansi terkait" apalagi menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024  mendatang. Ujarnya.


Tidak sampai disitu BGW juga menyinggung bahwa ada aparat yang menjaga tindakan yang harusnya di berantas oleh aparat.


"aparat itu tugasnya menjaga, mengayomi dan melayani rakyat bukan turut andil dalam kejahatan pengunaan dan pengedaran narkoba". lanjutnya.


Aparat yang di sebut oleh BGW itu tidak ada predikat yang jelas, namanya siapa, jabatanya apa agar publik tidak salah paham terhadap instansi-instansi tertentu.


"kan begini, kalau informasi itu belum jelas maka sebagai publik figur apalagi sebagai ketua DPRD provinsi maluku aktif mestinya mencari kebenaran informansinya terlebih dahulu kalau tidak publik kita akan turut menuduh aparat dalam kejahatan narkotika. Ini kan sama halnya merusak citra seluruh instansi terkait dan bisa jadi instansi tersebut ikut serta dalam kejahatan narkotika" 


Sebagai mahasiswa dan masyarakat kita meminta kepada ketua DPRD Provinsi Maluku (BGW) agar mempertangunggjawabkan statement yang telah dikeluarkan pada awak media Tribun Ambon 26/06/24


Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian kita berharap agar selalu masif berkodinasi dalam menjalankan operasi pemberantasan narkotika termasuk pertukaran informasi dan sumber daya, Melakukan operasi gabungan untuk peningkatan efektivitas pemberantasan narkotika di Maluku yang kita cintai ini. Pinta Arul sapaan akrabnya dan juga.,


Meminta kepada Instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Maluku, Polda Maluku, Polresta P. Ambon dan P.P Lease, Intelijen untuk memberikan tanggapan dan Klarifikasi atas statement ketua DPRD Provinsi Maluku (BGW) sebagaimana sesuai tupoksi yang telah diatur dalam UU 35 tahun 2009. Tutup Arul.

 

Share:

NITA SADALI, MELANTIK PEMBINA POSYANDU KABUPATEN/KOTA SE-MALUKU


KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Maluku Nita Sadali, mengukuhkan Ketua Pembina dan Penjabat Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Maluku, pada Jumat (5/7/2024), berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.


Hadir juga pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Para Bupati Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Organisasi Wanita Provinsi Maluku, serta para undangan.


Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Sadali, selaku Penasehat Tim Pembina Posyandu, dirinya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pengukuhan Ketua Pembina Posyandu ini, dalam rangka mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab wadah Posyandu kedepan.


“Keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah garfa terdepan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar kepada masyarakat, peningkatan status gizi masyarakat, keluarga berencana dan pelayanan dasar sosial lainnya” terangnya.


Ia menegaskan Posyandu harus fokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk imunisasi, penimbangan berat badan balita, pemberian vitamin dan penyuluhan kesehatan.


“Bahwa derajat kesehatan masyarakat akan terwujud apabila semua komponen bangsa berperan dalam peningkatan status gizi masyarakat terutama ibu dan anak,” tambahnya.


Untuk itu dirinya berharap agar ketua pembina posyandu kabupaten/kota dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan dapat memberdayakan masyarakat (kader Posyandu) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam percepatan penurunan stunting dan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.


“Kepada OPD terkait diharapkan dapat mengintervensi pelaksanaan kegiatan posyandu, memberikan bimbingan dan dapat memfasilitasi setiap pelaksanaan Pokjanal posyandu di daerah ini,” tegasnya.


Dirinya yakin dan percaya, dengan kerja keras, ibu-ibu sekalian, Posyandu di Kabupaten/Kota akan semakin maju dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi ibudan anak di wilayahnya.


“Mari kita gerakkan masyarakat untuk meningkatkan kunjungan ke posyandu, agar masyarakat kita semakin sehat, cerdas dan berkualitas,” tutupnya.


Di tempat yang sama Ketua Pembina Posyandu Provinsi Maluku Nita Sadali, mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang telah dikukuhkan sebagai Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Kota.


“Semoga amanah yang diemban dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab,” harap Nita.


Sejalan dengan mendukung program pemerintah lewat posyandu, Nita mengatakan, sebagai lembaga kemasyarakatan desa, sangat diharapkan berpartisipasi dalam kerjasama serta tindakan nyata dari ibu-ibu selaku Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Kota, agar tidak menjadikan posyandu hanya sebagai pos pelayanan kesehatan tetapi juga harus mencakup pelayanan minimal antara lain di bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.


“Untuk mengoptimalkan program PKK dan pelayanan posyandu perlu mengambil langkah-langkah yang terencana secara visional, inovatif dan inklusif, dalam peningkatan kinerja, serta sumber daya manusia kader PKK dan Posyandu, guna melaksanakn program prioritas Pemerintah seperti upaya penurunan angka stunting dan penanggulangan pelayanan sosial dasar,” ungkapnya.


Pengukuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Maluku Nomor 03/KEP/Posyandu.Promal/VII/2024 dan Nomor 04/KEP/Posyandu.Promal/VII/2024. (Diskominfo Maluku)

Share:

SADALI MELEPAS KONTINGEN UDG TINGKAT NASIONAL KE XV PROVINSI MALUKU


KABARMASA.COM, AMBON – Kontingen Utsawa Dharma Gita (UDG) tingkat Nasional Ke XV Provinsi Maluku Tahun 2024 resmi dilepas oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, pada Jumat (5/7/2024) berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.


Acara Pelepasan Kontingen ini, dihadiri juga oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Staf Ahli Asisten Sekda dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Maluku, Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Maluku, Ketua Panandita Sanggrahan Nusantara Maluku, para official Kontingen, dan para Ketua maupun Pengurus Keagamaan Hindu Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota.


Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Sadali mengucapkan selamat dan menyambut gembira, keikutsertaan kontingen Maluku dalam lomba UDG Tingkat Nasional ke XV yang akan dilaksankaan di Jawa Tengah pada 8-12 Juli 2024.


“Terima Kasih kepada Lembaga Pengembagan Dharma Gita, Official dan panitia serta orang tua, yang sudah membina, dan membantu para peserta dalam mempersiapkan diri menuju kegiatan bergengsi ini,” ungkap Sadali.


Dirinya menjelaskan, UDG adalah lomba nyanyian suci keagamaan Hindu, yang mana hakekatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Kitab Suci Weda, beserta susastra Hindu, dalam upaya memperkokoh karakter bangsa, menguatnya sikap moderasi, guna meningkatkan keutuhan umat beragam dalam mendukung pembangunan literasi berbangsa.


“Momen kegiatan ini dapat menumbuhkan dan menggali serta mengembangkan bakat kreatifitas generasi ini, lewat bentuk nyanyian keagamaan dalam meningkatkan pengamalan ajaran agama Hindu di seluruh Indonesia,” ujarnya.


Ia berharap, apa yang telah para kontingen peroleh selama pelatihan hendaknya dapat digunakan dan dimanfaatkan pada pelaksanaan UDG nanti.


“Saudara-saudara harus tetap memperhatikan kesehatan, beristirahat yang cukup dan jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Hyang Widhi Wasa, niscaya kita akan mendapatkan yang terbaik,” tegas Sadali.


Menutup sambutannya, Sadali mengucapkan, selamat bertanding tetap supportive, menjaga nama baik Maluku, serta persatuan dan kesatuan semoga bisa meraih juara.


Untuk diketahui, Pelepasan Kontingen UDG, ditandai dengan Penyerahan Bendera Kontingen UDG Provinsi Maluku oleh Penjabat Gubernur Maluku kepada Ketua Kontingen UDG Provinsi Maluku I Wayan Agus Sukardianto. (Diskominfo Maluku)

Share:

Lantik Pejabat Eselon II. Gani Muhamad; Sudah Sesuai Aturan yang berlaku

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Penjabat (Pj). Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad pada hari ini melantik 10 Pejabat Esselon II lingkup Pemerintah Kota Bekasi di Aula Nonon Sonthanie.


