Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Divisi Propam Polri melakukan sejumlah terobosan dan layanan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga. Propam Polri mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat terkait transformasi yang dilakukan di era industri 4.0.

Berdasarkan keterangan yang diterima kabarmasacom, Minggu (9/7/2023), masyarakat kini merasakan komitmen Propam Polri yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, inovatif dan responsif dalam melayani aduan terhadap perilaku anggota Polri dengan memanfaatkan teknologi.

Pada era keterbukaan informasi publik saat ini, Divpropam Polri menjawab tantangan dengan melakukan transformasi baik dari aspek budaya, organisasi hingga pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik, Divpropam Polri memanfaatkan layanan WA Yanduan (pelayanan aduan) di nomor 0812-1010-6700 yang bertujuan agar komunikasi antara masyarakat dan petugas Yanduan dapat dilakukan secara interaktif dan tidak ada sekat antara petugas dan warga.

Selain itu WA Yanduan didukung oleh Propam Integrated System (PIS), sebagai sistem controlling dan monitoring serta Big Data kontroling pimpinan. Tidak hanya pimpinan Polri saja yang dapat memantau, tetapi untuk warga yang membuat pengaduan.

Beberapa terobosan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan di era keterbukaan informasi. Keterbukaan ini, kata Propam Polri, penting untuk mengetahui secara utuh pendapat publik terhadap Polri. Dengan adanya aplikasi ini akan membuat Polri berbenah diri.

Selain itu untuk sisi internal, Propam Polri dalam memperingati HUT ke-77 Bhayangkara menggelar Lomba Responsivitas Dumas Satwil Bid Propam 2023. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan kinerja anggota kepolisian dan menciptakan iklim kompetitif seluruh anggota Polri sehingga memunculkan sosok polisi yang humanis dan inspiratif.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri itu mendapatkan respon positif baik itu secara langsung maupun jajak pendapat seperti yang dilakukan Litbang Kompas. Apalagi banyak sosok polisi inspiratif khususnya dari anggota Propam Polri.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku bangga dengan kinerja Divisi Propam Polri. Bamsoet menyebut, selain harus bertugas menjaga Kamtibmas, anggota Polri juga memiliki kepedulian kepada masyarakat hingga ke pelosok negeri.

"Inilah sosok polisi Presisi sesungguhnya. Saya dan masyarakat sangat bangga. Salut," kata Bamsoet.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poenky Indarti, juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Polri yang selama ini hadir untuk masyarakat. Poengky mengaku bangga banyak muncul sosok polisi inspiratif khususnya anggota Propam yang mengabdi tulus kepada negeri.

Selain itu dengan digelarnya Lomba Responsivitas Dumas Satwil Bid Propam 2023, kata Poenky, menjadi wujud nyata pelayanan Polri yang transparan, objektif dan menunjukan keaktifan, kecepatan dan komunikatifnya Polri kepada masyarakat.

"Ini bukti nyata manajemen dan pelayanan Polri kepada masyarakat," ujarnya.

Poenky menyebut, dari survei Litbang Kompas telah menunjukkan bahwa penanganan pengaduan masyarakat melalui Divisi Propam Polri saat ini mendapatkan respon positif.

"Saya juga apresiasi kepada Divisi Propam dalam penyelesaian perkara sampai dengan sidang KKEP dan Disiplin. Semoga menjadi Polri yang Presisi," ucap Poenky.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Syafi'i Pamekasan Madura juga mengapresiasi seluruh anggota Propam Polri yang terus berinovasi, inspiratif dan menjadi tauladan bagi masyarakat.

"Dengan digelar lomba dumas satwil yang bukti nyata transparansi Polri dalam menampung, menindaklanjuti aduan masyarakat dan menciptakan iklim kompetisi yang positif dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, insyallah akan semakin banyak lagi polisi yang inspiratif. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya," ucapnya.

LKBH DPN PERMAHI Soroti Truk Besar bertonasi diluar Jam Operasional yang Beroprasi di Jalan Raya Serang-Rangkasbitung

Rizki Aulia Rohman, S.H.
Sekretaris Direktur
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia

KABARMASA.COM, SERANG, BANTEN-Tepatnya di ruas jalan Raya Serang Rangkasbitung Truk-Truk Besar bertonasi melintas tanpa melihat jam operasional yang diberlakukan, Tim LKBH DPN Permahi meninjau langsung lokasi jalan raya tersebut, di sekitar Desa Cempalng, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten.(09/07/2023)

Sementara itu, Rizki Aulia Rohman, S.H. Sekertaris Direktur LKBH DPN Permahi menuturkan bahwa "aturan mengenai Jam Operasional Truk Truk Besar bertonasi perlu penindakan tegas, oleh Pihak Pemkab Serang dan Pemkab Lebak serta pengawasan ketat oleh Pemprov Banten. Fakta yang ditemukan masih saja ditemukan truk-truk yang nekad beroprasi di luar jam 10 malam sampai jam 5 pagi, yang seharusnya bisa tertib demi keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat yang sedang beraktifitas". Ucapnya

"Kami mendorong pihak Dishub Pemkab serang dan Pemkab lebak serta Pemprov Banten untuk menindak tegas apabila masih di temukan truk truk besar yang melewati jalan raya serang rangkas bitung, dengan melakukan penertiban di titik titik tertentu, melakukan koordinasi dengan pihak aparat hukum dalam hal ini kepolisian setempat". Tambahnya

"Selain itu, pihaknya menambahkan bukan hanya pada tidak tertib lalu lintas, namun pemberlakuan jam operasional bagi kendaraan truk truk besar yang tidak tertib, ditambah kondisi jalan yang kurang baik, penerangan dan infrastruktur jalan yang belum memadai juga memberikan resiko yang tinggi sebab kecelakaan. Kami berharap semua pihak bisa saling berkoordinasi dan menegakan aturan serta kesadaran dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan hak hak bagi pengguna jalan lainnya". Pungkasnya (Red)

Kapolda Metro Jaya Menghadiri Upacara Penutupan Kejuaran Judo Kapolri Cup Tahun 2023

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dalam rangka Hari Bhayangkara ke- 77, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto menghadiri upacara penutupan kejuaran judo KAPOLRI CUP Tahun 2023 di Padepokan pencak silat TMII, Jakarta Timur, Minggu ( 09/07/2023).

Acara ini dihadiri juga Menpora RI Dito Ariotedjo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pangkostrad Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakapolri dan para pejabat utama Mabes Polri Juga Pejabat utama Polda Metro Jaya.

Pertandingan Judo ini mempertemukan para atlet Judo Polri dari seluruh Polda Jajaran, SPN Lido, Akpol, dan Sepolwan. Kehadiran anggota Polisi Pria (Polki) dan Polisi Wanita (Polwan) dalam kejuaraan ini semakin memeriahkan kompetisi dengan keahlian dan semangat juang mereka.

Dalam kegiatan ini Kapolri tampak menggunakan pakaian Judo dan melaksanakan Gerakan Judo Bantingan Kepada salah satu Peserta Judo, acara ini pun terasa sangat meriah, ditambah di penghujung acara hadir Stand Up Komedian Mongol yang menambah meriah suasana.

Terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menpora RI Dito Ariotedjo memberikan hadiah berupa piala dan uang pembinaan kepada juara Umum dari Polda Metro jaya dan Polda Jawa Barat sekaligus memukul gong tanda ditutupnya secara resmi Pertandingan Judo Kapolri Cup Tahun 2023.

Polisi Selidiki Bos Perusahaan Buah, Diduga Bikin Tagihan Pailit Palsu

KABARMASA.COM, JAKARTA- Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Pusat (Jakpus) tengah menyelidiki kasus bos PT Mulia Raya Prima, Lie Po Fung. Pengusaha distributor dan pemasok buah impor itu diduga memalsukan tagihan perusahaan dalam pailit.

“Betul dan saat ini masih dilakukan penyelidikan,” kata Kasar Reskrim Polres Jakpus, AKBP Hady Siagian melalui keterangannya dikutip Jumat (7/7/2023).

PT Mulia Raya Prima dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakpus, yang ditangani oleh kurator Dito Sitompul. Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/BL/275/II2023/SKPT Polres Metropolitan Jakpus, Lie Po Fung diduga melakukan sejumlah pelanggaran hukum dalam sidang pailit, di antaranya memalsukan akta otentik, memberikan keterangan palsu, dan mengajukan tagihan palsu.

Akibat dari perbuatan itu, muncul kerugian berupa kenaikan tagihan hutang. Sehingga ada upaya memanipulasi kewajiban PT Mulia Raya Prima, termasuk soal penemuhan pesangon 64 orang karyawan.

Salah satu perwakilan eks karyawan PT Mulia Raya Prima, Siti Suraeni menjelaskan, pihaknya mengaku belum menerima pesangon dan gaji selama hampir satu tahun pada 2021 lalu.

“Waktu itu PT Mulia Raya Prima tidak memenuhi kewajiban kepada karyawan hampir selama satu tahun. Kami meminta polisi bergerak cepat mengusut dan melakukan proses hukum atas laporan itu, supaya hak-hak kami dapat terbayarkan,” tegas Suraeni.(Red)

Kejaksaan segera Periksa Sugiono dan Tersangkakan Dito Ariotedjo yang diduga Markus BTS

JAKARTA-- Skandal Korupsi BTS 4G di Kementerian Kominfo mendapat sorotan publik.

Kali ini massa dari Aliansi Masyarakat Sikat Mafia BTS (AMAS-Mafia BTS) mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas skandal korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 8 Triliun (berdasarkan audit BPKP).

Koordinator Nasional AMAS BTS,Bily Antonio mengatakan;besok Senin (10/7/2023) dengan ratusan massa Aksi akan mendatangi Kejaksaan Agung.

Bily mendesak,"Kejaksaan segera Periksa Sugiono dan Tersangkakan Dito Ariotedjo yang diduga Markus BTS".

Ia menerangkan,meskipun Kejaksaan Agung telah memproses dan menahan beberapa pelaku korupsi BTS 4G,yang meliputi: Pengambil kebijakan dan swasta.

"Namun,hingga saat ini Kejaksaan Agung belum memproses para pembuat regulasi (DPR) dan Makelar Kasus (Markus)", Ungkapnya.

Bily lantas menjelaskan soal perkembangan kasus ini,bahwa didalam dokumen pemeriksaan para tersangka telah disebutkan bahwa uang itu mengalir kepada sejumlah pembuat regulasi dan para Markus.

"Bahkan dari pihak pembuat regulasi, nama Nistra Yohan yang merupakan staf dari anggota Komisi 1 DPR-RI,Sugiono,rumahnya sudah digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan dan ada pula Markus yang mengembalikan uang kepada pengacara salah satu terdakwa. Juga salah seorang pengusaha Jemy Sutjiawan yang sudah diperiksa beberapa kali, dicekal dan mengembalikan uang.

Ini merupakan indikasi bukti yang sangat kuat atas keterlibatan mereka",tegas Bily.

Menurutnya: AMAS Mafia BTS menaruh perhatian pada skandal Korupsi Triliunan ini.

"Maka dari itu agar pemberantasan Korupsi yang tidak tebang pilih dan harus dipastikan uang itu tidak mengalir kepada partai politik dan para kandidat Calon Presiden menjelang pemilu 2024." Ungkap Bily.

Oleh sebab itu, kami menuntut dan meminta;

1.Segera memanggil anggota DPR-RI Komisi Sugiono yang namanya sudah beredar dipublik.

2.Kami juga meminta segera tersangkakan Ario Bimo Nandito Ariotedjo yang sudah diperiksa Kejaksaan dan diduga sudah mengembalikan uang ke Pengacara terdakwa.

3. Meminta Kejaksaan untuk segera tersangkakan dan menahan Jemy Sutjiawan.

4. Meminta Kejaksaan harus mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam skandal korupsi BTS 4G yang merugikan keuangan negara Rp 8 triliun (menurut BPKP).

Tegakkan Hukum.

Salam Perjuangan.

Aliansi Masyarakat Sikat Mafia BTS (AMAS-Mafia BTS)

Koordinator Nasional AMAS.

Bily Antonio

Sekdaprov Hadiri Peresmian Pagoda Sata-Saharsa Buddha di Tanjungpinang

RedaksiJuly 08, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, mewakili Gubernur Ansar Ahmad menghadiri peresmian Pagoda Sata-Saharsa Buddha di Vihara Avalokitesvara Graha, KM 14, Tanjungpinang, Sabtu (08/07/2023)

Pagoda Sata-Saharsa Buddha Tanjungpinang ini memiliki sembilan lantai dan telah meraih dua Rekor MURI, yaitu Pagoda tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 46,80 meter dan Pagoda dengan pemasangan 20.708 keping keramik motif Buddha.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar, melalui Sekdaprov Adi, menyampaikan apresiasi kepada komunitas Buddha atas dedikasi dan kontribusinya dalam memelihara keharmonisan sosial di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang.

"Peresmian Pagoda Sata-Saharsa Buddha ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan spiritual umat Buddha di Tanjungpinang. Saya sangat mengapresiasi komitmen dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam perbaikan dan pengembangan pagoda ini," ujar Sekdaprov Adi.

Sekdaprov Adi Prihantara juga menyampaikan kegembiraannya atas peresmian Pagoda Sata-Saharsa Buddha ini dan berharap pagoda ini akan menjadi simbol ikonik bagi Tanjungpinang.

"Peresmian Pagoda Sata-Saharsa Buddha ini merupakan langkah penting dalam memperkuat identitas dan keberagaman di Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap pagoda ini akan menjadi simbol ikonik yang memancarkan keindahan budaya Buddha serta menarik wisatawan dan peziarah dari berbagai belahan dunia," ujar Sekdaprov Adi dengan penuh semangat.

Terakhir, Sekdaprov Adi Prihantara menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pengembangan pariwisata dan memajukan sektor budaya di Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Ia mengapresiasi upaya komunitas Buddha yang telah bekerja keras dalam merestorasi pagoda ini menjadi tempat suci yang mempesona dan dapat dinikmati oleh semua orang.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Direktur Jenderal Bimas Budhha Kementerian Agama RI, Supriyadi, beserta rombongan, Ketua Umum Permabuddhi, Philip K. Widjaja, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mahbub Darianto, Ketua Permabuddhi Provinsi Kepulauan Riau, Hengky Suryawan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kota Tanjungpinang, pimpinan Forkompinda Provinsi dan Kota Tanjungpinang, serta para Biksu dan tokoh agama, adat, dan masyarakat. (ZS)

Wakil Ketua I DPRD Kepri Sayangkan Sikap Pemko Batam Soal Bencana di Pulau Kasu, “Acuh terhadap masyarakat”

RedaksiJuly 08, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Wakil Ketua I DPRD Kepri, Rizki Faisal menyayangkan, sikap Pemko Batam yang tidak menetapkan Pulau Kasu sebagai daerah darurat bencana usai diterjang bencana angin puting beliung pada Sabtu.

Menurut Politisi Partai Golkar yang juga merupakan Presidium Nasional Aksivis (PENA) 98 Provinsi Kepri itu, seharusnya Pulau Kasu dapat ditetapkan sebagai daerah darurat bencana, karena sebanyak 102 rumah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Sabtu (08/07/2023)

“Seharusnya Pemko cepat tanggap menetapkan daerah ini sebagai darurat bencana,” kata Rizki saat kegiatan pembagian insentif di Pulau Kasu, Kota Batam.

Rizki melanjutkan, penetapan darurat bencana di Pulau Kasu akan membuat penanganan pasca bencana di pulau itu bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

“Karena bantuan yang mengalir bisa banyak ke sini. Rumah-rumah yang rusak berat sekalipun bisa dibantu lebih besar,” sebutnya.

Terkait penanganan pasca bencana di Pulau Kasu, “Pemprov Kepri sendiri sejauh ini telah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan”.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat meninjau lokasi pada Minggu (25/6/2023) lalu menyampaikan, jika Pemprov Kepri akan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD Kepri tahun 2023 ini untuk memperbaiki rumah warga yang menjadi korban angin puting beliung.

“Kita akan berikan bantuan tunai agar masyarakat bisa memperbaiki rumah mereka, kita berikan apresiasi juga untuk teman-teman DPRD Provinsi Kepri yang menyetujui penggunaan anggaran untuk bantuan,” ujarnya. (ZS)

Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan & JMHI Melaporkan Video Viral Ketua DPRD Bantaeng.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Sehubungan dengan viralnya sebuah rekaman video yang berdurasi 55 detik, dimana dalam video tersebut terlihat kader DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Bantaeng dan diduga telah mengamuk di Rumah Sakit (RS) Prof. Dr. Anwar Makkatutu.

Dengan melontarkan kata-kata, "TELASO" ke salah seorang security dan kurang ajar plus ucapan kotor yang tidak wajar ke perawat atau pegawai rumah sakit. Selain itu, Hamzah Ahmad ( Ketua DPRD. Bantaeng ) juga terlihat menarik kerah baju atau leher security. Jumat (07/07/2023)

Hal tersebut ternyata mendapat tanggapan dari Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan (GMSS). Menurut Jendlap Amran, menuturkan bahwa dirinya dan teman teman lainnya telah menyurati DPP-PPP dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Mendesak ketua umum agar segera memberhentikan saudara Hamzah Alias Anca

Dengan Tidak Hormat Sebagai Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

2. Mendesak ketua umum agar segera melakukan atau merekomendasikan PAW, terhadap saudara Hamzah selaku anggota dewan / Ketua DPRD Bantaeng.

3. Perilaku yang di pertontonkan ketua DPRD Bantaeng, Hamzah Ahmad Sebagai

kader partai PPP jelas tidak mengambarkan sebagai kader partai yang berasaskan islami.

Hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya tindakan tidak terpuji, sebagaimana terekam dalam video yang berdurasi 55 detik. Ungkapnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia ( JMHI ) Bung Wiranto menegaskan jika tuntutan teman - teman kemudian tidak mendapat respon dari DPP. PPP. Maka kami pastikan akan turun ke jalan melakuka aksi agar kader partai PPP tidak di pilih oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan di Pilcaleg Atau Pemilukada 2024 mendatang. Sebab di nilai Partai tersebut jelas telah memelihara kader yang moral dan mentalnya rusak. Tegasnya. (Red)

Gubernur Ansar Silaturahmi Dengan Permabudhi se-Indonesia

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh Permabudhi Kepulauan Riau di Restoran Kelong Shangrila, Tanjungpinang, Jum'at (07/07/2023). Jamuan makan malam ini merupakan acara penyambutan kehadiran pengurus Permabudhi dari seluruh Indonesia yang berkunjung ke Tanjungpinang untuk peresmian Pagoda Sata-Sahasra Buddha yang terletak di KM 14 Tanjungpinang pada hari Sabtu besok.

Gubernur Ansar menyampaikan ucapan selamat datang kepada pengurus Permabudhi dari seluruh Indonesia yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Ia menekankan bahwa Provinsi Kepri merupakan provinsi dengan tingkat kemajemukan masyarakat yang tinggi, namun tetap terjaga dalam suasana kondusif berkat tingginya toleransi masyarakat Kepri.

Hal ini terbukti dari Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 9,58 poin menjadi 85,78, dibandingkan dengan angka 76,20 pada tahun 2021. Capaian ini menjadikan Provinsi Kepri menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama.

"Di Kepri ini ada banyak rumah ibadah yang bagus-bagus dari beragam agama, bahkan tidak sedikit yang berdirinya bersampingan namun tetap rukun karena masyarakat kita sangat toleran," jaga Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menyampaikan permohonan maafnya karena tidak dapat hadir dalam peresmian Pagoda Sata-Sahasra Buddha, karena ia harus mendampingi Menteri Perhubungan dalam peresmian pulau Nirup di Batam.

"Sebenarnya saya sangat ingin hadir, namun karena ada halangan saya hadir malam ini untuk bersilaturahmi dengan bapak ibu pengurus Permabudhi," ucap Gubernur Ansar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Permabudhi dalam mempromosikan kerukunan umat beragama serta memperkuat harmoni antarumat beragama di Provinsi Kepulauan Riau.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Permabudhi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau. Kami berharap kerjasama ini terus ditingkatkan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menyampaikan harapannya agar peresmian Pagoda Sata-Sahasra Buddha berjalan dengan sukses dan menjadi salah satu ikon religius yang penting di Kepulauan Riau.

"Saya yakin pagoda tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah namun juga menjadi ikon pariwisata baru di Tanjungpinang dan bisa menambah daya tarik wisata," kata Gubernur Ansar.

Sementara itu, Ketua Permabudhi Kepri, Hengy Suryawan, mengatakan Pagoda Sata-Sahasra Buddha yang memiliki tinggi sekitar 46,90 meter, saat ini merupakan pagoda tertinggi di Indonesia.

Selain itu sambungnya, pagoda yang memiliki 9 lantai ini, juga mendapatkan rekor Muri dengan pemasangan keramik motif Buddha terbanyak.

"Kita buatkan seluruh provinsi namanya di pagoda tersebut jadi ini bisa untuk kenang-kenangan untuk seluruh Indonesia," kata Hengky.

Hengky menyebutkan pada peresmian besok akan hadir 100 bhante, 80 bhante dari Indonesia dan 20 bhante dari luar negeri. Karena itu peresmian besok adalah momen yang bersejarah untuk kota Tanjungpinang.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut Dirjen Binmas Budha Kementerian Agama Drs. Supriyadi, Ketua Umum Permabudhi Dr. Philip K. Widjaja, Anggota DPR RI Cen Sui Lan, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Mahbub Darjanto, Anggota DPRD Provinsi Kepri Asmin Patros. (Red-ZS)

JPK Prov. Jambi Warning Anggota Dewan "Jangan Main-Main Dengan Pokir Tahun 2023"

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Abdullah Ketua LSM Jaringan Pemantau kewenangan provinsi jambi me-warning anggota DPRD agar tidak menjadikan hak POKIR ( pokok pikir ) sebagai alat untuk kepentingan tertentu.

Jangan sampai pokir dijadikan sebagai bahan untuk alat transaksi antara legislatif dengan eksekutif sehingga tugas pengawasan terabaikan.

Diketahui Ahir - Ahir ini seperti dilansir dari media RM.id, Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sudah mewanti wanti terkait hal ini dan mengingatkan para pimpinan dan anggota DPRD untuk tidak melakukan korupsi. Jumat (07/07/2023)

Para anggota DPRD, dimintanya tidak menjadikan biaya politik mahal sebagai alasan untuk melakukan korupsi.

"Begitu Anda melakukan Korupsi, begitu ketangkap nggak ada juga yang nolongin pak. Jangankan nolongin, besuk aja nggak," ujar Firli, di hadapan gubernur dan anggota DPRD dari berbagai daerah di hotel, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).ujar Firli

Pensiunan jenderal polisi bintang tiga ini mengungkapkan, ketika pimpinan KPK mengumumkan penahanan tersangka yang ternyata masih memiliki hubungan pertemanan, dia tidak ditegur.

"Kalau pun temannya pimpinan KPK, saat konferensi pers, ditegur saja nggak," bebernya.

Firli menyebut, saat ini pihaknya tidak lagi mendengar praktik korupsi uang ‘ketok palu’ ketika berkunjung ke daerah.

Uang ketok palu merupakan uang suap yang biasanya diberikan untuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBD Perubahan.

Saat ini, Firli mengaku lebih sering mendengar korupsi terjadi pada penitipan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir). Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan untuk diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan APBD.

Ia mencontohkan, dalam kasus Pokir, dana Rp 10 miliar yang dikucurkan akan dikembalikan 30 persen atau Rp 3 miliar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Jadi tolong ini tidak ada lagi yang bermain-main di Pokir-pokir itu apalagi dengan dana dana hibah,” tegas Firli.

Menindaklanjuti peringatan Ketua KPK RI, Ketua DPD LSM JPK provinsi Jambi akan terus memantau terkait permasalah pokir pokir anggota DPRD kab Tanjabbar .dan dalam waktu dekat kita akan turun ke lapangan di tanjabbar mengecek langsung kegiatan pokir Dewan tahun 2022. (Red)

AMPRI Desak KPK dan KEJAGUNG Untuk Periksa Proyek DAK Sekolah Menengah Atas/Sederajat Disdik Sulbar TA. 2023.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Proyek DAK Sekolah Menengah Atas Disdik Sulbar diduga kuat terjadi indikasi tindak penyalahgunaan kewenangan dan gratifikasi yang kuat dilakukan oleh Sdr. Berinisial N, R, dan A. Sebagaimana penyampaian Sdr. A bahwa paket itu sudah diperjualbelikan dan daftar paket sudah terhambur dan tertandai. Jumat (07/07/2023)

Menurut Sdr, A hampir Semua Paket DAK di 5 Kabupaten itu sudah diatur dan dijual oleh N dan kawan - kawan, sehingga Sdr. A juga ikut mengklaim 13 paket proyek DAK TA. 2023 untuk kouta Kab. Maje'ne, Provinsi Sulawesi Barat.

Sehubungan dengan adanya indikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dan Gratifikasi Ketum AMPRI, Muh. Ahlus terus melakukan Pengembangan dan Investigasi data di lapangan dan akan melaporkan ke KPK dan Kejagung dengan adanya indikasi tersebut.

Dirinya juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sulbar dan Pj. Gubernur Sulbar untuk membongkar semua Oknum yang terlibat dalam memperjualbelikan Proyek DAK TA.2023.

“Dimana Sumber Anggarannya Di Ketahuai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) Sebesar Kurang Lebih 300 Milyar. TA. Anggaran 2023”.

Muh. Ahlus ( KETUM AMPRI ) mempertegas bahwa dugaan ini harus secepatnya ditindaklanjuti karena ketika tidak ditindaklanjuti maka kejahatan luar biasa seperti ini, di yakini akan terus menggurita di pemerintahan Sulawesi barat.

Lanjut, “dan juga kami takut dengan pernyataan-pernyataan orang yang sudah menghubungi kami agar berhati-hati ketika berada di Jakarta karena orang-orang mereka sudah jalan mencari kami”.

Sekali lagi Ahlus, red mempertegas dan mendesak KPK dan Kejagung untuk segera melakukan pemeriksaan terkait indikasi kejahatan luar biasa pada Proyek DAK TA. 2023 di Sulawesi barat, bahkan telah di kantongi informasi beberapa sumber bahwa Sdr. N telah menjual nama salah seorang Bakal Calon Gubernur untuk mempermulus aksi jahatnya dalam mengklaim atau menjual Proyek DAK tersebut ”Tegasnya.(Red)

Diduga Hotel K2 Menyediakan Bola Pimpong, Indikasi ada unsur 303

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - dulunya nama Hotel tersebut bernama Hotel Sping, kini berahli nama Hotel K2, berlokasi kampung seraya kecamatan batu ampar kota batam provinsi kepulauan riau.

Diduga hotel k2, “telah menyediakan room karoke yang terindikasi bola pimpong atau di sebut bola angin memenuhi unsur 303”.

Hasil investigasi kabarmasa.com, Ketika Awak media melakukan investigasi dilokasi hotel k2 terlihat di dalam room karoke layar monitor bola pimpong atau bola angin sedang berlangsung. Jumat (07/07/2023)

Tidak lama kemudian kami di datangi tamu hotel wanita. dikejutkan teman,”der”.

Sambil canda dan tawa, balik ke pembicaraan kata temanya.

Di k2 sini, tersedia apa saja selain tempat istirahat? Kata si teman cewe cantik tersebut, dia ungkapkan bahwa hotel sping tersedia tempat Karoke, gelangang permainan (gelper), Bola angin (pimpong), Hall di lantai 2 (dua) dan terindikasi ada obat pil ekstasi.

Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan Kami sangat mengapresiasi serta mendukung penuh pihak aparat baik Polisi maupun TNI dan pemerintah kota Batam terkait penutupan tempat yg berbau Narkoba dan Judi yang dapat merusak generasi penerus Bangsa Indonesia.

Menurutnya, dalam masalah ini semua pengusaha sudah melanggar KUHP pasal 303 dan Telegram Kapolri ST/2122/X/RES/1.24/2021 untuk memberantas judi diabaikan apalagi Perwako No 49/2020 tidak juga dihiraukan sama sekali. Tutup Ketua Umum PW SEMMI KEPRI Zainul Sofian (BH)

Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri telah gagalkan penyeludupan PMI Non Prosedural, tujuan Malaysia di Kota Batam

RedaksiJuly 06, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Tim Unit I Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri berhasil gagalkan penyelundupan lima orang Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural tujuan Malaysia, lima orang Pekerja Migran Indonesia tersebut terdiri dari dua orang perempuan dan tiga orang laki-laki yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan cara transit di Kota Tanjungpinang.

Lanjut ke Kota Batam dan kemudian masuk ke Negara Malaysia dengan tanpa dokumen apapun. Hal tersebut disampaikan oleh Dirpolairud Polda Kepri Kombes Pol. Boy Herlambang, S.I.K., M.Si melalui Plh. Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H. di Mako Ditpolairud Polda Kepri, Sekupang, Kota Batam (06/07/2023).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP- A / 21 / VI / 2023/ Spkt. Dirpolairud / Polda Kepulauan Riau Tanggal 24 Juni 2023 dengan kronologis kejadian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 13.30 WIB tim unit I Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.

“Para pekerja tersebut berasal dari Daerah Nusa Tenggara Timur dan akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan transit di Kota Tanjungpinang selanjutnya ke Kota Batam.” Ujar Plh. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H.

“Mendapati informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pada jam 17.30 WIB, di jalan Duyung, pasar pagi Sei Jodoh, Kota Batam, tim berhasil mengamankan seorang supir mobil Carry warna kuning yang kemudian diketahui berinisial FP alias B, dari keterangannya bahwa ia disuruh oleh Inisial KN alias N untuk mengantar para Pekerja Migran Indonesia yang berjumlah lima orang tersebut ke Hotel Sekawan, Sei Jodoh, Kota Batam, Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan untuk mencari Inisial KN alias N.” Jelas Plh. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H.

“Kemudian pada jam 18.45 WIB tim melakukan penyelidikan di wilayah jodoh tepatnya di kampung Pisang kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan pada jam 19.50 WIB tim melihat keberadaan Inisial KN alias N yang berada di pinggir jalan kampung Pisang kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan kemudian tim melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Inisial KN alias N, dari pengakuan Inisial KN alias N bahwa ia telah mengutip uang dari para Pekerja Migran Indonesia tersebut yang disimpan di rumahnya.

Selanjutnya tim didampingi dengan Ketua RT 02 RW 07 Kampung pisang menuju ke rumah Inisial KN alias N untuk mengambil uang tersebut, saat berada di rumahnya tim melakukan penghitungan dan disaksikan oleh Inisial KN alias N serta ketua RT 02 RW 07, dari hasil penghitungan diketahui bahwa jumlah uang tersebut sebesar Rp. 20.600.000,-. Selanjutnya Inisial KN alias N Beserta uang sebesar Rp. 20.600.000,- diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.” Tutur Plh. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H.

“Barang Bukti yang diamankan adalah 1 Unit Mobil Suzuki Carry warna kuning beserta STNK, Uang Tunai Rp. 20.600.000,-., kartu ATM dan buku tabungan atas nama Inisial KN alias N serta Handphone milik Inisial KN alias N. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 81 Jo pasal 69 Jo pasal 83 Jo pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.” Tutup Plh. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H.(Red)

Gubernur Ansar Ahmad Gesa Pemberian Insentif Tahun 2023 Untuk Kota Batam: Insentif untuk RT/RW, Posyandu Balita, Guru PAUD, dan Rumah Ibadah

RedaksiJuly 06, 2023 No comments

KABARNASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa pemberian insentif kepada RT/RW, Posyandu Balita, Guru PAUD, dan rumah ibadah merupakan ucapan terima kasih kepada para perangkat yang telah mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat.

"Meskipun tanpa bantuan ini, Bapak/Ibu sebagai perangkat senantiasa mengabdikan diri untuk masyarakat," jelas Gubernur Ansar saat menyerahkan secara simbolis bantuan insentif di Gedung Serba Guna Balai Perikanan Budidaya Laut, Pulau Setokok, Kota Batam, pada Kamis (06/07/2023)

Gubernur Ansar menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai Gubernur, tugasnya adalah menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dan memberikan pembinaan kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya.

"Selain itu, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari teman-teman di dewan legislatif. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada mereka," ucap Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar menegaskan bahwa pemberian insentif ini adalah bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Dengan bertemu dan bersilaturahmi, pemimpin dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

"Dengan demikian, kita dapat mengetahui keluhan apa saja yang ada di tempat Bapak/Ibu semua, dan dengan cepat meresponsnya dengan memberikan solusi penyelesaian," tutupnya.

Pemberian insentif kali ini dilakukan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang. Total terdapat 142 RT dan 53 RW yang menerima insentif, serta 53 Posyandu Balita. Selain itu, terdapat juga bantuan untuk guru PAUD dan rumah ibadah.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepri memberikan insentif kepada 3.395 RT dan 809 RW di Kota Batam, dengan total anggaran sebesar Rp5,04 miliar. Sementara itu, bantuan untuk posyandu di Kota Batam diberikan kepada 554 posyandu, dengan total anggaran Rp2,77 miliar. Setiap posyandu menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Selanjutnya, bantuan juga diberikan kepada 1.418 guru pendidikan anak, termasuk TK, PAUD, dan Raudhatul Athfal di Kota Batam. Rincian penerima bantuan adalah 960 guru TK, 145 guru PAUD, dan 313 guru Raudhatul Athfal. Setiap guru menerima bantuan sebesar Rp1,2 juta. Sedangkan untuk rumah ibadah di Kota Batam, terdapat 354 tempat yang menerima bantuan dengan total anggaran sebesar Rp52.696.420.414.(*)

Tim Terpadu melakukan Penertiban lokasi tangki 1000: untuk Kepentingan para Pengusaha atau pihak BP Batam?

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Penertiban atas nama tim terpadu kota batam, di sini ada pihak Polisi, TNI dan lainnya. Melakukan penertiban di lokasi tangki 1000 (seribu)

Peta Lokasi (PL) tersebut milik PT Batamas kepemilikannya sudah jelas, Ungkap Kapolresta Barelang Kota Batam. “tetapi tidak di tunjukan secara legalitas saat awak media gelar konferensi pers”.Rabu (05/07/2023)

Proses tahapan-tahapan dari sosialisasi termasuk ganti rugi atau tali asih kepada warga masyarakat semuanya ada 500 (lima ratus) Kartu Keluarga (KK).

Lalu, 450 (empat ratus lima puluh) masyarakat sudah menerima tali asih atau ganti rugi dari PT Batamas menyiapkan alokasi. Tidak di sebutkan berapa nominal di peruntukan ke masyarakat setempat

Dari warga 500 (lima ratus) Kartu keluarga (kk) terdapat 50 (lima puluh) kartu keluarga (kk) yang belum menerima atau menolak dengan adanya atas kesepakatan itu. Dari surat peringan ke-1 sampai ke-3, bahkan isomasi sudah di laksanakan dan di lakukan tahapan-tahapan

Dini hari melakukan pernertiban, walaupun dari masyarakat ada penolakan sistuasi tetap aman dan kundusif. Ujar kapolreta barelang

Sekarang tahapan-tahapan pengeluaran barang-barang milik warga di sini, setelah itu kita akan ratakan rumah ruli-ruli atau rumah liar yang ada di sini

Sedikit ada perlawan dari warga yang kontra ada anggota brimop terkena tembakan panah, luka ringan dan juga anggota polreta luka 1 (satu) luka ringan dan semuanya luka ringan

Kita amankan, “Ada 14 (empat belas) warga yang di tangkap di karenakan propokator dilokasi tersebut”. Akan di proseses sesuai hukum yang berlaku

Terdapat Barang Bukti (BB). Panah, bom molotop, sajam termasuk yang lain-lainnya. Saya tekankan di sini ada Babink, Dirpam, BP Batam dan Kapolresta Barelang dan kami mengatas namakan pemerintahan kota batam, tim terpadu dan atas nama negara

Proksi pembangunan lokasi, dari PT Batamas belum mengetahui lokasi ini akan di buat apa. Yang pasti lokasi ini untuk memajukan kota batam, luas lokasi sekitar 5-7 hektar dan di temukan ada 500 (lima ratus) ruli (rumah ruli). Ujar Kapolresta Barelang Kota Batam

SEMUA INI UNTUK MEMAJUKAN KOTA BATAM, BUKAN UNTUK PENGUSAHA

Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepulauan Riau (Kepri) Zainul Sofian angkat bicara, terkait penertiban atau pengusuran lokasi bukit senyum tangki 1000 (seribu).

Iya menyampaikan bahwa diduga tim terpadu sudah bersekongkol (kong kalikong) antara pengusaha, tim terpadu serta pihak BP Batam. Di sayangkan Oknum aparat penegak hukum (APH) membela pengusaha untuk kepentingan-kepentingan yang belum jelas legal stending ke pemilikan perusahaan PT batamas, ungkap ketua umum kepri zainul sofian

Ketua Umum PW SEMMI Kepri Zainul Sofian, meminta kepada Ketua tim terpadu kota batam angkat bicara atas terjadinya insiden masyarakat bentrok dengan tim terpadu dini hari. “Masyarakt bukan Teroris yang di hadapkan dengan tim gabungan”.

Kelanjutan, Apa lagi masyarakat menjadi korban atas isiden penertiban tim terpadu, lalu siapa yang bertanggungjawab? Punkasnya.

Di sayangkan masyarakat kota batam menjadi tumbal oleh oknum pengusaha dan tim terpadu kota batam, “sampai masyarakat di tangkap 14 orang di lokasih”.

Danpak sebab akibat Tim Terpadu kota batam, saat ini tidak lagi berpihak kepada masyarat lagi. Jika Oknum tim terpadu bersekongkol atau kong-kalikong kepada perusahan, maka kota batam akan dikuasai oleh mafia-mafia lahan, tegasnya Ketua PW SEMMI KEPRI Zainul Sofian

“Meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk menindak lajuti insiden penertiban lokasi tangki 1000 (Seribu) yang di lakukan tim terpadu Kota Batam”.

Di harapkan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi Dodo, untuk dapat melindungi masyarakat kota batam dari oknum-oknum mafia lahan di Kota Batam.tutup Ketua Umum Zainul Sofian (BH)

KKN Taruna Poltekip Di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Kemenkumham Sumut

KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Lima orang Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Angkatan 55 telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Pada Rabu, 5 Juli 2023.

Dalam implementasi hasil Kuliah Kerja Nyata tersebut, para Taruna memberikan edukasi bagi warga binaan berupa Penyuluhan terkait Bahaya Penyalahgunaan Narkotika untuk mewujudkan Rutan Humbahas BERSINAR (Rutan Bersih Tanpa Narkoba). Kegiatan tersebut di dampingi dan diikuti langsung oleh Bapak Herry H Simatupang selaku Kepala Rutan Humbahas, Bapak Tamrin Simamora selaku Kepala Pengamanan Rutan Humbahas, Bapak Herinal Simamora selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan 30 orang perwakilan Warga Binaan Rutan Humbahas.

Dalam kegiatan penyuluhan tersebut, para Taruna memaparkan pentingnya mengetahui dampak negatif narkotika serta bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.

Sebagai wujud nyata dan komitmen Rutan Humbahas dalam mewujudukan Rutan Humbahas yang BERSINAR, para Taruna memberikan inovasi dalam bentuk spanduk yang ditempelkan cap tangan bermakna "Stop Narkoba".

Melalui edukasi penyuluhan ini diharapkan warga binaan dapat menumbuhkan kesadaran diri terkait dampak buruk penyalahgunaan narkoba sehingga setelah mereka bebas dari masa pidananya mereka dapat menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Bapak Herry Simatupang juga menekankan agar kegiatan ini jangan hanya menjadi simbolis saja, melainkan dapat di laksanakan dengan baik dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, terkhusus kepada warga binaan rutan humbahas yang saat ini sedang menjalani masa pidana di Rutan Humbahas maupun nantinya ketika sudah kembali ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Bapak Tamrin Simamora juga menambahkan agar Taruna tetap semangat dan bersunggung-sungguh dalam menjalani pendidikannya, karena nantinya Taruna akan menjadi kader-kader pemimpin di lingkungan Pemasyarakatan.

Kegiatan penyuluhan di akhiri dengan melakukan foto bersama dan bersalaman.

Dengan telah terlaksananya penyuluhan ini, seluruh peserta yang ikut di dalamnya berkomitmen untuk melawan narkoba. Kegiatan KKN di Rutan Humbahas juga telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang bermanfaat bagi para Taruna Poltekip agar nantinya ketika Taruna telah selesai menjalani pendidikannya dan mulai bertugas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat di pertanggung jawabkan.

Pelantikan SEMMI Jakarta Raya Periode 2023-2026, SEKUM SEMMI JAKARTA : Kaderisasi dan Politik Adiluhung

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pelantikan Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ( SEMMI ) Jakarta Raya mengusung tema " Semangat juang semmi untuk membangun Jakarta yang berdaya saing, inovatif dan berkeadilan " 3/7/23

Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Balaikota DKI Jakarta dihadiri dan dilantik lansung Oleh Ketua Umum PB SEMMI dan Sekretasis Jendral , tidak terlepas Organisasi kepemudaan Setingkat Provinsi yang terpantau hadir dilokasi pelantikan.

Dalam wawancara Singkat Dwi Panjul sebagai Sekretaris Umum menegaskan kedepan banyak tantangan yang harus dihadapi khususnya daya saing SEMMI sendiri dalam mencari kader oleh sebab itu kita fokus terdepan mencetak Kader sebaik-baiknya.

Selanjutnya panjul menyampaikan kedepan kita akan merasakan euforia pesta Demokrasi dengan adanya pemilihan umum, tentu saya harap tidak ada yang menggunakan SEMMI Jakarta dalam ranah politik praktis.

politik praktis yang terlihat belakangan ini juga sudah mulai dipandang kritis oleh masyarakat kita, ujaran kebencian (hate speech), serta sikap saling menyudutkan kendati masih ada, tetapi relatif berkurang dan berganti dengan "perang gagasan" SEMMI Jakarta mengusung Politik adiluhung yang menggambarkan konsep berpolitik yang tinggi kualitasnya, sebuah upaya untuk membangun konstruksi ideal kehidupan bernegara, tutup Panjul

Diduga PT. DELIMA UTAMA tidak memiliki izin pembangunan Pabrik Aspal Wasekjend PB SEMMI Angkat bicara