Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia, melakukan Aksi Unjuk Rasa di depan Kantor DPW PKS Sulawesi Selatan & Kantor Kepolisian Daerah Sulawaesi selatan (Senin, 31 Juli 2023) siang tadi.

Aksi tersebut terkait dugaan penyunatan Dana Anggaran Aspirasi DPR RI Andi Akmal Pasluddin Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di kabupaten Bulukumba Tahun 2022.

Marlo (Jendlap) menyampaikan dalam orasinya bahwa, Program pembangunan daerah pemilihan adalah upaya yang dilakukan untuk Sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah yang diusulkan setiap Komisi merupakan salah satu tugas Badan Anggaran DPR. Menurtnya, usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2014 sebagai upaya untuk mendekatkan anggota DPR RI dengan masyarakat. Meskipun pada dasarnya, dalam perundang-undangan yang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak pernah disebutkan secara eksplisit tentang dana Aspirasi tersebut.Meskipun program dana aspirasi ini dianggap sebagai langkah solutif terhadap Kemajuan pembangunan daerah.

Namun pada kenyataannya hal tersebut justru menjadi masalah baru terkait dengan adanya celah untuk melakukan suatu Perbuatan melanggar hukum, yakni praktik-praktik KKN sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pada tahun anggaran tahun 2022 ada 9 kelompok tani ternak menerima bantuan UPPO di Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pertanian Kab. Bulukumba dengan anggaran 200 juta per kelompok Tani Ternak dengan pencairan 2 tahap. Tahap pertama dana dicairkan 70% dan tahap kedua 30%. Namun menurut informasi yang di sampaikan oleh Marlo, salah satu penanggung jawab atau koorkab AAP di kabupaten Bulukumba di duga melakukan potongan anggaran 70 juta per kelompok tani ternak. Oleh karenanya diperkirakan negara mengalami kerugian 630 juta dari program tersebut.

Bukan cuma itu, dugaan beberapa program dari Aspirasi AAP seperti Bantuan KWT dan Bantuan Mesin Pengering yang di tengarai juga di duga dilakukan pemotongan anggaran oleh koorkab Andi Akmal Pasuluddin di Kab. Bulukumba dengan jumlah yang tak sedikit.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN), ungkap Marlo.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menuntut agar aparat penegak hukum (APH) bisa bekerja maksimal dalam upaya penuntasan kasus tersebut. Mereka juga mendesak agar Andi Akmal yang merupakan salah satu anggota DPR RI dari fraksi PKS turut di periksa atas dugaan keterlibatannya terkait dengan dana aspirasi bermasalah di kab. Bulukumba. Selain itu, mereka juga meminta agar pimpinan wilayah PKS Sulsel untuk memberikan klarifikasi atas dugaan penyunatan dana aspirasi yang telah menyeret nama salah satu kadernya.

Dari pantauan di lapangan, prosesi aksi berjalan kondusif. Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk tuntutan sembari melakukan orasi secara bergiliran. Sebelum membubarkan diri, mereka menegaskan untuk melakukan aksi lanjutan jika tuntutannya tidak mendapatkan atensi yang baik dari pihak yang berwenang.

"Sebagai bentuk komitmen kami dalam melakukan pengawalan terhadap kasus ini, kami akan mengagendakan aksi jilid 2 dalam beberapa hari kedepan jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon yang signifikan. Tentunya dengan jumlah massa yang lebih masif lagi", ujar Marlo dalam orasi penutupnya.(Red)

Jety PT. SSL Di Kecamatan Teluk Bayur Diduga Ilegal

Ilustrasi penumpukan batubara

KABARMASA.COM, BERAU - Tempat penumpukan batubara lahan yang di klaim sebagai jety PT. Sima Surya Lestari di kecamatan Teluk Bayur di sekitar jalan letter S sebagai jalan masuk ke jety tersebut diduga ilegal (31/7).

Hal ini menjadi perhatian serius dikarenakan aktifitas yang diduga ilegal itu berlangsung hingga saat ini. Dari informasi beberapa warga yang ditemui secara rinci tidak mengetahui apakah jety tersebut resmi atau tidak, oleh karenanya awak media mencoba menelusuri sejauh mana jety PT. SSL ini benar-benar mengantongi ijin atau tidak.

Awak media mencoba menemuai salah satu tokoh pemuda di kabupaten Berau untuk meminta tanggapan terkait hal tersebut, disela-sela kesibukan beliau, Bastian yang juga sebagai ketua GM FKPPI Kabupaten Berau angkat bicara soal aktifatas jety PT. SSL.

Bastian mengatakan sebaiknya hal ini di konfirmasi langsung ke pejabat yang berwenang dalam hal ini KUPP Tanjung redeb yang memiliki otoritas mengelola dan mengatur pengendalian dan pengawasan pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta pelayanan jasa kepelabuhanan.

"Mestinya prihal ini dikonfirmasi ke KUPP Tanjung Redeb karena memang lembaga ini yang juga bisa memberikan data plabuhan/jety yang memang bener legal" ungkapnya pada awak media.

Bastian juga membeberkan bahwa semestinya jety tersebut harus memiliki ijin terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan koordinatnya harus sesuai dengam lokasi tersebut.

"Apa mungkin TUKS itu bisa dimiliki oleh PT. SSL di Teluk Bayur sementara saya belum pernah dengar mereka sosialiisasi ijin lingkungan (AMDAL)".

Dengan tegas Bastian menjelaskan bahwa hal itu adalah mutlak bagi penyelenggara pelabuhan yang di persyaratkan dan menjadi kelengkapan dokumen untuk mengajukan ijin TUKS ke kementrian perhubungan Republik indonesia dalam hal ini direktorat jenderal perhubungan laut.

"Saya juga sebenarnya sudah mendapat informasi bahwa penyuplay batubara yang saat ini sudah menumpuk di jety tersebut adalah pak Khamim namun perlu ditelusuri sejauh mana peranan dan kapasitasnya dalam pengoperasian jety PT. SSL yang ada di kecamatan Teluk Bayur" ujarnya.

Oleh karenanya sebagai bagian dari masyarakat Berau Bastian Juga mengkritisi jika benar hal itu terjadi

"Hal ini menjadi catatan serius dan perlu menyambangi instansi terkait yang punya otoritas dan menyampaikan secara langsung dan tertulis, segera menindak lanjuti jika pelabuhan/jety itu ilegal dan memberhentikan aktifitas PT. SSL yang ada di Teluk Bayur sampai benar-benar mengantongi ijin resmi" tuntut Bastian.

Inilah menjadi kekhawatiran masyarakat jika terjadi pembiayaran oleh pengambil kebijakan di Berau dan sangat merugikan daerah dan masyarakat, perusahan tidak tunduk dengan regulasi dan kaidah kaidah lingkungan sehingga tidak mencerminkan plaku usaha yang baik di kabupaten Berau. (ija)

DPD GMNI Kepri: Melaporkan Dugaan Perjudian dan Narkoba Ke-Propam Mabes Polri, Dorong Propam Beri Atensi Ke Oknum-oknum terlibat di Kota Batam

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kepulauan Riau (DPD GMNI Kepri) mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memberikan atensi pada pemberantasan judi serta narkotika dan obat terlarang (narkoba) di Kepri.

Ketua DPD GMNI Kepri Husnul Husin Mahubessy meminta Divisi Propam Polri menindak adanya dugaan oknum anggota yang bermain dalam praktik judi serta peredaran narkoba di Batam. Menurutnya, Polri tidak boleh 'tebang pilih' dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik perjudian serta peredaran narkoba.

"Kami menyampaikan beberapa keluhan. Kami mendukung (Polri) upaya penegakan hukum yang dilakukan beberapa waktu lalu di mana telah dilakukan penutupan dan penyegelan lokasi gelanggang permainan yang terindikasi sebagai kegiatan judi terselubung," kata Husnul kepada wartawan usai menyampaikan laporannya ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 31 Juli 2023.

Ia juga menerangkan, tindakan nyata Polri sudah dilakukan kepada KTV JJ, KTV Bombastis, dan KTV Dragon oleh jajaran Polda Kepri melalui Subdi 3 Jatanras Polda Kepri yang dipimpin AKBP Robby Topan Manusiwa.

