Akademi Kepolisian: Visi-Misi, Sejarah Singkat, dan Syarat Pendaftaran

KABARMASA.COM, JAKARTA - Apakah pernah mendengar Akpol? Yup, istilah ini merupakan akronim dari lembaga pendidikan yang membentuk perwira Polri (Polisi Republik Indonesia), yakni Akademi Kepolisian. Dalam pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan, Akpol menjadi landasan kuat bagi calon-calon perwira Polri yang akan mengabdi pada negara.

Tapi, apa sobat tau bagaimana sejarah Akademi Polisi? Kalau belum mari simak artikel berikut ini yang akan mengulas visi-misi, sejarah singkat hingga persyaratan bagi yang ingin mendaftar di Akpol.

Akademi Kepolisian atau yang lebih akrab dengan sebutan Akpol adalah sebuah lembaga pendidikan yang fokus pada pembentukan perwira Polri, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Panduan Lengkap Masuk Sekolah Kedinasan oleh Puspa Swara dan M. Arif Ahasan.

 

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010, tujuan utama dari Akpol adalah menyelenggarakan pendidikan tingkat akademi untuk calon perwira Polri selama 4 tahun dengan gelar lulusan Inspektur Dua Polisi.

Adapun pendekatan pendidikan yang diterapkan di Akpol mencakup metode pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Sejak 10 April 1999, Akpol berdiri sendiri secara terpisah dari institusi lain seperti Akmil, AAL, dan AAU, serta memiliki administrasi yang mandiri dari Mako Akademi TNI.

Visi dan Misi Akpol
Visi

Akpol menjadi lembaga pendidikan tinggi Polri yang menghasilkan perwira Polri Profesional, Cerdas, Bermoral dan Modern yang berwawasan global dan berstandar internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian.

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian.

4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi kepada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (centre of excellent).

5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

Sejarah Singkat Akpol
Melansir dari laman resmi Akademi Polisi, sejarah pembentukan Akpol ditandai pada fase awal revolusi, di mana kelompok instruktur polisi yang terdiri dari RS Soekanto, Broto Moerdokoesoemo, Bustami Aman, dan Djodjodirjo secara active berupaya mendirikan struktur kepolisian di Indonesia.

Hingga pada akhirnya berhasil membentuk Sekolah Polisi Bagian Tinggi di Mertoyudan Magelang pada 17 Juni 1946 dan segera berganti menjadi Akademi Polisi yang peresmiannya dihadiri oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Saat itu, akademi ini dilengkapi dengan staf pengajar dan dewan guru besar yang terdiri dari tokoh seperti Prof. Dr. Soepomo, Prof. Mr. Soenario Kolopaking, Sanjaya Widjaya, Prof. Dr. Prijono, dan Ki Hadjar Dewantara.

Pada akhir September 1946, Akademi Polisi pun dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, Akademi Polisi dipindahkan ke Jakarta bersamaan dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Yogyakarta.

Di Jakarta, nama lembaga ini diubah menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dengan Prof. Mr. Djokosoetono, S.H. sebagai Ketua Dewan Guru Besar.

Selama masa Orde Baru, penyelesaian pembangunan Kompleks AKABRI Bagian Kepolisian menjadi tonggak penting dalam sejarah.

Pada awal tahun 1980, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-34, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Awaloedin Djamin, MPA meresmikan penggunaan Akabri Bagian Kepolisian di Semarang, yang di mana saat itu Kepemimpinan Gubernur Akpol dipegang oleh Mayjen Pol R. Soetrasno melalui Sprin Pangab Nomor: Sprin/07/IV/1984 tentang Perintah Serah Terima Pengalihan Akabri Bagian Kepolisian berubah nama dan statusnya menjadi Akademi Kepolisian yang berada langsung di bawah Kapolri sesuai dengan Skep Kapolri No.Pol : skep/36/I/1985 tanggal 24 Januari 1985.

Kemudian, dengan dikeluarkannya skep Kapolri No.Pol : Skep/389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akademi Kepolisian Mandiri, maka Akpol pun secara resmi dipisahkan dari Akmil, AAL, dan AAU pada tanggal 10 April 1999.

Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, namun turut meliputi aspek teknis yang mengalihkan administrasi Akpol dari lingkungan Mako Akademi TNI yang di mana langkah ini pun diikuti dengan perubahan logo Akpol pada tanggal 24 Oktober 2003 dan diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar.

Akademi Polisi Saat Ini
Akademi Kepolisian adalah lembaga pendidikan kedinasan yang menerapkan ikatan dinas dengan jangka waktu 10 tahun bagi alumni Akpol. Seluruh biaya pendidikan dan fasilitas asrama ditanggung sepenuhnya oleh Akademi Kepolisian.

Fasilitas Akpol

Bagi taruna-taruni yang diterima, Akpol sendiri Kepolisian menyediakan fasilitas kampus yang komprehensif, termasuk Gerbang Tanggon Kosala, Gedung Tri Brata Utama, Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Graha Taruna, Ruang Makan Cendrawasih, serta fasilitas lain seperti bendungan, kolam pancing, halang rintang, Stadion Taruna, simulasi kereta dan pesawat, pool angkutan, rumah sakit, dan tempat ibadah seperti Masjid Asy-Syuhada, gereja, pura, dan fasilitas pengasuhan.

Bagaimana Proses Penerimaannya?

Dikutip dari Pengumuman Nomor: Peng/ 12 /IV/DIK.2.1./2023 tentang Penerimaan Taruna/i Akpol TA 2023 berikut persyaratan umum dan khusus calon taruna Akpol

Persyaratan umum:
a. warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
f. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Persyaratan khusus:
a. pria/wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;

b. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:
1) nilai kelulusan rata-rata:
a) lulusan tahun 2019 dan sebelumnya, dengan nilai rata-rata UN minimal 70,00;
b) lulusan tahun 2020 - 2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
c) lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 atau B;
d) lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.
2) nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat untuk:
a) lulusan tahun 2019 dan sebelumnya, dengan nilai rata-rata (UN) minimal 60,00;
b) lulusan tahun 2020 - 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alphabet;
c) lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B;
d) lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.
3) bagi lulusan tahun 2023 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 80,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
4) bagi peserta yang berumur 16 sampai dengan 17 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
a) bagi lulusan tahun 2023 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500;
b) bagi lulusan tahun 2022 atau sebelumnya menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500.
5) bagi lulusan tahun 2016 - 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan, dan peserta yang mengulang di kelas XII, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mendaftar pada penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023;
6) bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan wathioni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;

c. berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;

d. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
1) pria : 165 (seratus enam puluh lima) cm;
2) wanita : 163 (seratus enam puluh tiga) cm.

e. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;

f. tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;

g. bagi peserta calon Taruna/i Akpol yang telah gagal/TMS dalam proses tes karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;

h. mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;

i. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;

j. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;

k. membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;

l. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh peserta dan diketahui orang tua/wali;

m. membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan, yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;

n. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek;

o. ketentuan tentang domisili yaitu:
1) peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk;
2) bagi putra/putri personel Polri/TNI/PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut:
a) berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk;
b) orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2021 sampai pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Surat Keputusan tentang jabatan orang tua peserta;
3) bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1) dan 2) di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya, dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

p. bagi peserta dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII, dapat mendaftar di Polda asal sesuai domisili, atau untuk peserta dari SMA Taruna Nusantara dapat mendaftar di Polda Jateng dan DIY, sedangkan untuk peserta dari SMA Krida Nusantara dapat mendaftar di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perangkingan pada Polda sesuai persyaratan domisili;

q. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;

r. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;

s. tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;

t. bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;

u. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan 1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan; 2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol.

v. mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian:
1) pada tingkat daerah meliputi tahapan tes sebagai berikut: a) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS); b) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS); c) tes psikologi tahap I menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS); d) tes akademik menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi: (1) Pengetahuan Umum (termasuk UU Kepolisian); (2) Wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan Kewarganegaraan); (3) Matematika; (4) Bahasa Indonesia. e) pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS); f) tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS); g) pemeriksaan psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS); h) pendalaman Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) dan hasil penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS); i) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS). j) sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah;

2) pada tingkat pusat meliputi tahapan tes sebagai berikut:
a) pemeriksaan administrasi dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
b) pemeriksaan kesehatan dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
c) tes psikologi wawancara dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
d) pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak di media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
e) tes akademik meliputi TPA dan Bahasa Inggris menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif;
f) tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
g) pemeriksaan penampilan dengan penilaian secara kuantitatif;
h) sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat pusat;

w. sistem penilaian dan norma kelulusan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
1) penilaian tes psikologi berdasarkan Peraturan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai akhir minimal 61;
2) penilaian tes kesamaptaan jasmani berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1352/VI/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pedoman Administrasi untuk Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik untuk Penerimaan Pegawai Negeri Pada Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai batas lulus (NBL) 41,00 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai "0".

x. Pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan kelulusan dan rangking peserta, diatur dengan keputusan tersendiri.



Baca artikel detikedu, "Akademi Kepolisian: Visi-Misi, Sejarah Singkat, dan Syarat Pendaftaran" selengkapnya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7061543/akademi-kepolisian-visi-misi-sejarah-singkat-dan-syarat-pendaftaran.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Share:

Read More

Holistik Institute : Polda metro Jaya telah Menjaga Marwah KPK sebagai lembaga Antirasuah

Ceo Holistik Institute M. RENO NUR LATUCONSINA, S.H.  M.H.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA-Sejak Polda Metro Jaya Resmi Menyatakan dan Menetapkan  Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), membuat banyak kalangan terkejut hingga memberikan respon yang negatif dan tentunya mengancam citra Komisi Pemberantas Korupsi atau yang kerap disebut KPK.(28/11/2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan apapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Menurut CEO Holistik Institute M. Nur Latuconsina. SH. MH. "Telah Ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara Firly Bahuri selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya" Ungkapnya

Adapun runut Fakta Permulaan Firly Bahuri dinyatakan terlibat dalam kasus tersebut :

1.  dimulai dari digeledahnya  rumah tersangka pada Kamis, 26 Oktober 2023 yang dimana rumah Firli yang digeledah adalah rumah singgah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah pribadinya di Vila Galaxy A2 Nomor 60, Kota Bekasi.

3. Dilanjut dengan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yaitu sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh Firli Bahuri. Barang bukti tersebut perihal penukaran mata uang dolar Singapura (SGD) dan dolar Amerika Serikat (USD). Barang bukti lain yang disita adalah sejumlah handphone, mobil, flashdisk dan barang bukti lainnya. Namun, dia tidak menjelaskan kepemilikan barang bukti itu.

4. Serta, pihaknya juga menyita turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021.

Setelah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara Firly Bahuri selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan," tegas M. Nur Latuconsina (ketua umum holistik Institute) yang juga berprofesi sebagai Lawyers 

Sebagai lembaga antirasuah, kata latuconsina, KPK tak boleh melakukan tindakan apa pun yang masuk dalam klasifikasi menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Terlebih, lanjutnya, KPK seharusnya merasa sangat terbantu melalui proses hukum ini. 

Terkait Isu liar bahwa Irjen. Pol. Karyoto selaku kapolda metro Jaya mengarahkan SYL untuk buat laporan pemerasan, Latuconsina menilai bahwa Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini jelas dan terang bahwa tidak ada keterlibatan Polda metro Jaya untuk mengarahkan SYL dalam membuat laporan pemerasan. 

"Bahwa Dengan adanya aksi serta respon langsung dari masyarakat hingga yang menyatakan dengan tegas bahwa kecewa terhadap Firly Bahuri yang sekaligus menyinggung seharusnya KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) berintegritas serta sebagai sebuah lembaga yang didesain untuk pemberantas tindak korupsi di Indonesia." Lanjutnya 

Atas resminya FB ditetapkan sebagai tersangka, Latuconsina berharap akan ada respon cepat dari pemerintah yang berwenang untuk dapat dengan sigap dan tegas menanggapi dan menangani kasus ini secepatnya.

"M. Nur Latuconsina meyakini publik akan melihat surat penangkapan sebagai upaya kepolisian untuk menunjukan keadilan di mata hukum" Tutupnya.

Share:

Read More

Setiap Kegiatan Kampanye Harus Kantongi Izin

KABARMASA.COM, BEKASI - Kampanye Pilpres dan Pileg 2024 sudah dimulai sejak 28 November 2023. Panwaslu Bekasi Barat menghimbau kepada peserta pemilu untuk mematuhi peraturan yang ada. Salah satunya dengan tertib administrasi perijinan pemberitahuan adanya kegiatan kampanye.

Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Bekasi Barat dalam wawancara terkait hari pertama dimulainya masa kampanye 

 "Peserta pemilu diharapkan untuk memberikan pendidikan politik baik kepada peserta maupun masyarakat. Dibarengi dengan peraturan, agar mulailah belajar tertib admistrasi dari hal kecil yaitu Izin RT/RW, Kepolisian dan yang paling wajib dilakukan pemberitahuan kegiatan kampanye kepada Bawaslu tingkat kecamatan" jelasnya.

Penyelenggaran kampanye tak lepas dari fasilitas alat peraga kampanye (APK). Fasilitasnya berupa spanduk ataupun baliho. "Untuk APK sudah ada jatah dari KPU, untuk tambahan yang dibuat peserta pemilu juga sudah ada ketentuan jumlahnya. Kami harap bisa dipatuhi juga untuk pemasangannya," tutur Imam.

Sebagai Panwaslu Bekasi Barat, pihaknya tetap mengingatkan kepada peserta pemilu maupun masyarakat supaya tidak terjadi pelanggaran. "Kewenangan kami di antaranya, pencegahan, menindak pelanggaran dan sengketa proses. Hari ini kita upaya pencegahan. Rekan-rekan parpol sebagai mitra Bawaslu, kita berupaya melakukan pencegahan, setiap kegiatan kampanye yang menjurus ke pelanggaran, maka akan kita ingatkan," lanjut Imam.

 28 November 2023 - 10 Februari 2024 merupakan masa kampanye, diharapkan sesuai dengan aturan yang ada. Mari kita jaga iklim kondusif di Bekasi Barat. Sehingga semua lancar dan persatuan kesatuan tetap terjaga," ucapnya.

Imam Suharyadi, selaku ketua Panwaslu Bekasi Barat berharap kepada semua peserta untuk bisa menularkan kepada masyarakat, sehingga akan tercipta perubahan demokrasi yang lebih baik, damai, aman dan sejuk. (*)

Share:

Read More

Diduga Peredaran Narkoba jenis Obat-obatan, Judi Bola Pingpong dan Tarian striptis tanpa busana memiliki Bekingan yang sangat luar biasa

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Grand Dragon Pub & KTV Batam yang diduga menjadi tempat peredaran Narkoba jenis Obat-obatan, Judi Bola Pingpong dan Tarian striptis tanpa busana memiliki Bekingan yang sangat luar biasa, Selasa 28/11/2023.

Akan tetapi, Aparat Penegak Hukum di Kota Batam diduga lalai dalam melakukan pemberantasan Narkoba jenis Obat-obatan, Perjudian Bola Pingpong dan tarian Striptis tanpa busana di Grand Dragon Pub & KTV Batam.

Tidak lain dari tarian tanpa busana dan obat-obatan, Diduga judi yang berkedok Bola Pingpong di dalam suatu ruangan VIP (Room) Grand Dragon Pub & KTV Batam dikendalikan oleh oknum pengusaha inisial AK H. 

Padahal, Dugaan praktek perjudian Bola Pingping di Grand Dragon Pub & KTV Batam sudah sekian lama beroperasi. Namun belum adanya tindakan dari Aparat Penegak Hukum di Kota Batam. 

Menguak takbir dugaan peredaran Narkoba jenis Obat-obatan dan Mal praktek perjudian Bola Pingpong di Club malam Grand Dragon Pub & KTV Batam sangatlah cantik, Sehingga diduga sangat sulit untuk di berantas.

Selanjutnya peredaran Narkoba jenis Obat-obatan yang dikendalikan dari salah satu Hiburan malam ke Grand Dragon Pub & KTV Batam Bola Pingpong dan tarian striptis diduga di Backup oleh oknum Aparat.

Dengan demikian, diminta kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri dan Kepolisian Polda Kepri melakukan penyelidikan secara detail dan melakukan tindakan sesuai Tupoksi Masing-masing.

Hingga berita ini di Publikasikan, Redaksi media kabarmasa.com belum meminta keterangan dari BNNP Kepulauan Riau dan Polda Kepri atas adanya dugaan peredaran Narkoba jenis Obat-obatan, dugaan Praktek perjudian Bola Pingpong dan tarian striptis tanpa busana di Grand Dragon Pub & KTV Batam.

Penulis : Red

Edisi ke - 2

Share:

Read More

Aksi Damai : Mahasiswa Kei Minta Kapolda Evaluasi Kinerja Kapolres Tual Dan Kapolres Malra

Foto : Masa Aksi 

KABARMASA.COM,AMBON—Senin 27 November 2023, Puluhan Mahasiswa Kei di Ambon kembali turun ke jalan melakukan aksi damai, aksi tersebut merupakan bentuk respon terhadap beberapa persoalan yang sedang terjadi di kepualaun Kei beberapa hari belakangan.

Dalam aksi tersebut para Mahasiswa terlihat membentangkan spanduk dan beberapa pamflet yang menyerukan tentang pesan-pesan damai bagi masyarakat yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara,  "Kei Cinta Damai, Ain Fangnan Ain, Bukan Ain Fedan Ain".

Mereka juga meminta agar posisi perempuan di wilayah tersebut harus di hargai sebagai bentuk implementasi jati diri orang Kei yang rela mati demi batas tanah dan Saudarah Perempuan, mereka berharap komitmen tersebut bukan hanya sebatas ucapan belaka melainkan harus betul-betul direaliasiikan oleh seluruh orang Kei yang masih terikat dengan adat dan budaya yang cukup kuat.

Foto : Vat-Vat Evav (Perempuan Kei)

Aksi yang berlangsung di seputaran Bundaran Poka tersebut terpantau berjalan lancar dan aman tanpa menganggu perjalanan para pengguna jalan, mereka juga meminta agar aparat kepolisian dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menjaga kondusifitas kamtimbnas sebagai langkah preventif dalam meminimalisir potensi kriminal dan konflik horisontal yang belakangan terjadi di Kota Tual dan Kabupeten Maluku Tenggara.

Syarif Renoat, selaku kordintar aksi, menyebutkan bahwa aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa Kei Kota Ambon tersebut adalah bentuk daripada kepedulian terhadap berbagai macam persoalan yang sedang terjadi di Kota Tual pun juga Kabupaten Maluku Tenggara.

Selaian itu, Renoat juga meminta agar Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif selaku pimpinan tertinggi Kepolisian wilayah Maluku agar segera mengevaluasi kinerja Kapolres Tual dan Kapolres Kabupaten Maluku Tenggara, karena dinilai kurang tanggap dalam menyelesaikan beberapa masalah yang sedang terjadi di Tual dan Maluku Tenggara.

"Selain itu, aksi juga ini merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah dan Kapolres untuk mengusut tuntas kasus kematian saudari SK yang sampai hari ini belum mendapatkan titik terang," ucap Renoat dengan penuh harap.

Berikut adalah beberapa poin tuntutan aksi tersebut :

1. Meminta kepada Pemerintah Daerah baik Kabupaten Maluku Tenggara ataupun Kota Tual agar segera mengusut tuntas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepulauan Kei.

2. Meminta Kapolda Maluku mengevaluasi kinerja Kapolres Maluku Tenggara (Malra), AKBP. Frans Duma dan Kapolres Kota Tual AKBP. Prayudha Widiatmoko.

3. Mengecam segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan di Kepulauan Kei.

4. Mendesak Kapolres Tual untuk serius mengusut tuntas kematian saudari SK yang masih mengambang dan belum mendapatkan titik terang.

5. Mendesak Pemda dan Pemkot secepatnya membuat rumah aman untuk korban kekerasan seksual.

6. Mendesak Kapolres Malra untuk menyelesaikan konflik horizontal antar desa yang sedang berlangsung

7. Mendesak Kapolres Tual dan Malra untuk serius memberantas peredaran miras di kota Tual dan Malra.

 

Share:

Read More