Demo terjadi di DPP Golkar apa penyebabnya?

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Lagi lagi Puluhan massa dari  Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan (GERMADA SULSEL) menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Gedung DPP Partai Golkar, mereka menyuarakan terkait dugaan keterlibatan Ibu Andi Ina Kartika Sari (Ketua DPRD SULSEL) dalam kasus suap pengerjaan Proyek di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020  senilai 4 Milyar (03/07/24)

"Dugaan Suap itu berasal dari Proyek pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 5,8 KM di kawasan puncak maros yang dianggarkan kurang lebih Rp 38 Milyar dan proyek renovasi gedung IGD rumah sakit dadi dengan nilai kontrak sebesar Rp 12 Milyar" Tegas Andi Syahrul 

Dalam orasinya Andi Syahrul selaku ketua umum GERMADA SULSEL mempertegas agar Ibu Andi Ina Kartika Sari dipecat sebagai anggota partai Golkar

"Dalam Rangka menjaga Marwah partai Golkar maka kami meminta kepada Bapak Airlangga Hartarto selaku ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memecat Ibu Andi Ina Kartika Sari yang hari ini menjabat sebagai ketua DPRD SULSEL" lantang Andi Syahrul

Mereka silih bergantian berorasi, dengan harapan yang besar agar Ketua umum partai Golkar Mengakomodir tuntutannya. Diketahui bahwa Ibu Andi Ina Kartika Sari digadang gadang akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Barru

"Kami hadir disini murni untuk kepentingan pembangun daerah kedepannya, maka sudah seharusnya calon bupati itu harus benar-benar bersih dari praktek korupsi Kolusi dan Nepotisme" Tegas Bung Syahril, Koordinator Lapangan 

Setelah menyerahkan Press Release ke bagian persuratan DPP Partai Golkar, Andi Syahrul menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut  sampai tuntutannya di akomodir Ketua Umum DPP Partai Golkar

Share:

Read More

SABIRIN BUKA BIMTEK PENYUSUNAN SPBE

KABARMASA.COM, AMBON – Bimbingan Teknis Penyusunan Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (3/7/2024).

Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai 5 Juli 2024 ini, dihadiri juga oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Drs. Melky Lohy, M.T, narasumber dari Kementerian PAN RB, Pihak SKALA, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pejabat Eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Dalam Laporannya Lohy mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai jawaban terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang, dan guna mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparansi, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.

“Sebagai landasan pelaksanaan SPBE di Provinsi Maluku telah diterbitkan 3 dokumen, yakni SK Gubernur Maluku nomor 211 tahun 2022 tentang pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan SPBE, SK Gubernur Maluku nomor 210 tahun 2020 tentang pembentukan tim evaluator internal SPBE, dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 86 tahun 2021 tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik,” terangnya.

Ia juga mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi untuk dapat menyusun arsitektur SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku.

Di tempat yang sama Sekda menerangkan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku untuk dapat mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana saat ini persoalan SPBE masih harus menjadi fokus kita semua.

“Saya minta kita semua bisa fokus terhadap SPBE ini, karena keberhasilan bisa dicapai jika ada fokus dan lokus, untuk menyelesaikan ini, kerjakanlah dengan niat baik dan kerja ikhlas sehingga apapun yang dikerjakan bisa tercapai, Agar maluku bisa lebih baik,” ungkap Sabirin.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan bimbingan teknis oleh para narasumber. 

Share:

Read More

Proses UKW untuk Wartawan Muda, Madya hingga Utama

KABARMASA.COM, JAKARTA - Selama ini, syarat untuk menjadi wartawan di Indonesia sangat longgar dan permisif. Siapa saja dengan gampang bisa menyandang profesi wartawan, tanpa pernah diuji dan teruji, yang bersangkutan layak atau tidak disebut wartawan.

Bisa dipastikan, lebih 50 persen wartawan di Indonesia bukan berlatar belakang pendidikan jurnalistik. Bahkan, ada yang tidak pernah mengikuti pelatihan kewartawanan, sehingga—sebenarnya—mereka tidak layak menyandang predikat wartawan.

Padahal, wartawan adalah sebuah profesi. Untuk bisa menyandang profesi tersebut, yang bersangkutan semestinya—paling tidak—pernah mengikuti pendidikan kewartawanan. Selanjutnya, wartawan juga perlu diuji kelayakan menjalankan profesi tersebut.

Karena itu, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi solusi untuk mencegah penyandangan profesi kewartawanan oleh orang-orang yang tidak berhak. Hal ini sebagaimana imbauan Dewan Pers yang ‘mewajibkan’ setiap wartawan mengantongi Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang diperoleh melaluli UKW.

TIGA JENJANG UKW
UKW sendiri terbagi dalam tiga jenjang, yakni wartawan muda, madya, dan utama.

Muda, ujian bagi wartawan profesional yang sudah menjalankan tugas kewartawanan 2-5 tahun berjalan (reporter/asisten penulis/ asisten produser/asisten redaktur).  

Madya, ujian bagi wartawan profesional yang sudah menjalankan tugas kewartawanan 6-11 tahun berjalan (redaktur, penulis/produser).

Utama, ujian bagi wartawan profesional yang sudah menjalankan tugas kewartawanan minimal 12 tahun (redaktur senior/redaktur pelaksana/ penanggung jawab rubrik/koordinator  liputan dan posisi-posisi di atas itu).

Untuk muda, materi yang diuji yakni mengusulkan berita, mengidentifikasi liputan, analisa bahan liputan, merencanakan liputan investigasi, menulis berita,  rapat redaksi, merancang isi berita, menyunting berita dan mengevaluasi, membangun jejaring, wawancara cegat dan terjadwal.

Sementara madya, materi yang diuji yaitu rapat redaksi, koordinasi atau identifikasi liputan pemberitaan, analisa bahan liputan terjadwal, merancang dan merencanakan liputan investigasi, menulis feature, menyunting berita, merancang isi rubrik media, evaluasi hasil liputan, serta membangun dan memelihara jejaring atau lobi.

Sedangkan utama, materi yang diuji yakni memimpin rapat redaksi, mengarahkan (nembuat ToR) liputan investigasi, menentukan bahan liputan, menulis opini/tajuk, kebijakan rubrikasi, dan fasilitasi jejaring atau lobi.

Dalam ujian rapat redaksi, para peserta melaksanakan rapat seperti rapat rutin di media masing-masing. Rapat dipimpin peserta UKW tingkat utama, sementara peserta madya bertindak sebagai pemegang halaman dan peserta muda sebagai wartawan atau reporter.

Untuk mata uji koordinasi dan identifikasi liputan pemberitaan, peserta madya bergabung dengan peserta muda. Para peserta madya memberikan proyeksi kepada peserta muda. Seperti rutinitas di kantor redaksi, hasil proyeksi itu dituliskan dalam lembar jawaban yang telah disediahkan.

Selanjutnya analisa bahan liputan, para peserta diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh penguji. Lalu ujian menulis (stainght news untuk muda, feature untuk madya, opini/tajuk untuk utama) dengan batas waktu yang disiapkan oleh penguji, biasanya 15 menit.

Berikutnya ujian menyunting berita. Peserta diberikan naskah berita yang masih kusut untuk diperbaiki. Disusul merancang liputan investigasi. Ingat, liputan investigasi berbeda dengan liputan indepth reporting. Selama menjadi Pemimpin Redaksi Harian Aceh dan Harian Pikiran Merdeka, saya banyak menemukan wartawan yang menganggap indepth reporting adalah hasil liputan investigasi.

Lalu ujian evalusi hasil liputan pemberitaan. Seluruh peserta kembali dikumpulkan dalam rapat redaksi. Peserta utama memimpin rapat, peserta madya bertindak sebagai pemegang halaman dan peserta muda sebagai penyetor berita.

Dalam UKW juga ada ujian membangun dan memelihara jejaring serta lobi. Para peserta diminta menuliskan sejumlah nama nara sumber beserta nomor telepon yang dapat dihubungi. Penguji kemudian meminta peserta menelpon satu atau dua dari sekian nara sumber yang tertulis itu.

Dalam materi ini, penguji berbicara langsung dengan nara sumber melalui sambungan handphone untuk memastikan sumber yang dihubungi peserta itu tidak fiktif serta untuk mengetahui penilaian nara sumber terhadap wartawan yang bersangkutan.

Peserta dinyatakan lulus jika setiap mata uji mendapat nilai minimal 70. Satu mata uji saja mendapat nilai di bawah 70—meski mata uji lain mendapat nilai besar—peserta tersebut dinyatakan tidak lulus.

Demikian gambaran mengenai materi UKW sebagaimana yang diselenggarakan Dewan Pers. Jadilah wartawan yang tidak sekedar mengantongi kartu pers. Namun, Anda adalah wartawan profesional yang menjalankan tugas-tugas kewartawanan dengan baik dan benar.

 

 

Share:

Read More

Pemkot Bekasi Gelar Rapat Koordinasi Pasca Penyegelan Perumahan PT. Hadez Graha Utama

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang menggelar Rapat Koordinasi Pasca Penyegelan Perumahan PT. Hadez Graha Utama, dihadiri Tim Penertiban Bangunan yang Melanggar Perizinan di Kota Bekasi yang terdiri dari Unsur Polres Metro Bekasi Kota, Unsur Komandan Distrik Militer 0507 Kota Bekasi, Unsur Subdenpom Jaya/2-1 Kota Bekasi, Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Unsur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Unsur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Unsur Dinas Perhubungan, Unsur Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Unsur Setda Bagian Humas, Unsur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Unsur Kelurahan Jatiasih, Selasa 02/07/2024.

Rapat dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Tata Ruang Lintong Dianto Putra untuk membahas perkembangan dan situasi di area perumahan pasca penyegelan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi bersama Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan pada 04 April 2023 terhadap bangunan PT. Hadez Graha Utama  yang terletak di Jl. Raya Cikunir RT. 001 RW. 013 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Lintong menyampaikan agar menutup akses jalan masuk dan selalu dilaksanakan monitoring di wilayah oleh Perangkat Daerah terkait agar tidak adanya tindakan pencurian maupun perusakan dan memastikan Spanduk /plang Segel tetap terpasang.

"Kami mengingatkan kembali kepada  perangkat daerah terkait agar selalu melakukan pemantauan guna menghindari adanya pengrusakan yang berdampak merugikan serta terjadinya pelanggaran hukum" ucap lintong.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 256/Pdt.Sus-PKPU2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. 12 Juli 2023 PT. Hadez Graha Utama telah dinyatakan pailit. Tim Penertiban Bangunan yang Melanggar Perizinan di Kota Bekasi akan menjaga Status Quo Lahan sehingga tidak ada aktivitas apapun di dalam lahan tersebut dengan mengedepankan pendekatan persuasif sehingga dapat menjaga kondusifitas masyarakat.

Adapun unsur samping yang terdiri dari Polres Metro Bekasi Kota (BIMASPOL), Komandan Distrik Militer 0507 Kota Bekasi (BABINSA), Subdenpom Jaya/2-1 dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi siap menurunkan personel untuk kegiatan yang dimaksud dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi setiap I (satu) minggu sekali dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan akan melakukan pengawasan setiap hari di malam hari 

Share:

Read More

SADALI TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA PERGURUAN TINGGI SE-MALUKU

 KABARMASA.COM, AMBON – Memperkuat Sinergitas antar Perguruan Tinggi dalam Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dilaksanakan Regional Meeting Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Maluku, dengan Tema “Peran Strategis Perguruan Tinggi di Wilayah Maluku bagi Stabilitas Geo Politik dan Geo Ekonomi Kawasan Timur Indonesia”, yang berpusat di Auditorium Universitas Pattimura, Selasa (2/7/2024).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan beberapa Perguruan Tinggi di Maluku ini, dihadiri oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Forkopimda Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura Ambon, Narasumber dari Nasional maupun Lokal, Bupati Walikota se-Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Maluku, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, Ketua KNPI Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Ketua BEM Perguruan Tinggi se-Maluku, serta stakeholder terkait.

Sadali berharap, Agenda Regional Meeting University Leader, sebagai wujud peran dan kontribusi bersama Perguruan Tinggi dalam mengusahakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul, akan benar-benar mampu memberikan ide, gagasan dan solusi yang cemerlang. 

“Hal ini menjadi penting guna menjawab tantangan perubahan zaman dan perkembangan teknologi tinggi yang begitu dinamis sehingga turut mempengaruhi aspek geo-politik dan geo-ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Dirinya juga berharap, kegiatan ini akan melahirkan rumusan akademis yang implementatif tentang pengembangan IPTEK, SDM dan Infrastruktur, pengelolaan sektor unggulan (perikanan, pertanian dan pariwisata), dengan tetap melihat kekuatan pada aras lokal yang turut menentukan kontribusi historis masyarakat Maluku dalam pembangunan nasional.

“Pemerintah Daerah tentunya sangat membutuhkan kerangka pikir dan kajian akademis yang konstruktif untuk kemajuan daerah,” tegas Sadali.

Ia mengatakan, selain Regional Meeting, akan dilaksanakan juga Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Sejumlah Perguruan Tinggi, sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

“Karena itu, kami menyambut baik agenda penandatangan tersebut, namun perlu diingatkan bahwa memang secara substansi kesepakatan bersama ini sangat penting untuk ditindak lanjuti, namun kita pun harus tetap mengedepankan tata cara dan prosedur administrasi secara benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga tidak berdampak hukum apapun di kemudian hari,” terang Sadali.

Mengakhiri sambutannya, atas nama pribadi, keluarga dna Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali mengucapkan, selamat berdiskusi untuk menghasilkan karya-karya besar yang berguna bagi Perguruan Tinggi dan Masyarakat Maluku.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan 36 Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, dan Agama yang ada di Provinsi Maluku (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

MALUKU MERAIH PENGHARGAAN NOMINASI TPID PROVINSI TERBAIK TAHUN 2024

KABARMASA.COM, AMBON - Maluku memperoleh PENGHARGAAN "NOMINASI TPID PROVINSI BERKINERJA TERBAIK KAWASAN NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA", hal ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Maluku pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku  tanggal 24 Juni 2024, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Kordinasi Nasional (RAKORNAS) Pengendalian Inflasi tahun 2024.

RAKORNAS Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal, 14 Juni 2024 bertempat di Istana Merdeka Jakarta dipimpin langsung oleh Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo dan dihadiri oleh Gubernur Seluruh Indonesia, Bupati/Walikota yang diundang, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan agenda utama adalah Pengumuman dan Pemberian Penghargaan kepada TPID Berkinerja Terbaik.

Dalam arahannya, Pj. Gubernur Maluku menyampaikan terima kasih kepada Tim TPID Provinsi Maluku dan Tim TPID Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya atas usaha dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan sehingga TPID Provinsi Maluku memperoleh Penghargaan sebagai "NOMINASI TPID PROVINSI BERKINERJA TERBAIK KAWASAN NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA" dengan harapan agar usaha dan strategi dalam pengendalian inflasi lebih ditingkatkan lagi sehingga capaian inflasi Provinsi Maluku terkendali sesuai sasaran inflasi yang telah ditetapkan yaitu 2,5±1% (yoy) dan yang paling diutamakan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Pj. Gubernur Maluku menyampaikan beberapa hal terkait arahan Presiden pada RAKORNAS tersebut yaitu :

- Presiden mengapresiasi kerja keras Tim Pengendalian Inflasi baik Pusat maupun Daerah dalam usaha pengendalian inflasi sehingga capaian inflasi Nasional bulan Mei berada di angka 2,84% (yoy), merupakan salah satu capain inflasi yang terbaik di dunia.

- Meski demikian, Presiden mengingatkan Pemerintah daerah untuk tetap waspada dan berhati-hati, jangan lengah dengan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Hal ini dikarenakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dirasakan secara langsung oleh rakyat.

- Memperkuat sinergi dan koordinası antar lembaga, Pusat dan Daerah serta upaya bersama dalam menghadapi tantangan ke depan guna

- Mendukung pengendalian inflasi. Menjaga stabilitas harga terkait tantangan global seperti cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada produksi pangan

Sehubungan dengan arahan Bapak Presiden tersebut. Pj Gubernur Maluku menyampaikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh TPID Provinsi Maluku yaitu :

- Perlu melakukan koordinası dengan TPID Kabupaten/Kota dalam rangka usaha pemanfaatan lahan khususnya lahan tidur, lahan/kintal-kintal kosong agar dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura,

- Akselerasi penerapan teknologi dalam mendukung digitalisasi pertanian sehingga dapat meningkatkan oproduksi pertanian.

- Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, Memperkuat koordinasi dan sinergitas antar TPID Kabupaten/Kota serta Pusat dalam usaha pengendalian inflasi

- Senantiasa melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K yaitu memastikan Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif

Dengan demikian kita berharap Tahun 2025, TPID Provinsi Maluku tetap menjadi TPID terbaik serta dapat memperoleh Award. Dan yang paling penting adalah TPID meningkatkan koordinasi dan Kerjasama pengendalian inflasi yang baik dengan memperhatikan strategi kebijakan serta usaha yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Share:

Read More

Andi Ina Kartika Sari diduga terseret kasus Suap, GERMADA SULSEL sambangi Mabes Polri dan KPK RI

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Kasus Dugaan suap yang menyeret nama ketua DPRD SULSEL Andi Ina Kartika Sari senilai 4 Milyar menuai Sorotan banyak pihak, salah satunya adalah mereka yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Sulawesi Selatan (GERMADA SULSEL).

Puluhan Massa yang tergabung dalam GERMADA SULSEL menyambangi MABES POLRI dan KPK RI, menuntut agar kasus dugaan Suap  ketua DPRD SULSEL tersebut segera diambil alih dan diusut sampai tuntas. (01/07/24)

Di MABES POLRI maupun di KPK RI, mereka silih berganti menyampaikan Orasi, Andi Syahrul G selaku ketua umum GERMADA SULSEL menegaskan agar kasus tersebut harus di usut sampai tuntas 

"Mabes Polri dan KPK RI harus memperlihatkan taringnya, bahwa Ibu Andi Ina Kartika Sari selaku ketua DPRD SULSEL segera dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan" Tegas Andi Syahrul 

Dalam orasinya Bung Syahril selaku koordinator Lapangan menegaskan bahwa kasus dugaan Suap yang menyeret nama ketua DPRD Sulsel senilai 4 Milyar berasal dari Kontraktor untuk mendapatkan perlindungan dan pengamanan pada proyek pekerjaan pada tahun 2019-2020.

Saat ditanya, pekerjaan pada tahun 2019-2020 itu proyek apa?

"Itukan sudah lama, proyek itu adalah pembangunan jalan sepanjang 5,8 KM di kawasan puncak maros yang dianggarkan kurang lebih Rp. 38 Milyar dan proyek renovasi gedung IGD rumah sakit dadi dengan nilai kontrak sebesar Rp.12 Milyar" tutur Bung Syahril di depan awak media.

Apakah unjuk rasa ini hanya di Mabes Polri dan KPK RI?

"Selain Mabes Polri dan KPK, kami berencana beberapa hari kedepan akan menggelar aksi di Gedung DPP Partai Golkar, guna mendesak ketum DPP Partai Golkar untuk memberikan sanksi tegas kepada ibu Andi Ina Kartika Sari (Kader Partai Golkar)  yang diduga merusak Marwah partai karena terseret dalam kasus dugaan suap pada pengerjaan proyek di Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2020" Tegas Bung Syahril

Share:

Read More

Polda Metro Jaya Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, 1.274 Personel Naik Pangkat.

 KABARMASA.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya menggelar Upacara Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2024 bagi seluruh Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama Satker Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi DitLantas Polda Metro Jaya. Senin (1/7/2024). 

Upacara Kenaikan Pangkat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, S.I.K. dan dihadiri oleh Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si dan seluruh Pejabat Utama Polda Metro Jaya.

Sebanyak 1.274 telah dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, yang terdiri dari 1.156 kenaikan pangkat Regular dan 118 kenaikan pangkat Pengabdian.

“Saya pribadi dan seluruh Pejabat Utama mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua atas kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, saya minta dan saya mohon dengan sangat bahwa Kenaikan Pangkat ini adalah bentuk penghargaan negara kepada kita atau diri saudara sendiri atas prestasi kerja dan penghargaan dari institusi atas pengabdian yang dijalankan dengan memilih profesi Polri sebagai salah satu jalan pengabdian” ungkap Irjen Karyoto dalam arahanya kepada seluruh peserta Upacara Kenaikan Pangkat.

“Semakin kita tinggi Pangkat, kita harus semakin profesional. Kita patut bersyukur dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.” Ucap Karyoto.

"Kenaikan Pangkat ini bukan hanya pengakuan terhadap prestasi individu, tetapi juga merupakan kepercayaan pimpinan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi." Ujar Karyoto.

Karyoto berharap kepada seluruh anggota agar dapat terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum.

"Tetaplah rendah hati, semangat belajar, dan jangan pernah ragu untuk berinovasi. Gunakan promosi ini sebagai pendorong untuk mencapai tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Teruslah menginspirasi dan berkembang dalam menjalankan tugas mulia sebagai anggota Polri agar menjadi contoh teladan bagi masyarakat." Pesan Karyoto.

"Ingatlah, seragam atribut dan kewenangan yang saudara miliki adalah untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dengan humanis, jujur, dan adil." Ucap Karyoto.

Di akhir sambutannya, Karyoto berharap kepada personel yang naik pangkat dapat lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan amanah sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing guna mewujudkan transformasi Polri yang Presisi.

Kegiatan dilanjutkan dengan perayaan HUT Bhayangkara ke-78 yang diperingati setiap 1 Juli dengan pemotongan tumpeng.

Share:

Read More

SADALI IE HADIRI PERINGATAN HARI BHAYANGKARA KE-78 DI LAPANGAN TAHAPARY, POLDA MALUKU

KABARMASA.COM, AMBON –  Dengan Sorotan Tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”,  Kepolisan Daerah Maluku menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Lapangan Tahapary - Tantui, Ambon, Senin (1/7/2024).

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen. Pol. Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum, serta dihadiri oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU dan Forkopimda Provinsi Maluku, Pejabat TNI Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan stakeholder terkait.

Pada kesempatan itu Kapolda Maluku, memberikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh undangan yang hadir dan telah meluangkan waktu, serta kepada pasukan yang terlibat.

“Ucapan terima kasih terutama kepada seluruh rekan Forkopimda yang selama ini telah bersinergi berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam menjaga Provinsi Maluku ini agar selalu aman damai dan sejahtera,” ucap Kapolda.

Selaku Kapolda Maluku dirinya juga menyampaikan permohonan maaf, dimana masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh Polda Maluku dan jajaran.

“Dalam melaksanakan tugas, kami memang belum sempurna, tetapi kami berusaha melakukan yang terbaik bagi rakyat Maluku,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Kapolda memohon doa restu agar kedepan Polri semakin presisi dalam rangka menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat.

Kapolda Maluku, juga turut mengatakan bahwa Amanat Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 ini akan disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, pada upacara yang berpusat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pukul 14.00 WIB.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Acara Syukuran di Plaza Presisi, dimana pada kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Pangdam XV Pattimura, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Danlantamal IX Ambon, dan Danlanud Pattimura, menerima Penghargaan Tokoh Penggerak Sinergitas Presisi, yang diserahkan oleh Kapolda Maluku.

Share:

Read More

Asda II Pemkot Bekasi Hadiri Penyerahan Piala Festival Pop Singer

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Penyerahan piala oleh Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Dr Inayatullah kepada para juara jadi penutup Festival Pop Singer (karaoke) antar pelajar se Bekasi Raya. Kehadiran Asda II mewakili PJ Wali Kota Bekasi, Minggu 30 Juni 2024.

Acara ini dalam rangka mencari potensi dan bakat muda dalam ajang tarik suara. Kegiatan diikuti secara antusias oleh para siswa. Acara berlangsung sangat meriah di Grand Arsylla Hotel, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Dr. Inayatullah mengatakan, event ini merupakan ajang bagi siswa siswi  untuk berkreasi di bidang seni dan budaya, sehingga  merek dapat  menyalurkan bakat yang mereka miliki. 

“Saya menyambut baik event ini karena ini ajang siswa siswi untuk menunjukkan kemampuan bakat seni budayanya masing-masing serta mencurahkan bakat mereka, saya berharap mereka nantinya bisa jadi juara di tingkat Provinsi atau bahkan juara nasional,”kata Inayatullah

Menurutnya, banyak pengalaman dan ilmu yang didapat bagi  para peserta lomba, selain unjuk kebolehannya, mereka juga bisa meningkatkan bakat seni budayanya, dan ditingkatkan pembinaannya maka mereka bisa menjadi lebih profesional. 

“Dari seluruh siswa disini sangat kreatif dan semua sangat berbakat, kedepannya jika memang dibutuhkan untuk ditampilkan di kegiatan tingkat kota akan kita sediakan tempat bagi mereka,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh siswa wajib mengembangkan seni kreativitasnya. 

“Jangan hanya berhenti sampai disini, siapa tahu dari seni yang ditampilkan disini bisa meningkatkan lagi potensi dirinya. Lewat karya bisa menggapai cita-cita,” kata Inayatullah

Sementara Harty Muntako selaku ketua penyelenggara Festival Pop Singer (karaoke) antar pelajar se Bekasi Raya menyampaikan, ajang ini merupakan wadah berekspresi bagi para generasi muda sekaligus untuk menciptakan diva- diva berkualitas asala Bekasi. 

Berikut daftar para Juara Festival Pop Singer antar pelajar se Bekasi Raya:

Kategori Pelajar Sekolah Dasar

1. Juara 1 Mikha Alda Imanuella

2. Juara 2 Arviona Tytania Jasmine

3. Juara 3 Cindy Deamora Rajagukguk

4. Juara Harapan 1 Syahinaz Nabila S

5. Juara Harapan 2 Andreas Wiliam

6. Juara Harapan 3 Rafeyfa Qiana A

Kategori Pelajar Sekolah Menengah Pertama

1. Juara 1 Jesica Aurel

2. Juara 2 Qinar Nurotu A

3. Juara 3 Vienata Angelia P

4. Juara Harapan 1 Syalommitha F

5. Juara Harapan 2 Maria C

6. Juara Harapa 3 Siti Z S

Kategori Pelajar Sekolah Menengah Atas

1. Juara 1 Veronica Raharjo

2. Juara 2 Callysta Salsabila R

3. Juara 3 Kania Monica D

4. Juara Harapan 1 Lovely Kimora L

5. Juara Harapan 2 Grace Q

6. Juara Harapa 3 Tazqiantan I M

Share:

Read More

Kota Bekasi Tampilkan Nuansa RRT China di Pekan Kerajinan Jabar 2024

KABARMASA.COM, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) menggelar perhelatan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJJ) Tahun 2024 bertempat di Ballroom Trans Luxury Hotel.

PKJJ 2024 terlaksana mulai dari tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2024 yang menghadirkan berbagai promosi produk unggulan Jawa Barat dan dikemas dengan bermacam event spesial.

Salah satunya digelar event Peragaan Wastra & Produk Dekranasda Kabupaten/Kota se- Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi bersama Dekranasda Kota Bekasi berkesempatan ikut dalam peragaan tersebut.

Mengusung tema "Wastra Goes to International: Produk Lokal Menembus Pasar Global", kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Kota Bekasi terpilih untuk menampilkan produk fashion unggulan desainer lokal bernuansa Negara RRT China  dengan tetap memberikan aksen Batik Khas Kota Bekasi.

Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama istri Yolla Kusuma Gani selaku Ketua Dekranasda Kota Bekasi hadir mengenakan baju bernuansa sama dengan para peserta peragaan wastra yang terdiri dari pengurus Dekranasda Kota Bekasi.

Dalam sambutannya Bey Machmudin berpesan bahwa, "produk-produk unggulan ini bukan hanya sekedar untuk dipamerkan, tetapi jadikanlah event ini sebagai awal mula untuk membawa produk-produk lokal ke ranah internasional, sehingga semakin meningkatkan taraf perekonomian di Indonesia khususnya Jawa Barat dan tentunya mampu meningkatkan kualitas para pengrajin," ujarnya.

Gani Muhamad tentunya bangga bisa mengenakan karya terbaik desainer fashion dari Kota Bekasi. Walaupun bernuansa internasional, namun tidak melupakan kearifan lokal dalam karyanya.

"Terima kasih kepada para desainer atau pengrajin yang telah mendedikasikan karyanya untuk kami, Pemerintah Kota Bekasi, dan saya beserta istri sangat bangga bahwa Kota Bekasi memiliki desainer bertalenta dan produknya berkualitas sangat baik dengan tetap memberikan unsur khas budaya Kota Bekasi  dan dipertunjukan ke khalayak luas," tutup Gani Muhamad.

Share:

Read More

Jaga Semangat Dan Kekompakan Babinsa Koramil 02/Pondok Gede Lakukan pembersihan lingkungan rumah dinas Babinsa Jatikarya

KABARMASA.COM, BEKASI KOTA – Dua bulan sudah waktu pelaksanaan renovasi rumah dinas jajaran Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi terlaksana dengan baik, mulai dari tahap pembongkaran, perbaikan dan tahap finishing akhir.

Meskipun kondisi finishing sudah mencapai 100 persen, namun kondisi di sekitar rumah yang di lakukan perhaban masih terlihat berantakan dari sisa sisa barang pekerjaan.

Untuk itu, guna menjaga lingkungan rumah  kebersihannya tetap terjaga, Kali ini personel Babinsa Koramil 02/Pondok Gede pimpinan Danramil Mayor Inf Akhmad, melaksanakan korve bersama di lingkungan Rumah Dinas Babinsa Jatikarya, Jln. Sasak Cempling RT 002 RW 010, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Jum'at (28/6/2024).

Mayor Inf Akhmad menuturkan ”Kegiatan ini dilaksanakan guna menjadikan lingkungan rumah dinas yang telah di rehab menjadi bersih seperti semula, sehingga diharapkan personel Babinsa yang akan menempatinya bisa merasa tenang dan nyaman,” ucapnya.

Menurut Danramil, melalui kegiatan korve ini selain untuk menciptakan lingkungan yang bersih juga bisa menumbuhkan kekompakan  personil Babinsa satu dengan yang lainnya, dengan harapan pelaksanan tugas kedepan bisa di laksanakan secara bersama sama. Terangnya.

Di akhir penyampaiannya Danramil menyampaikan, kegiatan pembersihan ini dapat memberikan contoh di masyarakat tentang hidup bersih.” Pungkasnya Danramil.

Terlihat semangat dan kekompakan para Babinsa Koramil 02/Pondok Gede saat melakukan pembersihan sisa Potongan besi holo dan baja ringan, serta kusen-kusen kayu rumah, meratakan puing-puing dan membersihkan sampah-sampah sisa pekerjaan renovasi rumah Babinsa.

(Sumber Kodim 0507/Bekasi)

Share:

Read More

Gunakan Roda Dua, Pj. Wali Kota Bekasi Lakukan Safari Keliling di Wilayah Kayuringin Jaya Bekasi Selatan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Sambil menyapa warga menggunakan roda dua, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad lakukan safari keliling wilayah Kelurahan Kayurungin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Sabtu (19/06/24).

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menghadiri beberapa giat diantaranya monitoring pelayanan publik one day service  on saturday yang melayani  pembuatan KTP, KK, KIA dan lainnnya ( Adminduk ), Pembayaran PBB serta Pengecekan DTKS bertempat di Balai Rakyat Kelurahan Kayuringin Jaya lalu Santunan Anak Yatim di Masjid Al-Mubarok serta Pelayanan Sunat Massal bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan  Bekasi Selatan.

Didampingi oleh Camat Bekasi Selatan, Karya Sukmajaya, Lurah Kayuringin Jaya, Ricky Suhendar beserta jajaran Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad memastikan kaitan dengan pelayanan perekaman KTP dan KK berjalanan dengan baik dan lancar.

"Hari ini saya hadir ditengah-tengah masyarakat guna memastikan pelayanan yang ada diwilayah berjalan lancar dan cepat prosesnya agar warga dapat kembali melakukan aktifitas kembali di akhir pekan, selain itu kehadiran saya dalam giat santunan anak yatim juga untuk memastikan bahwa Pemerintah turut hadir dan membantu anak-anak kita agar mereka merasakan sentuhan dan kasih sayang dari Pemerintah karena mereka dapat menjadi calon masa depan bangsa". Ujar Gani

Lalu dilanjut dengan monitoring kegiatan sunat massal yang berada di Aula Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga.

"Saya turut senang melihat warga yang antusias untuk menyertakan anak-anaknya dalam giat sunat massal ini. Saya sudah pastikan kesiapan dari pelayanan tim dokter atau medis dan juga dibantu staff Kelurahan dan Forum RW Kayuringin Jaya telah siap melayani dari fasilitas dan peralatan medis yang cukup lengkap" tambah Gani

Terakhir, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad sangat mengapresiasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan di wilayah Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan dapat berjalan baik dan lancar serta ini merupakan sebuah bentuk pelayanan dari Pemerintah Kota Bekasi untuk Warga masyarakat Kota Bekasi.

Share:

Read More

3 Pengurus Harian PWI Pusat Mengundurkan Diri

KABARMASA.COM, JAKARTA – Tiga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengundurkan diri. Ketiganya  adalah pengurus harian yaitu Sekjen PWI Pusat Sayyid Iskandar, Direktur UMKM PWI Pusat Syarif Hidayat, dan Mohammad Ihsan selaku Wakil Bendahara Umum.

Keputusan ini terjadi Kamis (27/6/2024) saat Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mencapai kesepakatan dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo di forum Rapat Pleno PWI Pusat di kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Mereka menemukan jalan keluar atas persoalan internal yang melanda tubuh PWI Pusat dalam lima bulan terakhir yang lebih dikenal dengan BUMN Gate. Selain itu, dana miliaran rupiah pun telah dikembalikan sebagian. Sisanya dalam proses pengembalian kepada kas organisasi.

Seperti diketahui, pagi hingga siang kemarin, puluhan orang menghadiri rapat PWI Pusat tersebut. Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.

“Kami Pengurus Harian PWI Pusat berbesar hati melihat masa depan, dengan menerima dan melaksanakan Rekomendasi Dewan Kehormatan,” ujar Hendry Ch Bangun.

Menurutnya, dengan adanya kesepakatan tersebut menunjukkan berita-berita negatif yang merugikan Pengurus Harian PWI Pusat adalah tidak benar.

Rapat ini membahas jalan keluar persoalan internal PWI Pusat terkait adanya dugaan ketidaktepatan penggunaan uang Rp1,7 miliar bantuan pemerintah melalui Forum Humas Badan Usaha Milik Negara. Kasus ini terjadi sejak lima bulan silam.

Suara riuh tepuk tangan puluhan peserta terdengar di ujung Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat saat Hendry Ch Bangun berjabat tangan dengan Sasongko Tejdo.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi DK berkenaan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.

Menurut Sasongko, PWI telah menerima pengembalian uang senilai Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah). Sisanya, senilai Rp 691,2 juta dalam proses pengembalian secara bertahap. Dana yang belum dikembalikan diperhitungkan sebagai piutang organisasi.

 

Share:

Read More

Audiensi Vendor-Vendor Pasar Jati Asih, Pj. Wali Kota Bekasi: "Pemerintah Kota Bekasi Akan Fasilitasi Dan Mediasi Kedua Belah Pihak".

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempat diaula rapat Comand Center Pemko Bekasi. Vendor-vendor yang terlibat dalam urusan sengketa pasar jati asih melakukan audiensi dengan pj. Wali Kota Bekasi. Jumat (28/06).

Adapun Vendor-vendor yang hadir diantara lain:

1. PT. Harsa

2. PT. MSA

3. PT. Dimas Jaya

4. PT. Mitra Utama

5. PT. RAM

6. PT. Surya

7. PT. SMJ

Pihak Pemerintah Kota Bekasi yang Hadir:

1. PJ. Wali Kota Bekasi

2. TP5 Kota Bekasi

3. Itko Kota Bekasi

4. Asda II

5. Kadisperindag

6. BPKAD

7. Kabag Humas

8. Kabag KS

9. Perwakilan Bapenda

10. Perwakilan Kecamatan Jt. Asih

11. Perwakilan Kelurahan Jt. Asih

Aduan yang dilakukan oleh pihak vendor penggugat terhadap vendor PT. MSA adalah terkait adanya penyimpangan kesepakatan, dari segi pembayaran, dan perjanjian pengelolaan lapak yang ada dipasar jatiasih.

ada juga aduan perorangan terkait belum terakomodir secara baik dan benar pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pasar Jati asih.

Pj. Wali Kota Bekasi dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus mediator kedua belah pihak, menyatakan siap memfasilitasi terkait problematika yang terjadi dalam proses pembangunan Pasar Jati asih.

"Kami selaku Pemerintah Kota Bekasi tentunya akan memfasilitasi dan melakukan mediasi dalam menangani permasalahan yang terjadi dipasar Jatiasih," Ungkap Pj. Wali Kota Bekasi.

Adapun langkah-langkah kongkrit yang akan dilakukan ialah melakukan observasi, peninjauan masalah, serta melakukan win win solution terkait permasalahan yang sedang terjadi, diantaranya memberikan ruang dan kesempatan kepada Inpektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan atau review segala hal-hal yang menyangkut proses pembangunan Pasar Jatiasih  terutama kelengkapan dan keabsahan administrasinya apakah sudah sesuai ketentuan yang dipantau dan diperiksa langsung oleh tim auditor, setelah itu melaporkan hasilnya kepada Pj. Wali Kota Bekasi dan akan segera digelar pertemuan berikutnya guna membahas progressnya.

Share:

Read More

Koramil 03/Teluk Pucung Bersama Warga RW.007 Aren Jaya Atasi Stunting Dengan Samator

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Mendukung program pemerintah dalam mengatasi penurunan angka Stunting, Koramil 03/Teluk Pucung Kodim 0507/Bekasi bersama warga RW 007 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi bersinergi dan kompak cetuskan program satu rumah satu telur (SAMATOR).

Terlihat kemarin (28/6), Wadanramil 03/Teluk Pucung Kapten Inf Budi Kiswanto bersama ketua RW.007 Bapak Atang beserta ibu ibu PKK melakukan pengambilan telur dari rumah kerumah.

Menurut Ketua RW.007, kegiatan SAMATOR ini di cetuskan sebagai bentuk kepedulian  kepada Keluarga yang memiliki anak dengan berat atau tinggi badan tidak ideal sesuai umurnya (Stunting).

Diharapkan dengan diberikan Telur untuk di konsumsi oleh keluarga Stunting, bisa memberikan perubahan berat badan Putra-putrinya sehingga dapat bertambah karena adanya tambahan Nutrisi.

 

Wadanramil 03/Teluk Pucung Kapten Inf Budi Kiswanto, kepada media pendim menyampaikan, “TNI-AD melalui Koramil 03/Teluk Pucung akan senantiasa hadir untuk Bersama-sama mengajak seluruh komponen bangsa menjadi Orangtua Asuh yang peduli dalam menyiapkan Generasi Emas 2045 agar siap menghadapi tantangan masa depan,"ucapnya.

"Kegiatan ini murni dari masing-masing pribadi khususnya warga di RW.007 juga para dermawan yang sukarela mendukung program ini agar berjalan dengan Optimal."terangnya.

"Semua merasa bangga dan senang untuk bisa berbagi dengan Sesama, dengan semangat SATU HARI SATU KEBAIKAN”, Pungkas Wadanramil 03/Teluk Pucung Kapten Inf Budi Kiswanto.

 

(Sumber Kodim 0507/Bekasi)

Share:

Read More

Berantas Pungli, Pj. Wali Kota Bekasi Sahkan Tim Unit Reaksi Cepat Dishub

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dinas Perhubungan menggelar Apel Kesiapan Pasukan di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi yang dipimpin langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad pada Jum'at, (28/06).

Apel Kesiapan Pasukan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan komitmen para Aparatur Dishub dalam bertugas melayani masyarakat.

Selain itu, guna menegakkan peraturan serta membersihkan lalu lintas dan membebaskan para pengguna jalan di Kota Bekasi dari Pungutan Liar (Pungli), Dishub membentuk Tim Reaksi Cepat yang sebelumnya bernama Tim Tindak. Tim Reaksi Cepat akan didukung dengan peran dari Unit Pengendali Gratifikasi yang siap menindak jika ditemukan dan terbukti terjadi melakukan Pungli di lapangan.

Masyarakat pun juga bisa lebih mudah menyampaikan langsung laporan atau pengaduan jika melihat langsung adanya Pungli saat berlalu-lintas di Kota Bekasi dengan telah dirilisnya aplikasi pengaduan yang bisa diakses melalui pindai barcode resmi yang dikeluarkan Dishub.

Menurut Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, semua langkah itu merupakan upaya penyelesaian permasalahan lalu lintas terutama dalam membereskan kejadian-kejadian di lapangan terkait adanya Pungli.

"Melalui program-program tersebut, jajaran Dinas Perhubungan harus mampu membuktikan memberikan layanan terbaik di bidang lalu lintas dan transportasi bagi warga Kota Bekasi. Jauhkan tindakan - tindakan tidak terpuji, koruptif dan hal-hal yang melanggar etika organisasi. Jadikan masukan, kritikan, penyampaian aspirasi dari masyarakat sebagai momentum untuk berubah menjadi lebih baik," ujar Gani Muhamad dalam amanatnya. 

Di akhir amanatnya, Gani Muhamad menegaskan, "pesan saya kepada Bapak/Ibu semuanya agar terus bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yakni dengan memaksimalkan penyesuaian jumlah petugas di tiap -tiap titik  kemacetan agar terurai dengan efektif, lakukan optimalisasi dan kolaborasi antara teknologi ATCS yang sudah ada dengan para petugas pengatur lalu lintas di lapangan, serta dengan ikut serta mengamankan penggunaan ruang jalan yang sudah di bangun oleh Pemerintah akan tetapi dipergunakan bukan oleh peruntukannya seperti penggunaan trotoar untuk parkir liar atau pedagang kaki lima yang harus diurai dan diselesaikan secara lintas sektor," tutupnya.

Share:

Read More

Server Pusat Data Nasional Di Jebol Hacker; PB HMI MPO Desak Menkominfo Mundur.

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi didesak mundur dari jabatannya.

Hal ini usai kisruh dampak kelumpuhan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2.

Redza Sutiara Akbar Ketua Komisi Pemuda dan Olahraga PB HMI MPO mendesak Budi Arie Setiadi meninggalkan kursi menteri, Jum'at 28 Juni 2024. 

"Kebocoran data ini menunjukkan kegagalan serius dalam sistem keamanan siber nasional, yang seharusnya dijaga oleh Budi Arie selaku Menteri Komunikasi dan Informasi. Mundurnya Budie Arie dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian yang terjadi." Tegas Redza., 8/6/2024.

Sebelumnya, sistem PDNS 2 lumpuh akibat peretasan yang berdampak pada ratusan instansi. Serangan ini telah mengenkripsi data-data instansi pemerintah, termasuk layanan publik yang krusial seperti keimigrasian, dan berdampak pada 282 tenant PDNS 2.

Redza meminta agar seluruh instrumen pemerintahan tidak menganggap enteng insiden ini "Insiden ini bukan sekadar kebocoran data biasa; ini adalah serangan perang terhadap jantung pertahanan negara. Seperti musuh yang telah memasuki ruang istana dan memporakporandakan markas tentara, serangan ini menempatkan negara dalam kondisi yang sangat kritis." (Pungkasnya)

Share:

Read More

Staf Ahli Wali Kota Bekasi Buka Rakor Strategi Intervensi DPPM Penyakit TBC

 

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Dr. Reny Hendrawati memberikan sambutan Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi sekaligus membuka rapat koordinasi Strategi Intervensi District-Based Public Private Mix (DPPM) penyakit menular TBC, Rabu, (26/6/2024) bertempat di Hotel Amaroossa Grande Kota Bekasi.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengelar kegiatan ini bekerjasama dengan USAID BEBAS-TB mengundang elemen pemangku kepentingan, fasyankes pemerintah dan swasta serta komunitas dalam layanan TBC. Pengisi materi strategi intervensi DPPM, dr. Siti Nurlia, MKM dari Dinkes Kota Bekasi, dr. Adria Rusli, Sp.P (K) dari KOPI TB Kota Bekasi, dr Zaelani USAID BEBAS-TB. 

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Pranata Humas Ahli Muda Subkordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati pada Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Tjahjaning Dyah dari Bagian Tata Pemerintah dan Nurfaridah dari Bagian Kessos dan perwakilan Bappelitbangda. 

Reny Hendrawati mengatakan pokok pembahasan DPPM tingkat Kota Bekasi untuk mencapai target eliminasi TBC 2030 dengan target insiden rate 65 kasus/100.000 penduduk sekaligus penanganan kasus di Kota Bekasi.

Hal ini membutuhkan komitmen bersama pemerintah, pihak swasta dan komunitas dalam layanan TBC yang komprehensif mulai dari aspek preventif, promotif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitasi serta tidak lupa melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara mandiri dalam sistem informasi TBC. 

"DPPM diharapkan mengatasi kesenjangan dalam belum optimalnya penemuan kasus TBC, keterlibatan fasyankes dalam P2TBC, serta kualitas dan keberhasilan pengobatan TBC," ucap Reny Hendrawati. 

"Kegiatan koordinasi strategi intervensi DPPM juga diharapkan terlaksana di setiap tingkat dibawah leading sektor Dinas Kesehatan sehingga berjalan efektif dan efisien. Namun begitu TBC berada di wilayah kota Bekasi  dan perlu intervensi pimpinan wilayah seperti camat dan lurah terkait komitmen pemberantasan TBC di masyarakatnya. Libatkan masyarakat diantaranya forum RW untuk bersama mensosialisasikan hidup sehat di masyarakat untuk mencegah penularan TBC," harapnya.

Intervensi pelibatan pemangku wilayah selama ini telah dilakukan melalui kegiatan DPPM di level Kecamatan dan Kelurahan dengan konsep KEBAS (Kecamatan Bebas) TB yang merupakan inovasi Kota Bekasi dalam Pencegahan dan Pengendalian TBC (P2TBC). KEBAS TB diatur melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 64.A Tahun 2020 tentang Strategi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kecamatan Bebas TBC dengan 5T (KEBAS TBC dengan 5T) menuju Kota Bekasi Bebas Tuberkulosis. 

5T merupakan rincian dari Tersedianya SK PPM TBC Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Tersedianya SK TIM DOTS di fasilitas pelayanan kesehatan, Tersedianya SK Protokol Kesehatan TBC, Tersedianya Kartu Kendali Follow Up pemeriksaan laboratorium pengobatan pasien TBC oleh kader TBC pendamping dan Tersedianya Kartu Kendali minum obat pasien TBC oleh kader TBC pendamping.

Berdasarkan Global TB Report 2023, diperkirakan sekitar 1 juta kasus TBC di Indonesia dengan angka notifikasi kasus sebanyak 724 ribu kasus, angka kematian TBC mencapai 134 ribu kasus, serta persen kasus TBC yang diobati dan dilaporkan yaitu sebesar 84%. 

Share:

Read More

Aliansi Aktivis Nusantara Desak Pengusutan Cepat Kasus Dugaan Gratifikasi Di Sulawesi Selatan

KABARMASA.COM, MAKASSAR– Aliansi Aktivis Nusantara melalui Ketua Umumnya, Max - Ardo.mendesak pihak berwajib untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari. Kasus ini mencuat terkait dugaan penerimaan suap sebesar Rp. 4 miliar dari Petrus Yalim untuk pengamanan pekerjaan pada tahun 2019/2020.

Petrus Yalim diduga memberikan suap tersebut untuk mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan sepanjang 5,8 kilometer di kawasan Pucak, Maros, dengan nilai kontrak lebih dari Rp. 38 miliar. Selain itu, Petrus juga melaksanakan proyek renovasi gedung IGD Rumah Sakit Dadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12 miliar.

Andi Ina Kartika Sari, yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai Bupati Baru, terseret dalam kasus ini setelah pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Kasus ini juga telah menjerat empat oknum pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai terdakwa.

Max - Ardo menegaskan bahwa pengusutan kasus ini sangat penting untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil tanpa ada intervensi politik. "Kami meminta pihak berwenang untuk bertindak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini, demi keadilan dan kepercayaan publik," tegas Max - Ardo, (27/06/2024).

Lebih lanjut dalam keterangan nya, bahwa "Masyarakat pun menunggu kelanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan dan berharap agar kasus ini dapat diungkap secara tuntas tanpa ada pihak yang dilindungi. Desakan ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia" pungkasnya.

Share:

Read More

Rumah Subsidi Pemerintah di Cikarang Dijarah, Pengamat: Bank dan Pemilik Tidak Peduli dengan Nilai Bangunan

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI - Ahli Tata Kota dan Permukiman ITB, Jehansyah Siregar mengatakan, terjadinya penjarahan sejumlah rumah kosong di Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, karena pihak bank dan pemilik tidak peduli dengan nilai bangunan. “Pertanyaannya, kenapa rumahnya dibiarkan dipretelin? Nah, tentu si pihak bank yang menjaminkan itu atau yang menjadikan itu jaminan maupun si pemilik yang mencicil KPR, tidak terlalu peduli dengan nilai bangunan,” kata Jehansyah dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (24/6/2024).

Jehansyah mengatakan, kedua pihak diduga menganggap harga tanah di area Villa Kencana Cikarang akan semakin tinggi seiring berjalannya waktu.

“Tapi, di dalam masa kapan itu naiknya, kapan itu tumbuh satu kehidupan, satu-satu permukiman yang alive, yang semarak, ramai gitu, itu enggak ada yang tahu,” ujar Jehansyah.

Oleh karena itu, di dalam masa menunggu nilai tanah semakin tinggi, muncul persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang beberapa hari terakhir menjadi buah bibir mengenai kondisi Villa Kencana Cikarang. “Jadi, kembali tadi, ini hanya dijadikan aset, aset KPR.

Bukan menjadi suatu kebijakan untuk membangun satu kawasan permukiman yang hidup,” pungkas Jehansyah. Diberitakan sebelumnya, Kompleks perumahan subsidi di Cikarang, Jawa Barat, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2017, kini kondisinya memprihatinkan. Perumahan yang bernama Villa Kencana Cikarang itu tampak seperti kota mati lantaran banyak rumah yang terbengkalai dan tak berpenghuni.

Villa Kencana Cikarang mempunyai segudang permasalahan pada kondisi bangunan rumah maupun lingkungan di sekitarnya. Warga bernama Joko (47) mengungkapkan, rumah subsidi Villa Kencana Cikarang banyak yang dijarah maling.

Hal tersebut Joko ketahui setelah salah satu pemilik rumah di Villa Kencana Cikarang itu melaporkan kejadian terhadap dirinya. “Ya yang punya (rumah) laporan, ‘Pak, rumah saya dibobol’. Kan ditinggal pergi (tak dihuni),” ujar Joko yang juga merupakan Ketua RT 02/RW 11 Desa Karangsentosa, ditemui Kompas.com di Villa Kencana Cikarang, Rabu (19/6/2024). “Cuma kan namanya rumah kosong, enggak bisa apa-apa. Terkadang kan, (mereka) meninggalkan barang (di dalam rumah) tapi enggak ngomong. Jadi, dikira kosong,” lanjutnya.

Para pelaku melancarkan aksi di Villa Kencana Cikarang di waktu yang berbeda-beda. Entah subuh atau siang hari. Kebanyakan dari mereka mengambil barang di rumah yang tidak berpenghuni. “Barang-barang kloset atau apa, yang sering kemalingan itu barang-barang yang ditaruh, terus ditinggal. Memang agak susah di sini. jalurnya kan banyak ya, belum ada portal utama,” kata dia.

"Ini meteran listrik, meteran air. Kabel di dalem juga diambil. Di RT saya ada dua motor yang hilang," ucap Joko. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada 2017, rumah subsidi ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2017.

Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini merupakan karya PT Arrayan Bekasi Development (SPS Group). Menempati lahan seluas 105 hektar, rumah yang dibangun sebanyak 8.749 unit ini mempunyai tipe per unit 25/60. Pembangunan Villa Kencana Cikarang dimulai sejak 2016. Untuk akses KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), masyarakat mendapat bunga acuan 5 persen dengan masa tenor 20 tahun. Melalui FLPP, masyarakat hanya membayar uang muka atau down payment (DP) 1 persen, yakni Rp 1,41 juta dan cicilan sekitar Rp 800.000 per bulan.

Share:

Read More

PERINGATI HANI, SADALI BERKOMITMEN JAGA MALUKU DARI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

KABARMASA.COM. AMBON – Bertemakan The Evidence is Clear : Invest in Prevention dan Tema Nasional Masyarakat bergerak bersama melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, menggelar Acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), pada Rabu (26/6/2024), berpusat di Aula lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala BNN Provinsi Maluku Deni Dharmapala,SH., SIK., MH, Pimpinan Lembaga Vertikal, BUMN/BUMD, Jajaran BNN Provinsi Maluku, dan Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Sadali dalam sambutannya mengatakan bahwa, 92,4% wilayah Maluku terdiri dari lautan, maka secara geografis Maluku bericirikan wilayah Kepulauan, hal inilah yang menyebabkan kerawanan karena memiliki banyak pulau yang dapat menjadi pintu masuk bagi pengedaran gelap narkoba di Provinsi Maluku.

“Jika kita tidak serius dalam menangani masalah penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba maka ini bisa menjadi ancaman bagi masyarakat Maluku,” ungkap Sadali.

Sebagaimana salah satu misi dari Pemerintah Daerah Maluku yakni, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi, Sadali menyatakan, hal tersebut hanya akan menjadi impian belaka, jika masyarakat Maluku terutama generasi muda terlanjut menggunakan narkoba.

“Penyelahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) karena memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat luas, yang tidak hanya berdampak bagi manusia, namun juga dalam berbagai bidang seperti sosial dan budaya, ekonomi, politik, yang akan menggerus nilai-nilai budaya,” tambahnya.

Untuk itu, Sadali menegaskan sudah saatnya kita menyatakan perlawanan terhadap narkoba, dan mengguggah kesadaran masyarakat untuk berani mencegah, berani lapor dan berani rehab.

“Pemerintah Provinsi Maluku bertekad menjadikan Maluku bersih dari narkoba, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan senantiasa mendukung segala langkah dan program BNN Provinsi Maluku, dalam menjalankan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan , dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Maluku,” tegas Sadali.

Sadali juga menerangkan bahwa pihaknya telah mengesahkan SK Tim Terpadu P4GN, yang bertujuan untuk mendukung program P4GN agar implementasi dan rencana aksi, dapat terlaksana dengan baik, di Provinsi Maluku.

“Komitmen yang kami lakukan semata-mata untuk Masyarakat Maluku dan anak-anak kita kedepan, yang pada mereka kita taruh harapan untuk menjaga bumi raja-raja yang kita cintai dan banggakan agar bersih dari narkoba,” jelas Sadali.

Sadali juga mengajak Forkopimda, masyarakat dan seluruh unsur yang hadir, untuk bersama-sama berkomitmen menjaga Maluku, juga generasi penerus dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di tempat yang sama Dharmapala, mengatakan sebagai Provinsi Kepulauan, Maluku memiliki berbagai potensi daerah yang berharga dan membanggakan, namun juga harus menjadi perhatian kita bersama, sebab hal ini menempatkan Maluku sebagai Provinsi yang rentan dan rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

“Sesuai amanat Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BNN Provinsi Maluku merupakan Leading Institution dalam penanganan narkoba, bertekad menjadikan Wilayah Provinsi Maluku, sebagai tempat yang memiliki daya tangkal terhadap penyelahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tandasnya.

Ia mengatakan hal ini semata-mata bertujuan untuk menjadikan negeri raja-raja menjadi wilayah yang nyaman dan damai.

Pada kesempatan itu Kepala BNN Provinsi Maluku turut menyerahan penghargaan atas Peran Aktif sebagai Mitra Pendukung dan Mitra Pelaksana P4GN kepada beberapa instansi, dimana salah satunya diserahkan kepada Provinsi Maluku yang diterima secara langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

Jadikan Pilkada 2024 Mendatang Aman Dan Nyaman, Kodim 0507 Bekasi Akan Terjunkan 200 Personil Untuk Pengamanan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Bertempat di lapangan Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Dadim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S., M.MDS., Ikuti kegiatan apel bersama dengan aparatur Pemkot Bekasi. Senin (24/6).

Adapun pelaksanaannya kegiatan Apel tersebut dipimpin langsung oleh PJ Walikota Bekasi R. Gani Muhammad SH.MAP., yang turut di hadiri oleh Kombes Pol. Dani Hamdani, S.I.K., M.P.M. (Kapolres Metro Bekasi Kota), Lintong (Asda 1), Innayatulloh (Asda 2), Para Kepala OPD se jajaran Pemkot Bekasi, Para Camat dan Lurah se Kota Bekasi dan Para ASN/Non ASN Pemkot Kota Bekasi.

Dalam rangkaianya kegiatan apel tersebut turut dilakukan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kepolisian Resort Bekasi Kota dan Komando Distrik Militer 0507/Bekasi, tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024.

Usai pelaksanaan apel bersama dan penandatanganan NPHD kepada Media Pendim, Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, mengatakan, dalam pengamanan Pilkada 27 Nopember 2024 mendatang, Kodim 0507 Bekasi telah menyiapkan anggota sebanyak 200 personil. 

“Anggota Kodim 0507 Bekasi berjumlah 200 personil tersebut, terdiri anggota Babinsa dan anggota Kodim 0507 lainnya yang akan kita tempatkan di 56 kelurahan dan 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Dengan rincian, untuk pengamanan Pilkada Kota Bekasi sebanyak 100 personil dan 100 personil lagi untuk pengamanan di Pilkada Provinsi Jawa Barat,” jelasnya. 

Menurut Kolonel Rico Ricardo, dalam pengamanan Pilkada tersebut selain anggota Kodim 0507/Bekasi, tergabung juga anggota Polres Metro Bekasi Kota, ditambah anggota Satpol PP Pemkot Bekasi dan anggota terkait lainnya dilingkungan Pemkot Bekasi. 

“Pelaksanaan pengamanan Pilkada Kota Bekasi tersebut dimulai saat pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah, lalu saat pelaksanaan kampanye hingga pencoblosan dan pelantikannya nanti,” katanya. 

Mengingat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi, jumlahnya mencapai 3.671 TPS, jumlah ini lebih sedikit dibanding saat pelaksanaan Pemilu yang berjumlah 7 ribu lebih sedikit. Namun demikian, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibanding Pemilu, pengamanan- nya juga harus maksimal. 

Harapan Dandim 0507/Bekasi kepada warga pemilih khususnya di Kota Bekasi, menyampaikan, “Saya sangat berharap masyarakat harus semakin dewasa dan saya yakin, masyarakat Kota Bekasi ini termasuk masyarakat yang sudah dewasa secara politik. Tentunya, cara berfikirnyapun sudah sangat dewasa, tidak hanya terpengaruh hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi mereka berfikir lima tahun kedepan,” katanya. 

Jangan sampai karena tergiur tawaran yang sifatnya instan dan demi kepentingan sesaat, sehingga mengorbankan kemajuan Kota Bekasi. “Jadi siapapun nanti yang terpilih memimpin Kota Bekasi, karena itu pilihan rakyat Kota Bekasi, kita harus sama-sama mendukung. Dengan demikian, proses kelanjutan pembangunan Kota Bekasi, bisa berjalan dengan baik,” tutup Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait.

Selain kegiatan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kepolisian Resort Bekasi Kota dan Komando Distrik Militer 0507/Bekasi, tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024. 

PJ Walikota Bekasi turut menyerahkan, Penghargaan Kejuaraan Daerah Catur se Jawa barat tahun 2024,  Penyerahan Penghargaan bagi Aparatur yang memasuki masa Purna bulan Juli 2024 dan Pemberian Bendera Merah Putih sebagai Ciri Khas Bangsa kepada Para OPD untuk di sampaikan kepada Masyarakat.

(Sumber Kodim 0507/Bekasi)

Share:

Read More

Demi Menjaga Roh Demokrasi di Kab. Bone, Wakil Rakyat Bersuara

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Desakan pencopotan Yusran Tajuddin sebagai Ketua KPU Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terus bergemuru. Kali ini pimpinan dan anggota DPRD Kab.Bone yang melakukan upaya pelaporan di Dewan Kehormatan Penyelenggraan Pemilihan umum Republik indonesia yang berkantor di Jakarta ini semua demi menjaga roh demokrasi  yang ada di Kabupaten Bone .

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Rakyat Bone(ARB) menggugat juga dengan menggelar aksi demo di empat titik lokasi di Kabupaten Bone, yakni kantor DPRD Bone, Bawaslu,  Polres Bone dan kantor KPU Bone.

Dalam aksinya, ratusan massa Aliansi Rakyat Bone mendesak agar Ketua KPU Bone, Yusran Tajuddin dicopot dari jabatannya lantaran diduga telah berbuat curang dan mencederai proses demokrasi di Kabupaten Bone.

Tidak hanya itu, massa juga meminta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bone ditunda, apabila Yusran Tajuddin tidak dicopot dari jabatannya selaku ketua KPU.

Atas dasar inilah sangat berbahaya, jika Yusran Tajuddin tidak dipecat dan berlanjut pada Pilkada, maka akan berdampak buruk pada Pilkada yang akan datang.

Pada tanggal 25 juni 2024 pimpinan dan anggota DPRD Bone melakukan pelaporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia terkait dugaan kejahatan pemilu yang dilakukan oleh ketua KPU Kabupaten Bone Yusran Tajuddin .

Pelaporan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat Kabupaten Bone ini adalah atas dasar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kabupten Bone sekaligus menjawab keresahan- keresahan di tengah masyarakat bone.

"Kami ini tidak mau dianggap apatis di masyarakat bone kemudian Untuk menajaga demokrasi yang adil dan jujur maka kami selaku perwakilan rakyat dengan ini menyuarakan keresahan masyarakat terhadap banyaknya kecurangan pileg yang ada dikabupaten bone dan ini tentu akan berdampak pada partisipasi masyarakat dan proses demokrasi yang akan datang, " tutur A Muh Salam Lilo AK (Anggota DPRD Bone), Selasa(25/06/24) di depan kantor DKPP RI

"Bahwa pengaduan yg telah kami diserahkan ke DKPP RI adalah terkait dugaan kejahatan pemilu yg dilakukan oleh ketua KPU Kabupaten Bone adalah suatu bentuk represensi dari suara rakyat yang dimana (aliansi rakyat bone menggugat) menuntut kepada Dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Kabupaten bone untuk mengatensi pelanggaran pemilu yg dilakukan oleh ketua KPU kabupaten Bone.

Sehingga kami meminta kepada DKPP RI melalui pengaduan yang kami serahkan agar DKPP RI menindaki dengan menyatakan Ketua KPU Bone secara jelas dan terang," ucap Andi Wahyudi Taqwa ( Wakil Ketua DPRD Bone) Selasa(25/06/24) di depan kantor DKPP RI.

Dalam keterangan tersebut desakan dari masyarakat sipil akibat pelanggaran kode etik serta  kejahatan pemilu yang begitu masif.  Tambahnya hal tersebut jauh dari nilai-nilai demokrasi yang kita perjuangkan dan bertentangan sebagaimana diatur dalam peraturan yg berlaku dan layak dijatuhkan sanksi pemberhentian atau pemecatan sebagai komisioner KPU Kabupaten Bone.

Share:

Read More

Fahami Tugas Dan Tanggung Jawab, Harapan Babinsa Jakasampurna Saat Hadiri Bimtek Dan Pelantikan Anggota PPS Kelurahan

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Dalam rangka memperkuat sinergitas antara TNI Bersama aparat pemerintahan Kelurahan dan masyarakat demi menjaga integritas serta keberhasilan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Peltu Romi dan Serda Wulanggia Babinsa Jakasampurna Koramil 01/Kranji Kodim 0507/Bekasi hadiri acara penting yang berlangsung di kantor Sekretariat RW. 017 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Senin, (24/6/2024).

Acara penting tersebut meliputi pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS), serta bimbingan teknis mengenai pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) menggunakan aplikasi Sidalih dan E-Coklit.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan penting, antara lain Komisioner KPU kota Bekasi, Ridwan (Camat Bekasi Barat), Edi Junaedi. ST (Lurah Jakasampurna), Abdul Azis  (PPK Bekasi Barat), Mustarik (Panwascam Bekasi Barat), H. Mustafa (Panwaslu Kelurahan Jakasampurna), Hanna (Ketua PPS Bekasi Barat), Ketua FKRW kelurahan Jakasampurna, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Jakasampurna serta seluruh anggota PPS baru yang akan dilantik dan disumpah.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pembacaan Surat Keputusan (SK) dari KPU tentang penetapan petugas Pantarlih Kelurahan Jakasampurna, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan SK tersebut. Serta dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan anggota PPS baru Kelurahan Jakasampurna, yang disambut dengan sambutan hangat dari Ketua PPS, Hanna.

Ketua PPS Bekasi Barat dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada anggota PPS yang baru dilantik, serta menekankan pentingnya profesionalitas dalam melaksanakan tugas tanpa adanya praktik manipulasi data. Harapan besar diungkapkan agar semua pihak dapat bekerja sama dengan baik demi kelancaran dan keberhasilan Pemilu Serentak tahun 2024 di Kelurahan Jakasampurna.

Kehadiran Peltu Romi dan Serda Wulanggia, Babinsa Kelurahan Jakasampurna, dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PPS serta bimbingan teknis pemuktahiran data pemilih sangatlah penting. Sebagai ujung tombak dari TNI di tingkat desa, kehadirannya tidak hanya sebagai representasi keamanan namun juga sebagai dukungan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran proses demokrasi lokal. Dengan memastikan bahwa semua tahapan berjalan dengan baik.

Serda Wulanggia, Babinsa Kelurahan Jakasampurna, berharap bahwa melalui pelantikan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan hari ini, anggota PPS Kelurahan Jakasampurna dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan proses pemilu secara transparan dan profesional.

Di tempat lain Wadanramil 01/Kranji Kapten Cba Misul mengatakan bahwa dirinya juga berharap agar setiap langkah yang diambil oleh anggota PPS didasari oleh integritas tinggi serta komitmen untuk memastikan pemilu berlangsung adil dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. 

“Dengan adanya komitmen dan integritas yang tinggi, sudah dapat di pastikan pemilu bisa berlangsung secara adil dan akuntabel, serta bias mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi di wilayah Kota Bekasi,”tutup Kapten Cba Misul.

(Sumber Kodim 0507/Bekasi).

Share:

Read More