PJ WALI KOTA BEKASI R GANI MUHAMAD SAMBUT HUT TNI KE-78 DENGAN PENUH KEHANGATAN
Aliansi Pemuda Melayu Memohon Kapolri serta jajarannya dan Pemerintah Kota Batam: Menerima Pengajuan dari Keluarga Korban dalam Penangguhan Penahanan
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Aliansi Pemuda Melayu Melihat Kondisi Rempang Galang Hari ini, dan Mengaitkan Atas Tragedi 11 September 2023 yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Rabu (04/10/2023)
Ingin menyampaikan pesan kepada Kapolri, Kapolda dan Juga Kapolres serta juga Pemerintah Kota Batam untuk Melakukan Penangguhan Penahanan terhadap 34 Orang yang hari ini di tahan di Polresta Barelang dan 1 orang di Polda Kepri.
Pada prinsipnya penahanan dilakukan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan, menghindari kemungkinan tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, bahkan untuk menghindari adanya kemungkinan mengulangi perbuatannya.
Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak dan diperbolehkan mengajukan penangguhan penahan. Perlu diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan.
Hal ini di Sampaikan Oleh Koordinator Umum Aliansi Pemuda Melayu, saudara Dian Arniandi, mengingat keluarga-keluarga mereka juga menyampaikan pesan bagaimana ini dapat di bantu untuk proses Penangguhan Penahanan, lebih lanjut.
Dian Arniandi menyampaikan karena kami melihat hari ini yang di tahan mempunyai keluarga yang harus mereka Nafkahi, karena menjadi tanggung jawab mereka. Sesuatu yang mereka lakukan atas dasar adanya hukum sebab akibat, yang memang kita sangat menyayangkan atas kejadian telah terjadi.
Maka kami memohon kepada Kapori, Kapolda dan Kapolres serta juga Pemerintah hari ini untuk memberikan pertimbangan terhadap apa yang di minta oleh keluarga korban, Tutupnya.(Red/ZS)
BEM PTNU tegak lurus bersama PBNU, jadi garda terdepan dalam memerangi kelompok penentang dasar negara
Polri Campus Creator Competition 2023 Jadi Ajang Generasi Muda Berkreasi
Masyarakat Asli tempatan Rempang Galang: Menolak untuk di Relokasi
Kedatangan Kepala BP Batam M Rudi dan tim Pengembang untuk mencari solusi untuk masyarakat Rempang Galang pada jam 08:00 WIB pagi hari, namun masyarakat yang bertempatan tanjung dan masyarakat sembulang menolak untuk direlokasikan.
“Masyarakat Sambulang, di koordinir oleh ibu-ibu tempatan membawa sepanduk, karton bertuliskan penolakan Relokasi oleh pemerintah Kota Batam terkhususnya BP Batam”.
Tulisan tuntutan dari karton terpantau tim media, Pak Jokowi mana janji sertifikat Kami, kami benci kekerasan, kami benci penghianat dan tolak relokasi harga mati.
Masayakat menyatakan sikap,”Kami Masyarakat Sembulang menolak relokasi, pengusuran atau pengeseran di tanah wilayat Melayu”. Allahu Akbar seruat ibu-ibu
Ibu-ibu menyampaikan kami tidak mau di relokasi, bergeser dari rumah sedikitpun dan biar la kami mati di rumah kami. Tutupnya (Red)
Penasihat Hukum warga Rempang Galang mengajukan permohonan penangguhan di Polresta Barelang
Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak dan diperbolehkan mengajukan penangguhan penahan. Perlu diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan.
Penangguhan penahanan adalah tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis. Sesuai ketentuan Pasal 31 KUHAP, suatu penagguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.
Di konfirmasi oleh salah satu Penasehat Hukum warga Remapang Galang (Relang) pada Selasa, 03 Oktober 2023 di Polresta Barelang.
Yayan dan tim hukum bersama 2 perwakilan keluarga tersangka telah melakukan pertemuan bersama WaKaSat Reskrim untuk mengajukan permohonon penahanan untuk 28 tersangka dan di terima dengan baik oleh WaKaSat surat permohonan tersebut dengan surat tanda terima.
Yayan mengatakan tim kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Relang akan tetapi tetap menghargai proses hukum yang berlaku." Tutupnya.(Red/BCH)
Mosi tidak percaya DPK GMNI Hukum Unrika, Ke DPC GMNI Batam
Hal ini disampaikan langsung oleh ketua DPK dan seluruh pengurus DPK dan anggotanya, berawal dari kejadian konferda ke-2 DPD GMNI Kepri yang dilaksanakan di harmony one beberapa minggu yang lalu ketua DPC GMNI Batam Diki candra terpilih sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri.
Dengan terpilihnya bung Diki candra sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri, seolah-olah ada pemberian kepengurusan DPC GMNI Batam sehingga seakan-akan kami terombang-ambing tidak tau kemana arah kepemimpinan DPC GMNI Batam bahkan banyak anggota dan pengurus GMNI yang memundurkan diri dari GMNI. Oleh sebab itu kami menuntut beberapa point penting demi keberlangsungan organisasi GMNI Batam yah sama-sama kita cintai :
1. Kami meminta Ketua DPC GMNI batam bung Diki candra harus memundurkan diri dari ketua DPC GMNI batam, karena sudah terpilih sebagai sekretaris DPD GMNI Kepri
2. Kami mendesak agar bung Diki secepatnya melaksanakan konfercab DPC GMNI Batam karena SK DPC GMNI Batam sudah habis masanya Enam (6) bulan yang lalu terhitung dari bulan April-November.
3. Kami minta agar transparansi DPC GMNI Batam ke komisariatnya karena tidak pernah ada rapat kerja cabang dengan komisariat yang seharusnya enam bulan sekali.
4. Apabila dari point-point di atas tidak di penuhi bung Diki maka kami akan melaksanakan konfercab luar biasa demi keberlangsungan organisasi GMNI di Batam
Demikian agar menjadi perhatian penuh bung Diki dan pengurusnya untuk terus menjalankan kerja-kerja organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GMNI.(Red)
Ketua Dekranasda Kota Bekasi Hadiri Gelaran Produk Unggulan 27 Kota/Kabupaten di Gedung Dekranasda Jawa Barat
HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara Tolak Kenaikan BBM Non-Subsidi
Dandim 0507/Bekasi Pimpin Acara Korp Raport Kenaikan Pangkat Bintara Dan Tamtama
RUTAN HUMBAHAS KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT LAKSANAKAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kota Bekasi Berjalan Dengan Khidmat
Bersihkan Korupsi: Perusahaan Dana Pensiunan PLN BUMN
KABARMASA.COM, JAKARTA - Mendukung pernyataan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) Erik Tohir dalam mengumumkan dana Pensiun PLN (DAPEN PLN) perusahaan pelat merah yang bermasalah harus di lakukan dengan hati-hati.ET beberapa waktu lalu di kutip dari CNBC indonesia. "Yang dapen sudah, sudah proses, sudah bicara. Nanti ada prosesnya, ya sabar, sabar," ujarnya saat ditemui di Menara Brilian, demikian kata ET. Minggu (01/10/2023)
Erick menegaskan, dirinya telah bicara dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh terkait audit (dapen PLN )BUMN yang diserahkan beberapa waktu lalu. Ia pernah menyampaikan, hasil audit dari BPKP akan terungkap pada 18 September 2023 mendatang.
Bukan tanpa alasan, ET memang sudah banyak menerima informasi yang valid dari berbagai pihak, mengingat Perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh dana pensiun PLN di Perusahaan BUMN memang seperti benalu. Perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina, PT. Pelindo, PT. PLN maupun Perusahaan lainnya sebenarnya dibentuk oleh direksi Perusahaan BUMN, dengan maksud agar supaya dana-dana iuran para pegawai yang sedemikian besar hingga mencapai trilyunan rupiah, harus dikelola dengan baik dan akuntable. Karena dana-dana tersebut pada akhirnya kembali dinikmati oleh para pensiun BUMN.
Ditengah kompleks dan beratnya masalah yang dihadapi oleh perusahaan BUMN, namun dukungan direksi perusahaan BUMN terhadap pengelolaan dana pensiun PLN masih sangat besar. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah direksi mengeluarkan keputusan-keputusan agar perusahaan-perusahaan dana pensiun bisa ikut mengerjakan proyek-proyek dilingkungan perusahaan BUMN. Seperti misalnya perusahaan-perusahaan Dana Pensiun PLN yang memiliki 7 perusahaan, diberikan peluang yang sangat besar untuk mengerjakan proyek-proyek PLN sesuai bidang atau keahlian perusahaan dana pensiun tersebut.
Kedua, beberapa oknum petinggi di perusahaan Dana Pensiun PLN menerapkan sistem pencaloan, yaitu mereka-mereka yang berhasil mendapatkan proyek akan mendapatkan sukses fee yang lumayan besar, sukses fee tersebut tidak hanya untuk para pembawa proyek, namun para direksinya juga turut menikmatinya, akibatnya terjadi penggelembungan biaya kontrak. Salah satu contohnya, adalah berdasarkan SK Direksi PLN agar pembangunan kantor PLN diserahkan kepada Perusahaan Dana Pensiun PLN, kemudian diberikan margin keuntungan sekitar 5 persen, namun pada kenyataannya peusahaan dana pensiun PLN yang diberi tugas, menggelembungkan keuntungan menjadi puluhan persen, ironinya keuntungan yang disetor ke dana pensiun PLN hanya sekitar 10 %. Sisa dari hasil penggelembungan biaya kontrak dinikmati oleh para petinggi dilingkungan perusahaan Dana Pensiun PLN.
Padahal kita ketahui penerimaan dana pensiun PLN sebesar 25%,namun yang di terima hanya 10&,kemudian 15% di kemenakan,artinya ini jelas sudah tidak sesui perjanjian,sehingga masalah penggelembungan by kontrak juga di keluhkan oleh kontraktor mitra kerja perusahaa.dalam hal ini harapan kami Erick Tohir selaku menteri BUMN mampu untuk menyelesaikan kasus KKN di tubuh BUMN sampai dengan anak perusaannya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi,agar BUMN memberikan kontribusi baik terhadapa negara yang bebas dari kasus tindak pidana Korupsi.
Memang agak sulit mengaudit Perusahaan-perusahaan dana pensiun PLN, karena seluruh dana yang terkumpul melalui iuran para pegawai, memang sejak lama diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Dana Pensiun PLN. Dan para direksi PLN sepertinya sungkan mempertanyakan bagaimana Lembaga Dana Pensiun PLN mengelola seluruh dana yang berasal dari iuran para pegawai PLN tersebut.
Sudah sejak lama masalah diatas menjadi rahasia umum dilingkungan PLN, khususnya pembicaraan maupun dalam diskusi-diskusi ringan para pensiunan di PLN. Namun hingga saat ini, persoalan korupsi di Perusahaan Dana Pensiun PLN maupun di perusahaan BUMN lainnya belum tertangani dengan baik. Barulah setelah ET menjadi Menteri BUMN, persoalan ini menyeruak kembali, yang tentunya hal ini menjadi harapan semua pihak, agar persoalan korupsi ditubuh perusahaan Dana Pensiun BUMN segera terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.(Red/ZS)
PJ WALI KOTA BEKASI JALIN SILATURAHMI KE PENGADILAN NEGERI
Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu Mendesak Kapolda Metro Jaya dan Kapolri Untuk mengevaluasi Kapolres Kab Bekasi
Konflik Pembangunan PSN Pulau Rempang Belum Usai Kepala BKPM Harus Dicopot
Geruduk KPK GPM OKU Jakarta Melaporkan Adanya Suap Menyuap Antara LKPP Dan PERKIM Terhadap Terduga Aladri
GPM OKU DKI Jakarta Geruduk Kantor LKPP Dan KPK
Nama Dito Disebut Terima 27 Miliar, PB HMI Desak Menpora Mundur
Serah Terima Wahana Permainan: Guna Membantu Pendidikan di tingkat TK Paut Mutiara Hati Prov. Kepri Kabupaten Anambas
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas - Selasa 26 September 2023, Bertempat di halaman Desa Batu Ampar pada pukul 09:00 WIB telah dilakukan surat terima, tiga unit bantuan mainan untuk sekolah TK Paut Mutiara Hati Desa Batu Ampar.
Dalam ramgka penyerahan, Kepala Desa Batu Ampar Iskandar menyerahkan langsung ke Kepala TK Paut disaksikan oleh guru, pendidik dan jajaran Pemerintahan di Desa Batu Ampar.
Lanjut Kepala Desa Batu Ampar Iskandar Menyampaikan, berharap dalam surat terima kususnya kepada Kepala Sekolah dan Guru-guru agar memanfaatkan batuan ini sebaik-baiknya.
Dasar Pemerintahan Desa melakukan penyaluran batuan ini menginggat di TK dan Paut, “memang di butuhkan wahana permainan ini dan agar anak-anak didik dapat berkolaborasi di selah-selah jam pelajaran”.
“Kami Pemerintahan desa berharap mudah-mudahan kedepan TK Paut Mutiara Hati Desa Batu Ampar lebih baik lagi dari tahun-tahun ini”.
Ada pun wahana permainan ini di beri bantuan langsung dari pemerintahan desa tahun 2023, karena pemerintahan desa wajib memperhatikan sarana dan perasarana pendidikan TK Paut.
Terimakasih kepada guru-guru paut yang telah hadir bersama-sama dan menyaksikan surat terima ini. Semoga dapat di manfaafkan sebaik-baiknya, Ucap kepala desa batu ampar Iskandar.
Wahana Permainan ini dalam keadaan baik dan masih di segel. Dengan angaran Desa Batu Ampar sebesar Rp36.000.000.,- termasuk dana oprasional dan pajak, Ungkapnya
Penutup dari Kepala Desa Batu Ampar Iskandar, wahana permainan tersebut ada 3 (tiga) unit seperti, Seluncuran Ayunan 2 (dua) unit dan Seluncuran Rumah saat 1 (satu) Unit. Adapun konfrimasi dari tim media, bahwa Kepala desa membenarkan. (Red/ZS)
Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Oleh : Randika Ramadhani Erwin, S.H Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
Terindikasi Akan Tawuran Babinsa Margahayu Bersama Warga Amankan Dua Remaja Dan Senjata Tajam
HMI Berdaya Saing Dianggap Hanya Bualan, Ex Wasekjen Beberkan Penjelasannya
Kesekjenan Dijadikan Lelucon, Wasekjend PB HMI MPO Menarik Diri Dari Kepengurusan
Ziarah ke Makam Tokoh Pejuang Kepri, Gubernur Ansar Komitmen Teruskan Perjuangan
Tabur bunga diawali oleh Gubernur Ansar dan diikuti oleh Wakil Gubenur serta Para FKPD Kepri. Makam pejuang yang diziarahi pada kesempatan ini adalah H.M. Sani, Sabtu Hajar, H. Syahrul serta H. Bakri Syukur.
Sosok Para pejuang ini merupakan tokoh karismatik dan panutan karena dengan segala upaya tanpa lelah, dan kerja keras dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga di masa lalu sehingga menjadikan Kepri sebuah Provinsi yang bisa kita nikmati hingga sekarang.
Gubernur Ansar mengungkapkan, dirinya akan berupaya untuk meneruskan perjuangan almarhum H Muhammad Sani Mantan Gubenur Kepri terdahulu, Sabri Hajar, H Syahrul dan H Bakri Syukur guna memajukan dan menciptakan Provinsi Kepulauan Riau yang sejahtera dan lebih baik.
"Ziarah ini menambah semangat dan moril saya dan rekan-rekan FKPD semua untuk berbuat yang terbaik dan lebih baik lagi dari apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita terdahulu menuju Kepri yang maju dan sejahtera," ungkapnya.
Gubernur Ansar juga memohon doa kepada seluruh warga Kepulauan Riau, untuk bisa melanjutkan perjuangan dan cita-cita dalam memajukan Provinsi Kepri dan memulihkan kembali kondisi yang saat ini pasca dilanda pandemi Covid-19.
"Mari bersama wujudkan cita-cita pejuang kita terdahulu. Setelah covid-19 memang ekonomi kita belum sepenuhnya pulih namun dengan kebersamaan dan kerja keras bersama , saya yakin di usianya yang semakin matang Provinsi ini akan semakin melesat maju," tutupnya.
Tampak mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur Marlin Agustina, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj.Dewi Kumalasari, Tim Percepatan Pembangunan Kepri Syarafuddin Aluan serta beberapa OPD Pemerintah Provinsi Kepri. (Red/zs)
Memperingati Hari Jadi Kepri ke-21: Momentum Parade Pembangunan Berkelanjutan di Kepri
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-21 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (24/9). Dalam kesempatan itu Gubernur Ansar mengajak jadikan Hari Jadi ke-21 ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan.
"Mari kita jadikan Hari Jadi ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan dan berpaut pada pasal 11 Gurindam 12 “Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa” bermakna sebagai anak bangsa, kita harus bisa mengerahkan segala kemampuan demi mengharumkan Negeri Melayu Kepulauan Riau" ujarnya.
Untuk itu, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut andil dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Bumi Bunda Tanah Melayu. Mulai dari Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga/Instansi Vertikal, Alim Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Cerdik Pandai, Dunia Usaha dan Swasta, kalangan Pers serta masyarakat secara umum.
Kolaborasi tersebut menghadirkan berbagai program strategis di Negeri Segantang Lada, diantaranya Pemenuhan konektivitas antar wilayah, Percepatan infrastruktur untuk transformasi dunia digital dan penguatan wilayah 3T, Penguatan dan Pengembangan UMKM melalui Penyaluran Modal Usaha dengan Subsidi Bunga 0%.
Lalu Pemenuhan Infrastruktur Dasar melalui Program Kepri Terang, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sosial di luar daerah berupa Pembangunan Rumah Singgah, Perlindungan Nelayan melalui Program BPJS Ketenagakerjaan, Penguatan Keagamaan melalui pemberian bantuan kepada seluruh institusi keagamaan, Peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan, Penguatan nilai-nilai Budaya, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
"Langkah-langkah strategis tersebut merupakan semangat melanjutkan perjuangan yang telah membuahkan hasil dari berbagai capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin menunjukkan tren positif" ungkapnya.
Terakhir Gubernur Ansar mengajak untuk terus bersama memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.
"Mari kita 'Turun Tangan' bukan sekedar 'Urun Angan' dalam mewujudkan 'Ekonomi Maju, Untuk Kepri Berbudaya' menuju Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya" tutupnya.
Sebagai ungkapan rasa syukur dan apresiasi, usai upacara Gubernur Ansar menyerahkan penghargaan dan bantuan kepada pihak-pihak yang berjasa pada pembentukan Provinsi Kepri, mendukung pembangunan, serta ikut mengharumkan nama Kepri di kancah nasional, dengan total 101 penerima. (Red/zs)