Terima Kunjungan Kukkiwon World Taekwondo Headquarters, Plt. Wali Kota Bekasi: "Bersama Tingkatkan Kemampuan Atlet Taekwondo Indonesia untuk Raih Prestasi
Plt. Wali Kota Bekasi Hadiri Pelayanan Publik Satu Pintu Bertajuk Abang Mantap di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang
Sambut HUT Ke-78 RI, Plt. Wali Kota Bekasi Hadir di Semarak Senam Bersama dan Jalan Santai di Kecamatan Pondok Melati
Rangkaian Hari Jadi ke-75 Polwan RI Gelar Olahraga Bersama
Menkominfo RI dari Kepri untuk Indonesia: “Ketua KPI Pusat, Gubernur Ansar Jadi Narsum Dialog 'Penyiaran Merawat Perbatasan”
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Bintan - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah menjadi narasumber pada Dialog Interaktif pada Puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-90 di Lantai Lagoi Bay, Bintan, Sabtu (12/08/2023).
Dialog yang dipandu oleh Presenter RRI Stasiun Siaran Luar Negeri -Voice of Indonesia Agus Santika ini mengambil tema "Penyiaran Merawat Perbatasan, dan Sub tema "Merawat Wajah Beranda Bangsa Melalui Penyiaran yang Berkualitas". Acara Disiarkan langsung oleh Tribun Batam, RRI Tanjungpinang dan RRI Siaran Luar Negeri Voice of Indonesia.
Agus Santika membawa narasumber membahas bagaimana upaya membangun penyiaran yang berkualitas demi mencerminkan nilai-nilai ke Indonesiaan dan karakter bangsa melalui daerah perbatasan sebagai wilayah strategis, yang menjadi beranda yang penampil wajah Indonesia ke negara luar.
Menkominfo RI Budi Arie Setiadi mengatakan, di era
digitalisasi, batas-batas digital negara semakin samar. Tumpang tindih konten menjadi hal yang lumrah. Untuk itu menurutnya yang perlu tekankan adalah kualitas konten itu sendiri.
"Saya yakin dengan kekuatan dan kearifan kebudayaan kita yang tangguh, juga dengan KPI yang menjaga sangat ketat konten, kita optimis dengan diselenggarakannya Hasiarnas di perbatasan, di Kepri, dengan konten-konten lokal berkualitas, bisa menambah semangat dan motivasi makin digital, makin maju" ujarnya.
Menkominfo menambahkan, dibandingkan daerah perbatasan lain di Indonesia, Kepri menjadi wilayah terdepan dengan level persaingan yang sangat ketat dengan negara tetangga. Untuk itu ia mengapreasiasi penyelenggaraan Hasiarnas di Kepri
"Diselenggarakannya Hasiarnas di Bintan, Provinsi Kepri selain untuk membangun penyiaran yang Ramah, Bermartabat, dan Berbudaya, juga memberikan kesan bahwa Kepri sebagai provinsi yang memiliki demografi pluralisme, sebagai Indonesia mini Kepri bisa memberi inspirasi Indonesia maju, dari Kepri untuk Indonesia" ungkap Budi.
Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menyampaikan sesuai dengan tema Hasiarnas ke-90 "Dari Perbatasan Wujudkan Siaran Ramah, Bermartabat, dan Berbudaya" memiliki makna khusus.
"Penyiaran ramah menyasar penyiaran ramah anak dan perempuan, karena konten penyiaran ramah anak saat ini sangat minim. Kemudian penyiaran bermartabat, menyasar penyiaran yang memberikan ruang yang sama kepada seluruh peserta dan penyelenggara pemilu, dan berbudaya sebab penyelenggaraannya dilaksanakan di Kepulauan Riau, bapak bahasa berasal dari sini" kata Ubaidillah.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan komitmennya terus menjamin masyarakat wilayah perbatasan mendapat siaran lebih baik dan berkualitas. Maka Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat dengan perluasan jaringan dan infrastruktur komunikasi seperti pembangunan 77 BTS yang selesai dengan baik di tahun lalu.
"Saya kira Kepri dengan 2.408 pulau di mana 397 diantaranya berpenghuni dan 22 diantaranya menjadi pulau terdepan, salah satu kebutuhan yang paling esensi tentunya akses informasi secara digital untuk menjangkau seluruh pelosok. Bicara jaringan, spektrumnya luas. Tidak hanya penyiaran, namun juga kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan" ungkap Gubernur Ansar.
Sebab, menurut Gubernur Ansar, jika mampu menumbuhkan prosperity, maka sense of belongin akan tumbuh pula, maka pelaksanaan Hasiarnas di Kepri menjadi momentum yang sangat tepat pemenuhan kebutuhan tersebut.
"Pemenuhan kebutuhan telekomunikasi, Kemudian kualitas penyiaran, menjadi cara ini paling tepat mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kedaulatan negara bagi masyarakat" pungkasnya.
Turut hadir dalam dialog tersebut Staf Ahli Menkominfo Widodo Muktio, Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto, Dirjen IKP Usman Kansong, Irjen Kominfo Arief Tri Hardiyanto, Direktur Penyiaran Geryantika Kurnia, Direktur Operasi SDPPI Dwi Handoko, Forkopimda Kepri, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala OPD Pemprov Kepri, Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kepri, serta siswa-siswi Sekolah di sekitar Wilayah Lagoi, Bintan. (Red/ZS)
Temu Kader & Relawan Gerindra di Nagoya Jeumpa Kopi Kota Batam Prov. Kepri
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gerindra Menyalakan suara Hidup Prabowo jadi Presiden dengan tema, “Temu Kader & Relawan Gerindra di Jeumpa Kopi Nagoya sekitarnya Kota Batam. Sabtu (12/08/2023)
Pembukaan acara di awali wawan kosuara, “menyampaikan pesan untuk pembukaan acara tersebut dengan mengetarkan panggung”.
Acara tersebut di hadiri beberapa petinggi Partai Gerindra seperti, Ketua DPD Gerindra Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan S.E.,M.M., Ketua DPC Gerindra Kota Batam Nyanyang Haris Patimura, Ir.,H.,M.,Endipat Wijaya, M.M., dan Toko Gerindra lain-lainnya.
Lanjut Ir.H.M., Endipart Wijaya,M.M., kegiatan ini konsulidasi untuk memperjuangkan Bapak Prabowo jadi Presiden bukan untuk pribadi tetapi untuk masa depan kita semuannya.
“Memang calon presiden baik tetapi kita yakin pak Prabowo yang terbaik”, Pungkasnya Endipart.
Gerindra Kepulauan Riau (Kepri) sudah lebih meningkat dari 60% (enam puluh persen) dari awal, dulu kita memiliki 4 (empat) kursi sekarang lebih 24 (dua puluh empat) anggota dewan tetapi kita belum punya anggota DPR-RI, jadi kami akan rebut kursi DPR-Ri untuk di perjuangkan, lebih kuat dan lebih besar lagi, Ungkapnya
Target Partai Gerindra untuk Anggota Dewan Kota Batam, “sekarang kami memiliki 6 (enam) kursi dan semoga kedepan lebih dari sekarang mencapai 8 (delapan) atau 9 (sembilan) kursi untuk Kota Batam”.
Ketua DPC Gerindra Kota Batam Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, menargetkan masing-masing 2 (dua) kursi dari dapil 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat) bertambah menjadi 9 (sembilan) kursi, sebagai mana kita mendekatkan kepada masyarat dengan perjuangkan.
Biar tahu siapa-siapa jagoannya darai DPC Partai Gerinda Kota Batam, mudah-mudahan dapil 1 (satu) dapat 2 (dua) kursi dan seterusnya.
kedepannya gerakan sangat luarbiasa yang dilakukan para calek gerindra dan kami akan perjuangkan untuk di tempatkan kursi Anggota DPRD tahun 2024 nantinya
Himbauan untuk simpatisan, jaga semanggat, jaga kekompakan bagai mana kita persiapkan tanggal 14 jangan lupa untuk memenangkan Prabowo Presiden, Bang Endipat DPR-RI dan untuk DPRD Provinsi 8 (delapan) kursi dan DPRD Kota Batam 9 (sembilan) kursi.
Kita Optimis 9 (sembilan) kursi DPRD Kota Batam dengan calek-calek kota batam, Tutup Ketua DPC Gerindra Kota Batam Nyanyang Haris Pratamura.(Red/ZS)
Asda II Lepas Peserta Gowes The Black Sangit Tour Of Yogyakarta Dalam Rangka HUT RI Ke 78
Plt. Wali Kota Bekasi Bersama DLH Lakukan Pembersihan Tempat Pembuangan Sampah Liar yang Menumpuk di Bekasi Utara
Diduga Kontraktor Bukit kemuning Piayu tidak memiliki Izin PL seluas Pengarapan Lokasi dari BP Batam
Di kabarkan tim media, "lokasi tersebut terdapat pemotongan bukit yang merugikan masyarakat setempat", nama masyarakat di rahasiakan.
Dampak Aktifitas Pemotongan Bukit Kemuning
"Terjadinya kecelakaan lalulintas (Lakalantas) setiap harinya di dekat pekerjaan Proyek pemotongan bukit tersebut, akibat rusaknya jalan aspal".
Truk kendaraan proyek bukit kemuning piayu berodakan 10 (sepuluh) tidak sesuai izin pengankutan truk, sedangkan kapasitas jalan piayu tersebut tidak sesuai kapasitas truk tersebut
Lanjut kata masyarakat setempat, terdapat galian berbatuan di lokalisasi bukit kemuning terjadi, diduga kontraktor memperjual belikan batu tersebut secara ilegal.
Longsor jalan bukit kemuning piayu terjadi, di sebabkan pengerukan tanah yang berasal dari proyek tersebut
Diduga pihak BP Batam kongkalikong ke pengusaha setempat, Cut and fill, izin pematangan lahan berapa perkubiknya yang di berikan ke pemerintah daerah masuk ke kas daerah atau masuk ke kantong pribadi oknum?
Apakah benar pihak BP Batam memberi rekomendasi izin pengusaha untuk lokasi tersebut?
Saat tim media konfirmasi, surat izin PL pemotongan bukit kemuning ke pihak Humas BP Batam Ariastuty Sirait lewat aplikasi WhatsApp beliau engan menjawab atas konfirmasi tersebut dan hingga pemberitaan ini di muat.(Red/ZS)
Edisi ke-1
Aksi Damai SEMMI: Gruduk Kantor Bupati sampai Rumah Bupati agar Aspirasi kami di Tindak Lanjuti
KABARMASA.COM, KALIMANTAN TIMUR - Kutai Kartanegara - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kutai Kartanegara geruduk pendopo Bupati Kukar pada Jum'at (11/8/2023)
Tak di temui Bupati saat melakukan demo di kantor Bupati Kukar, Semmi Kukar kembali lakukan aksi demontrasi di Rumah jabatan Bupati Kutai Kartanegara.
Ketua umum Semmi, Hasran mengatakan bahwa aksi di depan rumah jabatan Bupati Kukar merupakan aksi lanjutan yang di lakukan pengurus Semmi Kukar.
"Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelum, tuntutan kita juga tetap sama," Terangnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aksi yang di lakukan di Pendopo Bupati merupakan luapan kekecewaan atas tidak adanya sikap tegas Bupati untuk mencopot kepala Dinas dan Dirut Parikesit yang sudah melanggar aturan.
"Kita cukup kecewa dengan sikap Bupati yang tidak berani mengambil langkah tegas tuntutan kami, padahal sudah jelas-jelas pelanggaran nya."ucapnya
Hasran juga menerangkan bahwa mereka menolak bertemu dengan perwakilan pemerintah Daerah, karena mereka menilai bahwa yang bisa mengambil kebijakan untuk mengganti kepala Dinas dan Dirut Parikesit adalah kepala Daerah yaitu Bupati.
"Bupati tidak boleh sembunyi dengan mengirimkan perwakilan untuk menemui kami, Bupati harus mencopot kadis kesehatan dan juga Dirut Parikesit,"sambungnya.
Hasran juga menegaskan bahwa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, akan terus mengawal setiap persoalan yang ada di Kutai Kartanegara, apalagi melihat kondisi mahasiswa Kukar yang hari ini mulai apatis dengan keadaan masyarakat Kukar.
"Kami telah berkomitmen untuk terus mengawal persoalan-persoalan yang ada di Kutai Kartanegara, tidak hanya persoalan yang ada di Dinas Kesehatan dan RSUD Parikesit."pungkasnya. (Red/ZS)
Shalat Jum'at Keliling di Bekasi Barat, Plt. Wali Kota Bekasi Beri Pesan Agar Gunakan Air Dengan Bijak
Tinjau Saluran Irigasi di Dekat Gerbang Tol Margajaya, Plt. Wali Kota Bekasi Arahkan DBMSDA Lakukan Normalisasi Kali Irigasi
Pemkot Bekasi Laporkan Penelusuran Pencemaran Kali Bekasi
Menteri Pariwisata dan Ekraf, Sandiaga Uno Hadiri Workshop Kota Bekasi Kreatif
Kerja Belasan Tahun Di Makassar Golden Hotel ( MGH ) Kota Makassar Sebanyak 34 Karyawan Mendadak Di PHK Tanpa Diberi Pesangon.
Setelah laporan diterima oleh pihak oknum penyidik tipiter Polrestabes Makassar selanjutnya melakukan pemanggilan kepada beberapa x karyawan hotel untuk diambil keterangannya,
Namun sangat disayangkan berselang kisaran 3 bulan yakni dibulan mei 2023 muncul sebuah surat pemberhentian penyidikan yang kerap disebut SP3 oleh pihak oknum tipier dengan alasan kami dari pengadilan bertemu dengan oanitra dimana panitra mengatakan ke kami harus dilakukan eksekusi di hotel dulu."Ungkap oknum tipiter kepada salah satu x karyawan Makassar Golden hotel di kantor Polrestabes Makassar.
Tak puas dengan hasil yang didapatkan oleh para x karyawan Makassar Golden hotel bersama pendamping hukumnya,Selanjutnya,"Ini yang ia lakukan.
Makassar 11 Agustus 2023.Karyawan Sebanyak 25 Orang Didampingi Pederasi Kimia Enersi Minyak Gas Bumi Dan Umum dan pendamping hukumnya berunjuk rasa Di depan Makassar Golden Hotel ( MGH ) Kota Makassar menuntut haknya.
Saat awak media melintas di jalan pasar ikan tepat didepan Makassar Golden Hotel ( MGH ) melihat Massa yang melakukan aksi unjuk rasa diketahui massa tersebut adalah para karyawan yang pernah bekerja belasan tahun di hotel tersebut namun tiba tiba pihak managemen hotel melakukan PHK sepihak tanpa adanya konfirmasi ke mereka sekitar pukul 11:30 WITA.
Sedikitnya sekitar puluhan orang karyawan yang dimana di PHK oleh pihak menegemen Makassar Golden Hotel kini melakukan aksinya di Pelataran Hotel MGH Jl Pasar Ikan, Makassar dimana dalam orasinya menuntut upah mereka dengan segera dibayarkan, diketahui setelah terjadinya PHK tersebut pihak karyawan yang terkena dampaknya melakukan atau mendatangi hotel berkai kali untuk meminta haknya agar segera diberikan namun sangat disayangkan oleh para pekerja ini karena salah satu ormas sebut saja pemuda pancasila mengatakan kepada para mantan karyawan ini dengan ucapan tidak usah datang lagi kesini ( MGH ) silahkan ke pengadilan kalau kalian menang pihak hotel akan membayarmu,"Tutur salah seorang X karyawan kepada tim media.
Setelah didampingi oleh penasehat hukumnya para mantan karyawan ini melakukan praperadilan sekitar tahun 2021 lalu tepatnya dibulan Februari,Alhasil dalam berjalannya praperadilan pihak mantan karyawan ini dimenangkan oleh pengadilan negeri Makassar sekitar bulan mei ditahun 2021.
Dimana dalam hasil salilan putusan pengadilan negeri Makassar tersebut tertera pembagian upah yang harus dibagikan atau diselesaikan kepada para karyawan yang terkena PHK oleh pihak Makassar Golden Hotel sebanyak 25 orang ini.
Dimana diketahui dalam pembagian tersebut yakni berpariasi di kisaran 52 juta sampai 72 juta dikalikan 25 karyawan.
Tak butuh waktu lama melakukan orasi tuntutannya Hanya hitungan berdurasi kurang lebih sekitar 1/2 jam saja Pihak managemen memanggil beberapa perwakilan dari pihak pekerja untuk masuk kedalam hotel,Dimana selanjutnya dilakukan mediasi.
Adapun diketahui yang mewakili dari pihak karyawan antara lain pendamping hukumnya dr Saiful SH.MH dan beberapa perwakilan X karyawan
Takcuman itu pihak dari managamen hotel ini sendiri diwakii oleh pendamping hukumnya Ibu ST FATIHA.SH. dan beberapa karyawannya
Dimana dalam pertemuan mediasi ini disalah satu ruang hotel MGH membahas terkait upaya penyelesaian yang dimana pihak managemen hotel meminta kepada pihak mantan karyawan untuk kiranya dapat menerima bentuk upaya pertanggung jawaban hotel senilai 50 juta awal sisanya sebulan 10 juta sampai lunas,"Tutur ph hotel MGH,
Namun dibantahkan oleh pendamping hukum mantan x karyawan hotel MGH ini dalam ungkapannya didepan forum mediasi bahwa apa yang ibu katakan kepada klien kami itu sudah sering kali diucapkan namun lagi lagi hingga sampai saat kerang ini tidak ada bukti penyelesaiannya."ungkap PH X karyawan.
Lanju,pendamping hukum ( PH ) x Karyawan meminta kepada pihak hotel untuk segera melakukan penyelesaian kepada klien kami sesuai dengan putusan pengadilan NO 15/Pdt_PHI2021/PN.Mks.yakni dengan total kurang lebih 2 M
Sumber.Tim/Red.
Disertai Launching Si Pangkas Terintegrasi: Gubernur Ansar Tandatangani Penerapan Aplikasi Online SP2D Online Terintegrasi CMS
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menandatangani kerjasama Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online dengan Aplikasi FMIS terintegrasi CMS, sekaligus sosialisasi dan pengarahan penerapan Sistem Pencairan Ringkas (SI PANGKAS) melalui SP2D Online dan CMS terintegrasi, di Hotel Aston Kota Batam, Kamis (10/08/2023).
Selain Gubernur, kegiatan dihadiri juga Ketua DPRD Provinsi Kepri, Deputi BI Perwakilan Kepri, Kepala BPKP Kepri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kepri, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah, Sekdaprov Kepri, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala OPD Provinsi Kepri dan hadirin undangan lainnya.
Menurut Gubernur Ansar, pengelolaan keuangan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dimana pelaksanannya mesti dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
"Pelaksanaannya juga mesti memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Apalagi, Pemerintah Provinsi Kepri juga terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional dan bebas dari praktek-praktek korupsi" ujar Gubernur Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepri tambah Gubernur, sangat mendukung setiap inovasi elektronifikasi berbasis digital dalam upaya percepatan tata kelola keuangan.
"Sehingga kinerja yang dihasilkan jauh lebih cepat efisien transparan dan yang pasti tepat sasaran" harapnya.
Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah M.A Suharto menjelaskan kalau program Cash Management System (CMS) Bank Riau Kepri Syariah merupakan salah satu layanan pengelolaan keuangan yang modern.
"Ini guna membantu percepatan manajemen keuangan termasuk dalam hal ini seluruh OPD Pemerintah Provinsi Kepri yang pelaksanaanya semua berbasis digitalisasi" ujarnya.
Adapun Kepala BPKP Provinsi Kepri Mardiyanto Arif Rahmadi mengatakan, sebagai auditor internal yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sangat mendukung berbagai macam program elektronifikasi berbasis digital.
"Karenanya BPKP terus berinovasi dengan mengembangkan Financial Management Information System (FMIS), sebagai aplikasi untuk melakukan penatausahaan keuangan daerah, guna kepentingan pengawasan kepada mitranya pemerintah daerah. Mulai dari audit, reviu, monitoring, evaluasi dan juga pendampingan" jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati mengatakan, penerapan SP2D online dan Si Pangkas adalah wujud percepatan dalam pelayanan tata kelola keuangan daerah dengan berbasis digital. Sehingga akan mewujudkan kecepatan efisiensi dan ketepatan waktu, terutama dalam transaksi keuangan.
"Meski begitu, dalam pelaksanaanya, perlu komitmen dan dukungan semua pihak, agar dalam perjalannya, semua bisa berjalan sistematis. Sehingga ini akan mendukung program percepatan pencapaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)" kata Venni.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan kesepakatan bersama antara Gubernur Kepri, Kepala BPKP, dan Bank Riau Kepri Syariah. Juga perjanjian kerjasama antara Kepala BKAD Provinsi Kepri Kepala BPKP, dan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang.
Juga diserahkan laporan pengawasan keuangan semester 1 Pemerintah Provinsi Kepri, yang diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Provinsi Kepri Mardianto Arif Rahmadi kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Dan terakhir adalah launching secara resmi Si Pangkas oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Red/ZS)
Rangkaian HUT Polwan ke -75, Polwan Polres Metro Bekasi Kota giat Polwan Go To School
Sekira 9 Orang Preman, di Duga Hendak Melakukan Percobaan Pembunuhan Terhadap Ketua Koperasi HKTI Propinsi Kepri
KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Samsul Ketua Koperasi HKTI Tamara Bumi Indonesia Propinsi Kepri hampir saja naas diduga hendak dihabisi (Dibunuh) oleh 9 pelaku preman yang tiba-tiba menghadang dan menikamnya di depan kantor koperasi HKTI Tamara Bumi Indonesia Propinsi Kepri yang beralamat di pasir putih ocarina komp. Oceanicbliss Cluster Modern, Bengkong, Batam. Kamis (10/08/2023)
Berdasarkan keterangan, saat dikonfirmasi awak media, Samsul menceritakan kronologi Awal mula kejadiannya, “ Sekitar pukul 18.30 wib saat hendak keluar dari kantor Koperasi dan langsung masuk kedalam mobil ingin pulang kerumah saat pada hari rabu (09/08/2023)
Saat mobil mau mundur keluar dari parkiran kantor Koperasi, tiba-tiba muncul 2 (dua) unit mobil dan langsung menghadang jalan mobil yang dikendarainnya dari belakang.
Tidak berapa lama, muncul sekira 9 (sembilan) Orang keluar dari kedua mobil yang sudah menghadang mobil yang dikendarain korban, lalu kemudian para pelaku mengetuk pintu dan kaca mobil untuk menyuruh korban keluar dari mobil.
Karena korban mengenal beberapa orang dari pelaku, akhirnya korban pun keluar dari mobil dan bersalaman dengan beberapa orang dari para pelaku.
Selang hitungan detik, tiba-tiba salah satu dari pelaku langsung mencekik dan pelaku lainnya melakukan penikaman menggunakan pisau kearah leher korban dan secara spontan korban pun mengelak, sehingga pisau pelaku mengenai pundak sebelah kiri korban.
Korban berupaya menyelamatkan diri dari aksi tersebut, dengan berteriak meminta tolong pada warga sekitar dan lari kearah warung/toko yang berada sebelah kantor koperasi. Namun naas para pelaku terus mengejar dan semakin beringas tanpa memperdulikan teriakan warga yang ada di warung tersebut, sehingga 1 (satu) lagi tikaman dari salah satu pelaku mengenai punggung belang kanan korban dan darah semakin banyak mengucur dari tubuh korban.
Masyarakat sekitar semakin ramai berdatangan untuk menolong korban, sehingga membuat para pelaku akhirnya kabur melarikan diri.
Setelah kejadian itu, tak berapa lama rekan-rekan korban tiba dilokasi kejadian dan langsung melarikan korban ke RS Elisabet Batam Centre.
Belum diketahui motif dari aksi penikaman tersebut hingga berita ini dinaikan.
Ditempat terpisah, Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono membenarkan penikaman tersebut.
"Benar, ada bang," ucapnya. Kamis (10/08) sore.
Korban kena tikam di punggung sebelah kanan dan pundak tangan kiri, jadi kita belum tanya terlalu dalam.
"Dan saksi melihat sekilas korban hendak naik mobil, ada beberapa orang yang salah satunya menikam korban," beber Budi Hartono.
Korban sudah di bawa ke RS, dan luka ditangan sebelah kiri. Sekarang dalam proses lidik.
"Dan untuk para pelaku, segera kita amankan," tutur Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono SIK.,MM. (Red/tim)
Kembali Resmikan Taman, Plt. Wali Kota Bekasi "Hijaukan Lingkungan
Diduga Pihak APH tidak Berkutik: Terkait Aktivitas Tambang Pasir Ilegal mengunakan alat sedot Pasir dibelakang Puskesmas Kampung Jabi
Lokasi tersebut, beralokasi di nongsa belakang Puskesmas Kampung Jabi dan terlihat gundu-gundukan pasir seperti bukit-bukitan yang di sedot dari bawah tanah, di saring dari alat sedotan hingga mendapatkan hasil pasir yang di inginkan penambang ilegal tersebut
Hasil Investigasi tim media, "terdapat alat penyedotan pasir, alat pembersih pasir dan damtruk untuk pengangkutan pasir".
Berdasarkan pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB) disebutkan, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar)
Apakah benar Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Kepulauan Riau (Kepri) tidak mengetahui lokasi tersebut? Hingga pemberitaan ini di naikan. (Red/ZS)
Edisi Ke-1
Perami Kepung Kedubes Vietnam Tolak Kosensi ZEE
KABARMASA.COM, JAKARTA - Peradaban Maritim Indonesia (Perami) lakukan aksi demontrasi didepan kedutaan besar Vietnam menolak kosensi Zona Ekonomi Ekslisif (ZEE) kepada Vietnam jakarta, kamis 10 agustus 2023
Ketua Perami Ariantomi Yandra mengatakan, pihaknya menentang dengan keras praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Vietnam dilaut cina selatan seperti ilegal fishing bahkan reklamasi ilegal.
"Kami menilai bahwa pemberian kosensi ZEE kepada Vietnam ini merugikan Indonesia karena menyangkut kedaulatan laut, yang mana kedaulatan laut ini tidak bisa di tawar menawar", ujar tomi.
Ia juga menyampaikan pemberian kosesnsi tersubut juga berdampak terhadap terhadap nelayan lokal karna wilayah tangkap mereka terus terganggu oleh adanya kapal-kapal vietnam.
"Kosensi tersebut juga merugikan nelayan lokal dalam mencari pemghidupan, sementara di sisi lain Vietnam terus menerus dengan masif tanpa itikat baik melakukan residivis", ujarnya.
Dalam aksi demonstrasi tersebut Perami menyampaikan lima tuntutan yakni :
1. Mendesak Pemerintahan RI agar mengambil tindakan tegas atas operasi kapal vietnam IIIlegal fishing yang merusak ekosistem laut ZEE RI.
2. Menolak hasil perundingan ZEE RI dengan vietnam dan pemberian konsesi, karena vietnam diduga masih Destructive Fishing.
3. Meminta Pemerintahan RI untuk tegas mengawal aktivitas vietnam di Laut Cina Selatan (LCS) karena diduga membangun pangkalan militer dan melakukan reklamasi pulau besar-besaran secara ilegal.
4. Mendesak kepada KEDUTAAN BESAR VIETNAM untuk mengintruksikan pemerintahan vietnam Agar tidak melakukan tindakan Ilegal Fishing di perairan LCS, dan berdasarkan perundingan ZEE maka vietnam harus tunduk pada perjanjian Traktat yang sudah di tetapkan..
5. Menuntut DPR RI harus melakukan pengewasan terhadap hasil perundingan penentuan batas ZEE dan memenuhi kewajiban dan tugasnya untuk mendorong transparan proses pengesahan kesepakatan ZEE antara kedua negara.
Selain di tujukan kepada kedutaan besar Vietnam Perami juga menyampaikan tuntutan tersebut kepada DPR RI agar segera menjadi atensi pemerintah terkait persoalan kedaulatan laut Indonesia.(Red/ZS)