Pj. Wali Kota Bekasi Pimpin Apel Sispamkota Operasi Mantap Brata: "Tingkatkan Kemampuan Taktis dan Teknis dalam Menjalankan Tugas Pengamanan Pemilu 2024
KPMKB Jemur Sapras Asrama Yang Tak Layak di Pagar Gubernur Kaltim
Proyek Pembangunan Dermaga Laut Di Desa Sagawele Kec Kayoa Selatan, Kab Halsel, Provinsi Maluku Utara Di Duga Ada Kejanggalan Serius
Pemprov Kepri Gelar Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Berlaku dari 16 Oktober sampai 18 November 2023
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan menggulirkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai tanggal 16 Oktober sampai 18 November 2023. Program tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Program pemutihan PKB yang akan digulirkan berupa keringanan pokok atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50 persen, Pembebasan Sangsi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya) selain tahun berjalan.
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menghimbau masyarakat untuk sebaik-baiknya memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Menurutnya, program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan upaya Pemprov Kepri meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka. Kita ingin buktikan masyarakat Kepri semua taat pajak," ujar Ansar Ahmad pada Kamis (12/10).
Tidak hanya program pemutihan PKB, Pemerintah Provinsi Kepri juga tetap melanjutkan program bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II). Program ini berlaku untuk seluruh kendaraan bermotor yang dibeli atau dijual di wilayah Provinsi Kepri.
Program bebas BBNKB II ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor. Dengan demikian, data kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Kepri dapat lebih akurat dan terbarukan.
Masyarakat yang ingin mengurus pajak kendaraan bermotor atau balik nama kendaraan bermotor roda dua dapat mengunjungi kantor Samsat terdekat di wilayah Provinsi Kepri. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Samsat Online atau Samsat Keliling yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. (Red/ZS)
KOPRI PC PMII Karimun Bersama RPA: Sosialisasi Anti Bullying di SDN. 007 Prov. Kepri Kab. Karimun
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Karimun melaksanakan kegiatan sosialisasi anti bullying bertempat di SDN. 007 Karimun pada hari Sabtu, (07/10/ 2023)
Kegiatan ini dilaksanakan kolaborasi dengan Rumah Perempuan dan Anak (RPA). “Kegiatan ini dilaksanakan Karena Bullying (Perundungan) memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying”.
Dinda asriyanti selaku Ketua KOPRI mengatakan, sama-sama kita ketahui bahwa banyak sekali informasi yang bisa kita akses dari media sosial banyak terjadi bullying di sekolah,dirumah, dll, bahkan tak jarang korban bullying mengalami depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD pada anak.
Bahkan tak jarang juga mereka yang stres karna dibully akhirnya menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri, Ini adalah salah satu langkah Kegiatan Kopri PMII Bersama RPA dan kegiatan ini akan terus berkelanjutan agar anak-anak khususnya peserta didik sejak dini mengerti bahwa bullying jangan sampai terjadi oleh sebab itu lebih baik kita mencegah dari pada mengobati, sehingga mereka lebih memahami dan menghargai sesama, tambahnya.
Kemudian dalam kesempatan itu Nia Riska Ketua RPA Karimun juga menyampaikan, Pada intinya Kegiatan sosialisasi pencegahan tindak bullying disekolah adalah salah satu program yang harus terus di laksanakan. Dan juga sudah adanya kegiatan yang seharusnya di laksanakan setiap sekolah untuk memberikan sosialisasi pencegahan bullying d lingkungan sekolah.
Selain itu alasan kuat dilaksanakan kegiatan ini dikarenakan maraknya terjadinya perundungan atau bullying baik di lingkungan sekolah bahkan di lingkungan sosial(rumah). Karena tindak bullying atau perundungan sangat berdampak buruk baik bagi korban pelaku bahkan saksi yang melihat tidak bullying, tutupnya.(Red/ZS)
15 Kandidat Anggota Komisi Informasi Kepri Akan Ikut Uji Kepatutan dan Kelayakan
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Dari 27 kandidat Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2027 yang mengikuti tahapan Tes Psikotes dan Dinamika Kelompok serta Wawancara pada Senin (2/10) yang lalu, 15 orang dinyatakan lulus seleksi. Hal itu tertuang dalam pengumuman Tim Seleksi (Timsel) pada Selasa (10/10).
