Dinkes Kota Bekasi Bersama USAID Prevent TB Yayasan Project HOPE Cegah TB Melalui TPT
Giat Pengendalian Polusi Udara, Bhabinkamtibmas Padurenan Monitoring dan Patroli Sambang Warga Pemantauan Titik Asap
APBD Perubahan Kepri 2023 Disahkan Gubernur Kepri serta DPRD Prov Kepri Sebesar Rp4,459 Triliun
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Selasa 19 September 2023, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemprov Kepri pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Balairung Wan Seri Beni Dompak.
Persetujuan tersebut termaktub dalam SK DPRD Kepri Nomor 08 tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kepri tahun 2023 menjadi Perda dan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Pimpinan DPRD Kepri.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dan Laporan Akhir Banggar dibacakan oleh Anggota Banggar DPRD, Raden Hari Tjahyono.
Pada Perda tersebut, ditetapkan perubahan baik pada komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,120 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp100,6 miliar atau naik 2,50% dari sebelumnya pada APBD Murni sebesar Rp4,019 triliun.
Peningkatan Pendapatan tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap asumsi capaian target pendapatan dari sektor PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain PAD yang Sah.
Kemudian Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,459 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp307,7 miliar atau naik 7,41% dari semula pada APBD Murni sebesar Rp4,152
Triliun. Lalu Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp339,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp207,1 miliar atau naik 156,66% dari semula pada APBD Murni sebesar Rp132,2 miliar.
Peningkatan ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap proyeksi penerimaan SiLPA sesuai hasil audit BPK dan penyesuaian atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
Dalam pidatonya, Gubernur Ansar menyampaikan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2023 tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.
Ia juga mengatakan sinergi yang kuat antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya mencapai target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
"Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di Daerah Provinsi Kepulauan Riau" ucapnya.
Gubernur Ansar menambahkan, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran mandatory spending dan pemenuhan SPM sebagaimana telah diamanatkan oleh pemerintah pusat.
"Alokasi anggaran untuk Mandatory spending tersebut diantaranya Fungsi Pendidikan 21,93% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 20%, Fungsi Kesehatan 15,51% dari kewajiban sebesar 10%, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 30,05% dari kewajiban sebesar 40%, Fungsi Pengawasan sebesar Rp36,1 miliar dari kewajiban yang harus dialokasikan yakni diatas Rp.36 miliar untuk total belanja daerah diatas Rp4 triliun, dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar 0,40% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 0,34%" paparnya. (Red)
Harhubnas Tahun 2023 Tingkat Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Katakan Pernah Menjadi Bagian Dari Dishub Kota Bekasi
Issu Penambang Ilegal Di Kolaka Utara, FRAKSI NKRI Langsung Menuju Lokasi
Launching Rencana Relokasi Intake SPAM Teluk Buyung PDAM Tirta Patriot Perbaiki Kualitas Air Baku
LINGKAR MAHASISWA NUSANTARA BERSATUMENGADUKAN CINTA MEGA ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA KOMISI C KE BARESKRIM POLRI
Wali Kota Bekasi Hadiri Perayaan Harganas Ke-30: "MENUJU KELUARGA BEBAS STUNTING DENGAN PELAYANAN KB METODA KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) UNTUK INDONESIA MAJU
Tekan Angka Kecelakaan, Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra 2023
Tumbuh Kembang Bersama DWP Disdik Kota Bekasi: Memajukan Perempuan Cerdas untuk Mengukir Ketahanan Keluarga di Era Digital yang Dinamis
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Bersama Perwakilan Partai Tandatangani Deklarasi Pemilu Damai 2024
Menteri Investasi RI Pimpin Rakor Percepatan Pembangunan Kawasan Pulau Rempang Batam, Pemerintah Akan Kedepankan Komunikasi yang Baik Dengan Masyarakat
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Minggu 17 September 2023, Menteri Investasi / Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia kembali memimpin rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang, Batam. Bertempat di Hotel Marriot Harbourbay Kota Batam.
Rapat ini dihadiri juga oleh Mendagri RI Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, FKPD Provinsi Kepri, Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam Muhammad Rudi, dan peserta terbatas lainnya.
Dalam keterangan persnya, Bahlil Lahadalia mengatakan, proses pengembangan investasi kawasan Rempang di Batam tetap akan dilaksanakan secara baik. Pemerintah akan berbicara langsung dengan masyarakat setempat, termasuk pemerintah akan memberikan apresiasi atau penanganan khusus kepada mereka yang telah turun temurun tinggal di Rempang.
"Kita akan komunikasikan semua permasalahan ini, layaknya kita semua akan bicara sebagai orang kampung, " jelas Bahlil Lahadalia dihadapan para wartawan.
Masih kata Bahlil, Pemerintah Pusat bersama Gubernur Kepri dan BP Batam, juga secara terus menerus akan rutin melakukan rapat di setiap minggunya guna mencari solusi terbaik untuk keberlangsungan pengembangan Rempang.
“Rapat rutin agar setiap persoalan bisa lebih cepat kita cari solusinya dan kita atasi,” kata Bahlil.
Bagaimanapun juga, lanjut Bahlil, pengembangan Kawasan Rempang sebagai pusat investasi ramah lingkungan, akan berdampak sangat luas bagi perekonomian Kepri, khususnya Kota Batam dan juga secara nasional. Tidak itu saja, investasi ini juga akan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Termasuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat.
"Oleh karenanya kita akan terus dorong agar investasi ini masuk dan bisa berdampak baik bagi perekonomian kita," tambahnya.
Adapun terkait dengan relokasi masyarakat, Pemerintah akan menberikan sepenuhnya hak-hak masyarakat. Dalam hal ini seperti tanah seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta.
Selain itu, pemerintah juga akan memberi uang tunggu transisi sebesar Rp1,2 juta per kepala, ditambah lagi Rp1,2 juta per KK sebagai uang rumah. Namun apabila rumah awal lebih besar dari yang disediakan pemerintah, maka akan dihitung kelebihannya oleh KJJP, dan selisihnya akan dibayarkan oleh BP Batam, termasuk bila di dalamnya ada pohon, keramba, sampan, dan tanam tumbuh lainnya.
"Semua akan dihargai secara proporsioanal, sesuai mekanisme dasar perhitungannya, " urai Bahlil.
Lebih jelasnya, imbuh Bahlil, pengembangan investasi Kawasan Rempang ini akan dilakukan pemerintah dengan sangat menghargai hak-hak masyarakat di dalamnya. Dimana pemerintah akan sangat serius menindaklanjuti investasi ini, mengingat Pemerintah sedang bersaing dengan banyak negara untuk mendapatkan investasi ini.(Red/ZS)
Menparekraf Sandiaga Uno Dukung Workshop Kreatif Prov. Kepri di Kabupaten Bintan
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Bintan - Minggu 17 September 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Workshop Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) yang berlangsung di Plaza Lagoi Bay, Bintan.
Dalam keterangannya, Sandiaga Uno menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah daerah, baik Provinsi Kepulauan Riau maupun Kabupaten Bintan, yang telah mendukung ratusan pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan pelatihan melalui workshop Kabupaten Kreatif. Dia mengungkapkan bahwa Bintan saat ini telah menjadi salah satu destinasi tiga besar wisatawan mancanegara di Indonesia.
"Kami berharap Kepulauan Riau dapat menghasilkan produk ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang besar. Semua produk yang saya lihat sudah bagus, dan tentunya membutuhkan pendampingan agar semakin berkualitas," kata Menteri Sandiaga Uno.
Lebih lanjut, Sandiaga Uno menjelaskan bahwa konsep "kreatif" dalam KaTa Kreatif dirancang untuk menerima masukan dari pelaku ekonomi kreatif dan memperkuat ekosistem tersebut. Ia juga mengumumkan rencana pelatihan khusus untuk bedah desain dan kemasan produk ekonomi kreatif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sandiaga Uno atas inovasi yang luar biasa dalam mendukung UMKM kreatif. Ia berharap produk UMKM kreatif Bintan dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Dukungan dan pendampingan dari Kementerian Pariwisata tentu sangat kita butuhkan untuk benar-benar memberdayakan ekonomi kreatif di Kepri menjadi lebih maju dan dapat bersaing," kata Adi Prihantara.
Program Pengembangan Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif bertujuan untuk menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan ekonomi kreatif yang menjadi unggulan daerah. Program ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, sehingga tercipta ekosistem pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif yang kondusif.
Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih kuat di antara pemangku ekonomi kreatif dan memperkuat peran mereka dalam perekonomian daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Rony Kartika, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kepri Luki Zainan Prawira, dan sejumlah pejabat teras Kementerian Pariwisata RI. (Red/ZS)
Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji lolos seleksi Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Minggu 17 September 2023, Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji lolos seleksi Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional (PKPMN) yang diinisiasi oleh Kemenpora RI. Mahasiswa tersebut ialah Alfi Riyan Syafutra, mahasiswa Fakultas FISIP Jurusan Ilmu Hukum yang merupakan Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMRAH 2022 - 2023
Alfi mengungkapkan jika dirinya tidak menyangka bahwa akan lolos karena bersaing dengan ribuan peserta dari seluruh Indonesia, “ada ribuan peserta tapi mungkin dengan belajar dan keseriusan saya lolos. Saya kalaupun lolos alhamdulillah, kalaupun tidak lolos artinya saya masih perlu banyak belajar”.
Ia juga menambahkan jika Ia mempersiapkan dengan serius dan memberikan prestasi - prestasi yang pernah ia raih dan sertifikat kepemimpinan " Tambahnya.
Adapun Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional (PKPMN) merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia (RI) yang bertujuan untuk mencetak kader pemimpin bangsa yang berkarakter dan berdaya saing global di era society 5.0. Kegiatan ini juga diisi oleh lembaga berkompeten seperti LEMHANAS. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan Kemenpora yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 2-16 Oktober 2023.
Kegiatan ini dijaring ribuan pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia yang kemudian diseleksi dengan beberapa tahapan seperti tahap administrasi, tes CAT (Computer Assissted Test), yang isinya adalah tes wawasan kebangsaan dan tahap tes wawancara. Dari beberapa tahapan tersebut akan dipilih 100 orang terbaik untuk mengikuti kegiatan tersebut.(Red/ZS)
Pemkot Bekasi Gelar Malam Bahagia Ngaten Bagi 105 Pasangan Isbat Nikah 2023
Aliansi Pemuda Melayu & Aliansi Mahasiswa Batam akan melakukan Konsolidasi Masyarakat Rempang Galang
Alhamdulillah, setelah melalu proses yang panjang, 8 orang saudara kita yang tertangkap di insiden bentrokan yang terjadi di tanggal 7 september sudah dibebaskan malam ini. Ujar pian selaku kordum aliansi pemuda melayu
Lanjutnya, setalah bebasnya kawan-kawan (pejuangan galang) Dian arniadi selaku kordum Aliansi pemuda melayu menghubungi Andre sena untuk membahas lanjutan dari hasil audiensi kawan- kawan aliansi mahasiswa bersama legislator dan eksekutif kota batam untuk turun kemasyarakat, membersamai hasil dari pada apa yang menjadi jawaban dari walikota batam bersama legislatif
Dihubungi pihak media, andre sena mejawab bahwasanya benar, saya dihubungi kordum aliansi pemuda melayu untuk sekiranya segera kita turun kemasayarakat rempang galang lagi kemudian kita diskusi lagi kemasyarakat.
Apakah ada aksi damai lanjutan atau teatrikal aksi atau seperti apa?
Kita tunggu jawabannya dari masyarakat rempang dan galang.
Bentuk perjuangan masyarakat rempang dan galang harus terus naik kepermukaan agar pemerintah peka dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita tahu hari ini masyarakat hanya tidak mau direlokasi bukan menolak investasi, tutup andre.(Red)
Aktivitas Penimbunan BBM Subsidi Jenis Solar, Sudah Menjadi Rahasia Umum Di Pangkep.
Olah Raga Bersama dalam Jaga Sinergitas, 3 Pilar Kota Bekasi gelar Pertandingan Sepak Bola
JMHI Desak Menteri BUMN Copot EGM Bandara Sultan Thaha Jambi
API BATAVIA Gelar Aksi Jilid III Di Depan Mabes Polri & KPK
Wali Kota Bekasi Resmikan 3 Taman di Bekasi Timur
Mahasiswa Pertanian UNISMA Juara Satu Lomba Infografis
KabaIntelkam Mabes Polri Komjen Suntana Menjumpai Masyarakat Warga Rempang Galang: Berharap Aspirasi Mereka dapat Disampaikan Kepada Kapolri
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersuara soal bakal pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau yang mendapat penolakan warga
Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik sehingga menimbulkan bentrok di antara warga dan aparat penegak hukum yang mengawal eksekusi lahan.
Dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan, Komjen Suntana yang didampingi Karosundokinfokum Div Kum Polri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah berjanji akan menampung aspirasi masyarakat Rempang untuk disampaikan ke pimpinan Polri, diantaranya meminta pembebasan terhadap warga mereka yang ditahan di Polresta Barelang, dan meminta agar pos-pos yang berada di beberapa titik agar ditarik.
Terkait permintaan warga Rempang kepada warga mereka yang ditahan di Polresta Barelang agar dilepaskan, "Insha Allah sore ini sudah dapat kabar, sembari menunggu saya meminta agar warga dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas)", kata Suntana.
Usai pertemuan tampak Komjen Suntana dan warga saling berpelukan hangat, mereka berharap aspirasi mereka dapat disampaikan kepada Kapolri
Selain itu Komjen Suntana juga memberikan bingkisan berupa sembako kepada perwakilan warga Rempang yang hadir.(Red/ZS)