SEBANYAK 1068 JEMAAH CALON HAJI EMBARKASI ANTARA MALUKU DILEPAS PJ GUBERNUR

KABARMASA.COM, AMBON – Kloter 27 Jemaah Haji Embarkasi Antara Provinsi Maluku resmi dilepas oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie., M.Si., IPU, di Aula Asrama Haji Waiheru Ambon, pada Jumat (31/5/2024).

Hadir pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Penjabat Bupati Maluku Barat Daya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, serta pihak terkait.

Dalam laporan Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku Dr. H. Yamin, S.Ag., M.Pd, menjelaskan bahwa pemberangkatan hari ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 tahun 2023 Tentang Kuota Haji, dimana kuota untuk Provinsi Maluku meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1068, didalamnya juga ada peningkatan jumlah petugas yang sebelumnya paling banyak 3-5 orang, tetapi sekarang petugas yang dipersiapkan sebanyak 9 orang.

Yamin juga menyampaikan untuk calon jemaah haji Provinsi Maluku yang tertua berusia 94 Tahun, sementara yang termuda berusia 18 Tahun.

Pada kesempatan itu juga Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku mengucapkan terimakasih kepada Penjabat Gubernur Maluku dan Mantan Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Penjabat Gubernur Maluku atas perjuangan dan kerja kerasnya, serta ucapan terima kasih yang sama juga kepada Mantan Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, yang sebelum berakhir masa jabatannya telah menandatangani berbagai macam dokumen terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji di Provinsi Maluku,” ungkap Yamin.

Atas nama Keluarga Besar Kementerian Agama dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membawa Maluku menjadi Embarkasi Haji Antara, semoga amal ibadahnya mendapat tempat di sisi Allah SWT.

Di tempat yang sama atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Pribadi dan seluruh masyarakat, Sadali mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh calon jemaah haji asal Provinsi Maluku.

“Kepada seluruh calon jemaah haji asal Provinsi Maluku, selamat menunaikan ibadah haji, semoga perjalanan dan ibadah haji bapak ibu berjalan aman dan lancar,” ucap Pj. Gubernur.

Ia menjelaskan, Ibadah haji selain melaksanakan rukun dan amalannya, juga membangun persaudaraan dan ukhuwah islamiah.

“Jalinlah komunikasi dan silaturahmi dengan sesama calon jemaah haji dari berbagai dareah baik dari Indonesia maupun yang berasal dari negara lain, oleh karena itu jadikanlah momen ini sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan dan memperkaya pengalaman spiritual,” ungkap Sadali.

Ia juga menyampaikan, agar para calon jemaah haji bisa menjaga kesehatan dengan baik, agar mampu menunaikan ibadah dengan sempurna, karena pada dasarnya ibadah haji bukan hanya ibadah batin tetapi juga ibadah lahir yang memerlukan fisik yang sehat dan kuat, untuk dapat melaksanakan serangkaian rukun haji, serta ikutilah semua peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan dan jaga nama baik Provinsi Maluku di tanah suci.

“Kami juga berharap kepada calon jemaah haji untuk mendoakan Maluku menjadi negeri yang aman, damai dan sentosa, terutama beberapa bulan kedepan kita akan melaksanakan Pemilukada serentak, mohon doakan semoga pelaksanaannya aman, damai dan lancar, sehingga melahirkan pemimpin yang dapat menentukan mada depan Maluku 5 tahun kedepan,” harapnya.

Menutup sambutannya Sadali memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi panitia penyelenggara dan semua pihak yang telah mempersiapkan pelepasan calon jemaah haji pada saat ini. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

TINGKATKAN KECERDASAN ANAK MALUKU, PEMPROV MALUKU KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA

KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU membuka Sosialisasi Program Inovasi Fase 3 yang digelar di bawah sorotan Tema “Meningkatkan Hasil Belajar anak-anak Bidang Literasi, Numerasi dan Karakter melalui peran Ekosistem Pendidikan di Provinsi Maluku”, pada Kamis (30/5/2024), bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir pada kesempatan itu Mark Heyward, Ph.D Direktur Program Inovasi Fase 3 beserta rombongan, Pimpinan Perguruan Tinggi, Akademisi, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan stakeholder terkait.

Sadali atas nama Pemerintah dan Masyarakat Maluku memberikan apresiasi dan penghargaan atas terlaksananya kerjasama ini, sambil berharap semoga dipilihnya lokus Maluku ini untuk mewujudkan dunia pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pemerintah Provinsi Maluku siap memfasilitasi program inovasi ini, dengan berkoordinasi bersama Bupati Walikota, tergantung Daerah yang menjadi Lokus,” terangnya.

Penjabat Gubernur berharap, semoga program ini dapat meningkatkan kecerdasan para anak-anak Maluku, dan diharapkan bukan hanya kepada anak-anak saja, tetapi pengajar juga, agar bisa melek teknologi, karena jaman sekarang telah berbasis digitalisasi.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran program inovasi ini dapat memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa di Provinsi Maluku,” tutupnya.

Di tempat yang sama Mark menyampaikan tujuannya datang untuk bekerjasama dan meningkatkan hasil pembelajaran anak-anak yang ada di Provinsi ini.

“Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan komitmen bersama semua komponen, untuk bekerjasama demi anak-anak Maluku yang kita cintai,” ungkapnya. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

NITA SADALI LANTIK PJ KETUA TP PKK KABUPATEN BURU, SBB DAN KOTA AMBON

 

KABARMASA.COM, AMBON - Bertempat di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu, 29 Mei 2024, telah dilaksanakan pelantikan Penjabat (PJ) Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) dan Penjabat Pembina Posyandu untuk tiga wilayah di Maluku, yaitu Kabupaten Buru, Kota Ambon, dan Kabupaten Seram Bagian Barat., oleh Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku Nita Sadali.

 

Pelantikan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 01/KEP/PKK.PROMAL/V/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Ambon.

Pada kesempatan itu Nita Sadali berkesempatan melantik Marhamah Baharessa Hidayat sebagai Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Buru, Anita Lating Ely sebagai Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Maryos Dessy Kaya sebagai Penjabat Ketua TP PKK Kota Ambon.

Bersamaan dengan pelantikan PJ Ketua TP PKK, acara ini juga dirangkai dengan pelantikan Penjabat Pembina Posyandu untuk wilayah yang sama dan tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 02/KEP/POSYANDU.PROMAL/V/2024.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Guberur Maluku Ir. Sadali Ie,M.Si., IPU, Penjabat Bupati Buru, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Penjabat Walikota Ambon, Plh Sekretaris Daerah Maluku dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para Sekda beserta Pimpinan OPD lingkup Kabupaten Buru, SBB dan Kota Ambon, Pimpinan Organisasi Wanita, serta Pimpinan Lembaga Mitra Kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku.

Melalui sambutannya, Nita Sadali menjelaskan PKK dan Posyandu adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa sesuai dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat yang mempunyai peranan penting sebagai Mitra Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Dalam Masa Bakti yang cukup singkat ini ada peran stategis yang perlu dilakukan oleh Ibu-Ibu selaku Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Daerah dan untuk Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa sangat diharapkan Partisipasi, Kerja sama serta tindakan nyata dari Ibu-ibu selaku Penjabat Pembina," tegasnya. 

Lebih Lanjut,  Nita mengingatkan bahwa Program PKK dan Pelayanan Posyandu harus Terencana, Visioner, Inovativ dan Inklusif dalam Program Prioritas Pemerintah Daerah, seperti Upaya Penurunan Angka Stunting, Pelayanan Sosial Dasar (Kesehatan dan Pendidikan). 

Sebelum mengakhiri sambutannya, Nita Sadali atas Nama PJ Ketua TP PKK dan Anggota mengucapkan selamat kepada Widya Pratiwi Murad atas penghargaan yang diberikan TP PKK Pusat atas dedikasi dan kerja ikhlas selama menjadi ketua PKK Provinsi Maluku. 

Sementara itu di tempat yang sama Penjabat Gubernur Maluku menjelaskan bahwa, PKK memiliki peran yang sangat penting dalam penggerakan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan, begitupun posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya Promotive dan Preventif kepada masyarakat utamanya terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.

“Saya berharap para ketua dan pengurus PKK dapat terus melakukan terobosan-terobosan inovatif yang mampu menumbuhkan spirit baru, sehingga PKK Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota menjadi organisasi yang makin dewasa dan mampu melihat jauh ke depan, serta terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya anggota PKK dan masyarakat di daerah ini,” harap Sadali.

Sadali menegaskan, TP-PKK maupun Posyandu hendaknya mampu dan terus menjadi Garda Terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, moral, dan lingkungan hidup dengan menyukseskan implementasi 10 program pokok PKK dan maksimalkan pemberdayaan keluarga hingga ke tingkat dasa wisma.

“Saya minta agar Penjabat Ketua beserta seluruh jajaran PKK segera mengambil langkah-langkah terencana, visionel, inovatif, dan inklusif,” tegasnya.

Ketua TP PKK juga harap Sadali, dapat menginspirasi dan memotivasi anggota serta masyarakat luas, untuk terlibat aktif dalam program-program PKK dan ikut serta dalam membangun keluarga yang sejahtera.

“Saya optimis, dengan langkah beriringan antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang berdaya saing, maju dan sejahtera,” tukas Sadali.

Menutup sambutannya Sadali menyampaikan selamat bekerja kepada Marhamah Syarif Hidayat, Anita Jais Ely dan Maryos Dessy Dominggus Kaya atas amanah yang diterima, semoga pelantikan hari ini dapat menambah semangat saudara-saudara dalam membangun bangsa, melalui pemberdayaan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia.

Prosesi Pelantikan ini diakhiri dengan acara foto bersama Penjabat Gubernur Maluku dan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

PLH SEKDA BUKA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN X TAHUN 2024

KABARMASA.COM, AMBON – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si., membuka secara resmi Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Admininstrator Angkatan X, bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ternate dan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2024, pada Senin (27/5/2024), bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu Sekda Kepulauan Aru, Kepala BPSDM Kabupaten Maluku Tengah Bursel, SBT, Kota Ternate, Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, serta para Widyaiswara lingkup BPSDM Provinsi Maluku.

Sabirin dalam sambutannya menjelaskan bahwa, dalam Pelatihan ini untuk mengembangkan kompetensi peserta sehingga nantinya membawa suatu perubahan, dengan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

“Dalam rangka terwujudnya birokrasi kelas dunia, saat ini pemerintah memerlukan sosok ASN yang memiliki tanggung jawab, memimpin, melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan, serta administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Syuryadi menambahkan, pelatihan kepemimpinan administrator yang diikuti ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ASN dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator.

“Sebagai seorang pemimpin, hendaknya memiliki hati nurani, serta berbudaya kerja yang tinggi dan bertanggung jawab, atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan pelatihan serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance,” terangnya.

Menutup sambutan Plh Sekda berharap kepada semua peserta untuk mengikuti semua proses pelatihan dengan baik dan profesional sehingga para peserta nantinya bisa menjadi pemimpin yang membawa suatu perubahan. 

Untuk diketahui Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Kabupaten Maluku Tengah 3 orang, Kabupaten Buru Selatan 26 orang, Kabupaten Kepulauan Aru 1 orang, Kabupaten Seram Bagian Timur 1 orang, Kota Ternate 8 orang, dan Bawaslu Provinsi Maluku 1 orang, yang akan berlangsung selama 93 hari. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

MANFAATKAN DIGITALISASI, PLH SEKDA HARAP INSTANSI PEMERINTAH SEDERHANAKAN PELAYANAN PUBLIK

KABARMASA.COM, AMBON - Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Dr. Ir. Syuryadi Sabirin,M.Si didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamat, membuka secara resmi Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah se-Maluku, yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Senin (27/5/2024), berpusat di Swiss Bel-Hotel Ambon.

Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Sabirin dalam sambutannya, menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi kepada Provinsi Maluku, untuk lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik, sekaligus sebagai alat untuk menggerakan roda pemerintahan menuju pelayanan publik yang lebih baik dan berimbang.

“Kita ketahui bahwa adanya standar pelayanan publik, dimana 14 indikator pelayanan dan 4 dimensi yang harus dicermati dengan baik guna memacu instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Syuryadi berharap dapat memberikan semangat bagi OPD maupun instansi vertikal, guna memanfaatkan, memperluas wawasan serta mengimplementasikan dan menerapkan standar pelayanan publik yang baik dan berdampak kepada masyarakat secara luas.

“Instansi Pemerintahan di Maluku dapat terus melakukan pembenahan dan inovasi, apalagi menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik mulai dari rumitnya prosedur pelayanan, kita sederhanakan pelayanan itu, dengan cara memakai digitalisasi dan aplikasi,” tegas Sabirin.

Ia mengatakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, diperlukan komitmen yang kuat, untuk itu pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri tanpa dukungan, oleh keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk membawa perubahan, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dalam menyediakan pelayanan kepada mereka dapat terwujud dengan baik.

“Kepada seluruh peserta saya ingatkan untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan penyelenggaraan inovasi dalam rangka pelayanan publik setiap instansi masing-masing dengan mengidentifikasi masalah pelayanan publik, sebagai dasar untuk memenuhi inovasi yang akan direplikasi kedepan nantinya,” tutupnya.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Maluku, Sektor Pengawasan Internal Kapolda Maluku, Kepala Biro Perencanaan Kapolda Maluku, Kapolresta Se-Maluku, Kepala Kantor Pertanahan se Maluku, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Maluku, Kepala Bagian Organisasi Se-Maluku, serta stakeholder terkait. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

HADIRI HALAL BI HALAL KKST, SADALI : PERKUAT SILATURAHMI DAN TINGKATKAN RASA KEBERSAMAAN

KABARMASA.COM, AMBON – Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU didampingi Istri Nita Sadali, menghadiri acara Halal Bi Halal 1445 H Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Provinsi Maluku, yang digelar di bawah sorotan tema: “Rajut Silaturahim untuk membentuk Harmoni Kekeluargaan dan Kebersamaan dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) di Provinsi Maluku”, pada Kamis (23/5/2024) bertempat di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, Ketua DPW KKST Maluku beserta jajaran, dan masyarakat Sulawesi Tenggara yang ada di Provinsi Maluku.

Sadali atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, pribadi beserta keluarga, merasa bangga dan terhormat diundang oleh keluarga besar KKST, untuk menghadiri kegiatan Halal bi Halal di hari ini.

“Kami berharap silaturahmi ini tetap terjalin sampai kapanpun dan dimanapun kita berada,” ujarnya.

Halal Bi Halal dalam Masyarakat Islam Indonesia, ujar Sadali, berperan sangat strategis, karena diakui sungguh kegiatan ini, menjadi media antar sesama anak bangsa yang berbeda golongan, ideologi, suku ataupun agama.

“Olehnya itu Halal Bi Halal yang diselenggarakan ini merupakan momentum yang baik untuk memperkuat tali silaturahim dan meningkatkan rasa kebersamaan antara sesama Keluarga Sulawesi Tenggara yang ada di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon,” tambah Sadali.

Dengan kebersamaan dan berpatokan pada falsafah Bolimo Karo Somanamo Lipu yang artinya Korbankan Diri untuk Kepentingan Negeri, adalah suatu slogan atau semboyan yang luar biaa yang dimiliki oleh KKST.

“Filsafah ini memiliki kolerasi dalam kehidupan antara orang basudara dengan slogan potong di kuku rasa didaging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng di patah dua,” terang Penjabat Gubernur Maluku.

Karena sejatinya, terang Sadali, keluarga besar KKST yang ada di daerah ini telah terintegerasi menjadi masyarakat Maluku dalam pertalian sejati hidup orang basudara.

“Untuk itu kami berharap masyarakat Maluku asal Sulawesi Tenggara, jangan pernah memutuskan tali silaturahmi atau tali gandong,” harapnya.

Melalui halal bi halal ini Sadali mengajak, untuk meningkatkan kualitas kerukukanan dan kedamaian di antara sesama, baik sesama KKST maupun dengan masyarakat Maluku lainnya, karena inilah spirit kebersamaan dan persaudaraan untuk belajar saling memahami, saling mempercayai, saling mencintai, saling menopang, saling membanggakan dan saling menghidupi. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

SUKSESKAN PILKADA, KPU LAUNCHING TAHAPAN PILGUB DAN WAGUB PROV. MALUKU TAHUN 2024

KABARMASA.COM, AMBON - Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku mengadakan kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Rabu (22/5/2024), berpusat di Lapangan Merdeka Ambon.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan KPU RI, Ketua KPU Provinsi Maluku, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan stakeholder terkait.

Penjabat Gubernur Maluku dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah saat yang tepat untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun komitmen dan sinergitas lintas sektoral guna menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Maluku.

"Kita mesti percaya kepada KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), serta Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan stakeholder terkait lainnya dalam mengemban tanggungjawab sesuai tupoksi dalam berkontribusi bagi suksesnya penyelenggaraan pilkada yang aman, damai dan kondusif," Ujar Sadali.

Oleh karena itu, dirinya mengajak ubtuk bersatu padu, menyukseskan penyelenggaraan Pilkada ini.

"Mari kita jadikan proses ini sebagai perayaan demokrasi, yang tidak hanya berarti memilih pemimpin, tetapi juga mengukuhkan komitmen kita pada nilai-nilai kebersamaan dan persatuan dalam suasana perdamaian sebagai sesama orang basudara, potong dikuku rasa di daging, sagu salempeng patah dua," ujar Sadali.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Sadali menyampaikan, saat ini kita berada pada tahapan kedua yang berarti bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah memasuki tahapan strategis dimana KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus menyiapkan berbagai sumber daya yang dimiliki guna pelaksanaan pemilihan baik Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

"Tahapan penyelenggaraan dimulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon, sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, menuntut kerja keras dan kerjasama, baik internal KPU maupun eksternal KPU," terangnya.

Selain itu, Penjabat Gubernur juga mengatakan KPU perlu melakukan sosialisasi setiap tahapan Pilkada kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024, serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat, menentukan arah, dan kepemimpinan Maluku dalam periode lima tahun kedepan.

"Pemerintah Provinsi Maluku sendiri telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2024-2029, untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2024, tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah (Desk Pilkada) Serentak Tahun 2024," paparnya.

Selain itu, Ia menambahkan, dukungan anggaran, personil, dan sarana prasarana pendukung telah disiapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

"Kami berharap semua dukungan dari Pemerintah Daerah berdampak positif bagi suksesnya penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Maluku," tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditandai dengan Coblos Kertas Suara.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan hadiah bagi pemenang sayembara jingle dan maskot pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024, serta dilanjutkan dengan acara musik. (Diskominfo Maluku)

 

Share:

Read More

HARKITNAS KE-116, PLH. SEKDA TEGASKAN TRANSFORMASI DIGITAL, MENUJU INDONESIA EMAS 2045

KABARMASA.COM, AMBON  – Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116, yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, pada Senin (20/5/2024).

Bertindak selaku Komandan Upacara John Alexander Rumlawang, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan Perwira Upacara Sehat Bahasoan, SE., M.Si Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Maluku.

Dengan sorotan tema, Bangkit untuk Indonesia Emas, upacara yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Maluku ini, berlangsung khidmat dan khusyuk.

Syuryadi, saat membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa, Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Oetomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini. 

“Hari ini, kita berada pada fase, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa, berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru, dimana kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru,” terangnya.

Ia menyampaikan Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari, kecepatannya bak lompatan kuantum yang terlihat dalam dua dekade terakhir, dengan perubahannya sedemikian pesat.

“Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru, bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Syuryadi mengatakan, sebagaimana telah berulang kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi, Presiden juga menekankan bagaimana di dalam sejarah peradaban negara-negara dan bangsa-bangsa, kesempatan itu hanya datang satu kali, oleh karenanya kita sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital,” tegasnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut, dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis, sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

“Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045,” tambahnya.

Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, Syuryadi menambahkan tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama, kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air. 

“Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini.  Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu,” tegas Syuryadi.

Menutup sambutannya, Syuryadi menyatakan di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”.

Untuk diketahui Upacara tersebut diikuti oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta perwakilan Aparatur Sipil Negara. (Diskominfo Maluku)

Share:

Read More

Raih Peringkat Satu Teknologi Tepat Guna, Kota Bekasi Terus Berprestasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Perlombaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan di Cimahi Techno Park Jl. Baros Utama No.78 Kota Cimahi telah meraih peringkat satu untuk Posyantek Alamanda 28 Kota Bekasi dengan menampilkan produk daur ulang sampah plastik pada Pameran Expo di Teknologi Tepat Guna. Selasa, (28/5/24).

Perlombaan yang diikuti oleh Pemerintah Kota Bekasi ini menampilkan banyak produk yang ditampilkan seperti daur ulang sampah plastik menjadi bantal, Dispenser Otomatis yang bisa mengetahui jumlah air pada tumbler (Tempat Minum) serta macam-macam produk makanan khas bekasi.

Posyantek Alamanda 28 Kota Bekasi ini telah meraih peringkat satu dalam produknya yakni daur ulang sampah plastik menjadi pernak-pernik ataupun bantal untuk tidur merupakan suatu ciptaan terbaik serta menampilkan kerapihan yang terlihat rapih dan nyaman untuk dipakai.

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan apresiasi setingginya terhadap tim yang berkerja keras dalam mengikuti perlombaan ini selama dua hari di Cimahi ini membuahkan hasil yang terbaik buat Kota Bekasi menjadi harum dan terus mendapatkan penghargaan terus menerus.

“Saya bangga terhadap capaian yang di gapai oleh rekan-rekan bersama, terkhusus kepada Posyantek Alamanda 28 yang sudah membuahkan hasil karyanya hingga sampai ke Tingkat Provinsi Jawa barat, dengan peringkat kesatu yang diraih ini adalah bukti nyata Kota Bekasi yang terus bisa meraih prestasi-prestasi.” Ungkap Gani.

Penyerahan penghargaan peringkat satu langsung diberikan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Aula Lantai Dua Gedung Cimahi Techno Park Kota Cimahi Jawa Barat.

Gani menyampaikan teknologi tepat guna ini adalah bentuk dari karya-karya masyarakat yang bisa digulirkan atau di ombakan sehingga produk maupun alat-alat canggihnya bisa ditampilkan pada expo lainnya. Sehingga Kota Bekasi akan terus mencerminkan Kota yang mempunyai Inovasi yang tinggi dalam menciptakan sebuah produk maupun alat canggihnya hingga ke tingkat Nasional.

Share:

Read More

Golkar Malteng Berhasil Meyakinkan Hakim Untuk Dilakukan Penghitungan Suara Ulang 2 TPS (TPS 10 Wakasihu Dan TPS 12 Hitu Lama) di Mahkamah Konstitusi

KABARMASA.COM, JAKARTA- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan nomor perkara 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 kembali digelar di sidang Mahkamah Konstitusi dengan hakim panel 2 Saldi Isra menjelaskan akan isu sentralnya adalah pengurangan empat suara Pemohon yang adalah Partai Golkar terhadap DPRD Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 dan Penambahan suara partai Gelora sebanyak 64 suara, (28/05/2024).

Sebelum sidang dimulai majelis hakim bertanya kehadiran saksi pemohon “Kenapa saksi (pak Adin) tidak datang?”

Michael Lailossa selaku kuasa hukum dari pemohon menjelaskan bahwa “Saksi kami sebenarnya ada majelis tapi ketika dalam perjalanan dari ambon ke Jakarta tiba-tiba hilang majelis dan kami juga sudah berupaya mencari bahkan sekarang kami sudah membuat laporan orang hilang majelis”. Ujarnya

Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Saksi pemohon yang berjumlah tiga orang yaitu pak Azis, Haipan dan Fatimah.  

Kuasa hukum lanjut meminta klarifikasi Bawaslu “ Kami meminta klarafikasi bawaslu terkait kejadian ini di TPS 12 yang mulia” 

Hakim lanjut menegaskan akan mengadirkan hasil TPS “Saya sudah suruh datangkan TPSnya nanti kita lihat kita buka suaranya kotak suaranya disini’ jadi dari 1 tps menjadi 2 kotak suara yang harus dibawa disini kita fokuskan soal itu hari senin. ujar Hakim Mahkamah Konstitusi Panel 2 Saldi Isra

Share:

Read More

PLH SEKDA BUKA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN X TAHUN 2024

KABARMASA.COM, AMBON - Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si., membuka secara resmi Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Admininstrator Angkatan X, bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ternate dan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2024, pada Senin (27/5/2024), bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu Sekda Kepulauan Aru, Kepala BPSDM Kabupaten Maluku Tengah Bursel, SBT, Kota Ternate, Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, serta para Widyaiswara lingkup BPSDM Provinsi Maluku.

Sabirin dalam sambutannya menjelaskan bahwa, dalam Pelatihan ini untuk mengembangkan kompetensi peserta sehingga nantinya membawa suatu perubahan, dengan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

“Dalam rangka terwujudnya birokrasi kelas dunia, saat ini pemerintah memerlukan sosok ASN yang memiliki tanggung jawab, memimpin, melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan, serta administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Syuryadi menambahkan, pelatihan kepemimpinan administrator yang diikuti ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ASN dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator.

“Sebagai seorang pemimpin, hendaknya memiliki hati nurani, serta berbudaya kerja yang tinggi dan bertanggung jawab, atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan pelatihan serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance,” terangnya.

Menutup sambutan Plh Sekda berharap kepada semua peserta untuk mengikuti semua proses pelatihan dengan baik dan profesional sehingga para peserta nantinya bisa menjadi pemimpin yang membawa suatu perubahan. 

Untuk diketahui Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Kabupaten Maluku Tengah 3 orang, Kabupaten Buru Selatan 26 orang, Kabupaten Kepulauan Aru 1 orang, Kabupaten Seram Bagian Timur 1 orang, Kota Ternate 8 orang, dan Bawaslu Provinsi Maluku 1 orang, yang akan berlangsung selama 93 hari. 

Share:

Read More

Marina Bethris Pariama Lolos Menjadi Kontestan Finalis Mewakili Putri Kebaya Maluku

KABARMASA.COM, JAKARTA- Pemilihan Puteri Kebaya Indonesia 2024 dengan tema "Pancarkan Kecantikan Indonesia" yang akan diselenggarakan pada 27 Juni - 29 Juni 2024 di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Marina Bethris Pariama atau yang biasa di panggil Ina sebagai kontestan finalis sebagai representasi Putri Kebaya Maluku menyampaikan bahwa " Puji Tuhan saya sangat bersyukur atas kesempatan yang membanggakan ini. Karena telah sejauh ini sampai pada babak final menjadi sebuah prestasi atas dedikasi saya selama ini". ujarnya, (26/05/2024)

Ia juga menambahkan dengan mengatakan "Terimakasih saya ucapkan kepada orang tua, keluarga dan sahabat-sahabat saya untuk dukungan dan doa tulus yang diberikan sehingga bisa bertahan sejauh ini. Saya pun berharap ini menjadi satu kontribusi saya sebagai putri daerah yang dapat mengharumkan nama baik Maluku". pungkasnya

Share:

Read More

Temu Bisnis Kepada Pelaku Usaha. Pj Pastikan Target Investasi Di Kota Bekasi Akan Tumbuh

KABARMASA.COM,  KOTA BEKASI - Dalam pertemuan Bisnis bersama para pelaku Usaha ini bertujuan untuk membuka peluang/potensi yang dikembangkan oleh kemitraan serta para pelaku UMKM di Kota Bekasi yang terus semakin maju dan berkembang (Rabu,  22/05/2024)

Diketahui bersama Pemerintah Kota Bekasi mempunyai target di tahun 2024 sebesar 13.245.355.599.600 (tiga belas triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan berdasarkan capaian Triwulan satu.

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan, pada workshop ini ia menyebut suatu trobosan untuk para pelaku usaha dalam temu bisnis bisa berkomunikasi luas dengan para pelaku usaha lainnya agar bisa menjadi kolaborasi tentang apa yang sedang dijalankan dari usahanya.

“Temu bisnis ini adalah suatu pembuka komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan para pelaku usaha se-Kota Bekasi. Tentu ini akan menjadi potensi investasi yang bisa terus dikembangkan di Kota Bekasi, khususnya para UMKM yang saat ini lagi sangat tumbuh.” Ucap Gani.

Dengan pertemuan temu bisnis ini Gani berharap semua dapat membangun sinergitas memberikan informasi potensi peluang bisnis untuk pengembangan investasi di Kota Bekasi.

Share:

Read More

Diduga ASN Berpolitik Praktis, Mahasiswa Desak PJ Walikota Tanjungpinang dapat Evaluasi Kabag Kesra

KABARMASA.COM, Kepulauan Riau – Kota Tanjungpinang – ASN Pemko Tanjungpinang diduga telah melakukan tindakan mengkondisikan salah satu agenda bakal calon Walikota Tanjungpinang Rahma di agenda BKMT di surau Ar Rahman Kecamatan Tanjungpinang barat, Kota Tanjungpinang.

Sedangkan tugas ASN adalah sebagai berikut:

• Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Raden Rangga Bahtiar Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji mengecam acara BKMT berbau politis yang di akomodir Kabag Kesra Kota Tanjungpinang dengan berbalut agenda “Wirid Asmaul Husna” yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 di Surau Ar Rahman Kecamatan Tanjungpinang barat, Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5 Point A.PNS dilarang menyalah gunakan wewenang, Point B menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.

ASN itu dilarang berpolitik untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai pelayan masyarakat, karena akan mengarah pada kecenderungan politik yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, dan dalam rangka menjaga profesionalisme dan integritas ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya

Tapi disini kita lihat Kabag Kesra Kota Tanjungpinang seperti melalukan pengkondisian di agenda keagamaan, dilihat seperti tidak etis “ Ucapnya

Kami mendesak PJ Walikota Tanjungpinang untuk mengevaluasi jika ada ASN yang berpolitik Praktis “ Tutupnya (Tim-Red)

Share:

Read More

PT. Mining Maju Terdaftar di MODI KESDM, FRAKSI NKRI Mencium Bau Korupsi, Serta Menduga Ada Oknum KESDM Melakukan Penyalahgunaan Jabatan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (FRAKSI NKRI) yang peduli dan konsisten, selaku pemerhati dalam pengawasan lingkungan dan usaha pertambangan dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya illegal mining guna mendorong penegakan hukum tindak pidana illegal mining yang merupakan penjabaran dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin terus melakukan monitoring - monitoring para pelaku usaha tambang sebagai kontrol sosialnya.

Dari berbagai banyak Perusahaan yang melakukan Aktivitas Penambangan, Fraksi NKRI menduga banyak terjadi kecurangan demi mencari keuntungan. 

Berdasarkan hasil pantauan dan investigasi yang kami dapatkan dilapangan, maka dengan ini kami melaporkan Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang  Status PT. Mining Maju Pada Aplikasi  MODI ESDM  selaku pelaku usaha tambang yang terletak di kecamatan Lasussua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Demikian Penyampaian dari Ketua Umum FRAKSI NKRI, Tajuddin Kabba Kepada Tim Redaksi saat dimintai keterangan usai memberikan surat di Kemen ESDM pada Rabu, 22/5/24.

“Hari ini kami bersama kawan-kawan melakukan Aksi Demo dan Pelaporan Terkait pengaduan Penyelewengan Status PT Mining Maju di Modi ESDM utk segera di hapus di Kantor Kemen ESDM,” Tegas  Tajuddin.

Dijelaskan Tajuddin, dalam Aksi Unjuk rasa (unras) dan Pelaporannya mengatakan ada 8 poin berdasarkan Data investigasi yang diduga di Langgar PT. Mining Maju dalam aktivitas Penambangan.

“Ada 8 Poin yang kami catat dan kami laporkan ke Kementerian ESDM dan di Tipidter Bareskrim Mabes Polri untuk segera di tindak lanjuti ,” Tegas Tajuddin.

Diantaranya, Lanjut Tajuddin mengatakan, bagaimana bisa  Terdaftar di Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sedangkan statusnya sudah tidak lagi memiliki IUP. 

“Padahal dari data yang kami temukan, Harusnya PT. Mining Maju tidak terdaftar di Aplikasi MODI.hai ini diperkuat dengan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 384/K/TUN/2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 9/B/2022/PTTUN.Mks, jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 24/G/2021/PTUN.KDI yang menyatakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Mining Maju , 

Lanjut Tajuddin menjelaskan  patut  di Duga adanya permainan yang Berbau Korupsi agar pengusaha bisa mendapat kuota RKAB untuk menambang  maupun mengelabui para investor lain agar bisa mndapatkan keuntungan pribadi,” Jelas Tajuddin.

Demi tegaknya Integritas ASN Yang Bermartabat, maka dengan ini mohon kiranya untuk ditindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang  Status PT. Mining Maju Pada Aplikasi  MODI ESDM  guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan;

Berdasarkan data yang kami himpun dari beberapa Instansi Pemerintah dan aparat Hukum, Kami mohon Kementerian ESDM agar Mempertimbangkan dan mengevaluasi terbitnya PT Mining Maju di MODI dan Tidak Menerbitkan RKAB PT Mining Maju, dan terkait laporan ini juga kami sampaikan ke Mabes Polri, dan jika laporan ini tidak digubris maka kami akan laporan k KPK dan kami tegaskan bahwa kami terus bergerak untuk mendesak sampai laporan ini disikapi secara hukum

Share:

Read More

Kantor PT. Vale Indonesia dan ESDM di Demo, buntut tidak ada Progres PT. VI site Pomalaa

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -  Konsorsium Pemerhati Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemuda dan Aktivis Kabupaten Kolaka Menggugat menggelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor PT. Vale Indonesia Tbk di Sques Tower, Rabu(22/05/2024)  Jl. Jendral Sudirman No. Kav 71 Senayan Kota, Jakarta Selatan. 

Mardin Fahrun penanggungjawab Aksi menyampaikan bahwa, menyampaikan bahwa Kegiatan Aksi unjuk Rasa dalam mengawal Investasi di Daerah Kolaka telah berlangsung beberapa kali bahkan kami telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kolaka sebanyak 2 kali sampai kami melakukan Kunjungan ke Site PT. VI mengecek progres Pembangunan Smelter Pasca Groundbreaking tahun 2022 yang di hadiri oleh Menkomarves LBP. 

"Kegiatan Aksi kali hari di Kantor PT. VI Jakarta ini, sebagai bentuk pengawalan kami terhadap Investasi yang ada di Daerah Kolaka, Bahkan di Daerah juga kami telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kolaka bahkan kami telah melakukan kunjungan ke site PT. Vale Indonesia untuk mengecek progres Pembangunan Smelter Pasca Groundbreaking pada tahun 2022 yang di hadiri oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi LBP" Teriak Mardin. 

Lanjut dia, Kami sebagai anak daerah yang berdomisi di kabupaten bukan anti Investasi, kami hanya butuh kejelasan apakan PT. Vale Indonesia serius akan berinvestasi kabupaten Kolaka atau hanya mengklain lahan saja, karena 56 Tahun usia PT. Vale Indonesia berada di kabupaten Kolaka belum memiliki kantor yang permanen milik PT. VI itu sendiri, bebernya. 

Masih kata dia, Lebih parahnya lagi saat kami akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor PT. VI Jl. Alam mekongga Kabukaten Kolaka pada tanggal 22 april 2024 dengar tuntutan meminta Pihak Management PT. VI site Pomalaa untuk menjelaskan progres Pembangunan Smelter, namun kegiatan itu tidak berlangsung kami menduga management PT. VI site Pomalaa secara sengaja membenturkan kami dengan saudara kami sendiri. Keluh Mardin

Ditempat yang sama Ketua Himpunan Pemudan Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka (HIPPMI) Ismail menyampaikan, Aksi kami hari ini buntuk dari kejadian dan kondisi PT. VI site Pomalaa yang kami Progres PT. VI di site Pomalaa tidak ada perkembangan alis nihil pasca Groundbreaking oada tanggal 22 April 2022.

"Aksi kami hari ini adalah buntut dari kejadian dan kondisi PT. VI yang ada di site Pomalaa Kolaka yang mana pasca groundbreaking tidak ada progres, dan kami menilai kehadiran PT. VI di Kolaka site Pomalaa ini ada indikasi untuk membenturkan sesama anak daerah, bukan malah menciptakan iklim investasi yang beradaptasi dengan kearifal lokal" Tegas Ismail. 

Sehingga kemudian kami datang di Jakarta ini jauh - jauh dari daerah untuk menyampaikan kepada Management PT. VI pusat dan juga pemerintah Republik Indonesia dengan membawa tuntutan.

1. Mendesak Pemerintah agar benar-benar melakukan evaluasi secara Komprehensif terhadap seluruh aspek, apakah PT VI layak atau justru tidak layak untuk diperpanjang. 

2. Mendesak pemerintah agar lahan VI site Pomalaa diciutka/Relinqhuisment karena sampai sekarang juga belum dikelola dan dikembalikan ke negara atau diberikan ke Perusda (BUMD) sehingga segera memberikan manfaat ekonomi yang selama 55 tahun ini belum dilakukan apa-apa terhadap lahan site Pomalaa Kabupaten Kolaka. 

3. Mendesak President PT VALE Indonesia Tbk untuk mengklarifikasi, mengevaluasi bahkan memecat management PT. VALE Indonesia Tbk Site Pomalaa yang ada saat ini, karena kami duga secara sengaja membentukan kami sesama anak daerah yang terjadi pada tanggal 22 April 2024, tidak mampu membangun komunikasi dan menciptakan iklim Investasi dengan kearifan lokal yang ada di daerah. 

Senada dengan Sugiarto Ketua Lingkar Demokrasi Pemuda Indonesia Kolaka (LDPI) menyampaikan bahwa kami akan tetap konsisten mengawal Investasi yang masuk di daerah kami, dan kami pastikan dalam waktu dekat kami akan melakukan Aksi di kantor PT. VI dengan massa yang lebih besar, Tendasnya. 

Lanjut dia, Karena kami masih akan melakukan Aksi di titik selanjutnya di Kantor Menteri ESDM RI, maka sampaikan akan melakukan Aksi Jilid II di Kantor PT. VI dengan jumlah massa yang lebih besar.

Share:

Read More

SADALI : INFLASI PROVINSI MALUKU PADA BULAN APRIL 2,43% YOY LEBIH RENDAH DARI RATA-RATA NASIONAL

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam rangka menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, pada Rabu (22/5/2024) berpusat di Swiss Belhotel Ambon.

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU ini, dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta pimpinan lembaga Vertikal.

Dalam sambutannya Sadali menyampaikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Agustus 2023, ada 5 Arahan Presiden dalam Rangka Pengendalian Inflasi, yakni :

1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan

2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian

3. Mengintegerasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi

4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok

5. Memperkuat komunikasi, sinergitas dengan para pihak

“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan mendagri, dimana salah satunya memanfaatkan dana BTT (Belanja Tak Terduga), oleh karena itu kami mengharapkan Bupati/Walikota dapat menindaklanjutinya untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” terang Sadali.

Dirinya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada para Bupati Walikota terutama 3 daerah yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah.

“Atas koordinasi yang baik, kita mampu menekan inflasi di bulan April menjadi 2,43 dari sebelumnya pada Bulan Maret berada pada angka 2,75, dimana angka ini lebih rendah dari inflasi nasional yakni 3.00,” ujar Sadali.

Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku juga menghimbau kepada Kabupaten yang lain untuk tetap menjaga pengendalian inflasi.

“Karena tidak menutup kemungkinan Kabupaten yang lain bisa saja ditambahkan masuk ke dalam IHK yang berdampak terhadap pengaruh inflasi tingkat Provinsi,”tukasnya.

Dirinya berharap agar koordinasi tetap terjaga dengan baik, dengan tetap melakukan langkah strategis 4K, yakni kita pastikan terkait dengan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan membangun Koordinasi Yang Intensif, untuk sama-sama mengendalikan inflasi secara berkala.

“Kami berharap agar kita semua bergandengan tangan demi Maluku yang kita cintai, karena inflasi ini menjadi isu strategis nasional, serta menjadi fokus pemerintah pusat untuk ditangani bersama, karena nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi pusat dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi dari seluruh wilayah,” tutup Sadali. 

Share:

Read More

Pemkab Bekasi Berikan 1.000 Beasiswa untuk Pelajar Miskin Berprestasi

 Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memberikan bantuan beasiswa kepada 1.000 siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu untuk jenjang SD dan SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturohman menyampaikan, pemberian beasiswa tersebut akan dimulai tahun 2024, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

“Ya, menindaklanjuti Perbup yang sudah ditandatangani Pak Pj Bupati Bekasi, kita akan berikan beasiswa untuk 1000 pelajar berprestasi dari keluarga yang tidak mampu,” kata Imam, usai menghadiri Halal Bihalal dan Saresehan Pendidikan di SIT Aqidah, pada Selasa (21/5/2024).

Imam menambahkan, dalam mekanismenya, para pelajar berprestasi yang akan mendapatkan beasiswa ini berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebelumnya, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, pemberian beasiswa tersebut dalam rangka menghadirkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi semua anak di Kabupaten Bekasi.

Perbup Beasiswa Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak miskin berprestasi yang kesulitan secara ekonomi.

Pemberian beasiswa juga merupakan salah satu solusi memutus mata rantai kemiskinan. Hal itu dapat dimaknai bahwa beasiswa adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia unggul yang berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya.

Sumber: Diskominfosantik kabupaten Bekasi

Share:

Read More

UKT Mahasiswa Naik, Katalisator Pendidikan Indonesia Anggap Kemendikbud Gagal

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat sorotan dari Katalisator Pendidikan Indonesia. KPI menilai, kenaikan UKT tersebut menunjukkan kegagalan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Founder Katalisator Pendidikan Indonesia, Redza Sutiara Akbar, mengatakan bahwa kenaikan UKT sangat memberatkan bagi mahasiswa dan keluarga mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit dan serba naik.

"Kenaikan UKT ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan," ujar Redza dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2024).

Menurut Redza, Kemendikbud Ristek seharusnya mengutamakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani mahasiswa dengan biaya yang tinggi. Ia juga menyoroti pentingnya beasiswa dan bantuan keuangan lainnya untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu.

"KPI mendesak Kemendikbud Ristek untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan UKT dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua," tegas Redza.

Selain itu, KPI juga meminta PTN untuk lebih transparan dalam menggunakan dana UKT dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"PTN harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana UKT kepada mahasiswa dan masyarakat umum," imbuh Redza.

Share:

Read More

Wakabid Hukum Dan HAM Golkar Maluku Tengah, Michael Lailossa : Golkar Raih 4 Kursi Di Maluku Tengah Dan Optimis Pada PHPU Dapil 4 Kabupaten Maluku Tengah

KABARMASA.COM, JAKARTA- Golkar Maluku tengah raih 4 kursi dan PHPU permohonan pemohon partai Golkar dapil 4 Maluku Tengah lolos ke pemeriksaan persidangan selanjutnya. Pada PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) provinsi Maluku kabupaten Maluku Tengah di Mahkamah Konstitusi (21/05/2024).

Partai Golkar dipastikan meraih 4 kursi di Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Michael Lailossa, S.H. yang juga Kuasa Hukum Pemohon Partai Golkar Malteng, Beliau menyampaikan "Golkar Maluku Tengah secara resmi mendapat 4 kursi setelah oleh Mahkamah konstitusi putusan permohonan pemohon terhadap partai Golkar di dapil 3 tidak dapat diterima". ujarnya

Michael Lailossa sebagai Kuasa hukum partai Golkar pun mengkonfirmasi bahwa terdapat kabar positif lainnya yakni permohonan partai Golkar untuk Perselisihan Hasil pemilihan umum (PHPU) di dapil 4 Maluku Tengah lolos ke pemeriksaan persidangan. "Dan terkait dengan permohonan pemohon dari partai Golkar untuk dapil 4 Maluku tengah, akan dilanjutkan pemeriksaan persidangan selanjutnya dengan agenda keterangan saksi dan alat bukti". Pungkasnya.

Share:

Read More

SKAK-Jambi Unjuk Rasa di Mabes Polri Dan PPATK, ini Tuntutannya

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -Puluham mahasiswa dan masyarakat Jambi yang tergabung dalam SOLIDARITAS MASYARAKAT ANTI KORUPSI (SMAK-Jambi) Hari ini Senin, 20/05, melakukan aksi unjuk rasa damai di depan gedung Pusat Pelaporan  Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Di Jalan Ir.H.Juanda No 35 Jakarta

Kedatangan Putra-putra Jambi ini selain melakukan demonstrasi mereka juga melakukan pelaporan secara resmi terkait dugaan manipulasi transaksi gelap pada Tahun 2021 yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. AZ

Dalam orasinya sang orator, Fikri Riza, meneriakkan " Kita minta dan mendesak kepada pihak PPATK untuk melakukan investigasi tentang adanya dugaan aliran dana yang tidak patut dalam pembelian SPBU milik AMD oleh Wali Kota Sungai Penuh, AZ, yang mana uang pembelian SPBU tersebut berasal dari gratifikasi dan suap untuk mendapatkan jabatan tinggi di lingkup PEMKOT Sungai Penuh Tahun 2021, teriak nya dengan penuh semangat

Setelah menggelar aksinya di depan kantor PPATK beberapa perwakilan pendemo disambut dan dipersilahkan oleh Staff dan petinggi PPATK untuk melakukan diskusi dan pelaporan secara resmi terhadap adanya dugaaan aliran dana yang berpotensi terjadinya TPPU, dan LHKPN AZ pada Tahun 2021 tidak mencantumkan kepemilikan SPBU

Usai melakukan pelaporan, SMAK-Jambi menuju ke Mabes Polri guna melakukan unjuk rasa damai sekaligus  kembali melaporkan dugaan tindak pidana Gratifikasi dan Suap yang dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh AZ

Kepada media ini Fikri Riza berharap dan mendesak kepada ITWASUM MABES POLRI untuk melakukan inspeksi khusus dan pengawasan internal terhadap kasus ini, dan meminta kepada POLDA JAMBI agar serius melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas laporan masyarakat tentang pembelian SPBU yang dananya bersumber dari gratifikasi dan atau suap untuk mendapatkan jabatan.

Share:

Read More

Seleksi PPK Berbasis Rekomendasi dan Bukan Prestasi, KPU Kabupaten Bekasi Terancam Dilaporkan ke DKPP

Sebanyak115 anggota Ad Hoc PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 saat dilantik di Hotel Holiday Inn, Jababeka Cikarang, pada Kamis, (16/05/2024) lalu.

 

KABARMASA.COM, KABUPATEN BEKASI – Sejumlah elemen masyarakat sipil maupun kaum pergerakan serta Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM, menyoroti seleksi anggota Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Kabupaten Bekasi yang dinilai ganjil dan terindikasi kongkalikong.

Sorotan itu akibat hasil seleksi tersebut menuai protes dari sejumlah peserta yang mengikuti seleksi PPK. Efeknya, muncul kegaduhan dan polemik berkepanjangan di ruang publik. Pasalnya, ada beberapa peserta yang meraih nilai Computer Assisted Test (CAT) tinggi, namun tidak lolos seleksi tersebut.

Seperti protes yang disampaikan oleh peserta PPK Cikarang Utara bernama Anisa Nurul. Anisa mempertanyakan KPU Kabupaten Bekasi mengapa dirinya tidak lolos seleksi, padahal nilai CAT-nya tertinggi ketimbang peserta lainnya.

Sontak saja hal itu menjadi bahan diskusi sejumlah kalangan masyarakat.Bahkan, pernyataan protes Anisa menghiasi media online lokal maupun nasional setiap hari.

Menanggapinya, Lembaga Kajian Rinjanikita dengan tegas menyatakan KPU Kabupaten Bekasi harus menyeleksi PPK dengan metode berbasis kompetensi dan bukan rekomendasi.

“Buat apa dilakukan CAT kalau kemudian justru rekomendasi yang dijadikan landasan para komisioner KPU untuk memilih PPK. Buang – buang duit aja ngadain CAT kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk menjalani aturan,” ujar Ketua Harian Lembaga Kajian Rinjanikita, Ihya Alexander kepada Bekasiekspres com, Minggu (19/05/2024).

Ihya juga menyebut tahapan interview yang dilakukan setelah CAT, penilaiannya cenderung subjektif.

“Bisa kita lihat dari hasil CAT yang dilakukan, meskipun mendapatkan nilai tinggi akan tetapi pada kenyataannya kalah oleh peserta nilai di bawah, karena penilaian interview yang subyektif,” tuturnya.

“Dengan kalahnya peserta CAT yang memiliki nilai tinggi oleh peserta yang memiliki nilai rendah, menandakan bahwa penilaian yang diberikan oleh pihak penguji KPU tidak obyektif dan relevan,” tuturnya menambahkan.

Menurut Ihya, seharusnya yang nilai CAT-nya tinggi dipertahankan, karena itu modal dasar peserta memahami regulasi dan teknis tentang literasi Pilkada.

Lembaga Kajian Rinjanikita akan mendorong dugaan terjadinya kongkalikong dalam proses seleksi PPK oleh KPU Kabupaten Bekasi agar segera dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

“Kami memegang beberapa data yang akan kami bawa ke DKPP, salah satunya adalah lembaran yang menunjukan rekomendasi dari beberapa organisasi kepada peserta seleksi PPK untuk diluluskan,” katanya.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Bekasi melakukan pelantikan dan sumpah janji sebanyak 115 anggota Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 di Hotel Holiday Inn, Jababeka Cikarang, pada Kamis, (16/05/2024) lalu. 

 

Share:

Read More