RS ANNA Pekayon Diduga Salah Diagnosa, Husen: Akan Kami Laporkan ke Direksi


KABARMASA.COM, BEKASI - Rumah Sakit ANNA Medika Pekayon kembali dikecam pasiennya. Kali ini pasien berinisial IK (65) yang mengaku kecewa dengan rumah sakit swasta tersebut saat mendiiagnosa penyakit yang dideritanya.

Pria yang sudah sepuh tersebut menceritakan awalnya saat berobat tanggal 15 Juli 2023 ke Klinik Cemara Medika dan dites urin yang hasilnya disinyalir ada masalah.

Kemudian oleh Kelink Cemara Medika dirujuk ke RS ANNA Medika Pekayon dan ditangani oleh  salah satu dokter berinisial dr.TS spesialis penyakit dalam.

"Saya memberi tahu hasil lab dari Kelinik Cemara bpjs ke dr.TS. Kemudian dr.TS bilang masih aman ko pak ini hanya penyakit tua, kemudian diperiksa bagian perut, lalu bilang ini kembung. Lalu pasien diberi obat lambung berbentuk sirup dan racikan,"ucap IK. Kamis (13/6/2024).

"Saya berobat ke RS ANNA kurang lebih 1 tahun hanya diberi obat racikan dan obat lambung. Pas di tahun 2024 saya merasa sakitnya tidak kunjung membaik malah  semakin parah,"sambung IK lagi.

Dirinya mengalami nyeri yang sangat dahsyat usai menunaikan sholat Subuh. Kemudian keluarga langsung membawa IK ke RS Kartika Husada Jatiasih dan ditangani oleh dokter yang jaga di ruang IGD, dan juga melakukan USG terhadapnya.

Saat di USG terlihat ada pembengkakkan di bagian empedu setelah itu dokter tersebut langsung menganjurkan agar segara dioperasi.

"Karena ada batu empedu. Setelah 3 hari  saya langsung dioperasi pengakatan natu empedunya. Kemudian setelah itu berangsur-angsur membaik dalam pemerikasaan tidak ada masalah lambung bahkan lambungnya baik-baik saja,"kata IK.

Terpisah, saat dikonfirmasi Legal RS ANNA Medika Pekayon Husen Kerbala, SH mengatakan, pihaknya akan membicarakan hal tersebut dengan jajaran direksi.

"Aduan ini akan saya akan segera lapor ke direksi, setelah saya lapor ke direksi maka direksi akan melihat dokumen untuk tahap berikutnya akan dibawa ke komite medik untuk segera diperiksa dan di konfirmasi terhadap data atau informasi dari keluarga pasien,"ujarnya. Kamis (13/6/2024).

Kemudian, lanjut dia, baru dipanggil pihak keluarga pasien dipertemukan dengan komite medik.

"Yang pasti tidak mungkin didiemin. Kita bahkan segara follow up (tindak lanjuti) untuk mencari tahu penyebab dan dugaan seperti yang pihak pasien sebut," ucapnya.

Husen juga menyampakan, bila pemeriksaan dari komite medik sudah terjadi lalu ada hasil lalu akan dilakukan rembut terhadap kasusnya.

"Nanti kami akan rembukan terhadap kasus posisinya dari pihak Rumah sakit, dari pihak dokter posisinya seperti apa. Bener atau tidak terjadi dugaan salah diagnosis pemeriksaan,"tandasnya.

 

Share:

Kapolrestro Tangerang Kota Beri Pesan Kamtibmas Saat Jum'at Keliling, Jelang HUT Bhayangkara Ke-78


KABARMASA.COM, TANGGERANG - Jum'at Keliling, Kapolres Metro Tangerang Kota Beri Pesan Kamtibmas dan Meminta Dukungan Jelang Hari Bhayangkara ke-78


Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho melaksanakan program Jumat Keliling untuk mencegah maraknya gangguan keamanan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Sekaligus meminta dukungan jelang Hari Bhayangkara ke-78 pada 1 Juli 2024 mendatang.


Salat Jum'at (21/6/2024) ini dilaksanakan Kapolres bersama para PJU di Masjid  Al-Muhajirin, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.


"Tingkatkan peran serta warga terhadap Kamtibmas di lingkungan masing-masing, baik dengan menggalakkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) atau menggunakan tenaga keamanan (sekuriti), ditambah dengan memasang CCTV," jelas Zain saat berkesempatan memberikan sambutan usai pelaksanaan salat Jum'at.


Kapolres menerangkan, kegiatan Jum'at Keliling sekaligus Jum'at Curhat bersama Polisi dilakukan secara rutin oleh jajaran di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya. 


"Tiap Jumat seluruh pejabat Polres dan perwira Polres beragama Islam melaksanakan Jumat Keliling bersama masyarakat, kami mendengar, mencatat dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat," Ujarnya.


Zain juga memberikan edukasi agar masyarakat dapat memberikan informasi melalui pesan WhatsApp (WA) di nomor 082211110110 dan Call Center 110 yang terhubung langsung di Command Center Polres Metro Tangerang Kota, bila terjadi gangguan Kamtibmas di wilayah.


"Pencegahan tindak kejahatan harus dilakukan secara bersama stakeholder terkait, bersama masyarakat setempat," Ungkapnya.


"Pencegahan kejahatan agar dilakukan secara bersama-sama RT, RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, aparat desa dan tokoh masyarakat serta warga," Tambahnya.


Zain juga mengingatkan perihal kerawanan aksi tawuran yang saat ini kerap terjadi. Menurutnya tawuran bukan kenakalan remaja lagi tetapi sudah mengarah pada tindakan kriminalitas. 


"Pada saat ini sudah viral dan dilengkapi dengan membawa senjata tajam. Jadi diharapkan pengawasan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. 


Perkembangan medsos sangat pesat dan kebanyakan pelaku tawuran saling mengajak lewat medsos," Terangnya.


Ditambahkan Kapolres, terkait kasus yang menonjol adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) diharapkan agar warga masyarakat lebih hati-hati dan diharapkan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan.


Selanjutnya, jelang HUT Bhayangkara Ke 78, tentunya Polri akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti Bakti Sosial, bantuan sosial, Bakti kesehatan, Bedah rumah dan masih banyak kegiatan lainnya.


"Sejumlah kegiatan yang diagendakan dalam rangka HUT Bhayangkara Ke 78 sudah mulai dilaksanakan. Kami dari Kepolisian mohon maaf bila pelayanan dari Polres dan polsek jajaran masih banyak kekurangan,


 Insyaallah akan kami perbaiki, kami juga siap menerima saran, masukan dan kritik menuju perbaikan pelayanan Polri menjadi lebih baik," Tutupnya.


Kegiatan Jum'at keliling tersebut diakhiri silaturahmi bersama pengurus DKM masjid dan pemberian Al-quran diserahkan kepada ketua DKM. Dilanjutkan dengan bakti sosial (Baksos) berupa pembagian paket sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu sebanyak 60 paket,

Share:

Peluncuran Aplikasi SIMODALINDAG, Pj. Wali Kota Bekasi: "Semoga Dapat Mempermudah Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan"

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Bertempat di Aula Nonon Sonthanie, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, meresmikan pelincuran Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Perindustrian dan Pergadangan (SIMODALINDAG) yang digagas oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi pada Jum'at (21/06)


SIMODALINDAG merupakan portal informasi yang mengintegrasikan berbagai data terkait monitoring dan pengendalian industri serta perdagangan. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pelayanan perizinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Disdagperin Kota Bekasi.


Menurut Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, Peluncuran SIMODALINDAG menjadi langkah strategis dalam transformasi digital Kota Bekasi sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan teknologi terkini.


"Tentunya saya mendukung penuh hadirnya SIMODALINDAG. Bukan hanya sekadar aplikasi, melainkan kehadiran SIMODALINDAG merupakan sebuah komitmen nyata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta untuk mempermudah proses pengendalian industri dan perdagangan di Kota Bekasi untuk semakin berkembang maju," ujar Gani Muhamad dalam sambutannya.


Gani Muhamad juga menyoroti pentingnya tahap uji coba, evaluasi, serta pengembangan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi aplikasi tersebut.


"Kami tidak hanya melahirkan aplikasi, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankannya dengan baik demi memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat, maka dari itu penting untuk dilakukan uji coba dan evaluasi dalam penerapannya agar berjalan baik serta lancar serta terus dikembangkan sistim aplikasinya," imbuh Gani Muhamad.


Sebagai penggagas progam aplikasi SIMODALINDAG, Kepala Disdagperin, Robet Siagian menuturkan, "bersama Diskominfostandi dan DPMPTSP aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dan secara keseluruhan, SIMODALINDAG diharapkan tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga mampu meraih kepercayaan masyarakat sehingga dapat menarik banyak investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi," tutupnya.

Share:

Pj. Wali Kota Hadiri Acara Pisah Sambut di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi dari Laksmi Indriyah R, S.H, LL.M berganti ke Imran Yusuf, S.H, M.H yang digelar pada Jum'at (21/06).


Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad mengucapkan terima kasih atas segala jasa Ibu Laksmi Indriyah saat bertugas sebagai Kajari dan agar semakin sukses dalam mengemban amanah barunya.


"Terima kasih Ibu Laksmi atas kerjasama baiknya yang selama ini telah terjalin dengan Pemkot Bekasi terutama saat saya mulai menjabat di sini. Banyak hal yang telah Kejari bantu dalam mendukung pembangunan di Kota Bekasi dan jalannya proses pemerintahan. Semoga Ibu sukses selalu dalam menjalankan tugasnya," ujar Gani Muhamad.


Teruntuk Bapak Imran Yusuf, Gani Muhamad tentunya akan mendukung penuh segala program yang digagas Kejari Kota Bekasi dan turut serta mengajak untuk mempererat sinergitas begitu pun dengan unsur Forkopimda yang lain.


"Selamat datang di Kota Bekasi kepada Bapak Imran Yusuf. Mari bekerja bersama-sama, Pak, karena kami, Pemkot Bekasi akan memberikan full support kepada Bapak dan jajaran dalam menjalankan program-program kerjanya demi Kota Bekasi yang lebih maju dan berkembang, serta mari jaga dan terus eratkan sinergitas dengan jajaran Forkopimda lainnya," imbuh Gani Muhamad.


Atas ucapan selamat datang dan dukungannya kepada Kejari Kota Bekasi, Imran Yusuf menyampaikan apresiasinya kepada Gani Muhamad. Beliau menuturkan, "terima kasih Pak Pj. Wali Kota atas sambutan hangatnya dan terima kasih atas dukungannya kepada kinerja kami di Kejari selama ini. Saya dan jajaran siap bekerja dan menguatkan sinergitas yang selama ini sudah terjalin untuk terus bersama memajukan Kota Bekasi," tutupnya.

 

Share:

JELANG MTQ XXX PROMAL, SADALI LANTIK DEWAN HAKIM DAN PANITERA


KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU pada Sabtu (22/6/2024) secara resmi melantik Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XXX Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.


Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 875 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Quran XXX Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024 di Kota Ambon.


Sadali pada kesempatan itu mengucapkan selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saudara-saudara sebagai Dewan Hakim dan Panitera dalam MTQ Tingkat Provinsi ini.


“Kita semua mengenal dan meyakini bahwa para Dewan Hakim dan Panitera ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi serta memiliki kompetensi atau tingkat kepakaran di bidangnya masing-masing sehingga tidak bisa kita ragukan lagi, baik di bidang tilawah, tafsir, khat, M2IQ, Syarhil Qur’an dan Fahmil Qur’an,” ungkapnya.


Ia mengatakan Ikrar yang disampaikan oleh para Dewan Hakim dan Panitera, bukan hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga disaksikan oleh Allah Rabbul‘Alamin.


“Manusia boleh tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, tetapi Allah Maha mengetahui segalanya, dan semua itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.


Karena itu, Sadali mengatakan tugas mulia ini, yang diemban oleh Dewan Hakim, harus dijalankan secara profesional, apalagi yang di Musabaqahkan adalah Kalamullah yang suci atau tidak boleh ada kebohongan dan kepalsuan di dalam menilai.


“Pada sisi yang sama, penilaian yang jujur, objektif dan kredibel akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas peserta MTQ, sebaliknya penilaian yang tidak jujur, tidak objektif, dan tidak kredibel akan merusak kualitas peserta MTQ, bahkan dapat menimbulkan perpecahan atau fitnah di antara sesama kafilah,” terangnya.


Ia mengatakan, keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat, karena itu konsekuensi logisnya Dewan Hakim dan panitera harus cermat, jujur, adil, dan objektif dalam menilai, independen dan bebas dari segala macam pengaruh, kepentingan dan godaan untuk berpihak dan tidak berlaku tidak jujur kepada siapapun.


“Saya mohon saudara-saudara harus konsisten berpegang kepada pedoman perhakiman, dan mengesampingkan segala faktor yang dapat mempengaruhi kemurnian dan obyektivitas penilaian,” harap Sadali.


Dalam konteks ini, Sadali menjelaskan kode etik Dewan Hakim dan Panitera MTQ tidak membenarkan untuk menerima sesuatu pemberian atau apa pun sebagai ungkapan terima kasih sepanjang hal itu berkaitan atau patut diduga berkaitan dengan kepersetaan atau kejuaraan dalam MTQ tingkat Provinsi.


“Jika kita amati bersama, kualitas pelaksanaan MTQ dari Tahun ke Tahun semakin berkembang dan kompetitif di semua aspeknya, untuk itu saya Ingin meminta perhatian kita bersama, terutama LPTQ Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota sebagai Lembaga yang berkompeten dalam pengembangan kegiatan Tilawatil Qur’an, untuk terus melakukan terobosan peningkatan kapasitas seluruh komponen, mulai dari peserta, pelatih, Dewan Hakim, serta sistem penilaian,” tukasnya.


Dirinya yakin dengan upaya-upaya tersebut, prestasi dapat diraih secara lebih baik di tingkat Nasional maupun Internasional.


“Semua Kafilah MTQ dari seluruh Kabupaten Kota se-Maluku telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih karena dorongan semangat ingin mempersembahkan predikat yang terbaik bagi daerahnya,” terangnya.


Namun, Ia mengingatkan lagi bahwa prestasi dan kejuaraan bukanlah segalanya, apalagi jika sampai menempuh cara-cara yang tidak elegan hanya untuk sebuah nama dan kebanggaan juara.


“Mari berlomba secara sportif, raih prestasi yang terbaik dalam rangka pembangunan generasi Qur’anik sebagai modal sosial,” tutupnya.


Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Walikota se-Maluku, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, PLH. Sekda Provinsi Maluku dan Sekda Kabupaten/Kota, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Staf Ahli, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Ketua dan Pengurus LPTQ Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Dewan Hakim dan Paniteram serta para Pimpinan Kafilah dan Official MTQ

Share:

Kandidat Kuat Bupati Bekasi BN Holik, Poros Bekasi Satu Siap Mensukseskan Untuk Menang


KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI - Mendekati pesta pemilu kepala daerah di bulan november, warga kabupaten bekasi harus bisa memilih kandidat yang benar - benar kapabel dan juga humanis, yang selalu bisa mendengarkan aspirasi masyarakat bukan saat hanya sebelum pilkada, namun juga saat sudah menjabat untuk menjalankan amanahnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah. (21/06/2024)

Adapun yang kami lihat dari segi pengamatan masyarakat ada seorang tokoh pemuda daerah yang sangat potensi yang sangat besar, perlu diketahui calon Bupati Kab Bekasi BN Holik, sangatlah ideal untuk mengemban jabatan bupati yang sudah terlihat jelas kinerjanya, masyarakat Kabupaten Bekasi bisa dapat melihat langsung kinerjanya.

Dalam pilkada mungkin ada yang beranggapan akan menjadi biasa - biasa saja, tidak akan merubah kehidupan masyarakat, siapapun pemimpin nya hidup akan tetap berjalan seperti biasa, namun harapan dan juga cita - cita terkait dengan masyarakat adil makmur yang harus diemban harus tetap menjadi martir untuk maju, agar tetap menjadi daerah yang maju.


Menurut saya kandidat yang cocok adalah BN Holik, di karenakan sudah di lihat kinerjanya dan juga sosok putra daerah yang mempunyai ambisi untuk memajukan daerah kabupaten bekasi, kita harus berikan ruang kepada putra daerah yang ingin maju, ujar Afad Koordinator Pusat Poros Bekasi Satu.
Share:

Mendagri Dorong Kepala Daerah untuk Ajak Masyarakat Nonton Film Lafran

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian melakukan nonton bareng film “Lafran” bersama sejumlah tokoh di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Ia pun mengaku akan membantu keluarga besar Korps Alumni HMI (KAHMI) agar film itu tersosialisasi di masyarakat secara luas.

"Saya mendapat informasi bahwa tokoh bernama Lafran Pane ini adalah tokoh sejarah yang sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden RI, itu adalah legitimasi yang sangat kuat sekali," ujarnya.

Tito juga mengatakan, Kemendagri akan menyosialisasikan film itu, termasuk melalui media sosial. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri dalam mengangkat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, termasuk menghargai jasa pahlawan.

"Oleh karena itu, prinsipnya kami akan menyosialisasikan dengan teman-teman dan akan membuat potongan-potongan film ke Tiktok, cuplikan pendeknya film ini, trailer-nyalah dan ita akan sosialisasikan ke daerah," katanya.

"Karena saya sudah membaca sosok Lafran melalui Google, berikut resensi filmnya, jadi dengan nonton langsung, sehingga kami bisa membuat suatu narasi yang bisa mendorong masyarakat betul-betul menonton dan kepala-kepala daerah nanti membantu untuk mengajak nobar-nobar," jelas Tito.

Sosialisasi ke Kepala Daerah

Tito menjelaskan, rencana sosialisasi kepada kepala daerah nantinya untuk mengajak masyarakat menonton film Lafran bukan karena melihat oganisasi HMI-nya. Ia pun menyebut, bukan pula melihat dirinya sebagai Mendagri atau Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI.

"Tapi karena tokoh figur sejarahnya ini adalah Lafran Pane yang merupakan tokoh yang membawa inspirasi dan memang harus kita hargai sebagai pahlawan nasional, serta banyak perjuangan yang harus kita teruskan," jelasnya.

"Nah, malam ini saya ingin melihat inspirasinya supaya dalam membuat narasi surat edaran ke kepala daerah untuk sosialisasi film itu pas," imbuh Tito.

Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Doli Kurnia yang turut mengikuti nobar mengatakan, film “Lafran” merupakan film perdana produksi keluarga besar Majelis Nasional KAHMI yang bekerja sama dengan Reborn Initiative dan Radepa Studio dan proses produksi memakan waktu tujuh tahun.

"Proses pembuatannya selama tujuh tahun itu diinisiasi oleh Bang Akbar Tandjung dan Bang Akbar Tandjung memerintahkan kita untuk membuat buku tentang biografi dan berkembang menjadi film," ujarnya.

"Film “Lafran” menceritakan tentang sosok pemuda Islam yang memperjuangkan cita-cita dan gagasan yang menyatukan keindonesiaan dan keislaman," jelas Doli.

Tentang Film Lafran Pane

Film "Lafran" merupakan produksi Majelis Nasional (MN) KAHMI, Reborn Initiative, dan Radepa Studio. Diproduksi sejak 2019, prosesnya sempat tertunda oleh pandemi dan akhirnya bisa dirilis pada 2024. Film ini berkisah tentang pahlawan nasional Lafran Pane, pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Perjuangan Lafran mendirikan HMI diwarnai oleh perdebatan tentang keislaman dan nasionalisme pasca-kemerdekaan Indonesia. Lafran Pane memandang mahasiswa sebagai kelompok non-partisan dan independen yang bisa menjadi gerakan untuk memperjuangkan semangat keindonesiaan, menjadi wadah perjuangan bagi bangsa dan umat.

Film "Lafran" disutradarai oleh Faozan Rizal dan diperankan oleh Dimas Anggara, Lala Karmela, Mathias Muchus, Tanta Ginting, Ariyo Wahab, Ratna Riantiarno, dan Farandika. Lokasi produksi diambil di Sipirok (tanah kelahiran Lafran Pane), Padang Sidempuan, Yogyakarta, dan Jakarta.

Sebagai film yang 'benar-benar lain', film "Lafran" diharapkan bisa memantik kerinduan penonton film Indonesia untuk memenuhi bioskop pada 24 Juni 2024.

 

 

 

 

Share:

Pengurus KNPI SULTRA Mengutuk Keras Tindakan PT. Tiran Mineral Yang Telah Memprovokasi Mahasiswa Sultra Jakarta, dengan Salah Satu Ormas Tolaki,.

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGGARA - Widodo, SH salah satu Pengurus KNPI Sulawesi Tenggara Menjelaskan Bahwa akhir Akhir ini Pihak PT Tiran mineral Yang Telah Beroperasi Di Konawe Utara, Sudah Sekian Lama Melakukan Proses Penambangan di Konawe utara, akan Tetapi Sampai saat ini Belum Ada pembangunan smelter, Sehingga Menimbulkan Reaksi pro dan kontra Dari Mahasiswa Sulawesi Tenggara Yang Berada Di Jakarta Dan Salah Satu Ormas Tolaki,

Salah satu tokoh pemuda Widodo, SH. Mengatakan, tidak Satupun Warga negara, lembaga Maupun perorangan yang Boleh Melarang sesorang warga Negara Indonesia Untuk Menyampaikan Pendapat Di muka Umum, sebab Indonesia Adalah Negara Hukum Dan Kedaulatan Tertinggi ada Di Tangan Rakyat 

Seperti  yang Di jelaskan Dalam Undang undanÄ£ Dasar Tahun 1945  pasal 1 Ayat ( 2 dan 3 )  dengan undang undang No 9 Tahun 1998  tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka Umum

Lanjut Kata Widodo, SH. siapapun Berhak Menyampaikan Selama Dia Warga Indonesia dia juga Berhak untuk menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, apa lagi Nama Yang Di sebut sebut Saudara Arnol, dia adalah Putra Tolaki, dan Asli Sulawesi Tenggara,

“Ormas Tolaki Tidak Boleh Terlibat Mendukung Investor Yang tidak Pro terhadap Kepentingan Daerah dan Pribumi, sebab Langkah Langkah Yang di Tempu adik Adik mahasiswa Tolaki Yang Berada di Kota Jakrta Itu Suda Benar, sebab Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat ( 3 ) menjelaskan bahwa Kèkayaan Alam  Di kelolah Oleh Negara dan Untuk Kemakmuran Rakyat” Jelasnya

Sementara Berdirinya Smelter Di Konawe Utara, akan Banyak Memberikan Peluang Pekerjaan Terhadap Masyaŕakat pribumi dan Masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga itu harus terus di pertanyakan

Selain itu Kata Widodo Yang Di Hubungi melalui Via Whatsap, Pihak PT. Tiran tidak Boleh mengadu Dombà antara Sesama Putra Daera Sulawesi Tenggara Maupun Indonesia Pada Umumnya,, sebab Tugas dan Tanggungjawab Investor adalah Memakmurkan rakyat, bukan Mengadu, sehingga terkesan Seperti Penjajah, yang melakukan politik Pecah belah, terhadap sesama Anak Bangsa apa lagi putra putri Sulawesi Tenggara (Sultra)

Mantan Ketua HMI komisariat Unsultra itu juga Menjelaskan Dan Menantang Pihak PT Tiran mineral, agar Secepatnya Melakukan Pembangunan Smelter,dan  jangan Hanya Menjanji Sembari Mengeruk Nikel di Konawe Utara sulawesi tenggara. Tutup Widodo
Share:

Pemerintah Kota Bekasi Resmi Membatalkan Proyek PLTSa Bantargebang


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi telah resmi membatalkan Proyek PLTSa Bantargebang Kota Bekasi dengan perusahaan konsorsium asal negeri tiongkok menyoal proses lelang pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Bekasi dengan nilai 1,6 Triiun, Jum’at (21/6/24).


Pembatalan proyek ini telah resmi disampaikan pada Konferensi Pers yang dilaksanakan di Pendopo Wali Kota Bekasi Jl. Jend A. Yani No. 1 yang dihadiri bersama Penjabat Wali Kota Bekasi Gani Muhamad, Sekretaris Disdamkarmat Kota Bekasi Bilang, Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi Kustantinah, Inpektorat Kota Bekasi Wisnu, Asisten Daerah II Kota Bekasi Inayatullah, Kepala Bagian Pengadaan Barang , Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Seno, Sekdis DLH Kiswati dan kabag barjas Setda Kota Bekasi Edison.


Diketahui bersama, empat Perusahaan yang menjadi satu konsorsium perusahaan pemenang tender PLTSa yaitu, EEI, MHE, HDI, dan HXE.


Bilang Nauli Sekretaris Disdamkarmat Kota Bekasi menyampaikan, pada waktu tahun lalu (09/06/2023)  Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengumuman di beberapa media soal Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengumuman kerjasama sampah menjadi energi listrik. 


Lanjutnya, dilakukannya pelelangan pada umumnya. pada tanggal  (19/09/2023) telah dilakukan penguman hasil evaluasi prasyarat teknis terhadap perusahaan yang memenuhi persyaratan yaitu konsorsium EEI, MHE, HDI, dan HXE .


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad meminta inspektorat agar mengkaji dulu terkait proyek ini sebelum penetapan pememang tender, dikarenakan Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad baru saja menjabat sebagai Pj Wali Kota Bekasi.

dan selanjutnya Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad melakukan koordinasi dan konsultasi kepda Kementerian dan Lembaga terkait.


“Saya bersama-sama melakukan audiensi ke instansi terkait, seperti ke Kementerian dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menkomarves untuk melakukan review lebih dalam terkait proyek ini.” Ucap Gani.


Pemkot Bekasi mengajukan judicial review ke beberapa pihak terkait. Kemendagri menyebut bahwa berdasarkan asas hukum, terjadi kesalahan aturan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2022 Tentang pemilihan mitra kerjasama pengolahan sampah yang menjadi dasar panitia untuk melaksanakan tender itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga .


"Maka ada potensi pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang komponen pemberantasan tindak pidana korupsi," ungkapnya. 


Maka, pengumuman hasil evaluasi prasyarat teknis pemilihan mitra kerjasama pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan dibatalkan.


"Dengan tidak melakukan penetapan, jadi dibatalkan. Pak Pj Wali Kota sebagai Kepala Daerah tidak melakukan penetapan pemenang. Nanti selanjutnya akan dilakukan revisi terhadap regulasi yang ada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan persiapan pelaksanaan pemilihan ulang," paparnya. 

Share:

Aliansi Mahasiswa Gelar Demo Di Depan KPK Desak Periksa PJ Gubernur Maluku Dan PJ Malteng

KABARMASA.COM, JAKARTA- 21 Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat Sore. Mereka mendesak KPK untuk segera memeriksa Pejabat (Pj.) Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, terkait dugaan korupsi dana Covid-19 serta dana reboisasi. Selain itu, mereka juga menuntut pemeriksaan terhadap Pj. Bupati Maluku Tengah (Malteng), Dr. Rakib Sahubawa, terkait dugaan penyelewengan dana tunjangan sertifikasi.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap pejabat-pejabat tersebut. Koordinator aksi, Husen Marasabessy, menyatakan bahwa mereka memiliki bukti-bukti kuat yang mengindikasikan adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh kedua pejabat itu.

“Kami datang ke sini untuk menyuarakan keresahan masyarakat Maluku terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Maluku dan Pj. Bupati Malteng. Dana Covid-19 dan reboisasi seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Begitu pula dengan dana tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterima oleh para tenaga pendidik,” tegas Husen dalam orasinya (21/06/2024).

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa juga menyerahkan berkas-berkas yang berisi bukti dugaan korupsi kepada pihak KPK. Berkas tersebut diterima langsung oleh salah satu penyidik KPK di lokasi demonstrasi. Mahasiswa berharap KPK segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan pemeriksaan secara transparan dan akuntabel.

“Kami percaya KPK akan bertindak profesional dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus ini. Kami juga akan terus mengawal proses ini hingga tuntas,” ujar Husen.

Demonstrasi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Mahasiswa menyampaikan bahwa mereka akan terus melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh KPK.

Aksi demonstrasi ini menjadi salah satu upaya dari mahasiswa untuk mengawasi dan memastikan agar dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa berharap agar tindakan mereka ini dapat membuka mata publik dan mendorong adanya perubahan yang lebih baik di Maluku.
Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Resmi Luncurkan Aplikasi E-Open 2.0


 KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna memaksimalkan dan memperbaharui pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat secara online yang bisa diakses darimana saja, kini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menerbitkan Aplikasi E-Open 2.0 yang merupakan upgrade dari sistim sebelumnya. 


Aplikasi E-Open 2.0 resmi diluncurkan oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad pada Kamis (20/06) dan masyarakat sudah bisa mengaksesnya. 


Mengedepankan website based application, kehadiran E-Open 2.0 semakin memudahkan masyarakat. Tanpa perlu mengunduh aplikasi, cukup mengakses laman www.e-open.id , masyarakat sudah bisa menikmati berbagai layanan yang tersedia.


Menurut Kepala Disdukcapil, Taufiq Hidayat, "dengan berbasis website, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh aplikasi yang tidak semua platform atau jenis smartphone bisa mengunduhnya, namun dengan mengakses website, siapapun dan berbagai device bisa dengan mudah serta cepat mendapatkan berbagai layanan adminduk yang tersedia," ucapnya.


Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad tentunya mendukung penuh hadirnya E-Open 2.0.  Gani Muhamad menekankan bahwa, "semakin ke sini, semakin majunya perkembangan teknologi, kebutuhan layanan untuk masyarakat musti harus terus dikembangkan, apalagi terkait adminduk yang merupakan kebutuhan utama sebagai Warga Negara Indonesia, harus tersedia bentuk layanan yang aksesnya mudah, tidak merepotkan, cepat, dan tidak sulit tahapannya, sehingga masyarakat pun merasa nyaman akan pelayanan yang kita berikan," tegas Gani Muhamad.


Inovasi pelayanan adminduk E-Open sebelumya telah berhasil meraih berbagai penghargaan sampai dengan tingkat Nasional. Disdukcapil juga menghadirkan program-program layanan adminduk lainnya, namun Gani Muhamad tetap berpesan untuk tidak berhenti ciptakan inovasi-inovasi pelayanan lainnya.


"Saya sangat mengapresiasi atas segala raihan prestasi yang telah ditorehkan atas inovasi-inovasi program layanan yang dihadirkan Disdukcapi, dan saya pun mendorong Kadisdukcapil dan segenap jajarannya untuk tidak berhenti berinovasi menciptakan program-program terbaik lainnya untuk kemajuan pelayanan publik di Kota Bekasi ke depannya," tutup Gani 

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Dukung Kelurahan Cimuning Jadi Juara di Lomdeskel Tingkat Provinsi Tahun 2024


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Guna melanjutkan penilaian ke tahapan selanjutnya, hari ini, Kamis (20/06) bertempat di Kantor Kelurahan Cimuning, dilaksanakan Klarifikasi Lapangan langsung oleh tim Penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.


Setelah melalui berbagai tahapan penilaian, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya, berhasil menduduki peringkat 3 (tiga) Besar dalam ajang Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.


Pelaksanaan Lomdeskel merupakan agenda Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang bertujuan untuk mendorong daya saing yang positif dan sportif serta meningkatkan motivasi bagi Kelurahan untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Tahun lalu, Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat berhasil meraih Juara 1 Lomdeskel Tingkat Provinisi Jawa Barat dan kemudian menjadi perwakilan untuk maju ke Tingkat Nasional dan membuahkan predikat Juara 2. Saat ini, giliran Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya untuk berjuang meraih hasil yang terbaik bagi Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat.


Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menuturkan bahwa, "Kota Bekasi terus berupaya bersaing dalam peningkatan pada level Kelurahan dalam memberikan kualitas pelayanan, baik secara adminstrasi maupun inovasi-inovasi yang kota ciptakan sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam memajukan Kota Bekasi," ujarnya.


Gani Muhamad tentunya mendukung Kelurahan Cimuning untuk memberikan persembahan terbaiknya guna meraih juara dan mampu kembali mengharumkan nama Kota Bekasi.


"Saya ucapkan selamat kepada Kelurahan Cimuning atas segala perkembangan dan program-program terbaik yang dijalankannya. Semangat untuk berjuang di Tingkat Provinsi dan insya Allah mampu memberikan hasil yang terbaik dan membanggakan untuk seluruh warga Kota Bekasi, khususnya untuk kemajuan di wilayah Cimuning," tutup Gani Muhamad

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Shalat Idul Adha Sekaligus Serahkan Hewan Qurban


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI  - Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama Unsur Forkopimda dan jajaran pejabat Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Shalat Sunah Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Barkah pada Senin (17/06)


Selepas Shalat Ied, Gani Muhamad memberikan sambutan. Ia menyampaikan jadikan Idul Adha sebagai bentuk refleksi pembelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS dalam pengorbanan dan keikhlasannya dalam beribadah serta menjalankan segala kewajiban-Nya.


"Mari bersama memahami makna dari sebuah kejadian besar kisah Nabiyulllah Ibrahim Alahissalam dan Nabiyullah Ismail Alaihisalam bahwasannya kita sebagai Hamba Allah tidak boleh memiliki rasa memiliki atas semua karunia yang Allah berikan, tiada penghambaan yang hakiki tanpa ada ketaqwaan pengorbanan dan keikhlasan dalam beribadah," ujar Gani Muhamad.


Selepas memberikan sambutan, Gani Munamad menyerahkan satu ekor sapi kepada pihak Pengurus Masjid Al-Barkah untuk dikurbankan. Menurutnya, "hal ini merupakan salah satu bentuk ibadah dan pengorbanan semata-mata untuk Allah SWT dan insya Allah dapat membawa keberkahan bagi umat Islam serta kemakmuran untuk Kota Bekasi," tutupnya.


Sebagai Informasi tambahan, Masjid Agung Al Barkah melakukan melakukan penyembelihan hewan sebanyak 12 ekor, terdiri dari 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing, yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat warga sekitar Margajaya Bekasi Selatan.


Share:

Kick Off Gernas BBI BBWI 2024 "Maluku Mendunia", Sadali : Tingkatkan Kemampuan Produksi UMKM

 

KABARMASA.COM, AMBON – Mendorong kembali keunggulan rempah-rempah dan mengangkat produk tuna sirip kuning yang telah mendunia sebagai salah satu produk kebanggaan Provinsi Maluku, maka pada Jumat (21/6/2024) berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, diselenggarakan Kick Off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia.


Hadir secara langsung pada kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU didampingi istri Nita Sadali Ie, Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Penjabat Bupati, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta para asisten Sekda dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Keuangan, Perbankan, Instansi Vertikal, Organisasi Profesi, dan unsur terkait, serta mengikuti secara virtual Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menkomarves, Kepala Lembaga Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah RI, dan Dirjen PSDPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Sadali pada kesempatan itu menyambut gembira pelaksanaan Kick-Off ini, karena merupakan langkah awal yang strategis dalam rangka memperkuat kerjasama dan sinergi antar stakeholder untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.


“Ini adalah momentum yang baik untuk kita semua, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif,” Ungkapnya.


Ia menerangkan, sebelumnya Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020, meresmikan Gernas BBI, sebagai wujud dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di tanah air, dengan tujuan untuk memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata dengan mengedepankan Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UMKK) sebagai pelaku utama, serta mendorong masyarakat termasuk Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian daerah.


“Sebagai Provinsi pencetus berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Maluku memiliki banyak kekuatan, karya-karya hebat, dan berbagai produk berkualitas dari anak bangsa yang bertalenta,” terangnya.


Ia mengatakan, situasi pandemi memang membawa dampak bagi bangsa Indonesia  tetapi tidak menghentikan langkah anak bangsa untuk terus berkreasi, keterbatasan justru mendorong inovasi serta transformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan berbagai peluang. 


“Gerakan Nasional BBI dan BBWI dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan produksi UMKM, memberikan penguatan terhadap akses pasar digitalisasi, baik dalam negeri maupun luar negeri bagi produk-produk lokal Maluku, membuka fitur-fitur e-katalog bagi UMKM lokal serta meningkatkan minat antusias masyarakat untuk berwisata di Maluku,” jelas Sadali.


Selain Mendorong Kembali Keunggulan Rempah-Rempah, Sadali menjelaskan pada kesempatan kampanye Bangga Buatan Indonesia kali ini, kami mengangkat produk Tuna Sirip Kuning yang telah mendunia sebagai salah satu produk yang dibanggakan, karena telah mampu memenuhi persyaratan pasar global akan produk perikanan berkelanjutan.


“Hal ini juga dimaksudkan untuk menunjukan dan menyadarkan konsumen domestik tentang pentingnya mengkonsumsi produk perikanan berkelanjutan, yang juga dimaksudkan untuk menunjukkan dan menyadarkan konsumen domestik tentang pentingnya mengkonsumsi produk perikanan agar generasi kita lebih sehat dan terhindar dari gejala stunting dan lain-lain,” papar Sadali.


Sadali juga mengatakan, gerakan ini juga harus memberikan kontribusi bagi peningkatan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja serta  Sumber Daya Manusia Industri di Maluku, melalui edukasi terhadap masyarakat untuk bangga terhadap produk Indonesia (Lokal Maluku) dan produk yang di produksi di Indonesia melalui kampanye Gernas ini.


“Pola kemitraan dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan harus terus dilakukan dalam upaya menjawab berbagai kebutuhan para pelaku industri, salah satunya adalah bagaimana mencintai dan bangga produk dalam negeri,” tukasnya.


Ia mengatakan, intervensi dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan melalui berbagai kegiatan produktif dalam meningkatkan pola pikir bagi para pelaku UMKM di Maluku.


“Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya manusia industri yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM di Maluku,” Ujarnya.


Menutup sambutannya, Sadali mengharapkan agar para Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Maluku dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada stakeholder, masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung keberlangsungan program Gernas dan mencantumkan logo BBI dan BBWI di berbagai kegiatan pemeritah daerah.


Kegiatan dilanjutkan dengan Kick Off Peluncuran Logo dan Tema BBI dan BBWI Tahun 2024 di Provinsi Maluku dengan Tagline “Maluku Mendunia”, dan Simulasi Belanja pada e-catalog oleh Dinas Perindag dan Dinas Kelautan dan Pribanan Provinsi Maluku.

Share:

Korwil Fokal IMM Kepri Mendorong Bakal Calon dari Kader Muhammadiyah DR. Suyono. S.Ag. M.Ag. Ikut Serta Pilkada Kota Batam 2024

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, 20 Juni 2024. Ketua Umum Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal-IMM) Privinsi Kepulauan Riau, Juanda. S.Mn., M.M. mengatakan kepada awak media di Batu Aji, bahwa selaku Ketum Korwil Fokal IMM dan selaku tokoh Kec. Batu Aji, mendorong internal pengurus Fokal IMM Kepri yakni DR. Suyono. S.Ag., M.Ag untuk ikur dalam konstalasi PILKADA Kota Batam 2024.

Tak diragukan lagi kiprah Suyono di Kepri, di Muhammadiyah dia pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Prov. Kepri periode 2010, sedangkan sekarang sebagai Sekertaris Pimpinan Wilayah Muhammayah Kepri 2023 - 2028, jabatan di Korwil Fokal IMM Kepri sebagai pengurus dewan pakar.

“Pengalaman Mas Yono/ wong ndeso di Komisi Penyiaran Daerah Prov. Kepri selama 2 periode juga menjadi nilai tambah dalam mengelola penyiaran di Kepri”.

Sebagai Ketua Umum Persatuan Mubalig Batam (PMB) Periode 2022 - 2025 mempunyai jaringan yang luas di tingkat Kecamatan maupun tingkat kelurahan.

Saya selaku ketum korwil fokal imm merestui dan mendukung penuh mas Yono maju di konstalasi pilkada Kota Batam baik sebagai Walikota maupun Wakil Wslikota, dan berpasangan dengan  Marlin maupun dengan Amsakar Ahmad atau dengan yang lain nya. Mas Yono siap sebagai alternatif pilihan yang berpotensial mendulang suara calon Walikota.

Dalam waktu dekat, kami akan melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan Partai/Calon Walikota, mendaftarkan mas Yono di Partai, sambil menunggu Mas Yono pulang dari Haji. 

(Tim-Red)

Share:

Pj Wali Kota Bekasi Sambut Ketua Komisi VIII DPR RI Dalam Rangka Kunker di Kota Bekasi


KABARMASA.COM, JAKARTA - kunjungan kerja DPR RI Komisi VIII dalam rangka kunjungan kerja spesifik yang di laksanakan di Gedung Pangudi Luhur (STTPL) di Jl. HM Joyo Martono No.19 Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi. Rabu,(19/6/24).


Sambutan selamat datang kepada Ketua Komisi VIII DPR RI beserta Sekretaris dan Anggota di Kota Bekasi merupakan kunjungan kerja yang sangat hangat.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial berupaya melaksanakan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial, Kota Bekasi dalam menanggulangi PPKS secara bertahap melalui program perlindungan dan jaminan sosial dan program rehabilitas sosial.


Penanganan PPKS khususnya penanganan orang terlantar di Kota Bekasi melalui Dinas Sosial yang telah memiliki rumah singgah, dimana rumah singgah merupakan shelyer sementara yang memberikan pelayanan pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual.


“Pelayanan kesejahteran sosial ini kita selalu perhatikan dan kita berikan pelayanan yang terbaik melalui Dinas Sosial, oleh karna itu kerja sama antara semua potensi sumber kesejahteraan sosial terus kita kembangkan dan di tingkatkan.” Jelasnya.


Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 telah melakukan rujukan PPKS ke sentra terpadu pangudi luhur sebanyak 134 rujukan, yang terdiri dari 67 lanjut usia terlantar, 7 anak terlantar dan 60 PPKS lainnya.


“Adanya Sentra Terpadu Pangudi Luhur ini sangatlah membantu Kota Bekasi dalam penanganan PPKS, di iringinya dengan rumah singgah dan STPL ini penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi akan terselesaikan tentunya.” Terang Gani.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berharap kerjasama yang telah terjalin dapat terus di tingkatkan agar PPKS dapat di tangani dengan baik dan manusiawi.


Share:

Marina Bethris Pariama Selaku Puteri Kebaya Maluku 2024 Berencana Melanjutkan Pendidikan S1 Di Kampus IAKN Ambon

KABARMASA.COM, AMBON- Puteri Kebaya Maluku 2024 Marina Bethris Pariama berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan nya ke Perguruan Tinggi.

"Setelah kontestasi ini saya berencana untuk masuk ke kampus IAKN Ambon, untuk meneruskan studi S1 di perguruan tinggi ini sehingga saya dapat mengembangkan kualitas diri dan sukses dimasa mendatang" ujar nya, (20/06/2024).

Ia juga menambahkan bahwa "Saya yakin dan percaya bahwa doa orang tua, keluarga, dan teman-teman menjadi spirit juang bagi saya untuk terus maju menjejaki mimpi-mimpi saya" pungkasnya.
Share:

Presma IIBN, Desak Pemerintah dan Aparat Berantas Mafia Lahan


KABARMASA.COM, Kepulauan Riau - Kota Batam - Presiden Mahasiswa Insitut Teknologi dan bisnis Indobaru Nasional Alex Manurung  mendesak pemerintah dan aparat lebih serius memberantas mafia tanah yang saat ini masih banyak merugikan masyarakat.

Baru baru ini ada warga batam juga dirugikan karena mafia tanah ini,  pemerintah dan aparat hukum tidak boleh bersikap terlalu lunak kepada mafia tanah," kata Presiden Mahasiswa Indobaru, Alexander Manurung, Senin (17/6/2024).

Kami menilai, selama ini banyak mafia tanah yang merugikan masyarakat, bahkan mereka tidak ragu untuk memalsukan surat-surat baik sertifikat hak milik alashak dan akta jual beli untuk menjalankan aksinya.

"Bahkan ada masyarakat yang sudah memiliki alas hak, sertifikat dan  hak milik bisa digugat ," tegasnya.

Alexander juga menuding jika pemerintah selama ini tunduk kepada mafia tanah. Bahkan terdapat oknum baik di bpn dan kepolisian yang diduga melindungi para para mafia tanah itu

"Banyak kasus tanah masyarakat dikuasai oleh mafia bahkan tanah negara juga beberapa kali diakui oleh para mafia tanah," katanya.

Lebih lanjut, Alexander Manurung  juga memberikan beberapa kasus yang diduga dilakukan oleh mafia tanah yakni konflik yang hari ini lagi diperjuangkan masyarakat batam seorang diri yakni dugaan penyerobotan Tanah Milik Warga yang di lakukan oleh PT Expasindo

"Kami juga menuntut untuk perkara Tanah Adat, Tanah Ulayat, dan Tanah Negara yang terlantar ditertibkan pemerintah dan dikembalikan kepada Masyarakat dan Negara," tegasnya.

kami sudah mengadvokasi masalah tanah yang ada di Kepulauan Riau termasuk kasus warga batam Dharma Parlindungan Purba yang tanahnya ingin diserobot perusahaan. 

Musuh masyarakat adalah mafia tanah yang merajarela mengambil hak masyarakat, dan kami sebagai mahasiswa akan selalu membela hak masyarakat bagaimanapun caranya, " Tutupnya(Tim-Red)

Share:

Cek Info Ganjil Genap di Jakarta Saat Libur 17-18 Juni 2024

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sehubungan dengan libur Hari Raya Iduladha dan cuti bersama yang jatuh pada 17-18 Juni 2024, penerapan sistem ganjil genap (gage) di kawasan Jakarta pada tanggal tersebut ditiadakan. 

Hal ini sebagaimana dilansir dari laman Instagram Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, @dishubdkijakarta. "#TemanDishub, sehubungan dengan adanya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, penyelenggaraan Ganjil-Genap pada 17-18 Juni 2024 DITIADAKAN," demikian dilansir dari unggahan @dishubdkijakarta pada Rabu (13/6).

Lebih lanjut, pengendara kendaraan diimbau untuk senantiasa mematuhi rambu lalu lintas yang ada, mengutamakan keselamatan di jalan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.  Adapun peniadaan sistem gage ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 855 Tahun 2023, SKB Nomor 3 Tahun 2023, SKB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3).  

Pada SKB dan Pergub tersebut tertulis bahwa pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.




Share:

Hari Terakhir Monev UU KIP, Bagian Humas Kunjungi PPID Pelaksana Kecamatan Jati Asih


KABARMASA.COM, BEKASI KOTA - Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melakukan monitoring dan evaluasi pada PPID Pelaksana Kecamatan Jati Asih,  Jumat, (14/6/2024) bertempat di Aula Kantor Kecamatan Jati Asih. 


Kepala Bagian Humas Saut Hutajulu didampingi Pranata Humas Ahli Muda Subkordinator Hubungan Dokumentasi Internal, Diah Setyawati selaku Koordinator Tim Monev PPID Kota Bekasi 2024 dan Tim Monev diterima Camat Jati Asih, Ashari, Sekcam Jati Asih Irob Ruhyadi, Kasubag TU Kecamatan Jati Asih, Shelfie Prihantini, Tim PPID Jati Asih, dan tim medsos kelurahan se-Kecamatan Jati Asih. 


Monitoring dan evaluasi yang dilakukan PPID Utama ke PPID Pelaksana berlangsung lancar dalam kaitan penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Kecamatan Jati Asih menjadi OPD terakhir yang dikunjungi tim monev sehingga total selama 17 hari, Monev PPID telah dilakukan pada 43 PPID Pelaksana OPD dan 2 BUMD Kota Bekasi.  


Kepala Bagian Humas Saut Hutajulu menyampaikan keterbukaan informasi publik pada PPID merupakan bagian dari pelayanan. Namun begitu informasi badan publik ada pula yang bersifat rahasia dan harus dikecualikan. Untuk itu ia berharap PPID Pelaksana selalu melakukan koordinasi dengan PPID Utama.


"Monev pembinaan ini sebagai masukan kepada PPID Pelaksana dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik dan memperkuat peran PPID sehingga Kota Bekasi lebih baik lagi kedepannya," ucap Kabag Humas Saut Hutajulu. 


Selain itu, ia juga mengimbau agar PPID Pelaksana merespon cepat setiap pengaduan warga.  Tim PPID pelaksana berperan mengolah informasi publik pada sarana publikasi yang dimiliki agar kinerja OPD lebih banyak diketahui masyarakat. 


Sementara itu, Camat Jati Asih, Ashari mengatakan menyambut baik kedatangan tim monev. Terkait monev PPID, kecamatan Jati Asih akan memperbaiki pemenuhan indikator penilaian.


"Kedatangan tim monev kami sangat apresiasi dan berharap adanya peningkatan dalam penerapan UU KIP di Kecamatan Jati Asih," ucapnya. 


Lebih lanjut ia mengatakan, PPID Pelaksana diemban Sekretaris Kecamatan Jati Asih dibantu koordinator dan pelaksana PPID hingga tingkat kelurahan. Maka dalam kesempatan ini menghadirkan pula admin media sosial kelurahan. 


"Kita ingin pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat selain pelayanan dasar lainnya yang dilakukan Kecamatan Jati Asih menjadi lebih baik," pungkasnya. 


Koordinator Tim Monev PPID 2024 Kota Bekasi Diah Setiyawati mengatakan setelah tahapan monev awal ini akan dilakukan pengisian kuesioner mandiri empat indikator penerapan UU KIP oleh masing-masing PPID Pelaksana dan dimulai tahapan pemeringkatan. Sebanyak 10 besar PPID Pelaksana hasil pemeringkatan akan dilakukan peninjauan kembali dokumen pembuktian dan akan mengkrucut menjadi 3 terbaik sehingga diberikan penghargaan.


Diinformasikan, untuk mendukung penerapan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan produk hukum daerah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 73 seri E). 

Share:

Gandeng Mitra Internasional, Kemlu Dukung Pengembangan Maluku sebagai Pusat Distribusi Perikanan Regional


KABARMASA.COM, AMBON - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan Maluku dengan memfasilitasi terjalinnya Letter of Intent (LoI) antara President Ocean Policy Research Institute (OPRI) Jepang dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Ambon (12/6) 


LoI tersebut merupakan salah satu hasil konkret dari kegiatan ’Sustainable Fisheries in Ambon: Coaching Clinic and Business Matching’ yang digagas para peserta Sekolah Dinas Luar Negeri (Sesdilu) ke-76 Pusdiklat Kemlu bekerja sama, dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku dan Bappeda Provinsi Maluku. OPRI siap menjadi knowledge partner bagi pengembangan perikanan berkelanjutan di Maluku, antara lain melalui program joint research terkait ekonomi biru di Indonesia Timur.


“Diplomasi Indonesia haruslah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan program coaching clinic serta business matching di bidang perikanan yang diselenggarakan ini merupakan bagian dari upaya diplomasi yang konkret untuk mendukung pengembangan perikanan di Maluku”, demikian ungkap Duta Besar Mohammad Koba, Kepala Pusdiklat Kemlu. 


Pembicara kunci pada kegiatan tersebut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KKP, DR. I Nyoman Radiarta menekankan bahwa, “posisi geografis Maluku yang strategis dan potensi perikanan yang besar akan menjadi kunci untuk jadikan Maluku sebagai hub distribusi perikanan regional”. 


Hal ini sejalan dengan paparan economic update dari Kepala Kantor Bank Indonesia Maluku Rawindra Ardiansah yang mengemukakan potensi perikanan Maluku menyumbang sekitar 30 persen dari potensi ikan nasional yang akan turut berkontribusi bagi pertumbuhan GDP nasional.  “Kita perlu terus mendorong strategi penguatan dan sinergi dalam mendorong sektor perikanan Maluku agar dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Maluku”, pungkas Rawindra.


Kegiatan Coaching Clinic juga menghadirkan Presiden OPRI Dr. Sakaguchi Hide dan Senior Researcher JICA Akihito Iwasaki.


Keduanya berbagi best practices terkait sertifikasi dan ketelusuran produk perikanan sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan volume ekspor ke Jepang.


Selain itu, hadir pula Bayu Wicaksono, Atase Perdagangan KBRI Berlin yang menyampaikan berbagai langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk menembus pasar Eropa.


Dalam program business matching hadir CEO ‘Sushi Zanmai’ Kiyoshi Kimura yang dikenal sebagai celebrity chef dan importir ikan besar asal Jepang, serta beberapa potential buyer lainnya dari Jepang dan Jerman, antara lain AEON People dan Paranoid Genius Ltd.


Para potential buyers tersebut dipertemukan dengan eksportir dan pelaku usaha perikanan di Ambon seperti PT. Harta Samudra dan PT. Aneka Sumber Tata Bahari.


Sebagai tindak lanjut kerja sama, PT ORIX Indonesia Finance, Perusahaan patungan Indonesia – Jepang siap mendukung untuk pembiayaan peralatan, mesin dan kendaraan untuk kemudahan distribusi ekspor produk perikanan dari Maluku. 


Komitmen dukungan pengembangan perikanan di Maluku juga turut disampaikan oleh Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, “Australia telah menerima sertifikat kesehatan produk hasil laut dari Indonesia untuk memfasilitasi ekspor dari Indonesia ke Australia, siap memberikan berbagai program capacity building guna mendukung manajemen perikanan berkelanjutan di Indonesia Timur”.


Komitmen senada juga disampaikan Economic Minister Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Ueda Hajime yang menekankan dukungan Jepang bagi pembangunan infrastruktur perikanan di pulau-pulau terluar Indonesia.


Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Dr. Anton A. Lailosa, mengapresiasi inisiatif Pusdiklat Kemlu yang dapat menggandeng berbagai mitra internasional untuk semakin memajukan sektor kelautan dan perikanan di Maluku.


“Dukungan Pemerintah Pusat sangatlah dibutuhkan untuk membangun potensi kekayaan ikan di Maluku yang besar, guna menjadikan Maluku sebagai pusat distribusi perikanan regional”, tegas Anton. 


Kegiatan ’Sustainable Fisheries in Ambon: Coaching Clinic and Business Matching’ merupakan salah satu rangkaian kegiatan kunjungan lapangan Sesdilu Internasional ke Provinsi Maluku, yang dihadiri oleh 10 diplomat dari Vanuatu, Fiji, Solomon, Papua Nugini dan Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG).


Salah satu diplomat Vanuatu yang hadir Bill Henry sebut “program capacity building di bidang perikanan sangat bermanfaat untuk dapat diaplikasikan di negara-negara Pasifik”.


Kegiatan perikanan berkelanjutan turut juga dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, termasuk dari instansi Pemprov Maluku, UMKM perikanan, mahasiswa Universitas Pattimura, Taruna Politeknik Perikanan.

Share:

Jadi Catatan !. Pj Wali Kota Bekasi Harap Sinergi Patriot Di Evaluasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI  - Penjabat Wali Kota Bekasi Gani Muhamad mendatangi PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi BUMD Gas Bumi dan Niaga Gas Hilir di Ruko Topas Commercial Summarecon Blok TCA No.15 Medan Satria Kota Bekasi. Rabu,(12/6/24).


Gani melihat Kantor Sinergi Patriot ini mulai dari lantai satu sampai dengan Empat ini menjadi catatan kepada Direkturnya agar terus di perhatikan pemeliharaan Kantor yang harusnya bisa terlihat rapih dan aktif dan responsif para pegawainya.


Ia menuturkan datang ke PT. Sinergi Patriot ini untuk mengontrol perkembangan yang diharapkan semakin berkembang dan selalu aktif untuk Masyarakat Kota Bekasi.


“Beberapa point teruntuk Direkturnya agar terus menyampaikan kepada Pegawainya agar selalu sigap, memelihara kantornya sebagaimana menjadikan rumah kedua baginya.” Tutur Gani.


Gani melihat langsung agar Kantor ini walaupun di Ruko tetap harus terlihat rapih dan sigap selalu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan dari masing-masing bidang nya itu harus bisa menciptakan inovasi untuk kemajuan PT. Sinergi Patriot ini.


“Coba pasti ada inovasi terbarunya silahkan keluarkan saja dari masing masing ide dari mulai atasan maupun bawahannya. Apa lagi Humasnya tentu harus bisa menyampaikan informasi-informasi terkait PT. Sinergi Patriot ini.” Tandas Gani.


Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berharap tidak hanya PT. Sinergi saja melainkan BUMD yang ada di Kota Bekasi harus terus memperhatikan kantornya maupun pegawainya agar bisa menjadikan Kantornya ini sangat benar benar nyamam untuk berkerja.


Gani juga tak lupa menyampaikan ditahun politik ini harus berjaga-jaga, jangan sampai salah satu pegawai maupun atasannya terlibat dalam mendukung salah satu paslon Pilkada yang akan datang.


“Saya dengan tegas menyampaikan agar tidak ada boleh pegawai yang terlibat dalam politik praktis ini. Kita harus netral dalam pilkada yang akan datang, saya terus sampaikan dimana-mana agar tidak terjun dalam Politik Praktis mulai dari ASN, TKK, PHL maupun pegawai yang berada di BUMD Kota Bekasi.” Tegas Gani.


Share:

Efektivitas Kinerja Kemenkominfo Berantas Judi Online Dipertanyakan


KABARMASA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mempertanyakan efektivitas langkah Kemenkominfo dalam memberantas judi online. Pasalnya, transaksi judi online kembali terjadi di awal tahun 2024 dengan jumlah nominal yang menghebohkan, yaitu mencapai Rp 100T.

Hal itu disampaikan Nurul dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPI, dan KI Pusat di ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, (10/6/24). Salah satu Raker tersebut membahas Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA Dan RKP Kemkominfo Tahun 2025.

“Rapat yang lalu tanggal 19 Maret, Bapak (Menkominfo) mengatakan, bahwa Kominfo sudah memblokir 800 ribu judi online, namun perputaran pada 2023 itu sebesar Rp327 triliun. Transaksi (judi) online kembali terjadi antara bulan Januari sampai Maret 2024 telah mencapai 100 triliun (rupiah), berarti sudah efektif belum?” jelas Nurul.

Untuk memberantasi judi online, kemenkominfo juga turut menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menutup rekening yang terkait dengan judi online yang dinilai kurang efektif. Maka dari itu, dirinya mempertanyakan terkait langkah Kemenkominfo selanjutnya guna menghentikan perjudian online untuk program kerja mendatang.

“Apakah strategi yang bapak sebutkan itu sudah masuk ke dalam anggaran 2025? Bapak sudah menjanjikan dan implementasinya seperti apa kalau kenyataannya seperti ini berlanjut terus,” tanya Nurul.

Share:

Kapolres Metro Jakarta Timur Takziah Ke Rumah Duka Aiptu Rukini Anggota Polsek Pulogadung


KABARMASA.COM, JAKARTA - Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ari Lilipaly melakukan takziah ke rumah duka almarhum AIPTU Rukini Anggota Polsek Pulogadung yang meninggal dunia karena sakit di rumahnya Komplek Polri Cipinang Pulogadung Jakarta Timur. Rabu (12/06/24).


Didampingi para Pejabat Utama Polres Metro Jaktim pihaknya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya AIPTU Rukini Anggota Polsek Pulogadung.


“Atas nama keluarga besar Polres Metro Jakarta Timur turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” Ungkapnya.


“Semoga almarhumah husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya serta diampuni segala dosa dosanya,” Tambahnya.


Diselimuti penuh dengan rasa haru dan duka, Keluarga besar Almarhumah Aiptu Rukini mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang telah berkunjung meluangkan waktu datang ke rumah duka.


Dalam kesempatan tersebut Kapolres memberikan tali asih kepada keluarga almarhum dan diterima langsung oleh anak almarhumah.

Share:

Apresiasi Polri Rekrut Difabel, Ombudsman Harap Ada Efek Bola Salju

KABARMASA.COMM, JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengapresiasi jalannya rekrutmen Polri Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan penyandang disabilitas. Widi, sapaan akrabnya, berharap langkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.


"Menariknya justru karena polisi memulai, dengan secara terbuka men-declare itu, dan kemudian harusnya itu menjadi bola salju untuk instansi lain. Karena di undang-undang ketenagakerjaan kan sudah lama itu aturan 1 banding 100, kalau nggak salah. Jadi ada 1 pekerja disabilitas banding 1 pekerja yang non-disabilitas," kata Widi Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2024).


Widi juga berharap Polri sudah mempersiapkan dengan matang pengembangan kualitas serta pembinaan karier anggotanya yang berasal dari kelompok disabilitas. Widi menyebut kebijakan rekrutmen disabilitas akan membawa dampak positif pada Polri, jika pola pikir polisi non-disabilitas kepada polisi disabilitas setara.


"Supaya juga menunjukkan komitmen kepolisian menjadi pionir dalam dunia kerja untuk disabilitas. Nah memang spesifik kalau kita melihat dalam konteks kesempatan dan peluang yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas, pertama-tama tentu mindset atau cara pandang harusnya dimiliki juga oleh instansi pemerintah, termasuk kepolisian," ujar Widi.


Widi menuturkan langkah Polri dalam melakukan affirmative action pada kelompok disabilitas dalam proses rekrutmen anggota, termasuk wujud pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Oleh sebab itu dia berharap Polri juga sudah menyiapkan instrumen, sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas secara menyeluruh.


"Kalau mereka sudah memahami bahwa affirmative action ini menjadi hak penyandang disabilitas, maka tentunya kepolisian juga sudah menyiapkan instrumen dengan segala regulasi yang menyertainya, yang membuat penyandang disabilitas, itu nanti betul-betul mengikuti proses itu dengan setara tadi. Mesti dirumuskan secara komprehensif," terang Widi.


"Saya mendorong agar kepolisian lebih dari sekedar membuka lowongan atau rekrut di depan, tapi siapkan semuanya sampai ke (titik) mereka (penyandang disabilitas) bisa mandiri, menunjukkan kemampuan dirinya ya secara leluasa," imbuh dia.


Widi optimis polisi berlatar belakang disabilitas mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kompetensinya bila didukung oleh instrumen kerja, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mereka oleh Polri. "Dan nanti akan terbukti kalo memang penyandang disabilitas tuh sebenarnya bukan nggak mampu. Tapi hanya persoalan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang belum diputus itu," ucap Widi.


Karena Polri telah merekrut anggota dari kelompok disabilitas, Widi lebih lanjut berpendapat, perlunya aturan yang menjelaskan tentang jenjang karier anggota tersebut. Widi menyebut bila ada aturan soal pembinaan dan pengembangan karier bagi polisi dari kelompok disabilitas, maka akan tergambar Polri yang maju. 


"Intinya kalau orang bekerja kan pasti harus punya jenjang karier. Nah karier ada tahapan yang harus dilewati. Nah tahapan yang harus dilewati ini, pertanyaannya adalah: 'Apakah itu memungkinkan bagi mereka juga untuk mengikutinya'," tanya Widi.


"Meskipun katakanlah belum ada aturan yang detail tentang itu, kan enggak ada salahnya Polri sedikit lebih maju, progresif untuk menyiapkan itu semua," tambah Widi.

Share:

Polsek Koja Amankan Pelaku Pembacokan 4 Warga di Koja

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polsek Koja bersama Unit Resmob dan Jatanras Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap RWE (30), pelaku pembacokan terhadap 4 orang warga Koja menggunakan sebilah parang panjang di Rawa Badak Utara, Koja pada Minggu (9/6/24) pagi.


Kapolsek Koja Kompol Muhammad Syahroni mengatakan, kurang dari 12 jam RWE (30) saat anggota sedang melaksanakan patroli skala besar, di minggu (9/6) malam.


Karena emosi tak terbendung, tersangka (RWE) melukai 4 warga yakni M.S.S (24), I (52), A.M (17) dan I.A (33)


“4 orang korban mengalami luka yang cukup serius dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit,” tukasnya.


Roni menuturkan, RWE merupakan seorang residivis yang dihukum dengan kasus serupa dan ia juga merupakan seorang DPO Polres Metro Bekasi.


“Tersangka (RWE) DPO nya Polres Metro Bekasi selama 1 tahun atas kasus pembunuhan terhadap Satpam di Cikarang,” ungkapnya.


Akibat perbuatannya RWE (30) dijerat dengan Pasal 353 ayat (2) KUH Pidana dan UU Darurat pasal 2 ayat (1) UU Dar No. 12 Tahun 1951.


“Terancam hukuman penjara maksimal 13 tahun,” pungkasnya.

Share:

JELANG IDUL ADHA 1445 H, SADALI SERAHKAN BANTUAN SAPI QURBAN

KABARMASA.COM, AMBON – Menjelang Perayaan Idul Adha 1445 H/2024 M, Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si IPU, menyerahkan secara Simbolis Hewan Qurban, di Masjid Al-Fatah Ambon, Kamis (13/6/2024).


Sadali pada kesempatan itu mengharapkan agar umat Islam dapat mengikuti jejak nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, yang dengan penuh keikhlasan lahir batin memenuhi perintah Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.


“Jadilah sosok Nabi Ismail yang berani berkorban karena keteguhan iman dan batinnya kepada kedua orang tua,” ujar Sadali.


Ia menganjurkan, kepada Umat Islam yang telah mempunyai kesanggupan untuk berkorban hendaknya dilaksanakan tanpa ragu-ragu, tulus serta ikhlas, sebagai sarana, untuk membersihkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT


“Diharapkan melalui momentum berkurban ini mampu menjadi salah satu upaya, untuk menghilangkan jurang pemisah antara yang mampu dan tidak mampu agar bisa hidup berdampingan saling tolong menolong dengan penuh kedamaian,” ungkap Sadali.


Ia berharap, semoga kita semua dapat menjadi Muslim-Muslimat yang memiliki kualitas keikhlasan yang lebih baik dalam menjalankan perintah Allah SWT.


Pada kesempatan itu Sadali berkesempatan menyerahkan secara simbolis Sapi Qurban Bantuan Presiden seberat 965 Kg, asal Kabupaten SBB jenis peranakan ongole, dan Bantuan Pemerintah Provinsi Maluku, seberat 850 kg, jenis sapi simental asal kabupaten Buru, yang diterima oleh Pihak Masjid Al-Fatah.


Turut hadir juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Plh. Sekretaris Daerah Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Imam Besar Masjid Al-Fatah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan unsur terkait. (Diskominfo Maluku)


Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts