Gubernur Kepri Ansar dan Ketua IMI Kepri Rizki Faisal Serta Ketum Bamsoet Buka Puncak Kenduri Otomotif Kepri 2023

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, bersama Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Susatyo, membuka Puncak Kenduri Otomotif Kepri Tahun 2023 di Sirkuit Non Permanen Stadion Temenggung Abdul Jamal Muka Kuning Kota Batam pada Ahad (16/07/2023). 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menggabungkan olahraga dan kegiatan ekonomi serta diramaikan dengan pentas seni, bazar UMKM, dan festival musik yang menampilkan grup band /Rif dan Roy Jeconiah, eks vokalis grup Boomerang.

Dalam pembukaan acara, Bambang Susatyo mengungkapkan rasa syukur atas perkembangan olahraga otomotif di Indonesia yang semakin meningkat, terutama dalam pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan acara berstandar internasional. Ia menyebut beberapa contoh seperti Sirkuit Mandalaika di Lombok Tengah, Formula E di Jakarta, Sirkuit Formula One di Lagoi Bintan, dan KFC Danau Toba Rally di Sumatera Utara. Bambang juga mengapresiasi kegiatan Kenduri Otomotif Kepri 2023 yang berhasil menggabungkan olahraga dengan kegiatan seni budaya dan bazar UMKM.

Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan kebanggaannya kepada IMI Kepri atas suksesnya pelaksanaan Kenduri Otomotif Kepri 2023. Yang di ketua IMI Kepri Rizki Faisal dan Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini perlu terus diperluas dikembangkan, tidak hanya secara lokal dan nasional, tetapi juga regional dan bahkan internasional. Ia mengungkapkan bahwa sektor otomotif dapat mendukung pengembangan pariwisata di Kepulauan Riau. 

"Kita harus memaksimalkan potensi pariwisata dengan mengemas setiap kegiatan olahraga secara atraktif dan mengundang minat wisatawan," kata Gubernur Ansar. 

Kepri telah menjadi tuan rumah sejumlah acara berskala nasional dan internasional, seperti Apindo Golf Kepri, Archery Club, Tour de Bintan, Tour de Kepri, Basket Piala Gubernur Kepri, International Triathlon, Bintan Traveling and Durian Party, dan masih banyak lagi. 

"Kegiatan-kegiatan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memajukan pariwisata dan mengenalkan potensi Kepulauan Riau kepada masyarakat luas," ujar Gubernur Ansar. 

Puncak Kenduri Otomotif Kepri 2023 akan mempertandingkan berbagai kategori drag race dan drag bike, di antaranya Kelas 7 Bracket 13 detik, Kelas 6 Bracket 12 detik, Kelas 5 Bracket 11 detik, Kelas 4 Bracket 10 detik, Kelas 2 Bracket 8 detik, serta kelas 16 SP 12, FU standar 150CC lokal Kepri, kelas 17 SP 13, matic STD 131CC sunmori lokal Kepri non juara, kelas 18 SP 14, dan Rx King STD 140CC Sunmori Lokal Kepri Non Juara. Kenduri Otomotif Kepri 2023 juga menampilkan beberapa kategori lainnya.

Pembukaan Kenduri Otomotif Kepri 2023 dilakukan dengan seremoni khusus yang dihadiri oleh Ketua Umum IMI Bambang Susatyo, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, dan para tamu undangan lainnya. Acara tersebut dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata kepada para pihak yang berkontribusi dalam kesuksesan acara.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi X DPR RI Robert J Kardinal, Anggota DPD RI Yorries Raweyai, Staf Ahli Ketua MPR RI Junaidi Elvis, Dirut Black Stone Kargo Sony Harsono, Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, Waka 1 DPRD Provinsi Kepri Rizky Faisal, FKPD Provinsi Kepri, OPD Provinsi Kepri, serta tamu undangan lainnya. (Red/ZS)

Share:

Read More

Sikapi Permasalahan PPDB, Kadisdik: Pemprov Kepri Ingin Calon Pelajar Tidak Menumpuk di Salah Satu Sekolah Saja

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Persoalan masih banyaknya calon anak didik tingkat SLTA yang belum tertampung dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023, masih terus dicarikan jalan keluar oleh Pemerintah Provinsi Kepri. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung menjelaskan bahwa dari sebelum dibukanya PPDB tahun 2023, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad telah memerintahkannya untuk memperhatikan betul persoalan tersebut sehingga PPDB 2023 bisa berjalan dengan baik dan semua calon anak didik baru bisa tertampung di semua sekolah. 

Tidak dipungkiri, ujar Andi, semua orang tua murid ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit dan berkualitas. Akibatnya, banyak terjadi penumpukan calon anak didik baru di satu sekolah, sementara di sekolah lainnya justru kekurangan anak didik. 

“Ini yang menjadi atensi Gubernur sejak awal. Beliau sudah perintahkan agar persoalan PPDB 2023 ini diperhatikan secara serius. Gubernur minta agar dalam PPDB 2023 tidak terjadi penumpukkan calon anak didik baru di satu sekolah saja,” jelas Andi Agung, Minggu (16/07/2023).

Penggunaan sistem online, terang Andi, merupakan kebijakan yang sebenarnya cukup efektif dalam penerimaan murid baru. Karena dalam sistem online tersebut dari persoalan nilai dan zonasi bisa diketahui, calon anak didik baru harus sekolah dimana. 

Andi menegaskan bahwa semua sekolah adalah sama kualitasnya, sehingga tidak perlu para calon peserta didik dan para orangtua yang menganggap anaknya pintar sehingga memaksanakan kehendak untuk masuk di sekolah yang dianggap lebih berkualitas dan favorit yang isinya anak-anak pintar. 

"Dengan pendaftaran sekolah sistem zonasi yang diatur secara online ini tujuannya agar murid bisa menyebar ke semua sekolah dan tidak menumpuk disatu sekolah saja. Kita harus menyamakan persepsi dulu, bahwa semua sekolah itu bagus. Dan ini adalah bagian dari upaya kita Pemprov Kepri menyamaratakan kualitas pendidikan di Kepri," katanya. 

Saat ini, Pemprov Kepri sedang terus melakukan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap masih belum memenuhi standart yang diinginkan oleh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas secara merata di semua sekolah, pemenuhan infrastruktur dan pra sarana sekolah yang dibutuhkan serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan. 

Dengan program ini diharapkan nantinya semua sekolah SLTA mempunyai kualitas yang sama sehingga tidak terjadi lagi penumpukan anak didik baru di satu sekolah saja. 

Kebijakan Pemprov Kepri menyangkut sekolah SLTA sudah sangat banyak dan  massiv. Mulai dari pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, subsidi SPP bagi siswa kurang mampu sebanyak 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3.132.000.000, pemberian biaya transportasi bagi 11.552 siswa yang berada di kawasan hinterland  di 104 sekolah dengan total anggaran Rp 9 miliar, pemberian bantuan biaya bagi 1000 anak didik baru yang tidak mampu di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3 miliar dan program lainnya merupakan bukti tentang betapa besarnya perhatian Gubernur Kepulauan Riau terhadap dunia pendidikan.(Red//ZS)

Share:

Read More

Maraknya Mafia Solar di Pelabuhan Tikus Kepri: Diduga Solar Ilegal terlihat Truk tangki tidak berlebelkan Nama PT.Industri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam - Maraknya Mafia Solar se-Kepulauan Riau (Kepri), diduga minyak solar yang distribusikan ke pelabuhan-pelabuhan tikus semakin merajalela di Kepulauan Riau. Minggu (16/07/2023)

“Masuk truk tangki yang berisikan solar non PT resmi kian, diam-diam memasuki wilayah tertentu”

Pelabuhan dan rumah yang ada tempat sandar kapal (pelabuhan tikus) Warga dengan memesan minyak solar. Kuat dugaan minyak solar ilegal

Salah satu tempat kelurahan belian Kecamatan Batam Kota Prov Kepulauan Riau, terdapat kapal-kapal berserakan di tempat pelabuhan tikus dan perumahan yang mempunyai kebun (warga mengecohkan wartawan) pelabuhan tersendiri bisa di sebut pelabuhan tikus

“Saat awak media mendikati truk tangki minyak solar, terlihat jelas tidak ada nama PT dan Polos berpelat BP 9931 DD berwarna kepala Biru berbadan putih”.

Lanjut, saat tim ivestigasi memintai keterangan ke pihak supir truk tangki solar. Pihak supir engan menjawab, awak media menyampaikan masuk saja bg tidak apa-apa, lalu ibu-ibu mendatangin kami. Dia sampaikan untuk mampir ke rumah dan dia pun mau hidangkan makanan, namun kami menolak untuk masuk kerumah tersebut

Tiba-tiba supir truk tangki yang berisikan solar ilegal tersebut. Memutar balikan mobilnya dan pergi secara cepat kilat

Ketika warga pria menghapiri awak media, dia berpesan, bang dari mana? Kami menjawab dari media nasional bang dan dia mencoba koordinasi dengan kami, usut usut yang punya lokasi Pak H…

Bapak yang berinisial “RH mencoba untuk berdalil bahwa truk yang berisikan solar ilegal bukan suplai ketempat kami”, namun suara bapak tersebut tertatih dan seperti ketakutan.

Kami pun bergegas mengecek pelabuhan tikus bapak RH tersebut melewati pelabuhan sebelahnya, “terlihat pantauan awak media terdapat pelabuhannya ada 3  (tiga) kapal yang bersandar, yang akan mengisi mintak solar ilegal tersebut”.

Pihak media konfrimasi ke PTSP Kota Batam, untuk mengecek perijinan Mobil tangki tanpa ada nama PT tersebut. 

Reza PTSP  menyampaikan kalau yang kita keluarkan setelah rekom dari disperindag, perizinan melalui sistem dan perizinan di kita sudah bentuk perusahaan, bukan per unit, per unit ada di rekomdasi disperindag yang bekerja sama dengan Pertaminah, jadi. Silahkan ke disperindag

Dan saat konfrimasi ke disprindak Gustian Riau menyampaikan khusus untuk izin /perizinan ada di PTSP dan Disperindag tidak mengeluarkan izin, hinga pemberitaan ini di angkat.(Red/ZS)

Share:

Read More

Rektor UM-JAMBI (2023-2027) Diduga Memalsukan Gelar Doktor (S-3)-Nya

KABARMASA.COM, JAMBI - Heboh soal pemakaian gelar Akademik oleh REKTOR Universitas Muhammadiyah Jambi berbuntut panjang, Sabtu 15/07 isu tersebut mulai ramai dibicarakan di Jambi menjelang HUT ke IV UM Jambi yang sekaligus Pelantikan REKTOR UM Jambi yang baru terpilih priode 2023-2027 pada Senin 17/07

Sebagaimana Undangan Resmi Pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi (UM-Jambi) Periode 2023-2027 yang telah beredar, baik di lingkungan Muhammadiyah Jambi maupun yang beredar di berbagai instansi terkait lainnya di Jambi dan sekitarnya, Hendra Kurniawan (HK) sudah berani menandatangani dan memakai secara resmi Gelar Doktor pada Undangan tersebut sebagai gelar akademik tertinggi di Perguruan Tinggi

Padahal beberapa hari sebelumnya, di berbagai media dan kesempatan yang bersangkutan (HK) masih menggunakan kata (Dr. Cand.) di depan namanya. Oleh karena itu, keberanian HK untuk dugaan memalsukan gelar Doktor tersebut adalah tindakan nekat serta suatu tindakan yang sangat tercela di dunia Pendidikan Tinggi. Apalagi yang bersangkutan (HK) akan menjadi Rektor dan akan dilantik oleh PP Muhammadiyah pada Senin 17 Juli 2023 yang akan datang. 

Para Alumni UM Jambi akan melaporkan masalah ini ke pihak yang berwenang (Kepolisian, Kepala L2 Dikti, dan Ditjen Dikti  Kemendikbudristek di Jakarta). Selain itupara Alumninya juga mengancam akan melakukan demo besar-besaran pada saat hari pelantikan Senin 17 Juli 2023 yang akan datang serta menghimbau kepada PP Muhammadiyah agar dapat membatalkan rencana pelantikan tersebut, jika PP Muhammadiyah tidak mau menangung malu di kemudian hari

Hafizi alatas, Alumni UM jambi " ya kita akan melakukan demontrasi didepan kampus UM Jambi,meminta  PP Muhammadiyah membtalkan pelantikan sang Rektor yang jelas sudah melanggar dan cacat hukum mulai dari awal pendaftaran sebagai calon Rektor, ada banyak persyaratan yang tidak terpenuhi,mulai dari KEPMENDAGRI, PERMENDAGRI serta persyaratan internal sebagai calon Rektor Universitas Muhammadiyah,tegas Hafizi

Karena berdasarkan informasi dari Prof. Yuliandri/Rektor UNAND Padang via WA-nya, Sabtu 15 Juli 2023 sekitar jam 12 WIB siang, menjelaskan *"berdasarkan data yang ada pada UNAND yang bersangkutan belum Seminar Hasil"*, sehingga sangat tidak layak, tambah nya

,HK telah berani menggunakan Gelar Doktor tersebut, sebagai gelar akademik tertinggi di dunia Perguruan Tinggi. 

Selain itu, secara hukum yang bersangkutan (HK) juga telah diduga melakukan pembohongan publik dan melakukan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan Pendidikan Tinggi di Indonesia. 

Menurut informasi yang didapat, pada saat seleksi Pemberian Pertimbangan untuk menjadi Bakal Calon (Balon) Rektor di UM-Jambi 2023-2027, bahwa HK termasuk Bolon Rektor yang tidak direkomendaskan oleh PWM Jambi, karena tidak lulus test Al Islam Ke Muhammadiyahan (AIK) dan masih Semester IV di S3 UNAND Padang. 

Selain itu, yang bersangkutan (HK) juga tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 44 angka (10) STATUTA UM-Jambi, karena baru mengabdi lebih kurang empat tahun di PTM Jambi.  Akan tetapi, entah strategi apa yang telah digunakannya? Sehingga yang bersangkutan (HK) tetap diputuskan dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah sebagai Rektor UM-Jambi periode 2023-2027, walaupun untuk Balon saja HK tidak direkomendasikan oleh PWM Jambi.

(***)

Share:

Read More

Kick-off Harsiarnas ke-90 dan Rakornas KPI se-Indonesia di Tanjungpinang Berlangsung Meriah: Bukti Kepri Sangat Siap Menjadi Tuan Rumah

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Rangkaian peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-90 dan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Provinsi Kepulauan Riau resmi di-kick off Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad di Pelataran Gurindam Dua Belas, Tanjungpinang, Sabtu (15/07/2023)

Gubernur Ansar menekan tombol sebagai tanda seremoni didampingi Ketua KPI Pusat Ubaidillah bersama Anggota DPRD Provinsi Kepri Rudi Chua, Ketua KPID Kepri Hengki Mohari, dan jajaran Komisioner KPI Pusat. 

Digelarnya Hasiarnas dan Rakornas KPI se-Indonesia mendapatkan apresiasi dari Gubernur Ansar, sebab momen berskala nasional seperti ini dapat mengangkat citra dan pamor Kepri secara luas di Indonesia. 

"Di tengah usaha gencar kita mempromosikan Kepri, kita mendapatkan kesempatan istimewa menjadi tuan rumah Harsiarnas dan Rakornas KPI, ini sangat kita syukuri atas kepercayaan yang diberikan untuk Kepri," kata Gubernur Ansar. 

Sebagai daerah perbatasan, Kepri menghadapi tantangan untuk menyediakan siaran lokal dan nasional ke seluruh wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar di Kepri. Oleh sebab itu, Gubernur Ansar memandang Harsiarnas ke-90 yang mengusung tema 'Dari Perbatasan, Siaran Ramah, Bermartabat dan Berbudaya' sangat sesuai dengan kondisi Kepri. 

"Tugas kita bukan hanya memastikan siaran nasional sampai ke daerah, tapi juga memastikan siaran saat ini mengusung nilai-nilai yang mengandung nilai patriotisme dan nasionalisme sehingga rasa kepemilikan masyarakat terhadap bangsa juga kuat," kata Gubernur Ansar. 

Hal itu dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan kualitas siaran dengan unsur edukasi, kebudayaan, dan literasi yang mendidik masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan Kick Off Hari Penyiaran Nasional ke-90 ini, menjadi penanda awal adanya kepedulian dan pengakuan terhadap peran penting lembaga 

Penyiaran, terhadap peran fundamental dari televisi dan radio dalam kehidupan masyarakat kita. 

"Kita meyakini bahwa televisi yang kita tonton, radio yang kita dengar adalah bagian tuntunan yang ikut mempengaruhi pola pikir, sikap, tutur kata, cara berkomunikasi kita dengan orang-orang sekitar, termasuk bagaimana kita mencintai Indonesia dan Kepulauan Riau," katanya. 

Dirinya melanjutkan di tanggal 12 Agustus 2023 nanti, dari Kepulauan Riau akan diberlakukan Analog Switch Off (ASO) secara menyeluruh di Indonesia sebagai penanda dimatikannya siaran analog untuk digantikan ke siaran digital. 

"Adanya ASO menjadi era baru siaran dari analog ke digital, ini menjadi tugas kita bersama untuk memastikan di era digital saat ini siaran yang disajikan ke masyarakat benar-benar sesuai dengan identitas bangsa dan mampu memberikan dampak yang positif untuk masyarakat," kata Ubaidillah. 

Peringatan Harsiarnas dirangkaikan dengan beberapa kegiatan dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau seperti, penanaman Pohon Mangrove di Pantai Lagoi Bay, Literasi Sejuta Pemirsa, Sosialisasi Pemilu, International UMKM Expo dan Puncak Acara Hiburan Rakyat 'Gemilang Siaran Perbatasan'. 

Di kick-off Harsiarnas ke-90 kali ini, penampilan Salsa Bintan dan Dermaga Musica juga sukses menghibur masyarakat dan pelajar yang hadir sekaligus menambah semarak pembuka Harsiarnas ke-90 di Provinsi Kepri. (Red/ZS)

Share:

Read More

Kopkar Kartini YKB Batam turut memeriahkan Kenduri Otomotif Kepri.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kenduri Otomotif  Kepri, yang diselenggarakan oleh Ikatan Motor Indonesia Kepri (IMI) , di Temenggung Abdul Jamal Batam dan diramaikan oleh ratusan pelaku Bazar UMKM kuliner, ATPM dan Sparepart. 

Ketua Umum IMI Kepri Rizki Faisal, S.E.,M.M yang juga Wakil Ketua DRPD Kepri Fraksi Golkar, mengatakan Kenduri Otomotif Kepri tersebut berlangsung pada tanggal 14 sampai 16 juli 2023 

"Selama Kegiatan ini, selain Kenduri Otomotif menyajikan kuliner Bazar UMKM, ATPM dan Sparepart juga akan banyak kegiatan-kegiatan Festival," kata Rizki Faisal dalam keterangan yang diterima di Batam, Sabtu (15/7/2023). 

Adapun kegiatan-kegiatan Festival tersebut di antaranya, Kejuaran Nasional Drag Bike, Kejuaran Daerah Drag Race, Car Meet Up, Festival Musik Pelajar SMA/SMK, Bazar UMKM, APTM dan Sparepart, Lomba Tari Nusantara SMA/SMK, Lomba Cheerlaeder SMA/SMK dan juga dimeriahkan artis Ibu kota seperti Rif dan Roy Jeconiah. 

Dalam Kegiatan Tersebut juga Kopkar Kartini YKB Batam berpartisipasi dalam Bazar kuliner UMKM untuk memeriahkan dan mendukung penyelenggaraan Kenduri Otomotif Kepri. 

Soelis sapaan akrab penanggung jawab Stand Bazar Kopkar Kartini milik Yayasan Keluarga Batam.

"Kenduri Otomotif Kepri menjadi salah satu festival dan bazar terbaik di Batam," ujar dia. 

Menurut dia, Kenduri Otomotif Kepri menjadi festival dan wisata kuliner khas di Kota Batam. 

Selain untuk memanjakan masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi peluang bagi para pelaku usaha kreatif khususnya di bidang kuliner.

"Tidak hanya kuliner, beberapa komunitas pecinta Otomotifpun berpartisipasi untuk ikut meramaikan Kenduri Otomotif Kepri," kata Soelis. 

Yayasan Keluarga Batam Mengucapkan Selamat dan Sukses atas acara Kenduri Otomotif Kepri, semoga dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu para pelaku UMKM di kota Batam."Ujar Soelis.(BCH)

Share:

Read More

Maraknya Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kota Batam: APH diduga tutup mata terkhusus BEA dan Cukai Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU – Kota Batam - dikabarkan sebelumnya, belum selesai dengan peredaran luas rokok luffman, H mind lagi, kini muncul lagi rokok ilegal baru merk VR7 Bold dengan harga perbungkus 8000 dulu sekarang menjadi 10.000 di kota batam.

Diketahui tim media, seputaran pasir putih counter hp menjual rokok VR7 secara sembunyi – sembunyi jika ada yang beli baru rokok tersebut di keluarkan dan rasa rokoknya lembut ,Sabtu 15 juli 2023.

Maraknya aktifitas peredaran rokok tanpa pita cukai di kota Batam, diduga kurangnya kinerja pihak Aparat Penindakan Hukum (APH) dan seolah-olah lepas dari pantauan petugas pengawasan kepabeanan.

Bahkan, tak jarang rokok-rokok tersebut banyak juga yang diselundupkan keluar wilayah Batam melalui pelabuhan-pelabuhan tikus.

Namun, ada satu hal yang harus diingat, penyimpanan yang terjadi atas peredaran rokok ilegal merupakan kategori perbuatan melawan hukum (PMH) oleh distributor maupun pengecer.

Team media melihat sekeliling kotak rokok VR7 Bold tersebut tidak di temukan nya nama PT dimana rokok tersebut di produksi dan berasal dari mana team media masih menelusuri lokasi pabriknya.

Rokok ilegal ini sudah melanggar pasal 54 undang – undang no 39 tahun 2007 tentang menawarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai pidana penjara 1 sampai 5 tahun atau denda 2 sampai 10 kali lipat nilai cukai yang harus d bayarkan,Di duga pengusaha rokok ilegal ini terkesan kebal dan tidak tersentuh hukum terbukti dengan bebas dan maraknya penjualan rokok ilegal VR7 BOLD.

Semoga Bea Cukai dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberantas dan melakukan langkah-langkah pencegahan peredaran rokok ilegal ini.

“Saat awak media konfrimasi ke pihak Bea dan Cukai kota batam, lewat whadsapp tidak ada tanggapan dan sampai pemberitaan ini di publikasikan”

Tutup, Kabarmasa.com, Kepulauan Riau akan surati pihak bea dan cukai terkait predaran rokok non cukai kedepannya, jika tidak ada tindakan memberantas Rokok Ilegal di Kota Batam, Kuat dugaan kantor Bea dan Cukai kota batam telah terindikasi melakukan pembiaran secara terang-terangan (Red/ZS)

Edisi ke-2

Share:

Read More

Polri unggul dibawah kepemimpinan Kepala Polisi, Listyo Sigit. Milinenial activist intitute yakin Listyo Sigit dapat menjaga keamanan pemilu Damai 2024.

KABARMASA.COM, JAKARTA - Hengky Primana Selaku Founder Milenial activist intitute meyakini bahwa Kepala polisi, Listyo Sigit telah berhasil meningkatkan kredibilitas kepercayaan publik kepada Polri, hal ini diungkapkan oleh kapolri pada hut ke-77 Polri, di Gelora bung Karno,1 Juli 2023 " Dalam hasil beberapa survei angka pencapaian terus meningkat, 73 dari survei Indikator, 72,7 dari Populi Center," ujar Kapolri

"Hadiah terindah yang diaward kan dalam suatu kemasan yang berbentuk suatu kata indah tentang peningkatan kepercayaan atas apa lika-liku yang telah menyelimuti tubuh Polri , tentu ini merupakan kado yang sangat istimewa" Kata hengky.

Polri merupakan barometer institusi penegak hukum yang menggebrakan invonasi pelayanan modern, kedisplinan tinggi anggota, pengayom intelektual, tranformasi pelayanan,  penegak hukum yang adil dan amanah dan Humanis. Sabtu (15/07/2023)

" hasil survei adalah acuan penilaian pengembangan dalam mengukur sebuah kinerja efektif, berangkat dari kecocokan angka secara actually data. Dan juga mampu untuk pedoman Polri terus meningkatkan kinerja masa yang akan datang" tambah Hengky.

Ditambah lagi akan ada cobaan bagi polri dikarenakan Dalam beberapa bulan kedepan dimana akan ada hari raya demokrasi nya Indonesia,sesuai dengan komitmen Polri untuk bersinergi memberikan yang terbaik demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, ditambah lagi Polri memperkuat pencegahan benturan dan sistem pendingin pemilu dan pilkada serentak.

Hengky juga menambahkan "Tentunya pemilu sebagai ajang silahturahmi gagasan dan ide untuk kemaslahatan rakyat bukan  hanya untuk membentuk suatu polarisasi perkubu kubuan.

Apabila hal ini terjalankan sesuai ekspektasi Polri nantinya, maka dari itu visi yang di gaungkan oleh Polri dengan visi presisi agar pemilu damai dengan peran serta korp Bhayakara telah terwujud di 2024 sebagai kebanggaan  aparat penegak hukum masyarakat. Sebagaimana kita ketahui untuk penting nya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa" ungkap Hengky.

Menyambut pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak, Milenial activist intitute yakin Polri mampu menjaga kestabilan kenyamanan dan keamanan masyarakat di pemilu dan pilkada serentak. 

"Kita yakin dibawah tangan jendral Listyo Sigit pemilu 2024 bisa berjalan aman dan kondusif. Dan kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan khususnya pemuda untuk mendukung Polri dalam menjaga stabilitas pemilu 2024 mendatang" Tutup Hengky.(Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Hadiri Kenal Pamit Wakpolda Kepri, Brigjen Pol Agus Suharnoko Digantikan Oleh Brigjen Pol Asep Safrudin

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri acara kenal pamit Wakapolda Kepri dari pejabat lama ke pejabat baru. Selain Wakapolda, Pejabat Utama Polda Kepri yang juga melaksanakan kenal pamit adalah Kabidhumas dan juga Dilpolairud Polda Kepri. 

Acara kenal pamit ini dihadiri langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Kajati Kepri Dr. Rudi Margono, SH.,M.Hum, Kabinda Kepri Kolonel Inf Bonar Panjaitan, Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto, CHRMP., M.Tr.Opsl, pejabat Utama Polda Kepri beserta  tamu undangan lainnnya. Acara dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning Mapolda Kepri,  Nongsa, Kota Batam, Jum'at (14/07/2023). 

Pejabat lama Wakapolda Kepri Brigjen Pol Agus Suharnoko selanjutnya digantikan Pejabat Baru Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin. Juga ada Kabidhumas lama Kombes Pol  Jansen Avitus Panjaitan dan Dirpolairud lama Kombes Pol Boy Herlambang yang juga berpindah ke tempat baru. 

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengatakan, kolaborasi yang selama ini telah berjalan dengan baik, agar terus ditingkatkan. Mengingat kolaborasi yang telah terjalin ini, telah melahirkan rasa aman dan nyaman di Kepulauan Riau. 

"Akhirnya saya mengucapkan selamat jalan kepada pejabat lama, dan selamat datang kepada pejabat baru. Yang pergi meninggalkan kenangan, yang datang membawa harapan, " jelas Gubernur Ansar. 

Adapun Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun dalam sambutannya mengatakan, rotasi jabatan adalah sebuah hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Dimana itu semua dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. 

"Selanjutnya saya ucapkan  selamat menempati tugas baru, kepada wakapolda lama, dan juga terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa selama ini. Jangan pernah lupakan kami disini, "pesan Kapolda. 

Adapun kepada wakapolda yang baru, Kapolda menyambut dengan ucapkan selamat datang. "Selamat bertugas di Polda Kepri. Kita semua adalah keluarga besar Polda Kepri, yang harus terus bekerjasama dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kepulauan Riau," katanya. 

Acara diisi dengan penyerahan kenang- kenangan berupa cinderamata, dari sejumlah FKPD Kepri dan juga para Kapolres dan Kapolreata se-Kepri,  yang diberikan kepada pejabat lama yakni Brigjen Pol Agus Suharnoko. (Red/ZS)

Share:

Read More

API BATAVIA Desak Mabes Polri Segera Tetapkan Walikota Tual Sebagai Tersangka!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Aliansi Pergerakan Kei Batavia di jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK meminta KPK & Mabes Polri bertindak secara profesional dan transparan agar segera di tetapkan Walikota Tual Adam Rahayaan sebagai tersangka dalam dugaan kasus Korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan negara dengan nilai 1,8 miliar rupiah, Jumat (14/07/2023) Gd Kpk jakarta 

Seharusnya CBP Kota Tual di peruntukan untuk desa yang mengalami bencana alam, sunami, gempa bumi dll, itu berdasarkan regulasi yang ada, dan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 Kur, Tam, Tayando tidak dilanda bencana alam. Artinya ini ada permufakatan jahat antara Wali Kota Tual Adam Rahayaan dan kroni-kroninya dalam melakukan aksi yang tidak terpuji. 

Berdasarkan pernyataan tegas dari Direktur Kriminal Khusus (Direskrimum) Polda Maluku, Kombes Pol. Harold Wilson Huwae, selangkah lagi Adam Rahayaan akan ditetapkan sebagai tersangka, dan akan menggelar perkara di Mabes Polri ini jelas bahwa pihak penegak hukum Polda Maluku sudah memiliki bukti-bukti yang dapat memperkuat pernyataan tersebut.

Toh hingga detik ini pernyataan tersebut tidak dapat direalisasikan oleh polda maluku, tapi kenapa Polda Maluku malah melimpahkan ke kejaksaan yang akan menetapkan sebagai tersangka, ini kan bertentangan dengan regulasi yg ada, kan penyidik dan penyidikan itu dilakukan oleh Polda Maluku. 

Korupsi, kolusi, nepotisme merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan dalam konstitusi serta di klarifikasi dalam bentuk extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat tual pada khususnya. 

Korlap Subandi mengatakan akan terus menggelar aksi ini di KPK, BPK dan Mabes Polri untuk merespon gelar perkara yang ada pada tahun 2018 hingga 2023 yang tak kunjung usai. 

Kami mendesak Mabes Polri untuk mengintruksikan Polda Maluku yang menyatakan sikap satu langkah lagi, Walikota Tual Adam Ratana ditetapkan sebagai tersangka, semoga terealisasi apa yang dikatakan Polda Maluku.

Kami berharap dengan isu dan informasi yang beredar saat ini tak diabaikan oleh Mabes Polri sehingga dapat segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang melekat pada Walikota Tual.

Sebagaimana dalam menjalankan amanat UU dan mewujudkannya dalam Indonesia bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme KPK, BPK serta Mabes Polri harus melakukan pengawasan super ketat dalam penggelapan bantuan beras serta segera melakukan pemanggilan dan memeriksa Walikota Tual yang kami duga melakukan Korupsi.

Share:

Read More

Sukseskan Apel Siaga Perubahan, Liga Mahasiswa Nasdem se-DKI Jakarta akan Kerahkan Ribuan Mahasiswa

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Partai Nasdem akan menggelar konsolidasi jelang Pemilu 2024 dalam tajuk Apel Siaga Perubahan pada Ahad (16/7/2023). Acara yang rencananya dihadiri oleh lebih 100 ribu kader itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Dalam rapat Koordinasi persiapan menuju Apel Siaga Perubahan ,Di hadapan pengurus Liga Mahasiswa Nasdem Se-DKI Jakarta, Gusti selaku Ketua Wilayah mengatakan Kegiatan Apel Siaga Perubahan selain mempererat hubungan Silaturahmi sesama kader Nasdem Se-Indonesia , Pihaknya juga berharap bahwa kegiatan tersebut bisa memperkuat soliditas dan mempertajam Arah juang Kaum muda demi Perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi .

"Tentunya sayap partai Liga Mahasiswa NasDem (DKI Jakarta) memberikan peluang bagi generasi Muda Khususnya Mahasiswa untuk mengambil andil besar dalam terciptanya sejarah perubahan bagi Indonesia bahwa ada Wadah Bereksplorasi untuk menuangkan jiwa-Jiwa kreatifitas dalam rangka sadar akan Berpolitik demi mengabdi kepada masyarakat dan bersama-sama membangun,membentuk mentalitas yang militan demi kemajuan Indonesia. ," tandasnya. 

Liga Mahasiswa Nasdem DKI jakarta juga pastikan akan mengerahkan ribuan kaum muda, mahasiswa, pelajar , terkait keberangkatan Liga Mahasiswa Nasdem, Raden Gusti Arief mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi untuk mensukseskan kegiatan itu. "Sejauh ini kami masih terus berkoordinasi untuk mempersiapkan keberangkatan menuju kegiatan Apel Siaga Perubahan tersebut di Jakarta," katanya.

Gerald Purba sebagai Sekretaris Wilayah Liga Mahasiswa Nasdem DKI Jakarta juga memastikan Kesiapan Kader Liga Mahasiswa Nasdem di tiap-tiap kampus Se-Jakarta untuk hadir menjadi Saksi sejarah Perubahan demi Persatuan Indonesia , "Tentu saja kegiatan ini akan berdampak pada hal-hal yang berkemajuan bagi Bangsa dan Negara. Mudah-mudahan komitmen serta ikhtiar Liga Mahasiswa Nasdem Se-DKI Jakarta sebagai Ujung Tombak Perubahan serta Motor Pemenangan  Partai di Pemilu 2024 dapat menuai hasil yang diharapkan sehingga dapat berkonribusi besar untuk Masyarakat luas dan kebesaran Partai”. Tutur Gerald

“Dan juga terdapat 3 kader Liga Mahasiswa NasDem DKI Jakarta lainnya selain ketua Gusti, yang akan ikut berkontestasi pileg 2024 yang sudah dipastikan akan membawa ratusan relawan pendukung, yaitu Jordiansyah Abdullah, Fajrul Falah dan Mahadist Sulthon, liga Mahasiswa NasDem DKI Jakarta Solid “tutup Gerald.

Share:

Read More

Inspektur Wilayah 5 Kunjungi Dan Berikan Pengarahan Di Rutan Kelas Iib Humbang Hasundutan Kanwil Kemenkumham Sumut

KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Humbang Hasundutan, Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI kunjungi Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan pada Jumat (14/07). 

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengontrol blok hunian, kamar hunian, ruang kunjungan, area kantor Rutan dan memberikan pengarahan terkait sabet pungli. 

Setelah tiba di Rutan Humbang Hasundutan, Bapak Marasidin Siregar didampingi oleh Bapak Karutan, Ka.KPR, Kasubsi Pelayanan Tahanan dan Jajaran Pengamanan langsung turun ke Blok Hunian dan kamar hunian warga binaan guna mengecek kondisi blok hunian dan kamar hunian warga binaan. 

Setelah berkeliling area Rutan Humbang Hasundutan, Bapak Marasidin Siregar memberi penguatan kepada Seluruh Petugas. 

"Keberadaan kita disini karna adanya warga binaan, jadi mari berikan pelayanan terbaik untuk mereka sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku" Kata Bapak Marasidin dalam sambutan pembukaannya. 

Dalam Pengarahannya Bapak Marasidin menyampaikan beberapa kasus terkait pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin yang sudah diproses. Bapak Marasidin juga meminta pegawai untuk lebih lagi mengetahui peraturan yang berlaku khususnya dalam PP 94 Tahun 2021.

"Yg perlu ditingkatkan adalah Hospitality. Mari menjalin solidaritas antar sesama kita dan berikan pelayanan terbaik dan sesuai aturan untuk para warga binaan kita" Tutupnya setelah selesai memberikan pengarahan. 

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh Petugas Rutan Humbang Hasundutan.

Share:

Read More

Laskar Muda NKRI Akan Gelar Aksi di Depan KPK dan Kejaksaan Usut tuntas aliran dana APBD Pemkab Cianjur 2022 Senilai Rp 4,2 T Namun Masih Banyak Jalan Hancur

KABARMASA.COM, JAKARTA – Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda  penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur  yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan  jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,  menyebabkan melambatnya laju investasi 14/7/2023.

 

Ada nya sebuah keganjilan di dalam APBD Pemkab Cianjur Senilai Rp 4,2 T yang membuat, kami para mahasiswa dan pemuda akan turun aksi terkait dengan anggaran yang diduga ada sebagian di markup, di karenakan kabupaten cianjur harusnya memiliki fasilitas kota, pendidikan yang baik, namun kenyataan nya bobrok dari segi pembangunan dan pendidikan, maka itu kami menggelar aksi di depan KPK RI & KEJAKSAAN RI Selasa 18 Juli 2023.

Dokumentasi Jalan Rusak Bertahun - tahun

Jl Babakan Sirna Kampung Babakan Sirna Dusun Babakan Kiray Desa Parakantugu Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur

Tujuan kami adalah pihak KPK RI & KEJAKSAAN RI dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu melakukan audit terkait dengan anggaran APBD Pemkab Cianjur Senilai Rp 4,2 Triliun, dan juga bukti – bukti,  yang akan kami serahkan untuk menunjang pemeriksaan tersebut, hasil kajian dan bukti – bukti kami sudah siapkan untuk menjadi dasar kami, yang bertujuan untuk KPK RI & KEJAKSAAN RI menindak lanjuti dengan mudah terkait dengan bukti – bukti yang kami serahkan pada saat aksi nanti Selasa 18 Juli 2023.

 

Kami akan membakar api perlawan di KPK RI & KEJAKSAAN RI Bersama dengan para mahasiswa Se-jabodetabek dan juga para mahasiswa perwakilan dari Kabupaten Cianjur Akan ada teatrikal bakar ban, dan Peti Mati yang dibakar sebagai bentuk matinya nurani para pejabat Pemkab Cianjur Bupati dan Ketua Dprd diduga kuat ada indikasi Markup, Harus di periksa KPK RI & KEJAKSAAN RI dengan  anggaran APBD Pemkab Cianjur Senilai Rp 4,2 Triliun Seharusnya cianjur bisa lebih baik, dan sejahtera.

Afad Usasra Ketua Umum DPP Laskar Muda Nkri

Untuk memberikan tanda bahwa Negara ini tidak baik – baik saja, agar KPK RI & KEJAKSAAN RI dapat segera memeriksa pemerintah Kabupaten Cianjur, Oleh karena itu Kami sebagai mahasiswa harus segera mengambil peran sebagai AGENT OF CONTROL & AGENT OF CHANGE  Dalam kasus ini yaitu anggaran yang tidak masuk akal dan harus di buktikan kebenaranya, rakyat harus tahu terkait dengan anggaran yang ada, tutur Afad Usasra Ketua Umum DPP Laskar Muda Nkri.

 

Dokumentasi Aksi LMNKRI Menyuarakan Tolak Kenaikan BBM Depan Istana Negara

Selanjutnya sudah pasti juga banyak problematika yang ada dalam Pemerintah Kabupaten Cianjur ini yang harus diusut tuntas, maka dari itu kami laskar muda nkri tidak henti – hentinya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan sesuai dengan yang diamanatkan di undang – undang dasar 1945.

 

Adapun aksi ini adalah aksi yang mengatasnamakan keadilan kemurnian hati nurani dan perlunya perombakan struktural dalam Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut, harus ada pelayanan yang transparan dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur bukan lah raja yang arogan yang tidak bisa di intervensi, namun Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah pelayan bagi masyarakat.

Adapun kami membuka pengaduan Terkait Pemerintah Kabupaten Cianjur di 0812 8226 8657 (Afad)

 

Tuntutan :

1. Menuntut transparansi anggaran terkait dengan APBD Rp 4,2 T triliun yang tidak jelas kemana demi menghindari terjadi nya korupsi

2. Transparansi data terkait anggaran pembangunan jalan, di karenakan banyaknya jalan rusak yang tidak pernah tersentuh Pemerintah Kabupaten Cianjur

 

 

Share:

Read More

Mahkamah Agung Terima Kunjungan Alumni Dan Kuliah Hukum Lapangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kunjungan Alumni Fakultas Hukum dan Kuliah Hukum Lapangan Universitas Jayabaya Jum'at 14 Juli 2023 bersama Para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya kali ini dalam rangka program kegiatan Perkuliahan Hukum Lapangan (KHL) . 

Dalam kegiatan tersebut, Pihak Mahkamah Agung menyampaikan perihal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam sistim Peradilan di Indonesia. Proses tanya jawab antara mahasiswa dengan Pihak Mahkamah Agung terjalin dengan baik dan sangat menambah wawasan bagi para mahasiswa dan hadirin dalam kegiatan tersebut.

Dari mahasiswa, unsur yang hadir dari BPM dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,  turut hadir pula dalam kegiatan tersebut jajaran Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Yaitu Ibu Yuliasara,  SH., para perwakilan alumni Universitas Jayabaya dari beberapa angkatan seperti Ade Setiawan SH., perwakilan dari alumni Fakultas Hukum angkatan 1999, Pungkas Santoso, SH., selaku Ketua Ikatan Alumni Angkatan 2000, Perwira Natasia,  SH.,  Wahyudi,  SH.,  Ayu Soraya,  SH.,  Irfan Lintang,  SH.,  Nani Panik,  SH., dan Rino Peradi, SH., selaku perwakilan dari alumni Fakultas Hukum angkatan 2001.

Dalam kegiatan tersebut, pada siang hari dilanjutkan kegiatan pemutaran film dokumenter di Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah sebelumnya dilaksanakan Sholat Jum'at berjama'ah.

Dihubungi secara terpisah Ade Black Setiawan,  SH., selaku perwakilan alumni angkatan 1999 menyampaikan,  kegiatan ini sangat baik,  menambah wawasan kita bersama seperti untuk Mahasiswa, Dosen dan Alumni. Karena dari sisii Mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu yg didapat dibangku kuliah, untuk Alumni dapat membuka kembali Tali Silaturahmi yg mungkin sudah putus untuk sekian tahun. Supaya Fakultas Hukum - Universitas Jayabaya kedepannya lebih baik lagi dan kompak selalu.

Sementara itu Rino Peradi,  SH., selaku perwakilan alumni dari angkatan 2001 menyampaikan bahwa sangat memberikan mafaat dan merasa bangga bisa ikut hadir bersama adik adik mahasiswa, dosen,  para alumni fakultas hukum Universitas Jayabaya di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama,  Farhan selaku demisioner Ketua BPM Universitas Jayabaya yang juga mahasiswa Fakultas HuKum Universitas Jayabaya menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung RI,  Jajaran Dekan dan Dosen Fakultas Hukum,  para Alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang telah memfasilitasi dan mensupport kegiatan ini semoga di kesempatan lain dapat kembali melakukan kegiatan yang menambah ilmu dan wawasan untuk kami mahasiswa ucapnya.

Secara terpisah,  Pungkas Santoso,  SH.,  selaku Ketua Ikatatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya angkatan 2000 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk berkunjung dan menambah ilmu serta wawasan dalam hal informasi Lembaga Peradilan di Negara kita khususnya untuk Adik-adik Mahasiswa. Sebagai alumni yang sekarang berprofesi sebagai Advokat, Pungkas sangat memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia semoga di lain waktu kami mendapatkan kesempatan kembali termasuk di Lembaga Hukum lain ungkap Pungkas mengahiri pembicaraan.

 

Share:

Read More

Penyuludupan 5jt ton Bijik Nikel Ilegal Ke Cina Ketum PB-FORMMALUT JABODETABEK Akan Demo Desak KPK, Bea Cukai dan Kementrian ESDM

KABARMASA.COM, JAKARTA- Penyuludupan 5jt ton Bijik Nikel Ilegal Ke Cina, Ketum PB-FORMMALUT JABODETABEK tegas, akan demo desak KPK, Bea Cukai dan Kementrian ESDM, bongkar.

Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, isi dari perut bumi Indonesia, sesunguhnya dapat mengantarkan kebahgiaan sosial yang mana menjamin arti kesejateraan masyarakat manakala dapat dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, hal yang tidak asing lagi bila pemangku kebijakan menjadikan Pancasila sebagai Indikator kemudian di implementasikan tanpa menyimpang.

Yang paling menarik dan menjadi sorotan khusus kami di jakarta, yaitu terkait dari kandungan isi perut bumi pada sektor tambang, yang akhir-akhir ini memunculkan sebuah problem, penyeludupan Ore Nikel 5000.000 ton ilegal, padahal kita mengetahui, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memberlakukan pelarangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 melalui satu Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2019.

Informasi yang mencuat, konon melaui penemuan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masif didalam pemberitaan adanya selisih nilai ekspor yang di keluarkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan data bea cukai Cina, bahwa Dari periode 2020 hingga Juni 2022 secara totalitas selisih nilai ekspor tersebut mencapai 14,5 Triliun, "kami minta KPK harus tegas menyelidiki, mengungkap secara transparan tanpa harus membuat teka-teki misterius.

Adapun direktorat jendral bea cukai, sama membeberkan yang masih menjadi problem lima juta ton ekspor nikel ilegal ke Cina, yang mana konon telah mengantongi bukti, burapa barang dengan jumlah 85 tanda terimah barang, yang telah diterima di kapal terkait bijih nikel ilegal, "yang menjadi pertanyaan kenapa tidak di bongkar saja siapa dalang di balik penyeludupan biji nikel ke cina yang suda di larang sejak 2020" didalam konteks sektor pertambangan nikel, kita mengetahui bahwa Maluku Utara adalah termasuk salasatuh wilaya yang dalam kategori memiliki SDA nikel terbesar di Indonesia.

"Yang mana menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kisaran 30 persen dari bijik nikel yang ditambang di Indonesia berasal dari Maluku Utara", 

"Pelarangan ekspor bijik nikel ko bisa saja dilanggar oleh oknum-oknum mafia tambang nikel, jika benar hal ini menunjukan bahwa begitu tersistematis kejahatan pada sektor tambang di indonesia.

"Olehnya itu KPK telusuri dong jangan di biarkan berlarut-larut, dan Dirjen Bea Cukai juga kami minta kroscek data asal barang kan bisa ketahuan, apalagi barang masuk keluar melalui bea-cukai, maka kami juga patut menduga ada oknum-oknum di lingkup dirjen bea cukai yang bisa saja terlibat, stoplah bermain teka-teki", untuk itu dalam waktu dekat kami akan menyikapi dengan menggelar demonstrasi di depan kantor KPK, Kementrian ESDM dan Dirjen Bea-Cukai.

Yang tidak kala penting Kementrian ESDM harusnya secepat mungkin panggil dan Evaluasi seluruh Perusahaan tambang nikel karna menurut hemat kami, perusahaan tambang nikel yang berani melakukan ekspor bijik nikel ilegal ke cina patut diduga adalah, perusahaan tambang nikel yang tidak memiliki smelter, sementara yang kita ketahui bersama, di Provinsi Maluku Utara hanya ada empat perusahaan yang mimiliki smelter yaitu, PT. IWIP Halmahera Tengah, PT. HARITA GROUP Halmahera Selatan, PT. ANTAM Halmahera Timur dan PT. WANATIARA PERSADA Halmahera Selatan.

Share:

Read More

Restoratif Justice dan Perlunya aturan yang komprehensif dalam memaksimalkan penerapannya.

KABARMASAM.COM, DKI JAKARTA - Pemerintah  dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus melakukan perbaikan dalam sistem pidana di Indonesia, di buktikan dengan dikenal dan di praktekkannya Restoratif justice dalam beberapa perkara pidana serta di buatnya aturan soal Restoratif justice oleh berbagai lembaga penegak Hukum. Jumat (14/07/2023)

Dalam sistem pidana Indonesia lebih cenderung menggunakan/mempraktekkan Retributive justice daripada restoratif justice.

Teori retributive justice menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana menjadi pembalasan yang adil atas kerugian akibat kejahatannya. Penjatuhan hukuman pidana sebagai penderitaan untuk pelaku dibenarkan karena telah membuat penderitaan bagi korban. Teori ini lebih menekankan kepada pembalasan terhadap pelaku.

Sedangkan, konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali hak korban ke keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan restoratif tidak hanya mengupayakan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, namun juga pelaku serta lingkungan terdampak suatu tindak pidana.

Dalam realitas kehidupan tidak sedikit korban yang hanya ingin hak nya kembali seperti semula tanpa menghukum pelaku untuk masuk penjara. Seperti kasus pencurian ringan, Penganiayaan ringan dan kasus kasus serupa lainnya.

Selain daripada itu penyelesaian perkara pidana tertentu dengan menggunakan Restoratif justice merupakan solusi atas problema Over croding/kelebihan kapasitas yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan di Inpenjara (Tidak semua harus berujung penjara).

Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi sarana untuk menyadarkan serta membina para pelaku kejahatan tidak mampu mewujudkan hal demikian dikarenakan jumlah narapidana yang terlalu banyak, berdesak desakan sehingga tidak sedikit narapidana yang mengalami stres dan ketika keluar tidak sedikit pula yang mengulangi perbuatannya kembali bahkan melakukan kejahatan yang lebih daripada sebelumnya. Penggunaan restoratif justice  sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan perkara pidana merupakan salah satu bentuk reformasi sistem pidana di Indonesia.

Penerapan keadilan restoratif memang sudah dilakukan di kepolisian, Kejaksaan bahkan kehakiman pun menerapkan hal yang sama dalam perkara perkara tertentu dengan mengacu kepada peraturan instansi masing-masing, Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)  . Hanya saja, belum adanya aturan yang seragam sehingga dalam penerapan nya belum maksimal.

Oleh Karenanya, Sangat perlu Pembakuan aturan terkait dengan pelaksanaan Restoratif justice dalam Undang-undang ataupun peraturan Pemerintah sebagai pedoman yang sama bagi penegak hukum agar tidak terdapat perbedaan persepsi diantara lembaga-lembaga penegak hukum.(Red)

Share:

Read More

Demo di Kemendikbud dan Polda Metro Jaya, PMI Tuntut Dilakukannya Investigasi Menyeluruh Terhadap STIH Painan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Mahasiswa Indonesia (PMI) menggeruduk kementerian pendidikan dan Kepolisian Daerah Metro jaya di Pada Kamis, 13/07/2023.

Koordinator Aksi Ali dalam orasinya menyampaikan bahwa, Mereka menuntut adanya investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ( STIH) Painan.

"Kami menuntut adanya investigasi secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan perkuliahan di STIH Painan,"Katanya Ali dalam penyampaian Orasinya.

Tak hanya itu, Pria yang akrab di sapa Ali mengatakan bahwa "Kami akan terus melakukan aksi ini sampai kampus STIH painan ini di sidak dan di lakukan investigasi secara menyeluruh , dan juga kami menuntut polda metro jaya memberikan pernyataan terbuka mengapa ketua yayasan stih painan bisa lolos dari permasalahan SK Palsu yang sempat viral di tahun 2021"

Dalam aksi yang sempat di warnai pembakaran ban di depan kantor kementerian pendidikan tersebut puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMI tersebut terlihat membuat jalanan di sekitar kementerian pendidikan agak tersendat, " bukan hanya aksi dengan jumlah yang lebih banyak, kami besok akan membuat pengaduan tertulis ke kementrian pendidikan apabila dalam waktu 1 atau 2 hari kementerian pendidikan tidak mengindahkan tuntutan kami" ujar andi salah satu mahasiswa yang tergabung dalam PMI

"Perlawanan baru kita mulai, dan kami akan terus lakukan aksi sampai tuntutan kami di kabulkan dan di lakukan oleh kementerian pendidikan dan polda metro jaya,"Tutur Ali mengakhiri aksi demonstasi di polda metro jaya.

Share:

Read More

Wakil Ketua I DPRD Prov Kepri Menyayangkan Arogansi Keputusan BP Batam Naikkan Tarif Kontainer 15 Juli Mendatang.

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Kadin Provinsi Kepri, Apindo Kota Batam dan Asosiasi/Himpunan Pelaku Usaha menemui Sekretaris Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Rabu lalu 12/07/2023

Pertemuan itu tindak lanjut dari penolakan terhadap keputusan BP Batam menaikkan tarif jasa bongkar muat peti kemas (kontainer) pertanggal 15 Juli 2023 nanti. 

Rizki Faisal selaku Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri dan juga Presidium Persatuan Aktivis 98 Prov Kepri menyayangkan sikap arogansi BP Batam menaikkan tarif peti kemas (kontainer) mulai 15 Juli 2023 mendatang. Kamis (13/07/2023)

"Kita sayangkan sikap arogansi BP Batam yang membuat keputusan sepihak, sudah seharusnya BP Batam sebelum membuat keputusan harus menyerap aspirasi semua pihak termasuk dari rekan Kadin Kepri dan Apindo, tentu mereka yang akan terdampak namun tidak pernah diajak diskusi soal ini," tegas Rizki Faisal. 

Tambah Rizki Faisal, keputusan sepihak itu akan menganggu iklim bisnis dan investasi di Kota Batam. 

"BP Batam yang semestinya membuat ekosistem bisnis yang sehat dalam merangkul investor dan pengusaha malah kini realitanya terbalik, BP Batam membuat keputusan menaikkan harga yang signifikan itu tanpa dasar yang kuat, tidak bermusyawarah terlebih dahulu, pengusaha dipaksa mengikuti aturan tanpa dilibatkan dalam perumusan, ini tidak baik dalam etika berbisnis dan memberikan kenyamanan para investor, " Ujar Rizki Faisal. 

Ia mendesak BP Batam untuk mengkaji ulang terkait kenakkan tarif bongkar muat yang akan berlaku pada 15 Juli 2023 serta melibatkan semua pihak yang terdampak. 

"Kita desak BP Batam untuk menahan diri untuk tidak memberlakukan kenaikan tarif hingga ada win-win solution, dan kita harap BP Batam mengkaji ulang dan berdiskusi dengan pihak terkait, BP Batam jangan hanya sekedar sosialisasi saja, namun perumusan kebijakan pihak terkait tidak dilibatkan," Tutup Rizki Faisal. (Red/ZS)

Share:

Read More

Kepala Kadiskominfo Kepri Paparkan Pentingnya Penyiaran di Perbatasan Jelang Harsiarnas 2023

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Tanjungpinang - Jelang kick-off Hari Penyiaran Nasional Tahun 2023 dan Rakornas KPI yang digelar di Provinsi Kepulauan Riau, tema “Dari Perbatasan Bangun Siaran Ramah, Bermartabat dan Berbudaya” terus digaungkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri dan Komisi Penyiaran Darah (KPID) Provinsi Kepri. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hasan, S.Sos, secara khusus menghadiri talkshow pagi bersama RRI Tanjungpinang, Kamis (13/07/2023), untuk mensosialisasikan pentingnya penyiaran di daerah perbatasan dan kesiapan Provinsi Kepri menghelat Harsiarnas Tahun 2023. Dipandu Apriyani sebagai host, talkshow tersebut juga menghadirkan Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti dan Komisioner KPID Provinsi Kepri Tito Suwandy. 

Penyiaran di daerah perbatasan sangat penting untuk menjaga ketahanan nasional di wilayah tersebut. Adanya siaran lokal maupun nasional di daerah perbatasan akan mendorong rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan untuk cinta kepada negara.

Hasan menyebutkan salah satu alasan utama pemerintah Indonesia menyegerakan sistem baru penyiaran ASO (Analog Switch Off) yang diganti dengan televisi digital adalah untuk daerah-daerah seperti ini (perbatasan, terdepan, terpencil dan tertinggal). Tujuan besarnya agar masyarakat yang tinggal di perbatasan mudah mengakses siaran domestik sehingga ketahanan nasional di wilayah itu dapat terjaga.

"Dengan kehadiran televisi digital tentunya diharapkan arus informasi dari sumber-sumber kredibel dapat diverifikasi maupun informasi layanan pemerintah untuk masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, dengan menyeimbangkan arus informasi dari berbagai media," ujar Hasan. 

Hasan juga menekankan penyiaran di daerah perbatasan mempunyai peran yang amat strategis dan untuk itu penyiaran di kawasan perbatasan perlu ditangani secara sungguh-sungguh, secara holistik untuk  menciptakan keamanan di wilayah perbatasan negara.

"Siaran merupakan sarana informasi khususnya bagi publik untuk memahami segala informasi yang ada, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi leading sectornya. Inovasi dari KPI dapat memberikan lagi suasana penyiaran yang menyeluruh dan mudah dijangkau," kata Hasan. 

Sementara itu, Mimah Susanti menyampaikan daerah perbatasan sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal keterjangkauan siaran. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama Provinsi Kepri dipilih menjadi tuan rumah Harsiarnas Tahun 2023, dengan begitu peringatan Harsiarnas dan Rapat Koordinasi Nasional KPI dapat menghasilkan gagasan dan kebijakan baru untuk menjamin daerah perbatasan mendapatkan penyiaran nasional. 

Setidaknya ada tiga nilai strategis dari kehadiran penyiaran digital di daerah perbatasan negara. Pertama, dari perspektif keamanan dan kedaulatan negara. Kedua, pengukuhan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan. Ketiga, peningkatan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia kita.

"Kita ingin teman-teman KPI dan pemerintah pusat datang ke Kepri untuk melihat situasi penyiaran di perbatasan seperti apa, karena itu kedepan kita akan membangun citra yang positif untuk penyiaran," kata Mimah Susanti. 

Adapun Tito Suwandy juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mimah Susanti, dirinya menyebutkan persoalan terbatasnya penyiaran di Kepri tidak hanya meliputi Natuna dan Anambas yang memang ada di perbatasan. Namun, daerah seperti Batam yang sudah maju juga masih ada beberapa pulau yang tidak mendapatkan penyiaran dari Indonesia. 

"Kalau kita cek sekarang itu pulau-pulau hinterland di Batam seperti pulau Kasu masih susah dapat siaran Indonesia, ini yang menjadi pr kita, jangan sampai tidak adanya siaran nasional malah menggerus rasa nasionalisme mereka," kata Tito. (Red/ZS)

Share:

Read More