Namun, menurutnya, tindakan tegas itu justru diduga telah dicederai dengan adanya permainan atau bandar besar yang tidak tersentuh serta tidak dilakukan penindakan di lokasi K2, Biliard Center, dan Hotel Pacifik.

"Kami selaku pemerhati penegakan hukum yang bernaung di bawah organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kepri memperhatikan bahwa adanya dugaan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dengan menggunakan kewenangannya yang dimiliki, di mana menegakan hukum dengan berlindung pada Tupoksi yang diberikan undang-undang dengan tujuan memonopoli dan mendapat sorotan besar," katanya.

Berangkat dari itu, DPD GMNI Kepri telah membuat laporan dan diterima oleh Divisi Propam Polri. Husnul pun berharap, laporan itu bisa ditindaklanjuti Divisi Propam Polri Agar Menindak Tegas oknum oknum terkait yang terlibat Dalam Praktek judi dikepri khususnya batam. (Red/ZS)

Di Hebohkan, Kavling di lokasi Kabil Diduga Diperjual Belikan Oknum Pengusaha di Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Warga Kota Batam di Hebohkan kembali pembabatan hutan lindung yang berlokasi di belakang kavling Misol, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam terus di gesah oleh Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Senin (31/07/2023).

Masih terlihat dari pembabatan hutan kurang lebih 2 (dua) hektare yang akan dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) diduga kuat tidak mengantongi izin dari Badan Pengusaha (BP Batam) Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Kuat dugaan, terkait pematangan lahan seluas 2 (dua) hektare tersebut bahwa Kavling Siap Bangun (KSB) kepada masyarakat yang sedang mendapatkan gusuran dari pihak BP Batam di beberapa tempat.

Berdasarkan investigasi tim media kabarmasa.com, di lapangan bahwa lahan yang diduga kurang lebih seluas 2 (dua) hektare sudah sebagian lahan di patoki per-kavling-kavling yang akan di berikan kepada masyarakat terdampak dari penggusuran di daerah Kota Batam.

Diketahui berdasarkan informasi tim media, Kavling yang akan diserahkan kepada masyarakat Kota Batam terdampak penggusuran, diduga di beli oleh oknum Perusahaan untuk penggantian lahan kepada masyarakat terdampak.

Kelanjutannya dalam dugaan bahwa dari pematangan lahan tersebut dikelolah oleh oknum berinisial Anima yang diduga sebagai pengawas di lahan Kavling siap bangun tersebut.

Kemudian, dari informasi yang di dapat, tim media kabarmasa.com mencoba melakukan konfirmasi kepada inisial Anima selaku pengelola kawasan lahan KSB tersebut melalui pesan WhatsApp.

Namun, hingga detik ini, Inisial Anima belum memberikan keterangan konfirmasi kepada tim media kabarmasa.com yang diduga kuat bahwa inisial Anima tidak memberikan tanggapan

Hingga pemberitaan ini di Publikasikan, kabarmasa.com belum meminta keterangan konfirmasi kepada Oknum-oknum pengusaha yang membeli kavling Siap Bangun. (Red/ZS)

Edisi Ke-2

Gubernur Ansar Tekankan Data BPS Jadi Rujukan Pemerintah Dalam Mengambil Kebijakan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar kegiatan Sosialisasi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepri 2020-2035 dan Hasil Sensus Penduduk 2020 di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (31/07/2023).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad didampingi Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus dengan ditandai pemukulan kompang. Sosialisasi dihadiri oleh stakeholders terkait dari Dinas/Instansi/Lembaga di lingkungan Provinsi Kepri maupun akademisi.

Gubernur Ansar mengatakan proyeksi penduduk dapat menjadi sumber kolaborasi untuk perencanaan dan basis penentuan pembangunan, karena memperkirakan jumlah penduduk, struktur umur penduduk, distribusi penduduk antar wilayah, angka kelahiran, angka kematian, dan usia harapan hidup.

"Dokumen Proyeksi Penduduk 2020—2035 harus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan bonus demografi," kata Gubernur Ansar.

Menurutnya salah satu data strategis yang sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan adalah data kependudukan. Data kependudukan, jelas Gubernur Ansar, dapat menggambarkan kekuatan dan potensi di suatu wilayah, serta dapat dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.

“Data penduduk tidak hanya digunakan bagi kepentingan ekonomi semata, namun juga bagi pembangunan politik, sosial, demokrasi, hingga pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh, distribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur, dapat menjadi cerminan potensi tenaga kerja di wilayah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Darwis Sitorus mengatakan kegiatan disosialisasikan agar hasil Sensus Penduduk diketahui pemerintah daerah dan masyarakat untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan.

"Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota tahun 2020-2035 di Provinsi Kepri kepada pihak-pihak terkait yang dapat berdampak dengan kebijakan yang terkait dengan proyeksi penduduk di Provinsi Kepri," katanya.

Proyeksi jumlah penduduk Kepri di tahun 2035 berjumlah 2.484,40 Ribu orang, bertambah 426,54 ribu orang dari tahun 2020. Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami perubahan

demografi yang cepat dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2035. Namun pada saat yang

sama, angka ketergantungan (dependency ratio) Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. (Red/ZS)

Mubes HIMIT Batam Ke-VI: “Regenerasi Kepemimpinan dalam membentuk Kepengurusan yang Berintegritas”

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Musyawarah Besar (Mubes) Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur (HIMIT) Kota Batam Ke-VI dengan tema: “REGENERASI KEPEMIMPINAN DALAM MEMBENTUK KEPENGURUSAN YANG BERINTEGRITAS” digelar dalam Aula Kantor Cipta Gran City, Minggu (30/7/2023) pukul 15.30 WIB.

Musyawarah Besar dibuka langsung oleh salah satu senior HIMIT dan juga mantan Ketua HIMIT periode 2018-2020 Marselinus Taufan Wesa S.IP

Dalam sambutannya bung mex Taufan menyampaikan harapan besar kepada adik-adik Mahasiswa Indonesia Timur untuk tekun belajar dan mampu mengaplikasikan keilmuannya untuk kemajuan daerah serta selalu Berkontribusi positif hari ini Himit menunjukkan kualitas kepada seluruh masyarakat Kota Batam terkhususnya Indonesia Timur yang berdomisili di Kota Batam. Senin (31/07/2023)

“Mahasiswa Indonesia Timur yang tergabung di HIMIT diharapkan mampu bersaing Mampu bertanggung di bidang apa pun di pemerintahan maupun di swasta. Kader HIMIT Batam terus bergerak berlayar di perairan Melayu ini,” kata Bung Mex Taufan.

“Mahasiswa adalah generasi penerus, maka pembangunan daerah masa depan itu ada ditangan mahasiswa dan pemuda saat ini oleh karena itu saya berharap dengan adanya kepengurusan HIMIT Kota Batam yang baru nanti harus terus membuat program-program yang bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Batam terkhusus Masyarakat Indonesia Timur yang berdomisili di kantor Kota Batam.

Organisasi HIMIT juga harus menjadi wadah bisa mencetak dan membentuk karakter kader-kader yang berkualitas dan potensial agar terus dikembangkan dan sebagai mahasiswa juga harus mempertahan jiwa kritis dan idealismenya karena dengan begitu nilai jualnya adik-adik kedepannya sangatlah tinggi dan dapat di perhitungkan. Sebelum mengakhiri sambutannya beliau menyampaikan selamat berdinamika di forum ini adik-adik semuanya semoga hasil Mubes HIMIT Ke-VI ini dapat melahirkan pemimpin HIMIT yang amanah dan berkualitas serta berintegritas,” tambahnya.

Mubes Ke-Vl Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur (HIMIT) Batam selesai sekitar pukul 21.00 WIB, dengan hasil Bung Andreas Bebola Sena atau biasa di sapa bung Andre Sena terpilih sebagai ketua HIMIT yang baru, periodesasi 2023-2025.

Ketua terpilih menyampaikan bahwa Mubes HIMIT Ke-VI kali ini sangat elok dan terimakasih atas amanah atau kepercayaan yang diberikan serta akan berusaha sekuat tenaga untuk membangun HIMIT lebih baik.

“Mubes HIMIT Batam yang Ke-VI kali ini sangat elok dan memberikan warna yang berbeda dikarenakan proses pembahasan sangat panjang dan selalu mengikuti mekanisme dan prosedur yang berpedoman berdasarkan AD/ART.

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak terkhususnya teman-teman kader HIMIT Batam yang memberikan amanah dan kesempatan kepada saya untuk menahkodai dan membawa kapal besar mahasiswa dari Indonesia Timur yang tergabung di dalam rumah besar HIMIT Batam, walaupun dalam proses pemilihan selalu ada perbedaan pendapat di antara teman-teman akan tetapi beliau menyampaikan bahwa inilah sistem demokrasi yang sesungguhnya harus ada dinamika dan dialektika agar bisa memproduksi atau menciptakan pemimpin yang berkualitas. Wadah ini juga akan menjadi wadah untuk teman-teman dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan teman-teman dimasing-masing bidang.

saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa HIMIT lebih maju lagi, dan tetap selalu membangun komunikasi dan komunikatif serta berkoordinasi dengan senior-senior HIMIT yang sudah duluan mengabdi di masyarakat melalui lembaga pemerintah dan lembaga lain,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua Panitia Mubes Ke-Vl HIMIT Batam bung Imam tazwid, menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam awal hingga akhir acara.

“Terimakasih banyak rekan-rekan panitia yang bekerja keras sampai akhir acara, juga semua pihak yang terlibat tanpa menyebut satu persatu, terimakasih banyak. Acara Mubes Ke-Vl HIMIT berjalan sesuai harapan,” ujar bung Imam

Imam juga berharap, semoga ketua yang baru ini bisa membawa dan menjalankan roda organisasi lebih baik dan dapat memproduksi dan melahirkan kaderisasi Mahasiswa Indonesia Timur yang berkualitas yang mampu berkontribusi membangun daerah kota Batam dan daerah Indonesia Timur pada umumnya. (Red/ZS)

Ekspor Pasir Laut di Kepulauan Riau lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Terkait dengan penerbitan Peraturan Pemerintah no 26 tahun 2023 Tentang Sedimentasi Laut , ekspor pasir laut yang telah di tanda tangani oleh Bapak presiden Jokowi, dimana aturan tersebut sebetulnya sudah 20tahun di tutup oleh pemerintah tentu dengan dibukanya kembali menjadi pertanyaan bagi kita selaku masyarakat, kenapa dibuka kembali?.

Menurut Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli di, saat ini kita sedang melakukan koordinasi dengan para pihak yang menilai Peraturan Pemerintah no 26 tahun 2023 tentang Sedimentasi Laut ( ekspor pasir laut ) termasuk dengan teman teman mahasiswa yang sepaham menolak peraturan pemerintah tersebut. Minggu (30/07/2023)

Sebab kita akan merencanakan aksi Damai di istana negara ujar Ismail, agar Bapak presiden Jokowi mencabut kembali Peraturan Pemerintah tersebut, sebab menurut kami lebih besar mudharatnya daripada manfaat,baik untuk masyarakat maupun untuk negara.

Lanjutnya, sebab jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan melekat,ini sangat berbahaya sekali,baik untuk kelangsungan lingkungan hidup maupun pendapatan negara, oleh sebab itu pemerintah sudah 20tahun menutup kran Pasir laut, tentu jelas dengan alasan yang tepat melalui kajian tegasnya.

Penolakan ini pasti akan mendapatkan tantangan dari pihak lain yang berkepentingan dengan bisnis ini, hal tersebut bukan masalah bagi kita, kita tidak perduli dengan masalah seperti itu, yang kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat bukan pribadi.

Silahkan di daerah lain pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah tersebut, tetapi untuk di provinsi Kepulauan Riau kita menolak, sebab, provinsi Kepulauan Riau dengan luas lautan 96% dan daratan 4% , hutang lindung dan kawasan hutan mangrove semakin punah akibat arus pembangunan.

Jika laut di keruk tentu potensi cukup berbahaya di kemudian hari, terhadap pulau pulau kecil yang ada, sebab kita sangat memahami bagaimana dahulu permainan pasir laut pada saat berjalan, pengawasan tidak ada , pencurian semakin banyak, yang lebih parah pengawasan dan yang diawasi dugaan kuat kongkalikong, memang jika kita baca teori bukan main bagusnya, tetapi praktek nya menyimpang semua, itulah salah satu alasan kita menolak dengan tegas.

Untuk aksi Damai sedang kita konsolidasi dengan teman - teman yang sepaham dengan kita, mengingat aksi Damai ini akan kita lakukan di istana negara tutupnya. (Red/ZS)

Forum Diskusi Publik dengan Tema "Menumbuhkan Nilai - Nilai Pancasila pada Anak di Era Digital".

KABARMASA.COM, JAKARTA - Tidak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital telah menjalar ke segala sisi kehidupan. Saat ini, rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh proses digitalisasi.

Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda Webinar Forum Diskusi Publik "Menumbuhkan Nilai-Nilai Pancasila pada Anak di Era Digital" kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan melalui zoom meeting dengan diikuti oleh 281 peserta. Minggu (30/07/2023).

Turut hadir dalam kegiatan forum diskusi ini yaitu Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si., Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si, Dr. Rudi Lumanto, M. Eng, dan Dr. Heru Susetyo.

Nilai-nilai Pancasila di ruang digital yakni sila pertama, membina kerukunan hidup, anti penistaan agama, menghormati dan menghargai perbedaan agama, serta toleran. Lalu sila kedua, mengakui persamaan derajat, sigap membantu, tenggang rasa, junjung HAM, dan kolaborasi.

Sila ketiga, cinta tanah air, menghargai kebhinekaan, utamakan bangsa, dan persatuan. Sila keempat, utamakan musyawarah untuk mufakat, hargai dan laksanakan hasil musyawarah, serta hargai pendapat orang lain. Sila kelima, Bekerja keras, hormati hak orang lain, peduli mengurangi penderitaan orang lain, dan bergotong royong.

Masyarakat dapat berinteraksi mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Tanpa kita sadari era digital sudah membuat kita ketergantungan kepada perangkat digital seperti handphone, laptop dan lain-lain. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan perubahan nilai terhadap beberapa hal kebiasaan, berbagi informasi dimedia sosial misalnya

dapat mempengaruhi batasan-batasan privasi dan juga etika dalam berkomunikasi sehingga nilai-nilai Pancasila pada anak diera digital ini menjadi sangat penting, karena Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia, nilai Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Didalam era digital akses ke informasi teknologi ini semakin mudah dan oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dapat membantu anak memahami etika berinternet dan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab, sehingga mereka dapat menjadi pengguna yang bijaksana, dan juga dapat menghindari konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral kemasyarakatan, dengan mengenalkan dan menanamkan nilai Pancasila pada anak, kita membantu mereka untuk memahami dan mencintai tanah airnya.

Dalam pengantar diskusi Dr. H. Al Muzzammil menyampaikan bahwa kaitan Pancasila dengan undang-undang dasar sila ke 1, ke 2 sampai seterusnya adalah untuk melihat sikap kita dalam konteks berbagai percaturan politik nasional.

Jika kita bicara Pancasila salah satu ujian terkecilnya adalah dalam bentuk keluarga, serangan dalam bentuk perundang-undangan.

Pemerintah memiliki program bersama Kominfo 18 JT penyadaran publik untuk cyber. 98% pengguna internet sudah mengandalkan handphone,

Cyber didunia sudah masuk menjadi angkatan perang, penyadaran, kesadaran, keamanan, sudah menjadi penting, penyadaran Pancasila muaranya adalah sebagai sendi moral terkuat pertahanan anak bangsa ketika mereka masih menggunakan nilai-nilai beragama, dan itu diperkuat oleh pasal-pasal dan undang-undang dasar.

Dilanjutkan oleh pemateri pertama yaitu Dr. Lumanto memaparkan bahwa terdapat banyak sekali jebakan-jebakan dunia digital, yang berujung menjadi ancaman.

"Dunia digital yang terlihat sangat indah dan menyenangkan namun didalamnya terdapat jebakan, kesesatan, hingga ancaman yang tentunya dapat merugikan kita." Ujarnya

"Banyak penjahat yang menggunakan identitas palsu untuk melakukan kejahatan menipu, membajak, menyebarkan link yang berisi hack agar mudah mengambil data-data si korban, tidak hanya itu dalam dunia digital juga banyak sekali adanya konten-konten negatif yang mana itu bisa saja di tonton atau di lihat oleh anak kita," lanjutnya

Lalu dilanjutkan oleh pemateri kedua Dr. Heru Susetyo memaparkan bahwa hadirnya dunia digital merupakan berkah tpi sekaligus musibah jika kita tidak bisa mengelolanya.

Berkahnya adalah kita cepat mengakses informasi dari seluruh bagian dunia, kita gampang belajar, dunia ada di bagian jempol kita, lahirnya market place yang bisa digunakan untuk berjualan, adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berbelanja, bahkan untuk cek kesehatanpun bisa menggunakan aplikasi hallo dok.

Negatifnya banyak bermunculan hoax, banyak berita keliru, kadang-kadang kita tidak semua memiliki literasi yang bagus yang berujung tertipu dengan hoax yang beredar. Sedangkan dampak pada anak jika terlalu banyak bermain diperangkat digital aktifitas anak menjadi berkurang fisiknya, gampang kena mental, gampang stres anak menjadi enggan bersosial.

Orang tua turut berperan penting dalam menghadapi era digital, kontrol anak agar tidak terseret kedalam dunia digital yang negatif.(Red/ZS)

Edisi Ke-2

Penghargaan yang mendalam kepada Kepolisian RI. MELALUI HOTLINE dari POLDA Metro Jaya yang berhasil meringkus buronan DPO RG

KABARMASA.COM, JAKARTA - NR- Alexander Foe salah satu korban penipuan investasi bisnis yang dilakukan oknum RG sangat berterimakasih dan mengapresiasi kinerja Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, yang mana pada hari Jum'at, 28 Juli 2023 telah berhasil meringkus tersangka RG setelah sempat buron (DPO)selama 3 tahun dan melarikan diri ke luar negeri.

Alex juga sangat menghargai program Hotline Kapolda yang merespons cepat laporannya.

Diketahui dalam siaran persnya Alexander menerangkan bahwa,"RG adalah seorang penipu ulung yang diduga kerap melakukan kejahatannya dengan modus mendirikan sekolah bisnis. Dia mengiming-imingi serta merayu muridnya untuk melakukan investasi mendirikan bisnis bersama dengan janji-janji keuntungan besar berkedok semangat 'social entrepreneurship', ideologi nasionalis, dan spiritual," terangnya.

"Adapun modus yang dilakukan tersangka RG mempunyai program Bincang Bisnis

yang dilakukan dengan konsisten di Bandung dan Jakarta tiap minggu, forum di mana orang boleh datang untuk bertanya seputar masalah bisnis. Di situlah RG melakukan perekrutan murid-muridnya yang kelak menjadi mangsa program kejahatan PENIPUAN dia," jelas Alexander lagi.

Calon murid diminta untuk menjadi member sekolah bisnis dia dan akhirnya diminta untuk melakukan funding atau mencari

modal untuk bisnis yang akan dibangun bersama.

"RG diduga sudah bekerjasama dengan notaris dan bank untuk merancang segala sesuatunya dengan terstruktur dan hati-hati sehingga waktu saya dan korban lainnya melaporkan kejahatannya pun banyak perkara jatuhnya di ranah abu-abu hukum niaga dan korporasi, " tambah Alex.

RG mengaku dirinya lulusan Harvard University dan kembali ke Indonesia untuk membangun generasi muda Indonesia dengan memberikan pendidikan melalui sekolah bisnisnya GKMIBS (Garuda Kirana Mahardika International Business School). Kejahatan RG adalah kejahatan kerah putih dan diduga melibatkan banyak surat negara dan pejabat negara di dalamnya.

"Harapan saya kiranya kasus yang menimpa saya ini, dengan bantuan kepolisian Metro Jaya akan segera menemukan jalan terang untuk MENGUNGKAP siapa sosok tersangka kerah putih RG ini. Hal ini untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang saya alami sebagai salah satu korbannya."

Oknum Dokter di Makassar Tampar Balita gegara Diganggu Saat Main Catur

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Seorang oknum dokter di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menganiaya seorang balita berusia 3 tahun. Dokter itu menganiaya si balita karena bidak caturnya diambil oleh korban.

Video dokter menganiaya balita itu viral di medsos. Dan orang tua korban melaporkan penganiayaan itu ke polisi.

"Kejadiannya itu hari Kamis sekitar pukul 23.00 Wita," ujar Kanit PPA Polrestabes Makassar Iptu Alim Bachri kepada detikSulsel, Sabtu (29/7/2023).

Dugaan penganiayaan itu terjadi di Jalan Anggrek Raya, Panakkukang, Kota Makassar. Alim mengatakan laporan polisi dibuat orang tua balita pada keesokan harinya, Jumat (28/7).

"Korban usia 3 tahun. Kalau terlapor sesuai yang di laporan itu terlapor inisial M, kalau di laporan polisi yang terlapor ini dokter," kata Alim.

Sementara berdasarkan rekaman CCTV yang diterima detikSulsel, terlapor tengah bermain catur di dalam warung kopi. Kemudian korban datang dan mengambil salah satu anak catur yang dimainkan oleh terlapor hingga membuatnya emosi.

"Lagi asyik dia main catur ini korban datang dia ambil hingga terlapor menampar korban hingga terjatuh," jelas Alim.

Alim melanjutkan akibatnya korban mengalami luka di bagian bibirnya. Saat ditampar korban terjatuh dan membentur kursi.

"Korban jatuh membentur kursi hingga luka di bagian bibirnya korban," lanjut dia.

Usai mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian telah mendatangi lokasi dan akan memanggil terlapor untuk dilakukan pemeriksaan klarifikasi.

"Terlapor akan dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat, kami lengkapi dulu administrasinya," katanya.

Bakti Pemuda Foundation Salurkan Alquran, Iqra, Sembako dan Nasi Kotak untuk Dhuafa dan Anak Yatim

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kaum dhuafa dan anak yatim di Panti asuhan Ar Riskullah Kelurahan patam lestari Kecamatan sekupang menerima bantuan Paket AlQuran,Iqra, sembako dan Nasi Kotak Melalui Lembaga Bakti Pemuda Foundation.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (22/7/2023) ini dilakukan untuk membantu melengkapi kebutuhan sarana Ibadah anak -anak panti Asuhan berupa Al-quran, Iqra.

Andriansyah Sinaga Koordinator Relawan Bakti Pemuda Foundation Kota Batam mengatakan kegiatan Penyaluran bantuan Ini adalah Program Nasional Bakti Pemuda Foundation yang ada di pusat, Minggu (30/07/2023)

“Kegiatan berbagi Al-Quran, Iqra dan sembako. Kegiatan ini bagian salah satu Program Bakti Pemuda Fundantion Pusat,dibatam Kami saluran yang ketiga" terangnya.

Selain itu, ia menambahkan Bakti Pemuda Foundation pusat menghimpun dana dan menyalurkan kebebarapa daerah termasuk Di kota batam.

“Paket yang kita berikan ini, merupakan paket yang kita peroleh dari para donatur, dengan jumlah paket yang berbeda. AL Quran, Iqra, nasi kotak serta Untuk satu paket Sembako terdiri dari beras 5 kilogram, gula 1 kilogram,minyak goreng 2 liter, Roti 1 kaleng, mie instan 2 bungk” jelas Andriansyah.

Pada kegiatan penyerahan Program bantuan Al quran, Iqra, Nasi Kotak dan sembako ini, turut hadir beberapa dari Relawan Bakti pemuda foundation Batam Eko Sri Mauludinawati, Imam al-Ghazali Serta Ketua Yayasan Panti Asuhan Ar Riskullah.

Bagi masyarakat Batam yang ingin berdonasi melalui Lembaga Bakti pemuda Fundantion lembaga Penghimpun dana ZISWAF Nasional dapat menyalurkan bantuannya.

“Alhamdulillah, sejumlah paket sembako telah kita berikan kepada yang membutuhkan, “Mari berbagi, berbagi itu indah, dan silakan Salurkan zakat, infaq & sedekah terbaik

Mandiri 1010005597420

BSI 7014949539

BNI 1399125597

BCA 2183030604

BRI 038201000167561

*An. Yayasan Bakti Pemuda Nusantara* (Mohon Konfirmasi Bukti Transfer)". Semoga kegiatan kita ini mendapatkan ridho dan membawa berkah bagi kita semua,” Tutup Andriansyah. (Red)

Pelaku Narkoba Meninggal Diduga Dianiaya Oknum Polisi, IPW: Kapolda Metro Harus Tegas

KABARMASA.COM, JAKARTA - Para oknum anggota Polri yang melakukan dugaan penganiayaan hingga tewasnya pelaku narkoba berinisial DK (38), harus dipecat dari anggota Polri.

Karenanya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto harus tegas memecatnya dalam sidang etik yang akan dilaksanakan dan juga harus mencopot Dirnarkobanya, Kombes Hengky karena tidak melakukan pengawasan melekat terhadap anggotanya.

"Irjen Pol Karyoto harus tegas memecatnya dalam sidang etik yang akan dilaksanakan dan juga harus mencopot Dirnarkobanya," ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (28/7/2023).

Masih sambung Sugeng, padahal sudah sangat gamblang ketika awal menjabat, Kapolda Metro Jaya telah memberikan arahan atau perintah pada jajaran resersenya bahwa dalam menangani kasus-kasus hukum harus mengedepankan sikap Profesionalisne dan Berkeadilan.

IPW merinci, setidaknya, saat ini ada tujuh pelaku anggota Polri yang diperiksa secara intensif dugaan pidananya oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mereka adalah AB, AJ, RP, FE, JA, EP, dan YP. Sementara satu anggota lainnya berinisial S dalam pengejaran.

Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, Jumat, 28 Juli 2023. Mereka melakukan kekerasan eksesif yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

"Saat ini, Ditkrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa 8 orang namun yang masuk pidana 7 orang. Satu diperiksa etik di Propam, satu orang DPO," katanya seperti yang dikutip detik.com

Indonesia Police Watch (IPW) meminta kasus ini ditangani secara profesional dan transparan melalui proses yang akuntabel. Sehingga citra polri di masyarakat akan terus terjaga.

"IPW juga meminta penjelasan Polda Metro Jaya dimana mayat tersebut ditemukan? Info yang diterima IPW jenazah dibuang disuatu tempat untuk menghilangkan jejak. Sekiranya benar adanya upaya indikasi penghilangan jejak maka selain pasal aniaya berat mengakibatkan mati,pengeroyokan harus diterapkan pula pasal obstruction of justice pada para pelaku," ungkap Sugeng.

Masih sambung Ketua IPW, dengan begitu, masyarakat tidak takut dan trauma apabila ada keluarganya yang ditahan oleh aparat kepolisian. Demikian juga institusi Polri, harus terus memperbaiki internalnya agar polri tetap humanis melalui Program Presisinya, dengan secara tegas memecat anggotanya yang nakal dan melakukan penyimpangan.

Oleh sebab itu, dalam kasus penganiayaan oleh tujuh anggota Polri yang menyebabkan pelaku narkoba meninggal dunia itu, sidang etiknya secepatnya digelar dengan putusan PTDH.

"Putusan ini akan sangat memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama keluarga korban yang kehilangan sanak keluarganya," terangnya.

Apalagi, dalam proses peyidikannya, ketujuh anggota Polri tersebut sudah dijadikan tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis 355 KUHP, 170 KUHP, dan pasal 351 ayat 1. Pasal 355 ayat 1 KUHP menyatakan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sementara ayat 2 nya berbunyi: jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sedang pasal 170 berbunyi: (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Kemudian pasal 351 ayat 3 menyatakan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Kekerasan oleh anggota Polri menjadi ujian dalam Program Polri Presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hanya dalam hitungan hari, sejak kasus Bripda IDF tewas tertembak oleh anggota polri sesama Brimob, kini terekspos anggota Polri melakukan kekerasan terhadap pelaku narkoba.

Akibatnya, prilaku sok kuasa, arogan, sewenang-wenang dengan menggunakan kewenangan bahkan kekerasan oleh oknum polisi tersebut, sama saja dengan melawan upaya pimpinan Polri dalam mereformasi Polri, terutama pada reformasi kultural Polri.

"Sama saja melawan upaya pimpinan Polri dalam mereformasi Polri, terutama pada reformasi kultural Polri," pungkasnya.

Diduga Banyak Fakta Persidangan Janggal, Sutrisno Lukito Minta Divonis 30 Tahun atau Hukuman Mati

KABARMASA.COM, TANGERANG - Ketua Lembaga Ekonomi Umat (LEU MUI) Sutrisno Lukito mengajukan banding atas vonis hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Diketahui Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun dalam perkara pemalsuan surat tanah yang dilaporkan Idris Warga Dadap, Kabupaten Tangerang.

"Atas Vonis Hakim ini, kami Kuasa Hukum menyatakan akan langsung melakukan Banding," kata salah satu Kuasa Hukum, Daniel Heri Pasaribu, usai pembacaan vonis tersebut.

Daniel menjelaskan, pihaknya merasa frustrasi dengan pembacaan putusan tersebut mengingat sebenarnya perkara ini adalah perkara lanjutan dari terdakwa Joko Sukamtono yang meski divonis PN Kota Tangerang selama 2,5 Tahun namun diputus bebas di Pengadilan Tinggi Banten.

"Harusnya hakim menjadikan hal itu sebagai pertimbangan, namun dalam pembacaaan putusan semua keterangan saksi ahli dan semua yang kami ajukan semuanya dikesampingkan," tuturnya.

Lanjut Daniel, hal dikeluhkan selanjutnya adalah hakim dan JPU selama berjalannya sidang tidak pernah menunjukan bukti-bukti apa saja yang dijadikan oleh kepolisian dan JPU untuk menuntut kliennya tersebut.

"Seperti yang sebelum-sebelumnya pernah disampaikan Pak Thomson yang juga kuasa hukum terdakwa kalau klien kami ini sudah ditarget. Karena proses penyidikan dan persidangan yang berjalan ini sangat Janggal," tegasnya.

Daniel juga menduga, ada Harmoni antar penegak hukum untuk benar-benar menarget kliennya ini. Sebab berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan, peraturan lresiden maupun keputusan residen terkait wilayah hukum sudah jelas Perkara ini tidak boleh ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

"Tapi kemudian majelis hakim tutup mata akan hal itu kemudian diputusan banyak sekali pertimbangan majelis hakim yang kami duga mengutip secara utuh apa yang menjadi tuntutan penuntut umum," ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Sutrisno Lukito mengatakan dirinya merasa lucu dengan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Dirinya pun meminta agar hukumannya ditambah.

"Kepada majelis hakim, jika melihat fakta-fakta persidangan saya minta hukuman terhadap saya ditambah menjadi 30 tahun atau bahkan hukuman mati," ucapnya menyesali putusan.

Ketum Bhayangkari Berikan Bantuan Kepada Anak Stunting di Desa Reruwairere

KABARMASA.COM, NUSA TENGGARA TIMUR - Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Kerica Palue.

Ny. Juliati Sigit Prabowo bersama rombongan disambut dengan tarian adat oleh masyarakat setempat. Kemudian, mendapat sapaan adat oleh tokoh adat Pulau Palue disertai dengan Huler Wair dan pengalungan kain adat oleh Camat Palue Rudolfus Riba.

Selanjutnya, Ketua Umum Bhayangkari bersama rombongan menuju ke Desa Reruwairere untuk meninjau lokasi galian sumur. Kedatangan Ny. Juliati Sigit Prabowo disambut dengan sapaan adat dan pengalungan kain adat oleh Kepada Desa Reruwairere Bapak Avelinus Wongga.

Di desa tersebut, Ibu Ketua Umum Bhayangkari memberikan bantuan sembako sebanyak 125 paket yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Ny. Juliati Sigit Prabowo kepada warga setempat.

Dari Desa Reruwairere, rombongan Ketua Umum Bhayangkari bergerak menuju Kantor Camat Palue dan memberikan bantuan kepada anak stunting sebanyak 60 paket sembako. Tak hanya itu, bantuan paket sembako juga diberikan kepada penyandang disabilitas, yakni 60 paket sembako dan 21 kursi roda.

Sambutan dan keceriaan anak-anak serta warga sekitar tergambar saat menerima bantuan tersebut. Perangkat desa, warga, hingga Kapolda NTT Irjen. Pol. Drs. Johni Asadoma, M.Hum., pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Bantuan lainnya, seperti sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan mulut dan gigi juga diberikan Ketua Umum Bhayangkari melaui Tim Dokkes Polri di sekolah SMAN St. Benediktus Palue.

Lalu, Ketua Umum Bhayangkari meresmikan Bak Penampung air yang ditandai dengan Penandatanganan Prasasti di Lapangan Voli Desa Lei. Di desa itu, Ny. Listyo Sigit Prabowo juga memberikan bantuan paket sembako sebanyak 100 paket.

“Terima kasih kepada ibu Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo telah mengumpulkan kami untuk peresmian bak penampungan air hujan bagi 4.000 jiwa umat di Lei. Sebuah peristiwa yang menggembirakan setelah sekian lama kami mengharapkan adanya air bersih di tempat kami. Kami ucapkan terima kasih untuk ibu,” ungkap Romo Pius Ino Pastur Keluarga Kudus Lei paguhe keuskupan Maumere NTT.

Usai melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, Ny. Juliati Sigit Prabowo bersama rombongan kembali ke Pelabuhan Kerica Palue dan melanjutkan perjalanan kembali ke Maumere dengan menggunakan menggunakan Kapal C1 - KP. PADAR, Kapal C2 - 3007, Kapal C1 - KP. Timor milik Sat Polairud Polda NTT.

Polda Metro Gencarkan Program Jumat Curhat dan Halo Polisi Ciptakan Wilayah Aman dan Kondusif

KABARMASA.COM, JAKARTA - Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badya Wijaya, S.H., M.H. di dampingi Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Dr. Leonardus Simarmata, S.Sos. beserta Jajaran telah melaksanakan Program Kegiatan Jumat Curhat dan Halo Polisi, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendengar keluh kesah warga sehingga mendapatkan informasi yang bisa menjadi tolak ukur untuk langkah preemtif di Masjid Jami Nurul Iman Jln. Cipinang Muara II No.45 Rt.05/02 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Jumat, (28/7/2023).

Dalam sambutannya Dirbinmas mengucapkan terimakasih, Pada kesempatan malam hari ini kita untuk berbincang² pada Jumat Curhat dan Hallo Polisi, program ini adalah program Polda metro Jaya.

"Mari kita sama-sama dalam kesempatan ini keluarkan unek unek nya terkait masalah kamtibmas di lingkungan dan sekitarnya dan ini kami membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk berdiskusi," jelas Kombes Pol Badya Wijaya.

Adapun pertanyaan dari warga dan solusi jawabannya,

1. Katua DKM Masjid Jami Nurul Iman Bpk. H. SAKIMAN.

Di lingkungan kami sering terjadi kehilangan kendaraan motor bagaimana cara untuk menangani dan percepatan pelaporan?

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya kepada para ketua Lingkungan agar menghimbau kepada warganya yang memiliki kendaraan agar tetap waspada dan mengunci ganda kendaraan nya dan kami akan selalu melakukan patroli di kewilayahan untuk mencegah terjadinya curanmor dan guantibmas lainya." Terang Dirbinmas saat menjawab pertanyaan tersebut.

Lanjut Pertanyaan kedua, Ketua FKUB Jatim KH. ANSORI YAKUB. Dalam pelayanan pembuatan SIM untuk yang berumur 60 tahun, mohon di berikan prioritas?

"Terkait dalam pelayanan SIM nanti akan kami sampaikan dan Koordinasi dengan Direktorat Lalulintas." Imbaunya.

3. Akhir akhir ini sering terjadinya tawuran, bagai mana cara menanganinya ?

"Kami sudah membentuk team Patroli Presisi dan team anti tawuran untuk menjaga Kamtibmas kewilayahan, maka dari itu mari kita bersama sama menjaga lingkungan kita khususnya yang mempunyai anak anak muda agar selalu di perhatikan jangan sampai anak anak muda kita sebagai penerus bangsa terlibat dalam tawuran, jikalau ada yang mendapati informasi akan terjadinya tawuran agar segera laporkan ke Polres, maupun Polsek setempat bisa melalui Anggota Binmas Setempat untuk dapat kami antisipasi mencegah terjadinya tawuran." Ucapnya.

Lanjut pertanyaan Sekarang ini sering terjadinya anak-anak muda yang memakai obat terlarang yang di jual di toko toko, bagai mana cara menanganinya?

Jika mendapati penjual obat-obatan Agar segera informasikan kepada kami, jika kedapatan pelanggaran hukum nanti akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku." Jelasnya.

5. Terkait Polisi Rw apakah masih aktif?

"Memang kami mempunyai program Polisi Rw guna untuk mempercepat dalam pelayanan masyarakat dan untuk menggali informasi yang ada di lingkungan serta untuk dapat berdiskusi apa yang menjadi kendala atau kerawanan yang ada di lingkungan, jadi Polisi Rw bisa menampung semua apa yang ada di dalam lingkungan dan bisa langsung menindak lanjuti infomasi yang didapat dlm lingkungan."jelas Dirbinmas.

Selain dihadiri oleh Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badya Wijaya, S.H., M.H. juga dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Dr. Leonardus Simarmata, S.Sos.; Kasubdit Bintibsos PMJ AKBP SUJANTO, S.Pd.; Kasi Binpenakta Kompol Billy B G, SIK., M.H.; Kasibinlat Bhabinkamtibmas Kompol Slamet, S.H., M.H.; Kasat Binmas Polres Metro Jaktim KOMPOL DARU WIBOWO,S. Sos, SIK,MM; Kapolsek Duren Sawit AKP SUTIKNO, S.H., M.Si.; Kasi Propam Polres Metro Jaktim AKP SUTONO, S.H.;Ketua FKUB Jaktim KH. ANSORI YAKUB; Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman Bpk. H. Sakiman dan Toga, Tomas setempat.

Pelantikan PB HMI MPO Sukses Diselenggarakan oleh Cabang Jakarta Raya

KABARMASA.COM, JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta Raya selaku panitia sukses menyelenggarakan Pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO Periode 2023-2025 di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

“Kami selaku panitia merasa bahagia dan terharu bisa selenggarakan pelantikan,” ujar Herun Tasane alias Arnold selaku Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Raya kepada wartawan, Jakarta (29/7/23).

Arnold pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para kader HMI yang menjadi panitia pelantikan. Semoga, sambungnya, kebersamaan ini terus terbina dan jalinan persaudaraan tetap terjaga.

“Kalian sangat luar biasa, tetap semangat dan jaga persahabatan ini selamanya,” imbuhnya.

Diketahui, Ana Mulyana selaku Ketua Umum resmi menahkodai PB HMI MPO Periode 2023-2025. Agenda yang mengusung tema, Meneguhkan Visi HMI, Dalam Menyongsong Indonesia Emas. Itu adalah misi besar dari pada Ketum PB HMI MPO.

Dalam pelantikan tersebut, hadir Ahmad Latupono selaku Demisioner Ketua Umum PB HMI MPO, Sylviana Murni anggota DPD dari DKI Jakarta yang juga alumni HMI menjadi Keynote Speaker, pengamat intelejen Wawan Purwanto, Aktivis 98 Irwan Suhanto, Sekjend PB SEMMI, Forum Alumni BEM, Ketua Umum PP GPI, Presnas BEM PTNU Ahmad Bahaur Rifqi dan lain sebagainya.

Forum Diskusi Publik: Pendidikan Karakter Pancasila di Era Digital

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda Webinar Forum Diskusi Publik dengan tema "Pendidikan Pancasila di Era Digital" kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, penampilan tarian kreasi dan dilanjutkan dengan ucapan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar. Sabtu (29/07/2023).

Kegiatan Seminar tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 215 peserta.

Adapun pemateri yang mengisi Seminar tersebut adalah Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si, Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H.,M.H Akademisi Fakultas Hukum Lampung dan Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si Plt. Direktur IKPMK KOMINFO.

Memasuki era globalisasi, Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan dalam penerapan di keseharian masyarakat. Masuknya ideologi alternatif melalui internet ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia tak terbendung.

Dalam penyampaian materinya Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si menyampaikan bahwa sejatinya Pancasila merupakan ideologi terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa. Namun, diperlukan kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru.

“Maraknya penyebaran hoaks dan informasi yang memecah belah bangsa dan negara, dimana hal itu melanggar nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia,” imbuhnya memberi contoh.

Lalu dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H.,M.H Perkembangan media digital di era internet menuntut pengguna media mengedepankan kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Era media daring menjadi contoh konkret dimana terjadi praktik mengedepankan kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada publik daripada media cetak atau TV dan radio.

“Namun kecepatan dalam konteks berita seringkali membuat pengguna media maupun masyarakat lupa harus melakukan verifikasi. Di sinilah hoaks bermunculan. Sebab itu, saring informasi yang masuk sebelum di-sharing,” ujar Ridlwan

Senada dengan Ridlwan, Dr. Nursodik Gunarjo mengatakan perlu terobosan dalam menanamkan Pancasila sebagai ideologi kepada generasi muda di tengah perkembangan internet dan kemajuan teknologi.

Gunarjo memberikan rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Salah satunya memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Selain itu, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah.

“Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan menekankan pada teori dan praktek. Implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktek berbangsa dan bernegara jika Pancasila menjadi rujukan,” katanya.

“Oleh karena itu, tugas kita bersama untuk membekali masyarakat dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap mengawal percepatan transformasi digital,” tutur Gunarjo

Untuk itu kita wajib memanfaatkan kemajuan internet dengan tepat guna dalam upaya mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. (Red/ZS)

Terindikasi Rangkap jabatan, Semmi Kukar desak Bupati Copot Dirut Parikesit dan kepala dinas kesehatan

RedaksiJuly 28, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KALIMANTAN TIMUR - Kabupaten Kutai Kartanegara - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta Bupati Kukar untuk mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M Parikesit Dan kepala Dinas kesehatan Kukar yang di Jabat oleh orang yang sama karena melanggar undang-undang tentang pelayanan publik.

Kokohnya jabatan dr.Martina Yulianti sebagai Direktur RSUD Parikesit sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kukar menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat khususnya Semmi Kukar. Sabtu (29/07/2023)

Ketua Umum Semmi Kukar, Hasran mengatakan bahwa apa yang di lakukan oleh Bupati Kukar dengan memasang orang yang sama pada RSUD Parikesit dan Dinkes Kukar telah melanggar aturan perundang-undangan.

"Tentu ini harus kita bijaki bersama karena pelanggaran (Rangkap jabatan) ini sudah berlangsung cukup lama, padahal kita tahu bahwa organisasi di lingkungan instansi pemerintah tidak boleh di jabat oleh orang yang sama sesuai UU No.25 tahun 2009,"Ucapnya.

Hasran menjelaskan secara aturan Bahwa Kepala dinas kesehatan memiliki wewenang sebagai regulator atas Rumah sakit Daerah.

"Dalam Peraturan pemerintah No.8 tahun 2003, dijelaskan bahwa Dinas kesehatan memiliki kewenangan sebagai regulator, jadi bagaimana mungkin yang di awasi dan mengawasi adalah orang yang sama,"jelasnya.

Meski demikian Hasran menduga pelanggaran ini sengaja di biarkan dan di legalkan karena ada indikasi praktek Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalamnya mengingat dua lembaga ini mengelola anggaran yang cukup besar.

"Kami menduga kokohnya jabatan dr. Martina Yulianti sebagai Direktur RSUD Parikesit dan Dinkes ada kaitannya dengan pengelolaan anggaran,"jelasnya

Lebih dari itu hasran juga mengungkapkan bahwa Track record Dinkes Kukar termasuk lembaga yang memiliki rekam jejak korup di kabupaten Kutai Kartanegara.

"Kita ketahui bahwa kepala Dinas sebelum nya pernah di tangkap kejaksaaan tinggi Kalimantan Timur atas dugaan penyelewengan dana untuk beasiswa akademi kebidanan (Akbid) Kukar pada anggaran 2007," Ucapnya.

Selain meminta Bupati mencopot direktur Parikesit dan Kepala Dinkes Kukar, hasran juga meminta agar Kejari Kukar melukukan pemeriksaan atas proyek pengembangan Gedung 3 lantai Rsud Parikesit serta Rumah sakit Muara badak.

"Agar dua instansi ini bisa berjalan dengan sehat maka bupati harus segera mengganti direktur Parikesit dan kepala dinas kesehatan, juga harus segera di pemeriksaan atas penggunaan anggaran oleh Kejari Kukar," jelasnya.(Red)

Awal 2023, Kemiskinan di Kepri Terendah Sejak 2015

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau di bulan Maret 2023 menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ada di presentase terendah sejak Tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau saat ini berjumlah 142,50 ribu orang (5,69 persen), berkurang sebanyak 6,4 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 148,89 ribu orang (6,03 persen).

Dengan presentase 5,69 persen, Provinsi Kepri menempati posisi keenam dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Angka tersebut juga jauh dibawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang masih berada di angka 9,36 persen.

Adanya penurun kemiskinan ini disebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hasan, S.Sos, sebagai hasil kerja keras Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh stakeholder di Kepri untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Presentase kemiskinan yang terus turun ini harus kita apresiasi, karena Pemprov Kepri bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota terus berupaya maksimal melalui berbagai program dan kegiatan supaya angka kemiskinan bisa terus ditekan," kata Hasan di Tanjungpinang, Jumat, (28/07/2023)

Beberapa program Pemerintah Provinsi Kepri sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah operasi pasar murah, pemberian insentif, GNPIP yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, program subsidi bungan pinjaman nol persen untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri juga turun di bulan Februari 2023 sebesar 7,61 persen dibanding pada Agustus 2022 yang sebesar 8,23 persen.

Secara umum, program pemerintah untuk menangani pengangguran termasuk di bidang ketenagakerjaan, sudah berada di jalur yang benar. Di satu sisi, pemerintah berusaha

mendorong daya beli masyarakat melalui berbagai program bansos. Di sisi lain, stimulus diberikan kepada para pelaku usaha (langsung ataupun tak langsung) agar usaha mereka tetap berjalan dan permintaan terhadap tenaga kerja tetap terjaga.

"Sekarang pemerintah daerah salah satu fokus kita untuk menangani pengangguran ini dengan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat Kepri melalui pendidikan vokasi dan juga peningkatan kualitas balai pelatihan kerja yang kita punya," kata Hasan.

Hasan menyebut Pemerintah Provinsi Kepri sangat optimis laju pertumbuhan ekonomi secara makro di Kepulauan Riau dapat terus meningkat dan secara langsung menjamin kesejahteraan untuk masyarakat. (Red/ZS)

Polda Jabar Siap Amankan Kongres XXV PWI 2023

KABARMASA.COM, BANDUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi pengamanan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada 25-26 September 2023 di Kota Bandung Jawa Barat.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Kepala Polda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiyagus saat menerima audiensi Panitia Pelaksana Kongres XXV PWI Jabar di ruang kerjanya di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, Kamis (27/7/2023).

Hadir pada pertemuan tersebut, Ketua Pelaksana Kongres XXV PWI Marthen Selamet Susanto, Sekretaris Hardiyansah, Wakil Sekretaris TB Adhi, Bendahara Ati Suprihatin, serta jajaran pengurus PWI Jawa Barat antara lain, Tantan Sulthon Buchawan, Ahmad Syukri, Satrya Graha, Erwin Kustiman, Dedy Suhaeri, serta Yadi Mulyadi.

“Tentu saja, kami menyambut positif dan mendukung penuh pelaksanaan kongres. Apalagi juga akan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo, sehingga sudah pada tempatnya kita akan melakukan pengamanan dalam berbagai aspeknya. Termasuk nanti pengamanan di dalam, saat berlangsungnya kongres juga menjadi konsern kami,” kata Kapolda Irjen Akhmad Wiyagus.

Ia mengatakan Kota Bandung dalam hal ini PWI Jawa Barat sebagai pelaksana layak berbangga ditunjuk menjadi tuan rumah sebuah perhelatan yang dinilainya memiliki nilai strategis.

“Tentu saja, Kongres PWI ini memiliki nilai strategis. Akan tetapi bagi tuan rumah yang ditunjuk tentu menjadi nilai kebanggaan tersendiri. Apalagi kota ini nanti akan didatangi oleh sekian peserta dari seluruh perwakilan PWI di berbagai provinsi di tanah air,” ucap perwira polisi yang mengemban amanah sebagai Kapolda Jabar sejak sejak 27 Maret 2023.

Lulusan Akpol 1989 yang berpengalaman dalam bidang reserse, secara berseloroh mengatakan, PWI Jabar sudah tepat menetapkan tempat pelaksanaan Kongres XXV nanti di Hotel El Royale.

“Selain lokasinya sangat strategis sehingga mudah didatangi dari arah manapun di Kota Bandung, letaknya diapit oleh Mapolrestabes Bandung serta rumah dinas saya. Sudah tepat itu,” ujar sosok kelahiran 23 September 1967 di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang disambut tawa hadirin.

Sementara itu, Marthen Selamet Susanto menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi yang disampaikan Kapolda Jabar. Ia mewakili seluruh jajaran PWI Pusat dan PWI Jabar merasa tenang dan optimis pelaksanaan kongres nanti berjalan aman, lancar, dan sukses berkat dukungan penuh Polda Jabar.

“Meski tidak pernah terjadi keributan dan jangan sampai seperti itu, dalam pelaksanaan kongres yang agenda utamanya adalah pergantian kepemimpinan organisasi, pastilah rentan menuai konflik. Audiensi dengan Pak Kapolda ini menjadi bagian dari upaya preventif serta memastikan pelaksanaan kongres berjalan dengan baik. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pak Kapolda yang sangat simpatilk,” kata Marthen Selamet menegaskan.

Ia mengatakan momen lima tahunan Kongres PWI ini sudah berjalan ke-25 kalinya. Jadi usia PWI ini lebih tua daripada kemerdekaan negara ini. Sama juga dengan usia PSSI. Dari kongres ke kongres memang selalu ada riak yang terjadi dan itu wajar. Akan tetapi tidak pernah terjadi keadaan anarkis dan tidak boleh terjadi.

“Maka, kita harapkan kesejukan udara Kota Bandung juga membawa sejuk suasana kongres,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Panitia Kongres XXV PWI, Hardiansyah mengatakan panitia lokal dari PWI Kota Bandung dan PWI Jabar sudah melakukan persiapan terbaik untuk menyambut peserta kongres dari seluruh wilayah tanah air.

“Panitia pusat dan lokal sudah melakukan persiapan dan koordinasi. Setiap kontingen dari PWI berbagai provinsi pasti juga akan mengikutsertakan penggembira selain peninjau yang jumlah dibatasi. Bahkan, jumlah penggembira bisa lebih banyak. Hal ini juga perlu diantisipasi,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Bandung ditunjuk menjadi tuan rumah Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2023 oleh PWI Pusat. Kongres lima tahunan ini akan diselenggarakan pada tanggal 25-26 September di Hotel EL, diikuti ratusan peserta dari 38 PWI Provinsi dan cabang khusus Solo, di luar peninjau dan para penggembira.

Ketua Umum PWI Pusat yang sekaligus Penanggung Jawab Kongres Atal Sembiring Depari mengharapkan Kongres XXV 2023 berjalan baik dan sukses.

PT Toyota Boshoku Indonesia digeruduk ribuan massa Pemuda Pancasila

KABARMASA.COM, BEKASI - PT. Toyota Boshoku Indonesia (TBI) Kawasan MM 2100, didemo ribuan massa Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi, Kamis 27/072023.

Ribuan massa berseragam loreng orange bergerak dari arah kalimalang ke kawasan 2100 sekitar pukul 10.00 WIB menuju PT.Toyota Boshoku Indonesia yang terletak didalam kawasan MM 2100 Cibitung Bekasi.

Firmam salah satu kordinator aksi dalam orasinya menyebutkan bahwa aksi damai diikuti hanya sekitar 20 persen dari pengurus Pemuda Pancasila, yang hadir dalam aksi damai di PT. BNI ini sekitar kurang lebih hampir 3000 orang, ujarnya.

“Tujuan kami dalam aksi damai ini untuk menyampaikan aspirasi kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dalam pemberdayaan baik dari kerjasama secara potensi maupun sumber daya manusianya.

” Kami warga Bekasi yang terhimpun dalam wadah organisasi masyarakat Pemuda Pancasila menyampiakan aspirasi sebagai sinergitas antara pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi dengan warga.

“Pemuda Pancasila adalah organisasi yang mengedepankan profesionalisme, baik secara sumber daya manusianya dan sosialnya, cetus Firman.

“Kami lahir dari Pemuda Pancasila yang terkomando dalam satu barisan, jika komando didengungkan maka kami segenap dan seluruh anggota Pemuda Pancasila akan bergerak.

Disini kami hadir bukan untuk unjuk kegagahan tetapi dipandang perlu dipertimbangkan atas permohonan kami untuk dapat bekerjasama dan bersinergitas dengan manajeman perusahaan perusahaan yang ada disini.

Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi adalah wadah dari pelbagai elemen ada pejabat,politikus, Legeslatif, Eksekutif, Para Pengusaha, Advokat, dan Pers, untuk itu kami mampu menjalankan aturan – aturan yang ditetapkan perusahaan, lantaran Firman yangjuga sebagai ketua bidang OKK MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi.

Ditempat yang sama Sekretaris Komando Inti (KOTI) Mahatidana Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Moral Arzikro mengatakan, bahwa aksi dami ini merupakan bentuk keseriusan Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi untuk bisa berkejasama dengan PT. TBINA.

“Tujuan kami (Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi) sama seperti masyarakat pada umumnya serta pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Kami Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi juga bisa bekerjasama dengan perusahaan manapun, dengan syarat profesional dan legalitas yang jelas, intinya kami mengajukan permohonan kerjasama dengan perusahaan PT TBINA ini,” kata Moral saat diwawancarai usai gelar aksi damai.

Mioral menjelaskan bahwa hasil dari mediasi dengan pihak perusahaan bahwa pihak perusahaan meminta waktu untuk mensetujui kerjasama tersebut. Akan tetapi bila waktu yang sudah ditentukan tidak ada menghasilkan kerjasama pihak akan mengerahkan massa yang lebih besar dari hari ini

“Hasil mediasi tadi kami dipertemukan dengan pihak perusahaan dan pihak yang lainnya, menghasilkan bahwa dari pihak perusahaan meminta waktu sampai hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB. Seandainya dengan batas waktu tersebut tidak ada titik terang atau permohonan kami tidak diakomodir kemungkinan kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar lagi,” tegas Moral.

Moral juga menyebutkan, bahwa massa yang pada saat ini hadir membeludak karena antusias para anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi yang antusias ikut dalam aksi damai pada hari ini.

“Hari massa yang hadir menurut catatan saya kami awalnya meminta 2000 anggota, dan itu sudah kita batasin per PAC juga. Ternyata, dengan antusiasnya anggota yang hadir hari ini kurang lebih 2955 dari catatan saya, jadi kalau kemungkinan permohonan atau permintaan kita tidak diakomodir kemungkinan kita akan turun kembali di angka 5000 massa,” ungkap dia.

Kerjasama yang dilakukan Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi bukan hanya dengan satu perusahaan saja, banyak perusahaan di Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Bekasi sudah terbangun kerjasama.

“Kita juga sudah berkejasama dengan banyak perusahaan, yang mana di terima dengan baik karena kerjasama kami lakukan secara profesional dengan aturan dari perusahaan yang sudah ditetapkan kepada kita dan semua itu kita jalankan. Kenapa?, karena Pemuda Pancasila sekarang menuju dari yang tidak baik dalam pandangan masyarakat, menuju ke yang lebih baik,” tutup Moral.

HMI Jakpustara sebut Raihan Ariatama (Ketum PB HMI) Merusak Independensi Organisatoris