Golkar Malteng Berhasil Meyakinkan Hakim Untuk Dilakukan Penghitungan Suara Ulang 2 TPS (TPS 10 Wakasihu Dan TPS 12 Hitu Lama) di Mahkamah Konstitusi
PLH SEKDA BUKA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN X TAHUN 2024
KABARMASA.COM, AMBON - Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si., membuka secara resmi Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Admininstrator Angkatan X, bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ternate dan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2024, pada Senin (27/5/2024), bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Maluku.
Hadir juga pada kesempatan itu Sekda Kepulauan Aru, Kepala BPSDM Kabupaten Maluku Tengah Bursel, SBT, Kota Ternate, Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, serta para Widyaiswara lingkup BPSDM Provinsi Maluku.
Sabirin dalam sambutannya menjelaskan bahwa, dalam Pelatihan ini untuk mengembangkan kompetensi peserta sehingga nantinya membawa suatu perubahan, dengan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.
“Dalam rangka terwujudnya birokrasi kelas dunia, saat ini pemerintah memerlukan sosok ASN yang memiliki tanggung jawab, memimpin, melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan, serta administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Syuryadi menambahkan, pelatihan kepemimpinan administrator yang diikuti ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ASN dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator.
“Sebagai seorang pemimpin, hendaknya memiliki hati nurani, serta berbudaya kerja yang tinggi dan bertanggung jawab, atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan pelatihan serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance,” terangnya.
Menutup sambutan Plh Sekda berharap kepada semua peserta untuk mengikuti semua proses pelatihan dengan baik dan profesional sehingga para peserta nantinya bisa menjadi pemimpin yang membawa suatu perubahan.
Untuk diketahui Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Kabupaten Maluku Tengah 3 orang, Kabupaten Buru Selatan 26 orang, Kabupaten Kepulauan Aru 1 orang, Kabupaten Seram Bagian Timur 1 orang, Kota Ternate 8 orang, dan Bawaslu Provinsi Maluku 1 orang, yang akan berlangsung selama 93 hari.
Marina Bethris Pariama Lolos Menjadi Kontestan Finalis Mewakili Putri Kebaya Maluku
KABARMASA.COM, JAKARTA- Pemilihan Puteri Kebaya Indonesia 2024 dengan tema "Pancarkan Kecantikan Indonesia" yang akan diselenggarakan pada 27 Juni - 29 Juni 2024 di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Temu Bisnis Kepada Pelaku Usaha. Pj Pastikan Target Investasi Di Kota Bekasi Akan Tumbuh
KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam pertemuan Bisnis bersama para pelaku Usaha ini bertujuan untuk membuka peluang/potensi yang dikembangkan oleh kemitraan serta para pelaku UMKM di Kota Bekasi yang terus semakin maju dan berkembang (Rabu, 22/05/2024)
Diketahui bersama Pemerintah Kota Bekasi mempunyai target di tahun 2024 sebesar 13.245.355.599.600 (tiga belas triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan berdasarkan capaian Triwulan satu.
Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan, pada workshop ini ia menyebut suatu trobosan untuk para pelaku usaha dalam temu bisnis bisa berkomunikasi luas dengan para pelaku usaha lainnya agar bisa menjadi kolaborasi tentang apa yang sedang dijalankan dari usahanya.
“Temu bisnis ini adalah suatu pembuka komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan para pelaku usaha se-Kota Bekasi. Tentu ini akan menjadi potensi investasi yang bisa terus dikembangkan di Kota Bekasi, khususnya para UMKM yang saat ini lagi sangat tumbuh.” Ucap Gani.
Dengan pertemuan temu bisnis ini Gani berharap semua dapat membangun sinergitas memberikan informasi potensi peluang bisnis untuk pengembangan investasi di Kota Bekasi.
Diduga ASN Berpolitik Praktis, Mahasiswa Desak PJ Walikota Tanjungpinang dapat Evaluasi Kabag Kesra
Sedangkan tugas ASN adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Raden Rangga Bahtiar Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji mengecam acara BKMT berbau politis yang di akomodir Kabag Kesra Kota Tanjungpinang dengan berbalut agenda “Wirid Asmaul Husna” yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 di Surau Ar Rahman Kecamatan Tanjungpinang barat, Kota Tanjungpinang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5 Point A.PNS dilarang menyalah gunakan wewenang, Point B menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
ASN itu dilarang berpolitik untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai pelayan masyarakat, karena akan mengarah pada kecenderungan politik yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, dan dalam rangka menjaga profesionalisme dan integritas ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya
Tapi disini kita lihat Kabag Kesra Kota Tanjungpinang seperti melalukan pengkondisian di agenda keagamaan, dilihat seperti tidak etis “ Ucapnya
Kami mendesak PJ Walikota Tanjungpinang untuk mengevaluasi jika ada ASN yang berpolitik Praktis “ Tutupnya (Tim-Red)
PT. Mining Maju Terdaftar di MODI KESDM, FRAKSI NKRI Mencium Bau Korupsi, Serta Menduga Ada Oknum KESDM Melakukan Penyalahgunaan Jabatan
Kantor PT. Vale Indonesia dan ESDM di Demo, buntut tidak ada Progres PT. VI site Pomalaa
SADALI : INFLASI PROVINSI MALUKU PADA BULAN APRIL 2,43% YOY LEBIH RENDAH DARI RATA-RATA NASIONAL
KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam rangka menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, pada Rabu (22/5/2024) berpusat di Swiss Belhotel Ambon.
Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU ini, dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta pimpinan lembaga Vertikal.
Dalam sambutannya Sadali menyampaikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Agustus 2023, ada 5 Arahan Presiden dalam Rangka Pengendalian Inflasi, yakni :
1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan
2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian
3. Mengintegerasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok
5. Memperkuat komunikasi, sinergitas dengan para pihak
“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan mendagri, dimana salah satunya memanfaatkan dana BTT (Belanja Tak Terduga), oleh karena itu kami mengharapkan Bupati/Walikota dapat menindaklanjutinya untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” terang Sadali.
Dirinya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada para Bupati Walikota terutama 3 daerah yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah.
“Atas koordinasi yang baik, kita mampu menekan inflasi di bulan April menjadi 2,43 dari sebelumnya pada Bulan Maret berada pada angka 2,75, dimana angka ini lebih rendah dari inflasi nasional yakni 3.00,” ujar Sadali.
Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku juga menghimbau kepada Kabupaten yang lain untuk tetap menjaga pengendalian inflasi.
“Karena tidak menutup kemungkinan Kabupaten yang lain bisa saja ditambahkan masuk ke dalam IHK yang berdampak terhadap pengaruh inflasi tingkat Provinsi,”tukasnya.
Dirinya berharap agar koordinasi tetap terjaga dengan baik, dengan tetap melakukan langkah strategis 4K, yakni kita pastikan terkait dengan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan membangun Koordinasi Yang Intensif, untuk sama-sama mengendalikan inflasi secara berkala.
“Kami berharap agar kita semua bergandengan tangan demi Maluku yang kita cintai, karena inflasi ini menjadi isu strategis nasional, serta menjadi fokus pemerintah pusat untuk ditangani bersama, karena nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi pusat dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi dari seluruh wilayah,” tutup Sadali.
Pemkab Bekasi Berikan 1.000 Beasiswa untuk Pelajar Miskin Berprestasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memberikan bantuan beasiswa kepada 1.000 siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu untuk jenjang SD dan SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturohman menyampaikan, pemberian beasiswa tersebut akan dimulai tahun 2024, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
“Ya, menindaklanjuti Perbup yang sudah ditandatangani Pak Pj Bupati Bekasi, kita akan berikan beasiswa untuk 1000 pelajar berprestasi dari keluarga yang tidak mampu,” kata Imam, usai menghadiri Halal Bihalal dan Saresehan Pendidikan di SIT Aqidah, pada Selasa (21/5/2024).
Imam menambahkan, dalam mekanismenya, para pelajar berprestasi yang akan mendapatkan beasiswa ini berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebelumnya, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, pemberian beasiswa tersebut dalam rangka menghadirkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi semua anak di Kabupaten Bekasi.
Perbup Beasiswa Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak miskin berprestasi yang kesulitan secara ekonomi.
Pemberian beasiswa juga merupakan salah satu solusi memutus mata rantai kemiskinan. Hal itu dapat dimaknai bahwa beasiswa adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia unggul yang berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya.
Sumber: Diskominfosantik kabupaten Bekasi
UKT Mahasiswa Naik, Katalisator Pendidikan Indonesia Anggap Kemendikbud Gagal
Wakabid Hukum Dan HAM Golkar Maluku Tengah, Michael Lailossa : Golkar Raih 4 Kursi Di Maluku Tengah Dan Optimis Pada PHPU Dapil 4 Kabupaten Maluku Tengah
SKAK-Jambi Unjuk Rasa di Mabes Polri Dan PPATK, ini Tuntutannya
Seleksi PPK Berbasis Rekomendasi dan Bukan Prestasi, KPU Kabupaten Bekasi Terancam Dilaporkan ke DKPP
KABARMASA.COM, KABUPATEN
BEKASI – Sejumlah elemen masyarakat sipil maupun kaum pergerakan serta
Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM, menyoroti seleksi anggota Ad Hoc Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Kabupaten Bekasi yang dinilai ganjil dan
terindikasi kongkalikong.
Sorotan
itu akibat hasil seleksi tersebut menuai protes dari sejumlah peserta yang
mengikuti seleksi PPK. Efeknya, muncul kegaduhan dan polemik berkepanjangan di
ruang publik. Pasalnya, ada beberapa peserta yang meraih nilai Computer
Assisted Test (CAT) tinggi, namun tidak lolos seleksi tersebut.
Seperti
protes yang disampaikan oleh peserta PPK Cikarang Utara bernama Anisa Nurul.
Anisa mempertanyakan KPU Kabupaten Bekasi mengapa dirinya tidak lolos seleksi,
padahal nilai CAT-nya tertinggi ketimbang peserta lainnya.
Sontak
saja hal itu menjadi bahan diskusi sejumlah kalangan masyarakat.Bahkan,
pernyataan protes Anisa menghiasi media online lokal maupun nasional setiap
hari.
Menanggapinya,
Lembaga Kajian Rinjanikita dengan tegas menyatakan KPU Kabupaten Bekasi harus
menyeleksi PPK dengan metode berbasis kompetensi dan bukan rekomendasi.
“Buat
apa dilakukan CAT kalau kemudian justru rekomendasi yang dijadikan landasan
para komisioner KPU untuk memilih PPK. Buang – buang duit aja ngadain CAT kalau
hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk menjalani aturan,” ujar Ketua Harian
Lembaga Kajian Rinjanikita, Ihya Alexander kepada Bekasiekspres com, Minggu
(19/05/2024).
Ihya
juga menyebut tahapan interview yang dilakukan setelah CAT, penilaiannya
cenderung subjektif.
“Bisa
kita lihat dari hasil CAT yang dilakukan, meskipun mendapatkan nilai tinggi
akan tetapi pada kenyataannya kalah oleh peserta nilai di bawah, karena
penilaian interview yang subyektif,” tuturnya.
“Dengan
kalahnya peserta CAT yang memiliki nilai tinggi oleh peserta yang memiliki
nilai rendah, menandakan bahwa penilaian yang diberikan oleh pihak penguji KPU
tidak obyektif dan relevan,” tuturnya menambahkan.
Menurut
Ihya, seharusnya yang nilai CAT-nya tinggi dipertahankan, karena itu modal
dasar peserta memahami regulasi dan teknis tentang literasi Pilkada.
Lembaga
Kajian Rinjanikita akan mendorong dugaan terjadinya kongkalikong dalam proses
seleksi PPK oleh KPU Kabupaten Bekasi agar segera dilaporkan ke Dewan
Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).
“Kami
memegang beberapa data yang akan kami bawa ke DKPP, salah satunya adalah
lembaran yang menunjukan rekomendasi dari beberapa organisasi kepada peserta
seleksi PPK untuk diluluskan,” katanya.
Sebelumnya,
KPU Kabupaten Bekasi melakukan pelantikan dan sumpah janji sebanyak 115 anggota
Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jabar, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 di Hotel Holiday Inn,
Jababeka Cikarang, pada Kamis, (16/05/2024) lalu.
Daftar nama kabinet Prabowo-Gibran yang heboh di media sosial
KABARMASA.COM, JAKARTA - Melansir dari postingan akun@ X
PolJokesID, Rabu (24/4/2024), Tampilkan poster susunan Kabinet Prabowo-Gibran
menampilkan daftar nama-nama yang diklaim masuk jajaran Kabinet Indonesia Emas.
Susunan nama
itu sendiri sempat dibantah pasangan Prabowo, Gibran Rakabuming dalam akun
medsosnya.
Melalui akun X nya,
@gibran_tweet, langsung membalas pertanyaan netizen tersebut. Dia membantah
poster susunan menteri tersebut. Gibran memastikan poster tersebut tidak benar.
“Gak,” jawab Gibran singkat.
Dewan
Pertimbangan Presiden, Ketua : Joko Widodo dan Wakil Ketua : Susilo Bambang
Yudhoyono
Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid
- Menko Bidang Perekonomian:
Airlangga Hartarto
- Menko Bidang Pangan, Gizi &
Pembangunan Manusia: Rachmat Pambudy
- Menko Bidang Energi, Investasi, dan
Lingkungan Hidup: Erick Thohir
- Menko Polhukam: Agus Harimurti
Yudhoyono
- Menteri Pertahanan: Sjafrie
Sjamsoeddin
- Wakil Menteri Pertahanan: M.
Herrindra
- Menteri Sekretaris Negara: Sugiono
- Menteri Sekretaris Kabinet: Rui
Duarta
- Menteri Dalam Negeri: Tito
Karnavian
- Menteri Luar Negeri: Rosan Soesiani
- Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku
Riefki Harsya
- Menteri Pariwisata & Ekonomi
Kreatif: Helmi Yahya
- Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
- Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia: Yusril Ihza Mahendra
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
Ace Hasan Syadzily
- Menteri Kesehatan dan Badan Gizi:
Terawan
- Wakil Menteri Kesehatan dan Badan
Gizi: Beny Octavianus
- Menteri Sosial, Kesejahteraan
Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
- Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan
Perempuan dan Anak: Grace Natalie
- Kepala Riset & Kepala BRIN:
Amarulla Octavian
- Menteri
Ketenagakerjaan: Emanuel Melkiades Laka Lena
- Menteri Perindustrian: Budi Gunadi
Sadikin
- Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral: Rauf Purnama
- Wakil Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral: Oki Muraza
- Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR): Ridwan Kamil
- Menteri Perhubungan: Bambang Haryo
Soekartono
- Menteri Keuangan dan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional: Wishnu Wardhana
- Menteri Keuangan dan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional: Kartiko Wirjoatmodjo
- Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
- Menteri Komunikasi, Informatika
& Digital: Budi Arie Setiadi
- Menteri Muda Komunikasi,
Informatika & Digital: Noudhy Valdryno
- Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
- Menteri Pertanian: Andi Amran
Sulaiman
- Menteri Lingkungan Hidup:
Budisatrio Djiwandono
- Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S
- Menteri Desa & Transmigrasi:
Budiman Sudjatmiko
- Menteri Tata Ruang & Kehutanan:
Hadi Tjahjanto
- Wakil Menteri Tata Ruang &
Kehutanan: Raja Juli Antoni
- Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
- Wakil Menteri BUMN: Dirgayuza
Setiawan
- Menteri Kelautan & Perikanan:
TB Haeru Rahayu
- Wakil Menteri Kelautan &
Perikanan: M. Riza Damanik
- Menteri Pemuda & Olahraga: Dito
Arietedjo
- Menteri Muda Pemuda & Olahraga:
Arief Rosyid Hasan
- Menteri Koperasi, UKM & Pasar
Tradisional: Maruarar Sirait
Wakil Menteri Koperasi, UKM & Pasar
Tradisional: Sudaryono
Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan:
Roberto P. Lumban Gaol
- Kepala BIN: Dudung Abdurachman
- Kepala Badan Pangan Nasional: Arief
Prasetyo Adi
- Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan
Hindayana
- Kepala Badan Penerimaan Negara:
Bambang Brodjonegoro
- Kepala Biro Pers, Media dan
Informasi Sekretaris Presiden: Angga Raka Prabowo
Respon
TKN
Menurut Tim Kampanye Nasional
(TKN) Prabowo-Gibran Anggawira menanggapi munculnya nama-nama tersebut di
publik.
Menurutnya hal tersebut sah-sah
saja muncul dalam diskursus politik. “Dari nama-nama tersebut kan bisa di-challenge, dari publik memberikan
tanggapan-tanggapan, melakukan proses kurasi dan pendalaman juga ya terhadap
nama-nama yang beredar,” katanya kepada Kontan, Rabu (24/4).
Sejauh ini, Anggawira meyebut
bahwa pihak Prabowo-Gibran telah melakukan komunikasi informal dengan partai
politik pengusung guna penyusunan kabinet.
Terkait komunikasi lebih lanjut,
Dia bilang bahwa setelah penetapan resmi Prabowo-Gibran menang Pilpres, maka
akan dilakukan pembahasan lebih mendalam termasuk pembahasan program kerja
bersama para pakar.
“Kalau ditanya mengenai komposisi, yang paling banyak mengisi, pastinya akan
ada keseimbangan antara dari partai politik, profesional, dan mungkin dari sisi
usia pastinya akan ada keseimbangan dalam postur menteri,” ujarnya.
Maka, dia mengamini adanya
komposisi menteri muda di kabinet yang direkrut dari partai politik, relawan,
dan organisasi serta tokoh kepemudaan.
HARKITNAS KE-116, PLH. SEKDA TEGASKAN TRANSFORMASI DIGITAL, MENUJU INDONESIA EMAS 2045
KABARMASA.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116, yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, pada Senin (20/5/2024).
Bertindak selaku Komandan Upacara John Alexander Rumlawang, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan Perwira Upacara Sehat Bahasoan, SE., M.Si Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Maluku.
Dengan sorotan tema, Bangkit untuk Indonesia Emas, upacara yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Maluku ini, berlangsung khidmat dan khusyuk.
Syuryadi, saat membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa, Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Oetomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini.
“Hari ini, kita berada pada fase, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa, berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru, dimana kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru,” terangnya.
Ia menyampaikan Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari, kecepatannya bak lompatan kuantum yang terlihat dalam dua dekade terakhir, dengan perubahannya sedemikian pesat.
“Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru, bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Syuryadi mengatakan, sebagaimana telah berulang kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi, Presiden juga menekankan bagaimana di dalam sejarah peradaban negara-negara dan bangsa-bangsa, kesempatan itu hanya datang satu kali, oleh karenanya kita sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah.
“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital,” tegasnya.
Ia menjelaskan lebih lanjut, dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis, sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045,” tambahnya.
Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, Syuryadi menambahkan tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama, kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air.
“Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu,” tegas Syuryadi.
Menutup sambutannya, Syuryadi menyatakan di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”.
Untuk diketahui Upacara tersebut diikuti oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta perwakilan Aparatur Sipil Negara. (Diskominfo Maluku)