Ketua Timsel, Fauzi mengatakan 15 orang kandidat tersebut lulus setelah mengikuti rangkaian mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, ujian kompetensi/Potensi, Psikotest dan terakhir Wawancara terkait dengan Visi dan Misi calon Komisioner.
"Mereka dinyatakan lulus setelah pleno yang dilakukan timsel untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti tahapan terakhir, dan hasilnya kita laporkan ke Pak Gubernur" ujarnya.
Adapun kelulusan mereka didasarkan pada Berita Acara Nomor: 09/BA/TIMSELKI/X/2023 tentang Hasil Tes Wawancara. Seluruh Timsel hadir pada tahapan tes wawancara diantaranya Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.SI., (perwakilan pemerintah), Rospita Vici Paulyn (perwakilan Komisi Informasi Pusat), H. Handarlin Umar (Perwakilan masyarakat), Ella Afnira, M.I.Kom (Akademisi).
Selanjutnya Fauzi menambahkan para kandidat akan mengikuti tahapan terakhir yakni Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit & Proper Test) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. Sementara waktunya akan diinformasikan lebih lanjut.
"Untuk itu saya harap para kandidat yang lulus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk fit and proper test. Untuk informasi lainnya agar selalu menyimak situs resmi Pemprov Kepri atau situs resmi KI Kepri" tutupnya.
Sebagai informasi, tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2027 telah dimulai sejak 3 Agustus 2023 yang lalu dengan peserta yang mendaftar sebanyak 69 orang.
Bunda PAUD Ajak Seluruh Pihak Penuhi Kebutuhan Tumbuh Kembang Anak
Ketua Dekranasda Kota Bekasi: Dekranasda Wadah Memajukan Potensi Pengrajin Kota Bekasi
Jaga Kebugaran Dan Kesehatan Tubuh, Kodim 0507/Bekasi Laksanakan Olahraga
Gubernur Ansar Serahkan Bantuan: Pangan Cadangan Beras diberikan kepada 3.196 Masyarakat di Sagulung dan Lubuk Baja, Kota Batam
Penyerahan bantuan dimulai dari Kelurahan Langkai, dilanjutkan ke Kelurahan Sei Pelunggut, keduanya berada di Kecamatan Sagulung, dan berakhir di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, pada Selasa (10/10/2023)
Bantuan ini diberikan kepada 96 kepala keluarga di Kelurahan Langkai, 100 kepala keluarga di Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung. Sedangkan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, bantuan disalurkan kepada 3.000 kepala keluarga dalam dua tahap.
Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Batam. Kota Batam memiliki sekitar 32.533 KPM yang masing-masing menerima 10 kg beras.
Penyerahan bantuan ini mencakup periode September, Oktober, dan November 2023. Di seluruh Provinsi Kepri, terdapat 70.384 KPM yang tersebar di 7 kabupaten/kota, dengan total penyaluran beras mencapai 2.111.520 kg.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menyampaikan harapannya bahwa bantuan sosial dan pangan dari pemerintah dapat meringankan beban masyarakat serta memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga pangan di pasaran.
"Kita juga terus mengajak masyarakat melakukan diversifikasi pangan. Termasuk meminta ibu-ibu PKK dan Dekranasda, untuk merekayasa hasil-hasil pertanian dalam bentuk panganan yang diminati masyarakat, sebagai bentuk-bentuk substitusi pangan," ucap Gubernur Ansar.
Selain bantuan pangan, Gubernur Ansar juga menyebut beberapa hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Ini termasuk keberadaan rumah singgah di Jakarta dan Kota Batam yang dimanfaatkan oleh warga Kepulauan Riau yang sedang menjalani pengobatan.
"Termasuk program sertifikat bagi warga yang selama ini tinggal di pesisir laut, hingga bantuan asuransi bagi nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 GT," tutupnya.
Penyaluran bantuan pangan pemerintah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bulog untuk penyediaan beras, Kantor Pos untuk distribusi, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan 7 kabupaten/kota untuk pemantauan dan pengawasan.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua 1 DPRD Kepri, Rizki Faisal, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Asmin Patros, Kepala Kantor Pos Batam, Manajer Perum Bulog, Luluk Wahyu, Tim Percepatan Pembangunan, OPD Pemprov Kepri, dan masyarakat sebagai penerima bantuan.(Red/ZS)
DPC HPPI Karimun dan PC PMII Karimun mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW DPC HPPI Karimun dan PC PMII Karimun mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada hari Sabtu digelar Maulid dan hari Minggu di semarakkan lomba-lomba religi. Selasa (10/10/2023)
Lomba - lomba yang diadakan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami'atul Khair Sungai Raya yaitu lomba sholawat, adzan, dan mewarna. Lomba Dilaksanakan Minggu, 08 Oktober 2023. Mulai pukul 08.00 WIB - selesai.
Wisnu Hidayatullah selaku ketua HPPI Karimun mengatakan. Kegiatan ini adalah langkah membentuk karakter generasi muda karimun berakhlakul karimah dengan selaras misi hppi mudahan-mudahan dengan kegiatan ini bisa memotivasi generasi muda karimun untuk terus belajar agama baik dari azan dan hafalan ayat2 al-quran.
Bachri Jamal selaku ketua PMII Karimun juga mengatakan, PMII sebagai organisasi berbasis ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an rutin melaksanakan peringatan hari besar Islam, termasuk kelahiran Nabi Muhammad SAW.
tujuan dari kegiatan ini. Yakni, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Baginda Rasulullah Saw serta merupakan ajang silaturahmi antar kader PMII, sambungnya. (Red/ZS)
Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Peduli PLN(DAPEN PLN)
KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Peduli PLN(DAPEN PLN) setelah melakukan aksi di depan kementerian BUMN meminta untuk menteri BUMN Erick Thohir segera copot Dirut DASPEN PLN.
Antonius Resep Tyas dan beberapa direksinya, setelah itu mereka mendatangi Kejaksaan agung Republik Indonesia, dalam rangka mendesak kejaksaan agung segera periksa dan tangkap Dirut DASPEN PLN dan beberapa direksinya yang terlibat dalam kasus pencucian uang dalam pengelolaan dana pensiun PLN yang di duga kuat.
Desakan itu disampaikan Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia Peduli PLN (GEMPA PLN) di depan Kementrian BUMN dan Kantor Kejagung RI, Senin 9 Oktober 2023.
Dirut DASPEN PLN telah diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang anggaran dana pensiun PLN. Yang mengakibatkan kerugian negara hampir miliaran rupiah," kata Koordinator Aksi GEMPA PLN.
Kordinator aksi menyampaikan bahwa Kejagung seharusnya tetap bekerja secara efektif dalam menulusuri Kaskus tersebut, Kejagung harus melakukan pemeriksaan terhadap Antonius Resep Tyas yang secar jelas kami duga kuat melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, pencucian uang dana pensiun PLN.
Selain dirut PT. DASPEN PLN Antonius Resep Tyas, juga ada beberapa oknum oknum lain yang ikut terlibat juga, jika Antonius Resep Tyas, telah di periksa oleh pihak penegak hukum, bukan berarti proses hukumnya akan berhenti, Kejagung harus jelih lagi dalam menerangkan kasus ini karena ada beberapa direksinya juga yang ikut serta terlibat dalam dugaan pencucian uang anggaran dana pensiun PLN tersebut, "Ucap kordinator aksi GEMPA PLN.
Kordinator aksi GEMPA PLN, pun memastikan akan terus aksi jika Kejagung tidak melanjutkan proses hukum korupsi dana pensiun PLN yang melibatkan banyak pihak di antaranya Dirut PT DASPEN Antonius Resep Tyas, dan beberapa direksinya.
"Jika Kejagung tidak melanjutkan proses hukum korupsi dana pensiun PLN, ini kami menduga Bapak Kajagung ST. Burhanuddin dan jajarannya sudah bekerja sama terkait persoalan korupsi dana pensiun PLN. Kami dari Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia Peduli PLN, tidak bisa menerima begitu saja korupsi yang merugikan Keuangan negara. Kami akan terus lanjutkan aksi ini sampai Dirut PT DASPEN Antonius Resep Tyas dan beberapa direksi lainnya ditangkap," tegasnya.(Red/ZS)
Kasus Korupsi Oleh CV Tifani May Lova Diduga Dapat Beking Dari Oknnum Jaksa Di Kejatisu
Berikan Ucapan HUT TNI KE-78, Koramil 01/Kranji Di Datangi 3 Kapolsek
Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Kematian Ibu dan Anak di Cinere, Tidak Ditemukan Unsur Pidana
Pj. Wali Kota Bekasi Saksikan Penandatanganan BA Kesepakatan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024
Presidium Nasional IBEMPI Berikan Apresiasi dan Mendukung Kepada KAPOLRI Untuk Usut Tuntas Tindakan Pemerasan Oleh KPK
Mohammad Idham, ST wasekjend MN KAHMI di undang menghadiri Acara 10 Tahun Aniversary PT. Tokyu Land Indonesia Di hotel Fairmont Jakarta
KABARMASA.COM,JAKARTA - Realisasi investasi Indonesia pada kuartal II/2023 mencapai Rp349,8 triliun. Capaian ini tumbuh 15,7% secara tahunan (year on year/yoy). Dari jumlah itu, penyerapan tenaga kerja langsung mencapai 464.289 orang. Menurut Wasekjen MN KAHMI hari ini,saya bicara soal menjaga iklim investor dan PMA penanaman modal asing agar nyaman ber invest di indonesia. dan Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita semua bahwa target investasi kita di kuartal kedua mencapai Rp349,8 triliun, Jakarta, Kamis (4/10) di pelataran hotel. (05/10/2023).
Idham bersyukur capaian investasi masih terbilang positif di tengah berbagai sentimen negatif domestik maupun global. Kepercayaan itu terus tebangun karena kerja sama pihak PMA Untuk terus ber-invest di Indonesia dalam hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Wasekjen MN KAHMI Menjelaskan Secara rinci, investasi di kuartal kedua ini masih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 53,3%, dan sekitar 46,7%-nya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Pemodal asing berhasil merealisasikan investasinya di Indonesia sebesar Rp186,3 triliun atau tumbuh 14,2% (yoy). Sementara investor domestik berhasil merealisasikan investasinya sebesar Rp163,5 triliun atau bertumbuh 17,6%.
“Artinya, sekalipun mayoritas investasi kita masih tetap (dari) asing, tapi dalam investasi dalam negeri itu tumbuh cukup signifikan. Bahkan, pertumbuhannya (PMDN) lebih tinggi (dibanding PMA),” sebutnya.
Sambung Idham Adapun, "lima sektor terbesar realisasi PMA-PMDN kuartal kedua mencakup Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar Rp43,0 triliun; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Rp42,4 triliun; Pertambangan Rp37,9 triliun; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp30,4 triliun; dan Listrik, Gas dan Air Rp25,6 triliun" tambahnya
"Secara khusus, pemodal asing lebih banyak merealisasikan investasinya di sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya US$2,5 miliar; Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi US$1,9 miliar; Industri Kimia Dan Farmasi US$1,3 miliar; Pertambangan US$1,2 miliar; serta Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran US$0,8 miliar" Tutup nya.
Kodim 0507/Bekasi Tampilkan Atraksi Memukau Dalam Gelaran Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI
Hari Jadi Ke-72 Humas Polri Dirayakan Dengan Berbagi Air Bersih
PJ WALI KOTA BEKASI R GANI MUHAMAD SAMBUT HUT TNI KE-78 DENGAN PENUH KEHANGATAN
Aliansi Pemuda Melayu Memohon Kapolri serta jajarannya dan Pemerintah Kota Batam: Menerima Pengajuan dari Keluarga Korban dalam Penangguhan Penahanan
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Aliansi Pemuda Melayu Melihat Kondisi Rempang Galang Hari ini, dan Mengaitkan Atas Tragedi 11 September 2023 yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Rabu (04/10/2023)
Ingin menyampaikan pesan kepada Kapolri, Kapolda dan Juga Kapolres serta juga Pemerintah Kota Batam untuk Melakukan Penangguhan Penahanan terhadap 34 Orang yang hari ini di tahan di Polresta Barelang dan 1 orang di Polda Kepri.
Pada prinsipnya penahanan dilakukan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan, menghindari kemungkinan tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, bahkan untuk menghindari adanya kemungkinan mengulangi perbuatannya.
Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak dan diperbolehkan mengajukan penangguhan penahan. Perlu diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan.
Hal ini di Sampaikan Oleh Koordinator Umum Aliansi Pemuda Melayu, saudara Dian Arniandi, mengingat keluarga-keluarga mereka juga menyampaikan pesan bagaimana ini dapat di bantu untuk proses Penangguhan Penahanan, lebih lanjut.
Dian Arniandi menyampaikan karena kami melihat hari ini yang di tahan mempunyai keluarga yang harus mereka Nafkahi, karena menjadi tanggung jawab mereka. Sesuatu yang mereka lakukan atas dasar adanya hukum sebab akibat, yang memang kita sangat menyayangkan atas kejadian telah terjadi.
Maka kami memohon kepada Kapori, Kapolda dan Kapolres serta juga Pemerintah hari ini untuk memberikan pertimbangan terhadap apa yang di minta oleh keluarga korban, Tutupnya.(Red/ZS)
BEM PTNU tegak lurus bersama PBNU, jadi garda terdepan dalam memerangi kelompok penentang dasar negara
Polri Campus Creator Competition 2023 Jadi Ajang Generasi Muda Berkreasi
Masyarakat Asli tempatan Rempang Galang: Menolak untuk di Relokasi
Kedatangan Kepala BP Batam M Rudi dan tim Pengembang untuk mencari solusi untuk masyarakat Rempang Galang pada jam 08:00 WIB pagi hari, namun masyarakat yang bertempatan tanjung dan masyarakat sembulang menolak untuk direlokasikan.
“Masyarakat Sambulang, di koordinir oleh ibu-ibu tempatan membawa sepanduk, karton bertuliskan penolakan Relokasi oleh pemerintah Kota Batam terkhususnya BP Batam”.
Tulisan tuntutan dari karton terpantau tim media, Pak Jokowi mana janji sertifikat Kami, kami benci kekerasan, kami benci penghianat dan tolak relokasi harga mati.
Masayakat menyatakan sikap,”Kami Masyarakat Sembulang menolak relokasi, pengusuran atau pengeseran di tanah wilayat Melayu”. Allahu Akbar seruat ibu-ibu
Ibu-ibu menyampaikan kami tidak mau di relokasi, bergeser dari rumah sedikitpun dan biar la kami mati di rumah kami. Tutupnya (Red)
Penasihat Hukum warga Rempang Galang mengajukan permohonan penangguhan di Polresta Barelang
Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak dan diperbolehkan mengajukan penangguhan penahan. Perlu diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan.
Penangguhan penahanan adalah tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis. Sesuai ketentuan Pasal 31 KUHAP, suatu penagguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.
Di konfirmasi oleh salah satu Penasehat Hukum warga Remapang Galang (Relang) pada Selasa, 03 Oktober 2023 di Polresta Barelang.
Yayan dan tim hukum bersama 2 perwakilan keluarga tersangka telah melakukan pertemuan bersama WaKaSat Reskrim untuk mengajukan permohonon penahanan untuk 28 tersangka dan di terima dengan baik oleh WaKaSat surat permohonan tersebut dengan surat tanda terima.
Yayan mengatakan tim kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Relang akan tetapi tetap menghargai proses hukum yang berlaku." Tutupnya.(Red/BCH)
Mosi tidak percaya DPK GMNI Hukum Unrika, Ke DPC GMNI Batam
Hal ini disampaikan langsung oleh ketua DPK dan seluruh pengurus DPK dan anggotanya, berawal dari kejadian konferda ke-2 DPD GMNI Kepri yang dilaksanakan di harmony one beberapa minggu yang lalu ketua DPC GMNI Batam Diki candra terpilih sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri.
Dengan terpilihnya bung Diki candra sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri, seolah-olah ada pemberian kepengurusan DPC GMNI Batam sehingga seakan-akan kami terombang-ambing tidak tau kemana arah kepemimpinan DPC GMNI Batam bahkan banyak anggota dan pengurus GMNI yang memundurkan diri dari GMNI. Oleh sebab itu kami menuntut beberapa point penting demi keberlangsungan organisasi GMNI Batam yah sama-sama kita cintai :
1. Kami meminta Ketua DPC GMNI batam bung Diki candra harus memundurkan diri dari ketua DPC GMNI batam, karena sudah terpilih sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri
2. Kami mendesak agar bung Diki secepatnya melaksanakan konfercab DPC GMNI Batam karena SK DPC GMNI Batam sudah habis masanya Enam (6) bulan yang lalu terhitung dari bulan April-November.
3. Kami minta agar transparansi DPC GMNI Batam ke komisariatnya karena tidak pernah ada rapat kerja cabang dengan komisariat yang seharusnya enam bulan sekali.
4. Apabila dari point-point di atas tidak di penuhi bung Diki maka kami akan melaksanakan konfercab luar biasa demi keberlangsungan organisasi GMNI di Batam
Demikian agar menjadi perhatian penuh bung Diki dan pengurusnya untuk terus menjalankan kerja-kerja organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GMNI.(Red)