16 Pejabat Esselon II yang pada hari ini dilantik antara lain ;


1. Abi Hurairah (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi)

2. Dr. Arief Maulana (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi)

3. Drs. Asep Gunawan (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)

4. Drs. Ahmad Zarkasih (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi)

5. Drs. Nadih Arifin (Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Bekasi).

6. Drs Hudi Wijayanto (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi)

7. Robet Tua Parluhutan Siagan (Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi)

8. Muhammad Solikhin (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi)

9. Aceng Solahudin (Kepala Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi)

10. Dwie Andyarini (Asisten III Kota Bekasi)


Pelaksanaan dan penandatanganan serah terima berita acara telah dilaksanakan disaksikan oleh Pj. Wali Kota Bekasi serta Tamu Undangan Pejabat Eselon II, III.


Dalam amanatnya, Gani Muhamad sebutkan bahwa pelayanan warga itu harus dijadikan keihklasan dan harus bahagia dalam rangka mendapatkan perhatian target kerja yang harus dicapai.


"Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa di dalam organisasi, perlu memiliki daya pikir dan daya juang ide-ide kreatif, semoga dengan amanah yang baru bisa langsung beradaptasi dengan cepat." Ujar Gani.

Rotasi mutasi ini merupakan hasil dari Uji Kompetensi yang telah dilakukan secara objektif, transparan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta mendapatkan Rekomendasi dari Menteri dalam Negeri melalu surat Nomor 1002.2.6/2839/SJ tanggal 24 Juni 2024 perihat persetujuan pengangkatan pelantikan dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berharap harus melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah, Implementasikan rencana kegiatan dengan baik seksama serta terukur sehingga mendapat output dan outcoms dalam mewujudkan Visi dan Misi serta bermanfaat bagi Pemerintah maupun Masyarakat Kota Bekasi.


“Targetkan kinerja yang terukur, lakukan monitoring/pengawasan secara berjenjang, saya tidak akan segan-segan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur yang tidak memenuhi target kinerjanya. Jalin komunikasi yang baik, bentuk team work yang solid baik internal maulun dengan seluruh perangkat daerah.” Tegas Gani.


Share:

Peringatan Apel PSM Ke 49 Tahun, PJ. Wali Kota Serahkan Bantuan Hibah Kepada Penggiat Sosial di Kota Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dinas Sosial Kota Bekasi gelar peringatan apel hari jadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ke 49 Tahun di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Pejabat (Pj.) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad menjadi pembina apel dengan di ikuti peserta apel terdiri dari para penggiat sosial diantaranya Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial dan PMI Kota Bekasi.


Hadir juga Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen beserta Camat se Kota Bekasi dalam apel tersebut serta dirangkaikan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial permakanan oleh Pj. Wali Kota Bekasi.


Rangkaian penyerahan yang dilakukan oleh Gani Muhamad diantaranya sebagai berikut ;

- Hibah uang kepada Karang Taruna Kota Bekasi sebesar Rp. 475.000.000 diserahkan kepada H. Darkam Suryadi selaku Ketua Karang Taruna Kota Bekasi.

- Hibah uang kepada PMI Kota Bekasi sebesar Rp. 288.000.000

- Hibah uang kepada Lembaga Lansia Indonesia sebesar Rp. 49.000.000.

- Bantuan Sosial Permakanan kepada Yayasan Al-Ikhlas sebanyak 154 paket senilai Rp. 84.700.000

- Bantuan Sosial permakanan kepada Yayasan Al-Ihya berupa 91 paket senilai Rp. 50.050.000

- Bantuan Permakanan kepada Abizar Ghifari (Balita stunting Kecamatan Rawalumbu) senilai Rp. 550.000

- Bantuan Sosial Permakanan kepada Nabila Khairunisa Putri (Balita Stunting Kecamatan Bekasi Selatan) senilai Rp. 550.000

- Bantuan Sosial Permakanan kepada Rokayah (Lanjut Usia Terlantar) sebesar Rp. 550.000

- Bantuan Sosial Permakanan kepada Sri Sundari (Lansia terlantar) senilai Rp. 550.000


Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Bekasi menekankan bahwa butuh kesadaran yang tinggi dan pemahaman yang baik dengan kondisi lokal dan juga kerelawanan tiada henti dalam menyelasaikan permasalahan sosial yang ada di Kota Bekasi. 


"Butuh kesadaran yang tinggi, pemahaman yang baik terhadap kondisi lokal, butuh kesuka relaan dalam menjadi relawan yang peduli akan lingkungan sosial dimasyarakat," Ujar Pj. Wali Kota Bekasi.


Ia jelaskan bahwa di Kota Bekasi saat ini telah terbentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) yang selalu dikuatkan eksistensinya melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2021 tentang tugas pokok, fungsi dan peran ikatan pekerja sosial masyarakat yang jumlah anggotanya mencapai 250 jiwa


“Terima kasih saya haturkan kepada penggiat sosial yang melaksakan tugas sosialnya sebagai relawan, dalam memperhatikan dan peduli kepada para warga Kota Bekasi yang membutuhkan bantuan, semoga dengan gerakan ini bisa menjadi ladang pahala dan sangat bermanfaat bagi kita semua” ujar Gani.


IPSM ini merupakan partner strategis dari Dinas Sosial Kota Bekasi ditambah terbentuknya bantuan garda garda bantuan bencana dari Karang Taruna dan para penggiat TKSK di setiap Kecamatan yang merupakan mitra dari Pemerintah Kota Bekasi.


Lanjut, Pj. Wali Kota Bekasi terangkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial Kota Bekasi memberikan bantuan pemakanan secara simbolis kepada 14 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 200 orang lansia terlantar dan 134 penderita stunting melalui APBD Kota Bekasi tahun 2024, bertujuan dalam penangangan perlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi agar dapat bergerak bersama dan bersinergi melayani masyarakat yang kurang mampu.


“Pemerintah memang harus memberikan perhatian penuh kepada lembaga lembaga ini dalam mewujudkan kerangka kemitraan, dan PSM juga harus memahami bahwa mereka bekerja karena panggilan hati bukan semata mata tanggung jawab kepada birokasi.” tegas Gani.


Usai itu, Pj. Wali Kota Bekasi bersama tamu undangan melakukan potongan tumpeng sebagai bentuk syukur hari jadi Pekerja Sosial Masyarakat ke 49 Tahun.

Share:

PJ. Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Pembahasan Evaluasi Dari BPK JABAR


KABARMASA.COM, BEKASI KOTA - Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama seluruh perangkat daerah di pemeriksaan LKPD tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini disampaikan oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis, (04/07)


Adapun pembahasan pada Rapat Paripurna hari ini adalah: 

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tentang Hasil Pembahasan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.

2. Penyampaian Raperda Kota Bekasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi TA. 2023 sekaligus sambutan Pj. Wali Kota Bekasi.

3. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. 

4. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi membahas Raperda Kota Bekasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bekasi TA. 2023.

5. Penandatanganan keputusan DPRD Kota Bekasi tentang rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 dan Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi membahas Raperda Kota Bekasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi TA. 2023. 


Terkait komitmennya dalam meraih opini WTP, Gani Muhamad menegaskan bahwa, "belakangan ini, kami hanya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Menanggapi hal tersebut, kami akan sungguh-sungguh melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah begitu pun dalam pengawasannya guna kembali meraih opini WTP pada tahun 2024 dan seterusnya," tegas Gani di hadapan para Anggota Dewan DPRD Kota Bekasi.


Komitmen ini didorong oleh itikad baik untuk berkolaborasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan berkualitas.


"Tentunya hal tersebut perlu ada rasa tanggung jawab yang besar dari masing-masing individu sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja bersungguh-sungguh dan tidak menyalahgunakan wewenang, dengan menjalin sinergitas yang baik, sehingga hasil terbaik pun dapat terwujud demi pembangunan Kota Bekasi," tambah Gani Muhamad.


Tidak lupa, Gani Muhamad mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi atas rekomendasinya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 dan ke depannya untuk terus bekerjasama dengan baik.


"Kepada Anggota Dewan yang terhormat, saya dan seluruh Aparatur Pemerintah Kota Bekasi mengucapkan terima kasih atas peran serta dan dukungannya, khususnya dalam penyusunan LKPD tahun lalu. Mari terus jalin dan kuatkan kerjasama yang baik untuk mewujudkan cita-cita meraih kembali opini WTP di tahun depan, serta bersama terus memajukan Kota Bekasi," tutup Gani Muhamad.

Share:

PEMPROV MALUKU GELAR RAKOR PENGENDALIAN INFLASI DAN PERSIAPAN PIN POLIO


KABARMASA.COM, AMBON – Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Inflasi yang dirangkaikan dengan Percepatan Penanggulangan Polio bersama Menteri Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Persiapan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, pada Kamis (4/7/2024) bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.


Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang diikuti oleh Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Asisten 1 Sekda Maluku, Bupati Walikota, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Unsur TNI Polri, dan berbagai pihak terkait.


Sadali mengatakan, beranjak dari Capaian Inflasi yang tinggi selama 2 bulan terakhir ini, setelah dilaksanakan High Level Meeting bersama distributor dan perbankan, yang telah menghasilkan beberapa keputusan, yakni akan dibangun pasar inflasi yang menjual barang kebutuhan pokok sesuai Harga Eceran Tertinggi yang akan disupply oleh Bulog dan distributor, subsidi terhadap selisih kenaikan harga komoditas penyumbang inflasi, penertiban ongkos distribusi barang kebutuhan pokok, antisipasi curah hujan tinggi di Bulan Mei-Agustus, serta antisipasi keterbatasan stok komoditas hortikultura pada waktu curah hujan tinggi dengan menyiapkan screenhouse/plastik pelindung tanaman.


“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab kita bersama, saya berharap perhatian serius dari kita semua khususnya TPID Kabupaten Kota IHK agar segera mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulangan inflasi, sehingga capaian inflasi kita terkendali sesuai sasaran yaitu 2,5% lebih dari atau kurang dari 1,” ungkapnya.


Pada kesempatan itu juga Sadali turut menjelaskan bahwa Polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus, yang nantinya dapat merusak sisten syaraf tubuh penderitanya, sehingga beresiko terjadi kelumpuhan, sulit bernafas, atau bahkan kematian.


“Berdasarkan Penilaian Resiko menggunakan Tool Standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia dikategorikan wilayah Resiko Tinggi Penularan Polio, dimana sejumlah 32 atau 84% Provinsi dan 399 atau 78% Kabupaten Kota di Indonesia masuk dalam kategori ini,” katanya.


Ia menyampaikan, Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio Tipe 2, sejak akhir 2022 hingga saat ini dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tenga dan Papua Pegunungan, yang mana status ini belum dicabut.


Selain kasus polio tipe 2, Sadali mengatakan kasus polio tipe 1 juga dilaporkan di Provinsi Papua Tengah, dan oleh karena itu dibutuhkan upaya respon imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata, untuk memutuskan transmisi virus polio, baik tipe 1 maupun tipe 2.


“Dalam rangka memutus transmisi virus polio dan meningkatkan imunitas terhadap polio maka akan dilaskanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Provinsi Maluku dalam 2 tahap, yang disasarkan kepada seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” tegasnya.


Sadali menegaskan, estimasi sasaran di Provinsi Maluku yakni sebanyak 275.564 anak, adapun vaksin yang digunakan yakni Novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2), dengan target cakupan sekurang-kurangnya 95% untuk masing-masing putaran.


“Segera melakukan langkah persiapan dengan sebaik-baiknya, dengan membuat mikroplanning, melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada lintas sektor, lintas program dan masyarakat pada umumnya,” tutupnya.

Share:

Buntut Hinaan WN Korea, HMI MPO Ciputat Akan Gelar Aksi di Kedubes Korsel.

KABARMASA.COM-TANGERANG SELATAN Sebuah forum WN Korea Selatan bernama "Indosarang" saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat khususnya di kalangan pegiat media sosial.

forum tersebut adalah panel yang beranggotakan warga Korea yang bekerja di Indonesia, dalam panel tersebut mereka melakukan rasisme terhadap masyarakat Indonesia dan umat islam.

Mereka mengatakan agam Islam adalah agama yang bodoh dan orang indonesia memiliki fisik yang paling jelek di asia tenggara, lebih jelasnya mengatakan orang indonesia monyet pribumi yang murah dan tidak beradab.

