Cipayung Kota Batam: Kepala Imigrasi Kota Batam lemahkan Indonesia di Mata Dunia.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam dihebohkan dengan dijadikan sebagai lumbung sindikat kejahatan Internasional dengan metode Love Scamming atau rayuan-rayuan penipu yang mengekploitasi korban asal China, Tiongkok. Hal itu pun mendapat sorotan dari kelompok Cipayung Kota Batam (GMNI, HMI, GMKI, PMKRI). 

Sebagaimana diketahui, bahwa Love Scamming adalah sebuah modus penipuan, dimana penipu berusaha memenangkan rasa kasih sayang dan kepercayaan korban. Dan Love Scamming adalah yang juga dikenal dengan sebutan romance scamming merupakan istilah yang mengacu pada praktek penipuan dengan para penjahat mengadopsi identitas palsu secara online, dan dimana penipu menggunakan ilusi hubungan romantis  untuk memanipulasi atau menipu korban untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.

Dalam lansiran halaman FBI, bahwa para penjahat yang melakukan love scamming adalah ahli dalam menunjukkan sikap yang tampak tulus, peduli, dan meyakinkan yang dapat ditemui di sebagian besar situs kencan dan media sosial.

Merujuk pada keimigrasian, bahwa dalam UU Keimigrasian Pasal 1 Point 1 ialah, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Sebelumnya, Imigrasi Kota Batam menjadi sorotan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan timbul lagi persoalan WNA asal Cina, Tiongkok yang melakukan kejahatan Internasional Love Scamming. Sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia, hari ini memiliki sistem yang sangat lemah sehingga terjadi kelalaian-kelalaian yang terjadi, dan disinyalir dugaan Kepala Imigrasi Kota Batam tindakan melawan hukum bersama kelompok-kelompok tindak pidana Love Scamming di kota batam secara masif dan terstruktur ditubuh imigrasi di kota Batam.

Diki Chandra, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Batam menyampaikan bahwa diduga masih ada banyaknya oknum WNA yang melakukan praktek Love Scamming  tersebar di Kota Batam, dan diduga juga adanya kerja sama lembaga Keimigrasian dengan WNA asal China kelompok kejahatan tersebut untuk meloloskan masuk ke Kota Batam Indonesia.

“Terkait penangkapan pelaku pidana Love Scamming belakangan ini juga melihatkan lemahnya dimata dunia pertahanan Indonesia di wilayah perairan oleh negara-negara asian-eropa lanjut diki bahwa saya menduga masih adanya Ratusan oknum WNA berkeliaran di Kota Batam yang di ekploitasi love scamming. Sehingga, GMNI mendesak Presiden RI untuk mendesak Kepala Kemenkumham RI untuk memeriksa kepala imigrasi kota batam. Lanjut diki ketua gmni menduga terkait dapat lolosnya WNA dan melangsungkan aksinya bahwa pihak keimigrasian bekerja sama dengan kelompok mafia internasional” Tutup Diki

Sambung Jhon Making, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Batam juga menyampaikan sikapnya bahwa dampak dari persoalan ini, Keimigrasian Kota Batam telah merendahkan harkat dan martabat Bangsa di kanca dunia dalam tugas dan kepengawasannya.

“Perlu kami sampaikan bahwa sangat lemahnya kepengawasan Lembaga Imigrasi Kota Batam, masih marak-maraknya kasus TPPO muncul lagi persoalan baru yang begitu merendahkan martabat kedaulatan Negara Indonesia. Dengan adanya kasus Love Scamming dimana 88 orang WNA yang di tangkap oleh Polda Kepri. Integritas, Kinerja Lembaga Imigrasi Kota Batam perlu di tanyakan, mengapa bisa terus terjadi kelalaian dilingkungan kerja Keimigrasian Kota Batam ?” Ucap Jhon

Turut hadir, Firdaus selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam Madani juga menyatakan sikap agar dari pihak imigrasi lebih berkompeten dan bertanggung atas tugas yang diberikan dan adanya persoalan WNA yang masuk ke Batam menjadikan sangkar kejahatan, lanjut firdaus memintak kepada kepala kemekumham RI untuk mencopot Subki Miuldi S.Kom M.H,. Sehingga perlu dijadikan catatan penting dan perlunya dilakukan penyegaran struktur di lingkungan kerja Imigrasi yang berintegritas Kota Batam.

“Sikap kami dari HMI Cabang Batam Madani bahwa pihak imigrasi harus bertanggung jawab atas kelalaian dari tugas yang diberikan dengan persoalan WNA masuk ke Batam dengan melangsungkan kejahatan besar. Dan perlunya orang-orang yang berkompeten mengisi struktur-struktur ruang kerja tersebut mulai dari kepala Imigrasi hingga posisi kepengawasannya, sehingga perlu dilakukan penyegaran struktur di Imigrasi Batam. Dan ini menjadi catatan penting, agar pihak imigrasi tidak terulang kembali dan oknum yang melanggar harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku” Jelas Firdaus.

Binsar Hadomuan Pasaribu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Batam Periode 2021-2023, memberikan dukungan dan apresiasi kepada Pimpinan POLDA KEPRI atas kesigapannya menindak dengan membongkar sangkar Love Scamming di Kota Batam.

“apresiasi kembali kami sampaikan kepada Polda Kepri yang telah sigap menangani persoalan ini, serta dukungan untuk terus memberantas aksi-aksi kejahatan di Wilayah Kepulauan Riau. Dan kami sampaikan juga bahwa Polda Kepri hari ini telah mampu mengisi kelemahan-kelemahan instansi pemerintah yang lalai menjalankan tugasnya, namun juga perlu diselidiki lebih dalam agar tidak adanya lagi kelompok-kelompok yang demikian agar tidak mencoreng nama baik Kota Batam.” Tutup Binsar

Sebagaimana di ketahui, pada tanggal 29 Agustus 2023 Polda Kepulauan Riau bersama Interpol Tiongkok telah berhasil melakukan penangkapan 88 tersangka WNA asal Cina yang merupakan kelompok kejahatan Internasional yang berkedok Love Scamming dan bersangkar di Kawasan Industri Cammo, Simpang Kara Kota Batam. Bahkan sejauh ini juga telah menyeret pengusaha hiburan malam di Batam, dan kerugikan korban sudah hingga 22 Miliar. Adapun informasi dari kelompok Cipayung Kota Batam bahwa akan ada tindak lanjut untuk melakukan aksi kejalan dengan membawa massa yang besar untuk mengevaluasi kerja dan menuntut dicopot nya Kepala Imigrasi Batam.(Red/ZS)

Share:

Read More

Terkait Relokasi Relang : Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Angkat Bicara

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Polemik relokasi Relang kota Batam, semakin hari semakin intens problematikanya, berita terakhir di media massa mengatakan ada ketegangan antara masyarakat dan di duga perwakilan dari PT MEG, Selasa ( 05 / 09 / 2023 ).

Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada media mengatakan, kita berharap semua pihak dapat menahan diri, terutama dari pihak Bp Batam yang paling bertanggung jawab tentang kondusif masyarakat Rempang ujarnya.

Lanjut Ismail, untuk PT MEG kita berharap jangan sampai berbuat terlalu maju, ingat perusahaan anda belum berbuat banyak untuk pembangunan kota Batam, jangan sampai akibat akibat ulah anda investasi di Batam yang sudah berjalan terganggu,kami butuh kota Batam kondusif, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum 2024.

Kita berharap semua pihak terutama BP Batam, jangan seperti memiliki kekuasaan sendiri, sebab kewajiban untuk penyelesaian masyarakat Relang Belum di penuhi, serta ingat masyarakat adat, tanah adat lebih tinggi kedudukannya dalam konstitusi dan negara harus mengakuinya.

Jangan bicara investasi ucap Ismail jika menabrak aturan, jangan kita terbius dengan angka - angka investasi, sementara hak masyarakat belum terpenuhi.

Kita berharap Komisi Hak asasi manusia ( HAM ) , setiap saat dapat memantau perkembangan mengenai Relokasi Relang, dapat di mungkin arah pelanggaran HAM akan terjadi dalam relokasi relang kepada masyarakat adat di sana tutupnya.(Red/ZS)

Share:

Read More

PMII Kota Tanjungpinang Turun Kejalan: Ada Dugaan KKN di Proyek Gedung Pos Pengawas Perikanan.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang – Bintan berunjuk rasa di depan Kantor Kejari Tanjunpinang pada hari Senin 4/9/2023. Unjuk rasa PMII Tanjungpinang – Bintan berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Selasa (05/09/2023)

Ketua PMII Tanjungpinang – Bintan, Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwa aksi demo ini diinisiasi atas dugaan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pembangunan Gedung Pos Pengawas Perikanan tahun 2014, yang berlokasi di Pelantar Dua.

Proyek tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanjungpinang.

“Proyek ini menghabiskan dana APBD tahun 2014 sekitar Rp 300 juta,” ujar Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan bahwa hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh PMII mengungkapkan sejumlah ketidakberesan yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Temuan tersebut antara lain mencakup kurangnya dokumen sertifikat resmi kepemilikan untuk bangunan Pos Pengawas Perikanan serta ketidaksesuaian dengan spesifikasi proyek.

Selain itu, juga terdapat indikasi bahwa oknum ASN terlibat dalam pembelian barang secara fiktif pada tahun 2014, seperti alat kompresor pengisian oksigen untuk tabung selam dan kamera bawah air.

“Kami meminta pihak Kejari Tanjungpinang untuk membentuk tim penyelidik terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanjungpinang,” tegas Ridwan.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa PMII Tanjungpinang – Bintan.

Dedek menegaskan bahwa Kejari akan melakukan kajian mendalam terkait dugaan KKN dalam pembangunan Gedung Pos Pengawas Perikanan di Pelantar Dua Tanjungpinang.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan dari mahasiswa PMII kepada Kejari Tanjungpinang untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini,” ujarnya.

Dedek juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kejari Tanjungpinang belum menerima laporan atau pengaduan resmi mengenai dugaan KKN dalam proyek bangunan Pos Pengawas Perikanan.

“Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum mengambil tindakan selanjutnya,” tegas Dedek. (Red/ZS)

Share:

Read More

Jadikan Kota Harmoni no 1, Wali Kota Bekasi Tekankan Mulai Usia Dini Untuk Jaga Toleransi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Bertempatkan di RW 23 Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama kepada masyarakat sekitar Kecamatan Bekasi Timur pada Senin, (04/09).

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Ketua FKUB, Abdul Manan, hadir langsung dalam sosialisasi tersebut yang mengusung tema “Dengan Sosialisasi Moderasi Beragama, Kota Capai Harmoni Nomor 1 di Indonesia“ yang mana akan rutin digelar di wilayah Kecamatan lainnya di Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi mengapresiasi perkembangan yang begitu pesat terhadap Kota Bekasi, seperti sekarang sudah tersedia LRT (Light Rail Transit) yang sudah beroperasi saat ini, sehingga dapat memudahkan warga Kota Bekasi yang ingin bepergian ke daerah Jakarta sampai ke daerah Harjamukti.

"Sekarang di bekasi semua ada, Ke jakarta naik LRT ( Light Rail Transit ) dari Bekasi cuma Rp. 5.000. bahkan bisa sampai ke daerah Harjamukti, bisa juga menikmati pemandangan yang ada pada saat perjalanan naik LRT. "

Selain itu dalam sambutannya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berharap agar Anak - Anak penerus bangsa tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap sesama.

"Anak - anak adalah masa depan kita, kita harus persiapkan anak - anak agar tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki rasa kepedulian, empati serta ikatan batin dengan orang tuanya. maka dari itu fasilitas umum yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bekasi ditujukan untuk dapat mendorong anak- anak agar tidak terpaku kepada gawai nya saja, namun dapat mengembangkan bakat serta kreativitas mereka di bidang yang mereka tekuni“

terakhir, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berpesan "Mari kita persiapkan anak - anak kita dengan sikap mental dan perilaku yang kuat dengan berlandaskan agama, sesuai dengan amanat bangsa Indonesia" tutupnya.

Share:

Read More

Wakil Ketua I DPRD Prov. Kepri Rizki Faisal: Mendorong Investasi Energi Baru Terbarukan sebesar 5 Milyar

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Guna membantu kesejahteraan rakyat, Rizki Faisal yang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kepri yang juga sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Golongan Karya ini, mendorong investasi besar bernilai 5 triliun di kawasan industri Kabupaten Karimun dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Senin (04/09/2023)

Penggunaan listrik mulai mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menjadi salah satu kendala majunya suatu daerah terutama di kawasan industri khususnya di Kabupaten Karimun.

Dalam bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Karimun hingga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai wakil rakyat, Rizki Faisal tidak tinggal diam saat melihat kondisi investasi di Kabupaten Karimun masih ada yang jalan di tempat, bahkan belum bisa bergerak mulai, karena belum memiliki listrik yang memadai.

Keterlibatan Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga sudah tidak diragukan lagi dalam menata kawasan industri agar semakin diminati.

Dalam hal ini, Rizki Faisal yang juga merupakan Presidium Nasional Persatuan Aktivis Nasional (Pena) 98 Kepri mendorong investasi besar dengan kemasan modern yang bergerak dalam pemanfaatan yang bersumber dari energi sinar matahari, untuk pembangkit listrik tenaga surya. 

Investasi tersebut berada di PT Karimun Power Plant yang berada diKecamatan Meral Kabupaten Karimun.

“Bersama JHL Group, Kita mencoba mendorong investasi besar untuk menciptakan energi listrik yang diperoleh dari sumber yang ramah lingkungan dan relatif tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan,” ujar Rizki Faisal

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi perubahan iklim serta mewujudkan transisi energi bersih.

Menurut Rizki, listrik merupakan sebagai penentu untuk para investor dapat berinvestasi di Kabupaten Karimun.

“Untuk investasi tahap pertama, dimulai dengan 1 triliun dulu, kita akan membangun Karimun ini akan lebih baik dan lebih maju. Harapan kita untuk kesejahteraan rakyat sendiri, dengan adanya perusahaan-perusahaan investor masuk, tentunya masyarakat Karimun akan mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelas Rizki

Menurut wakil rakyat yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD I Partai Golkar Kepri itu, kurangnya pasokan listrik di suatu daerah merupakan suatu tantangan besar baginya.

“Kan Saya berkunjung ke Desa Tanjung Berlian tadi ya, trus tiba-tiba listrik mati, kan itu suatu tantangan bagi kita, DPR itu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dibiayai oleh rakyat, kalau seandainya mati gimana bisa melayani rakyat, oleh sebab itu mohon doa restunya agar ini berhasil hingga berkembang kedepannya,” tutup Rizki Faisal (Red/ZS)

Share:

Read More

28 Orang Lolos Tes Potensi dari Seleksi Calon Anggota Kominfo Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi tahun 2023 telah mengumumkan 28 orang yang berhasil lolos Tes Potensi yang digelar pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu. Tes ini merupakan tahap awal dalam proses seleksi yang dilakukan untuk menilai pemahaman dan penguasaan peserta terhadap isu-isu Keterbukaan informasi, termasuk pengetahuan mereka mengenai peraturan terkait. Senin (04/09/2023)

Ketua Tim Seleksi, Dr. Pauzi, S.Ag., M.Si., menjelaskan bahwa Tes Potensi ini terdiri dari 100 soal pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Hasil dari Tes Potensi ini telah diumumkan pada tanggal 4 September 2023 di laman Kepriprov.go.id. 

Peserta yang berhasil lolos tahap ini akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Psikotest, Dinamika Kelompok, dan Wawancara. Jadwal pelaksanaan tahap-tahap seleksi tersebut akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman hasil kelulusan Tes Potensi.

Pauzi juga mengingatkan kepada peserta yang akan mengikuti tahap Wawancara untuk mempersiapkan bahan presentasi yang akan dipresentasikan di depan Tim Seleksi. 

"Pada tahap ini, kami akan menggali lebih dalam mengenai Visi dan Misi mereka dalam mendaftar menjadi Komisioner Komisi Informasi," ujar Pauzi.(Red)

Share:

Read More

Mendorong Digitalisasi Kearsipan Daerah, Pemprov Kepri Launching Srikandi dan Gerakan Kesatria

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Dalam upaya mendorong digitalisasi kearsipan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencanangkan dua inisiatif utama yaitu Gerakan Kepri Sadar dan Tertib Arsip (Kesatria) dan disejalankan dengan peluncuran Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (05/09/2023) pagi.

Gerakan Kesatria adalah upaya kolaboratif yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan motivasi serta membangun komitmen yang tinggi dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terhadap arsip sebagai pilar akuntabilitas.

Dalam konteks ini, Sekdaprov Adi menyatakan bahwa Gerakan Kesatria akan menjadi tonggak penting akan kesadaran pentingnya arsip.

"Gerakan ini sebagai upaya kita untuk melestarikan sejarah dan memastikan akses yang mudah terhadap dokumen penting daerah, sebagai jejak digital kepada anak cucu pemimpin Kepri di masa depan," papar Sekdaprov Adi.

Selain itu, Sekdaprov Adi juga menyebutkan bahwa peluncuran Srikandi menjadi hal penting. Dimana, Srikandi adalah platform canggih yang akan mengubah cara pengarsipan dilakukan di Kepri, memberikan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan arsip, mengurangi risiko kehilangan data berharga, dan memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat.

"Srikandi bukan hanya alat modern untuk pengarsipan, tetapi juga simbol komitmen kita untuk memajukan daerah ini melalui teknologi, Arsip yang terjaga menjadi barang yang berharga di masa depan," ungkap Sekdaprov Adi.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dengan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Turut Hadir, Plh. Kepala Arsip Nasional Imam Gunarto yang memberikan sambutan melalui tapping video, Direktur PT. Pelabuhan Kepri Capt. Awaludin M. Mars, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Riau, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, dan Jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri. (Red/ZS)

Share:

Read More

WALI KOTA BEKASI APRESIASI AJANG SILATURAHMI DKM SE-BEKASI SELATAN

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menghadiri silaturahmi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) didampingi Camat Bekasi Selatan, Karya, Minggu, (3/9/2023) di Masjid Al-Ihsan. 

Silaturahmi DKM ini ajang pertemuan seluruh DKM se-Bekasi Selatan dalam menjalankan program yang direncanakan. 

Tri Adhianto dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya, silaturahmi dihadiri hampir seluruh pengurus DKM Bekasi Selatan.  Selain itu, ia berharap program-program DKM berdampak nilai positif untuk masyarakat Kota Bekasi.

Berbagai program yang dijalankan DKM disamping guna memakmurkan masjid juga mampu menjembatani aspirasi dari warga sekitar area masjid di lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan.

"Kita tahu bersama hadirnya pada Dewan Kemakmuran Masjid ini mampu bisa berkomunikasi dengan aktif dan cepat pada kalangan masyarakat sekitar, banyak contohnya dalam memberikan pertolongan bantuan kepada masyarakat yakni dengan DKM mampu membantu yang fast respon secepat kilat.” Tandas Tri.

Share:

Read More

Rapat Anggota Komisariat (RAK) Ke-1 HMI Komisariat Ekonomi Universitas Krisnadwipayana

KABARMASA.COM, JAKARTA- Telah terlaksana kegiatan Rapat Anggota Komisariat Ekonomi Unkris Cabang Jakarta Raya, acara tersebut dilaksanakan di Private Room Nu Work Galaxy Kota Bekasi, Minggu (3/9/2023).

Kegiatan RAK ini mengusung Tema “Membangun Ekstensi HMI Komisariat Fe Unkris Menjadi Kader yang berani dan Berkualitas Insan Cita Yang di Ridhoi Oleh Allah SWT .”

Dalam acara Rapat Anggota Komisariat (RAK) tersebut, terpilih lah saudara Ian Fitrotul Kahfi sebagai Formatur (Ketua Umum).

Ian Fitrotul Kahfi mengungkapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada nya.

"saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman teman semuanya telah mempercayai saya menjadi ketua umum HMI komisariat Ekonomi Unkris, semoga kedepannya komisariat FE Unkris bisa membangun solidaritas, meningkatkan intelektualitas dan tentunya terus amalkan iman ilmu amal agar senantiasa diridhoi Allah SWT" ujarnya.

Sementara itu, Demisioner HMI Komisariat Ekonomi Asita Zahra mengatakan,

" saya ingin mengucapkan alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi pengurus selama satu periode di komisariat ekonomi,dan saya ingin menyampaikan terima kasih atas perjuangannya selama kepengurusan ini dan terima kasih kepada senior yang telah membantu baik secara moral maupun moril. ingat teman teman semuanya demisioner ini bukan akhir dari perjuangan tetapi ini lah awal mula kita untuk tumbuh. dan saya berharap dengan adanya kepengurusan baru nantinya bisa menumbuh kembangkan kembali semangat juang HMI demi terciptanya kualitas manusia yang akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam guna terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT." Pungkas Mantan Ketua Umum Asita

Share:

Read More

Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta (PPMJ) Tolak KTT ASEAN Di Jakarta

KABARMASA.COM, JAKARTA- Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta (PPMJ) merupakan sekelompok aktivis yang tergabung dalam beberapa organisasi tingkatkan cabang seperti HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, GMNI Jakarta Pusat, EW LMND Jakarta, GMKI Jakarta, PMKRI Jakarta Pusat, dan SEMMI Jakarta Pusat yang Menolak Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta yang akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 5-7 September. Jakarta, (03/09/2023).

Sekelompok Aktivis tersebut melaksanakan Konferensi Pers yang diwakili oleh Pimpinan-pimpinan OKP, beserta beberapa kader-kader, bertempat di sekretariat GMKI Jakarta, malam dini hari pukul 21.00. WIB perihal pelaksanaan KTT ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) dalam format plenary dan retreat, KTT ke-26 ASEAN-Tiongkok, KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, dan KTT ke-11 ASEAN-Amerika Serikat. Adapun peremuan lainnya yaitu KTT ASEAN-Kanada, KTT ke-26 ASEAN Plus Three, KTT ke-20

ASEAN-India, KTT ke-3 ASEAN-Australia, KTT ke-18 Asia Timur (EAS), dan KTT ke-13 ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu diperkirakan akan ada 27 pemimpin negara dan organisasi internasional yang hadir dalam KTT ke-43 ASEAN, termasuk pemimpin negara peserta EAS, pemimpin Pacific Island Forum (PIF), pemimpin Indian Ocean Rim Association (IORA), serta Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Agenda ini memicu beragam kontroversi dan mengundang berbagai penolakan, termasuk Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta (PPMJ).

Penanggungjawab aksi, Azzuhri Rauf, menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan yang dilakukan oleh PPMJ, diantaranya:

Pertama, KTT ASEAN akan dihadiri oleh Junta Militer Myanmar, Jendral Min Aung Hlang yang telah melakukan praktek kudeta Pemimpin militer terhadap kekuasaan Sipil Aung San Suu Kyi. Kejadian tersebut merupakan pelanggaran HAM berat yang memakan korban warga sipil yang lebih dari 700 orang. Tidak hanya itu, sebelumnya juga terjadi pembantaian terhadap umat muslim Rohingya Myanmar pada tahun 2019 dengan perkiraan yang paling konservatif sedikitnya 6.700 dari korban yang tewas itu diakibatkan kekerasan, termasuk 730 anak-anak berusia di bawah lima tahun, seperti dalam pernyataan MSF yang di kutip dari BBC news Indonesia. 

Kedua, adanya persoalan baru yang membuat heboh NKRI perihal peta baru China perihal 10 Garis putus-putus yang mempepet wilayah RI. Peta terbaru yang ditampilkan oleh media pemerintah China Global Times, menunjukkan tambahan klaim baru, di mana Laut Natuna Utara juga masih termasuk dalam peta terbaru China. Namun, klaim sepihak China atas wilayah Natuna

Indonesia sudah terjadi sejak adanya konsep 9 garis putus-putus (nine-dash line). Tentu sebagai penegasan atas Negara yang berdaulat dan memiliki kekuasaan teritorial, Indonesia harus menolak kedatangan Tiongkok dalam KTT ASEAN karena telah mengklaim wilayah teritorial indonesia yaitu laut Natuna Utara.

Ketiga, adanya kehadiran IMF – World Bank yang menyebabkan Indonesia masuk dalam sistem kapitalisme global, sehingga indonesia hanya

berposisi sebagai comprador state, yakni subordinat dari kepentingan kapital internasional. Dalam konteks itulah dogmatisme pertumbuhan ekonomi terbukti gagal, ketika pada 1997 terjadi krisis moneter. Maka kebanggaan

pemerintah dalam menyambut AM IMF-WB, secara implisit hendak mengabarkan pada publik bahwa akan ada bencana krisis yang lebih parah menghampiri

Indonesia, karenanya akan ada anjuran-anjuran untuk melakukan liberalisasi. Berangkat dari kondisi inilah kita bisa melihat bahwa esensi dari pertemuan tahunan

IMF-WB adalah untuk mempertahankan posisi hegemonik AS dalam kontrol ekonomi global lewat lembaga keuangan internasional yang mendapat tantangan serius.

Keempat, perihal penggunaan kendaraan listrik di KTT ASEAN secara masif dan masih bertumpu pada penggunaan PLTU Batu Bara. Pembangkit listrik tetap

saja berkontribusi polusi berat. Walaupun kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang saat digunakan, pembangkit listrik yang memasok listrik untuk kendaraan listrik tersebut dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Baterai kendaraan listrik perlu diisi ulang menggunakan listrik. Jika sumber listrik yang

digunakan adalah dari pembangkit listrik yang berbasis bahan bakar fosil, maka penggunaan kendaraan listrik akan menyumbang polusi yang masif. 

Penjelasan tersebut tentu jika dikaitkan pada kondisi DKI Jakarta saat ini yang menjadi kota paling berpolusi se-dunia maka tentu saja perlu dilakukan penolakan

atas rancangan proyek kepentingan pemerintah khususnya DKI Jakarta untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai transportasi utama saat pelaksanaan KTT Asean sehingga seluruh masyarakat DKI Jakarta perlu melakukan penolakan terhadap proyeksi jangka pendek yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat ini.

Kelima, Tujuan utama dari pertemuan KTT ASEAN adalah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Namun PPMJ menilai agenda ini akan dimanfaatkan untuk investasi IKN yang akan berdampak buruk terhadap bangsa indonesia karena hanya untuk memenuhi ambisi

kepentingan bisnis dan pencitraan politik sera mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif dan merusak hutan borneo yang merupakan paru-paru dunia yang menjadi perhatian dunia internasional karena isu perubahan iklim global.

Terakhir, Azzuhri Rauf menjelaskan bahwa agenda tahunan ini akan dimanfaatkan oleh para elit di Indonesia untuk memanfaatkan kepentingan Pilpres 2024 mendatang. 

Perwakilan PPMJ itu kemudian menyatakan beberapa tuntutanya sebagai berikut:

I. Menolak Keras KTT ASEAN Karena Akan Merugikan Masyarakat Indonesia Dan Hanya Memberikan Keuntungan Pada Elit Global.

II. Menolak Kedatangan Pemimpin Kudeta Miyanmar ( Jenderal Min Aung Hlaing) Di Jakarta.

III. Menolak kedatangan cina dalam KTT ASEAN karena telah mengklaim laut natuna utara secara sepihak.

IV. Menolak DKI Jakarta sebagai tuan rumah KTT ASEAN karena dapat menyebabkan peningkatan polusi udara sebagai akibat dari penggunaan mobil listrik secara masif.

V. Mendesak kepada Presiden Jokowi untuk tidak melibatkan Negara-Negara Yang Masuk Kategori Penjahat Kemanusiaan (Genosida) Di Dalam Daftar Ktt Asean.

VI. Menolak segal bentuk Invetasi atas pembangunan di IKN

VII. Menolak Pertemuan KTT ASEAN karena akan dimanfaatkan untuk momentum Pilpres 2024.

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi Buka Acara Pertandingan Futsal Antar Kelurahan dari Karang Taruna Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Pembukaan turnamen futsal antar Kelurahan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kota Bekasi pada hari ini di Hall Basket Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membuka acara tersebut dan juga hadir Ketua Asosiasi Futsal Kota Bekasi, Heri Koswara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ahmad Zarkasih serta perwakilan Karang Taruna Nasional, Nasrulloh.

Ketua Karang Taruna Kota Bekasi, H. Darkam Suryadi melaporkan bahwa tim yang mendaftarkan pada pertandingan futsal antar Kelurahan se Kota Bekasi sebanyak 72 tim, dan permainan akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu pada pekan ini dan pada pekan depan hingga menuju Final Pertandingan. 

Tujuan diselenggarakannya acara ini, selain menjadi ajang mempererat silaturahmi antar lintas wilayah, yakni mencari potensi pemain berbakat yang akan dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi dan Ketua AFK Kota Bekasi dan menurutnya bahwa pemain pemain yang mendaftarkan berdomisili asli Kota Bekasi dan siap untuk menjadi atlet yang akan berkontribusi di bidang futsal Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengapresiasikan bahwa kesempatan baik ini akan menjadi kesuksesan bagi pemuda yang berbakat hingga bisa mewakili dan ikuti di berbagai macam event hingga tingkat nasional. 

"Kita tidak mencari juara, tapi dalam ajang ini bisa membangun kebersamaan di Karang Taruna, tetap bersosial dalam kesetiakawanan, sehingga bisa membuktikan bahwa Karang Taruna memiliki berbagai macam ahli di bidang nya masing masing." Kata Tri.

Ia berharap bahwa dalam kedepannya, 10 hingga 20 Tahun mendatang dari mulai sekarang bisa mencetak generasi penerus berasal dari Kota Bekasi dan bisa membawa harum Kota Bekasi di tingkatan apapun.

Selain itu, juara tim yang akan memenangi akan ditambahkan untuk pemain terbaik dan kiper terbaik masing masing Rp. 1.000.000 dari Wali Kota Bekasi dengan harapan sebagai motivasi dalam bertanding.

"Selamat bertanding, jaga sportifitas dan selalu sukses untuk panitia penyelenggara semoga menjadi ladang ibadah dengan mempererat silaturahmi." Kata Tri.

Share:

Read More

Menambah kemacetan!!! Kabid LH PW SEMMI DKI jakarta menilai kurang tepat langkah PJ gubernur tekait imbauan ASN beli kendaraan listrik

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua bidang Lingkungan Hidup PW  SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) meminta agar Pemprov DKI Jakarta lebih berhati- hati  dan tegas dalam mengambil langkah terkait polusi udara di DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau pejabat eselon IV bisa membeli kendaraan listrik dengan uang tunjangan transportasi sebagai salah satu upaya mengurangi polusi udara.

"Kok kayak ga ada ukuran dan dinilai tergesa-gesa ya, walaupun hanya sebatas himbauan ya kan nanti kalo diwajibkan malah akan menambah permasalahan baru yaitu kemacetan" ungkap ihsan anzani Kabid Lingkungan Hidup PW SEMMI DKI Jakarta (31/08/23).

Menurut Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat dalam lima tahun terakhir tercatat jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota mencapai 26,37 juta unit pada 2022. Jumlah ini meningkat 4,39% dari tahun sebelumnya  sebanyak 25,26 juta unit.

"Kalau memang mau mendorong konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik, kan harus diliat juga pengendalian untuk kendaraan BBM nya juga. Jangan sampai kendaraan BBM tetap masuk kendaraan listrik malah menimbulakan penumpukan yg tak terkendali" ujar ihsan.

Share:

Read More

Diduga Oknum Tambak Udang Muihong Serobot Lahan PT. BJM, dan Diduga Pengajuan Lahan Membodohi Publik

KABARMASA.COM, KEPULAUAM RIAU - Kota Batam - Sungguh parahnya para pengusaha Tambak Udang yang berada di Tanjung Piayu Kota Batam diduga tidak memiliki izin legalitas dan diduga juga dengan beraninya melakukan perbuatan melawan hukum kepada PT. Bapur Jaya Mandiria (BJM) yang sudah mendapatkan izin dari pihak Badan Pengusaha (BP Batam), Kamis (31/08/2023)

Berdasarkan investigasi di lapangan, Bahwa Tambak Udang milik Muihong diduga berdiri di atas lahan PT. Bapur Jaya Mandiri, Yang mana PT. Bapur Jaya Mandiri (BJM) telah resmi mendapatkan Lahan tersebut dari Badan Pengusaha (BP Batam) serta sudah keluarnya jumlah Uang Wajib Tahunan (UWT). 

Anehnya, Lahan yang sudah resmi di dapat oleh PT. Bapur Jaya Mandiria (BJM) dari Badan Pengusaha (BP Batam), Pihak dari Tambak Udang Muihong diduga tetap bersikeras mempertahankan lahan Tambak Udang, Dimana Pemilik Tambak Udang hanya miliki surat Alhasak.

Berarti, Aktivitas yang dilakukan oleh pemilik Tambak Udang milik Pak Muihong selama ini tidak memiliki izin lengkap dari Badan Pengusaha (BP Batam) dan diduga Tidak adanya pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT), serta diduga bahwa Tambak Udang tersebut tidak miliki Izin Dampak Lingkungan.

Diketahui lebih dalam dari tim kabarmasa.com, bahwa Pemilik Tambak Udang yang sedang mengajukan lahan tersebut kepada pihak Badan Pengusaha (BP Batam) sudah beberapa kali di Tolak oleh pihak BP, dikarenakan alasan tidak tersedia dan berbagai macam lainnya.

Kemudian, kabarmasa.com kembali melakukan investigasi siapa pengajuan lahan tersebut, Dari investigasi nama yang di ajukan dalam LMS Badan Pengusaha (BP Batam) iyalah saudara TK. Namun, Nomor yang tertera dalam pengajuan tersebut ialah yang diduga konsultan Amdal Tambak Udang milik Muihong.

Menurut pengajuan tersebut, diduga tidak sesuai dengan peruntukkannya, dimana Pemilik, Nomor HP, dan Pengajuan Lahan diduga berbeda orang. Lantas, mengapa pihak Tambak Udang milik Muihong merasa keberatan bahwa Lahan tersebut telah dimenangkan oleh PT. Bapur Jaya Mandiria. Sedangkan pengajuan mereka diduga tidak sesuai peruntukannya yang berlaku.

Terkait Tambak Udang, kabarmasa.com mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada nomor pemilik pengajuan lahan Tambak Udang yang tertera dalam pengajuan yaitu bapak TK. 

Namun, nomor telepon yang tertera dalam pengajuan tersebut hingga detik ini belum mendapatkan balasan dari Bapak TK sebagaimana kabarmasa.com melakukan konfirmasi kepada nomor pengajuan lahan.

Lantas, bagaimana bisa pengajuan lahan diduga telah berbeda leluhur yakni Nomor Bapak Andika, Pemilik Bapak TK dan Alhasak Bapak Muihong. Tetapi, sangat disayangkan nomor yang tertera di pengajuan tersebut merupakan nomor yang diduga konsultan Amdal Bapak Andika. 

Untuk itu, Diminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti secara tegas Aktivitas Tambak Udang milik Muihong, dimana dalam dugaan Tambak Udang milik Muihong diduga tidak ada izin, dan diduga Menyerobot lahan PT. BJM yang telah mendapatkan izin lahan dari pihak Badan Pengusaha (BP Batam). (Red/ZS)

Edisi ke-4

Share:

Read More

Alhamdulillah, Siap Hadapi Masa Pensiun, PPPK Dapat Jaminan Hari Tua

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dengan ungkapan rasa syukur, selain mendapati peningkatan remunerasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan diberikan lima hak tambahan yang disandarkan pada perubahan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Serangkaian revisi pada UU ASN merujuk pada hak-hak yang bakal diberikan kepada PPPK.

Oleh karena itu, untuk memahami dengan lebih holistik mengenai penambahan hak-hak yang diperuntukkan bagi PPPK menurut perubahan UU ASN ini, kiranya kita telaah ulang esensi yang tertuang dalam artikel berikut ini.

Mari kita telaah lebih mendalam mengenai hak-hak pemberian yang direncanakan bagi PPPK sejalan dengan amandemen UU ASN ini.

Pemerintah tengah merencanakan agar kedudukan PPPK mendekati paritas dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa depan.

Melalui revisi UU ASN yang mengincar pemberian hak-hak lebih lanjut, diharapkan PPPK mampu mencapai tingkat setara dengan PNS, walaupun demikian mungkin akan terdapat disparitas tertentu.

Hak-hak tambahan yang diamanatkan bagi PPPK dalam revisi UU ASN ini mencakup:

Remunerasi, Tunjangan, dan Fasilitas

PPPK akan memperoleh hak terkait remunerasi, tunjangan, dan fasilitas yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Izin Dinas

Hak izin cuti akan dijabarkan dengan lebih tuntas bagi PPPK, memberi ruang bagi mereka untuk merencanakan masa istirahat dan cuti dengan lebih terstruktur.

Pengembangan Kapabilitas

PPPK akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitasnya guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan tugas.

Pensiun

Hak pensiun akan dijamin bagi PPPK, memberikan jaminan terhadap kebutuhan finansial pada masa pensiun.

Perlindungan

PPPK akan memperoleh hak perlindungan dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan hukum dan manfaat asuransi yang relevan.

Hak-hak ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur mengenai manajemen PPPK.

Namun, belum dapat dipastikan dengan tegas perbedaan di antara hak-hak baru yang diamanatkan melalui revisi UU ASN dengan hak-hak yang telah ada sebelumnya hingga revisi ini diresmikan.

Oleh karena itu, kesabaran diperlukan dalam menanti keputusan yang akan diambil mengenai hak-hak yang diberikan kepada PPPK dalam bingkai revisi UU ASN ini.

Rencananya, proses persetujuan revisi UU ASN ini akan segera dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Share:

Read More

Jubir Muda PAN: Pak Prabowo adalah Sosok Capres yang Ideal dan Dekat dengan Anak Muda

KABARMASA.COM, JAKARTA - Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Deklarasi tersebut berlangsung pada Hari Minggu, 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Faiz Arsyad, Juru Bicara Muda DPP PAN juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah melalui pembahasan dan pertimbangan yang matang,

“Keputusan tersebut tidak mendadak, tapi sudah melalui proses pembahasan yang panjang dan pertimbangan yang matang. Baik dan buruknya pun sudah kami bahas. Kami meyakini bahwa Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang tepat dan ideal untuk Indonesia dalam mewujudkan bonus demograsi di masa mendatang.” Ungkap Faiz.

“Pak Prabowo memiliki track record pengabdian yang panjang untuk Indonesia. Kita semua pasti sudah mengetahuinya. Beliau juga memiliki prestasi yang sangat banyak, sehingga menjadi hal yang sangat wajar jika banyak elemen masyarakat yang menitipkan harapannya untuk Indonesia. Insyaa Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju di masa depan.” Tambah Faiz.

Juru Bicara Muda DPP PAN yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Master di Rusia juga menuturkan bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang bersahaja dan dekat dengan anak muda,

“Sebagai anak muda, saya merasa bahwa beliau sangat memperhatikan dan dekat dengan anak muda. Beliau sering bertemu dan diskusi dengan kami, serta banyak program yang beliau susun sesuai kebutuhan anak muda, seperti pendidikan, perumahan, dan pinjaman untuk usaha.” Sambung Faiz.

“Bahkan menurut survei pun, anak muda memandang bahwa Pak Prabowo mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan lapangan kerja, sehingga banyak dukungan dari kalangan milenial dan Gen Z yang mengalir untuk beliau. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.” Tutup Faiz.

Share:

Read More

KETUM MAJELIS PENYELAMAT PB SEMMI - APRESIASI KAPOLDA RIAU BERIKAN SUMUR BOR KEPADA MASYARAKAT DAN DEKLARASI PEMILU DAMAI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polda Riau dan jajaran resmi menyalurkan 23 sumur bor ke masyarakat. Puluhan sumur bor disalurkan ke daerah pelosok hingga daerah sulit mendapat air bersih. Rabu (30/08/2023)

Salah satu lokasi penyaluran sumur bor dari Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal ada di Muara Fajar Pekanbaru. Di daerah dataran tinggi itu masyarakat memang sulit mendapatkan air bersih, khususnya untuk masak dan minum.

Warga sekaligus pekerja sumur bor, Muslih mengaku warga bertahun-tahun kesulitan air bersih. Bahkan, untuk dapat air bersih warga harus turun ke jurang.

Bobby Kurniawan,Ketua Umum Majelis Penyelamat PB SEMMI Yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Umum SEMMI Wilayah Riau mengucapkan apresiasi yang setinggi tingginya terhadap pelayanan Jajaran Kepolisian Daerah Riau.

Sosok Abang iqbal ini memang sangat dicintai Masyarakat Riau . Dari awal beliau menjabat sebagai Kapolda Riau 17 Desember 2021 Lalu sampai sekarang selalu memberikan pelayanan yang menyentuh langsung kepada masyarakat kalangan bawah.

Polri sebagai Instansi yang sangat dekat dengan masyarakat ini,dan di cintai masyarakat khususnya di daerah wilayah riau bukan hanya sebuah Slogan,tapi memang benar adanya. Ungkapnya

Belum lama juga di Riau melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai yang di inisiasi oleh Kepolisian Daerah Riau .

Yang dimana kita telah memasuki tahun tahun politik, besar harapan Kepolisian Daerah riau menjadi pengawal dalam pelaksanaan Pemilu nantinya . Pungkas Bobby (Red)

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Berikan Penghargaan Juara Kampung Tangguh Jaya Tingkat Kota Bekasi 2023

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangkaian pelaksanaan apel pagi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu (30/08/2023) Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto sekaligus mengumumkan hasil penilaian Kampung Tangguh Jaya Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023. 

Tim penilai berhasil melakukan seleksi dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan di seluruh Kota Bekasi dengan mengacu pada 5 indikator penilaian utama. Indikator-indikator tersebut mencakup bidang kesehatan dan kebersihan, stabilitas keamanan, kemampuan penanggulangan bencana, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat. Hasil dari proses penilaian tersebut diumumkan dalam acara apel kali ini, dan beberapa diantaranya adalah:

Terbaik 1, RW 14 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 3 unit Baktor, 1 unit Motor, 10 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Terbaik 2, RW 08 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede 

dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 2 unit Baklor, 9 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Terbaik 3, RW 23 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur 

Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Mobil Pickup, 1 unit Baktor, 7 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 unit paket Sound System.

Harapan 1, RW 07 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati

Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 2 unit Motor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 unit Sound System.

Harapan 2, RW 12 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria 

Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 1 unit Motor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Harapan 3, RW 08 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih

Dengan mendapatkan Piala, 1 unit Baktor, 5 unit Handy Talkie, 2 unit Mesin Fogging, dan 2 paket Sound System.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto mengapresiasi atas upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat dalam perlombaan KTJ tahun ini. Terutama kepada 12 Kecamatan yang telah menjadi juara di tingkat kecamatan masing masing, yang kemudian diseleksi kembali oleh Tim Penilai KTJ 2023 untuk menentukan juara terbaik se Kota Bekasi. 

"Rangkaian proses pelaksanaan Kampung Tangguh Jaya tahun ini telah mencapai puncaknya, melibatkan berbagai tahapan yang panjang dan komprehensif dari berbagai pihak terkait. Karena itu, saya dengan tulus memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh peserta Kampung Tangguh Jaya 2023, kepada Tim penilai yang teliti, dan kepada semua komponen masyarakat yang ikut serta. Saya berharap hadiah ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para juara, dengan tujuan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Saya juga ingin mengingatkan kepada mereka yang belum meraih juara untuk tetap bersemangat untuk kampung yang tangguh dan keren" ujarnya.

"Perlombaan ini diadakan dengan tujuan untuk membentuk kampung-kampung yang tangguh di berbagai aspek, mulai dari kesehatan dan kebersihan, stabilitas keamanan, kemampuan penanggulangan bencana, ketahanan pangan, hingga ekonomi masyarakat. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah karakter dan semangat gotong-royong dari masyarakat itu sendiri yang harus mendukung dalam mewujudkan kelima indikator ini. Saya berharap bahwa perlombaan Kampung Tangguh Jaya ini akan menjadi panduan bagi seluruh tingkat, mulai dari Kelurahan, Kecamatan, RW, hingga RT di seluruh kota Bekasi, untuk menciptakan Kampung Tangguh yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah." tutupnya.

Share:

Read More

Kabaharkam Polri: Pimpin Apel Rolakir Persiapan Asean Summit Ke 43

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran Pimpin apel Kesiapan Pamwal Rolakir Asean Summit ke 43 di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/23).

Fadil mengatakan sebagai wujud kesiapan awal pengamanan ASEAN summit ke-43 yang akan berlangsung di Jakarta salah satu tugas yang diberikan kepada Polri adalah tugas pengamanan pengawalan rute dan parkir yang berada di bawah satgas operasi di Tri Brata Jaya.

"Sebagai kasatgas hari ini kami ingin memastikan bahwa persiapan personil kesiapan perlengkapan siap untuk mengawal jalannya ASEAN summit ke-43", ucapnya.

Ia juga menjelaskan adapun personil yang dilibatkan dari Korlantas Polri sebanyak 1679 personil mulai dari personil Korlantas Polri personil ditlantas Polda Metro Jaya kemudian personil ditlantas Polda Banten personil di Lantas Polda Jawa barat dan beberapa Polda lainnya.

Lanjut Fadil, sedangkan untuk kendaraan yang dilibatkan yang pertama bko ke Paspampres ada 60 roda empat listrik kemudian 66 roda dua listrik yang kedua untuk delegasi ada 35 roda empat fosil dan 25 roda dua fosil.

Ia menambahkan, Dalam kegiatan tersebut kami juga memberikan bantuan personil yang akan melakukan pengawalan VVIP atau ketua delegasi pimpinan negara yang akan berkoordinasi dan melekat dengan Paspampres sebanyak 176 anggota lalu lintas plus kendaraannya akan melekat dengan Paspampres di bawah kendali Paspampres untuk melakukan pengawalan terhadap VVIP.

Ia berharap, kegiatan pagi hari ini menjadi awal agar semua rangkaian kegiatan ASEAN summit yang akan berlangsung mulai dari tanggal tanggal 5 sampai 7 bisa berjalan dengan baik walaupun operasi pengamanan akan kita mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September 2023. pungkasnya

Share:

Read More

Drs. Junaedi Dilantik Sebagai Sekretaris Daerah Kota Bekasi

KABARMASA.COM, KOTA BEKASI - Hari ini, sesuai dengan keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 821.2/Kep.98-BKPSDM/VIII/2023 mengenai pengangkatan dan alih tugas jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bertempat di Aula Nonon Sonthanie, 11 pejabat Eselon II dilantik oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Terdapat 1 orang Eselon 2A, Junaedi diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan 10 orang Eselon 2B menjadi Kepala Perangkat Daerah dengan jabatan baru diantaranya ;

1. Asep Gunawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

2. Zeno Bachtiar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi

3. Ika Indah Yarti, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

4. Marisi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan

5. Muhammad Sholikhin, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

6. Widayat Subroto, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi.

7. Iis Wisnyuwati, Kepala Inspektorat Kota Bekasi.

8. Nesan Sujana, Kepala Kesbangpol Kota Bekasi

9. Dr. Kusnanto Saidi, Kepala RSUD dr. Chasbullah Abdul Majid.

10. Aceng Solahudin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan mengenai berdasarkan ketentuan pasal 117 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 133 ayat (1) PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah diduduki selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi melalui evaluasi kinerja. 

"Untuk Kepala Disdamkar dan Kepala RSUD, Hasil evaluasi kinerja keduanya menunjukkan kinerja keduanya masih bagus dan tetap menjabat ditempatnya." Kata Tri.

Dilanjutkan, hasil seleksi secara terbuka dari mutasi dan rotasi ini merupakan juga hasil dari evaluasi, terutama untuk posisi Kepala Kesbangpol dan Inspektorat Kota Bekasi karena memiliki fundamental dan situasional tahun 2024 karena harus memiliki kehangatan dan suasana damai mendekati pemilihan presiden, pemilihan calon legislatif dan pilkada serentak nantinya.

"Berharap betul ASN memiliki netralitas dan membantu sosialisasikan pelaksanaan pemilu damai pada tahun 2024 mendatang, abdi negara harus menjadi guide kepada masyarakat, agar menjalankan pemilu untuk kelanjutan kedepannya." Ujar Tri.

Ia menambahkan kepada para pejabat yang telah dilantik agar bisa secepatnya menyesuaikan dan beradaptasi dengan cepat dalam bidang pekerjaannya, karena sebuah pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi harus bergerak dengan cepat, khusus untuk Sekretaris Daerah agar menjalankan roda Pemerintah ini di perangkat perangkat daerah terjalin koordinasi yang taktis.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Nadih Arifin mengatakan dilantiknya  kembali terhadap pejabat Kepala Disdamkar dan Direktur RSUD merupakan hasil penilaian, kecapaian kinerja, kecakapan dalam memimpin dua OPD tersebut.  

"Hasil penilaian mereka ditempatkan diposisi yang sama karena cocok menempati posisi tersebut. Ini dari hasil evaluasi dan assesmennya," ungkapnya. 

Share:

Read More

Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta Menyampaikan Kritikan Dan Tuntutannya Terhadap Rahmat Bagja Melalui Kabag Humas Bawaslu RI

KABARMASA.COM, JAKARTA- PPMJ telah melakukan audiensi bersama Bawaslu RI yang diwakili oleh Kabag Humas. Dalam audiensi yang sempat mengundang aksi demonstrasi karena kurang responsif menerima berkas berisikan kritik dan saran dari Pusat Pergerakan Mahasiswa Jakarta dan sempat melakukan UNRAS pada 25 Agustus kemarin dengan tuntutan utamanya mencopot Rahmat Bagja.

Koordinator PPMJ, Azzuhri Rauf, menjelaskan bahwa Bawaslu RI dengan sengaja menjadikan adanya kekosongan pimpinan Bawaslu kab/kota se Indonesia dan membiarkan adanya kekosongan tersebut sehingga satu tahapan pemilu yaitu penetapan DCS Calon Anggota Legislatif DPRD kab/kota tidak terawasi oleh bawaslu Kab/Kota merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan adanya pengumuman yang tidak sesuai jadwal yg ditetapkan (diundur undur dari jadwal) maka SK Penetapan Anggota Bawaslu Kab/Kota menjadi tidak sah alias cacat dan batal demi hukum sehingga harus dibatalkan SK tersebut dan itu dinilai ada unsur kesengajaan.

Kemudian ditambahkan oleh Ketua PMKRI Jakarta Pusat, Ine Lipa Dory, bahwa permasalahan lainnya yang ada pada pucuk pimpinan Bawaslu RI yaitu Rahmat Bagja tidak menepati empat program prioritas yang menjadi visi misinya jika terpilih kembali sebagai Komisioner Bawaslu.

Empat program prioritas tersebut dianggapnya sebagai janji manis seperti para politikus. Program prioritas pertama berupa sinergi yang mempertimbangkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam mencegah politik uang, politisasi SARA, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. Akan tetapi justru banyak partisipan yang merespon soal penyelenggara pemilu yang kurang profesional dan transparan malah tidak mendapatkan jawaban secara responsif, menyebabkan munculnya isu sara, serta membuat framing seolah ingin mengadu domba TNI-Polri..

Lalu, program prioritas kedua, perihal inovasi. Ine menjelaskan bahwa Bagja mengungkapkan perlunya bentuk digitalisasi bagi pencegahan dan mekanisme penindakan (e-court dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa). Akan tetapi dalam proses administrasi malah membuat kualitas Bawaslu melemah terbukti ketika pengunguman 1.900 komisioner di 514 kabupaten/kota justru sempat tertunda.

Program prioritas ketiga, dia menggarisbawahi tata kelola lembaga akuntabel. Harapannya membuat rekrutmen pengawas pemilu atau pemilihan secara transparan.inipun sebenarnya belum dijalankan secara tegas.

Program keempat, lanjut ine, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang professional. Dirinya menekankan pelatihan intensif dan berskala bagi seluruh komisioner, pegawai atau staf staf pendukung. Namun programnya ini telah dibantah sendiri dari usulannya mengenai penundaan Pilkada karena rawan keamanan. 

"Seharusnya solusinya bukan menunda tapi melanjutkan program prioritas dengan meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM yang profesional. Karena bahkan dalam laporan dari biro SDM pun mengenai alasan ditundanya pengunguman komisioner tingkat kabupaten/kita karena terjadi Hack atau peretasan. Artinya sistem informasi dan teknologi Bawaslu masih terbilang gagal, tidak canggih, bahkan tidak berintegritas." Jelas Ketua umum PMKRI Jakarta Pusat.

Kemudian ditambahkan oleh Ketua umum GMNI Jakarta Pusat, bahwa keseluruhan misi ini dianggap sebagai janji semata sehingga menujukan bahwa Rahmat Bagja sebenarnya tidak kredibel dan profesional serta serius menjadi lembaga independen yang mengawas pemilu melainkan lembaga yang sarat dan menampung orang-orang nepotisme dan cendrung korup.

Ketua EW LMND Jakarta, Nasir Latupono kemudian juga menjelaskan kalau Bawaslu RI lalai dalam proses seleksi ada anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan organisasi Papua merdeka yang berinisial GT, komisioner Bawaslu kabupaten puncak.

Ia menjelaskan kalau Bawaslu sempat mengabaikan aduan masyarakat itu menunjukkan betapa lalainya Bawaslu dalam proses seleksi. Selain itu, Bawaslu sebenarnya punya banyak kesempitan mengecek rekam jejak GT mengingat tahapan seleksi calon anggota Bawaslu daerah cukup panjang.

Terakhir, penyampaian aspirasi dari ketua umum SEMMI Jakarta Pusat, dimana menjelang Pilpres 2024, Harta Kekayaan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja cendrung meningkat drastis dan perlu dilakukan audit dan dicurigai karena sebagai pejabat publik hal-hal seperti ini akan sangat sensitif.

Sebagai penutup, Azzuhri Rauf sebagai perwakilan pimpinan dari HMI Jakarta Pusat Utara, menegaskan dihadapan Kabag Humas Bawaslu RI bahwa mereka akan mendesak DKPP harus mengevaluasi kinerja Totok Hariyono, SH (Divisi: Hukum dan Penyelesaian Sengketa), Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H. (Divisi: Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat), Puadi, S.Pd., MM (Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi), Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. (Divisi: Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) dan Rahmat Bagja, SH (Ketua Bawaslu RI). Kelima komisioner Bawaslu RI tersebut masing-masing bermasalah dan terindikasi bermain dalam pemilu, memiliki muatan politik, dan tidak profesional. Dsn akumulasi dari semua permasalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu RI.

PPMJ telah konsisten menyoroti isu-isu kontroversial dari Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI karena terindikasi dalam nepotisme, melakukan pelanggan etik, dan tidak membawa Bawaslu sebagai lembaga independen untuk mengawasi pemilu 2023.

Bagi PPMJ, Bawaslu RI sebenarnya tidak siap menjalankan perintah konstitusi untuk menyelenggarakan pilkada serentak 27 November 2023. Terbukti dari usulan Rahmat Bagja untuk menunda pilkada serentak dengan alasan rawan keamanan.

Meskipun ada potensi kerawanan, namun ia mengatakan bahwa solusinya bulan menunda tapi harus lebih mempersiapkan agenda demokrasi 2024. Karena masih banyak yang harus dibenah termasuk Pengawasan digital dan sistem teknologi di Bawaslu yang cacat karena berhasil diretas.

Persoalan keamanan dan mobilisasi pasukan saat pilkada merupakan otoritas TNI-Polri. Jadi seolah-olah Bagja ingin mengadu domba TNI-Polri dengan DPR dan Pemerintah. Karena itu Rahmat Bagja lagi-lagi telah melakukan pelanggaran etik penyelenggara pemilu karena ucapannya itu menabrak empat pasal dalam Peraturan DKPP.  

 

PPMJ juga memberikan ultimatum dan pernyataan sikap yaitu:

1. Mendesak kepada Rahmat Bagja untuk mundur dari jabatannya karena terindikasi kuat terseret pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Mendesak kepada DKPP untuk mencopot Rahmat Bagja karena gagal membawa Bawaslu menjadi lembaga independen, kredibel, profesioinal, dan berprinsip pada penegakan hukum serta telah melakukan banyak pelanggaran etik. 

3. Menuntut kepada Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu RI untuk mengklarifikasi serta meminta maaf ke publik karena menyebabkan kegadughan pada situasi politik nasional mulai dari permasalahan seleksi bawaslu sampai pada isu penundaan pilkada.

4. Usut tuntas permasalahan seleksi Bawaslu yang meloloskan serta melantik anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan Organisasi Papua merdeka

5. Usut tuntas dan audit persoalan LHKPN Rahmat Bagja yang semakin meningkat setiap tahun dan tidak rasional.

6. DKPP harus mengevaluasi kinerja seluruh jajaran komisioner Bawaslu RI: Totok Hariyono, SH (Divisi: Hukum dan Penyelesaian Sengketa), Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H. (Divisi: Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat), Puadi, S.Pd., MM (Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi), Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. (Divisi: Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) dan Rahmat Bagja, SH (Ketua Bawaslu RI). Kelima komisioner Bawaslu RI tersebut masing-masing bermasalah dan terindikasi bermain dalam pemilu, memiliki muatan politik, dan tidak profesional.

7. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja harus bertanggungjawab atas akumulasi permasalahan yang ada ditubuh Bawaslu RI dan segera merespon setiap laporan dari berbagai kabupaten yang ada.

Share:

Read More