Jum’at Berkah Kodim 0507/Bekasi Bagikan Makanan Gratis


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI – Kodim 0507/Bekasi, kembali menggelar Program Jum’at Berkah dengan membagikan dengan berbagi makanan dan minuman secara gratis, kepada masyarakat khususnya pengemudi Ojol, Tukang Becak, Pemulung, Pengamen serta warga yang melintas di depan Makodim 0507/Bekasi, Jl.Vatetan No.60 Kelurahana Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jum’at, (17/11/2023).

Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S., M.MDS., melalui Pasi Pers Kodim 0507/Bekasi Kapten Inf Ujang EP mengatakan, kegiatan ini akan menjadi agenda rutin Kodim 0507 Bekasi yang di laksanakan setiap hari Jum’at.

“Program Jumat Berkah ini sebagai bentuk kepedulian TNI dalam hal ini Kodim 0507/Bekasi kepada masyarakat untuk berbagi dalam kebaikan,” ucapnya.

“Meskipun alakadarnya, namun setidaknya kita peduli dan berusaha membantu untuk meringankan beban masyarakat di sekeliling kita yang saat ini memang serba sulit”, imbuhnya.

Sementara itu, salah satu warga Wardi (pengemudi ojol), mengaku senang dengan adanya Jumat Berkah ini.
“Saya atas nama pribadi sangat mengapresiasi program jum’at berkah yang dilaksanakan kodim 0507/Bekasi, karena ini sangat bermanfaat bagi saudara saudara kita,” ungkapnya. 

Adapun makanan gratis yang di bagikan kepada warga berupa nasi kotak dan air mineral sebanyak 150 pak. 
Share:

Sekda Kota Bekasi: Komitmen Bersama Tingkatkan Pengelolaan Informasi Publik


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bagian Humas Setda Kota Bekasi menggelar Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dihadiri pada Sekretaris OPD selaku PPID Pelaksana dan Admin PPID, Jumat, (1711/2023) bertempat di Aula Nonon Sontanie, Kantor Wali Kota Bekasi. 

Sosialisasi PPID 2023 mengambil tema Strategi PPID dalam meminimalisir sengketa informasi publik pada implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.  

Sosialisasi PPID dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs Junaedi didampingi Kabag Humas Setda Kota Bekasi, Amsiyah. 

Pada Sosialisasi PPID  diisi penyampaian materi dari Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal tentang teknik pemilihan, penyusunan dan pendokumentasian informasi. Narasumber kedua, Wakil Ketua Komisi Informasi Jabar, Dedi Dharmawan mengenai Sengketa Informasi Publik. Narasumber ketiga oleh Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik pada Kominfo RI, Hasyim Gautama mengenai strategi PPID dalam meminimalisasi kasus sengketa informasi publik. Moderator pada kegiatan tersebut ialah Sub Koordinator Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi, M. Muchlis. 

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi menyampaikan Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem pelayanan dan memaksimalkan pelayanan informasi dari berbagai platform yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan pengaduan publik. 

Sekda Kota Bekasi ingin seluruh OPD perlu menyikapi era keterbukaan informasi dengan baik sekaligus meminimalisir sengketa informasi. Maka ia menekankan agar PPID OPD di era keterbukaan publik terus meningkatkan kemampuan para PPID Pelaksana dan para admin dalam pengelolaan informasi. 

"Era keterbukaan informasi tentunya kita yang telah ditugaskan ini harus mampu secara maksimal mengelola informasi publik. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini semoga meningkatkan pemahaman kita dalam implementasi tugas pelayanan lainnya di Pemerintah Kota Bekasi," ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal menyampaikan keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk menarik kepercayaan masyarakat. Berbagai platform media melalui website dan medsos perlu disiapkan dengan baik sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat. 

"Undang-undang KIP merubah mindset kita terkait keterbukaan informasi dan memasukan ruh keterbukaan informasi itu di setiap pelayanan, jadi kita siapkan perangkat platfrom yang dimiliki seperti website dan medsos," ucapnya

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengatakan KI Jabar telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurang lebih 100 badan publik di Jawa Barat dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Monev dilakukan untuk mengukur dan menilai sejauh mana badan publik melakukan pelayanan informasi publik. Ia pun berharap badan publik perlu memiliki dan mengupdate daftar informasi publik yang dimiliki badan publik agar meminimalisir sengketa informasi. 
Share:

Pj. Wali Kota Bekasi Tandatangani Komitmen Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk Pemda se- Jawa Barat


KABARMASA.COM, KOTA BANDUNG - Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad memenuhi undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadiri _High Level Meeting (HLM)_ dan _Capacity Building_ bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se- Jawa Barat terkait Penguatan Digitalisasi Daerah Melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital pada Jum'at (17/11)

Digelar di Aula Gedung Sate Kota Bandung, acara tersebut bertujuan untuk membahas terkait penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai salah satu program implementasi Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (E-TPD) yang dihadiri oleh Kepala Daerah se- Provinsi Jawa Barat bersama Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan serta Keuangan dan Aset Daerah.

E-TPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital salah satunya dengan penggunaan KKI sebagai kartu kredit untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa.

Bersama Bank Jabar Banten (BJB), Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai Bank yang ditunjuk untuk menerbitkan KKI di wilayah Jawa Barat serta sudah menyiapkan payung hukum untuk dipedomani para Pemerintah Daerah se- Jawa Barat.

Dalam acara _High Level Meeting (HLM)_ dan _Capacity Building_ juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh seluruh Kepala Daerah se- Jawa Barat sekaligus merilisnya dengan target di tahun 2024 semua sudah menerapkan sistim tersebut.

Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menuturkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi siap untuk segera mengimplementasikan KKI sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

"Dasar hukumnya sudah jelas, pedomannya juga sudah tertulis resmi, segera kami kaji ulang untuk implementasinya di Kota Bekasi. Kami pun menyambut baik program ini sebagai salah satu upaya digitalisasi serta diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta dapat memudahkan para Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional," ujar Gani Muhamad. 

Kegiatan _High Level Meeting (HLM)_ dan _Capacity Building_ tersebut dirangkaikan dengan 2 (dua) sesi diskusi panel dengan menghadirkan berbagai narasumber berkompeten yang menjelaskan bagaimana tata cara penerapan, strategi, dan penggunaan KKI bagi para peserta yang hadir, sehingga diharapkan selepas acara ini masing-masing Pemerintah Daerah lebih paham mengenai teknis implementasinya.
Share:

Viralnya Program PMT di Kota Depok: Perlu Evaluasi Menuju Zero Stunting di 2024


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - November 17, 2023 - Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Kota Depok menjadi sorotan publik setelah viralnya sejumlah keluhan dari ibu kader posyandu terkait kualitas dan penyajian makanan. Seiring dengan anggaran yang meningkat hingga mencapai 4,9 miliar rupiah, perlu adanya evaluasi mendalam untuk memastikan efektivitas program ini dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mencapai Zero Stunting di tahun 2024.

Sejumlah keluhan yang muncul terkait kudapan dan hidangan utama yang disediakan melibatkan aspek-aspek seperti kesesuaian hidangan dengan selera anak-anak, kualitas tempat packaging, hingga masalah pemasangan stiker identitas walikota dan wakil walikota. Menyikapi hal ini, sebagian ibu kader posyandu menyampaikan bahwa program PMT seharusnya kembali kepada model sebelumnya, di mana ibu kader posyandu yang bertanggung jawab langsung memasak dan menyediakan bahan PMT.

Salah satu poin penting yang diangkat adalah kembali ke konsep kemandirian dalam penyediaan bahan PMT, tanpa melibatkan pihak ketiga atau penyedia jasa catering. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan dan meminimalisir kendala yang muncul akibat proses penyediaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Selain itu, ibu kader posyandu diusulkan agar dapat memberikan sentuhan kreatif dalam penyajian PMT dengan menambahkan gambar-gambar menarik, seperti hewan-hewan atau elemen lain yang dapat menarik perhatian anak-anak.

Dalam pandangan Ajiz Banyu Pratama, Wakil Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Emas, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini. Anggaran yang mencapai 4,9 miliar rupiah bukan hanya tentang jumlah makanan yang disediakan, melainkan seberapa banyak nutrisi yang dapat diserap oleh anak-anak. Dengan mencapai Zero Stunting di tahun 2024 menjadi target, evaluasi program ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif.

Program PMT yang seharusnya menjadi upaya pencegahan stunting dapat berpotensi menjadi penyebab stunting baru jika tidak segera dievaluasi. Perubahan yang diusulkan, seperti kembali ke model kemandirian ibu kader posyandu dalam penyediaan bahan PMT dan peningkatan kreativitas dalam penyajian, diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas program ini dan mencapai target Zero Stunting yang ambisius di tahun 2024. Evaluasi menyeluruh dan kerja sama semua pihak terkait menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program PMT di Kota Depok.
Share:

Kepolisian di desak segera tangkap Firli bahuri dan Alex Tirta

KABARMASA.COM, JAKARTA -  Desakan kepada Kepolisian untuk segera menangkap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Firli Bahuri dan pengusaha Alex Tirta menggema di Mabes Polri,Rabu (16/November/2023).

Desakan itu disuarakan oleh massa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Maju (AMIM).Dalam orasi massa AMIM  mengungkapkan,”Salah satu agenda penting Reformasi tahun 1998 adalah pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. Agenda penting itu kemudian  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan  amanat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelanggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN,” tegas koordinator aksi,Amri.

Amri menjelaskan: Pemerintah  kemudian menunjukkan bukti keseriusan dengan membentuk Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Lahirnya KPK tentu membawa harapan besar:KKN bisa diberantas,dengan demikian cita-cita kemerdekaan:Keadilan dan  kesejahtera bersama bisa terwujud,” ungkap Amri

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Ibnu Kaldun ini menyanyayangkan kondisi KPK sekarang yang jauh dari misi awal pembentukannya.

“Namun,semua harapan  itu pupus. KPK yang diharapkan bisa menuntaskan agenda pemberantasan  KKN,kini justru Lembaga tersebut bagian dari masalah. Adalah pimpinan KPK,Firli Bahuri bermasalah diduga melakukan pemerasan,penerimaan gratifikasi,janji terhadap mantan Menteri Pertanian,Syahrul Yasin Limpo. Kasus ini di usut Lembaga Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro),” ungkapnya dengan nada keras.

Untuk diketahui,dalam pengungkapan kasus Firli Bahuri ini, Penyidik Polda Metro Jaya menemukan soal lain,yaitu terkait rumah mewah bernilai puluhan miliar di jalan Kertanegara No.46 yang ditengarai rumah tersebut “rumah singgah” Firli dan diduga menjadi salah satu tempat pertemuan dengan sang mantan Menteri Pertanian,Syahrul Yasin Limpo.

Rupanya rumah mewah tersebut,bukan bagian dari fasilitas Lembaga KPK, melainkan rumah sewa. Terungkap bahwa,yang menyewa rumah itu adalah Pengusaha yang bernama Alex Tirta.

Terkait temuan Penyidik Polda ini,Amri menjelaskan:“Penjelasan Alex Tirta mengatakan,”bahwa uang sewa rumah itu berasal dari Firli,lalu dia yang membayar,” Menurut kami ini hanya alibi dan diduga berbohong.” Beber Amri.

Ia melanjutkan,”dugaan kebohongan Ini menjadi soal baru bagi Alex Tirta dan penyidik bisa mengenakan Pasal 221 KUHP, obstruction of justice dan pasal utama,yaitu pasal gratifikasi,” terang Amri.

Sambung pemuda mahasiswa ini,dengan demikian juga,Firli diduga tidak hanya menerima gratifikasi,hadiah janji dari Syahrul Yasin Limpo,tapi juga dari Alex Tirta.

Pengakuan Alex Tirta,“memiliki hubungan dekat,sebagai sahabat karena sama-sama hobi olahraga Bulu Tangkis, ” dengan Firli Bahuri merupakan salah satu petunjuk. Kami menduga,hubungan mereka lebih dari itu; Firli ketua KPK punya pengaruh yang bisa diperdagangkan kepada siapa saja,salah satunya Alex Tirta,”terang Amri.

Selanjutnya ia mengatakan,”apa yang dilakukan Firli dan Alex Tirta merupakan sebuah penghianatan cita- cita Kemerdekaan,cita- cita Reformasi dan merupakan pelanggaran hukum berat:UU Tipikor,” desakan Amri

Terlihat di lokasi,peserta Aksi AMIM berbasis rapi dengan memegang baliho besar dan memakai Topeng bergambar wajah Firli Bahuri dan Alex Tirta,mereka pun  mendesak penyidik Kepolisan:

1.Segera tangkap,tersangkakan Firli Bahuri dan Alex Tirta 

2.Segera periksa seluruh transaksi Keuangan di rekening Firli Bahuri dan  Alex Tirta.

Salam perjuangan,”Kawan-kawan ini adalah Aksi jilid pertama dan akan ada aksi berikutnya bila pihak Kepolisian tidak mengindahkan tuntutan kami,” tutup Amri.(Red)

Share:

Ina Mollucas Watch Desak Polres Kota Tual Serius Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Terhadap Anak Perempuan Hingga Tewas Di Kota Tual

KABARMASA.COM, TUAL- Baru-baru ini publik dihebohkan dengan penemuan mayat anak perempuan berusia 16 tahun berinisial SK yang ditemukan di sekitar bundaran depan SPBU Un Kota Tual Provinsi Maluku, korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia pada hari Minggu 12 November 2023. 

Ini merupakan peristiwa tindak pidana dan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan terutama hak anak, anak perempuan tersebut ditemukan tergeletak tidak bernyawa tepat di jalan raya oleh masyarakat yang hendak melewati area tersebut. 

Kasus ini cukup membuat geram masyarakat dan juga menambah deretan ketakutan bagi para perempuan yang hendak melintas di area tersebut. Wilayah ditemukannya korban juga merupakan wilayah rawan bagi perempuan jika melintas di malam hari, pasalnya ini bukan pertama kali kejadian kekerasan terjadi di seputar lokasi tersebut.

Untuk itu, kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendesak Polres Kota Tual agar serius dalam mengungkap kasus ini dan tentunya dapat menangkap pelaku kejahatan tersebut sesegera mungkin. Pelaku harus segera dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya yang tidak manusiawi.

Kami berharap Polres Kota Tual bertindak lebih cepat agar menghindari kejahatan-kejahatan serupa, berhubungan pelaku masih berkeliaran di tengah masyarakat dan membuat rasa tidak aman bagi warga kota Tual serta berbahaya bagi perempuan diluar sana yang berpeluang menjadi korban berikutnya jika pelaku belum juga ditangkap.

Kami juga menganggap kredibilitas Polres Kota Tual dapat diukur dengan penanganan kasus ini, jika Polres Kota Tual lambat dalam mengusut tuntas kasus ini dan tak kunjung menemukan Pelaku secepatnya, maka kami dan masyarakat berhak mengatakan Polres Kota Tual gagal dalam menjalankan tugasnya dan mendesak Polres Kota Tual melimpahkan kasus ini ke Polda Maluku karna dianggap tidak mampu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dan tentunya, konsekuensi dari ketidakmampuan Polres Kota Tual dalam penanganan kasus ini menjadi cerminan buruk bagi citra penegak hukum dan mendesak Kapolres Kota Tual agar turun dari jabatannya.

Kami juga meminta dinas terkait, Dinas PPA Kota Tual agar lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini tentu agar dapat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami pola perilaku kejahatan dan dapat menghindarinya. Upaya semacam ini tentu dapat mewujudkan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual dalam masyarakat.

Kota Tual juga sebagai Kota Beradat, tentu masih berpegang teguh terhadap nilai-nilai adat dan nilai luhur yang telah diwariskan secara turun temurun. Nilai adat itu diatur dalam Hukum Adat Larvul Ngabal dan sampai saat ini masih dilestarikan ditengah kehidupan masyarakat.

Kasus ini tentu kami anggap sangat mencederai nilai Adat dan merusak tatanan hidup masyarakat di Kepulauan Kei. Dimana dalam hukum Adat Larvul Ngabal diatur dan dijabarkan bagaimana seharusnya perlakuan terhadap perempuan ditanah Kei. 

Untuk itu, kami meminta para tokoh Adat dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk dapat mengambil sikap atas insiden yang terjadi dan mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Hormat kami;
Ina Mollucas Watch
Share:

Pelajar SMP IT Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School Datangi Kantor BNN

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Siswa SMP IT Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School yang tergabung dalam kegiatan Outing class datangi Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan kegiatan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI. Kehadiran para pelajar SMP IT Insan Mandiri Cibubur ini dalam rangka menambah wawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Outing class merupakan kegiatan yang di selenggarakan oleh sekolah bidang kesiswaan, adapun peserta terdiri dari siswa kelas IX SMP IT Insan Mandiri Cibubur yang di dampingi oleh guru beserta wali asrama. Kehadiran siswa disambut langsung oleh Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Drs. Yuki Ruchimat,.M.Si di Lt. 1 Ruang Sudirman Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (15/11/23).
Dikatakan oleh ketua pelaksana kegiatan,Outing Class merupakan Kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar kelas yang tidak dilakukan di dalam kelas pada umumnya, Outing Class ini adalah media yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan pembelajaran yang bukan didasarkan dari teori saja tapi juga pembuktian di lapangan secara langsung"Tegas Komukai Ria Sagara

Dalam sambutannya, Drs. Yuki Ruchimat,.M.Si memberi sedikit gambaran tentang tugas utama BNN sebagai leading institusi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Menurutnya, peredaran gelap narkoba telah lama menjadi permasalahan internasional. Dampak kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba bisa sangat besar dan merugikan suatu negara.
“Ada pepatah yang mengatakan, manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya. Seperti itulah kira-kira gambaran kejahatan Narkoba, manusia sengaja merusak manusia lainnya demi kepentingan tertentu” ujar Yuki.

Sementara itu, Bapak. Oni Kelana selaku kepala Sekolah SMP IT Insan Mandiri Cibubur menyampaikan ucapan terima kasihnya atas sambutan yang diberikan BNN terhadap kehadiran siswa SMP IT Insan Mandiri Cibubur. 
“Tujuan siswa kesini adalah untuk membekali diri agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, dan kemudian menyampaikan kembali apa yang telah didapatnya dari BNN kepada teman-temannya di sekolah”, harap Oni Kelana.

Bapak Derry maulana sependapat jika penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin terus berkembang. Dirinya mengaku angka prevalensi penyalahgunaan narkoba saat ini mengalami peningkatan.Pihaknya berharap, dengan membawa siswa didiknya berkunjung langsung ke kantor BNN, mereka dapat lebih memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.

Diakhir kegiatan, siswa SMP IT Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School melakukan sesi tanya jawab dan selanjutnya diberikan kesempatan mengunjungi ruang Museum anti narkoba pertama di Asia Tenggara “Generasi muda, generasi emas generasi bebas Narkoba” oleh Deputi Pencegahan BNN, Drs. Yuki Ruchimat,. M. Si
Share:

Sukseskan Pemilu Damai, Babinsa Koramil 01/Kranji Hadiri Rakor Persiapan Pemilu 2024 di Wilayah Bintara


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka mensukseskan Pemilu Damai, Serma Deni Babinsa Bintara Koramil 01/Kranji Kodim 0507/Bekasi Hadiri Rakor Persiapan Pemilu 2024 di Wilayah Kelurahan Bintara, yang bertempat di aula Kelurahan Bintara RT 06 RW 03 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Selasa (14/11/2023).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Lurah Bintara Bapak Ahmad Supriatna S.AP tersebut turut dihadiri oleh Eko Budi Wijayanto S.AP Kasipemtibum, M.Rizki Stevano Ketua PPK Kecamatan, Wiwit P  Anggota PPK Kecamatan Bekasi Barat, Mulyanto S.Kom Ketua PPK Kelurahan, Babinsa Kel.Bintara Serma Deni, Bhabinkamtibmas Kel.Bintara  dan para Ketua RT dan RW Jajaran Kelurahan Bintara.

Menurut Serma Deni menyampaikan bahwa "kegiatan rapat Koordinasi ini sangat penting guna menyukseskan tahapan Pemilu 2024 khususnya di wilayah Johar Baru dimana sinergitas dan komitmen dari seluruh unsur harus selaras dan satu visi",ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut di sampaikan rangkaian pelaksanaan pemilu dari mulai persiapan sampai dengan akhir nya selesai pengumuman para kandidat yang lolos dalam pemilu oleh pihak PPK Kecamatan Bekasi Barat dan PPK Kelurahan Bintara.

Ditempat lain Danramil 01/Kranji Mayor Inf Choirul Anam kepada media pendim mengatakan, "Kita berharap dengan diadakannya rapat koordinasi Persiapan Pemilu 2024 bersama seluruh stake holder terkait di wilayah Kelurahan Bintara, akan terciptanya Pemilu damai yang aman, tertib dan adil", ujar Danramil 

Di akhir rapat tersebut seluruh pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengedepankan asas keadilan dan keamanan sebagai prioritas utama sehingga wilayah Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat tetap dalam keadaan yang kondusif.
Share:

Pemkot Bekasi: Satu Warga Positif Cacar Monyet Jalani Isolasi di RS


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengkonfirmasi kasus Cacar Monyet sebanyak 8 kasus suspek diantaranya 1 orang positif sedang menjalani isolasi RS. 

Dinkes Kota Bekasi melaporkan dari 8 kasus suspek ini diketahui berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan 3 pasien terkonfirmasi bergejala cacar dengan hasil lab positif. Dengan rincian sebanyak dua kasus luar Kota Bekasi dan satu kasus Kota Bekasi, dan sisanya 5 kasus negatif Kota Bekasi dirinci 2 sembuh, dan tiga orang kontak erat. 
 
"Satu orang positif cacar monyet di Kota Bekasi, Tn MLA (L) berdasarkan status NAR (New All Record), Big data Kemenkes RI dan sedang menjalani isolasi di RS dengan status Mpox - Konfirmasi bergejala dengan hasil lab positif. Sedangkan dua orang positif menjalani isolasi di luar Kota Bekasi," ucap Kadinkes , Tanti Rohilawati dalam keterangannya kepada Humas Kota Bekasi, Selasa, (14/11/2023). 

Penyakit Cacar Monyet atau (Mpox) disebabkan virus cacar monyet dan bersifat ringan dengan masa inkubasi (interval dari infeksi sampai timbulnya gejala) mpox biasanya 6–13 hari, tetapi dapat berkisar dari 5 – 21 hari. Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupu hewan yang terinfeksi, atau melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut.

Masa inkubasi (interval dari infeksi sampai timbulnya gejala) mpox biasanya 6 –13 hari, tetapi dapat berkisar dari 5 – 21 hari. Masa infeksi dapat dibagi ke dalam 2 fase:
A. Fase akut atau prodromal (0 – 5 hari): berupa demam, sakit kepala hebat,
limfadenopati (pembengkakan kelenjar getah bening), nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan yang terus menerus. Limfadenopati dapat dirasakan di leher, ketiak atau selangkangan/lipatan paha. Limfadenopati dapat lokal atau generalisata, selain itu limfadenopati bisa unilateral atau bilateral. Gejala pernapasan (misalnya sakit tenggorokan, hidung tersumbat, atau batuk) dapat terjadi.

B. Fase erupsi (sekitar 1 – 3 hari setelah timbul demam): berupa munculnya ruam atau lesi pada kulit. Lesi kenyal, dalam, berbatas tegas, dan sering mengalami umbilikasi (menyerupai titik di atas lesi). Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai fase erupsi ini menghilang dan rontok (memasuki fase konvalesen atau penyembuhan). 
Pencegahan
a. Mengurangi risiko penularan bagi pelaku perjalanan negara endemis (utamanya penularan dari hewan ke manusia)
1) Hindari kontak langsung atau provokasi hewan penular mpox yang diduga terinfeksi mpox seperti hewan pengerat, marsupial, primata non-manusia (mati atau hidup)
2) Hindari mengonsumsi atau menangani daging yang diburu dari hewan liar (bush meat)
3) Biasakan mengonsumsi daging yang sudah dimasak dengan benar
4) Gunakan APD lengkap saat menangani hewan terinfeksi
5) Pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit segera memeriksakan dirinya jika mengalami gejala dan menginformasikan riwayat perjalanannya

b. Mengurangi risiko penularan di negara non-endemis (utamanya penularan dari manusia ke manusia)
1) Siapa pun yang memenuhi kriteria suspek/probable/konfirmasi harus diisolasi dan dipantau sesuai petunjuk tenaga kesehatan
2) Saat menjalani isolasi mandiri, pasien dan keluarga yang merawat perlu memastikan menerapkan tata cara PPI sesuai penjelasan pada bab manajemen klinis.
3) Tenaga kesehatan yang merawat kasus harus menerapkan PPI, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai.
4) Orang yang mengalami gejala mengarah mpox tidak boleh menghadiri acara, pesta, atau pertemuan.
5) Praktikkan seks lebih aman termasuk membatasi jumlah pasangan seks.
6) Pencegahan dengan kondom saja tidak dapat melindungi secara maksimal penularan mpox karena kontak lesi pada kulit cukup menularkan. Namun penggunaan kondom secara konsisten dapat mencegah HIV dan penyakit menular seksual lainnya.
C. Mengurangi kepanikan dan stigmatisasi
1) Mpox umumnya bergejala ringan dan sembuh dalam 3-4 minggu tergantung imunitas penderita.
2) Semua orang berisiko untuk dapat tertular dan menularkan mpox tidak terbatas pada kelompok tertentu.
3) Dukungan psikososial dapat disediakan untuk penderita selama perawatan dan setelah keluar dari ruang isolasi
6. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan
1. Menginventarisir data akun NAR PCR Puskesmas dan Rumah sakit.
2. Surveilans melaksanakan penyelidikan epidemilogi ke pasien dan kontak kasus.
3. Mengirim sampel ke Laboratorium Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Jakarta oleh Rumah Sakit dengan dilampirkan surat pengantar dari Dinas Kesehatan. Hasil pemeriksaan rata-rata keluar dalam waktu 2 hari, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke NAR oleh BKPK.
4. Menginformasikan hasil dari BKPK ke Fasyankes pengirim dan ke wilayah domisili pasien.
5. Melaporkan hasil melalui aplikasi SKDR pada menu EBS untuk mengupdate status kasus secara aktual.
Share:

Pj. Ketua TP PKK Kota Bekasi Yolla Kusuma Gani Hadiri Workshop Pengolahan Sampah Organik di Gedung Pakuan Bandung


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, Yolla Kusuma Gani menghadiri undangan dari TP PKK Provinsi Jawa Barat terkait workshop pengelolaan sampah organik yang terselenggara di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada hari ini.

Undangan tersebar untuk para Ketua TP PKK se Provinsi Jawa Barat yang dibuka oleh Pj. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Amanda Setyaningsih yang menjelaskan bahwa program terbaik ini merupakan suatu dukungan upaya Pemerintah daerah dalam menanggulangi sampah khususnya dengan persampahan organik rumah tangga.

Pengolahan sampah merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah di masyarakat, karena banyak dihasilkan dari sampah organik dan rumah tangga, seperti sampah sisa sayuran dan buah buahan.

Namun, ada juga terdapat sampah anrganik yang sudah dapat diterapkan dalam pengolahannya seperti sampah plastik, kemasan, botol plastik, botol kaca dan lainnya. Amanda selaku Pj. Ketua TP PKK Jawa Barat mengajak dalam workshop ini untuk membuat kreatifitas para kader PKK di wilayah masing masing seperti pemanfaatan pupuk dan menjadi pembudidayaan magot untuk sisa makanan.

Acara workshop tersebut terselenggara pada hari ini dan mengundang narasumber Gun Gun, SH, MT dalam materi paradigma sampah dalam pengolahan skala sampah dalam rumah tangga juga pengolahan kang empos (karung ember kompos).

Tidak hanya materi, para peserta juga diajarkan dan disosialisasikan dalam bentuk praktek langsung pada area Gazebo dan taman sekitaran gedung pakuan tersebut. 

Pj. Ketua TP PKK Kota Bekasi, Yolla Kusuma Gani menyebutkan bahwa program tersebut menjadi inspirasi dan akan langsung diterapkan ilmunya kepada kader PKK di wilayah Kota Bekasi, dengan manfaatnya bisa menambah kreatifitas para kader juga untuk menghasilkan pemasukan seperti pembuatan kompos yang bisa dijual ke masyarakat dan yang terpenting dampak penanggulangan sampah ini bisa diterapkan untuk pengurangan sampah di rumah tangga.


Share:

Pj. Wali Kota R. Gani Muhamad Rapat Koordinasi Bersama Camat dan Lurah se Kota Bekasi


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Penjabat Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad gelar rapat koordinasi mengenai kinerja Camat dan Lurah se Kota Bekasi yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan Lintong Dianto Putra dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Lia Erliani di Aula Nonon Sonthanie Pemkot Bekasi.


Asisten Pemerintahan mengatakan  pada saat apel Senin ini ungkapkan rasa apresiasi dari Pj. Wali Kota Bekasi terhadap kinerja Camat dan Lurah di wilayah mengenai capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui opsir Pajak Bumi dan Bangunan yang terus gencar dikerjakan hingga hari Sabtu dan Minggu.

"Pada hari ini dikumpulkan untuk rakor, arahan Pj. Wali Kota harus dicermati mengenai beberapa langkah sebagai pimpinan di wilayah." Kata Lintong.

R. Gani Muhamad dalam paparannya juga katakan bahwa semua roda Pemerintahan berada di wilayah yakni menjadi garda terdepan ialah pimpinan wilayah yakni Camat dan Lurah. Ia berharap kinerja ini menjadi sinergitas kuat dan saling koordinasi membantu para Asisten Daerah, Sekretaris Daerah dan juga Kepala Daerah.

"Saya percaya bahwa Camat dan Lurah di Kota Bekasi melakukan kinerja secara handal dan profesional, kita laksanakan Tupoksi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan harus maksimal melayani masyarakat." Ujar Gani.

Penerapan dalam kepemimpinan Camat dan Lurah yakni harus memiliki integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat atributif dan deligatif, melakukan langkah strategis dalam kebijakan dan penyelesaian permasalahan di wilayah, serta mensupport kegiatan Ketua TP PKK di wilayah yang merupakan gerakan kemasyarakatan di wilayah.

"Suksesnya perjalanan roda Pemerintahan ini ialah berada di Camat dan Lurah di wilayah, karena semua pelayanan dan permasalahan harus segera diselesaikan sebagai bukti kita mampu mengelola amanah di wilayah" tegas Gani.

Selain itu, dalam mendekati tahun politik yang sebentar lagi terselenggara pada bulan Februari 2024 mendatang, Pj. Wali Kota tegaskan di wilayah kepada para ASN dan Non ASN untuk memonitoring laju jalannya pesta politik tersebut dan pastikan bahwa sebagai abdi negara netralitas harus di terapkan di diri masing-masing.

Camat dan Lurah bersinergi dengan PPK dan PPS di wilayah agar roda pesta politik berjalan dengan damai tanpa ada kegaduhan yang ingin memecahkan beberapa pihak.
Share:

Peringati Hari Pahlawan Yang Ke 78 Tahun, PESAT Batam Jaga Persatuan dan Kesatuan Serta Ciptakan Pemilu Damai


 KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pasca memperingati hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 Nopember kemarin, Persatuan Anak Tempatan (PESAT) Kepri dan Kota Batam siap menjaga persatuan dan kesatuan serta mewujudkan pesta pemilu damai tahun 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan panitia pelaksana saat menggelar hari Pahlawan yang ke 78 Tahun, tepatnya di Pelabuhan Sagulung, Minggu (12/11/2023) siang tadi, sekitar pukul 13.00 wib - selesai.

Tema acara memperingati hari Pahlawan tersebut, 'Peran PESAT (Persatuan Anak Tempatan) Kepri dan kota Batam dalam mempererat persatuan dan kesatuan untuk membangun negeri dengan semangat kepahlawan.'

Pantauan, puluhan anggota PESAT yang merupakan masyarakat hiterland di Kecamatan Bulang sekitarnya sangat antusias mengahadiri acara tersebut.

Ketua PESAT kota Batam, Asmi Ramadhan mengatakan bahwa moment memperingati hari pahlawan merupakan sangat penting untuk mengenang perjuangan para leluhur pahlawan. Tak hanya momen hari pahlawan, PESAT juga sering memperingati hari-hari besar lainnya, karena ini salah satu bentuk komitmen dari organisasi.

"Kami dari pengurus PESAT kota Batam yang merupakan masyarakat pulau wajib dan harus memperingati setiap hari-hari besar, khususnya hari Pahlawan ini. Sebagai anak bangsa, yang berdomisi di pulau-pulau di Kecamatan Bulang sekitarnya, kami wajib menghormati pengorbanan leluhur pahlawan kita dahulu, dan siap membangun negeri ini menjadi yang lebih baik," ungkap, Asmi Ramadhan dalam konferensi persnya, dengan didampingi pengurus lainnya.

Asmi juga menyebutkan bahwa PESAT kota Batam yang saat ini dipimpinnya sudah beranggotakan ratusan orang anggota yang tersebar di beberapa Kecamatan lainnya dan kelurahan-kelurahan di Kota Batam.

Ditanya sikap PESAT dalam menyambut pesta demokrasi pemilu tahun 2024 mendatang, Ketua Satgas PESAT kota Batam, Maju Ginting menyebut seluruh anggota organisasi PESAT siap menjaga pemilu agar damai, aman dan tertib untuk menciptakan kota Batam kondusif.

"Kami berdomisili di Bulang, dan kami dari Kecamatan Bulang akan membuat contoh pemilu yang bersih untuk kecamatan lainnya." Sebutnya.

Maju Ginting juga berpesan kepada masyarakat kota Batam khususnya kecamatan Bulang untuk menyambut pemilu tahun 2024 mendatang, agar masyarakat menjadi pemilih yang bijak dan tidak mau terprovokasi dari pihak manapun untuk menentukan pilihannya.

"Jadilah pemilih yang amanah, berintegritas, beradap dan bermartabat," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) Kecamatan Bulang, mengatakan sejak berdirinya PESAT (Persatuan Anak Tempatan) tersebut khususnya di Kecamatan Bulang, dirinya merasa terbantu, pasalnya ormas LAM  yang dipimpinnya mendapat sahabat untuk menjaga kerukunan sesama masyarakat.

"Saya selaku tokoh masayarakat dan juga pimpinan LAM kecamatan Bulang sangat berterimakasih atas kehadiran PESAT. Dan pesan saya kepada anak-anak muda di Kecamatan Bulang harus kompak dan terus bersama-sama untuk memajukan persatuan dan kesatuan, dan saling bahu membahu kedepannya untuk masyarakat tempatan," tutupnya.


Editor red.

Share:

Keistimewaan Melati bakal Calon Ketum Kohati PB HMI

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Melati salah satu bakal calon Ketum Kohati PB HMI yang dinyatakan tidak lolos administrasi oleh SC Munas ke XXV Kohati merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Pasca diumumkannya hasil verifikasi administrasi bakal calon Ketum Kohati PB HMI, Melati mengklaim enam Ketum Kohati Cabang di wilayah Badko Aceh keberatan dan merasa SC Munas XXV Kohati terlalu politis. Selain itu oknum yang diduga bagian dari Melati berusaha membranding bahwa Melati juga mendapat dukungan dari Kohati - Kohati Badko dengan menyebarnya berita yang menyebutkan Aliansi Sehati Badko Indonesia dukung Melati Sari Maisara. 

Namun setelah dicek ternyata banyak Badko yang mengkritik SC karena dinilai tidak tegas dalam proses penerimaan pendaftaran bakal calon Ketum Kohati XXV,  bukan karena tidak meloloskan Melati, melainkan karena SC Munas XXV Kohati terlihat sangat jelas banyak memberikan kelonggaran kepada para bakal calon Ketum Kohati PB HMI. 
Awalnya SC Munas XXV Kohati menyatakan bahwa pengambilan Formulir diambil langsung oleh bakal Calon Ketum Kohati tidak boleh diwakilkan. Namun pada kenyataannya salah satu bakal calon Ketum Kohati Melati Sari Maisara saat pengambilan Formulir diwakili oleh salah satu anggota OC Munas XXV Kohati.

Kemudian sekain itu, SC telah menetapkan batas akhir pengembalian formulir bakal calon Ketum Kohati PB HMI pada tanggal 31 oktober 2023, Pukul 23.59 WIB. Lagi-lagi Melati Sari Maisara diwakili oleh salah satu anggota OC Munas XXV Kohati bahkan lewat dari Pukul 23.00 Wib berkas administrasinya belum selesai diprint sehingga formulir Melati dikembalikan melewati batas waktu yang ditentukan. 

Kemudian setelah memeriksa berkas administrasi bakal calon Ketum Kohati PB HMI, SC menemukan masalah di beberapa nama bakal Calon Ketum Kohati PB HMI diantaranya adalah Nirwhana bakal calon Ketum Kohati PB HMI asal cabang Pinrang namanya terdaftar dalam SIPOl. Kemudian SC memanggil Nirwhana untuk dilakukan klarifikasi dan Nirwahana telah mengklarifikasi bahwa namanya dicatut oleh partai tanpa sepengetahuannya dibuktikan oleh surat keterangan dari Partai dan nama Nirwhana telah hilang dari SIPOL.  Selain itu SC juga memanggil Melati untuk dimintai keterangan terkait SK Kohati Cabang (pernah menjadi Ketum Kohati Cabang), Melati menjelaskan bahwa dirinya pernah bertarung sebagai calon Ketum Kohati Cabang Sigli namun saat itu hasilnya Cabang Sigli dualisme.

Kemudian hal tersebut dibahas di PB HMI hingga akhirnya HMI Cabang Sigli disatukan kembali. Namun pasca penyatuan dan keluarnya keputusan dari PB HMI Melati memutuskan untuk mengiklaskan Kepengurusan Kohati kepada calon Ketum Kohati cabang yang sebelumnya menjadi lawannya, sehingga Melati tidak jadi masuk dalam struktur Kohati Cabang yang telah disatukan tersebut. Melatipun mengakui bahwa akhirnya saat itu dirinya tidak jadi Ketum Kohati cabang HMI Sigli. Sehingga SC menyimpulkan bahwa Melati tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon ketum Kohati PB HMI meskipun saat ini Melati menjabat sebagai Ketum Kohati Badko Aceh.  Selain itu hal ini mengungkap bahwa diduga SC Musda Badko Aceh saat terpilihnya Melati tidak selektif dalam memverifikasi administrasi calon-calon Ketum Kohati saat itu. Hal ini tentu menjadi masalah baru yang harus  ditindak lanjuti sesuai dengan AD/ART HMI, PDK dan aturan organisasi lainnya.
Share:

Aksi Solidaritas BEKASI BERSAMA PALESTINA, Pj. Wali Kota Bekasi: "Bersama Menyuarakan Kemerdekaan untuk Palestina


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pada Minggu, (12/11), digelar Aksi Solidaritas BEKASI BERSAMA PALESTINA di sepanjang Jl. A. Yani bertepatan dengan momen Car Free Day. Pj. Wali Kota Bekasi  Gani Muhamad hadir langsung sebagai wujud dukungan terhadap upaya pembebasan rakyat Palestina dengan berdasar pada kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

Sebanyak lebih dari 5000 partisipan hadir dalam Aksi Solidaritas BEKASI BERSAMA PALESTINA yang merupakan panggilan hati umat manusia untuk menghentikan ketidakadilan, merangkul perdamaian, dan mencari solusi yang adil untuk Palestina.

"Saya berdiri melebur dan menjadi bagian dari saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, berdiri disini untuk merasakan bersama penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, berdiri untuk menyuarakan kemerdekaan," ucap Gani Muhamad dalam seruannya. 

Hari ini warga Bekasi berkumpul dari manapun latar belakangnya dengan satu tujuan, yakni berjuang untuk mendukung Palestina dan mendorong solusi yang adil.

"Saya percaya bahwa membela Palestina bukan hanya sekadar membela satu Bangsa atau Agama, melainkan juga membela kemanusiaan itu sendiri dalam rangka mendukung hak setiap individu untuk hidup dengan martabat dan kebebasan. Itu adalah suara perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia," imbuh Gani Muhamad. 

Terakhir, pesan Gani Muhamad, "mari kita bersatu dalam tekad untuk mendukung hak rakyat Palestina untuk hidup dalam damai, keadilan, dan kebebasan. Mari kita mendorong perdamaian yang berkelanjutan, bersama kita berperan dalam membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil," pungkasnya.


Share:

FSP-Farkes Indonesia Deklarasi Dukung Ganjar Presiden 2024


KABARMASA.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Indonesia (FSP-Farkes Indonesia) deklarasi mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 . FSP-Farkes Indonesia beranggotakan para pekerja sektor farmasi dan kesehatan dengan anggota lebih dari 300.000 orang.

Sekjen FSP-Farkes Citra R Prayitno menyampaikan alasan mengapa pihaknya mendukung Ganjar. Pertama, keberhasilan Ganjar menarik investasi di Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Kendal dam Batang. ”Keberhasil ini membuka banyak lapangan kerja serta mampu mengatasi pengangguran, dengan dibukanya banyak industri maupun pabrik-pabrik,” katanya di kantor sekretariat FSP-Farkes Indonesia, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Selain itu selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar juga menetapkan upah pekerja setiap tahun. ”Dengan bukti adanya kenaikan upah, di mana penetapan upah ini telah memperhatikan usulan dari serikat pekerja serta usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah,” ujarnya.

Selain itu kedua alasan itu, dukungan FSP-Farkes Indonesia adalah keberhasilan Ganjar menekan angka stunting. Di mana berdasarkan pencatatan dan pelaporan kesehatan berbasis masyarakat, pada 2018 angka stunting mencapai 24%, kemudian turun menjadi 11%.

Bendahara Umum FSP-Farkes Indonesia Binsar Hutadjulu menambahkan, pihaknya sejalan dengan pemerintah menekan angka stunting. Caranya dengan kegiatan sosial, bersinergi dengan para mitra, agar angka stunting dapat ditekan seminimal mungkin.

”Kami berharap ketika Ganjar menjadi Presiden, maka angka stunting dapat ditekan seminimal mungkin sebagaimana yang telah dia lakukan di Jawa Tengah,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan mendukung Ganjar, FSP-Farkes Indonesia juga telah membentuk satuan tugas khusus (satgasus). Satgassus ini nantinya akan fokus bekerja untuk kemenangan Ganjar. “Dengan mengucap Bismillah, kami menyatakan dukungan bagi Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029,” tandasnya.
Share:

Muksin Mahu Terpilih Aklamasi TEMUNAS BEM-Nusantara Ke- XIV Di Kota Ambon Dan Lanjut Deklarasi PEMILU Damai Di Gong Perdamaian Kota Ambon

KABARMASA.COM, AMBON- Muksin Mahu ditetapkan sebagai Koordinator Pusat Bem Nusantara (Korpus Bem Nus) periode 2023-2023. Penetapan ini dilakukan setelah dia terpilih secara aklamasi pada agenda temu Nasional Bem Nusantara ke-XIV (14), Sabtu Sore di Institute Agama Kristen Negeri Maluku, (11/11/2023).

Muksin Mahu dalam penyampaian visi-misinya mengatakan, dia bakal menjadikan Bem Nus tetap konsisten sebagai wadah pergerakan dan perjuangan mahasiswa yang berpengaruh dalam proses perubahan menuju indonesia maju. 

Ia menyampaikan komitmennya untuk menjadikan BEM Nus tetap konsisten sebagai wadah pergerakan dan perjuangan mahasiswa yang berpengaruh dalam proses perubahan menuju Indonesia maju.
 
Menurut Muksin BEM NUS Harus hadir sebagai Upaya menyuarakan keadilan itu, kata dia, tentunya juga karena negara ini sebagai sebuah bangsa yang besar dan masih konsisten memegang teguh prinsip-prinsip sebagai sebuah bangsa yang demokratis

"Saya berterima kasih kepada semua teman-teman presiden mahasiswa se-Nusantara yang tergabung di bawah Bem Nus atas amanah sebagai korpus untuk memimpin Bem Nus ke arah pergerakan yang lebih progresif, inovatif serta reaktif dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa," ujar Muksin.
"Kondusifitas Pemilu 2024 ini melalui deklarasi harus kita sambut baik dan dukung bersama dan bukan hanya sebagai wacana atau slogan belaka, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk komitmen nyata,”

"Dengan adanya deklarasi Pemilu damai di Gong Perdamaian kota Ambon (Maluku) ratusan peserta delagasi  Temunas BEMNUS KE XIIII ini berharap Pemilu yang akan di selenggarakan pada bulan Februari 2024 inidapat terselenggara secara damai dan optimal, para delegasi Presiden mahasiswa dari berbagai kampus seluruh Indonesia mengajak sertak menghimbau peserta Pemilu agar bisa menunjukkan sportifitas dan yang paling utama adalah santun berkampanye dalam mencari simpati masyarakat, agar masyarakat bisa meningkatkan partisipasi untuk mengikuti Pemilu," pungkasnya.

Share:

Ada Apa dengan SC MUNAS KOHATI PB? Apakah Masuk angin?Oleh : Adinda Vea (Kader Kohati)

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Musyawarah Nasional Kohati atau yang biasa disebut MUNAS KOHATI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Kohati PB HMI. Tidak lama lagi KOHATI PB HMI akan melaksanakan MUNAS KOHATI yang insya Allah akan berlagsung di Pontianak pada 24 – 29 November 2023. Dalam melaksanakan suatu agenda ada yang namanya Stering Commite (SC) dan organizier Commite (OC) dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa perangkat SC dan OC sudah berjalan. SC yang bertugas menentukan arah, sasaran dan tujuan dari agenda MUNAS KOHATI PB pun sudah melaksanakan beberapa step dari agenda MUNAS KOHATI PB.

Dalam agenda MUNAS KOHATI bukan hanya evaluasi dan pengambilan keputusan terkait arah KOHATI kedepan, namun juga pemilihan Ketua Umum KOHATI PB yang baru. Sebelum memasuki tahap pemilihan Ketua Umum, ada namanya tahap pengambilan dan pengembalian berkas Calon Kandidat Ketua Umum Kohati PB. Ada beberapa hal yang dinilai sangat politis bahkan sangat fatal dilakukan oleh tim SC Munas Kohati PB. Adapun kesalahan dan hal yang dianggap politis yang dilakukan oleh SC Kohati adalah :
1. SC munas Kohati yang dikoordinatori oleh Ema Amalia, mengistimewakan calon kandidat atas nama Masnia Ahmad asal cabang Ciputat badko Jabodetabeka-Banten, dengan masih diterima pengembalian berkas calon kandidat yang seharusnya sudah ditutup pada 31 Oktober, pukul 23:59 dan calon kandidat tersebut mengembalikan berkas pada 01 november 2023 pada pukul 01:38, karena pada saat itu Cabang Ciputat sendiri masih alot dengan surat rekomendasi. Pun dalan WAG yang dikirim oleh Sije selaku SC MUNAS menginformasi bahwa “ Pengembalian berkas sesuai dengan timeline dan tidak ada penambahan waktu”. So why masih diterima bahkan rela menunggu ? 

2. Dalam persyaratan calon kandidat ketua umum Kohati PB, ada  salah syarat yaitu pernah menjadi ketua Umum Kohati setingkat. Tetapi ada salah satu kandidat atas nama Reza Purnama asal cabang Jambi badko Jambi, bahkan tidak pernah menjadi ketua umum kohati setingkat dan diloloskan oleh SC MUNAS.

3. Salah satu syarat yang wajib diantara syarat lain yaitu wajib menyerahkan rekomendasi asal cabang, dan ada hal yang sangat dikutuk oleh seluruh kader KOHATI seIndonesia adalah mendualismekan KOHATI. Ada salah satu kandidat yang bahkan dengan gagahnya mendualismekan KOHATI cabang demi mendapatkan surat rekomendasi dan itu bahkan telah diketahui oleh Umiroh Fauziah selaku Ketua Umum, dan kandidat tersebut bahkan tidak didiskualifikasi. Kandidat tersebut atas nama Khairatun Niswa Aceh 26 asal cabang Batam, badko Riau Kepri.

4. Pada poin 4 dalam persyaratan calon kandidat ketua umum yaitu “Melampirkan surat atif kuliah dan trasnkip nilai”, tidak ada poin yang menjelaskan ataupun menyebutkan terkait melampirkan KRS, namun salah satu kandidat atas nama Iik Nurul Fatimah asal cabang Bandung badko Jabar lantas dimintai KRS oleh salah satu SC yang bernama Siti Zaenab atau yang biasa disapa Sije. Dan hal ini menurut saya sangat dzholim terhadap calon kandidat yang notabenenya bukan dipihak mereka.

5. Di dalam timeline Munas Kohati, seharusnya tanggal 4-5 November akan diadakan Fit and Proper test tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan dan dari pihak SC bahkan tidak menginformasikan melalui surat ataupun pembritahuan dalam bentuk apapun. Alasan dari penundaan Fit and Proper Test karena menunggu Umiro selaku Ketua Umum kembali ke Jakarta. Apakah Umiroh tidak mempercayai kinerja SC ?

Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa kinerja SC terlihat begitu tidak adil pun terlalu dzholim dan mengistimewakan beberapa kandidat yang merupakan sekubu lalu berusaha mempersulit kandidat yang diluar kubu itu.

“Apakah menjadi SC MUNAS KOHATI PB hanya ajang gagah – gagahan lalu membabi buta untuk menghabisi pihak lawan lalu mengaminkan kandidat yang sekubu meskipun banyak kesalahan, atau jangan – jangan SC MUNAS KOHATI PB memang tidak paham dengan aturan yang mereka buat ?”

Share:

Pemkot Bekasi Lakukan Kunker Ke Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, Kamis, (9/11/2023) terkait pengelolaan informasi dan pengaduan publik. 

Rombongan Pemerintah Kota Bekasi dipimpin Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Amsiyah, mengikutsertakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Fitrianti Ningsih, Sub Koordinator Publikasi Eksternal Humas, Muchlis dan staf pelaksana pada Bagian Humas, Diskominfostandi Kota Bekasi serta operator PPID Utama Pemkot Bekasi. 

Kunjungan kerja Pemkot Bekasi diterima Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Sumedang, Erick Febriana dan jajaran.

Kabag Humas Setda Kota Bekasi, Amsiyah mengatakan kunjungan kerja untuk belajar dan menimba pengalaman tentang pengelolaan informasi dan pengaduan publik di Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang. Selain itu transisi perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) kehumasan yang nantinya berada pada Diskominfostandi Kota Bekasi di 2025. 

"Terima kasih telah diterima dengan baik di kabupaten Sumedang. Kami bersama Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan kunjungan kerja dan meniru program pengelolaan informasi di Kabupaten Sumedang dan dimasa transisi perubahan SOTK kehumasan," ucap Kabag Humas, Amsiyah. 

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Sumedang, Erick Febriana diawal pertemuan ini menyampaikan permintaan maaf, Kepala Diskominfosanditik Sumedang tengah mendampingi Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman di Grand Via Venue, Barcelona dalam agenda Kerjasama Penerapan Smart City dengan BUMN dan Wisercat Estonia. 

"Terima kasih atas kunjungannya dan saling berbagi informasi secara langsung pengelolaan PPID dan pengaduan publik. Kami sangat mengapresiasi kedatangan jajaran Pemerintah Kota Bekasi," ucapnya. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, di Kabupaten Sumedang, urusan kehumasan telah melebur ke Diskominfosanditik pada 2022 namun perencanaan anggaran telah disusun sejak 2021. Di awal transisi difokuskan pada penguatan komitmen dan koordinasi antar stakeholder dan perangkat daerah dan perencanaan anggaran. 

"Ada beberapa tugas kewenangan dialihkan pertama pengelolaan PPID, Kedua pengelolaan SPAN Lapor dan kehumasannya melalui kerjasama dengan media. Tugas kami juga selalu koordinasi dengan protokol dan dokumentasi pimpinan terkait agenda pimpinan dan media," ucapnya. 

Dirinya juga menyebutkan inovasi pelayanan publik diberi nama Wakepo dikelola Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang memberikan layanan informasi dan pelayanan berbasis platform whatapps di nomor 081122202220 dan bisa diakses masyarakat. Pengenalan aplikasi berbasis online ini terus digencarkan pihaknya agar mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan publik. 

"Semua layanan publik dikemas dan terintegrasi di portal dalam WaKepo diharapkan warga mudah mengakses layanan publik dengan bot digital. Kita bangun sistem pelayanan ini sebagaimana komitmen kepala daerah dan sekda agar masyarakat semakin mengetahui pelayanan yang diberikan," ucapnya. 

"Pemkab Sumedang terus berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik," tambahnya. 

Dari proses yang telah dilakukan, Pemkab Sumedang meraih outcome prestasi seperti predikat informatif 2022 dari KI Jabar hingga Anugerah Media Humas 2023 dan Top 30 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik se-Indonesia 2022.

"Capaian ini hasil kerja keras dan komitmen bersama mulai dari penguatan kelembagaan, program inovasi daerah, kolaborasi stakeholder, kemudahan masyarakat meraih informasi dan penyampaian aduan publik," ucap Erick Febriana. 

Agenda dilanjutkan tanya jawab terkait penguatan PPID Utama dan PPID Pelaksana, program kehumasan dan media, pengaduan publik, perencanaan anggaran daerah. Setelahnya dilakukan foto bersama dan pemberian oleh-oleh cinderamata boneka Bang Bek dan Mpo Asih serta plakat. (goeng)
Share:

Mahasiswa Hukum Indonesia Desak KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi Bansos Covid-19


KABARMASA.COM, TANGGERANG - Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) menggelar aksi demonstrasi di Komisi Pemberatasan Korupsi dengan tuntutan pengusutan secara tuntas tanpa pandang bulu korupsi Bantuan Sosial Covid-19 tahun 2021.

"Korupsi bansos merupakan kejahatan terkeji dalam sejarah Indonesia, kami meminta KPK tak hanya menagkap pelaku usaha yang terlibat tapi juga para aktor intelektual penentuan kuota" press realease aksi usut tuntas korupsi Bansos, Kamis (9/11/2023).

Syam menambahkan masih terdapat beberapa nama yang secara gamblang disebut di persidangan seperti Herman Herry (Mantan Ketua Komisi 3 DPR Fraksi PDI Perjuangan) tapi prosesnya tidak jelas sudah sampai mana. 

Selain itu, Mahasiswa hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta ini juga menyebut ada istilah madam bansos yg masih menjadi tanda tanya besar publik, apakah memang kebal hukum atau manusia super sehingga tak bisa diusut. Ribuan nyawa sudah melayang karena covid-19 dan bantuan dikorupsi itu keji sekali.

Aksi ini merupakan respon pasca penetapan tersangka baru kasus bansos oleh KPK pada akhir Agustus 2023. Permahi Tangerang Selatan konsen terhadap isu-isu penegakan hukum yang tidak jujur dan adil, terutama isu-isu korupsi.

"Kami telah mengikuti dan melakukan kajian secara terus-menurus sejak awal kasus ini, dan masih banyak orang-orang yang masih bebas dalam kasus korupsi bansos. Kita akan terus melakukan aksi bahkan lebih besar jika prosesnya hukumnya tidak berjalan" ujar Syam kordinator aksi, Kamis (9/11/2023).
Share:

Angkat Budaya Pragmatis, Mahasiswa Unisma Raih Juara 1 Lomba Nasional


KABARMASA.COM, MALANG - Dua mahasiswa (Rifky dan Nadhim) Universitas Islam Malang mengikuti kegiatan lomba essai nasional yang diselenggarakan oleh BEM KM Universitas Wiraraja Sumenep dengan tema Pemuda, Dunia Digital dan Tantangan Global.

Lomba ini mengangkat berbagai macam sub tema mulai dari Pendidikan, Politik, Kesehatan, Moderasi Beragama, Sosial dan Budaya, Ekonomi. Rifky dan Nadhim mengangkat judul Budaya Pragmatis dalam Dunia Digital Rusak Karakter Pemuda Bangsa.

Pada kegiatan lomba essai tersebut Rifky dan Nadhim berhasil meraih Juara I. "Ya tentunya bersyukur atas apa yang telah diraih sebagai juara 1, ini merupakan pengalaman baru yang saya dapatkan, dan saya juga bisa belajar banyak dari kegiatan perlombaan ini" ucap Rifky.

Meski begitu Rifky berharap agar mahasiswa yang ada di Universitas Islam Malang bisa ikut aktif dalam berbagai macam kegiatan yang ada di eksternal kampus, mulai dari kegiatan perlombaan atau kegiatan produktif lainnya.

"Sekarang itu, saya pribadi dan mahasiswa lain harus lebih sering mengasah intelektualotas kita agar bisa bersaing dengan siapapun dan dalam bidang apapun, bukan karena kebesaran nama kampus tapi karena nilai yang ada dalam diri kita" Pungkas mahasiswa Pertanian Universitas Islam Malang tersebut.
Share:

GPL SULTRA Minta IUP Perusahaan Ketua Kadin SULTRA Dicabut

KABARMASA.COM, JAKARTA-  Aksi Demonstrasi Gerakan Peduli Lingkungan Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara melakukan aksi demonstrasi di depan Kementria Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dirjen Minerba Kementirian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Masa Aksi tersebut meminta agar beberapa perusahaan milik Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara Bapak Anton Timbang Segera yang melakukan pelanggaran merambahan kawasan hutan tanpa memiliki IPPKH  segera di tindak tegas dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan-perusahaan Tersebut 

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pusat Gerakan Peduli Lingkungan Indonesia Sulawesi Tenggara Asrawan Sumardin dalam orasinya mendesak KLHK dan Dirjen Minerba untuk segera menindak perusahaan milik saudara AT dan mencabut IUP PT. Masempo Dalle (PT. MD), PT. Kaci Purnama Indah (KPI) dan PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) atas dugaan perambahan kawasan Hutan tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 

"Kami meminta kepada KLHK RI dan Dirjen minerba untuk segera menindak dan mencabut IUP Perusahaan milik saudara AT yaitu PT. MD, PT. KPI dan PT. PKS yaitu saudara AT. Rabu", (8 November 2023).

Asrawan menjelaskan bukti pelanggaran PT. MD dan PT. KPI perusahaan Anton Timbang telah tertuang dalam dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.359/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 dan SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.12/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan. Berdasarkan surat yang di tandatangani Ir. Rossi Tjandrakirana direktur planologi dan tata ruang KLHK RI tertanggal 29 Agustus 2023 pada pokoknya menolak permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan PT PKS. 

"Berdasarkan data KLHK yang kami terima menerangkan bahwa pengajuan permohonan penggunaan kawasan hutan telah di tolak oleh KLHK RI namun PT. MD, PT. KPI dan PT PKS masi aktif melakukan aktifitas operasi produksi" 

Sebagai penutup asrawan menyampaikan akan terus mengawal proses Penegakan hukum PT. MD, PT. KPI dan PT. PKS. 

"Kami akan terus mengawal proses penegakan hukum yang menjerat PT. MD, PT. KPI dan PT. PKS" pungkasnya.
Share:

Kunjungi Kader Posyandu RW 23 Margahayu, Tri Tito Karnavian Tekankan Penurunan Angka Stunting


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Ny. Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja di Kota Bekasi yang dirangkaikan dengan kunjungan ke Posyandu RW 23 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

Bersama Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad, PJ Ketua TP PKK Jawa Barat Amanda S Bey Machmud, PJ Ketua TP PKK Kota Bekasi Yolla Kusuma Gani beserta Camat Bekasi Timur, Fitri Widyati.

Dalam Gebyar Kader Bergerak Menuju New Zero Stunting dengan mengunjungi Posyandu di Perumahan Villa Taman Kartini, Bekasi Timur yang didalamnya diadakan kegiatan Posyandu bagi bayi dan balita para warga.

Tri Tito Karnavian mengatakan dalam kegiatan posyandu yang dikawal oleh PKK untuk aktif dalam program program sosialisasi dan edukasi yang menuju penurunan stunting di wilayah masing masing, terutama pada kunjungan hari ini di wilayah Bekasi Timur. Ia paparkan bahwa PKK harus mencari dan saling mengasupi pokok makanan bagi si penderita stunting di wilayah, karena menuju zero stunting di Kota Bekasi yang menjadi target di tahun 2024.

"Saat kunjungan ini, kami berikan kepada bayi dan balita yang mengecek di Posyandu RW 23 ini asupan gizi yang cukup, semoga dengan adanya kegiatan rutin ini bisa menjadi program rutin dari PKK untuk terjun langsung ke dalam masyarakat dalam memerangi angka stunting." Ucap Tri Tito.

Tidak hanya mengunjungi Posyandu, jajaran pengurus PKK ini juga melihat kreatifitas para kader PKK dalam memajukan UMKM di wilayah, terdapat sebuah kerajinan tangan dan makanan khas dari Kota Bekasi.

"Semoga UMKM di Kota Bekasi ini bisa melaju terkenal hingga sampai mendunia, masuk kedalam ritel ritel modern dan pastinya menjadi ciri khas penjualan di Kota Bekasi." Kata Tri.

Dalam pertemuannya, ia jelaskan menjadi wanita yang peduli sebuah kesejahteraan harus bergerak selaras dengan program program PKK, kader PKK harus aktif meninjau langsung jangan hanya internal saja, koordinasikan dengan PKK Kota Bekasi untuk beberapa kegiatan yang harus sosialisasi untuk manfaat dari PKK.

"Dalam gerakan ini kita harus optimis bahwa penurunan stunting di Kota Bekasi mencapai target untuk zero stunting, saling kerjasama dengan sinergitas dari Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkannya." Tutup Tri Tito.

Share:

Pesawat Ketiga Berisikan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Palestina Diberangkatkan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Satu pesawat carter Lion Air A 330 diberangkatkan untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina. Bantuan dari pemerintah Indonesia yang dikelola Polri dan Kementerian Kesehatan itu berangkat dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng menuju Bandara El Aris.

Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho mengatakan bantuan yang dikirimkan ini adalah kloter lanjutan dari pemberangkatan bantuan menggunakan pesawat dua Hercules yang dilepas Presiden Jokowi kemarin (4/11/23).

“Hari ini diberangkatkan kembali satu pesawat Airbus A 330 yang akan menuju ke Mesir untuk mengangkut bantuan-bantuan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di Palestina,” jelas Kadivhumas di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (5/11/23).

Dibeberkan Kadiv Humas, diharapkan ada bantuan-bantuan selanjutnya yang akan dikirimkan kepada warga Palestina. Hal ini pun menjadi perhatian khusus Presiden dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Hubinter Polri Irjen. Pol. Krishna Murti menambahkan, akan ada sembilan perwakilan anggota Polri, perwakilan media, dan Kementerian Luar Negeri yang mengantarkan bantuan tersebut. Bantuan akan tiba bersamaan dengan pesawat Hercules lainnya yang sudah lebih dahulu berangkat.

“Kenapa berangkatnya berbeda? Karena diatur keberangkatannya agar ketibaannya bersamaan di Bandara El Aris besok pagi pukul 07.00 waktu setempat,” ungkap Kadiv Hubinter.

Dua hercules yang sudah berangkat, ujar Kadiv Hubinter, membutuhkan waktu dua hari dan lima kali transit. Sedangkan Airbus A 330 hanya membutuhkan 11 jam. Kemudian, sesampainya di bandara khusus penerimaan bantuan di Mesir tersebut, diberikan waktu 11 jam untuk proses bongkar muat.

Selanjutnya, akan dikoordinasikan pembagiannya oleh Bulan Sabit Mesir.

“Dari 51,5 ton bantuan dari pemerintah Indonesia, 26,5 ton ada di Airbus ini. Bantuan khusus alat-alat kesehatan, 100 tenda peleton, 1.000 selimut, dan jaket musim dingin,” ujar Kadiv Hubinter.

Ditambahkan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, bantuan ini juga berisikan 7 ton bantuan dari instansi tersebut. Kemudian, akan ada pengiriman bantuan lanjutan.

“Air bersih, penyuling air bersih, obat-obatan dasar, obat emergency, makanan tambahan balita dan ibu hamil, higien kit bagi ibu hamil dan anak-anak,” ujarnya.
Share:

Semua Pihak Diminta Demokrat Untuk Hormati Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA  - Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2023 yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres masih menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan. 

Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. 

Momentum ini mendapat tanggapan dari Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani atau biasa dikenal Kang Har. 

"Dimoment ini, kita disuguhkan dengan tontonan drama politik di Mahkamah konstitusi yang sedang menangani perkara Judicial Review yang diajukan oleh PSI dan yang lainnya terkait batas usia minimal Capres dan Cawapres, di babak awal segenap element civil society  dan penggiat demokrasi menyambut dengan suka cita terkait putusan MK RI yang menolak seluruhnya judicial review yang diajukan para pihak". Kata Kamhar Lakumani Deputi Bappilu Partai Demokrat. (05/11). 

Meskipun kemudian, lanjut Kamhar, akhir MK RI memutuskan untuk menerima sebagai dari salah satu penggugat yang selain dari batas usia capres dan cawapres usia minimal 40 tahun dengan maksud lain untuk menjadi capres dan cawapres yaitu jika sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. 

Sehingga yang kemudian menuai polemik dari berbagai pihak termasuk hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) sendiri. Ada pembelahan yang memiliki alasan berbeda dan pandangan berbeda. 

"Bagi kami tentu juga mengharapkan yang besar kepada MK RI seyogyanya menjadi garda terdepan menjaga peningkatan derajat dan kualitas demokrasi". Tegas Deputi Bappilu Demokrat ini. 

Kemudian, mengingat MK RI adalah lembaga Negara yang lahir dari rahim Reformasi dimana Demokrasi menjadi buah daripada Reformasi itu sendiri ada imperatif historis, moral dan konstitusional. 

"Bagi kita semua itu untuk menjaga kualitas Demokrasi dan meskipun demikian karena telah menjadi norma dan sudah menjadi keputusan tentu Putusan MK RI ini kita hormati". Tegas Kamhar. (Red)
Share:

REKAYASA LALU LINTAS KEGIATAN PAWAI TA'ARUF MTQ TINGKAT KOTA BEKASI 2023


KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan telah mempersiapkan beberapa rekayasa lalu lintas dalam rangka menjelang pawai Ta'aruf MTQ yang akan digelar tanggal 7 November 2023.

Rekayasa lalu lintas ini dipandang perlu agar aktivitas masyarakat pada hari tersebut tidak terganggu dan kegiatan pawai pun dapat berjalan aman dan lancar.

Berikut dibawah ini beberapa rekayasa yang telah dipersiapkan oleh dinas Perhubungan Kota Bekasi :

1. Penutupan jalan Muchtar Tabrani dari simpang tiga Rawa Bugel sampai dengan simpang Tiga SPBU Jalan Kalo Tengah

2. Penutupan Jalan Muchtar Tabrani dilakukan pada saat peserta pawai mulai berjalan dari titik perumahan Bintang Metropol sampai dengan Panggung kehormatan yang berada di Lapangan Perwira di perkirakan pukul 06.00 S/D 11.00

3. Lokasi parkir peserta MTQ berada di dalam lapangan perumahan Bintang Metropol 

4. Penutupan jalan Muchtar Tabrani bersifat tentatif, pada saat peserta pawai sudah sampai di panggung kehormatan, jalan Muchtar Tabrani di Buka setengah agar bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

5. Untuk kendaraan besar dari arah Summarecon yang ingin menuju ke jalan Kaliabang Tengah bisa melalui Jalan Perjuangan lalu lewat jalan Perima Harapan kemudian melalui jalan Lingkar Utara dan begitu juga arah sebaliknya.
Share:

Aliansi BEM Nusantara Maluku pertanyakan status Adam Rahantan sebagai Kordinator Daerah

KABARMASA.COM, MALUKU - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam BEM Nusantara Maluku mempertanyakan status Adam Rahantan sebagai Koordinator Daerah (Korda). BEM IAKN Ambon, UKIM, Unidar Ambon, IAIN Ambon, STIA Alazka, STIA Trinitas, STIKES Pasapua dan BEM Universitas Muhammadiyah Maluku menunjukkan keprihatinannya kepada Adam Rahantan yang mengklaim dirinya sebagai Kordinator Daerah BEM Nusantara Maluku.  Presma IAKN Ambon Brayen Patty menyampaikan kami ini prihatin dengan Adam Rahantan punya manuver yang selalu muncul di media memberikan statement sebagai Korda BEM Nusantara Maluku. Adam ini kan bukan presiden mahasiswa atau ketua umum pada lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, bagaimana logikanya orang yang tidak pernah menjadi Presiden Mahasiswa mau mengkordinir presiden mahasiswa, ini kan logikanya kacau.

Ditambahkan oleh ketua Senat Mahasiswa UKIM Angelo Konyaan bahwa Adam Rahantan ini kan waktu Temu Nasional BEM Nusantara XIII di Banten kami ajak bersama untuk ikut serta. Tetapi mirisnya sekembalinya ke daerah orang ini tanpa dasar legalitas dan legitimasi yang jelas mengklaim diri sebagai Kordinator Daerah BEM Nusantara Maluku. Sehingga kami sangat menyesalkan setiap statement Adam Rahantan yang mengatasnamakan BEM Nusantara Maluku, karena berdampak buruk pada citra BEM BEM yang ada di Provinsi Maluku. 

Presiden mahasiswa IAIN Ambon periode 2021 - 2022 Zulfani Narahubun melanjutkan bahwa berbagai manuver yang sering dilakukan Adam Rahantan menunjukkan Adam ini orang yang ambisius dan tidak tahu malu, disebutkan saat James Rupiassa menjabat sebagai Ketua DPM Unpatti Adam ini kan statusnya hanya pengurus, belakangan  didorong oleh ambisinya hingga buat gerakan tak berdasar, padahal kalau mau di croscek Adam ini kan tidak punya basis.

Ripaldi Loilatu Presiden Mahasiswa Unidar Ambon ikut melanjutkan pada prinsipnya kami Aliansi BEM yang tergabung dalam BEM Nusantara Maluku berpegang teguh pada aturan main yang di atur dalam GBHK BEM Nusantara bahwa yang berhak menjadi Kordinator Daerah ialah orang yang merupakan Presiden Mahasiswa, dan sesuai hasil Temu Nasional BEM Nusantara XIII yang di lakukan di Universitas Serang Raya memilih Jihad Nahumarury sebagai Kordinator Daerah BEM Nusantara Maluku tutupnya dan M. Saleh souwakil ketua BEM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU juga menambahkan yang berhak bicara soal BEMNUS itu adalah ketua-ketua BEM aktif dari berbagai Kampus yang ada di Maluku dan hari ni sadara Adam rahantan patut di pertanyakan kapasitas dia yang saat ini mengaku sebagai kordinator Daerah BEM Nusantara Maluku,  dan  dia juga dapat dukungan dari kampus mana. dan juga dia ketua BEM di universitas mana, Ini yang perlu kita luruskan biar tidak menjadi polimik liar di BEMNUS wilayah Maluku.
Share:

Sosok Reynaldi Istanto, Umur 27 Tahun Jadi Bos BUMN Baterai

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengangkat Reynaldi Istanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan di BUMN produsen baterai dan kendaraan listrik, PT Industri Baterai Indonesia.

Keputusan ini berdasarkan surat dari Menteri Badan Usaha Milik negara dengan No. SR-452/MBU/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Perubahan Direksi Perseroan dan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Industri Baterai Indonesia tanggal 19 September 2023.

Mengutip keterangan resminya, keputusan ini bukan semata-mata tentang pengangkatan posisi, tetapi lebih kepada komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan pemangku kepentingan serta memperkuat fondasi industri baterai di tanah air.

Profil Reynaldi

Reynaldi yang masih berusia masih 27 tahun kini dipercaya memimpin perusahaan BUMN. Pemuda kelahiran Jakarta 27 Maret 1996 ini sebelumnya telah menduduki jabatan mentereng baik di pemerintahan maupun perusahaan swasta. Reynaldi Istanto sebelumnya telah diangkat menjadi Staf Ahli Menteri BUMN.

Reynaldi Istanto adalah lulusan S1 Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Ia lulus dengan cumlaude pada tahun 2018.

Kemudian Reynaldi melanjutkan kuliah dengan mengambil program Advanced Master of Globalisation and Development di University of Antwerp, Belgia. Lagi-lagi, ia lulus cumlaude tahun 2021.

Sebelumnya, Reynaldi merupakan Staf Ahli Menteri BUMN yang dipercaya Erick Thohir untuk memimpin Global Value Chains Working Unit dan Global Relation and Investment Team semasa karirnya di Kementerian BUMN.

Beberapa inisiatif besar seperti PMO Dukungan BUMN untuk G20, penyelenggaran ASEAN Indo-Pacific Forum, dan PMO Dukungan BUMN untuk ASEAN Summit, semuanya berada di bawah kepemimpinan Reynaldi.

Pembentukan "Indonesia Incorporated" merupakan salah satu inisiatif Menteri BUMN yang pernah dipegang Reynaldi sebagai sebuah program unggulan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antara BUMN dan entitas bisnis Indonesia di panggung global.

Di sisi lain, Reynaldi juga merupakan Sekretaris Jenderal Penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup Indonesia. Ia juga ikut serta menyukseskan Asian Games 2018 sebagai Account Manager pada Communication Department.

 


 

Share:

Alumni Keluarga Besar Kebangsaan Lemhanas RI Nilai Muhammad Rudi pemecah belah Persatuan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Alfi Riyan Syafutra dari Ikatan Alumni Keluarga Besar Kebangsaan Lemhanas RI yang juga Pemimpin Muda Nasional 2023 menilai BP Batam ini memecah belah suasana dan tidak untuk menjaga kerukunan dan persatuan di daerah khususnya perihal polemik masalah rempang. Jumat (03/11/2023)

Alfi menilai masalah rempang ini harus diselesaikan dengan serius dan harus didekatkan dengan pendekatan kebudayaan, karena mempunyai sejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa.

Alfi Menilai statement tuduhan kepala bp batam yang menyebutkan pemprov kepulauan riau terlibat dan menunggangi kerusuhan demo tersebut terkesan cuci tangan dan tidak mendidik generasi muda. 

kami rasa pesan yang disampaikan terlalu mengandung unsur perpecahan di daerah dan tidak mengajarkan pendidikan, dan akan berdampak adanya perpecahan di masyarakat. dan saya menyarankan pak rudi untuk belajar lebih banyak berdialektika diruang publik. Jikalau memang pak rudi mengatakan ini ditunggangi provinsi kepri sertakan bukti dan sebutkan orangnya,

Saya merasa miris melihat pemimpin hari ini yang menyalahkan, bukan malah bekerjasama dan berkolaborasi. ajarilah pemuda dan generasi millenial kepulauan riau dengan berpolitik yang sejuk dan politik pendidikan bukan politik yang tidak berkelas seperti ini. (Red)

Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts