RUTAN HUMBAHAS KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT LAKSANAKAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA

KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Dalam rangka mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam aksi G30S PKI pada 30 September 1965, Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara menggelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila.(02/10/2023) 

Upacara yang mengusung Thema : "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju" kali ini berlangsung khidmat dengan perghormatan dan kesetiaan yang teguh terhadap Pancasila di aula Rutan Humbang Hasundutan.

Selaku Inspektur Upacara, Kepala Satuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan ,Tamrin Simamora, S.H, mengantikan Bapak Karutan yang berhalangan hadir dikarenakan mengikuti Ujian Pemetaan/Penilaian dan Kompetesi di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, menyampaikan Sambutan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bahwa Hari Kesaktian Pancasila mengharuskan insan pengayoman untuk mempertahankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai Benteng Ideologi Berbangsa dan bernegara dari generasi ke generasi supaya pemahaman ini tidak hanya berhenti pada satu generasi saja.

"Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukakn untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang Tangguh di masa kini dan menjadi banggsa yang Tangguh di masa depan," tandas Tamrin.

Ka.KPR berharap agar seluruh pegawai terus menunjukkan eksistensi dirinya sebagai abdi negara yang setia terhadap Pancasila serta menjalankan tugas, pokok dan fungsi dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

"Sebagai pengayom masyarakat dalam hal ini warga binaan, petugas pemasyarakatan harus dapat menjadi teladan dan contoh dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, bergerahk aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Maju dalam tatanan Masyarakat” pungkasnya.

Share:

Read More

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kota Bekasi Berjalan Dengan Khidmat

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 01 Oktober menjadi momentum pengingat sejarah bagi bangsa Indonesia, Upacara Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Bekasi digelar di Plaza Pemerintah Kota Bekasi pada hari ini berjalan dengan khidmat.

Penjabat Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad menjadi pembina upacara dengan dihadiri Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi yakni Ketua DPRD Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507 Kota Bekasi, Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan unsur lainnya.

Upacara juga diikuti oleh anggota TNI Polri Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi, Dinas Damkar, PGRI Kota Bekasi, perwakilan ASN/Non ASN Pemerintah Kota Bekasi dan para siswa siswi yang turut meramaikan gelar upacara Hari Kesaktian Pancasila pada tahun ini.

Prosesi upacara Hari Kesaktian Pancasila ini berjalan dengan khidmat, diawali mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Pembina Upacara, R. Gani Muhamad sebagai tanda mengenang serta mendoakan para pahlawan yang telah gugur, dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila.

Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Arm. Rico Ricardo Sirait bertugas membacakan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dilanjut dengan pembacaan naskah ikrar oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah.

Makna dengan peringatan ini sebagai tanda berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) PKI yang terjadi pada tahun 1965, peristiwa tersebut menjadi salah satu sejarah kelamnya bangsa Indonesia yang pada peristiwa tersebut 6 Jenderal dan 1 Perwira militer terbunuh dan dimasukkan kedalam sumur lubang buaya.

Share:

Read More

Bersihkan Korupsi: Perusahaan Dana Pensiunan PLN BUMN

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mendukung pernyataan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) Erik Tohir dalam mengumumkan dana Pensiun PLN  (DAPEN PLN) perusahaan pelat merah yang bermasalah harus di lakukan dengan hati-hati.ET beberapa waktu lalu di kutip dari CNBC indonesia. "Yang dapen sudah, sudah proses, sudah bicara. Nanti ada prosesnya, ya sabar, sabar," ujarnya saat ditemui di Menara Brilian, demikian kata ET. Minggu (01/10/2023)

Erick menegaskan, dirinya telah bicara dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh terkait audit (dapen PLN )BUMN yang diserahkan beberapa waktu lalu. Ia pernah menyampaikan, hasil audit dari BPKP akan terungkap pada 18 September 2023 mendatang.

Bukan tanpa alasan, ET memang sudah banyak menerima informasi yang valid dari berbagai pihak, mengingat Perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh dana pensiun PLN di Perusahaan BUMN memang seperti benalu. Perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina, PT. Pelindo, PT. PLN maupun Perusahaan lainnya sebenarnya dibentuk oleh direksi Perusahaan BUMN, dengan maksud agar supaya dana-dana iuran para pegawai yang sedemikian besar hingga mencapai trilyunan rupiah, harus dikelola dengan baik dan akuntable. Karena dana-dana tersebut pada akhirnya kembali dinikmati oleh para pensiun BUMN.

Ditengah kompleks dan beratnya masalah yang dihadapi oleh perusahaan BUMN, namun dukungan direksi perusahaan BUMN terhadap pengelolaan dana pensiun PLN  masih sangat besar. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah direksi mengeluarkan keputusan-keputusan agar perusahaan-perusahaan dana pensiun bisa ikut mengerjakan proyek-proyek dilingkungan perusahaan BUMN. Seperti misalnya perusahaan-perusahaan Dana Pensiun PLN yang memiliki 7 perusahaan, diberikan peluang yang sangat besar untuk mengerjakan proyek-proyek PLN sesuai bidang atau keahlian perusahaan dana pensiun tersebut.

Kedua, beberapa oknum petinggi di perusahaan Dana Pensiun PLN menerapkan sistem pencaloan, yaitu mereka-mereka yang berhasil mendapatkan proyek akan mendapatkan sukses fee yang lumayan besar, sukses fee tersebut tidak hanya untuk para pembawa proyek, namun para direksinya juga turut menikmatinya, akibatnya terjadi penggelembungan biaya kontrak. Salah satu contohnya, adalah berdasarkan SK Direksi PLN agar pembangunan kantor PLN diserahkan kepada Perusahaan Dana Pensiun PLN, kemudian diberikan margin keuntungan sekitar 5 persen, namun pada kenyataannya peusahaan dana pensiun PLN yang diberi tugas, menggelembungkan keuntungan menjadi puluhan persen, ironinya keuntungan yang disetor ke dana pensiun PLN hanya sekitar 10 %. Sisa dari hasil penggelembungan biaya kontrak dinikmati oleh para petinggi dilingkungan perusahaan Dana Pensiun PLN. 

Padahal kita ketahui penerimaan dana pensiun PLN sebesar 25%,namun yang di terima hanya 10&,kemudian 15%  di kemenakan,artinya ini jelas sudah tidak sesui perjanjian,sehingga masalah penggelembungan by kontrak juga di keluhkan oleh kontraktor mitra kerja perusahaa.dalam hal ini harapan kami Erick Tohir selaku menteri BUMN  mampu untuk menyelesaikan kasus KKN di tubuh BUMN sampai dengan anak perusaannya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi,agar BUMN memberikan kontribusi baik terhadapa negara yang bebas dari kasus tindak pidana Korupsi.

Memang agak sulit mengaudit Perusahaan-perusahaan dana pensiun PLN, karena seluruh dana yang terkumpul melalui iuran para pegawai, memang sejak lama diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Dana Pensiun PLN. Dan para direksi PLN sepertinya sungkan mempertanyakan bagaimana Lembaga Dana Pensiun PLN mengelola seluruh dana yang berasal dari iuran para pegawai PLN tersebut.

Sudah sejak lama masalah diatas menjadi rahasia umum dilingkungan PLN, khususnya pembicaraan maupun dalam diskusi-diskusi ringan para pensiunan di PLN. Namun hingga saat ini, persoalan korupsi di Perusahaan Dana Pensiun PLN maupun di perusahaan BUMN lainnya belum tertangani dengan baik. Barulah setelah ET menjadi Menteri BUMN, persoalan ini menyeruak kembali, yang tentunya hal ini menjadi harapan semua pihak, agar persoalan korupsi ditubuh perusahaan Dana Pensiun BUMN segera terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.(Red/ZS)

Share:

Read More

PJ WALI KOTA BEKASI JALIN SILATURAHMI KE PENGADILAN NEGERI

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad, didampingi Asisten Perekonomian Dwi Andyarini, Asisten Pemerintahan Lintong Dianto Putro, Asisten Pembangunan Inayatullah, dan Staf Ahli Wali Kota Marisi kunjungi Kantor Pengadilan Negeri Kota Bekasi Jum’at, (29/9/23).

Pj. Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad beserta rombongan diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Surachmat di ruang Ketua Pengadilan.

“Gembira, hari ini diterima dengan lengkap bersama jajaran Pengadilan Negeri, disambut dengan hangat, semoga bisa terus saling komunikasi dengan baik menjalin kekeluargaan dengan erat.”

Lanjutnya, Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad menjalin silaturahmi bersama jajaran di Pemerintah Daerah ini untuk menjaga keutuhan kekeluargaan yang erat dalam satu naungan di Pemerintah Daerah, silaturahmi ini adalah bahwa Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad untuk bisa berkomunikasi dengan aktif antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya di dalam menjaga stabilitas keamanan, mudah-mudahan sinergitas antara Forkopimda bersama Pemerintah Daerah yang selama ini sudah terjalin dengan baik, dapat ditingkatkan lagi sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif guna terus melanjutkan pembangunan di Kota Bekasi," tutup R. Gani.

Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengapresiasi kunjungan Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad yang terus menjalin komunikasi yang aktif, dengan terjalinnya komunikasi yang baik ini tentu akan dapat bersinergi yang lebih baik lagi untuk Kota Bekasi.

Share:

Read More

Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu Mendesak Kapolda Metro Jaya dan Kapolri Untuk mengevaluasi Kapolres Kab Bekasi

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di markas besar kepolisian Republik Indonesia (mabes polri). Rabu,27/9/2023

Dalam Aksi Unjuk Rasa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu mendesak Kapolda dan Kapolri untuk mengevaluasi Kinerja Kapolres Kab Bekasi karna di nilai tidak mempunyai kapasitas yang baik serta telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Kab Bekasi.

Alwi Selaku Presidium Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu menegaskan kapolres dan kasatlantas metro kabupaten bekasi harus bertanggungjawab atas dugaan Kasus pungutan liar (Pungli) dalam proses pembuatan Sura Ijin Mengemudi (SIM) dalam hal ini pula lah yang paling dirugikan adalah masyarakat banyak.

Alwi menilai maraknya dugaan pungli ini karna minimnya pengawasan yang dilakukan dari pihak terkait sehingga banyak terjadinya pungutan liar tersebut.

"kami juga mendorong kapolda dan kapolri harus segera melakukan audit di kantor satpas SIM Kab.Bekasi dan segera menindak tegas apabila nanti ada oknum yang terbukti dalam melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Serta mengevaluasi Kinerja Kapolres metro kabupaten bekasi dan mencopot kapolres metro kabupaten bekasi karna atas kelalaian kapolres lah hal seperti ini bisa terjadi,ucapnya".

Dalam aksi tersebut massa  aksi merasa kecewa karna kapolda dan kapolri tidak bisa menemui massa aksi dikarenakan ada kesibukan lain.

" kami sangat menyayangkan dalam aksi unjuk rasa kali ini kapolda dan Kapolri tidak bisa menemui kami. kami juga memberikan Surat pengaduan secara langsung kepada kapolda dan Kapolri agar kasus  ini cepat di tindak lanjuti, dalam beberapa hari kedepan kami juga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi,tutup Alwi (089513399800)."

Share:

Read More

Konflik Pembangunan PSN Pulau Rempang Belum Usai Kepala BKPM Harus Dicopot

KABARMASA.COM, JAKARTA- Isu pembangunan PSN kawasan Eco City di pulau Rempang terus menjadi pembicaraan publik hari ini. Berbagai upaya penolakan dari masyarakat setempat dan langkah pemerintah untuk mencari solusi tengah masih menemui jalan buntu. Tentunya apabila kegaduhan terkait pulau rempang tidak disudahi maka akan mengganggu stabilitas keamanan menjelang pemilu 2024.

Ketua Komando Rakyat Arus Depan Pancasila (KOMRAD Pancasila) Antony Yudha menyampaikan bahwa Kepala BKPM Bahlil Lahadalia gagal menemukan solusi dan menjembatani antara pihak pengembang dan masyarakat setempat.

“ Menteri Bahlil layak untuk dicopot karena gagal menjadi penengah antar pihak terkait konflik rempang sehingga konflik ini terus membara dan menciptakan kegaduhan publik.” Ujarnya.

Antony juga menilai bahwa Bahlil seharusnya berdiri sama rata diantara pihak pengusaha dan warga tetapi yang terjadi malah Bahlil selaku Kepala BKPM lebih Pro terhadap pihak pengembang Eco City Rempang daripada Rakyat.

“ Maka dari Itu Presiden harus turun tangan terkait isu Rempang ini karena kami menilai Bahlil tidak mampu meredam situasi di pulau rempang, kehadiran beliau disana malah menciptakan kegaduhan baru dan akhirnya juga merepotkan Presiden Jokowi lagi. Apalagi sebentar lagi sudah masuk persiapan pemilu jangan sampai isu pulau rempang jadi bahan gorengan politik untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu.”Ujar antony.

Hal senada juga diutarakan oleh ketua umum National Corruption Watch( NCW) Hanifa Sutrisna. Ia mengatakan bahwa proyek tersebut berpotensi memantik konflik sosial yang serius bagi stabilitas keamanan dalam negeri.

“Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu? Rakyat rindu sosok Jokowi yang peduli dengan jeritan rakyat kelas bawah," ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat DPP NCW, Jakarta, pada Rabu, 27 September 2023.

Hanifa turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres.

"Rempang Eco City ini kesannya dipaksakan harus rampung penempatan investasinya sebelum Pilpres 2024. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya lebih memihak kepada pengusaha, apalagi membela kepentingan pengusaha asing" tutupnya.

Share:

Read More

Geruduk KPK GPM OKU Jakarta Melaporkan Adanya Suap Menyuap Antara LKPP Dan PERKIM Terhadap Terduga Aladri

KABARMASA.COM, JAKARTA- Masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Masyarakat Oku Jakarta mendatangi kantor KPK RI. Mereka melaporkan adanya dugaan suap terhadap tenaga ahli IT saudara (Aladri) oleh LKPP dan PERKIM Masa aksi tersebut meminta KPK harus segera membentuk tim khusus guna menyelidiki kasus yang merugikan negara dan masyarakat kabupaten Oku. 27/09/2023

“ kami segenap masyarakat kab.oku merasa sangat dirugikan terkait adanya pelahgunaan Server LPSE yang dikendalikan Aladri, kami sangat berharap dengan adanya Tindakan kami di Jakarta dapat membuat perubahan untuk persaingan usaha yang sehat di kab.oku “ ujar mahameru korlap lapangan, (Jakarta, 26 September 2023).

Mereka dengan lantang memberikan 4 ultimatum kepada KPK berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku Adapun 4 (empat) tuntuntan masa aksi yang dibacakan seksama:

1. Meminta KPK RI untuk mengusut tuntas kasus keterlibatan oknum panitia pengadaan barang  dan jasa ( LKPP ) dan perkim atas praktik kolusi dalam proses lelang tender di kab. oku

2. Meminta KPK RI untuk membentuk tum khusus guna memberantas suap menyuap diduga melibatkan oknum lkpp dan perkim kab.oku terhadap tenaga it diskominfo (aladri)

3. Mengutuk keras tindak kolusialisme di kab.oku yang telah merugikan seluruh masyarakat kab. oku

4. Mendukung KPK RI dalam menuntaskan persoalan kolusi di kab.oku yang telah merugikan masyarakat kab. oku dan membuat persaingan usaha tidak sehat di kab. oku

Puluhan masa aksi tersebut juga mendatangi kantor KLPP yang diduga memberikan perlindungan terhadap oknum dibawah naungan instansi tersebut. (Red)

Share:

Read More

GPM OKU DKI Jakarta Geruduk Kantor LKPP Dan KPK

KABARMASA.COM, JAKARTA- Gerakan Persatuan Masyarakat OKU DKI Jakarta menduga keterlibatan IT yang diduga dipasangkan oleh oknum LPSE Kab. OKU untuk panitia pengadaan barang dan jasa agar LPSE tidak bisa mengakses saat jadwal upload dokumen pemasaran.

” Kami Menduga pula adanya post bidding pada paket-paket yang dimasuki oleh peserta diluar lelang tidak sesuai arahan yang berlaku” ujar Mahameru selaku korlap (26/09/2023).

KLPP diduga membiarkan adanya perlindungan yang sengaja di berikan kepada beberapa oknum membuat instusi ini tidak memiliki nilai integritas terhadap pemberantasan KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) terhadap para oknum yang terlibat, LKPP yang seharusnya BIJAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Indonesia khususnya di wilayah KAB. OKU Menjadi bahan permainan oleh satu maupun dua oknum yang diduga kuat memiliki hubungan khusus kepada para pemihak bangku kekuasaan terkait. informasi yang kami temui, di KAB. OKU terjadi suap menyuap, pelaporan masyarakat, sidak dprd oku menemukan permainan dengan adanya pertimbangan dan laporan dari masyarakat KAB. OKU.

“Kami yang tergabung dalam GERAKAN PERSATUAN MASYARAKAT OKU JAKARTA mempertanyakan ada apa dibalik semua permainan yang merugikan masyarakat kami LKPP dalam hal ini haruslah tegas MEMBERANTAS MUSUH DALAM SELIMUT yang membuat citra dan marwah KLPP menjadi buruk ” ujar korlap

Terakhir Massa Membacakan tuntutan.

1. TANGKAP OKNUM KLPP YANG DIDUGA KUAT MEMBERIKAN SUAP KEPADA TENAGA AHLI IT (ALADARI)

2. MENGUTUK KERAS AKSI KKN DALAM PROSES PEMENANGAN LELANGDI KAB OKU YANG MEMBUAT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN MERUGIKAN MASYARAKAT

3. MEMINTA KLPP UNTUK MENGUSUT TUNTASKAN OKNUM YANG BERMAIN DALAM PROSES LELANG TENDER DI KAB OKU

Share:

Read More

Nama Dito Disebut Terima 27 Miliar, PB HMI Desak Menpora Mundur

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO), mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mundur dari jabatannya.

Itu setelah Nama Dito Ariotedjo disebut menerima uang Rp27 miliar untuk menutupi kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar sinyal atau BTS 4G BAKTI Kominfo.

Hal itu disampaikan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan BTS 4G Kominfo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).

Munculnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dalam persidangan lanjutan BTS 4G Kominfo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. 

"Redza Sutiara Akbar Ketua Komisi Pemuda Dan Olahraga PB HMI (MPO): Sangat Memalukan."

"Ini adalah insiden memalukan dan memberikan stigma buruk bagi para pemuda, menteri dito itu diangkat sebagai Menpora sebagai representatif anak-anak muda untuk menempati posisi strategis, jadi kejadian ini jelas membuat malu para pemuda hari ini." (26/9/2023).

Awalnya, hakim mencecar Irwan mengenai uang miliar dalam rangka pengamanan kasus tersebut. Pertama, Irwan telah menyerahkan Rp15 miliar kepada Edward Hutahaean dan seseorang bernama Windu Aji sebanyak dua kali sebesar Rp30 miliar.

Kemudian, Irwan menyebut ada aliran dana Rp27 miliar ke Dito Ariotedjo melalui rekannya bernama Resi dan Windi Purnama.

"Yang terakhir namanya Dito. Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Belakangan saya ketahui Dito Ariotedjo," tuturnya. 

Redza meminta agar Menpora segera mundur dari jabatannya, sebab penuturan saksi pada persidangan lanjutan hari ini telah bersaksi bahwa Dito Ariotedjo menerima aliran dana Rp27 Miliar.

"Sudah kita dengar bersama-sama keterangan saksi pada sidang lanjutan BTS 4G Kominfo, Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka lebih baik pak menpora Dito Ariotedjo mengundurkan diri dulu dari jabatannya." Tutupnya (*)

Share:

Read More

Serah Terima Wahana Permainan: Guna Membantu Pendidikan di tingkat TK Paut Mutiara Hati Prov. Kepri Kabupaten Anambas

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas - Selasa 26 September 2023, Bertempat di halaman Desa Batu Ampar pada pukul 09:00 WIB telah dilakukan surat terima, tiga unit bantuan mainan untuk sekolah TK Paut Mutiara Hati Desa Batu Ampar.

Dalam ramgka penyerahan, Kepala Desa Batu Ampar Iskandar menyerahkan langsung ke Kepala TK Paut disaksikan oleh guru, pendidik dan jajaran Pemerintahan di Desa Batu Ampar.

Lanjut Kepala Desa Batu Ampar Iskandar Menyampaikan, berharap dalam surat terima kususnya kepada Kepala Sekolah dan Guru-guru agar memanfaatkan batuan ini sebaik-baiknya.

Dasar Pemerintahan Desa melakukan penyaluran batuan ini menginggat di TK dan Paut, “memang di butuhkan wahana permainan ini dan agar anak-anak didik dapat berkolaborasi di selah-selah jam pelajaran”.

“Kami Pemerintahan desa berharap mudah-mudahan kedepan TK Paut Mutiara Hati Desa Batu Ampar lebih baik lagi dari tahun-tahun ini”.

Ada pun wahana permainan ini di beri bantuan langsung dari pemerintahan desa tahun 2023, karena pemerintahan desa wajib memperhatikan sarana dan perasarana pendidikan TK Paut.

Terimakasih kepada guru-guru paut yang telah hadir bersama-sama dan menyaksikan surat terima ini. Semoga dapat di manfaafkan sebaik-baiknya, Ucap kepala desa batu ampar Iskandar.

Wahana Permainan ini dalam keadaan baik dan masih di segel. Dengan angaran Desa Batu Ampar sebesar Rp36.000.000.,- termasuk dana oprasional dan pajak, Ungkapnya

Penutup dari Kepala Desa Batu Ampar Iskandar, wahana permainan tersebut ada 3 (tiga) unit seperti, Seluncuran Ayunan 2 (dua) unit dan Seluncuran Rumah saat 1 (satu) Unit. Adapun konfrimasi dari tim media, bahwa Kepala desa membenarkan. (Red/ZS)

Share:

Read More

Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Oleh : Randika Ramadhani Erwin, S.H Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

KABARMASA.COM, JAKARTA- Korupsi merupakan suatu fenomena umum dan universal yang sekarang terjadi berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tingkatan indeksi korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan yang terjadi di segala lini pembangunan. Praktek korupsi yang berkembang dari tahun ke tahun yang terus meningkat, baik dilihat dari jumlah perkara ataupun jumlah kerugian keuangan negara sudah mewabah dalam seluruh aspek masyarakat. Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. 

Hal yang dikhawatirkan dari efek peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, yang tentunya berdampak kepada tindak pidana korupsi yang tentunya tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)Kejaksaan adalah suatu lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang  yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Serta Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang- Undang sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengambil aset hasil korupsi melalui gugatan perdata, seperti apa yang tuangkan pada Pasal 30C huruf f dan g, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Penerapan gugatan perdata terhadap aset hasil korupsi didasarkan pada prinsip Asset Recovery, prinsip gugatan perdata sebagai alternatif pengembalian asset negara, prinsip litigasi multiyurisdikasi, prinsip pembekuan atau penyitaan dan perampasan dari hasil korupsi atau kekayaan yang dicuci di negara lain hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 19 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengembalian hasil korupsi kepada negara. Pengaturan substantif dari Jaksa Pengacara Negara yang berperan dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi tertera dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Jaksa Pengacara Negara dapat menggugat pihak yang telah merugikan keuangan dan atau aset negara dengan dasar kerugian Keperdataan Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai Pengacara Negara Dalam pengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang- Undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai Pengacara Negara Dalam pengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti yaitu pidana tambahan yang khusus dikenal dalam tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti dilaksanakan apabila setelah putusan pidana, ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan akibat perbuatan terpidana korupsi telah merugikan negara, dalam hal ini kerugian keuangan negara. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk khusus bertindak untuk dan/atau atas nama negara untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Pada Pasal 10 KUHP hanya mengenal adanya  pidana tambahan, berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu atau pengumuman putusan hakim. Prosedur yang dilalui yakni meminta terpidana membayar uang pengganti. Jika uang pengganti tidak bisa disanggupi, harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang. Jika terpidana tidak mampu membayar, maka hartanya disita dan dilelang dan jika tidak sebanding juga dengan nilai yang telah dikorupsi, maka ia harus menjalani penjara (kurungan badan).

Tujuan pembayaran uang pengganti yaitu untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi dan penjatuhan pidana denda diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami perubahan kembali UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang sanksi pembayaran denda dan uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum.

Pengembalian kerugian negara (asset recovery) melalui uang pengganti dan denda, jika dalam pelaksanaan pengembalian kerugian negara uang yang dikembalikan tidak sama dengan jumlah yang telah dikorupsi, maka ini menunjukan bahwa betapa pentingnya jaksa sebagai pengacara negara dalam pegembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tidak akan ada jaminan bahwa kerugian negara bisa teratasi melalui kewenangan jaksa sebagai pengacara negara, apabila aturan tentang asset recovery tidak dijalankan sesuai prosedur, yang mana ada penyimpangan alur oleh opsi pengganti selain angka kerugian, opsi yang dimaksudkan yakni sisa kerugian data diganti kurungan penjara. Prosedur yang dijalankan dalam kenyataan bahwa adanya opsi pengajuan surat pernyataan tidak sanggup membayar ganti rugi kepada negara oleh para terdakwa korupsi, sehingga salah satu opsi ini mengakibatkan timbulnya peluang bagi para koruptor untuk berlindung dengan pilihan sebagian hukuman menjadi kurungan penjara. Sementara jika dilihat bahwa hal ini ternyata tidak terdapat keadilan hukum atau dengan kata lain kewenangan jaksa sebagai pengacara negara melalui dasar aturan pada Pasal 18 UUPTPK, belum menjamin secara perdata, akan kembalinya secara utuh keuangan negara yang telah hilang akibat korupsi tersebut. Berbagai kendala tanpa solusi, sebagai akhir dari harapan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum selama jaksa menjalankan kewenangannya sebagai pengacara negara, maka akibat yang terjadi negara akan terus merugi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi frasa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari dua point tersebut terlihat bahwa bagaimana penghitungan besaran uang pengganti, kapan harus dibayar, dan konsekuensinya jika uang pengganti tidak terbayarkan. Kemudian pada Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Terpidana korupsi tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan pada Pasal 18 ayat (3) UUPTPK. Jaksa dalam hal bertindak sebagai pengacara atau advokat bagi negara, untuk mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, merujuk pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan hukum dan membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui kewenangan jaksa dalam penanganannya, menjadi salah satu misi utama dan tugas pokok yang harus disukseskan, sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakkan hukum di Indonesia. Kerugian negara dalam hal ini kerugian pada keuangan negara untuk tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2001. Pada tindak pidana ini, kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsurnya. Kerugian keuangan negara belum ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, hanya pengertian keuangan negara, dapat diartikan bahwa keuangan negara yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan,badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Apabila negara mengalami kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi, maka jaksa ditunjuk untuk mewakili negara sebagai pengacara negara atau dengan kata lain, apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan, seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi dan ditemukan adanya kerugian keuangan negara, misalnya dilakukan oleh pejabat negara, kemudian negara menunjuk pengacara untuk membela negara pada ranah perdata, melalui kewenangan jaksa yang bertindak sebagai wakil negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara Peran Jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana pihak kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memulihkan kerugian negara dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan harta benda miliknya bukan diperoleh dari perbuatan tin-dak pidana korupsi maka hakim berwenang memutus untuk merampas harta benda tersebut untuk Negara. hal ini sebagaimana dikatakan dalam pasal 38B ayat (2) Undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi:

“Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.”

Peran jaksa dalam pengembalian kerugian negara, melalui jalur perdata, seba gaimana sudah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 34 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi Dalam hal ini jaksa melakukan gugatan perdata dengan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk segera melakukan proses gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli warisnya. Selanjutnya apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukumtetap, diketahui masih terdapat harta milik iterdakwa yang diduga kuat berasal darikorupsi yang dia perbuat dan belum dikenakan perampasan untuk negara maka negara sebagai korban dapat melakukan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli waris terdakwa. (Red)

Share:

Read More

Terindikasi Akan Tawuran Babinsa Margahayu Bersama Warga Amankan Dua Remaja Dan Senjata Tajam

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Anggota Koramil 03/Teluk Pucung Kodim 0507/Bekasi berhasil menangkap dan mengamankan remaja yang hendak melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam bertempat di Jln. Ir. H. Juanda Rt.03 Rw.10 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur, Kota Bekasi. Jumat sore (22/9/2023).

Menurut Wadanramil 03/Teluk Pucung Kapten Inf Budi Kiswanto, menjelaskan kepada media pendim (24/9), bahwa aksi tidak terpuji itu berhasil digagalkan, sekiranya Pukul 16.00 Wib saat Babinsa Margahayu Sertu Isa. P,  sedang melaksanakan patroli monitoring wilayah dipertengahan jalan dirinya melihat Dua remaja anak-anak Sekolah yang sedang mengendarai motor dan bergerombol di pinggir jalan karena kita lihat mencurigakan membawa tas panjang kemudian melaksanakan pengecekan terhadap anak-anak sekolah tersebut.

“Kami menerima laporan dari Babinsa bahwa kejadian bermula pada saat Babinsa melakukan patroli wilayah sekitar pukul 16.00 WIB. Melihat dua remaja dengan membawa tas panjang dan Babinsa merasa curiga bahwa di dalam tas itu adalah senjata tajam Yang akan di gunakan untuk tawuran. Dan ternyata memang benar, setelah dilakukan pengecekan oleh Sertu Isa.P di dalamnya terdapat dua buah senjata tajam sehingga terduga pelaku langsung di amankan dan di bawa ke Kantor Kelurahan Margahayu",” jelas Danramil.

“Saat Penangkapan terduga pelaku, Babinsa Margahayu Sertu Isa.P turut di bantu oleh  warga setempat",lanjutnya.

Dari para terduga pelaku yang akan tawuran, berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga buah senjata tajam, dua buah golok panjang dan satu cerulit besar. Saat ini, para remaja tersebut sudah di serahkan kepada pihak Polsek Bekasi Timur, untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian sektor Bekasi Timur". pungkasnya. 

Share:

Read More

HMI Berdaya Saing Dianggap Hanya Bualan, Ex Wasekjen Beberkan Penjelasannya

KABARRAKYAT.COM, JAKARTA 

Terhitung sejak 7 Februari 2023 Mahfut Khanafi terpilih artinya sudah artinya sudah ada sekitar 6 bulan lamanya pimpinan HMI yang baru terpilih, berdasarkan hasil Kongres XXXIII.

Namun berdasarkan hasil rekomendasi tercatat belum ada satupun yang diselesaikan, padahal jelas dalam konstitusi hasil musyawarah adalah pemilik kekuasaan tertinggi dan pinpinan terpilih adalah pelayan untuk mewujudkan hasil-hasil Kongres.

Bahkan, pemilihan struktur pimpinan  sekalipun dianggap syarat hal-hal Politis dan tidak mempertimbangkan kredibilitas dari personal yang di angkat. Di ketahui  dan di akui oleh yang bersangkutan bahwa sebagai sekjen dia kurang memahami soal admistasi bahkan SK  Pengurus cabang Bogor yang dikirim dihilangkan satu Bidang, dan baru di sadari saat pembacaan SK oleh salah satu Pengurus Besar pada saat hendak melantik, hal ini salah satu hal memalukan dari sekian banyak hal yang keliru kemudian ada yang mengatakan bahwa pak Sekjen belum juga mengikuti pelatihan Senior Course.

Hal yang sama juga terjadi pada Bendahara umum, diketahui sampai ditulisan ini buat beliau belum pernah menginjakan kaki di sekretariat tercinta, jagankan itu, untuk hadir dalam pelantikan Pengurus besar yang dil langsungkan 3 April 2023 di Hotel Horison, Jakarta selatan.

Hal yang paling memilukan adalah pada saat di adakannya Grand Launching Pekan Maritim Nasional PB HMI di Kampus Insitut Ilmu Sosial dan Manejemen (STIAMI), pada Rabu 31 Mei 2023. Terlihat yang hadir dari HMI adalah pengurus yang menjadi Takmir di Sekretariat PB HmI dan beberapa kader dari HMI Jakarta Barat, sedang ada beberapa cabang yang ada disekitaran kampus tersebut yang tidak dapat di arahakan dan maksimalkan kehadirannya. Perlu diketahui pula Nota Kesepahaman antara HMI dan Kampus STIAMI yang telah di tandatangani secara bersama pada sampai hari ini belum di berikan stempel karena alasan belum ada stempel yang di buat.

Selanjutnya  kegiatan “Seminar Literasi Digital” kegiatan yang di kerjasamakan oleh pihak Kemkominfo RI adalah kegiatan yang siluman yang tau-tau ada dan tidak dibincang di internal komisi terkait, hal ini disampaikan oleh salah satu dari komisi tersebut. 

“Saya tidak tau kegiatan itu, tidak pernah dibincang dan di rapatkan. Makanya saya tidak mau ikuti kegiatannya” ujar salah satu pengurus ketika di singgung hal demikian.

Nah hal tersebut menunjukann adanya anggapan bahwa personalia pengurus, dianggap tidak memiliki daya untuk diajak berdiskusi membincang sebuah kegiatan, atau justru takut di ajak bersaing.

Oleh: Anugrah Ade Putra

Share:

Read More

Kesekjenan Dijadikan Lelucon, Wasekjend PB HMI MPO Menarik Diri Dari Kepengurusan

KABARMASA.COM, JAKARTA

Pada Sabtu 16 September 2023, Anugrah Ade Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral PB HMI resmi melayangkan surat pengunduran dirinya ke pada Ketua Umum, Mahfut Khanafi pada pukul 11.17 Wib melalui pesan Whatsaap.

Di ketahui dalam surat tersebut ada beberapa alasan Anugrah untuk mundur diantaranya:

1. Fungsi TIM kesekjenan yang sampai hari ini belum terjelaskan.

2. Tidak ingin menjadi bagian dari kekeliruan administrasi yang terjadi belakangan ini.

3. Belum di bagikannya hasil-hasil Kongres XXXIII.

4. Gagasan “Berdaya Saing” sampai hari ini belum di distribusikan ke cabang-cabang.

5. Tidak adanya sikap serius untuk menyikapi beberapa Badan Koordinasi yang Vakum.

6. Evaluasi 100 hari kerja tidak dilaksanakan dengan baik berdasarkan hasil rekomendasi Kongres

XXXIII.

Menurut ex.wasekjen tersebut, sudah ada beberapa kali penyampaian secara personal terhadap pimpinan, namun tidak begitu di gubris, bahkan ketika di desak struktur pimpinan hanya mengatakan akan segera di adakan rapat, komunikasi demikian sudah di mulai 20 Juli dan baru di adakan rapat pada sabtu 19 Agustus 2023 khusus membincang orientasi dan evaluasi kesekjenan. Dengan catatan besarnya adalah tim kesekjenan dibentuk tanpa pengetahuan sebelumnya , dan sesama sekjen tidak memahami tupoksi nya masing-masing sehingga perbincangan tersebut diselesaikan dan diserahkan ke ketua umum untuk di jawab.

Sayangnya, rapat evaluasi yang di adakan pada jum’at, 15 September 2023 pada pukul 20.42 Sekjen tidak menyampaikan catatan tersebut, dan lebih memilih menyampaikan catatan kecil dari rapat tim kesekjenan, bahwa semua persuratan di ambil alih oleh sekejen langsung karena sebagian besar tim kesekejenan tidak memahami hal tersebut, pun sekjen sendiri secara gamblang mengakui ia juga tidak begitu memahami, dan banyak menggunakan templet surat yang pernah di buat Anugrah sebelumnya.

Hal tersebutlah yang menurut Ugha sapaan akran dari ex.wasekjen untuk menghubungi Ketua Umum untuk bertemu dengan harapan akan di bahas dalam rapat tersebut, namun ketua memilih untuk di bincang khusus stelah rapat selesai.

Pada rapat tersebut, ketua menganggap apa yang saya persoalkan adalah hal teknis, dan berangkat dari mis komunikasi, dan enggan mempertegas jawaban atas orientasi dari tim Kesekjenan. 

Padahal menurut, ugha admistrasi adalah hal yang vital di HMI, sebab menjadi cerminan dari organisasi, sehingga menjaga marwahnya adalah hal yang perlu di perjuangkan, pun hal ini disebut teknis, untuk tidak secara langsung apa yang dipersoalkan adalah sebuah lelucon dan kekanakan.

Hal ini bisa dilihat dan dinilai secara langsung yang dikeluarkan, baik secara estetika, dan estetika sangat jauh dari yang di harapkan oleh pedoman. (Red)

Share:

Read More

Ziarah ke Makam Tokoh Pejuang Kepri, Gubernur Ansar Komitmen Teruskan Perjuangan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-21 Provinsi Kepri, Gubernur H. Ansar Ahmad dan FKPD Provinsi Kepri melakukan ziarah, tabur bunga dan doa ke makam para tokoh Pejuang Provinsi Kepulauan Riau yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Jl. Gatot Subroto, KM. 5, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Minggu (24/09).

Tabur bunga diawali oleh Gubernur Ansar dan diikuti oleh Wakil Gubenur serta Para FKPD Kepri. Makam pejuang yang diziarahi pada kesempatan ini adalah H.M. Sani, Sabtu Hajar, H. Syahrul serta H. Bakri Syukur.

Sosok Para pejuang ini merupakan tokoh karismatik dan panutan karena dengan segala upaya tanpa lelah, dan kerja keras dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga di masa lalu sehingga menjadikan Kepri sebuah Provinsi yang bisa kita nikmati hingga sekarang.

Gubernur Ansar mengungkapkan, dirinya akan berupaya untuk meneruskan perjuangan almarhum H Muhammad Sani Mantan Gubenur Kepri terdahulu, Sabri Hajar, H Syahrul dan H Bakri Syukur guna memajukan dan menciptakan Provinsi Kepulauan Riau yang sejahtera dan lebih baik.

"Ziarah ini menambah semangat dan moril saya dan rekan-rekan FKPD semua untuk berbuat yang terbaik dan lebih baik lagi dari apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita terdahulu menuju Kepri yang maju dan sejahtera," ungkapnya.

Gubernur Ansar juga memohon doa kepada seluruh warga Kepulauan Riau, untuk bisa melanjutkan perjuangan dan cita-cita dalam memajukan Provinsi Kepri dan memulihkan kembali kondisi yang saat ini pasca dilanda pandemi Covid-19.

"Mari bersama wujudkan cita-cita pejuang kita terdahulu. Setelah covid-19 memang ekonomi kita belum sepenuhnya pulih namun dengan kebersamaan dan kerja keras bersama , saya yakin di usianya yang semakin matang Provinsi ini akan semakin melesat maju," tutupnya.

Tampak mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur Marlin Agustina, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj.Dewi Kumalasari, Tim Percepatan Pembangunan Kepri Syarafuddin Aluan serta beberapa OPD Pemerintah Provinsi Kepri. (Red/zs)

Share:

Read More

Memperingati Hari Jadi Kepri ke-21: Momentum Parade Pembangunan Berkelanjutan di Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-21 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (24/9). Dalam kesempatan itu Gubernur Ansar mengajak jadikan Hari Jadi ke-21 ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan. 

"Mari kita jadikan Hari Jadi ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan dan berpaut pada pasal 11 Gurindam 12 “Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa” bermakna sebagai anak bangsa, kita harus bisa mengerahkan segala kemampuan demi mengharumkan Negeri Melayu Kepulauan Riau" ujarnya.

Untuk itu, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut andil dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Bumi Bunda Tanah Melayu. Mulai dari Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga/Instansi Vertikal, Alim Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Cerdik Pandai, Dunia Usaha dan Swasta, kalangan Pers serta masyarakat secara umum.

Kolaborasi tersebut menghadirkan berbagai program strategis di Negeri Segantang Lada, diantaranya Pemenuhan konektivitas antar wilayah, Percepatan infrastruktur untuk transformasi dunia digital dan penguatan wilayah 3T, Penguatan dan Pengembangan UMKM melalui Penyaluran Modal Usaha dengan Subsidi Bunga 0%.

Lalu Pemenuhan Infrastruktur Dasar melalui Program Kepri Terang, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sosial di luar daerah berupa Pembangunan Rumah Singgah, Perlindungan Nelayan melalui Program BPJS Ketenagakerjaan, Penguatan Keagamaan melalui pemberian bantuan kepada seluruh institusi keagamaan, Peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan, Penguatan nilai-nilai Budaya, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

"Langkah-langkah strategis tersebut merupakan semangat melanjutkan perjuangan yang telah membuahkan hasil dari berbagai capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin menunjukkan tren positif" ungkapnya.

Terakhir Gubernur Ansar mengajak untuk terus bersama memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

"Mari kita 'Turun Tangan' bukan sekedar 'Urun Angan' dalam mewujudkan 'Ekonomi Maju, Untuk Kepri Berbudaya' menuju Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya" tutupnya.

Sebagai ungkapan rasa syukur dan apresiasi, usai upacara Gubernur Ansar menyerahkan penghargaan dan bantuan kepada pihak-pihak yang berjasa pada pembentukan Provinsi Kepri, mendukung pembangunan, serta ikut mengharumkan nama Kepri di kancah nasional, dengan total 101 penerima. (Red/zs)

Share:

Read More

Kematian Brigpol SH Bukan Akhiri Hidup, Ajudan Kapolda Kaltara Itu Tertembak, Ini Sikap Keluarga

KABARMASA.COM, KALIMANTAN UTARA - Terungkap dibalik kematian Brigpol Setyo Herlambang (SH), ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) yang meninggal di rumah dinas.

Brigpol Setyo Herlambang ditemukan meninggal bersimbah darah pada Jumat (22/9/2023) sekitar pukul 13.10 WITA di dalam kamar rumah dinasnya.

Saat ditemukan, tergeletak senjata api di samping Brigpol SH.

Dari hasil pengungkapan fakta sementara, penyebab kematian Brigpol SH bukan karena mengakhiri hidup.

Namun ajudan Kapolda Kaltara itu meninggal diduga akibat kelalaiannya saat membersihkan senjata.

Selama ini memang Brigpol SH memegang senjata api jenis pistol.

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat.

Ia menegaskan, senjata api jenis pistol tersebut merupakan milik Birgpol SH sendiri.

"Ditemukan bersimbah darah dan di sampingnya tergeletak senjata api jenis HS-9 dengan No. Senpi : HS178837 Inventaris Dinas," kata Budi Rachmat, dikutip dari TribunKaltara.com.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Brigpol SH menjabat sebagai Banit 3 Subden 1 Den Gegana Sat Brimob Polda Kaltara.

Belakangan Brigpol SH ditugaskan sebagai ajudan, namun Polda Kaltara enggan menyebutkan secara detail dimana sehari-hari korban bertugas.

"Iya diperbantukan ajudan di Polda Kaltara," ucap Kombes Pol Budi Rachmat.

Hasil pemeriksaan awal team dokkes Polda Kaltara, menunjukkan kondisi Brigpol SH sudah tidak ditemukan denyut nadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Brigpol SH menjabat sebagai Banit 3 Subden 1 Den Gegana Sat Brimob Polda Kaltara.

Belakangan Brigpol SH ditugaskan sebagai ajudan, namun Polda Kaltara enggan menyebutkan secara detail dimana sehari-hari korban bertugas.

"Iya diperbantukan ajudan di Polda Kaltara," ucap Kombes Pol Budi Rachmat.

Hasil pemeriksaan awal team dokkes Polda Kaltara, menunjukkan kondisi Brigpol SH sudah tidak ditemukan denyut nadi.

"Team dari Ditreskrimum dan Bidpropam Polda Kaltara sudah melakukan olah TKP,”

“Malam ini (Jumat malam), jenazah korban HS dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk dilakukan otopsi penyebab meninggalnya korban," ungkapnya.

Polda Kaltara juga membantah Brigpol SH meninggal karena sengaja mengakhiri hidupnya, melainkan kelalaian terhadap penggunaan senjata api.

"Dugaan sementara korban sementara membersihkan senjata api, jadi akibat kelalaian," kata Budi Rachmat.

Suasana lengang terlihat di Rumah Dinas Kapolda Kaltara yang berlokasi di bagian terdepan Komplek Aspol Polda Kaltara pada Sabtu (23/09/2023).

Tidak ada yang menonjol pasca kejadian ditemukannya anggota polisi dalam kondisi meninggal dunia di rumah dinas ajudan Kapolda Kaltara, Jumat (22/08/2023) kemarin.

Tampak dua penjaga dengan seragam lengkap Brimob berada di pos depan pintu masuk ke Rumah Dinas Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya.

"Bapak (Kapolda) sedang di Jakarta," jawab salah satu personel Brimob yang menjaga ketika ditanya wartawan, keberadaan Kapolda Kaltara saat ini.

Sayang, kedua penjaga tersebut tidak mengizinkan wartawan untuk masuk mengambil dokumentasi.

Polisi telah memasang police line pada ruang atau rumah dinas yang selama ini ditempati Brigpol SH

Tampak dua penjaga dengan seragam lengkap Brimob berada di pos depan pintu masuk ke Rumah Dinas Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya.

"Bapak (Kapolda) sedang di Jakarta," jawab salah satu personel Brimob yang menjaga ketika ditanya wartawan, keberadaan Kapolda Kaltara saat ini.

Sayang, kedua penjaga tersebut tidak mengizinkan wartawan untuk masuk mengambil dokumentasi.

Polisi telah memasang police line pada ruang atau rumah dinas yang selama ini ditempati Brigpol SH.

Ruang yang ditempati SH selama mendampingi Kapolda sebagai ajudan, berada di belakang garasi mobil, di samping kanan rumah utama kediaman Kapolda.

Di tempat itu lah, Brigpol SH ditemukan dalam kondisi meninggal dengan bersimbah darah pada Jumat (22/09/2023) siang kemarin.

Keluarga Lakukan Autopsi

Pihak keluarga mengambil sikap dan meminta jenazah Brigadir SH untuk dilakukan autopsi kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah.

Semula, Polda Kaltara berencana membawa jenazah Brigpol SH, ke RSUD Tarakan untuk dilakukan otopsi.

Belakangan, rencana otopsi jenazah Brigpol SH di Tarakan batal dilakukan.

Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat mengatakan, otopsi akan dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, atas permintaan pihak keluarga Brigpol SH.

Brigpol SH merupakan anggota polisi asal Kendal, Jawa Tengah.

"Ralat info barusan pihak keluarga korban minta otopsi dilaksanakan di Semarang,”

Share:

Read More

Polsek Batuceper Pertemukan Balita koban penculikan dengan Keluarga, Ternyata Begini Ceritanya

KABARMASA.COM, KOTA TANGERANG - Polsek Batuceper, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya bergerak cepat segara mempertemukan seorang bocah balita (anak dibawah lima tahun) yang terlantar dengan kedua orang tuanya.

Awalnya, korban MRS (3) ditemukan satpam Perumahan Paradis Eksklusif, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Pada Kamis (21/9) lalu dalam keadaan menangis dan kebingungan.

Lantaran sang bocah masih berusia 3 tahun, satpam perumahan itu sulit untuk berkomunikasi saat menanyakan nama dan alamat kedua orang tuanya. 

Alhasil, petugas keamanan perumahan tersebut pun langsung menghubungi anggota bhabinkamtibmas Polsek Batuceper, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya.

Mendapatkan laporan anak balita terlantar, bhabinkamtibmas Aiptu Ekwanto bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Batuceper, Iptu Suhenri dan jajaran segera mendatangi lokasi penemuan.

Peristiwa itu diungkapkan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, dalam keterangannya, Ia menjelaskan karena tidak mengetahui siapa nama dan alamat kedua orang tuanya. Kemudian, anak tersebut segera di titipkan sementara bhabinkamtibmas ke yayasan anak yatim di wilayah Poris Gaga sambil mencari keluarganya.

"Anak balita tersebut semetara waktu kita titipkan di yayasan anak yatim sambil menunggu keesokan hari bila ada yang mencari. Dan di hari itu juga anggota menyebar foto anak lewat media sosial group WhatsApp, Instagram, Facebook," tutur Zain. Sabtu (23/9/2023).

Kemudian lanjut Dia, sekira pukul 15.00 WIB. Polsek Batuceper melihat di media sosia (medsos)  IG_Balaraja terdapat berita anak hilang dengan tag korban penculikan. dan ternyata ciri-ciri fisik dan pakaian anak yang digunakan ini sama dengan fisik yang ditemukan.

"Kita (polisi) coba menghubungi nomer telepon yang tertera di isi berita kehilangan medsos. dan langsung di terima orang tua perempuan korban, lalu mengatakan bahwa benar anak tersebut adalah anaknya yang dibawa kabur seseorang," jelasnya.

Selanjutnya, kedua orang tua anak tersebut mendatangi Polsek Batuceper pada jam 18.00 WIB, dengan membawa bukti-bukti identitas sang anak dan saksi-saksi termasuk Kakak korban.

"Kedua orang tua korban, kepada petugas menceritakan ikhwal hilangnya anak balitanya tersebut. Bahwa anaknya hilang pada Kamis, 21 September 2023 sekira jam 14.00 WIB, diduga dibawa oleh tetangga dekatnya bersama sang pacar," ungkapnya.

Namun, lantaran kedua orang tua korban sudah melaporkan peristiwa hilang dan penculikan tersebut ke Polsek Balaraja, Kapolres Kombes Pol Zain Dwi tidak dapat merinci proses lanjut dilakukan pihaknya.

"Untuk penanganan kasus ini, Kapolsek Batuceper Kompol Susida Aswita, telah berkomunikasi dengan Polsek Balaraja untuk proses lebih lanjut," ujarnya.

Ia menghimbau, kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya yang masih balita, agar kejadian serupa tidak terulang.

"Korban anak balita tersebut telah kita serahkan ke kedua orang tuanya dalam keadaan sehat setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Puskesmas Batuceper," tutup Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.

Share:

Read More

Polda Metro Jaya Dan Mabes Polri Gelar Sosialisasi Penyegaran Pemahaman Hak Asasi Manusia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama dengan Staf ahli Kapolri dan Divisi Hukum Polri menggelar Sosialisasi Penyegaran Hak Asasi Manusia bagi anggota Polri, kegiatan berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (21/9/2023).

Acara dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Irjen Pol Hendro Pandowo selaku Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya, Brigjen Pol Imam Sayuti selaku Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri, Bapak Nurkholis selaku Penasehat Kapolri Bidang Hak Asasi Manusia, Wakapolda, Pejabat Utama dan Kapolres Jajaran Polda Metro Jaya serta seluruh peserta sosialisasi.

Dalam kesempatan ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto membuka langsung acara tersebut, Karyoto mengatakan bahwa Menjaga Keselamatan Jiwa Raga, Harta Benda dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan Pedoman seluruh anggota Polri yang tercantum di dalam Catur Prasetya.

“Tentunya secara filosofis, setiap tindakan Kepolisian haruslah dapat berimplikasi pada keselamatan manusia secara utuh yaitu selamat jiwanya, selamat hartanya dan terjaminnya hak-hak yang melekat pada manusia tersebut, ucapnya”.

Karyoto mengungkapkan saat ini Polda Metro juga telah melakukan serangkaian kegiatan kemanusiaan yang dapat dimaknai sebagai upaya-upaya pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia seperti kegiatan bedah rumah dan bakti sosial yang membantu masyarakat untuk memenuhi hak atas hidup yang layak, kegiatan pengamanan demo, sebagai upaya mendukung hak kebebasan berpendapat di muka umum dan lain sebagainya.

Kemudian, pada kesempatan yang sama Staf ahli Kapolri Bidang Sosbud Irjen Pol Hendro Pandowo mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan sosialisasi ini agar seluruh anggota Polri dapat memahami prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia serta dalam pelaksanaan tugas harus tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

“Polri Sebagai Institusi yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (Presisi) dalam pelaksanaan tugas senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia," ucapnya.

Diakhir, Karyoto berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan literasi dan penguatan pengetahuan akan Hak Asasi Manusia dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi seluruh personel Polda Metro Jaya saat pelaksanaan tugas dilapangan.

Share:

Read More

PJ. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad Silaturahmi Ke Kantor DPRD Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara Kepala Daerah Kota Bekasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hari kedua dalam melaksanakan tugas sebagai PJ. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad sambangi kantor DPRD Kota Bekasi, Jumat (22/09).

Kehadiran PJ. Wali Kota Bekasi disambut hangat oleh Anim Immanudin selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, dengan didampingi anggota dewan lainnya dari berbagai fraksi.

Tampak tawa renyah dan senyum sumringah candaan Anggota dewan terhadap PJ. Wali Kota Bekasi, nampak terlihat saat Anim mengungkapkan bahwa wajah-wajah orang Bekasi memang agak sedikit sangar tapi dapat dipastikan rata-rata hatinya baik selembut sutra.

"Wajah-wajah orang Bekasi memang agak sedikit sangar pak, tapi insyallah rata-rata hatinya baik selembut sutra," ungkap Anim saat moment ramah tamah.

Raden Gani Muhammad juga merespon dan meyakini bahwa Kota Bekasi diisi penuh dengan orang-orang yang baik."saya yakin di Bekasi penuh dengan orang-orang baik," ungkap PJ. Wali Kota Bekasi.

Adapun tujuan selain silaturahmi ialah permohonan kolaborasi dan sinergisitas antara Pihak Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak DPRD terfokus pada keberlanjutan pembangunan-pembangunan yang belum tuntas.

PJ. Wali Kota Bekasi juga menyampaikan keterbukaan dirinya terhadap pengaduan atau aspirasi warga masyarakat Kota Bekasi terhadap keberlangsungan pembangunan yang ada diKota Bekasi, yang nantinya akan diintegerasikan kepada Dinas terkait dalam penanganannya.

Share:

Read More

PP GMKI: Pemerintah Jangan Zolim Terhadap Warga Rempang di Kota Batam Prov. Kepri

KABARMASA.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mengecam tindakan represif penggusuran paksa warga Pulau Rempang, Kepuluaun Riau.

PP GMKI meminta adanya kajian kembali akan proses relokasi tanpa mengesampingkan hak azasi manusia (HAM). Diketahui, terdapat puluhan warga yang menjadi korban penggusuran paksa. 

Bisa dipastikan, proses komunikasi tidak dilakukan secara persuasif. Jika belum clear, lantas kenapa dipaksakan?" ungkap Pjs Ketua Umum PP GMKI Epafras Tuidano dalam keterangannya pada Kamis, 21 September 2023.

Kasus Rempang diketahui, pemerintah tengah melakukan pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam. 

Meski begitu, terdapat penolakan dari sejumlah warga. PT Makmur Elok Graha (PT MEG) sebagai pelaksana proyek pun telah berhasil meyakinkan Perusahaan terbesar asal Tiongkok, Xinyi International Investment Limited untuk berinvestasi hingga Rp381 triliun sampai dengan tahun 2080.

Imbas pengembangannya, sebanyak 16 kampung adat melayu di Pulau Rempang menyatakan penolakan secara keras pembangunan proyek tersebut.

Dari informasi yang diperoleh, masyarakat adat yang tinggal di Pulau Rempang tersebut telah menetap secara turun temurun sejak tahun 1834.

Aksi penolakan pun berujung bentrokan antara warga Rempang dengan aparat gabungan TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis, 7 September 2023.

Pengusiran yang dilakukan secara represif dinilai sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam memberi jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap warganya.

"Mendorong investasi tentu hal yang baik. Tapi, manafikan proses komunikasi yang intens tentu salah. Warga butuh informasi dan solusi yang bisa dirasakan," lanjut Epafras.

Setidaknya ada beberapa keuntungan investasi Rempang diantaranya, terangkatnya UMKM, datangnya investasi, lapangan kerja bagi masyarakat Rempang, peningkatan infrastruktur, dan legalitas hunian.

Pertama, menggusur rakyat dari tanahnya adalah sebuah kejahatan konstitusi. UUD memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan mempersekusinya.

PP GMKI meminta pemerintah dan setiap keputusan yang hendak dibuat harus mengedepankan kepentingan rakyat.

"Selanjutnya, kebijakan harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Kita kembalikan ke tujuan awal dilakukannya investasi, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat," ungkap Epafras. (Red/ZS)

Share:

Read More

Desa Batu Ampar Menjadi Tuan Rumah: Perkemahan Silaturahmi Antar Gudep Kwarti Prov. Kepri Kabupaten Anambas

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas - Jumat, 22 September 2023, Desa Batu Ampar menjadi Tuan Rumah di acara PERJUSAMI. Acara berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Batu Ampar pada hari ini jumat 22 - 24 September. 

Perkemahan silaturahmi antar gudep wilayah kuatir ranting gerakan pramuka kute siantan tahun 2023 dengan tema, “Dengan Perjumasi kita wujudkan pribadi yang mandiri, disiplin dan kerukunan antar sesama yang tercermin dalam pramuka”.

Kepala Desa Batu Ampar Iskandar mengatakan, dirinya sempat hadir di Acara pembukaan PERJUSAMI tersebut sekira pukul 08.45 WIB di desa Batu Ampar. 

Dengan semangat yg tinggi dan perlu rasa kepedulian tersebut, Iskandar tetap menyempatkan hadir di Acara tersebut walau pada dasarnya saya merasa ada agenda kerja yang lain dalam beberapa minggu ini. Ucapnya

Lanjut Iskandar berharap melalui penyampaiannya di pembuka acara tersebut, berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan menjadi program kedepanya dan berharap agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar. 

Meskipun disaat pembukaan sedang diguyur hujan, Kepala Desa Batu Ampar Iskandar bersedia hadir bersama-sama demi memberikan semangat kepada para anak-anak yang terlibat di acara perjusami tersebut. 

Melalui pesan singkat juga berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini saya yakin dan percaya kalau kita tentunya juga terus dapat menjalin tali silaturahmi di antara semua, pungkas Iskandar.

Saat di tim media konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke Kapala Desa Batu Ampar Iskandar membenarkan, hingga pemberitaan ini dimuat. (Red/ZS)

Share:

Read More

Terkait Batasan Usia Capres-Cawapres Dinaikkan, Grace: Belum Ada Alasan Yang Kuat Secara Yuridis Maupun Saintifik

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjelaskan alasan di balik digugatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkhususnya batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun, ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ternyata bukan untuk memuluskan jalan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang genap berusia 35 tahun pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Menurut dia, PSI justru ingin aturan batas usia minimal capres-cawapres dikembalikan ke UU Pemilu Presiden sebelumnya, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2003 dan UU Nomor 42 Tahun 2008.

"Saya koreksi sedikit Mas, supaya lebih tepat, jadi yang kami minta adalah kembali kepada undang-undang pemilu yang sebelumnya, karena sebelumnya sudah memungkinkan untuk capres cawapres itu (usia) 35 tahun". kata Grace mantan Ketum PSI. (22/09).

Grace menyampaikan dan menanyakan apa alasan aturan batas usia capres-cawapres dinaikkan dari UU Pemilu 2003 dan 2008 memungkinkan 35 tahun, menjadi 40 tahun. Padahal, menurut dia, belum ada alasan yang kuat secara yuridis maupun saintifik sehingga batasan usia capres-cawapres dinaikkan.

"Nah, dua undang-undang pemilu sebelumnya, 2003 dan 2008 itu sudah 35 tahun, justru pertanyaan kita, kenapa dinaikkan jadi 40?", kata Grace.

Menurut Grace, batas usia yang dinaikkan justru kontradiktif dengan kondisi demografis pemilih muda pada tahun-tahun ke depan. Khusus untuk Pemilu 2024 saja, kata Grace, 60 persen pemilih adalah pemilih dari kalangan muda.

"Kemudian ada 21,2 juta anak usia 35-39 tahun yang terhalang dong haknya gara-gara mendadak dinaikkan tanpa alasan yang jelas". ujar dia. 

Di luar itu, ia lantas menilai ada perbedaan mencolok antara batas usia capres-cawapres dengan calon legislatif (caleg).

Saat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) sedang menangani dua perkara uji materi terkait syarat minimum usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Perkara pertama adalah perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh kader PSI yakni Dedek Prayudi.

"PSI meminta batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan Inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 35 tahun, seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008". Tegas Grace. (Red)

Share:

Read More