Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel soal tempat ibadah dikontrol pemerintah ditolak oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO).

Ketua Komisi Pemuda dan Olahraga PB HMI Redza Sutiara Akbar mengatakan bahwa ini jelas kebebasan beragama telah diganggu dan secara sistemik dihancurkan.

"Ketika Masjid, Gereja atau tempat ibadah lain dikontrol oleh Pemerintah maka secara tidak langsung Pemerintah telah mengambil tafsir ibadah menurut kemauannya sendiri. Dapat mengatur, menangkap, menutup bahkan mungkin merekayasa.

Di satu sisi meminta agar agama dijauhkan dari politik. Melempar ke arah kelompok keagamaan isu politisasi agama, padahal di sisi lain Pemerintah justru yang melakukan politisasi agama itu. Menuduh aktivis keagamaan radikal, intoleran bahkan teroris, padahal Pemerintah sendiri yang radikal, intoleran dan teroris.". Ujar Redza dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Ketua Komisi Pemuda dan Olahraga PB HMI Redza Sutiara Akbar mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dibubarkan.

"BNPT itu tidak dirasakan manfaatnya bahkan sepertinya memudaratkan. Kontra produktif. Yang pertama, terorisme sebagai isu global sudah mereda bahkan hilang. Terorisme adalah isu politik Barat untuk melumpuhkan dunia Islam. Kedua, terorisme itu kalaupun ada dilakukan oleh kelompok kecil. Tidak sedikit kelompok itupun adalah peliharaan atau "binaan" sebagai pelaksanaan proyek terorisme global. Ketiga, ketika korupsi saja yang daya rusaknya bagi bangsa dan negara sangat dahsyat telah bergeser dari "extra ordinary crime" menjadi "ordinary crime" maka terorisme yang secara empirik tidak terbukti menjadi perusak besar sudah lebih patut untuk menjadi "ordinary crime". Jelas Redza

"BNPT dan juga Densus menjadi tidak dibutuhkan dan lebih baik dibubarkan. Kecuali kita akan melanjutkan dan membudayakan "artificial terrorism" atau terorisme buatan. Rakyat merasakan sulit untuk saat ini menemukan adanya "natural terrorism" terorisme alami". Tutup Redza Sutiara Akbar

WALI KOTA BEKASI BERIKAN PENGHARGAAN KAMPUNG TANGGUH JAYA KEPADA RW 14 PERWIRA BEKASI UTARA

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berikan secara langsung penghargaan kepada RW 14 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara sebagai Terbaik I Kampung Tangguh Jaya tahun 2023 di Kota Bekasi.

Pada sambutannya, Tri Adhianto menjelaskan penghargaan kampung tangguh jaya ini merupakan salah satu bukti bahwa semua kerja keras masyarakat itu nyata.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana maupun situasi Ekonomi yang masih berkembang "

Beliau berharap agar semua penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian namun tetap dipertahankan dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota Bekasi juga berpesan agar warga untuk selalu kompak dalam kegiatan yang dilakukan RT maupun RW, buat kampung tangguh ini untuk di jadikan contoh role model bagi kampung-kampung yang lain, apa yang bisa menjadi program unggulan di RW 14 harus bisa ditunjukan dan di tonjolkan.

GMNI BATAM : Memintak DPP GMNI soroti kekerasan aparat kepolisian di batam terhadap kaum marheain di rempang.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ketua DPC Gmni batam diki candra sesalkan tindakan Represif aparat kepolisian Polresta barelang Kepada masyarakat sampai pertumpahan darah dan luka fatal di bagian kepala seorang kakek baru baya.

PT Mega Elok Graha (MEG) yang sudah melakukan MOU bersama BP Batam sudah melakukan modal awal investasi Rp 381 Triliun pihak PT MEG Kepada pengelola badan pengawasan BP Batam di pulau rempang dengan seluas 17 Ribu hektare.

Lanjut ketua Gmni, dalam investasi ini cukup berdampak dalam kehidupan sosial, perekonomian, pendidikan, budaya asli khusus masyakat melayu, sehingga ini menjadi penolakan oleh warga rempang sampai saat ini untuk mempertahankan tanah mereka yang sudah di huni ratusan tahun yang disebut kampung tua.

Lanjut ketua diki, ketua gerakan mahasiswa Nasional Indonesia kota Batam sangat menyayangkan sikap aparat kepolisian di lapangan dalam pengamanan yang anarkis terhadap warga warga rempang yang berdampak relokasi, apapun dalih yang digunakan sampai represif itu tidak dibenarkan kepada masyarakat, tutur diki candra (7/9/23)

Dalam pengamanan hari ini banyak warga rempang mengalami kekerasan oleh pihak aparat dimana mereka tidak mau tanah mereka di ukur, karna sampai saat ini pihak warga belum mendapatkan solusi yang pasti dari BP Batam sehingga warga mempertahankan kampung tua mereka yang mayoritas mata pencarian nelayan.

Lanjut ketua Gmni, meminta kepada DPP GERAKAN

MAHASISWA NASIONAL INDONESIA untuk menyampaikan tuntutan pesan kepada aparat kepolisian yang ada kepri, Batam untuk mewujudkan kepolisian paham Kamtibmas. Untuk menjadikan atensi keras tindakan Represif oleh aparat kepada kepala kepolisian di batam kepada Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo, tutup diki. (Red)

Prabowo Muda Probolinggo Siap Dukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024

KABARMASA.COM, JAKARTA - Probolinggo. Sabtu 02 September 2023, Prabowo muda probolinggo adakan konsolidasi kemenangan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024 di Caffe GG Paiton. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai sosok capres yang cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal itu membuktikan bahwa Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan-pembangunan kabinet Indonesia Maju.

"Kami mengajak kaum-kaum milenial untuk menyamakan persepsi bahwa sosok capres yang sangat cocok melanjutkan periode selanjutnya adalah bapak prabowo subianto" kata Achmad Saifullah selaku ketua prabowo muda kabupaten probolinggo, Kamis (06/09/2023)

Selanjutnya, relawan akan turun ke semua dapil se Kabupaten Probolinggo. Kemudian puncaknya akan melaksanakan deklarasi Prabowo Muda Kabupaten Probolinggo guna mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.

"Kita akan menyisir ke semua dapil yang ada dikabupaten probolinggo. sementara yang sudah terealisasi di dapil 2,3 dan 7. sisanya akan segera di eksekusi,” kata Daniel selaku sekretaris Prabowo muda kabupaten probolinggo.

Lanjut Saiful, ia mengingatkan pada relawan bahwa momentum pemilihan Presiden sudah dekat. Untuk itu, semuanya harus mempersiapkan dari sekarang agar kemenangan bisa tercapai.

“Pilpres sudah dekat, ayo satukan tekad dan semangat mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024,” tegas Saiful, sapaan akrabnya.(Red/ZS)

Ketua Umum PW SEMMI Kepri, Meminta Pihak APH Maupun Tim Terpadu tidak Mencedrai Masyarakat Melayu Rempang Galang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Ketua Umum (Ketum) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepri Zainul Sofian meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Tim Terpadu tidak semena-mena menjalankan tugas terkait relokasi Rempang Galang. Kamis (06/09/2023)

Berjatuhan korban atas indikasi aparat kepolisian kapolreta barelang, TNI, Marinir dan sapol PP. Mengakibatkan masayarat rempang galang tercedrai dalam aksi dini hari

“Kami meminta kepihak Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) untuk netral tidak memihak program proyek tersebut, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo agar mengintruksikan Kepada Kapolda Kepri dan jajaran lainnya untuk menyetop aksi pembebasan lahan Rempang Galang, Ucap Ketum Sofian

Lanjut, atas terjadinya gesekan pihak Kepolisian bersama masyarakat rempang galang hari ini, masyarakat menjadi korban, dari tingkatan anak-anak sekolah, guru-guru dan masyarakat rempang galang

Di kabarkan masyarakat setempat, bahwa pemerintahan Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak pernah mendudukan masyarakat untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama masyarakat, Pungkasnya Ketum Sofian

Pernyataan Sikap mengenai Relokasi Rempang Galang sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat Relang oleh TIM, kepolisian,TNI , satpol PP dan Ditpam Bp Batam.

2.Meminta pemerintah menghentikan kegiatan di relang, sebab rencana relokasi relang bertentangan dengan konstitusi, karena mengabaikan masyarakat adat dan tanah adat yang sudah puluhan tahun menempati tanah tersebut ( 1834 ) , secara turun temurun.

3. Meminta aparat yang terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap masyarakat diproses dan semua pimpinan segera diganti,dan memeriksa Rudi selaku kepala BP Batam yang tidak patuh terhadap konstitusi dalam pengalokasian lahan Relang.

4. Diminta presiden Jokowi memerintahkan Kapolri, panglima TNI dan para menteri terkait untuk meninjau ulang Relokasi Relang, karena telah menyalahi regulasi yang ada.

5.Meminta DPRD provinsi Kepri dan DPRD Kota Batam menyambil Sikap selaku wakil masyarakat yang tertindas.

6.Meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan atas semua kejadian yang menyebabkan korban dan membawa persoalan tersebut ke pengadilan.

Apabila usulan kami tidak di penuhi, maka kami akan turun besar besaran untuk menyelamatkan masyarakat Rempang Galang di jenjang lebih tinggi lagi. Tutup ketum Sofian (ICH)

Wali Kota Bekasi Hadiri Rapat Paripurna DPRD

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI- Pada Rabu (06/09) digelar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang beragendakan;

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Laporan Pansus 42 DPRD Kota Bekasi, Pembacaan Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023,

2. Pembacaan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi tentang Raperda Kota Bekasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan

3. Penandatangan DPRD Kota Bekasi, Pembacaan Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 serta Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi tentang Raperda Kota Bekasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terkait Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan "Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah disusun dengan tujuan untuk memudahkan pemantauan pembayaran Pajak Daerah. Selain itu, juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan begitu, sasaran yang diharapkan dapat tercapai, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah yang tentunya juga bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien baik bagi masyarakat," ujar Tri dalam sambutannya.

Dirinya juga mengatakan, bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang menandakan bahwa DPRD adalah mitra kerja yang musti bersinergi baik dalam berkerja untuk masyarakat.

"Lembaga DPRD adalah mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga kita musti bersama-sama selaras dan serasi dalam hubungan kerja sebagai legislatif dan eksekutif, dan juga sebagai pemegang dan pelaksana amanat dan aspirasi masyarakat yang musti diimplementasikan dengan professional pada kegiatan pembangunan daerah secara bertahap, sehingga masyarakat percaya akan kinerja kita bersama," tutup Tri.

Gawat, Dana CSR tak kunjung disalurkan, Kepala Desa Pagintungan di Somasi Warga Melalui LKBH DPN PERMAHI

KABARMASA.COM, SERANG, BANTEN-Terkuaknya dana CSR dari PT Alam Utama Minning (AUM) yang selama ini tidak di salurkan kepada masyarakat oleh oknum Kepala Desa Pagintungan, warga masyarakat kampung Cikasantren, Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, layangkan surat Somasi melalui LKBH DPN PERMAHI (07/09/2023).

Hal tersebut di benarkan oleh Sekretaris Direktur LKBH DPN PERMAHI Rizki Aulia Rahman, S.H. yang mengatakan bahwa ia dan tim akan mendampingi warga masyarakat kampung Cikasantren untuk memperjuangkan hak masyarakat. Saat dikonfirmasi oleh media pada 06 September 2023.

" Dalam rangka pendampingan hukum masyarakat, LKBH DPN PERMAHI, saya Rizki Aulia Rohman, S.H, dan Muslim, S.H., mendampingi Masyarakat Desa Pagintungan berdasarkan surat kuasa dari perwakilan masyarakat atas nama Pak Aswan, kami menerima laporan dari masyarakat perihal penyaluran dana CSR dari perusahan PT. Alam Utama Minning (AUM) Kepada pihak masyarakat yang diwakili oleh Darja atau Jaro rombeng sebagai pihak pertama di ketahui pihak desa berdasarkan, surat kesepakatan bersama dengan PT. AUM, bahwa selama berjalannya PT. AUM maka dana tersebut disalurkan kepada masyarakat, berdasarkan program2 yang telah disepakati, baik diberikan kepada Masjid, Mushola, majlis taklim, Paud, pondok pesantren dan karang taruna serta BPD." Ungkap Rizki.

Lanjut, Rizki menambahkan bahwa Ia dan tim, berharap pihak pertama yang melakukan perjanjian dan pihak desa pagintungan mempertanggungjawabkan, transparansi anggaran dan Penyaluran dana CSR sesuai peruntukannya.

" Perlu laporan pertanggungjawaban. Beberapa hari lalu, kami Tim LKBH melakukan somasi pertama kepada pihak pertama, pihak desa dan pihak perusahaan untuk membicarakan, alternatif penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Sehingga hak-hak masyarakat di penuhi dengan baik, kami juga meminta pihak desa membentuk tim pengelola dana csr agar kedepan bisa dipertanggung jawabkan."

Sementara, Aswan selaku perwakilan masyarakat Cikasantren mengatakan bahwa ia sudah menanyakan hal tersebut ke PT AUM dan ke pihak Pemerintah Desa Pagintungan.

" Saya sudah mengkonfirmasi ke PT AUM, bahwa memang benar selama ini PT AUM sudah mengeluarkan dana untuk masyarakat Cikasantren setiap bulannya, melalui Kepala Desa. Tetapi ketika saya tanyakan kepada pihak Desa, perwakilan Kepala Desa membantah adanya dana CSR dari PT AUM." Ucap Aswan.

Menurutnya pihak Desa tidak transparan dalam penyaluran dana CSR tersebut, dikarenakan selama ini masyarakat tidak pernah merasa menerima dana CSR tersebut.

" Kan disini ada tokoh masyarakat, saat saya tanya, para ustadz mengaku tidak pernah menerima uang CSR yang disebutkan sewaktu musyawarah pada saat PT AUM akan berdiri di wilayah kampung kami, bahkan pak RW 05 dirinya mengaku pada saya bahwa ia tandatangan tapi untuk uang CSR ia tak pernah menerima. Maka dari itu kami meminta bantuan kepada pak Rizky sebagai kuasa hukum kami untuk membantu menyelesaikan perkara ini." Tandas Aswan.

Masi menjadi Perbincangan Mobil Mewah Aston Martin, ikut serta Barang Sitaan dalam kasus Love Scemming di Polda Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Di hebohkan kasus kejahatan internasional dengan metode Love Scemming atau di sebut persekongkolan oknum penipuan yang mengeplotasikan korban asal Cina dan Tiongkonk. Rabu (06/09/2023)

Love scams atau yang dikenal sebagai romance scam yaitu tindak pidana penipuan dengan memanipulasi korbannya secara emosional melalui hubungan romantis palsu.

Beberapa lalu, Polda Kepri dan Interpol bergerak cepat dalam membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini. Hasil penyelidikan mengungkap adanya tiga tempat kejadian perkara (TKP) yang terlibat dalam praktik Love Scams.

Baru baru saja jajaran Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil menangkap 88 orang pelaku dan 5 diantarnya wanita merupaka warga Tiongkok.

Informasi tim media , Para pelaku WNA love scamming dalam aksinya diduga tidak lah berdiri sendiri dan diduga difasilitasi pengusaha hiburan malam berinisial IM.

Ironisnya, menurut salah satu sumber dari Kabarmasa.com Ponakan pengusaha tersebut berinisial ER juga berkehidupan glamour dan dalam kasus ini menurut sumber dalam penangkapan mobil mewah Aston Martin diamankan pihak kepolisian ketika itu.

“Diduga Mobil Aston Martin senilai Rp.2,1 miliar diamankan ketika itu dan pemilik ER diduga ponakannya,”kata sumber yang enggan dipublis. Sumber menambahkan, Didugaan ada dugaan TPPU dan kabarnya suami ER bekerja disana sebagai supervisor tetapi kabarnya saat ini lagi sakit.

DIketahui, Sebanyak 88 orang tersangka terdiri dari 5 orang perempuan dan 83 orang laki-laki tersebut berwarga Negara Republik Rakyat Tiongkok berhasil diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri hasil kerja sama atau joint operation dengan Ministry Police of Public Security of China dan Divhubinter Polri tentang pengungkapan kejahatan transnational crime yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan Tindak Pidana Love Scams.

“Disinyalir diduga mobil aston martin mewah tersebut tidak memiliki surat surat atau di sebut Bodong”. Masih menjadi pertanyaan mobil mewah tersebut menjadi sitaan negara atau untuk Oknum.

Hinggal pemberitaan ini di publikasikan belum dikonfrimasi pihak kapolda kepri, Imigrasi dan instansi yang terkait. (Red)

Edisi Ke-1

Aliansi Mahasiswa Se-Kepulauan Riau desak BP Batam Segera Menetapkan Kebijakan Terkait Masyarakat Pulau Rempang Galang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Aliansi Mahasiswa Se - Kepulauan Riau menilai konflik hari ini yang terjadi di Pulau Rempang adalah kesalahan dan ketidaktelitian Badan Pengusahaan Batam dalam melakukan langkah- langkah Strategis untuk mendengarkan Masyarakat. Paska penandatanganan MOU dan Penenetapan Kawasan Rempang Galang Sebagai Kawasan Industri Pembangunan Pabrik Kaca, dan sampai hari ini belum ada solusi.

Berdasarkan analisis mendalam Aliansi Mahasiswa Se - Kepulauan Riau dengan melihat dari berbagai aspek baik itu historis, yuridis, dan sosiologis, disini terjadi sebuah kerancuan dan tumpang tindih regulasi seharusnya ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun dalam Bagian ketiga Arahan Perizinan Pasal 120 (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan BBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Dalam hal mengajukan izin BP Batam sudah seharusnya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah Provinsi Pasal 7 Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi

Mengacu pada kriteria dan standar yang tertuang dalam pedoman inventarisasi Hutan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 8 (1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. dengan kajian diatas kami mendesak Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk bersikap dengan cepat, dan segera menetapkan solusi dengan kongkrit

"Jika pembangunan proyek ekonomi khusus pembangunan pabrik kaca dan panel solar ini memang semata mata untuk kemakmuran rakyat, maka kami meminta masyarakat dipulau rempang galang yang berada di 16 titik kampung yang terdampak direlokasi harus menjadi subjek hukum, dalam artian harus mendapatkan hak nya sesuai dengan UDD 1945 dan kesepakatan bersama masyarakat. Kami mengutuk keras jika ada kepentingan lain didalam investasi ini yang mengatasnamakan masyarakat ". (Red)

TERTANDA

ALIANSI MAHASISWA SE- KEPULAUAN RIAU

CONTACT PERSON :

+62 822-8846-7565

+62 822-8663-3063

Pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Kepri: Gubernur Ansar Sampaikan Ranperda RUED 2023-2050

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungping - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2050 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Rabu (6/9).

Ranperda RUED ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional.

Gubernur Ansar mengatakan, Ranperda RUED ini perlu segera ditetapkan sebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi nasional yaitu terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

"Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau berisi proyeksi permintaan dan pasokan energi hingga tahun 2050 yang disertai dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mendukukung pencapaian sasaran perencanaan energi daerah tersebut," ujar Gubernur Ansar.

Menurut Gubernur Ansar, permasalahan dalam sektor energi di Provinsi Kepulauan Riau secara garis besar meliputi kebutuhan energi dan penyediaan energi. Kebutuhan energi di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat seiring dengan perkembangan sektor ekonomi seperti industri, bisnis, transportasi, dan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, penyediaan energi di Provinsi Kepulauan Riau masih bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi dan gas alam.

"Untuk itu, kita perlu mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif di Kepulauan Riau. Proyeksi permintaan energi final dari sumber EBT seperti biosolar akan meningkat dan diharapkan dapat mensubstitusi energi fosil. Minyak tanah, minyak solar, minyak disel, dan avtur diharapkan sudah tidak ada lagi pada tahun 2050. Permintaan batubara masih sedikit meningkat untuk memenuhi kebutuhan PLTU batubara yang masih beroperasi," papar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar berharap, melalui Ranperda RUED ini, dapat menjadi arah serta acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemanfaatan energi ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun pelaku usaha, untuk bersama-sama mewujudkan visi energi daerah di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu tersedianya pasokan energi yang cukup dengan mengembangkan potensi energi setempat secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Gubernur Ansar juga menyampaikan misi pengelolaan energi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi yang berwasan lingkungan; meningkatkan pemanfaatan sumber energi khususnya EBT dan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan; serta mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis EBT hingga terbentuknya Desa Mandiri Energi (DME).

Kemudian memperluas akses dan ketersediaan energi yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; meningkatkan kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk melakukan kegiatan konservasi energi;

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pengelolaan energi; mensinergikan pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi; dan menyediakan sarana prasarana energi yang didukung oleh beberapa sektor, dengan mempertimbangkan sinergitas infrastruktur energi antar wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono ini dihadiri para anggota DPRD Kepri, perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi Kepri. (Red)

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Resmikan Empat Taman Dalam Satu Hari di Wilayah Kecamatan Pondokgede

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Telah banyak pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi, baik itu pembangunan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, dan revitalisasi lahan terbuka menjadi taman. Pada Selasa (05/09) dilakukan peresmian 4 taman sekaligus oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, di wilayah Kecamatan Pondokgede, yakni Taman RW 012 Kelurahan Jatiwaringin, Taman RW 016 Kelurahan Jatimakmur, Taman RW 06 Kelurahan Jatibening Baru, dan Taman RW 012 Kelurahan Jatibening.

"Dari sedemikian banyaknya kegiatan warga di lingkungan masing-masing, musti difasilitasi ruang terbuka yang layak oleh Pemerintah, maka pemanfaatan lahan terbuka untuk dijadikan taman, yang dilengkapi tempat bermain anak dan kursi-kursi taman yang nyaman, sangat berdampak positif, dan para warga pun dapat menggunakannya untuk segala kegiatan positif berkenaan dengan pemberdayaan lingkungan sekitar," ucap Tri saat sambutannya.

Momen peresmian taman juga dijadikan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto untuk silaturahmi bersama warga dan mendengarkan segala ide serta aspirasi untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah.

Di lokasi pertama peresmian taman, yakni di Kelurahan Jatiwaringin, Ketua RW 012, menyampaikan bahwa di sekitar taman perlu dilakukan perbaikan jalan agar aksesnya lebih aman dan nyaman dilewati warga dan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto cepat merespon kebutuhan tersebut.

"Akan kami anggarkan secepatnya untuk dilakukan pengecoran jalan di sekitar taman ini dan ke depannya saya juga berharap, tolong segala fasilitasnya dijaga dengan baik, jangan sampai terbengkalai dan malah terkesan kotor, maka RT RW juga harus aktif menggerakan warganya bersama menjaga lingkungan, agar kenyamanan dapat dirasakan seluruh warga di sini," imbuh Tri.

Terakhir, Tri Adhianto pun berpesan, "Camat dan Lurah setempat pun agar dapat berperan aktif lakukan monitoring ke seluruh ruang lingkup wilayahnya sambil menampung segala aspirasi warga masyarakat dan mengakomodir berbagai kebutuhan merek untuk menunjang pembangunan," pungkasnya.

Pengawalan Saudara Aprizal Sebagai Justice Kolabolator Membongkar Kasus Korupsi Dinas PURR, PU PERKIM Dan Dinas Pendidikan Di Kabupaten OKU

KABARMASA.COM, JAKARTA- Barisan Depan Rakyat Indonesia ( BERANI ) Jakarta-Sumatera mengunjungi gedung KPK, (04/09/2023).

Adapun penyampaian aspirasi yang disampaikan sebagai berikut;

"Terima kasih sebagian masyarakat oku di jakarta sudah turut berpartisipasi dalam pengaduan ke kpk dan kita sudah memberikan bukti-bukti atas kejanggalan pada proses lelang LPSE kabupaten OKU yang terindikasi adanya suap/grativikasi sehingga terjadinya pengaturan masalah lelang"

" tadi kami di terima dengan baik dan di berikan waktu untuk pemaparan secara komprehensif kurang lebih 40 menit. kami juga memberikan informasi terkait persekongkolan yang terjadi antara pihak-pihak yang di duga ikut serta dan tetlibat dalam pengadaan barang dan jasa "

"kami juga memaparkan kepada komisi adanya dugaan post bidding atau upload penawaran di luar jadwal sehingga kami meminta KPK agar segera menelisik kecurangan atau mengaudit server LPSE kabupaten OKU".(Red)

Cipayung Kota Batam: Kepala Imigrasi Kota Batam lemahkan Indonesia di Mata Dunia.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam dihebohkan dengan dijadikan sebagai lumbung sindikat kejahatan Internasional dengan metode Love Scamming atau rayuan-rayuan penipu yang mengekploitasi korban asal China, Tiongkok. Hal itu pun mendapat sorotan dari kelompok Cipayung Kota Batam (GMNI, HMI, GMKI, PMKRI).

Sebagaimana diketahui, bahwa Love Scamming adalah sebuah modus penipuan, dimana penipu berusaha memenangkan rasa kasih sayang dan kepercayaan korban. Dan Love Scamming adalah yang juga dikenal dengan sebutan romance scamming merupakan istilah yang mengacu pada praktek penipuan dengan para penjahat mengadopsi identitas palsu secara online, dan dimana penipu menggunakan ilusi hubungan romantis untuk memanipulasi atau menipu korban untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.

Dalam lansiran halaman FBI, bahwa para penjahat yang melakukan love scamming adalah ahli dalam menunjukkan sikap yang tampak tulus, peduli, dan meyakinkan yang dapat ditemui di sebagian besar situs kencan dan media sosial.

Merujuk pada keimigrasian, bahwa dalam UU Keimigrasian Pasal 1 Point 1 ialah, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Sebelumnya, Imigrasi Kota Batam menjadi sorotan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan timbul lagi persoalan WNA asal Cina, Tiongkok yang melakukan kejahatan Internasional Love Scamming. Sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia, hari ini memiliki sistem yang sangat lemah sehingga terjadi kelalaian-kelalaian yang terjadi, dan disinyalir dugaan Kepala Imigrasi Kota Batam tindakan melawan hukum bersama kelompok-kelompok tindak pidana Love Scamming di kota batam secara masif dan terstruktur ditubuh imigrasi di kota Batam.

Diki Chandra, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Batam menyampaikan bahwa diduga masih ada banyaknya oknum WNA yang melakukan praktek Love Scamming tersebar di Kota Batam, dan diduga juga adanya kerja sama lembaga Keimigrasian dengan WNA asal China kelompok kejahatan tersebut untuk meloloskan masuk ke Kota Batam Indonesia.

“Terkait penangkapan pelaku pidana Love Scamming belakangan ini juga melihatkan lemahnya dimata dunia pertahanan Indonesia di wilayah perairan oleh negara-negara asian-eropa lanjut diki bahwa saya menduga masih adanya Ratusan oknum WNA berkeliaran di Kota Batam yang di ekploitasi love scamming. Sehingga, GMNI mendesak Presiden RI untuk mendesak Kepala Kemenkumham RI untuk memeriksa kepala imigrasi kota batam. Lanjut diki ketua gmni menduga terkait dapat lolosnya WNA dan melangsungkan aksinya bahwa pihak keimigrasian bekerja sama dengan kelompok mafia internasional” Tutup Diki

Sambung Jhon Making, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Batam juga menyampaikan sikapnya bahwa dampak dari persoalan ini, Keimigrasian Kota Batam telah merendahkan harkat dan martabat Bangsa di kanca dunia dalam tugas dan kepengawasannya.

“Perlu kami sampaikan bahwa sangat lemahnya kepengawasan Lembaga Imigrasi Kota Batam, masih marak-maraknya kasus TPPO muncul lagi persoalan baru yang begitu merendahkan martabat kedaulatan Negara Indonesia. Dengan adanya kasus Love Scamming dimana 88 orang WNA yang di tangkap oleh Polda Kepri. Integritas, Kinerja Lembaga Imigrasi Kota Batam perlu di tanyakan, mengapa bisa terus terjadi kelalaian dilingkungan kerja Keimigrasian Kota Batam ?” Ucap Jhon

Turut hadir, Firdaus selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam Madani juga menyatakan sikap agar dari pihak imigrasi lebih berkompeten dan bertanggung atas tugas yang diberikan dan adanya persoalan WNA yang masuk ke Batam menjadikan sangkar kejahatan, lanjut firdaus memintak kepada kepala kemekumham RI untuk mencopot Subki Miuldi S.Kom M.H,. Sehingga perlu dijadikan catatan penting dan perlunya dilakukan penyegaran struktur di lingkungan kerja Imigrasi yang berintegritas Kota Batam.

“Sikap kami dari HMI Cabang Batam Madani bahwa pihak imigrasi harus bertanggung jawab atas kelalaian dari tugas yang diberikan dengan persoalan WNA masuk ke Batam dengan melangsungkan kejahatan besar. Dan perlunya orang-orang yang berkompeten mengisi struktur-struktur ruang kerja tersebut mulai dari kepala Imigrasi hingga posisi kepengawasannya, sehingga perlu dilakukan penyegaran struktur di Imigrasi Batam. Dan ini menjadi catatan penting, agar pihak imigrasi tidak terulang kembali dan oknum yang melanggar harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku” Jelas Firdaus.

Binsar Hadomuan Pasaribu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Batam Periode 2021-2023, memberikan dukungan dan apresiasi kepada Pimpinan POLDA KEPRI atas kesigapannya menindak dengan membongkar sangkar Love Scamming di Kota Batam.

“apresiasi kembali kami sampaikan kepada Polda Kepri yang telah sigap menangani persoalan ini, serta dukungan untuk terus memberantas aksi-aksi kejahatan di Wilayah Kepulauan Riau. Dan kami sampaikan juga bahwa Polda Kepri hari ini telah mampu mengisi kelemahan-kelemahan instansi pemerintah yang lalai menjalankan tugasnya, namun juga perlu diselidiki lebih dalam agar tidak adanya lagi kelompok-kelompok yang demikian agar tidak mencoreng nama baik Kota Batam.” Tutup Binsar

Sebagaimana di ketahui, pada tanggal 29 Agustus 2023 Polda Kepulauan Riau bersama Interpol Tiongkok telah berhasil melakukan penangkapan 88 tersangka WNA asal Cina yang merupakan kelompok kejahatan Internasional yang berkedok Love Scamming dan bersangkar di Kawasan Industri Cammo, Simpang Kara Kota Batam. Bahkan sejauh ini juga telah menyeret pengusaha hiburan malam di Batam, dan kerugikan korban sudah hingga 22 Miliar. Adapun informasi dari kelompok Cipayung Kota Batam bahwa akan ada tindak lanjut untuk melakukan aksi kejalan dengan membawa massa yang besar untuk mengevaluasi kerja dan menuntut dicopot nya Kepala Imigrasi Batam.(Red/ZS)

Terkait Relokasi Relang : Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Angkat Bicara

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Polemik relokasi Relang kota Batam, semakin hari semakin intens problematikanya, berita terakhir di media massa mengatakan ada ketegangan antara masyarakat dan di duga perwakilan dari PT MEG, Selasa ( 05 / 09 / 2023 ).

Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada media mengatakan, kita berharap semua pihak dapat menahan diri, terutama dari pihak Bp Batam yang paling bertanggung jawab tentang kondusif masyarakat Rempang ujarnya.

Lanjut Ismail, untuk PT MEG kita berharap jangan sampai berbuat terlalu maju, ingat perusahaan anda belum berbuat banyak untuk pembangunan kota Batam, jangan sampai akibat akibat ulah anda investasi di Batam yang sudah berjalan terganggu,kami butuh kota Batam kondusif, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum 2024.

Kita berharap semua pihak terutama BP Batam, jangan seperti memiliki kekuasaan sendiri, sebab kewajiban untuk penyelesaian masyarakat Relang Belum di penuhi, serta ingat masyarakat adat, tanah adat lebih tinggi kedudukannya dalam konstitusi dan negara harus mengakuinya.

Jangan bicara investasi ucap Ismail jika menabrak aturan, jangan kita terbius dengan angka - angka investasi, sementara hak masyarakat belum terpenuhi.

Kita berharap Komisi Hak asasi manusia ( HAM ) , setiap saat dapat memantau perkembangan mengenai Relokasi Relang, dapat di mungkin arah pelanggaran HAM akan terjadi dalam relokasi relang kepada masyarakat adat di sana tutupnya.(Red/ZS)

PMII Kota Tanjungpinang Turun Kejalan: Ada Dugaan KKN di Proyek Gedung Pos Pengawas Perikanan.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang – Bintan berunjuk rasa di depan Kantor Kejari Tanjunpinang pada hari Senin 4/9/2023. Unjuk rasa PMII Tanjungpinang – Bintan berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Selasa (05/09/2023)

Ketua PMII Tanjungpinang – Bintan, Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwa aksi demo ini diinisiasi atas dugaan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pembangunan Gedung Pos Pengawas Perikanan tahun 2014, yang berlokasi di Pelantar Dua.

Proyek tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanjungpinang.

“Proyek ini menghabiskan dana APBD tahun 2014 sekitar Rp 300 juta,” ujar Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan bahwa hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh PMII mengungkapkan sejumlah ketidakberesan yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Temuan tersebut antara lain mencakup kurangnya dokumen sertifikat resmi kepemilikan untuk bangunan Pos Pengawas Perikanan serta ketidaksesuaian dengan spesifikasi proyek.

Selain itu, juga terdapat indikasi bahwa oknum ASN terlibat dalam pembelian barang secara fiktif pada tahun 2014, seperti alat kompresor pengisian oksigen untuk tabung selam dan kamera bawah air.

“Kami meminta pihak Kejari Tanjungpinang untuk membentuk tim penyelidik terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanjungpinang,” tegas Ridwan.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa PMII Tanjungpinang – Bintan.

Dedek menegaskan bahwa Kejari akan melakukan kajian mendalam terkait dugaan KKN dalam pembangunan Gedung Pos Pengawas Perikanan di Pelantar Dua Tanjungpinang.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan dari mahasiswa PMII kepada Kejari Tanjungpinang untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini,” ujarnya.

Dedek juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kejari Tanjungpinang belum menerima laporan atau pengaduan resmi mengenai dugaan KKN dalam proyek bangunan Pos Pengawas Perikanan.

“Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum mengambil tindakan selanjutnya,” tegas Dedek. (Red/ZS)

Jadikan Kota Harmoni no 1, Wali Kota Bekasi Tekankan Mulai Usia Dini Untuk Jaga Toleransi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempatkan di RW 23 Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama kepada masyarakat sekitar Kecamatan Bekasi Timur pada Senin, (04/09).

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Ketua FKUB, Abdul Manan, hadir langsung dalam sosialisasi tersebut yang mengusung tema “Dengan Sosialisasi Moderasi Beragama, Kota Capai Harmoni Nomor 1 di Indonesia“ yang mana akan rutin digelar di wilayah Kecamatan lainnya di Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi mengapresiasi perkembangan yang begitu pesat terhadap Kota Bekasi, seperti sekarang sudah tersedia LRT (Light Rail Transit) yang sudah beroperasi saat ini, sehingga dapat memudahkan warga Kota Bekasi yang ingin bepergian ke daerah Jakarta sampai ke daerah Harjamukti.

"Sekarang di bekasi semua ada, Ke jakarta naik LRT ( Light Rail Transit ) dari Bekasi cuma Rp. 5.000. bahkan bisa sampai ke daerah Harjamukti, bisa juga menikmati pemandangan yang ada pada saat perjalanan naik LRT. "

Selain itu dalam sambutannya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berharap agar Anak - Anak penerus bangsa tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap sesama.

"Anak - anak adalah masa depan kita, kita harus persiapkan anak - anak agar tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki rasa kepedulian, empati serta ikatan batin dengan orang tuanya. maka dari itu fasilitas umum yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bekasi ditujukan untuk dapat mendorong anak- anak agar tidak terpaku kepada gawai nya saja, namun dapat mengembangkan bakat serta kreativitas mereka di bidang yang mereka tekuni“

terakhir, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berpesan "Mari kita persiapkan anak - anak kita dengan sikap mental dan perilaku yang kuat dengan berlandaskan agama, sesuai dengan amanat bangsa Indonesia" tutupnya.

Wakil Ketua I DPRD Prov. Kepri Rizki Faisal: Mendorong Investasi Energi Baru Terbarukan sebesar 5 Milyar

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Guna membantu kesejahteraan rakyat, Rizki Faisal yang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kepri yang juga sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Golongan Karya ini, mendorong investasi besar bernilai 5 triliun di kawasan industri Kabupaten Karimun dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Senin (04/09/2023)

Penggunaan listrik mulai mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menjadi salah satu kendala majunya suatu daerah terutama di kawasan industri khususnya di Kabupaten Karimun.

Dalam bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Karimun hingga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai wakil rakyat, Rizki Faisal tidak tinggal diam saat melihat kondisi investasi di Kabupaten Karimun masih ada yang jalan di tempat, bahkan belum bisa bergerak mulai, karena belum memiliki listrik yang memadai.

Keterlibatan Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga sudah tidak diragukan lagi dalam menata kawasan industri agar semakin diminati.

Dalam hal ini, Rizki Faisal yang juga merupakan Presidium Nasional Persatuan Aktivis Nasional (Pena) 98 Kepri mendorong investasi besar dengan kemasan modern yang bergerak dalam pemanfaatan yang bersumber dari energi sinar matahari, untuk pembangkit listrik tenaga surya.

Investasi tersebut berada di PT Karimun Power Plant yang berada diKecamatan Meral Kabupaten Karimun.

“Bersama JHL Group, Kita mencoba mendorong investasi besar untuk menciptakan energi listrik yang diperoleh dari sumber yang ramah lingkungan dan relatif tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan,” ujar Rizki Faisal

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi perubahan iklim serta mewujudkan transisi energi bersih.

Menurut Rizki, listrik merupakan sebagai penentu untuk para investor dapat berinvestasi di Kabupaten Karimun.

“Untuk investasi tahap pertama, dimulai dengan 1 triliun dulu, kita akan membangun Karimun ini akan lebih baik dan lebih maju. Harapan kita untuk kesejahteraan rakyat sendiri, dengan adanya perusahaan-perusahaan investor masuk, tentunya masyarakat Karimun akan mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelas Rizki

Menurut wakil rakyat yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD I Partai Golkar Kepri itu, kurangnya pasokan listrik di suatu daerah merupakan suatu tantangan besar baginya.

“Kan Saya berkunjung ke Desa Tanjung Berlian tadi ya, trus tiba-tiba listrik mati, kan itu suatu tantangan bagi kita, DPR itu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dibiayai oleh rakyat, kalau seandainya mati gimana bisa melayani rakyat, oleh sebab itu mohon doa restunya agar ini berhasil hingga berkembang kedepannya,” tutup Rizki Faisal (Red/ZS)

28 Orang Lolos Tes Potensi dari Seleksi Calon Anggota Kominfo Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi tahun 2023 telah mengumumkan 28 orang yang berhasil lolos Tes Potensi yang digelar pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu. Tes ini merupakan tahap awal dalam proses seleksi yang dilakukan untuk menilai pemahaman dan penguasaan peserta terhadap isu-isu Keterbukaan informasi, termasuk pengetahuan mereka mengenai peraturan terkait. Senin (04/09/2023)

Ketua Tim Seleksi, Dr. Pauzi, S.Ag., M.Si., menjelaskan bahwa Tes Potensi ini terdiri dari 100 soal pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Hasil dari Tes Potensi ini telah diumumkan pada tanggal 4 September 2023 di laman Kepriprov.go.id.

Peserta yang berhasil lolos tahap ini akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Psikotest, Dinamika Kelompok, dan Wawancara. Jadwal pelaksanaan tahap-tahap seleksi tersebut akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman hasil kelulusan Tes Potensi.

Pauzi juga mengingatkan kepada peserta yang akan mengikuti tahap Wawancara untuk mempersiapkan bahan presentasi yang akan dipresentasikan di depan Tim Seleksi.

"Pada tahap ini, kami akan menggali lebih dalam mengenai Visi dan Misi mereka dalam mendaftar menjadi Komisioner Komisi Informasi," ujar Pauzi.(Red)

Mendorong Digitalisasi Kearsipan Daerah, Pemprov Kepri Launching Srikandi dan Gerakan Kesatria