Setelah melakukan kajian naratif terhadap komentar WN Korea Selatan di indosarang, maka sangatlah jelas di dalamnya mengandung hinaan, cemoohan, dan penistaan terhadap bangsa indonesia. Dimana bangsa kita adalah bangsa yang bermartabat bangsa yang beranekaragam, bangsa yang menjadi pusat peradaban Islam di asia tenggara. 

Oleh karenanya pengurus himpunan mahasiswa islam cabang ciputat yang di nahkodai oleh Khoirul Ulum, mendesak untuk memcabut izin perusahaan yang beraviliasi dengan warga korea selatan di indonesia. Apabila perlu balcklist semua siaran seperti drakor dan kpop yang tampil di indonesia termasuk di media saluran tv indonesia.

Maka kami tegaskan sekali lagi kita akan gruduk kedubes korsel dalam waktu dekat ini, untuk mengecam apa yang telah mereka narasikan kepada rakyat indonesia.
Share:

Sah! Rangga Kurnia Diangkat Jadi Pjs Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Timur

KABARMASA.COM, JAKARTA TIMUR - Rapat Harian Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakart Timur Periode 2022-2024 digelar Food Court Container Raden Saleh Jakarta Pusat tepatnya pada hari Kamis (04/07/2024).

Dimana Berdasarkan hasil kesepakatan bersama peserta rahar dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang bersifat prinsip dan fundamental perihal kepemimpinan ASTRIT FATMAWATI sebagai KETUA UMUM. Tindakan serta perilaku yang tidak mencerminkan etika organisasi dan menjunjung nilai-nilai konstitusi  yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dimana Hasil pembahasan Rapat Harian (RAHAR) Pengurus HMI Jakarta Timur terkait keberlansungan himpunan dan demi menjaga sirkulasi regenerasi dan kerja-kerja organisasi, maka hasil dari keputusan rapat harian HMI Cabang Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama peserta rahar dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang bersifat prinsip dan fundamental perihal kepemimpinan Astrid Fatmawati sebagai ketua umum. Tindakan serta perilaku yang tidak mencerminkan etika organisasi dan menjunjung nilai-nilai konstitusi HMI. Rentetan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Astrid selaku Ketua Umum antara lain :

1. Tidak terbuka terkait pelaksanaan Training Raya HMI Jakarta Timur mulai dari pengelolaan sampai dengan pengalokasian anggaran yang tidak transparan.

2. ⁠Banyaknya tindakan dan perilaku yang menyimpang dari konstitusi seperti melakukan agenda-agenda pragmatis dengan motif demi menguntungkan pribadi.

3. ⁠Melakukan kesepakatan dengan pihak eksternal tanpa melalui mekanisme organisasi seperti berkoordinasi dengan pengurus cabang yang lain.

4. ⁠Tidak menjalakan roda organisasi secara serius dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara internal selama menjadi ketua umum di HMI Cabang Jakarta Timur baik dari level cabang sampai dengan komisariat.

5. ⁠Terbukti secara sah dan meyakinkan Astrid Fatmawati telah berulang kali menyalahgunakan jabatan sebagai ketua umum HMI Cabang Jakarta Timur.

6. ⁠Dari semua permasalahan diatas Astrid Fatmawati tidak pernah mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan tindakan serta perbuatan yang dia lakukan secara organisasi.
Share:

Dandim 0507/Bekasi Pimpin Pelepasan Perwira, Bintara Dan PNS Purna Tugas


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Sebanyak tujuh Prajurit dan satu PNS Kodim 0507/Bekasi memasuki masa purna tugas. Terkait hal itu, Komandan Kodim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S., M.MDS., memberikan apresiasi dan penghargaan melalui upacara pelepasan yang dilaksanakan di Aula Makodim 0507/Bekasi, Jln. Veteran No 60, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (3/7/2024).


Acara pelepasan prajurit yang memasuki purna tugas tersebut turut di hadiri oleh para perwira Staf, Danramil jajaran, perwakilan anggota Bintara dan Tamtama, serta Ketua, pengurus dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXI Kodim 0507/Bekasi.


Adapun Prajurit yang memasuki purna tugas  diantaranya, Letkol inf (Har) Choirul Anam,S.Sos.,  Mayor Inf Nengkin,S.H., Peltu (Har) Jatmiko, Peltu Suparno, Pelda Paran, Sertu Wagiyo, Sertu Supratman dan PNS Lilik.


Kepada seluruh prajurit dan PNS yang hadir Dandim menyampaikan. "Pada kesempatan ini saya sampaikan jadilah manusia yang bermafaat bagi sesama, bagi keluarga dan bahkan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Perlu digarisbawahi bahwa hidup bukanlah pertandingan, hidup adalah perjalanan. Sehingga tidak perlu dibanding-bandingkan. Setiap langkah dan masa yang kita lalui dalam perjalanan hidup tentunya memiliki kebahagiaan dan rejeki tersendiri bagi tiap-tiap orang. Karena setiap manusia punya kesadaran dan keikhlasan sesuai porsi masing-masing, dan setiap rezeki manusia berbeda beda dan tidak akan salah alamat. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai," ujar Dandim dalam sambutannya. 


Dandim berpesan agar tetaplah berbuat kebaikan. Manusia mungkin bisa lupa dengan apa yang telah diperbuat, manusia bisa berfikir bahwa ada pamrih dalam setiap perbuatan. Tetapi tetaplah berbuat kebaikan, karena hal itu adalah hubungan kita dengan yang Maha Kuasa bukan hubungan kita dengan orang orang yang berfikiran negatif atas kebaikan yang kita lakukan. 


"Senantiasa berbuat baik minimal satu hari satu kebaikan, Intinya bagaimana sepanjang hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang lain," tutup Dandim. 


Usai sambutan dari Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S, M. MDS acara dilanjutkan dengan pemberian Piagam penghargaan kepada anggota Purna Bhakti, ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah.

Share:

LP Kepri Mempermudah Informasi Publik, Penyiaran Menghapus Keterisolasian Negeri

        Oleh: Tito Suwarno [Komisioner KPID Kepri)

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Kota Batam - Keberadaan Lembaga Penyiaran (LP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempermudah akses informasi pada publik.

Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi siaran yang bersumber dari Radio, Televisi maupun Televisi Berlangganan atau Televisi Kabel.

Masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan baik, tentunya isu yang terjadi di pusat dan daerah secara langsung diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat di perbatasan, Kepulauan Riau khususnya.

Hadirnya Lembaga Penyiaran (LP) yang tersebar di wilayah Batam, Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, Anambas dan Natuna membantu masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi yang menyajikan siaran seperti ekonomi bisnis, pembangunan, pariwisata, sosial, budaya, politik hingga hiburan, olahraga dan pendidikan.

Banyak manfaat keberadaan LP di Kepri ini. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau bahkan di hinterland bisa dengan mudah mengakses informasi.

Kepri secara geografis daerah kepulauan yang berada di perbatasan NKRI. Hadirnya Lembaga Penyiaran dapat menyatukan negeri dan menghapus keterisolasian negeri.

Kepualauan Riau (Kepri) yang berada di perbatasan memainkan peran penting dalam menyatukan negeri tersebut. Kepulauan Riau terdiri dari banyak pulau kecil yang tersebar di sekitar perairan, yang menjadikan komunikasi dan penyiaran sebagai sarana utama untuk menghubungkan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil dan terpencar.

Salah satu peran utama penyiaran adalah menyediakan akses informasi yang penting bagi penduduk setempat. Melalui radio, televisi, dan media lainnya, penduduk dapat memperoleh berita, informasi cuaca, informasi pemerintahan, dan berbagai informasi lainnya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini sangat vital mengingat kondisi geografis kepulauan yang memisahkan pulau-pulau dan membuatnya sulit untuk berkomunikasi secara langsung.

Selain itu, penyiaran juga berperan dalam melestarikan budaya lokal. Dengan mengudara kan lagu-lagu daerah, cerita-cerita tradisional, dan acara-acara budaya lainnya, penyiaran membantu mempertahankan identitas budaya masyarakat Kepulauan Riau. Ini juga dapat menjadi alat untuk mengedukasi generasi muda tentang warisan budaya mereka.

Penyiaran memiliki peranan yang penting dalam menyatukan negeri, terutama di daerah perbatasan. Berikut adalah beberapa peran utama penyiaran dalam konteks ini. (Tim-Red)

Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts