Gubernur Ansar Ingatkan Perkuat Etos Kerja: Surat Keputusan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 1.784 dapat Perpajangan Kontrak Pemprov Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tahun 2024 di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Kamis (18/01/2024).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Korpri Provinsi Kepri Yeny Trisia Isabella, para pejabat eselon II, III, dan IV, serta 500 orang perwakilan PTT dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut laporan Yeny Trisia Isabella, jumlah PTT Pemprov Kepri tahun 2024 sebanyak 1.784 orang, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.847 orang.

"PTT yang tidak diperpanjang tahun ini ada 63 orang, karena berbagai alasan, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tersandung kasus hukum," kata Yeny.

Yeny menjelaskan bahwa PTT di Pemprov Kepri diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2011 tentang PTT di Provinsi Kepri. Masa kerja PTT tahun 2024 adalah selama satu tahun, mulai dari 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.


"Setiap PTT akan diberikan daftar penilaian kerja PTT dalam kurun waktu satu tahun, yang akan menjadi pertimbangan pengangkatan kembali tahun berikutnya," ujar Yeny.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad mengapresiasi kinerja PTT yang telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kepri. Ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan nasib PTT agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kita berharap dalam tiga tahun ke depan, semua PTT ini sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah diseleksi, mudah-mudahan bisa diterima menjadi P3K. Termasuk nanti kita memikirkan juga nasib teman-teman yang Tenaga Harian Lepas (THL) hari ini," kata Ansar.


Ansar mengatakan bahwa kebutuhan PNS di Kepri sangat besar, mengingat wilayah Kepri yang sangat luas dan memiliki 2.480 pulau, 394 di antaranya berpenghuni. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi kompetensi dan kesungguhan etos kerja PTT dalam bekerja.

"Mana-mana yang tidak sungguh-sungguh, kita minta berikan penilaian. Mana yang baik, kita berikan reward. Mana yang hanya sekedar numpang duduk bekerja tanpa ada kontribusi karyanya masing-masing, maka kita harus berikan punishment kepada mereka," tegas Ansar. (Red)

Share:

Diskusi Publik Bersama Anggota Komisi 1 DPR-RI: Memajukan Ekosistem Usaha Parawisata Banten di Era Digital


KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda Webinar Memajukan Ekosistem Usaha Pariwisata Banten di Era Digital kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, dilanjutkan dengan ucapan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar. Kamis (18/01/2024). 

Kegiatan Webinar tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 183 peserta. 


Adapun pemateri yang mengisi Seminar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, LC. MA, Gun Gun Siswadi, M.Si selaku Pegiat Literasi Digital, Dr Efi Syarifudin, M.M selaku Dosen Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten. Dr. H. Jazuli Juwaini, LC. MA selaku  Keynot Speech dalam penyampaiannya 

Beliau mengatakan banyak potensi tempat yang dapat memajukan wisata di banten ini, seperti pantainya yang tidak kalah dengan pantai di lombok, ada juga kpung wisata dan juga kreasi batik yang di kembangkan oleh anak anak muda banten, bahkan banten ini bisa manjadi wisata religi karena banten juga memeliki ulama yang dikenal dunia Asy-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani  


Potensi pariwisata saat ini berkembang dan mengalami kemajuan dari era konvensional menuju era digitalisasi. Berbagai cara dilakukan untuk mengenalkan potensi pariwisata di Banten untuk dapat bersaing di industri global, antara lain dengan Diskusi Lintas Stakeholder Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas dan Media) dilakukan secara daring untuk memudahkan interaksi karena Dr. H. Jazuli Juwaini, LC. MA sedang berada di turki. 

Salah satu penelitian untuk mengenalkan potensi pariwisata. Banten merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang beragam mulai dari alam, budaya, modern, adventure, serta sensory yang dapat bersaing dengan daerah lain dengan potensinya yang luar biasa. 

Banten sebagai daerah yang memiliki historis dengan keberagaman nilai didalamnya menjadikan daerah ini terkenal dengan budayanya. Wisata budaya saat ini yang teridentifikasi mencapai 591 wisata budaya mulai dari atraksi kesenian, wisata cagar budaya dan wisata ziarah. Atraksi kesenian 81, living cultur 12, kawasan cagar udaya 3, situs cagar budaya 28, struktur cagar budaya 41, benda cagar budaya 95, bangunan cagar budaya 73 makam 258. 


Gun Gun Siswadi, M.Si selaku Pegiat Literasi Digital menyatakan dengan adanya penelitian ini akan mendorong promosi wisata di Banten dan membantu pemerintah untuk terus bergerak dalam memajukan sektor pariwisata. 

Akademisi Dr Efi Syarifudin, M.M selaku Dosen Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten. mengungkapkan wisata budaya di Banten diakui menjadi salah satu keunggulan dibandingkan dengan destinasi wisata dari daerah lain. Peningkatan SDM untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata budaya merupakan tantangan bukan saja dari dinas melainkan seluruh pemangku kepentingan, dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama kedepan. 


Dari segi bisnis Gun Gun Siswadi, M.Si selaku Pegiat Literasi Digital sebagai terobosan dalam mengenalkan potensi wisata di Banten. “Sejauh ini pengenalan objek wisata melalui aplikasi digital masih kurang, oleh karena itu harus dikembangkan serius oleh pemerintah daerah dan akan mendorong bertemunya dengan pasar dapat mengarahkan wisatawan untuk datang”. 

Dengan adanya peningkatan pada ekosistem digital maka pariwisata akan berjalan secara maksimal dengan menguatkan sistem online dan offline dengan melibatkan berbagai komunitas penggerak pariwisata untuk terus mendorong promosi serta dukungan dari stakeholder untuk terus menggandeng komunitas-komunitas tersebut”. (Red/ BCH)

Share:

Pengusaha Rokok Dukung Pesta Demokrasi Berjalan Damai

KABARMASA.COM, JAKARTA- Industri rokok memberikan sumbangsi terhadap pemasukan negara yang sangat besar yang pada 2023 ditargetkan mencapai 232,5 triliun, dan setiap tahunnya target pemasukan dari cukai hasil tembakau (CHT) selalu naik. 18/01/2024

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Beny Wahyudi, mengatakan dengan besarnya sumbangsih industri hasil tembakau (IHT), hendaknya pemerintah dapat bekerjasama yang saling menguntungkan dengan para pengusaha rokok.

Karena rokok ini seperti BUMN yang dikelola swasta dengan 70 persen lebih dari penjualan rokok ini masuk ke kas negara, dan belum lagi banyaknya karyawan dan petani tembakau. Dari situ dapat kita lihat bahwa sangat banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor industri rokok, dan hal ini harus dijadikan acuan agar pemerintah seharusnya melindungi eksistensi industri rokok." ungkap heri susianto.

"Kedepan kami mohon agar pemerintah lebih bijak dalam membuat regulasi karena program simplifikasi dan kenaikan cukai selama ini telah terbukti memberatkan pelaku usaha dan berdampak pada tutupnya beberapa pabrik rokok. Hal ini kan malah menimbulkan masalah sosial baru pada karyawan yang kena PHK" tambah beny.

Pada masa kampanye pemilu saat ini kami secara organisasi juga telah mengambil sikap untuk netral baik pemilu legislatif maupun pilpres dan menyerahkan pilihan kepada masing-masing anggota maupun karyawan, karena kebersamaan, kekeluargaan dan kondusifitas yang paling kami utamakan.

Kami juga akan mendukung pelaksanaan pemilu berjalan damai, layaknya pesta demokrasi sehingga terpilih pemimpin nasional yang benar-benar diharapkan dan mampu menjawab berbagai tantangan dimasa mendatang" pungkas beny wahyudi.
Share:

BEM Nusantra DKI Jakarta Menggelar Aksi Edukasi Pemilu Damai

KABARMASA.COM, JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-NUS) Wilayah DKI Jakarta menggelar Aksi Edukasi Pemilu Damai di beberapa lokasi siang Selasa (16/1/2024). 

Dalam agenda tersebut, BEM-NUS membagikan selebaran Pemilu Damai di dua titik yakni : Jl. Raya Jatiwaringin, Bekasi dan Jl. Raya Bogor (Lampu Merah Pasar Rebo), Jakarta Timur, yang dikoordinasikan langsung oleh Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara DKI Jakarta bersama BEM Universitas Krisnadwipayana, BEM Universitas Indraprasta PGRI dan BEM Institut Bisnis dan Informatika KOSGORO 57. BEM-NUS menyerukan kepada masyarakat agar kritis terhadap berbagai aksi atau manuver menjelang pemilu 2024.
Pier Lailossa, Korda BEM-NUS DKI Jakarta menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan yang diinisiasikan oleh BEM-NUS agar memberikan edukasi bagi masyarakat dalam meresponi berbagai dinamika politik akhir-akhir ini terutama pesta demokrasi pemilu 2024.

"Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia, karena momen ini adalah momen 5 tahun sekali dimana masyarakat diberikan kesempatan memilih pemimpinnya baik di tingkat daerah maupun nasional dalam ranah eksekutif maupun legislatif. Oleh sebabnya, pelaksanaan pemilu harus dipastikan berjalan sehat, bersih, damai, jujur dan adil. Dan agar supaya hal ideal ini dapat terwujud, kami BEM Nusantara berinisiatif untuk mengedukasi masyarakat lewat aksi simbolik dan pembagian selebaran pemilu damai agar masyarakat, mahasiswa terutama kaum muda dapat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi dalam meresponi berbagai dinamika politik yang semakin memanas," Ujarnya.

Lailossa menyampaikan bahwa masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu yang belum pasti kevalidannya.

"Banyak informasi yang sebenarnya belum valid kebenaran mauapun kesalahannya akan tetapi dijadikan sebagai bahan konsumsi publik yang merambat pada justifikasi sepihak akan suatu hal. Misalnya kecurangan pemilu, hoaks, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara hukum, jadi seharusnya kita ikuti aturan mainnya dan menindaki berbagai dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan prosedur yang berlaku daripada lebih dulu terprovokasi lalu menjustifikasi suatu permasalahan," Tegasnya.
Dalam aksi mahasiswa tersebut, Ketua BEM IBI Kosgoro 57 menekankan agar mahasiswa bersama masyarakat menjadi menjadi pemilih yang cerdas. 

“Mahasiswa bersama masyarakat harus punya kesadaran politik terutama dalam menghadapi fenomena yang menyimpang seperti money politic. Sebagai pemilih cerdas harusnya kita memilih pemimpin yang baik gagasannya untuk bangsa dan negara dan bukan terhanyut oleh rayuan money politic yang pastinya belum tentu memberikan dampak panjang pengaruh baik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," Ujarnya

Sementara itu, Ketua BEM Indraprasta PGRI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 dengan bijak memilih calon pemimpin daripada harus golput dikarenakan golput dianggap bukanlan solusi untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik kedepannya. 

Terakhir, dalam aksi edukasi pemilu damai tersebut sebagaimana ribuan selembaran yang mereka bagikan ke masyarakat, BEM Nusantara mengajak mewujudkan Pemilu 2024 tanpa sara, hoaks, dan ujaran kebencian karena beda pilihan bukan berarti ricuh atau terpecah-belah.
Share:

Konfercab HMI Cabang Samarinda Ke-38 Tetapkan Mitra Setiawan Sebagai Nahkoda Baru


KABARMASA.COM, SAMARINDA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda secara resmi telah memiki Formature atau Ketua Umum baru menyusul usainya konferensi cabang (Konfercab) ke-38, bertempat di gedung sekretariat KAHMI kaltim, forum konferensi berlangsung sejak 9 hingga 12 Januari lalu (16/01).

Setelah bergulir selama 4 hari, akhirnya Pleno IV Konfercab HMI Cabang Samarinda Ke-38 menetapkan Mitra Setiawan, Kholid Syaifullah dan Muhammad Said masing-masing sebagai Formature, Mide Formature 1 dan Mide Formature 2 sebagai pemimpin baru HMI Cabang Samarinda periode 2024-2025.
 
“Kerjasama kolektif seluruh kader HMI cabang samarinda sangat diharapkan untuk bersinergi dan berkontribusi membangun HMI cabang samarinda ke depanya,” kata Mitra Setiawan dalam sambutan perdananya.

Diketahui, Forum Konfercab Sempat berjalan alot diakibatkan Panitia penyelenggara forum yang berpihak ke salah satu kubu kandidat dan tidak menjalankan sistematika forum dengan baik, meskipun demikian forum Konfercab akhirnya dapat terselesaikan pada jumat 12 januari 2024.

Mitra berpesan agar semangat kebersamaan ditingkatkan untuk membenahi diri dan saling bahu-membahu menyelesaikan berbagai persoalan di HMI Cabang Samarinda dengan kontribusi dan karya nyata, juga untuk memberikan dampak dari kalangan Mahasiswa untuk Kota Samarinda. 

"Saya bersama Mide Formature terpilih optimis dapat menjadikan HMI Cabang Samarinda sebagai mercusuar perkaderan sekaligus menjadikannya sebagai wadah gerakan intelektual mahasiswa," papar Mitra. 

Melengkapi, dirinya berujar cita-cita tersebut tidak dapat dilaksanakan olehnya sendiri tetapi membutuhkan peran seluruh kader Komisariat di lingkup HMI Cabang Samarinda, dirinya berkomitmen untuk merangkul seluruh komisariat yang ada, Sehingga HMI di Kota Tepian lebih baik dari sebelumnya.

“Cita-cita kita ini perlu kerja sama seluruh kader untuk sehingga melahirkan buah pikiran yang baik untuk HMI dan dapat berkontribusi nyata untuk Kota Samarinda kedepannya,” tutupnya. (kb/Zal)
Share:

Muchlis PRESMA STMIK Tidore: Menilai Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tentang Estafet Kepemimpinan Pada Pemilu 2024 Itu Lumrah Masyarakat Jangan Terprovokasi & Aparatur Harus Menjaga Netralitas

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Pernyataan Kapolri itu dinilai mendukung salah satu pasangan calon tertentu yang sedang ikut Pilpres 2024. (14/01/2023).

Muchlis selaku Presiden Mahasiswa STMIK Tidore yang juga adalah Kordinator Daerah BEM-NUS Maluku Utara menganggapi hal tersebut dengan menyampaikan.

"Jika melihat dari segi keseluruhan tidak ada masalah dalam statemen tersebut. Konteks melanjutkan estafet kepemimpinan menurut saya konotasinya positif dalam melanjutkan pembangunan. Maka kita sebagai kaum intelektual melihat hal ini mungkin sebagai hal yang lumrah ketika akan adanya pemilihan Akbar yang akan datang, maka tugas kita sebagai mahasiswa menyebarkan hal-hal yang positif kepada masyarakat sekitar jangan termakan dengan opini publik", ujarnya

Ia juga meminta seluruh aparat untuk menjaga netralitas menjelang pemilu 2024

"Himbauan kepada polri dan TNI maupun ASN di Maluku Utara saya mnta dengan hormat sikap netralitasnya jangan menggunakan kekuasaan sebagai instrumen kepentingan pribadi". pungkasnya

Share:

Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan, Poros Muda Indonesia: Tak Ada Yang Salah


KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Poros muda Indonesia Frans Freddy menyebut, ucapan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan nasional, tidak salah.

Ucapan itu menjadi masalah, hanya karena ada pihak yang salah memahami pernyataan Jenderal Sigit.

"Tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri. Ucapan mencari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan sama sekali tidak menunjukkan Kapolri mendukung calon tertentu. Kapolri dan institusi Polri tetap netral dalam Pemilu 2024,” kata Frans Freddy dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/1/2024).

Menurut dia, pernyataan Kapolri merupakan sikap yang wajar, sebagai penanggung jawab keamanan selama pemilu berlangsung.

Dia juga memandang, tidak ada tendensi politik terhadap calon tertentu karena semua calon yang nantinya menang memang harus melanjutkan estafet dan tren positif kebijakan pemerintah sebelumnya,

"Ungkapan Kapolri tersebut masih dalam koridor netralitas. Konteksnya adalah Kapolri menyampaikan hal tersebut pada momentum Perayaan dan Ibadah Natal 2023. Itu tidak bisa dimaknai tidak netral," lanjutnya.

Frans menyebut, sejak awal, Polri sudah menegaskan komitmennya untuk netral dan konsisten hingga sekarang.

Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran Polri se-Indonesia sudah jelas. Polri dianggap telah menjalankan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Frans pun mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh sejumlah pandangan yang menafsirkan pernyataan Jenderal Sigit tersebut dengan cara yang utuh.

"Kita harus waspada terhadap ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sejauh ini, tahapan Pemilu telah berjalan dengan baik, jangan sampai isu-isu yang muncul mengganggu fokus Polri untuk mensukseskan Pemilu 2024,” tegas Frans.

"Mari kita tetap menjaga persatuan untuk Pemilu 2024 damai guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” ajaknya.
Share:

Stop Politisasi Pernyataan Kapolri


KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP GMHI, Muhammad Senanatha, mengatakan pernyataan Kapolri tentang melanjutkan estafet kepemimpinan tidak ada yang salah. Dia mengatakan sangat miris rasanya banyak pihak-pihak yang mempolitisasi pernyataan tersebut.

“Pernyataan Kapolri dalam agenda peringatan Natal tidak ada yang salah, sangat disayangkan banyak pihak-pihak yang berupaya mempolitisasi atau mengobok-ngobok institusi kepolisian pada saat moment pemilu ini” ujar Senanatha. (13/01)

Pimpinan Pusat Garda Mahasiswa Hukum Indonesia berpendapat pernyataan tersebut justru bermanfaat bagi Indonesia dimasa yang akan datang.

“Pernyataan Kapolri terkait melanjutkan estafet kepemimpinan merupakan argumentasi yang baik untuk Indonesia ke depan, karena didalam nya terkandung mimpi-mimpi pemimpin Indonesia terdahulu untuk membangun Indonesia maju” lanjut Senanatha.

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Jayabaya tersebut menegaskan bilamana pihak-pihak tertentu berupaya mengadu domba masyarakat kami siap menempuh jalur hukum.

“GMHI mengajak masyarakat dalam konteks pemilu 2024 ini dengan riang gembira, tapi bilamana ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba masyarakat dengan masyarakat atau pun masyarakat dengan pemerintah kami siap menempuh jalur hukum” tutup Senanatha.
Share:

Ketua Umum Holistik Institute : M. Nur Latuconsina Minta Semua Pihak Tak Politisasi Statemen KAPOLRI Soal Estafet Kepemimpinan


Ketua Umum Holistik Institute M. Nur Latuconsina, S.H., M.H.


KABARMASA.COM, DKI JAKARTA – Ketua umum holistik Institute M. Nur Latuconsina menegaskan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menyebutkan ‘Mencari pemimpin yang melanjutkan Estafet Presiden Jokowi’ ini jika ditafsirkan tidak mengarahkan dan tidak ada keberpihakan kepada Paslon manapun. (13/01/2024).

“Kita tahu sendiri siapapun pemimpin kedepan harus bisa melanjutkan estafet pembangunan. Jadi buat para politisi lawan politik, jangan sampai statement Kapolri dipolitisasi,” ujar M Nur sapaan akrabnya dalam keterangan pers.


Latuconsina menambahkan ucapan Kapolri soal kepemimpinan berkelanjutan, bukan untuk mengarahkan, apalagi menggiring opini, untuk medukung capres-capres tertentu.

Melainkan, kata Latuconsina, ucapan Jenderal Sigit terkait dengan estafet kepemimpinan nasional yang berkelanjutan itu adalah umum. “Yang dimaksud adalah, keberlanjutan dari sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya,” 


Lebih lanjut Latuconsina menekankan, dalam UU 7/2017 dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi netral yang tidak berpihak ke paslon manapun.

“Soal netralitas Polri diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 yang berbunyi; Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih,” jelasnya.

Selain UU 7/2017, Latuconsina juga mengutip Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

“Dalam UU ini dengan jelas menegaskan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih,” lanjut Latuconsina.

Jadi, sambung Pria dengan sapaan akrab Rheno itu, mengatakan bahwa pihak manapun jangan menafsirkan statement Kapolri tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan politik.

“Mari bersama kita suport Polri untuk menjadi aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam jalannya Pemilu,” pungkas M. Nur Latuconsina.

Share:

Talkshow Demi Indonesia Cerdas Memilih: di Hadiri Menkominfo RI bersama Gubernur Kepri Mengajak Masyarakat untuk Berpatisipasi Dalam Pesta Pemilu 2024



KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menghadiri kegiatan Talkshow Demi Indonesia Cerdas Memilih yang dilaksanakan di Grandlotus Aston Hotel & Residences Kota Batam, Jumat (12/01/2023)

Acara talkshow #DemiIndonesia sendiri diselenggarakan Situs Web Berita Indonesia Detikcom yang pada kesempatan tersebut langsung dimoderatori Pimpinan Redaksinya, Alfito Deannova Gintings yang juga presenter televisi swasta nasional. 

Dalam Keynote Speech nya, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak mengajak generasi muda untuk berkontribusi aktif dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini, dengan menjadi generasi muda yang cerdas memilih.


Dikatakan Budi Arie Setiadi, generasi muda sudah saatnya turut serta menggaungkan gelaran pesta demokrasi yang tengah berlangsung. Di mana puncaknya nanti akan ditandai dengan memberikan hak suara di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Februari 2024. 

"Dengan kata lain saya mengajak anak muda di Kota Batam Provinsi Kepri,  untuk terus berkontribusi dalam menciptakan  Pemilu Damai Indonesia Tahun 2024. " jelasnya.

Caranya, tambah Menkominfo Budi Arie Setiadi, anak muda mesti terus memperkaya wawasannya, dengan literasi berbagai  informasi dan pengetahuan terkait pemilu. 


"Termasuk, anak muda mesti bisa menyaring berbagai informasi yang baik benar dan tidak termakan informasi sesat atau hoax" ungkapnya. 

Kegiatan sendiri diisi dengan materi talkshow yang dibagi dalam dua segment kegiatan. Segmen pertama mengangkat tema  "Menuju Pemilu Damai"  dengan narasumber Ketua KPU Provinsi Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Said Abdullah Dahlawi. Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin dan Danrem 033/WP Brigjen TNI  Jimmy Watuseke. 

Adapun talkshow segmen kedua mengangkat tema "Penguatan Literasi Pemilu" yang dalam hal ini  menghadirkan moderator diantaranya,  Direktur Utama Bhakti Kominfo Fadhilah Mathar, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti dan juga Ketua KPID Provinsi Kepri Henky Mohari. (Red)

Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Rapat Kordinasi Dengan Pemerintah Kab. Bogor


KABARMASA.COM, KAB BOGOR - Dalam rangka upaya antisipasi penanganan permasalahan banjir di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi bersama Pemerintah Kabupaten Bogor lakukan rapat koordinasi yang bertempat di ruang rapat kerja Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (11/01).

Turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota Bekasi dalam rakor tersebut, Asda II Innayatullah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Asep Gunawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Taufik R Hidayat, Sekretaris Dinas BMSDA Idi Sutanto, Kabag Kerjasama Kustantinah dan Kabid DBMSDA Anjar.

Kehadiran jajaran pejabat Kota Bekasi pun disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Suryanto selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang Kab. Bogor) memberikan beberapa pemaparan terkait penanggulangan banjir, salah satunya lokasi-lokasi yang terdampak banjir dari Kab. Bogor sampai Kota Bekasi, ada sekitar 577 bidang lahan tanah yang perlu dilakukan pembebasan lahan dalam upaya melakukan normalisasi kali cikeas, cilengsi dan Kali Bekasi.

Pj. Kabupaten Bogor, Asmawa Tosefu menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan politis, keberadaan Pj. Kabupaten Bogor dan Pj. Wali Kota Bekasi ini murni ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah dalam rangka upaya pengabdian pada Negara melayani warga masyarakat.

"Kami selaku yang diamanatkan oleh Mendagri untuk menduduki jabatan Bupati dan Wali Kota tentunya tidak ada kepentingan politis dalam setiap kebijakan yang kami buat, semuanya murni semata-mata pengabdian kepada Negara dalam melayani warga masyarakat," Ujar Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

Selanjutnya, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad turut menyampaikan bahwa kehadirannya tersebut, selain rapat koordinasi, juga sebagai wujud menjaga silaturahmi antar Pemerintah daerah.

"Selain rapat koordinasi terkait penanggulangan banjir dan kualitas air Kali Bekasi, kehadiran kami juga dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar pejabat daerah," ungkap Pj. Wali Kota Bekasi.

Selain itu, Pj. Wali Kota Bekasi juga menyampaikan pentingnya sinergisitas antar pemerintah daerah dalam menangani permasalahan banjir dan pencemaran limbah di Kali Bekasi yang dapat berimbas pada kualitas air yang ada di Kota Bekasi.

"Permasalahan banjir dan kualitas air kali Bekasi tidak lepas dari permasalahan yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir, oleh karenanya rapat koordinasi ini dilakukan agar penanganan permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif," Pungkas Pj. Wali Kota Bekasi.

Share:

Resmikan Program Rehabilitasi Medis Rutan Cipinang Tahun 2024, Dirwatkeshab Berikan Apresiasi Pelaksanaan Program Berjalan Baik


KABARMASA.COM, JAKARTA – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta kembali melaksanakan Pembukaan Rehabilitasi Medis Tahun Anggaran 2024 kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Penyalahguna Narkotika berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2023, Rabu (10/1).

Pembukaan Rehabilitasi Medis Rutan CIpinang dibuka secara resmi oleh Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan serta Kepala Rutan Kelas I Cipinang dengan ditandai menekan tombol serta penyematan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta rehabilitasi medis.

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Elly Yuzar, mengapresiasi pelaksanaan program rehabilitasi di Rutan Kelas I Cipinang. “Saya memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Kepala Rutan Cipinang beserta jajaran atas terselenggaranya pembukaan kegiatan ini, semoga kegiatan Rehabilitasi Medis ini dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu membantu rekan-rekan warga binaan untuk berhenti dan kelar dari jeratan narkoba,” tuturnya.

Semantara itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis tahun anggaran 2024 ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan jumlah peserta 220 warga binaan dan setiap tahapannya akan dilaksanakan kegiatan penilaian atau asesmen oleh assessor, konseling adiksi, penyuluhan kesehatan mental, pemeriksaan urin rutin, therapi penyakit penyerta, kegiatan kerohanian, bimbingan kemandirian, kegiatan olahraga dan edukasi, serta adanya fun-games yang akan dilaksanakan sebagai sarana rekreasional bagi peserta

“Pelaksanaan layanan rehabilitasi medis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan serta dukungan stakeholder-stakeholder terkait. Kami mengapresiasi dan ucapan terimakasih kepada kepada BNNP Propinsi DKI Jakarta, Yayasan Mutiara Maharani dan Yayasan Mahanaim yang selalu mendampingi kegiatan rehabilitasi medis di Rutan Cipinang,” ucap Sukarno Ali

"Semoga dengan program rehabilitasi di tahun 2024 ini dapat membawakan manfaat dan keberkahan bagi kita semua dalam rangka pencegahan peredaran narkoba di Indonesia khusunya di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Ikuti dan laksanakan kegiatan ini dengan baik, agar kita bisa diterima kembali dalam keluarga dan masyarakat," pungkasnya
Share:

HMI Jakarta Raya Menuntut KABARESKRIM Dan Dir Tipid Siber Dicopot

KABARMASA.COM, JAKARTA- Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Raya menilai pemberantasan judi online belum maksimal bahkan Negara cenderung melakukan pembiaran, melihat semakin masifnya iklan judi online di laman sosial media twitter, tiktok dan instagram yang bahkan diiklankan oleh para Influencer.

Melalui lansiran Kompas.com, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan “total temuan judi online pada tahun 2017 hingga tahun 2023, itu angkanya lebih dari Rp517 triliun. Jadi kita lihat betapa masifnya kegiatan judi online ini di tengah masyarakat kita”. “Tahun ini saja itu sudah mencakup 63 persen dari total akumulasi perputaran dana yang sebesar Rp517 triliun sejak tahun 2017, berarti teman-teman bisa lihat bahwa temuan PPATK sangat signifikan untuk tahun ini saja,” ucap Kepala PPATK.

Perputaran dana tersebut sebagian dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang. Dana tersebut meliputi uang taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar, serta transaksi yang ditenggarai sebagai pencucian uang oleh jaringan bandar.   
HMI Jakarta Raya menilai Perintah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk memberangus segala bentuk judi online dinilai tidak substansial. Sejauh ini, razia polisi hanya menyentuh pemain kelas bawah dan pengecer. Asrawan, Sekretaris Umum HMI Jakarta Raya berpendapat “Alasan Bareskrim Polri tak kunjung mampu menngungkap sindikat judi online di tanah air lantaran server judi online berada di luar negeri akan dibaca publik terkesan seperti pengalihan atau kekurangseriusan aparat penegak hukum”, ucap Asra.

"Kalau cuma soal server atau nomor HP di luar negeri menjadi alasan sulitnya menangkap atau mengungkap sindikat judi online, akan terkesan oleh masyarakat seperti pengalihan atau kurang serius saja," Ujar Asra dalam orasinya di Mabes Polri dan di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (10/01/24).

“awal kami sudah sampaikan, secepatnya aparat bisa memblokir semua rekening penampung yang disetor oleh pemain judi online di tanah air, sebenarnya tidak susah ini bagi pemerintah, tetapi kenapa terkesan negara lemah menghadapi sindikat judi online ini?," ungkap Asrawan.

Terkait hal itu, HMI Jakarta Raya mendorong ada langkah lain yang diyakini lebih efektif jika mau dilakukan aparat penegak hukum dengan berkoordinasi dengan OJK dan PPATK. sebab puluhan triliun uang masyarakat disedot mafia judi setiap tahunnya.

Ironisnya lagi, lanjut Asra, selain bank swasta, ada juga rekening bank pemerintah yang digunakan untuk menampung uang dari pemain judi online oleh sindikat judi online ini.
"Makanya kami menduga keras bahwa memang ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang ikut terlibat mengamankan sindikat judi online ini," ungkap Asrawan.

Pembiaran terhadap aktivitas judi online yang semakin massif sama saja menjerumuskan  Gen Z dalam lingkaran kejahatan lainnya. Akibat kecanduan bermain judi online tersebut, para kelompok Gen Z terpaksa harus mendekam di penjara lantaran melakukan tindak kriminal. Beberapa kasus bahkan eksplisit menyebut remaja nekat membegal pengendara motor hingga melukai korbannya setelah kecanduan judi online. Juli 2023, di Surabaya, FM (18 tahun) dan DP (18 tahun), nekat membegal dan melukai korban karena butuh uang setelah kecanduan judi daring. 

HMI Jakarta Raya menilai terjadinya peningkatan transaksi judi online disebabkan minimnya kinerja BARESKRIM dan Dir Tipid Siber Mabes Polri dalam melalukan langkah preemtif (mengimbau masyarakat soal bahaya perjudian), preventif (melakukan patroli siber berkelanjutan), dan represif (penegakan hukum, terlebih gagal menindak tegas dan mengungkap bandar, influencer yang mengiklankan judi online, serta perangkat-perangkatnya).
Kami berharap POLRI harus berani tegas untuk memberantas mafia judi online, jangan sampai uang-uang haram tersebut mengalir untuk dana kampanye dan juga jangan terus mendiamkan generasi muda Indonesia yang menjadi harapan bangsa yang cemerlang malah semakin banyak menjadi korban judi online. Untuk itu kami HMI Jakarta Raya akan melaksanakan aksi jilid III pada akhir Januari 2024 untuk mengevaluasi kinerja BARESKRIM POLRI dan Direktorat Tindak Pidana Siber BARESKRIM POLRI. Dan menuntut KAPOLRI untuk memeriksa serta mencopot KABARESKRIM dan Dirtipidter BARESKRIM POLRI jika sampai pertengahan tahun 2024 gagal menindak tegas dan mengungkap bandar, influencer yang mengiklankan judi online.” pungkas Koordinator Lapangan.
Share:

Curah Hujan Tinggi, Pj. Wali Kota Bekasi Monitoring Gudang Logistik KPU di Bekasi Utara


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pada Selasa sore (09/01), curah hujan di Kota Bekasi cukup tinggi yang menyebabkan debit air Kali Harapan Jaya meninggi. Guna memastikan Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi yang berlokasi di Kecamatan Bekasi Utara aman dari genangan air, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad lakukan monitoring langsung ke lokasi pada malam harinya. 

Gani Muhamad hadir bersama Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, Camat Bekasi Utara, Sumpono Brama dan Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Idi Susanto dengan mengerahkan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) DMBSDA serta 1 (satu) unit kendaraan dengan alat pompa yang mampu menyedot 3000 liter permenit air telah disiapkan di lapangan sebagai bentuk antisipasi.

"Sejak sore tadi, intensitas hujan di Kota Bekasi sangat deras di waktu yang cukup lama yang menyebabkan air di Kali Harapan jaya meninggi. Sebagai langkah antisipatif, menimbang saat ini para petugas di lingkungan KPU sedang sibuk-sibuknya menyiapkan surat suara Pemilu, maka dari itu saya bersama jajaran lakukan pengecekan langsung kondisi di lapangan, dan Alhamdulillah terpantau aman, namun tetap kami siapkan tim DBMSDA yang siap siaga jika curah hujan kembali meningkat dan debit air bertambah tinggi," ujar Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad di sela-sela monitoringnya.

Langkah antisipatif lainnya untuk mengamankan surat suara Pemilu pun bisa dilakukan dengan menambah jumlah Pallet Kayu sehingga jika ada genangan air tidak mengenai surat secara langsung.

"Saya juga coba berkoordinasi dengan Camat Bekasi Utara supaya bisa membantu KPU dengan menambah jumlah Pallet Kayu untuk menaruh tumpukan surat suara, sehingga dengan jumlah surat suara yang banyak, jumlah Pallet Kayu -nya pun bisa memadai atau bisa meng-cover semuanya, yang mana mampu mencegah secara langsung surat suara terkena air," tambah Gani Muhamad.

Terakhir, Gani Muhamad menutup, "tentu kami Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk membantu dan menjaga kelancaran jalannya Pemilu, termasuk salah satunya adalah bersinergi memastikan segala sarana prasarana logistiknya tetap aman sampai dengan distribusinya nanti ke setiap wilayah," tegas Gani Muhamad.
Share:

Cegah Banjir Dan Penyebaran Wabah Penyakit Di Wilayah Binaan, Koramil 02/Pondok Gede Kerya Bakti Bersihkan Saluran Air Di Sepanjang Jalan Arteri JORR Jatiwarna


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka penanggulangan banjir dan pencegahan penyebaran wabah penyakit Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi terus melakukan kegiatan Karya Bakti TNI bersama tiga pilar dan warga masyarakat.

Kali ini pelaksanaan karya bakti TNI yang di lakukan oleh Koramil 02 Pondok Gede dipimpin langsung oleh Danramil 02 Pondok Gede Mayor Inf Akhmad dengan sasaran pembersihan saluran air di sepanjang Jln. Arteri Jorr Jatiwarna RT 001 RW 09 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Selasa (9/1/2024)

Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Danramil 02 Pondok Gede, Mayor Inf. Akhmad, Kapolsek Pondok Gede, Kompol. Dwi Hari Wibowo, Wadanramil 02 Pondok Gede, Kapten Inf. Daryono, Camat Pondok Melati, Ibu. Heni Setiowati ST,M.Si., Para Pejabat Fungsional dan Penunjang dilingkungan kerja Kec. Pondok Melati, Lurah Jatiwarna, Bpk. Yasin Kurnia, Ketua RW 09 Kel. Jatiwarna, Ketua RT 01 RW 09 Kel. Jatiwarna & Ketua Karang Taruna RW 09 Kel. Jatiwarna.

Adapun kegiatan yang di lakukan yaitu Pembersihan lumpur, sampah dan rumput liar yang berada di saluran air di sepanjang Jlr. Arteri Jorr Jatiwarna, dengan melibatkan sebanyak kurang lebih 91 orang personil gabungan dari Koramil 02 Pondok Gede, Polsek Pondok Gede, perangkat Kelurahan Jatiwarna, UPTD LH Kec. Pondok Melati,  Linmas Kel. Jatiwarna, Pemuda Karang Taruna serta Warga Masyarakat sekitar lokasi kegiatan.

Kegiatan pembersihan tersebut dilakukan secara bersama sama sert bahu membahu antara Babinsa dengan tiga pilar dan warga masyarakat dengan menggunakan peralatan berupa Cangkul, Garpu Tanah, Sekop, Sapu Lidi : 13 buah, Karung dan Plastik Sampah.

Setelah di bersihkan sampah sampah tersebut di bawa menuju lokasi tempat pembuangan sampah sementara denganenggunakan Alat Angkut berupa Truck Sampah dari UPTD LH, Baktor dari Kelurahan dan Gerobak Sampah dari warga.

Kepada media pendim Danramil 02 Pondok Gede Mayor Inf Akhmad mengatakan bahwa pelaksanaan Karya bakti TNI yang di lakukan oleh Koramil beserta jajarannya tersebut dalam rangka untuk mencegah terjadinya banjir dan juga mencegah terjadinya penyebaran Wabah Penyakit khususnya demam berdarah dengue (DBD).

"Semoga dengan di bersihkan nya saluran air ini, dapat mencegah terjadinya banjir dan juga mencegah terjadinya penyebaran Wabah Penyakit seperti demam berdarah",ungkap nya.

"Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan pembersihan ini, lingkungan di sekitar sini  menjadi bersih dan nyaman untuk di lihat",ungkapnya.

"Dengan gotong royong dan bekerjasama pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan saat di kerjakan, kita lakukan ini dengan niat tulus ikhlas, sesuai dengan Moto Kodim kami  satu hari satu kebaikan, dengan demikian akan menyebarkan manfaat untuk semuanya",tutup Mayor Akhmad.

Salah satu warga yang biasa melintas mengatakan, "Klo rutin di lakukan kegiatan bersih bersih seperti ini semuanya jadi nyaman klo di lihat",ucap Rusdi.

"Terimakasih Pak Tentara, Semoga kebaikan ini bisa di tiru oleh warga masyarakat lainnya",pungkasnya.
Share:

ATR/BPN serahkan 544 Sertifikat Aset Pemda Kota Bekasi. Pemkot Bekasi Bersama BPN Siap Sinergi Tuntaskan Permasalahan Aset


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - ATR/BPN melalui Kepala ATR/BPN Kota Bekasi Amir Sofwan Serahkan 544 sertifikat bidang tanah ke Pemerintah Kota Bekasi yang diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad dirl ruang kerja Pj. Wali Kota Bekasi. Selasa (09/01).

Pemerintah Kota Bekasi memiliki Aset bidang tanah Kategori 1 sebanyak 3058 yang belum tersertifikasi. Dalam rangka upaya tertib administratif, ATR/BPN bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi berupaya tuntaskan secara bertahap permasalahan aset.

Tahapan yang telah dicapai dari target yang telah ditentukan pada tahun 2023 ialah sebanyak 536 bidang tanah, akan tetapi atas dedikasi ATR/BPN beserta jajaran telah mampu menuntaskan sebanyak 544 bidang tanah.

Dalam rapat terbuka tersebut, Amir Sofwan menyampaikan akan menyelesaikan 755 aset bidang tanah yang akan disertifikasi untuk tahun 2024.

"Izin menyampaikan pak, bahwa tahapan berikutnya target kita untuk 2024 kita akan selesaikan tujuh ratus lima puluh lima bidang aset tanah yang akan kita sertifikasi," Ungkap Kepala ATR/BPN Kota Bekasi.

Menanggapi perihal tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad apresiasi atas dedikasi Kepala ATR/BPN beserta jajaran dalam menuntaskan permasalahan aset yang ada di Pemerintah Kota Bekasi.

"Saya sangat berterimakasih atas dedikasi ATR/BPN beserta jajaran, kami Pemerintah Kota Bekasi siap suport siap bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan aset, agar segala bentuk pembangunan infrastruktur atau pemanfaatan lahan bisa dinikmati oleh warga masyarakat tanpa ada masalah secara hukum," Pungkas Pj. Wali Kota Bekasi.


Share:

Korban Banjir Diberikan Bantuan Kadaluarsa, HMI Ciputat Desak Kepala Dinsos Tangsel Di Copot

KABARMASA.COM, JAKARTA - Korban banjir di perumahan Roswood Garden, Jalan Serua, Kecamatan Ciputat, mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Namun, sejumlah bantuan yang berupa produk perlengkapan bayi sudah kedaluwarsa.

"Alhamdulillah warga menyadari sebelum akhirnya digunakan. Jadi ada bedak, minyak telon, dan kebutuhan bayi lainnya," ujarnya, Senin, 8 Januari 2024. 

Saat mengetahui hal itu, Herdiansyah menginformasikannya ke pihak terkait yang langsung mengambil paket-paket bantuan tersebut pada pagi harinya.  "Sudah diambil lagi, tapi ada yang sudah dibuang sama warga,” ucap dia.

Pegawai Kementerian Sosial datang dengan tiga mobil dan menyampaikan permohonan maaf atas keteledorannya. Paket bantuan yang kedaluwarsa akhirnya diganti dengan empat tas yang masa berlaku produk-produknya masih lama.

Menanggapi hal tersebut, Selasa, 9 Januari 2024 Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO Cabang Ciputat menganggap kesalahan ini adalah insiden yang sangat memilukan.

"Ini adalah insiden yang sangat memilukan, bagaimana tidak, para warga yang sedang terkena musibah banjir ternyata diberikan bantuan kadaluarsa, seberapa sibuk sih mereka itu di dinas sosial, sampai-sampai salah dalam mengirim bantuan ke masyarakat". Ujar Khoirul Ketua HMI Ciputat

Khoirul meminta agar Walikota Tangsel segera mencopot Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan dari jabatannya.

"Kepala Dinsos Tangsel harus bertanggung jawab atas kejadian ini, sebab kesadaran bahwa paket itu kadaluarsa terjadi ketika sudah dibagikan kepada warga, ini sangat-sangat memalukan apa yang telah dilakukan oleh dinsos tangsel, Pak Walikota jangan diam saja melihat kelakuan anak buahnya seperti itu, harus segera ambil tindakan tegas yaitu pencopotan kepala dinsos dari jabatannya" Tutup Khoirul
Share:

BEM-Nusantara DKI Jakarta Sukses Menggelar Agenda Nonton Bareng Debat Capres 2024

KABARMASA.COM, JAKARTA- BEM Nusantara (BEM-NUS) Wilayah DKI Jakarta melaksanakan agenda nonton bareng debat capres dan diskusi terkait gagasan ketiga capres dalam balutan tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geo Politik. Pada agenda tersebut dihadiri oleh Koordinator Pusat BEM Nusantara saudara Muksin Mahu dan Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta saudara Pier Lailossa. Dalam agenda yang diadakan di Kafe Kopi AA Jakarta Timur, (07/01/2024).

Turut hadir pula beberapa Presiden Mahasiswa dan anggotanya yakni dari Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), Universitas Ibnu Caldun (UIC), Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), Universitas Bhayangkara (UBHARA), Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI), Institut Bisnis dan Informatika KOSGORO 57, serta beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan beberapa kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Papua.

Dalam agenda nobar dan diskusi bersama BEM-NUS DKI Jakarta tersebut, beberapa pimpinan mahasiswa mencoba menyampaikan pandangan-pandangan mereka. 
Sebelum acara debat dimulai, Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya Ridho Ramdani sebagai salah satu pemantik diskusi menyampaikan bahwa "Dalam kondisi geopolitik yang sangat tidak pasti, sikap atau respon pemimpin negara terhadap masalah geopolitik sangatlah berpengaruh karena dapat menentukan arah suatu negara. Oleh sebabnya, penting untuk kita amati dengan seksama agar mengetahui kemana Indonesia akan diarahkan nantinya." 

Ditambahkan pula oleh moderator diskusi Hasan Renyaan dan Rein Lailossa bahwa semoga diskusi tersebut dapat berjalan aktif dan lancar serta diwarnai oleh pandangan-pandangan yang objektif agar lebih meyakinkan kaum muda memilih pemimpin yang memiliki gagasan yang lebih matang.

Setelah debat capres yang berjalan cukup panas ditaburi debat gagasan dan emosi, Gema Marbun sebagai salah satu pemantik diskusi menyampaikan pandangannya bahwa "Yang menarik dari debat capres ini ialah selain substansi dan gagasan, seperti biasa Pak Anies dan Pak Prabowo saling serang personal seperti mengungkit luka lama. Sedangkan Pak Anies dan Pak Ganjar cukup berkesimbangun dalam hal penguatan sistem keamanan cyber, bahkan tak sedikit Pak Ganjar mendapat konfirmasi dukungan gagasan pula dari Pak Prabowo." Menteri Luar Kampus BEM-UNKRIS ini pun menambahkan "Dari contoh kasus yang disebutkan Pak Anies bahwa Kementerian Pertahanan kena serangan cyber menurut saya adalah salah satu cerminan lemahnya sistem keamanan cyber Inonesia. Selain itu, Pak Prabowo kurang konsisten antara menyampaikan gagasannya mengambil sikap non blok dengan yang disampaikan beberapa waktu belakangan bahwa ada potensi mengarahkan Indonesia masuk ke dalam blok ekonomi BRICS."

Sedangkan oleh narasumber lainnya yakni Mantan Ketua DPM UNINDRA saudara Usman Ohoiwuy menyampaikan "Saya sepakat Cyber Security adalah suatu keharusan untuk ditingkatkan keamanannya dikarenakan banyak informasi penting yang harus diamankan dengan baik. Selain daripada itu, saya ingin sedikit mengkritisi pandangan Pak Prabowo yang lebih menekankan pada permasalahan perekonomian atau untung rugi yang dilekatkan pada geopolitik dalam hubungan internasional. Indonesia sebenarnya harus bisa pula hadir dan turut terlibat lebih jauh dan mengambil peran penting menyelesaikan persoalan bangsa-bangsa dibanding hanya menjadi followers pada forum-forum internasional, sebab berbicara hubungan internasional tidak semata-mata hanya mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya untuk Indonesia." Selain itu terkait masalah kemanan, Usman Ohoiwuy juga memberikan komentar bahwa "Sudah tepat apabila Pak Prabowo setuju dengan Pak Ganjar bahwa masalah regulasi yang tumpang tindi harus diharmonisasikan dan disinkronisasikan. Selain itu, desentralisasi yang optimal untuk menyelesaikan permasalahan didaerah pun harus menjadi salah satu fokus agar sentuhan kepada keamanan masyarakat bisa dirasakan diseluruh wilayah Indonesia."

Selanjutnya pemantik ketiga yakni Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya menyampaikan "Menurut saya, disini Pak Prabowo luput bahwa keadaan internasional sekarang yang dipenuhi oleh eskalasi konflik militer. Sehingga, sudah saatnya Indonesia memihak pada sisi yang mana. Belum lagi konflik Natuna dan laut China Selatan apakah kita akan ke China atau Amerika? Selain itu, pastinya kita masuk dalam irisan masalah Rusia-Ukrine maupun Israel-Hamas. Kemudian juga Pak Prabowo menafsirkan imperialisme sebagai bentuk agresi militer padahal kondisi sekarang berada di neo imperialisme. Ada banyak sekali ratifikasi oleh parlemen kita dalam kesepakatan ekonomi yang sangat tidak berpihak pada masyarakat. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus merubah pemahaman definisi imperialismenya, karena kita tidak diperhadapkan dengan imperialisme jaman dulu, namun yang jaman sekarang yang kita bicarakan." Selain itu Presiden Mahasiswa Jayabaya juga menyinggung soal hilirisasi yang ditawarkan Pak Prabowo, "Yang perlu saya sampaikan bahwa ada hal yang kurang dari hilirisasi yang dikatakan Pak Prabowo, yaitu hilirisasi mutlak dimana itu betul-betul dikuasi negara. Kalau beliau memang benar-benar berpegang teguh pada ideologinya berarti harus ada nasionalisme industri oleh negara. Yang harus kita ketahui adalah misalnya permonopolian dari biji mentah ke biji jadi itu dikuasi oleh China. Kita harus mengetahui bahwa sebuah negara tidak dibebani oleh hutang ekonomi aja, namun juga kontra politik yang menyusahkan warga negara adalah suatu masalah besar." Dan menutup argumentasinya Presiden Mahasiswa Jayabaya Ridho Ramdani mengatakan "Perlu kita ketahui bahwa Kemenhan itu adalah salah kementerian dengan anggaran yang diberikan cukup besar. Yang saya sesalkan adalah ketiga paslon ini tidak memberi solusi alternatif penggunaan anggaran ini. Misalnya, pemberdayaan SDM dalam negeri serta badan-badan riset terkait untuk memproduksi sendiri alutsista daripada hanya berfokus pada transaksi jual beli yang tidak produktif."

Dipenggujung diskusi, Pimpinan Pusat BEM Nusantara saudara Muksin Mahu pun menyampaikan beberapa pandangannya yakni "Mahasiswa harus bisa konsisten mengadakan diskusi, yang dalam hal ini jika konteksnya adalah pesta demokrasi PEMILU 2024 ialah meresponi gagasan-gagasan capres. Beda pilihan adalah hal yang wajar akan tetapi jangan sampai mempengaruhi kita untuk subjektif melihat suatu masalah. Diskusi, konsolidasi hingga aksi harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan hal-hal ideal. Menciptakan demokrasi yang sehat juga merupakan tanggungjawab kita kaum muda. Jangan sampai kita terprovokasi isu-isi yang memecah belah kita semua. Kita juga harus bisa mengawal agar PEMILU berjalan dengan damai dan lancar."

Dan sebagai penutup, Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta saudara Pier Lailossa sebagai tuan rumah acara diskusi tersebut menyampaikan bahwa "Wadah diskusi ini kami inisiasikan sebagai laboratorium akademik untuk mendiskusikan berbagai gagasan yang ditawarkan para calon pemimpin negara kita kedepannya. Melihat keseluruhan perdebatan antar capres ini sangat disayangkan ada beberapa hal yang harusnya tidak perlu menjadi bahan konsumsi publik seperti serang menyerang diluar konteks gagasan. Pak Anis dan Pak Ganjar yang hadir dengan gagasan mereka seperti menjadikan hubungan internasional sebagai wadah pengenalan berbagai keunggulan Indonesia maupun upaya peningkatan ekonomi, budaya dan beberapa bidang lainnya serta kritikan terhadap belanja alutsista bekas pun bisa ditangkap sebagai wujud ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan pemerintahan sekarang akan tetapi realisasi yang lebih baik pun belum bisa kita jamin akan berjalan nantinya. Sedangkan Pak Prabowo yang hadir dengan gagasannya untuk memperkuat pertahanan negara serta mencoba mensejahterahkan nasib para prajurit, bagi kami bukan merupakan suatu hal yang istimewa karena hal itu sudah sepatutnya dilaksanakan. Dan dikarenakan Pak Prabowo pada momen saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, harusnya beliau lebih banyak membahas apa prestasi baik yang telah dia lakukan dan apa yang harusnya dilakukan untuk lebih baik lagi. Apalagi ditengah banyak masalah yang memunculkan banyak tanda tanya di publik seperti perbelanjaan alutsista bekas walaupun sudah dikonfirmasi pertimbangannya berdasarkan umur penggunaan alutsistanya. Namun, perlu diketahui bahwa alutsista pastinya akan mempengaruhi optimalisasi pertahanan keamanan negara seperti menghadapi masalah jebolnya imigran rohingya, masalah papua, masalah natuna, peredaran gelap narkotika dari luar ke Indonesia dan lain sebagainya." Pungkasnya
Share:

Tingkatkan Minat Menulis, HMI Komisariat pertanian UMM Adakan Peluncuran dan Bedah Buku


KABARMASA.COM, MALANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Pertanian UMM menyelenggarakan peluncuran dan bedah buku 'Sejarah Perjuangan antara Cinta dan Perlawanan'. Kegiatan tersebut turut dihadiri segenap komisariat korkom se-UMM. Harapannya bisa menyalurkan minat dan bakat kepenulisan mahasiswa. 

Penulis buku, Alamsyah Gautama mengatakan, kegiatan ini menjadi bukti, mahasiswa HMI juga bisa menulis fiksi. Ditambah ide cerita tidak jauh dari HMI.

"Buku saya bercerita tentang seorang kader HMI bernama Bhaskar ketika mengikuti LK2 di Jambi. Saat di Jambi, Bhaskar bertemu dengan perempuan kader HMI. Keduanya menghabiskan 1 bulan 11 hari yang indah," seru Alamsyah, sapaan akrabnya, (Jumat (5/1/2024).

Pembedah buku, Alpi Anwar Pulungan MPd menuturkan, tidak banyak mahasiswa yang aktif organisasi sekaligus menulis. Apalagi penulisnya dari jurusan Pertanian, jauh dari pengetahuan sastra.

"Sebagai novel perjalanan, buku yang ditulis Alamsyah berpotensi menjadi memoar dan peta perjalanan. Baik untuk mahasiswa yang akan melaksanakan LK2 maupun yang ingin mengunjungi Jambi," terang Alpi.

Novel dengan sad ending tersebut mencoba membongkar hal-hal tabu dalam organisasi HMI. Misalnya jatuh cinta sesama kader, keberanian untuk melawan ketidakadilan dan dinamika di forum latihan kader 2 (LK2)

Alamsyah merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Sekaligus Ketua Umum komisariat Pertanian berasal dari Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Alamsyah telah mendeskripsikan dan menarasikan apa yang menjadi pengalaman, pikiran, cita-cita dan beberapa fenomena alam bawah sadarnya. Sehingga pergumulan idealisme dan realitas tampak dalam tulisannya" sebut Prof Jabal Tarik Ibrahim, Guru Besar UMM.

Kegiatan bedah buku tersebut dihadiri kurang lebih 50 audiens. Dari ketua umum se-Korkom UMM. Di antaranya ketua umun HMI Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan dan FAI.

“Buku ini sangat menginspirasi, karena bagaimanapun ini menjadi awal untuk melahirkan penulis dari kader HMI selanjutnya” ujar Hasmar, kader HMI Fakultas Teknik yang ikut membersamai.

Antusias audiens tergambar dari suasana bedah buku yang sangat interaktif. Diskusi diawali pembacaan buku, pembedahan dan cerita proses kreatif. 

‘Boleh jadi ini menjadi dorongan dan sebuah konsepsi untuk memperbanyak agenda bedah buku bagi kader HMI ditingkat komisariat bahkan cabang," tutup Alam.
Share:

M Nadhim Ardiansyah Presidium Nasional Ikatan BEM Pertanian Indonesia Capresnya Wong Tani


KABARMASA.COM, MALANG - Tata kelola pertanian di Indonesia dan regulasi yang mengatur di dalamnya, diharapkan dapat terhindar dari keputusan yang merugikan terlebih para petani. 

Hal ini harus menjadi bagian orientasi kepemimpinan (Presiden) untuk negara yang makmur dan mandiri di sektor pertanian tanpa tergantung terhadap negara lain. 

Ironisnya, capres-capres cenderung hanya fokus pada momen pemilu 2024 belaka, tanpa memberikan penekanan yang cukup efesien untuk menunjang sektor pertanian. 

Artinya minimnya capres yang memperkenalkan visi dan misi untuk kesejahteraan petani. Meskipun demikian petani masih tetap menunggu gagasan dari para capres untuk membangun pertanian Indonesia depannya. Berbicara sektor pangan ketika suatu negara mampu menguasai angan maka akan menguasai etiap manusia  atau penduduknya. 

Prabowo Subianto misalnya, salah satu capres yang telah membahas sektor pertanian. Terutama sebagai mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Meskipun Program food estate di Kalimantan Tengah yang di leder sektori oleh beliau mengalami kegagalan terkhususnya dalam persoalan teknis. Persoalan tersebut perlu dicermati lebih mendalam agar dapat memperbaiki kebijakan di masa depan.

Capres lain, seperti Ganjar, belum memberikan fokus yang memadai pada sektor pertanian. Terutama menangani kasus wadas dan dampak pembangunan PLTU Cirebon yang berdampak pada hasil dan kualitas tanaman.
 
Ketika melihat geografis bagaimana kita menelisik Jawa tengah menjadi salah satu pengahasil padi dan stok pohon jati untuk Nusantara.Sangat disayangkan apatis terhadap sektor pertanian pasalnya petani di daerah Jawa Tengah yang merupakan petani petani yang menjadi suplayer baik itu tanaman holtikultura sampai tanaman pangan untuk negara bahkan untuk dunia.

Anies juga perlu lebih memprioritaskan isu pertanian dalam kampanyenya untuk memberikan keyakinan kepada para petani, bahwa ia pemimpin yang memperhatikan betul kesejahteraan para petani. Petani petani yang dimana di sektor metropolitan mejadikan yaitu tantangan tersendiri bagaimana pengelolaan pertanian berkelanjutan harusnya dinarasikan secara terus menerus. 

Pasalnya orang metropolitan yang sering melupakan sektor pertanian karena lahan yang sempit menjadikan tantangan tersendiri baginya bagaimana mengupayakan lahan lahan seadanya untuk bertani menggunakan hidroponik contohnya.

Hemat penulis sangat penting untuk getol dalam memperhatikan dengan cermat perkembangan dan kualitas pertanian di Indonesia. Sebab pertanian menjadi pondasi keberlanjutan negara ini. Dengan di dukung oleh regulasi yang memberdayakan dan memajukan pertanian. 

Kejadian belakangan ini yang menjadikan contoh bagi kita bagaimana terjadi penyelewengan seperti subsidi pupuk dan pemberian alsintan yang mampu menjadikan sektor pertanian di negara Indonesia lebih maju namun di lapang tidak sesuai bayangan pasalnya regulasi yang banyak celahnya menjadikan budaya nepotisme dan kolusi sering terjadi ini yang harus diperhatikan oleh capres capres bagaimana menutupi lubang lubang dalam regulasi tersebut agar tidak terulang kembali.

Kita juga perlu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah ruah. Mengoptimalkan sektor pertanian dengan baik, serta memastikan kebijakan yang mendukung petani. Bilamana kebijakan yang sudah mendukung petani tersebut bisa lebih optimal narasi "if you control oil you control nations but if you control food you control people" bukan hanya diucapkan saja akan tetapi mampu diwujudkan demi kedaulatan pangan Indonesia.

Harapan kita semua cukup sederhana. Yaitu menginginkan perubahan positif dalam penanganan sektor pertanian untuk mewujudkan negara agraris yang maju dan mandiri agar Indonesia menjadi salah satu negara adidaya terkhususnya sektor pangan atau sektor pertanian.

Ditulis oleh M Nadhim Ardiansyah Presidium Nasional Ikatan BEM Pertanian Indonesia dan mahasiswa Pertanian Universitas Islam Malang untuk kedaulatan pertanian Indonesia dan untuk capres yang hari ini apatis terhadap sektor pertanian.  
Share:

Satria Mahathir Cogil Serang Anak Anggota DPRD Kepri Korban Kekerasan Satria Mahathir Cs: Sempat Dilempari Kursi

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - RA (16), anak dari anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menjadi korban penganiayaan yang terjadi di sebuah kafe di Tiban, Sekupang, Kota Batam. Insiden ini melibatkan Satria Mahathir, yang dikenal dengan nama "cogil", dan tiga rekannya.

RA menyatakan bahwa kekerasan dimulai ketika ia secara tidak sengaja bersenggolan dengan teman Satria, yang langsung bereaksi dengan agresif. 

"Saya tidak sengaja kesenggol temannya si Satria, terus dia langsung ngegas gitu," ungkap RA kepada Batamnews, Jumat, 5 Januari 2024.

Ketegangan semakin meningkat saat rekan dari Satria mulai menunjukkan kemarahan. 

"Sambil ngomong 'Apa,' dan disitu saya sempat jawab 'Kenapa Bang?' Setelah itu, tanpa penjelasan yang jelas, saya dilempar kursi oleh salah satu dari mereka," cerita RA.

Situasi memburuk ketika RA hendak meninggalkan tempat tersebut. "Ada temannya yang langsung narik saya keluar, kemudian saya dipukul oleh orang tersebut yang kemudian diikuti oleh rekan-rekannya," tambahnya.

Ketika situasi semakin memanas, sekelompok orang dari kelompok si Cogil turut memukuli RA. 

"Ada yang teriak 'Ada yang pukul Willy ada yang pukul Willy', barulah gerombolan si Satria tersebut keluar lalu ikut memukuli saya," lanjutnya.

Akibat serangan tersebut, RA mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. 

"Saya mengalami luka di bibir, benjol di bagian kepala belakang, tangan bengkak di bagian kiri, dan ada goresan di tangan sebelah kanan," ungkapnya.

Anggota DPRD Kepri, Nyanyang Haris Pratamura yang juga merupakan ayah dari korban mengonfirmasi kejadian tersebut. Pelaku telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

"Benar, sudah dilaporkan ke Polresta Barelang," kata sang anggota DPRD.

Pihak Polresta Barelang pun telah berhasil menangkap pelaku dan melakukan konferensi pers pada pagi hari ini.

"Pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat (1) jo pasal 76c dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp 72 juta. Para tersangka juga dijerat dengan pasal 170 K.U.H.Pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan," ungkap Kasat Reskrim Kompol R. Moch Dwi Ramadhanto..

Share:

Satria Mahathir Alias Cogil Dibekuk Polisi, Diduga Lakukan Aniaya Anak Anggota DPRD Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Seorang yang dikenal seleb TikTok, Satria Mahathir dengan sapaan akrabnya Cogil dibekulk Satreskrim Polresta Barelang, Kepri. 

Cogil ditangkap polisi karena diduga aniaya seorang anak anggota DPRD Kepri. 

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Dwi Ramadhanto jelaskan, Satria Mahathir atau Cogil diamankan usai diduga terlibat dalam tindak penganiayaan terhadap RA, putra salah satu anggota DPRD Kepri yang masih di bawah umur. 

Peristiwa terjadi pada 31 Desember 2023, di salah satu kafe yang berlokasi di Batam.

“Korban dan pelaku bersenggolan, hingga terjadi perkelahian di dalam kafe dan di luar kafe,” kata Dwi Ramadhanto, Kamis (4/1/2024).

Lajutnya, pada saat itu,  Cogil datang ke Batam untuk memenuhi undangan salah satu acara tahun baru. Selain Cogil, polisi juga mengamankan tiga pelaku lain. 
Share:

Minta Polsek Tambun Transparan Terhadap Penangkapan Reskrim Mahasiswa Tutup Jalan Mabes Polri

KABARMASA.COM, JAKARTA- Sejumlah Mahasiswa yang menamakan dirinya berasal dari GAMI ( Gerakan Aktivis Mahasiswa Indonesia) menggeruduk Mabes Polri, dalam aksi yang di selenggarakan kamis sore hari. (04/01/2023).

Sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi terkait permintaan transparansi pada Polsek Tambun terutama dalam satuan reskrim polsek tambun

Harun korlap aksi GAMI menerangkan " kami hanya minta polsek tambun yaitu Kapolsek Tambun dan Kanit Reskrim membuka data penangkapan mereka saja, kita lihat berapa yang mereka tangkap, berapa yang disidangkan, dan berapa yang di lepaskan, setelah itu baru kita compare datanya "

Dalam aksi yang di warnai penutupan jalan di depan mabes polri ini masa aksi terlihat terlibat terjadi ketegangan antara perwira jaga dan mahasiswa yang melakukan aksi "hari ini kami dengan jumlah yang baru sedemikian ini kami tutup jalan depan mabes polri, besok di aksi ke dua kami, kami pastikan masa kami akan berkali kali lipat dari hari ini dan kami tidak akan pulang dari mabes polri sampai paminal mabes memerintahkan atau turun tangan terhadap tuntutan kami" ujar harun

"Kami ini cuma minta mereka ( polsek tambun) membuka data saja sebagai bentuk transparansi pada publik, yang pastinya akan kami compare, tapi kalau sampai tanggal 9 januari 2024 tidak ada data yang kami minta di buka maka kami pastikan kami akan buat aksi ke dua TIDUR DI DEPAN MABES POLRI", pungkas Harun
Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Secara Simbolis Berikan Bantuan Perbaikan Rutilahu dari KORPRI Kota Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bulan November yang lalu (29/11), diserahkan secara simbolis bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) untuk 12 Kecamatan se- Kota Bekasi yang merupakan bantuan langsung dari KORPRI Kota Bekasi dan pada hari ini  Rabu (03/01) Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berikan langsung bantuan tersebut di wilayah Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede dengan penerima atas nama Ibu Suryati yang bertempat di RT 05 RW 02.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menuturkan, "Berkolaborasi dengan KORPRI, kami menjalankan kegiatan perbaikan Rutilahu sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada warga yang berhak mendapatkan bantuan perbaikan tempat tinggal yang layak," ujarnya.

Gani Muhamad pun menambahkan bahwa melalui bantuan yang diberikan diharapkan mampu menjadikan tempat tinggal yang aman juga nyaman, hingga tercapainya juga kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

"Pemberian bantuan perbaikan Rutilahu yang tidak seberapa ini, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat, menciptakan rumah tinggal bagi keluarga yang layak, sehat dan bersih, serta juga mampu menumbuhkan rasa kegotongroyongan sesama warga," tutup Gani Muhamad.

Gani juga memerintahkan lurah dan camat setempat untuk dapat membantu dan memfasilitasi ibu Suryati tempat tinggal sementara, selama proses perbaikan rumah ibu Suryati berjalan.
Share:

HMI Jakarta Raya Menuntut KABARESKRIM Dan Dir Tipid Siber MABES POLRI Dicopot

KABARMASA.COM - JAKARTA, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarya Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) yabg menilai pemberantasan judi online belum maksimal di lakukan oleh BARESKRIM MABES POLRI, (03/01/2023).

Sehubungan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tanggal 27 September 2023, temuan itu menyebutkan bahwa PPATK sedang mendalami serta menganalisis lebih dari 159 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai transaksi mencapai Rp 160.000.000.000.000 (seratus enam puluh triliun rupiah). Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menyatakan telah menemukan 8.823 nomor kontak dan rekening bank yang diduga terkait dengan situs judi daring serta 9052 laman pemerintah yang disisipi konten perjudian. 
"Temuan ini (Data Kominfo) berdasarkan penelusuran sejak 23 Juli sampai 6 September 2023. Sejak awal tahun 2023 sampai saat ini nilai transaksi diakumulasikan mencapai lebih dari Rp 200.000.000.000.000 (dua ratus triliun rupiah). Temuan itu menyebutkan bahwa PPATK sedang mendalami serta menganalisis lebih dari 159 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai transaksi mencapai Rp 160.000.000.000.000." ujar Asrawan Sumardin Sekretaris Umum HMI Jakarta Raya 

Perputaran dana tersebut meliputi uang taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar, serta transaksi yang ditenggarai sebagai pencucian uang oleh jaringan bandar. 

"Berdasarkan data yang kami himpun putaran dana yang bernilai ratusan triliun tersebut meliputi uang taruhan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar bandar, serta dugaan pencucian uang oleh jaringan bandar"  

Aktivitas transaksi judi di tengah masyarakat semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan masih minimnya kinerja BARESKRIM POLRI atas pencegahan dan penindakan maraknya judi online di Indonesia. 
Sehingga menyebabkan generasi muda yang tergoda iming-iming kekayaan instan lewat platform haram ini dan menjadi korban. 

"Kami menilai terjadinya peningkatan transaksi judi online disebabkan minimnya kinerja BARESKRIM Mabes Polri sehingga menyebabkan generasi muda tergoda dan terjerumus dalam godaan judi online dengan iming-iming kekayaan instan" ujar Asra

Dengan berdasarkan data yang telah dihimpun, HMI Cabang Jakarta Raya telah melaksanakan aksi unjuk rasa pada tanggal 3 Januari 2024 untuk mengevaluasi kinerja BARESKRIM POLRI dan Direktorat Tindak Pidana Siber BARESKRIM POLRI selain itu HMI Cabang Jakarta Raya berkomitmen untuk meneruskan aksinya pada waktu mendatang.

"Aksi Kami pada hari ini adalah gerakan awal kami tentunya akan ada konsolidasi berlanjut untuk melaksanakan aksi Unjuk rasa sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja BARESKRIM dan dir Tipid Siber. Kami menuntut KAPOLRI dan KOMPOLNAS  untuk memeriksa serta mencopot KABARESKRIM dan Dirtipidter BARESKRIM POLRI karena telah gagal menindak tegas dan mengungkap bandar, influencer yang mengiklankan judi online, serta perangkat-perangkatnya" tegas Asra.

Sebagai penutup Asrawan mengatakan POLRI sebagai aparat penegak hukum harus berani mengungkap Bandar judi online, karena menurutnya negara tidak boleh kalah dengan mafia. 

"Kami berharap POLRI harus berani tegas untuk memberantas mafia judi online  jangan sampai uang-uang haram tersebut mengalir untuk dana kampanye dan juga jangan terus mendiamkan generasi muda Indonesia yang menjadi harapan bangsa yang cemerlang malah semakin banyak menjadi korban judi online". pungkasnya 
Share:

KPK RI Segera Tetapkan Status Hukum Muhaimin Syarif Ketua Partai Gerindra Maluku Utara

KABARMASA.COM, JAKARTA- Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek yang terintegrasi dalam Komite Aksi Anti Korupsi (Komak) melakukan aksi demonstrasi di kantor Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Selasa, (2/1/2024)

Kodinator Komite Aksi Anti Korupsi Betran Sulani dalam Orasinya Menyampaikan Ketua Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif juga turut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK RI pada tanggal 18 Desember 2023, namun sampai saat ini KPK RI belum menetapkan status hukumnya. Padahal di ketahui rumah milik Muhaimin Syarif yang berada di kecamatan serpong, Tangerang selatan telah di geledah dan di segel. 

Lanjut Betran Sulani Berdasarkan kajian yang kami lakukan bahwa Muhaimin Syarif adalah orang kepercayaan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang mana telah di tetapkan statusnya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa, perizinan proyek, dan jual beli jabatan di maluku utara". 

"Kami memandang bahwa ada dugaan kuat keterlibatan Muhaimin Syarif dalam kasus tersebut, maka dari itu kami mendesak pihak KPK untuk segera menahan atau memberikan kejelasan status hukum terhadap Muhaimin Syarif, sebelum ada upaya untuk menghilangkan bukti status keterlibatannya". Tegas Betran

Komite aksi anti korupsi di terima langsung oleh pihak KPK RI dan akan menindaklanjuti tuntutan yang di bawa oleh massa aksi.


Pertama ; Mendesak Komisi Pemberantas Korupsi segera melakukan penahanan terhadap Muhaimin Syarif, karena diduga kuat terlibat dalam kasus yang menjeret Gubernur Maluku Utara.

Kedua; Mendesak KPK Agar segera menetapkan status hukum saudara Muhaimin Syarif sebagai tersangka, kerena diduga menjadi dalang dalam kasus jual beli jabatan dan siap menyuap yang melibatkan PT. Harita Group. 

Ketiga; KPK segera menjelaskan aksi penyegelan rumah Muhaimin Syarif kepada publik, demi transparansi proses penegakan hukum. 
 
Keempat; KPK dan Kepolisian segera tangkap Muhaimin Syarif, sebelum menghilangkan alat bukti pada kasus OTT yang menjeret Gubernur Maluku Utara.
Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts