Apel Pagi Dirangkai Penyerahan SK dari Ketua Koni Pusat, Pelantikan Direktur PT. Sinergi Patriot dan Penyerahan Beberapa Penghargaan
Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Sarafuddin Aluan : Gubernur Ansar Selalu Siap Untuk Rempang
Aluan yang selalu mendampingi Gubernur Ansar tersebut menegaskan jika Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad selalu siap untuk hadir di tengah masyarakat Rempang dalam hal mencari solusi permasalahan yang sedang terjadi.
“Ngawur berita itu, tendensius dan malah memperuncing persoalan. Pak Ansar itu selalu siap untuk membantu menyelesaikan masalah Rempang. Hanya saja beliau yang hanya sebagai anggota dalam tim percepatan Pengembangan Kawasan Rempang tidak selalu mendapatkan informasi tetkait perkembangan di lapangan,” jelas Aluan.
Lebih tegas Aluan mengatakan jika berita yang beredar tersebut menunjukkan jika Muhammad Rudi selaku Kepala BP Batam tipe pemimpin yang suka ‘melempar batu sembunyi tangan’.
“Jika pak Rudi mau Pak Ansar selalu kelihatan bersamanya dalam masalah Rempang ini. Ya libatkan dong. Selalu mengundang dan diberitahu perkembangannya. Jangan mau enaknya saja, tapi ketika masalah sudah timbul seperti sekarang ini dilempar ke orang lain. Itu namanya pemimpin yang suka lempar batu sembunyi tangan,” tegas Aluan.
Sebagai bentuk keseriusan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam mendukung rencana investasi di Rempang, lanjut Aluan, Gubernur Kepri telah mengeluarkan keputusan nomor 828 tahun 2023 tentang ‘Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pengelolaan Kawasan Rempang’ yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.
“Dukungan Gubernur sangat jelas dan beliau langsung yang tanda tangan. Berbeda dengan dukungan Pemko Batam yang hanya ditandatangani oleh Sekda Kota Batam, begitu juga dukungan BP Batam yang hanya ditandatangani oleh Anggota bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi. Kenapa Walikota dan kepala BP tidak mau tanda tangan langsung. Ada apa, ada niat apa sebetulnya dibalik semua ini,” tanya Aluan.
Menurut Aluan, Gubernur Ansar tidak pernah mempermasalahkan ketika dalam tim Pengembangan Kawasan Rempang hanya sebagai anggota. Karena yang terpenting investasi berjalan dan prosesnya bisa dilalui dengan baik secara bertahap.
Bukti keseriusan Gubernur Ansar lainnya juga kata Aluan ditunjukkan ketika selesai Rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta yang dihadiri oleh Mendagri RI Tito Karnavian dan Menparekraf Sandiaga Uno.
Dalam forum tersebut, Ansar diminta untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang. Sayangnya setelah pulang dari Jakarta Gubernur tidak diajak koordinasi. Akhirnya Gubernur mengambil inisiatif dengan menghubungi Menteri Airlangga agar mengingatkan Kepala BP Batam untuk menggelar rapat koordinasi. Atas inisiasi Gubernur lah kemudian terjadi rapat koordinasi di kantor BP Batam ketika itu dan dipimpin langsung oleh Gubernur Ansar.
“Banyak lagi inisiatif-inisiatif Gubernur terkait sosialisasi pengembangan kawasan Rempang tersebut. Seharusnya inisiatif seperti itu keluar dari ketua tim. Makanya, sangat disayangkan kalo kemudian justru Ansar dibilang tidak kelihatan dalam masalah ini,” pungkas Aluan.
Parahnya lagi, jelas Aluan sambil menghela nafas dalamnya, hasil rapat di BP Batam yang diinisiasi oleh Gubernur Ansar tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi di Hotel Harmoni One Batam Center dengan tidak memberi tahu atau mengundang Gubernur sebagai anggota tim.
“Selain Gubernur tidak diberitahu, kita juga sayangkan kenapa sosialisasinya di hotel, kenapa tidak di lokasi, membaur bersama masyarakat Rempang sekalian. Dan di hotel pun yang hadir sebagian besar justru bukan masyarakat Rempang, sehingga sosialisasinya bisa dibilang kurang tepat sasaran,” tegas Aluan.
Alhasil, lanjut Aluan, terjadi demo pada 31 Agustus di depan kantor BP Batam yang lagi-lagi Gubernur Ansar juga tidak mendapatkan informasi dari ketua BP Batam terkait aksi tersebut.
“Sekarang ini setelah beberapa kejadian sebelumnya seolah-olah BP Batam mencari kambing hitam. Pak Ansar dibilang tidak hadir dan sebagainya,” tutupnya.(Red)
WALI KOTA BEKASI RESMIKAN GEDUNG BARU KELURAHAN
Hasto Ungkap Eks Wakapolri Gatot Eddy Gabung TPN Ganjar, Jadi Wakil Ketua
Para Cabor Ramaikan Pawai HAORNAS Ke 40 di CFD Kota Bekasi
Air Bersih Mati Berbulan-bulan: Warga Perumahan Cipta Green Mansion dan Woodland Harmoni melakukan Aksi Damai
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Aksi damai warga RW 005 Kelurahan Tanjung Pinggir Sekupang, Perumahan Cipta Green Mension dan Woodland Harmoni, terkait permasalahan air Bersih yang tidak mengalir berbulan-bulan, Minggu (10//09/2023).
"Warga Rw 005 Tanjung Pinggir Sekupang Perumahan Cipta green mansion dan woodland harmoni melakukan Demo aksi Damai untuk menyampaikan Aspirasi nya permasalah air bersih yang sudah mati total berbulan-bulan sampai hari ini tidak mengalir sama sekali.
Aksi damai tersebut di laksanakan pagi ini Minggu, 10 September 2023
Di mulai pada jam 09.00 pagi - Selesai dgn titik kumpul dan penyampai aksi demo damai di Perumahan Cipta Green mansion kelurahan Tanjung Pinggir kecamatan sekupang (sejalan ke pantai dangas).
Kegiatan Aksi Damai penyampaian aspirasi tersebut di pimpin oleh korlap aksi, Desmanto, mbak titik dan Azhari.
"Dalam penyampai Aksi tersebut Desmanto mengatakan," besar harapan kami warga RW 005 untuk semua elemen masyarakat membantu suport untuk masalah yang warga kami sedang hadapi dgn tidak mengalirnya air selama berbulan-bulan dan kami meminta Terkhusus kepada pimpinan BP batam dan pengelola supply air bersih yg saat ini dikelola oleh ABHI/ABH agar bisa memperhati kan kami di perumahan ini yang sudah berbulan-bulan tidak di aliri air bersih, pungkas nya.
"Selanjut nya di tempat aksi yang sama, mbak titik dan Azhari, menyampai kan rasa resah atas air yang berbulan-bulan tidak mengalir di perumahan nya, ia mengatakan," jika Aksi kami di pagi hari ini tidak di respon oleh Ketua BP Batam yang sekaligus walikota Batam, Bapak H. Muhammad Rudi dan pihak perusahan pengelola air bersih di Batam ini, kami akan turun dan melakukan aksi demo di kantor BP Batam, wali kota Batam dan kantor DPRD kota Batam, teriak nya dgn histeris.
"Masih di tempat yang sama, Bapak Wahyu ketua 005 yang di dampingi Bhabinkamtibmas dan pak Khairul ketua RT 004, Bapak Yusvin ketua RT 003, Iamrnyampai kepada awak media, kita akan lakukan aksi besar-besaran di kantor BP Batam, Wali kota Batam, DPRD kota Batam, jika apa yang kami sampai hari ini tidak di tanggapi, hari ini kami melakukan aksi dengan menurun warga sebanyak 300 org, jika tidak ada respon kita akan turun kan 1000 masa dan akan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor yang telah kami sebut di atas, tutup nya.(Red)
Hadiri Bazaar UMKM JABAR JUARA, Wali Kota Bekasi: "Terus Lakukan Inovasi dan Tingkatkan Strategi Pemasaran Produk yang Kreatif
Wali Kota Bekasi Hadiri Peresmian Gedung Pasraman di Pura Tirta Agung Bhuana
PELANTIKAN ESELON III DAN IV, WALI KOTA BEKASI MOTIVASI TINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
Wali Kota Serahkan Bantuan Antropometri Ke 1047 Posyandu di Kota Bekasi
Kepala Imigrasi siap di evaluasi atau copot sampainya saat temui Kelompok Cipayung Batam
Adapun penyampaian Subuh Miuldi selalu Kepala Imigrasi Kota Batam, bahwa Imigrasi Batam hanya berfokus pada pelayanan fasilitas publik di Kantor Imigrasi Kota Batam. Dan menyampaikan bahwa peranan Intelijen sejauh ini belum maksimal dan melakukan pengawasan hanya diawal masuknya WNA, dan tidak adanya tahap pengawasan keberlanjutan. Serta tidak mengetahui detail terhadap persoalan ini. Dan siap dilakukan evaluasi struktur Internal Imigrasi Kota Batam, saat dilontarkan beberapa pertanyaan terkait tupoksi Imigrasi dalam persoalan ini.
Hal itupun mendapat respon kembali dari Kelompok Cipayung. Diki Candra, Ketua Umum GMNI Cabang Batam menyampaikan tampaknya Kepala Imigrasi Batam tidak bertanggung jawab dan tutup mata atas kelalaian kerja pegawainya dalam kepengawasannya.
" Seharusnya bapak bertanggung jawab penuh atas segala kinerja Imigrasi Batam, apalagi telah mencuat nama Indonesia (Kota Batam) lemahnya pengawasan keluar masuk WNA di mata Dunia " Ujar Diki Kepada Subki.
Lanjutnya, bahwa sudah waktunya struktur internal Imigrasi Kota Batam di Evaluasi.
" Dugaan kami, bahwa adanya kelompok yang menjadi jaringan yang bekerja sama di Imigrasi Kota Batam, sehingga perlu di evaluasi untuk memutuskan jaringan yang sudah terbangun. " Ucapnya.
Ketua HMI Cabang Batam Madani, Firdaus mengungkapkan bahwasanya sangat di sayangkan atas kelalaian dari pihak imigrasi yg membiarkan WNA bisa masuk secara ilegal ke Batam.
" Yang menjadi pertanyaan kenapa dari pihak WNA bisa masuk secara ilegal ke Batam apakah ada oknum yg membantu tindakan tersebut dan bila memang tidak ada tindakan tegas dari imigrasi terkait masalah ini maka sangat di perlukan adanya pembenahan di imigrasi agar kejadian ini tidak terulang kembali ." Tegasnya
Ditegaskan lagi oleh Ketua PMKRI jhon making, diduga kuat adanya pihak imigrasi secara sengaja menyembunyikan mafia love scamming yang juga pengusaha club malam di nagoya.
"Saya menduga keras adanya kesengajaan Imigrasi menyembunyikan mafia love scamming yang merupakan juga pengusaha dunia malam yang bernama ANDI MORENA yang di sembunyikan ke malaysia"
Sambung ketua PMKRI "ini sudah menjadi kejahatan yang terstruktur di tubuh imigrasi dan ini sangat di sayangkan" Lanjut Jhon Making.
Turut juga Ketua GMKI Batam, Binsar Pasaribu menyampaikan bahwa mendukung terus penegak hukum untuk terus membongkar sarang WNA Ilegal yang beredar di Kota Batam.
"Salut dengan kerja-kerja Polda Kepri, komitmen menjaga stabilitas bangsa dengan terus membongkar titik-titik sangkar WNA Ilegal. Harapannya semua terbongkar, agar Batam kembali pulih dari kondisi bersih yang sebagai mana mestinya" Tutup Binsar (Red/ZS)
Edisi ke-2
Gandeng Pemuda & Mahasiswa Tanggerang raya, Prabowo Muda : kami Siap Menangkan Prabowo Presiden dengan Kreatifitas
Silaturahmi dan konsolidasi ini kami lakukan untuk memperbanyak dan memperkuat simpul pemilih pak prabowo dalam basis pemuda dan mahasiswa. Tentunya kelompok ini mempunyai berbagai macam kreasi gerakan dalam perjuangan memenangkan pak prabowo dalam kontestasi pilpres 2024. Kami memilih jalan kreatifitas dalam mahzab perjuangan kami. Kata eko pratama koordinator Nasional prabowo Muda. jumat (08/09/2023)
Selain bertujuan untuk menang, pada pemilu 2024 ini kami juga akan menjadi bagian dari perbaikan iklim demokrasi. bergerak dalam satu nafas perjuangan berbasis intelektual dan kreatifitas dan menjauhkan diri dari politik identitas, politik kebencian, politik untuk saling menjatuhkan dan hal-hal negatif lainnya. Karena kami meyakini bahwa banyak prestasi-prestasi dan kelebihan pak prabowo yang bisa kami ceritakan kepada rakyat. " Mayakinkan rakyat pak prabowo lah yang terbaik. Tanpa menjatuhkan kandidat capres yang lain. Tegas eko pratama
Politik yang asik, cerdas damai dan santun akan kita kedepankan dalam gerakan-gerakan yang akan kami lakukan kedepan. Karna sejatinya pemilu adalah sebuah pesta yang harus di nikmati rakyat. Tandas eko.
Terakhir eko mengajak kepada seluruh mahasiswa dan pemuda se-tanggerang raya untuk bergabung dan berjuang menjemput masa depan bangsa yang lebih baik bersama pak prabowo. "Kita maknai momentum pemilu kali ini dengan perjuangan cita-cita kebangsaan. Dengan cara-cara yg cerdas dan beradap." Tutuk eko pratama koordinator Nasional Prabowo Muda.(Red/ZS)
Pemkot Bekasi: Wali Kota Bekasi Tidak Sebut Nama Pj Wali Kota
BNPT Kontrol Tempat Ibadah, PB HMI Usul Bubarkan BNPT
WALI KOTA BEKASI BERIKAN PENGHARGAAN KAMPUNG TANGGUH JAYA KEPADA RW 14 PERWIRA BEKASI UTARA
GMNI BATAM : Memintak DPP GMNI soroti kekerasan aparat kepolisian di batam terhadap kaum marheain di rempang.
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ketua DPC Gmni batam diki candra sesalkan tindakan Represif aparat kepolisian Polresta barelang Kepada masyarakat sampai pertumpahan darah dan luka fatal di bagian kepala seorang kakek baru baya.
PT Mega Elok Graha (MEG) yang sudah melakukan MOU bersama BP Batam sudah melakukan modal awal investasi Rp 381 Triliun pihak PT MEG Kepada pengelola badan pengawasan BP Batam di pulau rempang dengan seluas 17 Ribu hektare.
Lanjut ketua Gmni, dalam investasi ini cukup berdampak dalam kehidupan sosial, perekonomian, pendidikan, budaya asli khusus masyakat melayu, sehingga ini menjadi penolakan oleh warga rempang sampai saat ini untuk mempertahankan tanah mereka yang sudah di huni ratusan tahun yang disebut kampung tua.
Lanjut ketua diki, ketua gerakan mahasiswa Nasional Indonesia kota Batam sangat menyayangkan sikap aparat kepolisian di lapangan dalam pengamanan yang anarkis terhadap warga warga rempang yang berdampak relokasi, apapun dalih yang digunakan sampai represif itu tidak dibenarkan kepada masyarakat, tutur diki candra (7/9/23)
Dalam pengamanan hari ini banyak warga rempang mengalami kekerasan oleh pihak aparat dimana mereka tidak mau tanah mereka di ukur, karna sampai saat ini pihak warga belum mendapatkan solusi yang pasti dari BP Batam sehingga warga mempertahankan kampung tua mereka yang mayoritas mata pencarian nelayan.
Lanjut ketua Gmni, meminta kepada DPP GERAKAN
MAHASISWA NASIONAL INDONESIA untuk menyampaikan tuntutan pesan kepada aparat kepolisian yang ada kepri, Batam untuk mewujudkan kepolisian paham Kamtibmas. Untuk menjadikan atensi keras tindakan Represif oleh aparat kepada kepala kepolisian di batam kepada Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo, tutup diki. (Red)
Prabowo Muda Probolinggo Siap Dukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024
KABARMASA.COM, JAKARTA - Probolinggo. Sabtu 02 September 2023, Prabowo muda probolinggo adakan konsolidasi kemenangan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024 di Caffe GG Paiton. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai sosok capres yang cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal itu membuktikan bahwa Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan-pembangunan kabinet Indonesia Maju.
"Kami mengajak kaum-kaum milenial untuk menyamakan persepsi bahwa sosok capres yang sangat cocok melanjutkan periode selanjutnya adalah bapak prabowo subianto" kata Achmad Saifullah selaku ketua prabowo muda kabupaten probolinggo, Kamis (06/09/2023)
Selanjutnya, relawan akan turun ke semua dapil se Kabupaten Probolinggo. Kemudian puncaknya akan melaksanakan deklarasi Prabowo Muda Kabupaten Probolinggo guna mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.
"Kita akan menyisir ke semua dapil yang ada dikabupaten probolinggo. sementara yang sudah terealisasi di dapil 2,3 dan 7. sisanya akan segera di eksekusi,” kata Daniel selaku sekretaris Prabowo muda kabupaten probolinggo.
Lanjut Saiful, ia mengingatkan pada relawan bahwa momentum pemilihan Presiden sudah dekat. Untuk itu, semuanya harus mempersiapkan dari sekarang agar kemenangan bisa tercapai.
“Pilpres sudah dekat, ayo satukan tekad dan semangat mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024,” tegas Saiful, sapaan akrabnya.(Red/ZS)
Ketua Umum PW SEMMI Kepri, Meminta Pihak APH Maupun Tim Terpadu tidak Mencedrai Masyarakat Melayu Rempang Galang
Berjatuhan korban atas indikasi aparat kepolisian kapolreta barelang, TNI, Marinir dan sapol PP. Mengakibatkan masayarat rempang galang tercedrai dalam aksi dini hari
“Kami meminta kepihak Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) untuk netral tidak memihak program proyek tersebut, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo agar mengintruksikan Kepada Kapolda Kepri dan jajaran lainnya untuk menyetop aksi pembebasan lahan Rempang Galang, Ucap Ketum Sofian
Lanjut, atas terjadinya gesekan pihak Kepolisian bersama masyarakat rempang galang hari ini, masyarakat menjadi korban, dari tingkatan anak-anak sekolah, guru-guru dan masyarakat rempang galang
Di kabarkan masyarakat setempat, bahwa pemerintahan Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak pernah mendudukan masyarakat untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama masyarakat, Pungkasnya Ketum Sofian
Pernyataan Sikap mengenai Relokasi Rempang Galang sebagai berikut :
1. Menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat Relang oleh TIM, kepolisian,TNI , satpol PP dan Ditpam Bp Batam.
2.Meminta pemerintah menghentikan kegiatan di relang, sebab rencana relokasi relang bertentangan dengan konstitusi, karena mengabaikan masyarakat adat dan tanah adat yang sudah puluhan tahun menempati tanah tersebut ( 1834 ) , secara turun temurun.
3. Meminta aparat yang terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap masyarakat diproses dan semua pimpinan segera diganti,dan memeriksa Rudi selaku kepala BP Batam yang tidak patuh terhadap konstitusi dalam pengalokasian lahan Relang.
4. Diminta presiden Jokowi memerintahkan Kapolri, panglima TNI dan para menteri terkait untuk meninjau ulang Relokasi Relang, karena telah menyalahi regulasi yang ada.
5.Meminta DPRD provinsi Kepri dan DPRD Kota Batam menyambil Sikap selaku wakil masyarakat yang tertindas.
6.Meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan atas semua kejadian yang menyebabkan korban dan membawa persoalan tersebut ke pengadilan.
Apabila usulan kami tidak di penuhi, maka kami akan turun besar besaran untuk menyelamatkan masyarakat Rempang Galang di jenjang lebih tinggi lagi. Tutup ketum Sofian (ICH)
Wali Kota Bekasi Hadiri Rapat Paripurna DPRD
Gawat, Dana CSR tak kunjung disalurkan, Kepala Desa Pagintungan di Somasi Warga Melalui LKBH DPN PERMAHI
KABARMASA.COM, SERANG, BANTEN-Terkuaknya dana CSR dari PT Alam Utama Minning (AUM) yang selama ini tidak di salurkan kepada masyarakat oleh oknum Kepala Desa Pagintungan, warga masyarakat kampung Cikasantren, Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, layangkan surat Somasi melalui LKBH DPN PERMAHI (07/09/2023).
Hal tersebut di benarkan oleh Sekretaris Direktur LKBH DPN PERMAHI Rizki Aulia Rahman, S.H. yang mengatakan bahwa ia dan tim akan mendampingi warga masyarakat kampung Cikasantren untuk memperjuangkan hak masyarakat. Saat dikonfirmasi oleh media pada 06 September 2023.
" Dalam rangka pendampingan hukum masyarakat, LKBH DPN PERMAHI, saya Rizki Aulia Rohman, S.H, dan Muslim, S.H., mendampingi Masyarakat Desa Pagintungan berdasarkan surat kuasa dari perwakilan masyarakat atas nama Pak Aswan, kami menerima laporan dari masyarakat perihal penyaluran dana CSR dari perusahan PT. Alam Utama Minning (AUM) Kepada pihak masyarakat yang diwakili oleh Darja atau Jaro rombeng sebagai pihak pertama di ketahui pihak desa berdasarkan, surat kesepakatan bersama dengan PT. AUM, bahwa selama berjalannya PT. AUM maka dana tersebut disalurkan kepada masyarakat, berdasarkan program2 yang telah disepakati, baik diberikan kepada Masjid, Mushola, majlis taklim, Paud, pondok pesantren dan karang taruna serta BPD." Ungkap Rizki.
Lanjut, Rizki menambahkan bahwa Ia dan tim, berharap pihak pertama yang melakukan perjanjian dan pihak desa pagintungan mempertanggungjawabkan, transparansi anggaran dan Penyaluran dana CSR sesuai peruntukannya.
" Perlu laporan pertanggungjawaban. Beberapa hari lalu, kami Tim LKBH melakukan somasi pertama kepada pihak pertama, pihak desa dan pihak perusahaan untuk membicarakan, alternatif penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Sehingga hak-hak masyarakat di penuhi dengan baik, kami juga meminta pihak desa membentuk tim pengelola dana csr agar kedepan bisa dipertanggung jawabkan."
Sementara, Aswan selaku perwakilan masyarakat Cikasantren mengatakan bahwa ia sudah menanyakan hal tersebut ke PT AUM dan ke pihak Pemerintah Desa Pagintungan.
" Saya sudah mengkonfirmasi ke PT AUM, bahwa memang benar selama ini PT AUM sudah mengeluarkan dana untuk masyarakat Cikasantren setiap bulannya, melalui Kepala Desa. Tetapi ketika saya tanyakan kepada pihak Desa, perwakilan Kepala Desa membantah adanya dana CSR dari PT AUM." Ucap Aswan.
Menurutnya pihak Desa tidak transparan dalam penyaluran dana CSR tersebut, dikarenakan selama ini masyarakat tidak pernah merasa menerima dana CSR tersebut.
" Kan disini ada tokoh masyarakat, saat saya tanya, para ustadz mengaku tidak pernah menerima uang CSR yang disebutkan sewaktu musyawarah pada saat PT AUM akan berdiri di wilayah kampung kami, bahkan pak RW 05 dirinya mengaku pada saya bahwa ia tandatangan tapi untuk uang CSR ia tak pernah menerima. Maka dari itu kami meminta bantuan kepada pak Rizky sebagai kuasa hukum kami untuk membantu menyelesaikan perkara ini." Tandas Aswan.
Masi menjadi Perbincangan Mobil Mewah Aston Martin, ikut serta Barang Sitaan dalam kasus Love Scemming di Polda Kepri
Love scams atau yang dikenal sebagai romance scam yaitu tindak pidana penipuan dengan memanipulasi korbannya secara emosional melalui hubungan romantis palsu.
Beberapa lalu, Polda Kepri dan Interpol bergerak cepat dalam membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini. Hasil penyelidikan mengungkap adanya tiga tempat kejadian perkara (TKP) yang terlibat dalam praktik Love Scams.
Baru baru saja jajaran Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil menangkap 88 orang pelaku dan 5 diantarnya wanita merupaka warga Tiongkok.
Informasi tim media , Para pelaku WNA love scamming dalam aksinya diduga tidak lah berdiri sendiri dan diduga difasilitasi pengusaha hiburan malam berinisial IM.
Ironisnya, menurut salah satu sumber dari Kabarmasa.com Ponakan pengusaha tersebut berinisial ER juga berkehidupan glamour dan dalam kasus ini menurut sumber dalam penangkapan mobil mewah Aston Martin diamankan pihak kepolisian ketika itu.
“Diduga Mobil Aston Martin senilai Rp.2,1 miliar diamankan ketika itu dan pemilik ER diduga ponakannya,”kata sumber yang enggan dipublis. Sumber menambahkan, Didugaan ada dugaan TPPU dan kabarnya suami ER bekerja disana sebagai supervisor tetapi kabarnya saat ini lagi sakit.
DIketahui, Sebanyak 88 orang tersangka terdiri dari 5 orang perempuan dan 83 orang laki-laki tersebut berwarga Negara Republik Rakyat Tiongkok berhasil diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri hasil kerja sama atau joint operation dengan Ministry Police of Public Security of China dan Divhubinter Polri tentang pengungkapan kejahatan transnational crime yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan Tindak Pidana Love Scams.
“Disinyalir diduga mobil aston martin mewah tersebut tidak memiliki surat surat atau di sebut Bodong”. Masih menjadi pertanyaan mobil mewah tersebut menjadi sitaan negara atau untuk Oknum.
Hinggal pemberitaan ini di publikasikan belum dikonfrimasi pihak kapolda kepri, Imigrasi dan instansi yang terkait. (Red)
Edisi Ke-1
Aliansi Mahasiswa Se-Kepulauan Riau desak BP Batam Segera Menetapkan Kebijakan Terkait Masyarakat Pulau Rempang Galang
Berdasarkan analisis mendalam Aliansi Mahasiswa Se - Kepulauan Riau dengan melihat dari berbagai aspek baik itu historis, yuridis, dan sosiologis, disini terjadi sebuah kerancuan dan tumpang tindih regulasi seharusnya ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun dalam Bagian ketiga Arahan Perizinan Pasal 120 (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan BBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
Dalam hal mengajukan izin BP Batam sudah seharusnya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah Provinsi Pasal 7 Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi
Mengacu pada kriteria dan standar yang tertuang dalam pedoman inventarisasi Hutan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 8 (1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. dengan kajian diatas kami mendesak Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk bersikap dengan cepat, dan segera menetapkan solusi dengan kongkrit
"Jika pembangunan proyek ekonomi khusus pembangunan pabrik kaca dan panel solar ini memang semata mata untuk kemakmuran rakyat, maka kami meminta masyarakat dipulau rempang galang yang berada di 16 titik kampung yang terdampak direlokasi harus menjadi subjek hukum, dalam artian harus mendapatkan hak nya sesuai dengan UDD 1945 dan kesepakatan bersama masyarakat. Kami mengutuk keras jika ada kepentingan lain didalam investasi ini yang mengatasnamakan masyarakat ". (Red)
TERTANDA
ALIANSI MAHASISWA SE- KEPULAUAN RIAU
CONTACT PERSON :
+62 822-8846-7565
+62 822-8663-3063
Pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Kepri: Gubernur Ansar Sampaikan Ranperda RUED 2023-2050
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungping - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2050 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Rabu (6/9).
Ranperda RUED ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional.
Gubernur Ansar mengatakan, Ranperda RUED ini perlu segera ditetapkan sebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi nasional yaitu terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.
"Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau berisi proyeksi permintaan dan pasokan energi hingga tahun 2050 yang disertai dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mendukukung pencapaian sasaran perencanaan energi daerah tersebut," ujar Gubernur Ansar.
Menurut Gubernur Ansar, permasalahan dalam sektor energi di Provinsi Kepulauan Riau secara garis besar meliputi kebutuhan energi dan penyediaan energi. Kebutuhan energi di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat seiring dengan perkembangan sektor ekonomi seperti industri, bisnis, transportasi, dan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, penyediaan energi di Provinsi Kepulauan Riau masih bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi dan gas alam.
"Untuk itu, kita perlu mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif di Kepulauan Riau. Proyeksi permintaan energi final dari sumber EBT seperti biosolar akan meningkat dan diharapkan dapat mensubstitusi energi fosil. Minyak tanah, minyak solar, minyak disel, dan avtur diharapkan sudah tidak ada lagi pada tahun 2050. Permintaan batubara masih sedikit meningkat untuk memenuhi kebutuhan PLTU batubara yang masih beroperasi," papar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar berharap, melalui Ranperda RUED ini, dapat menjadi arah serta acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemanfaatan energi ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun pelaku usaha, untuk bersama-sama mewujudkan visi energi daerah di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu tersedianya pasokan energi yang cukup dengan mengembangkan potensi energi setempat secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Gubernur Ansar juga menyampaikan misi pengelolaan energi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi yang berwasan lingkungan; meningkatkan pemanfaatan sumber energi khususnya EBT dan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan; serta mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis EBT hingga terbentuknya Desa Mandiri Energi (DME).
Kemudian memperluas akses dan ketersediaan energi yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; meningkatkan kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk melakukan kegiatan konservasi energi;
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pengelolaan energi; mensinergikan pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi; dan menyediakan sarana prasarana energi yang didukung oleh beberapa sektor, dengan mempertimbangkan sinergitas infrastruktur energi antar wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono ini dihadiri para anggota DPRD Kepri, perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi Kepri. (Red)
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Resmikan Empat Taman Dalam Satu Hari di Wilayah Kecamatan Pondokgede
Pengawalan Saudara Aprizal Sebagai Justice Kolabolator Membongkar Kasus Korupsi Dinas PURR, PU PERKIM Dan Dinas Pendidikan Di Kabupaten OKU
Cipayung Kota Batam: Kepala Imigrasi Kota Batam lemahkan Indonesia di Mata Dunia.
Terkait Relokasi Relang : Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Angkat Bicara
Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada media mengatakan, kita berharap semua pihak dapat menahan diri, terutama dari pihak Bp Batam yang paling bertanggung jawab tentang kondusif masyarakat Rempang ujarnya.
Lanjut Ismail, untuk PT MEG kita berharap jangan sampai berbuat terlalu maju, ingat perusahaan anda belum berbuat banyak untuk pembangunan kota Batam, jangan sampai akibat akibat ulah anda investasi di Batam yang sudah berjalan terganggu,kami butuh kota Batam kondusif, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum 2024.
Kita berharap semua pihak terutama BP Batam, jangan seperti memiliki kekuasaan sendiri, sebab kewajiban untuk penyelesaian masyarakat Relang Belum di penuhi, serta ingat masyarakat adat, tanah adat lebih tinggi kedudukannya dalam konstitusi dan negara harus mengakuinya.
Jangan bicara investasi ucap Ismail jika menabrak aturan, jangan kita terbius dengan angka - angka investasi, sementara hak masyarakat belum terpenuhi.
Kita berharap Komisi Hak asasi manusia ( HAM ) , setiap saat dapat memantau perkembangan mengenai Relokasi Relang, dapat di mungkin arah pelanggaran HAM akan terjadi dalam relokasi relang kepada masyarakat adat di sana tutupnya.(Red/ZS)
PMII Kota Tanjungpinang Turun Kejalan: Ada Dugaan KKN di Proyek Gedung Pos Pengawas Perikanan.
Ketua PMII Tanjungpinang – Bintan, Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwa aksi demo ini diinisiasi atas dugaan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pembangunan Gedung Pos Pengawas Perikanan tahun 2014, yang berlokasi di Pelantar Dua.
Proyek tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanjungpinang.
“Proyek ini menghabiskan dana APBD tahun 2014 sekitar Rp 300 juta,” ujar Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan bahwa hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh PMII mengungkapkan sejumlah ketidakberesan yang menyebabkan kerugian bagi negara.
Temuan tersebut antara lain mencakup kurangnya dokumen sertifikat resmi kepemilikan untuk bangunan Pos Pengawas Perikanan serta ketidaksesuaian dengan spesifikasi proyek.
Selain itu, juga terdapat indikasi bahwa oknum ASN terlibat dalam pembelian barang secara fiktif pada tahun 2014, seperti alat kompresor pengisian oksigen untuk tabung selam dan kamera bawah air.
“Kami meminta pihak Kejari Tanjungpinang untuk membentuk tim penyelidik terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanjungpinang,” tegas Ridwan.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa PMII Tanjungpinang – Bintan.
Dedek menegaskan bahwa Kejari akan melakukan kajian mendalam terkait dugaan KKN dalam pembangunan Gedung Pos Pengawas Perikanan di Pelantar Dua Tanjungpinang.
“Ini merupakan bentuk kepercayaan dari mahasiswa PMII kepada Kejari Tanjungpinang untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini,” ujarnya.
Dedek juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kejari Tanjungpinang belum menerima laporan atau pengaduan resmi mengenai dugaan KKN dalam proyek bangunan Pos Pengawas Perikanan.
“Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum mengambil tindakan selanjutnya,” tegas Dedek. (Red/ZS)