Jaga Kebugaran Dan Kesehatan Tubuh, Kodim 0507/Bekasi Laksanakan Olahraga
Gubernur Ansar Serahkan Bantuan: Pangan Cadangan Beras diberikan kepada 3.196 Masyarakat di Sagulung dan Lubuk Baja, Kota Batam
Penyerahan bantuan dimulai dari Kelurahan Langkai, dilanjutkan ke Kelurahan Sei Pelunggut, keduanya berada di Kecamatan Sagulung, dan berakhir di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, pada Selasa (10/10/2023)
Bantuan ini diberikan kepada 96 kepala keluarga di Kelurahan Langkai, 100 kepala keluarga di Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung. Sedangkan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, bantuan disalurkan kepada 3.000 kepala keluarga dalam dua tahap.
Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Batam. Kota Batam memiliki sekitar 32.533 KPM yang masing-masing menerima 10 kg beras.
Penyerahan bantuan ini mencakup periode September, Oktober, dan November 2023. Di seluruh Provinsi Kepri, terdapat 70.384 KPM yang tersebar di 7 kabupaten/kota, dengan total penyaluran beras mencapai 2.111.520 kg.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menyampaikan harapannya bahwa bantuan sosial dan pangan dari pemerintah dapat meringankan beban masyarakat serta memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga pangan di pasaran.
"Kita juga terus mengajak masyarakat melakukan diversifikasi pangan. Termasuk meminta ibu-ibu PKK dan Dekranasda, untuk merekayasa hasil-hasil pertanian dalam bentuk panganan yang diminati masyarakat, sebagai bentuk-bentuk substitusi pangan," ucap Gubernur Ansar.
Selain bantuan pangan, Gubernur Ansar juga menyebut beberapa hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Ini termasuk keberadaan rumah singgah di Jakarta dan Kota Batam yang dimanfaatkan oleh warga Kepulauan Riau yang sedang menjalani pengobatan.
"Termasuk program sertifikat bagi warga yang selama ini tinggal di pesisir laut, hingga bantuan asuransi bagi nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 GT," tutupnya.
Penyaluran bantuan pangan pemerintah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bulog untuk penyediaan beras, Kantor Pos untuk distribusi, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan 7 kabupaten/kota untuk pemantauan dan pengawasan.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua 1 DPRD Kepri, Rizki Faisal, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Asmin Patros, Kepala Kantor Pos Batam, Manajer Perum Bulog, Luluk Wahyu, Tim Percepatan Pembangunan, OPD Pemprov Kepri, dan masyarakat sebagai penerima bantuan.(Red/ZS)
DPC HPPI Karimun dan PC PMII Karimun mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW DPC HPPI Karimun dan PC PMII Karimun mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada hari Sabtu digelar Maulid dan hari Minggu di semarakkan lomba-lomba religi. Selasa (10/10/2023)
Lomba - lomba yang diadakan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami'atul Khair Sungai Raya yaitu lomba sholawat, adzan, dan mewarna. Lomba Dilaksanakan Minggu, 08 Oktober 2023. Mulai pukul 08.00 WIB - selesai.
Wisnu Hidayatullah selaku ketua HPPI Karimun mengatakan. Kegiatan ini adalah langkah membentuk karakter generasi muda karimun berakhlakul karimah dengan selaras misi hppi mudahan-mudahan dengan kegiatan ini bisa memotivasi generasi muda karimun untuk terus belajar agama baik dari azan dan hafalan ayat2 al-quran.
Bachri Jamal selaku ketua PMII Karimun juga mengatakan, PMII sebagai organisasi berbasis ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an rutin melaksanakan peringatan hari besar Islam, termasuk kelahiran Nabi Muhammad SAW.
tujuan dari kegiatan ini. Yakni, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Baginda Rasulullah Saw serta merupakan ajang silaturahmi antar kader PMII, sambungnya. (Red/ZS)
Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Peduli PLN(DAPEN PLN)
KABARMASA.COM, JAKARTA - Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Peduli PLN(DAPEN PLN) setelah melakukan aksi di depan kementerian BUMN meminta untuk menteri BUMN Erick Thohir segera copot Dirut DASPEN PLN.
Antonius Resep Tyas dan beberapa direksinya, setelah itu mereka mendatangi Kejaksaan agung Republik Indonesia, dalam rangka mendesak kejaksaan agung segera periksa dan tangkap Dirut DASPEN PLN dan beberapa direksinya yang terlibat dalam kasus pencucian uang dalam pengelolaan dana pensiun PLN yang di duga kuat.
Desakan itu disampaikan Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia Peduli PLN (GEMPA PLN) di depan Kementrian BUMN dan Kantor Kejagung RI, Senin 9 Oktober 2023.
Dirut DASPEN PLN telah diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang anggaran dana pensiun PLN. Yang mengakibatkan kerugian negara hampir miliaran rupiah," kata Koordinator Aksi GEMPA PLN.
Kordinator aksi menyampaikan bahwa Kejagung seharusnya tetap bekerja secara efektif dalam menulusuri Kaskus tersebut, Kejagung harus melakukan pemeriksaan terhadap Antonius Resep Tyas yang secar jelas kami duga kuat melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, pencucian uang dana pensiun PLN.
Selain dirut PT. DASPEN PLN Antonius Resep Tyas, juga ada beberapa oknum oknum lain yang ikut terlibat juga, jika Antonius Resep Tyas, telah di periksa oleh pihak penegak hukum, bukan berarti proses hukumnya akan berhenti, Kejagung harus jelih lagi dalam menerangkan kasus ini karena ada beberapa direksinya juga yang ikut serta terlibat dalam dugaan pencucian uang anggaran dana pensiun PLN tersebut, "Ucap kordinator aksi GEMPA PLN.
Kordinator aksi GEMPA PLN, pun memastikan akan terus aksi jika Kejagung tidak melanjutkan proses hukum korupsi dana pensiun PLN yang melibatkan banyak pihak di antaranya Dirut PT DASPEN Antonius Resep Tyas, dan beberapa direksinya.
"Jika Kejagung tidak melanjutkan proses hukum korupsi dana pensiun PLN, ini kami menduga Bapak Kajagung ST. Burhanuddin dan jajarannya sudah bekerja sama terkait persoalan korupsi dana pensiun PLN. Kami dari Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia Peduli PLN, tidak bisa menerima begitu saja korupsi yang merugikan Keuangan negara. Kami akan terus lanjutkan aksi ini sampai Dirut PT DASPEN Antonius Resep Tyas dan beberapa direksi lainnya ditangkap," tegasnya.(Red/ZS)
Kasus Korupsi Oleh CV Tifani May Lova Diduga Dapat Beking Dari Oknnum Jaksa Di Kejatisu
Berikan Ucapan HUT TNI KE-78, Koramil 01/Kranji Di Datangi 3 Kapolsek
Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Kematian Ibu dan Anak di Cinere, Tidak Ditemukan Unsur Pidana
Pj. Wali Kota Bekasi Saksikan Penandatanganan BA Kesepakatan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024
Presidium Nasional IBEMPI Berikan Apresiasi dan Mendukung Kepada KAPOLRI Untuk Usut Tuntas Tindakan Pemerasan Oleh KPK
Mohammad Idham, ST wasekjend MN KAHMI di undang menghadiri Acara 10 Tahun Aniversary PT. Tokyu Land Indonesia Di hotel Fairmont Jakarta
KABARMASA.COM,JAKARTA - Realisasi investasi Indonesia pada kuartal II/2023 mencapai Rp349,8 triliun. Capaian ini tumbuh 15,7% secara tahunan (year on year/yoy). Dari jumlah itu, penyerapan tenaga kerja langsung mencapai 464.289 orang. Menurut Wasekjen MN KAHMI hari ini,saya bicara soal menjaga iklim investor dan PMA penanaman modal asing agar nyaman ber invest di indonesia. dan Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita semua bahwa target investasi kita di kuartal kedua mencapai Rp349,8 triliun, Jakarta, Kamis (4/10) di pelataran hotel. (05/10/2023).
Idham bersyukur capaian investasi masih terbilang positif di tengah berbagai sentimen negatif domestik maupun global. Kepercayaan itu terus tebangun karena kerja sama pihak PMA Untuk terus ber-invest di Indonesia dalam hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Wasekjen MN KAHMI Menjelaskan Secara rinci, investasi di kuartal kedua ini masih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 53,3%, dan sekitar 46,7%-nya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Pemodal asing berhasil merealisasikan investasinya di Indonesia sebesar Rp186,3 triliun atau tumbuh 14,2% (yoy). Sementara investor domestik berhasil merealisasikan investasinya sebesar Rp163,5 triliun atau bertumbuh 17,6%.
“Artinya, sekalipun mayoritas investasi kita masih tetap (dari) asing, tapi dalam investasi dalam negeri itu tumbuh cukup signifikan. Bahkan, pertumbuhannya (PMDN) lebih tinggi (dibanding PMA),” sebutnya.
Sambung Idham Adapun, "lima sektor terbesar realisasi PMA-PMDN kuartal kedua mencakup Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar Rp43,0 triliun; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Rp42,4 triliun; Pertambangan Rp37,9 triliun; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp30,4 triliun; dan Listrik, Gas dan Air Rp25,6 triliun" tambahnya
"Secara khusus, pemodal asing lebih banyak merealisasikan investasinya di sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya US$2,5 miliar; Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi US$1,9 miliar; Industri Kimia Dan Farmasi US$1,3 miliar; Pertambangan US$1,2 miliar; serta Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran US$0,8 miliar" Tutup nya.
Kodim 0507/Bekasi Tampilkan Atraksi Memukau Dalam Gelaran Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI
Hari Jadi Ke-72 Humas Polri Dirayakan Dengan Berbagi Air Bersih
PJ WALI KOTA BEKASI R GANI MUHAMAD SAMBUT HUT TNI KE-78 DENGAN PENUH KEHANGATAN
Aliansi Pemuda Melayu Memohon Kapolri serta jajarannya dan Pemerintah Kota Batam: Menerima Pengajuan dari Keluarga Korban dalam Penangguhan Penahanan
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Aliansi Pemuda Melayu Melihat Kondisi Rempang Galang Hari ini, dan Mengaitkan Atas Tragedi 11 September 2023 yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Rabu (04/10/2023)
Ingin menyampaikan pesan kepada Kapolri, Kapolda dan Juga Kapolres serta juga Pemerintah Kota Batam untuk Melakukan Penangguhan Penahanan terhadap 34 Orang yang hari ini di tahan di Polresta Barelang dan 1 orang di Polda Kepri.
Pada prinsipnya penahanan dilakukan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan, menghindari kemungkinan tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, bahkan untuk menghindari adanya kemungkinan mengulangi perbuatannya.
Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak dan diperbolehkan mengajukan penangguhan penahan. Perlu diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan.
Hal ini di Sampaikan Oleh Koordinator Umum Aliansi Pemuda Melayu, saudara Dian Arniandi, mengingat keluarga-keluarga mereka juga menyampaikan pesan bagaimana ini dapat di bantu untuk proses Penangguhan Penahanan, lebih lanjut.
Dian Arniandi menyampaikan karena kami melihat hari ini yang di tahan mempunyai keluarga yang harus mereka Nafkahi, karena menjadi tanggung jawab mereka. Sesuatu yang mereka lakukan atas dasar adanya hukum sebab akibat, yang memang kita sangat menyayangkan atas kejadian telah terjadi.
Maka kami memohon kepada Kapori, Kapolda dan Kapolres serta juga Pemerintah hari ini untuk memberikan pertimbangan terhadap apa yang di minta oleh keluarga korban, Tutupnya.(Red/ZS)
BEM PTNU tegak lurus bersama PBNU, jadi garda terdepan dalam memerangi kelompok penentang dasar negara
Polri Campus Creator Competition 2023 Jadi Ajang Generasi Muda Berkreasi
Masyarakat Asli tempatan Rempang Galang: Menolak untuk di Relokasi
Kedatangan Kepala BP Batam M Rudi dan tim Pengembang untuk mencari solusi untuk masyarakat Rempang Galang pada jam 08:00 WIB pagi hari, namun masyarakat yang bertempatan tanjung dan masyarakat sembulang menolak untuk direlokasikan.
“Masyarakat Sambulang, di koordinir oleh ibu-ibu tempatan membawa sepanduk, karton bertuliskan penolakan Relokasi oleh pemerintah Kota Batam terkhususnya BP Batam”.
Tulisan tuntutan dari karton terpantau tim media, Pak Jokowi mana janji sertifikat Kami, kami benci kekerasan, kami benci penghianat dan tolak relokasi harga mati.
Masayakat menyatakan sikap,”Kami Masyarakat Sembulang menolak relokasi, pengusuran atau pengeseran di tanah wilayat Melayu”. Allahu Akbar seruat ibu-ibu
Ibu-ibu menyampaikan kami tidak mau di relokasi, bergeser dari rumah sedikitpun dan biar la kami mati di rumah kami. Tutupnya (Red)
Penasihat Hukum warga Rempang Galang mengajukan permohonan penangguhan di Polresta Barelang
Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak dan diperbolehkan mengajukan penangguhan penahan. Perlu diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan.
Penangguhan penahanan adalah tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis. Sesuai ketentuan Pasal 31 KUHAP, suatu penagguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.
Di konfirmasi oleh salah satu Penasehat Hukum warga Remapang Galang (Relang) pada Selasa, 03 Oktober 2023 di Polresta Barelang.
Yayan dan tim hukum bersama 2 perwakilan keluarga tersangka telah melakukan pertemuan bersama WaKaSat Reskrim untuk mengajukan permohonon penahanan untuk 28 tersangka dan di terima dengan baik oleh WaKaSat surat permohonan tersebut dengan surat tanda terima.
Yayan mengatakan tim kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Relang akan tetapi tetap menghargai proses hukum yang berlaku." Tutupnya.(Red/BCH)
Mosi tidak percaya DPK GMNI Hukum Unrika, Ke DPC GMNI Batam
Hal ini disampaikan langsung oleh ketua DPK dan seluruh pengurus DPK dan anggotanya, berawal dari kejadian konferda ke-2 DPD GMNI Kepri yang dilaksanakan di harmony one beberapa minggu yang lalu ketua DPC GMNI Batam Diki candra terpilih sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri.
Dengan terpilihnya bung Diki candra sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri, seolah-olah ada pemberian kepengurusan DPC GMNI Batam sehingga seakan-akan kami terombang-ambing tidak tau kemana arah kepemimpinan DPC GMNI Batam bahkan banyak anggota dan pengurus GMNI yang memundurkan diri dari GMNI. Oleh sebab itu kami menuntut beberapa point penting demi keberlangsungan organisasi GMNI Batam yah sama-sama kita cintai :
1. Kami meminta Ketua DPC GMNI batam bung Diki candra harus memundurkan diri dari ketua DPC GMNI batam, karena sudah terpilih sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri
2. Kami mendesak agar bung Diki secepatnya melaksanakan konfercab DPC GMNI Batam karena SK DPC GMNI Batam sudah habis masanya Enam (6) bulan yang lalu terhitung dari bulan April-November.
3. Kami minta agar transparansi DPC GMNI Batam ke komisariatnya karena tidak pernah ada rapat kerja cabang dengan komisariat yang seharusnya enam bulan sekali.
4. Apabila dari point-point di atas tidak di penuhi bung Diki maka kami akan melaksanakan konfercab luar biasa demi keberlangsungan organisasi GMNI di Batam
Demikian agar menjadi perhatian penuh bung Diki dan pengurusnya untuk terus menjalankan kerja-kerja organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GMNI.(Red)
Ketua Dekranasda Kota Bekasi Hadiri Gelaran Produk Unggulan 27 Kota/Kabupaten di Gedung Dekranasda Jawa Barat
HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara Tolak Kenaikan BBM Non-Subsidi
Dandim 0507/Bekasi Pimpin Acara Korp Raport Kenaikan Pangkat Bintara Dan Tamtama
RUTAN HUMBAHAS KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT LAKSANAKAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kota Bekasi Berjalan Dengan Khidmat
Bersihkan Korupsi: Perusahaan Dana Pensiunan PLN BUMN
KABARMASA.COM, JAKARTA - Mendukung pernyataan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) Erik Tohir dalam mengumumkan dana Pensiun PLN (DAPEN PLN) perusahaan pelat merah yang bermasalah harus di lakukan dengan hati-hati.ET beberapa waktu lalu di kutip dari CNBC indonesia. "Yang dapen sudah, sudah proses, sudah bicara. Nanti ada prosesnya, ya sabar, sabar," ujarnya saat ditemui di Menara Brilian, demikian kata ET. Minggu (01/10/2023)
Erick menegaskan, dirinya telah bicara dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh terkait audit (dapen PLN )BUMN yang diserahkan beberapa waktu lalu. Ia pernah menyampaikan, hasil audit dari BPKP akan terungkap pada 18 September 2023 mendatang.
Bukan tanpa alasan, ET memang sudah banyak menerima informasi yang valid dari berbagai pihak, mengingat Perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh dana pensiun PLN di Perusahaan BUMN memang seperti benalu. Perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina, PT. Pelindo, PT. PLN maupun Perusahaan lainnya sebenarnya dibentuk oleh direksi Perusahaan BUMN, dengan maksud agar supaya dana-dana iuran para pegawai yang sedemikian besar hingga mencapai trilyunan rupiah, harus dikelola dengan baik dan akuntable. Karena dana-dana tersebut pada akhirnya kembali dinikmati oleh para pensiun BUMN.
Ditengah kompleks dan beratnya masalah yang dihadapi oleh perusahaan BUMN, namun dukungan direksi perusahaan BUMN terhadap pengelolaan dana pensiun PLN masih sangat besar. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah direksi mengeluarkan keputusan-keputusan agar perusahaan-perusahaan dana pensiun bisa ikut mengerjakan proyek-proyek dilingkungan perusahaan BUMN. Seperti misalnya perusahaan-perusahaan Dana Pensiun PLN yang memiliki 7 perusahaan, diberikan peluang yang sangat besar untuk mengerjakan proyek-proyek PLN sesuai bidang atau keahlian perusahaan dana pensiun tersebut.
Kedua, beberapa oknum petinggi di perusahaan Dana Pensiun PLN menerapkan sistem pencaloan, yaitu mereka-mereka yang berhasil mendapatkan proyek akan mendapatkan sukses fee yang lumayan besar, sukses fee tersebut tidak hanya untuk para pembawa proyek, namun para direksinya juga turut menikmatinya, akibatnya terjadi penggelembungan biaya kontrak. Salah satu contohnya, adalah berdasarkan SK Direksi PLN agar pembangunan kantor PLN diserahkan kepada Perusahaan Dana Pensiun PLN, kemudian diberikan margin keuntungan sekitar 5 persen, namun pada kenyataannya peusahaan dana pensiun PLN yang diberi tugas, menggelembungkan keuntungan menjadi puluhan persen, ironinya keuntungan yang disetor ke dana pensiun PLN hanya sekitar 10 %. Sisa dari hasil penggelembungan biaya kontrak dinikmati oleh para petinggi dilingkungan perusahaan Dana Pensiun PLN.
Padahal kita ketahui penerimaan dana pensiun PLN sebesar 25%,namun yang di terima hanya 10&,kemudian 15% di kemenakan,artinya ini jelas sudah tidak sesui perjanjian,sehingga masalah penggelembungan by kontrak juga di keluhkan oleh kontraktor mitra kerja perusahaa.dalam hal ini harapan kami Erick Tohir selaku menteri BUMN mampu untuk menyelesaikan kasus KKN di tubuh BUMN sampai dengan anak perusaannya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi,agar BUMN memberikan kontribusi baik terhadapa negara yang bebas dari kasus tindak pidana Korupsi.
Memang agak sulit mengaudit Perusahaan-perusahaan dana pensiun PLN, karena seluruh dana yang terkumpul melalui iuran para pegawai, memang sejak lama diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Dana Pensiun PLN. Dan para direksi PLN sepertinya sungkan mempertanyakan bagaimana Lembaga Dana Pensiun PLN mengelola seluruh dana yang berasal dari iuran para pegawai PLN tersebut.
Sudah sejak lama masalah diatas menjadi rahasia umum dilingkungan PLN, khususnya pembicaraan maupun dalam diskusi-diskusi ringan para pensiunan di PLN. Namun hingga saat ini, persoalan korupsi di Perusahaan Dana Pensiun PLN maupun di perusahaan BUMN lainnya belum tertangani dengan baik. Barulah setelah ET menjadi Menteri BUMN, persoalan ini menyeruak kembali, yang tentunya hal ini menjadi harapan semua pihak, agar persoalan korupsi ditubuh perusahaan Dana Pensiun BUMN segera terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.(Red/ZS)