Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh Permabudhi Kepulauan Riau di Restoran Kelong Shangrila, Tanjungpinang, Jum'at (07/07/2023). Jamuan makan malam ini merupakan acara penyambutan kehadiran pengurus Permabudhi dari seluruh Indonesia yang berkunjung ke Tanjungpinang untuk peresmian Pagoda Sata-Sahasra Buddha yang terletak di KM 14 Tanjungpinang pada hari Sabtu besok.

Gubernur Ansar menyampaikan ucapan selamat datang kepada pengurus Permabudhi dari seluruh Indonesia yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Ia menekankan bahwa Provinsi Kepri merupakan provinsi dengan tingkat kemajemukan masyarakat yang tinggi, namun tetap terjaga dalam suasana kondusif berkat tingginya toleransi masyarakat Kepri.

Hal ini terbukti dari Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 9,58 poin menjadi 85,78, dibandingkan dengan angka 76,20 pada tahun 2021. Capaian ini menjadikan Provinsi Kepri menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama.

"Di Kepri ini ada banyak rumah ibadah yang bagus-bagus dari beragam agama, bahkan tidak sedikit yang berdirinya bersampingan namun tetap rukun karena masyarakat kita sangat toleran," jaga Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menyampaikan permohonan maafnya karena tidak dapat hadir dalam peresmian Pagoda Sata-Sahasra Buddha, karena ia harus mendampingi Menteri Perhubungan dalam peresmian pulau Nirup di Batam.

"Sebenarnya saya sangat ingin hadir, namun karena ada halangan saya hadir malam ini untuk bersilaturahmi dengan bapak ibu pengurus Permabudhi," ucap Gubernur Ansar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Permabudhi dalam mempromosikan kerukunan umat beragama serta memperkuat harmoni antarumat beragama di Provinsi Kepulauan Riau.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Permabudhi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau. Kami berharap kerjasama ini terus ditingkatkan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menyampaikan harapannya agar peresmian Pagoda Sata-Sahasra Buddha berjalan dengan sukses dan menjadi salah satu ikon religius yang penting di Kepulauan Riau.

"Saya yakin pagoda tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah namun juga menjadi ikon pariwisata baru di Tanjungpinang dan bisa menambah daya tarik wisata," kata Gubernur Ansar.

Sementara itu, Ketua Permabudhi Kepri, Hengy Suryawan, mengatakan Pagoda Sata-Sahasra Buddha yang memiliki tinggi sekitar 46,90 meter, saat ini merupakan pagoda tertinggi di Indonesia.

Selain itu sambungnya, pagoda yang memiliki 9 lantai ini, juga mendapatkan rekor Muri dengan pemasangan keramik motif Buddha terbanyak.

"Kita buatkan seluruh provinsi namanya di pagoda tersebut jadi ini bisa untuk kenang-kenangan untuk seluruh Indonesia," kata Hengky.

Hengky menyebutkan pada peresmian besok akan hadir 100 bhante, 80 bhante dari Indonesia dan 20 bhante dari luar negeri. Karena itu peresmian besok adalah momen yang bersejarah untuk kota Tanjungpinang.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut Dirjen Binmas Budha Kementerian Agama Drs. Supriyadi, Ketua Umum Permabudhi Dr. Philip K. Widjaja, Anggota DPR RI Cen Sui Lan, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Mahbub Darjanto, Anggota DPRD Provinsi Kepri Asmin Patros. (Red-ZS)

JPK Prov. Jambi Warning Anggota Dewan "Jangan Main-Main Dengan Pokir Tahun 2023"

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Abdullah Ketua LSM Jaringan Pemantau kewenangan provinsi jambi me-warning anggota DPRD agar tidak menjadikan hak POKIR ( pokok pikir ) sebagai alat untuk kepentingan tertentu.

Jangan sampai pokir dijadikan sebagai bahan untuk alat transaksi antara legislatif dengan eksekutif sehingga tugas pengawasan terabaikan.

Diketahui Ahir - Ahir ini seperti dilansir dari media RM.id, Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sudah mewanti wanti terkait hal ini dan mengingatkan para pimpinan dan anggota DPRD untuk tidak melakukan korupsi. Jumat (07/07/2023)

Para anggota DPRD, dimintanya tidak menjadikan biaya politik mahal sebagai alasan untuk melakukan korupsi.

"Begitu Anda melakukan Korupsi, begitu ketangkap nggak ada juga yang nolongin pak. Jangankan nolongin, besuk aja nggak," ujar Firli, di hadapan gubernur dan anggota DPRD dari berbagai daerah di hotel, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).ujar Firli

Pensiunan jenderal polisi bintang tiga ini mengungkapkan, ketika pimpinan KPK mengumumkan penahanan tersangka yang ternyata masih memiliki hubungan pertemanan, dia tidak ditegur.

"Kalau pun temannya pimpinan KPK, saat konferensi pers, ditegur saja nggak," bebernya.

Firli menyebut, saat ini pihaknya tidak lagi mendengar praktik korupsi uang ‘ketok palu’ ketika berkunjung ke daerah.

Uang ketok palu merupakan uang suap yang biasanya diberikan untuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBD Perubahan.

Saat ini, Firli mengaku lebih sering mendengar korupsi terjadi pada penitipan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir). Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan untuk diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan APBD.

Ia mencontohkan, dalam kasus Pokir, dana Rp 10 miliar yang dikucurkan akan dikembalikan 30 persen atau Rp 3 miliar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Jadi tolong ini tidak ada lagi yang bermain-main di Pokir-pokir itu apalagi dengan dana dana hibah,” tegas Firli.

Menindaklanjuti peringatan Ketua KPK RI, Ketua DPD LSM JPK provinsi Jambi akan terus memantau terkait permasalah pokir pokir anggota DPRD kab Tanjabbar .dan dalam waktu dekat kita akan turun ke lapangan di tanjabbar mengecek langsung kegiatan pokir Dewan tahun 2022. (Red)

AMPRI Desak KPK dan KEJAGUNG Untuk Periksa Proyek DAK Sekolah Menengah Atas/Sederajat Disdik Sulbar TA. 2023.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Proyek DAK Sekolah Menengah Atas Disdik Sulbar diduga kuat terjadi indikasi tindak penyalahgunaan kewenangan dan gratifikasi yang kuat dilakukan oleh Sdr. Berinisial N, R, dan A. Sebagaimana penyampaian Sdr. A bahwa paket itu sudah diperjualbelikan dan daftar paket sudah terhambur dan tertandai. Jumat (07/07/2023)

Menurut Sdr, A hampir Semua Paket DAK di 5 Kabupaten itu sudah diatur dan dijual oleh N dan kawan - kawan, sehingga Sdr. A juga ikut mengklaim 13 paket proyek DAK TA. 2023 untuk kouta Kab. Maje'ne, Provinsi Sulawesi Barat.

Sehubungan dengan adanya indikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dan Gratifikasi Ketum AMPRI, Muh. Ahlus terus melakukan Pengembangan dan Investigasi data di lapangan dan akan melaporkan ke KPK dan Kejagung dengan adanya indikasi tersebut.

Dirinya juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sulbar dan Pj. Gubernur Sulbar untuk membongkar semua Oknum yang terlibat dalam memperjualbelikan Proyek DAK TA.2023.

“Dimana Sumber Anggarannya Di Ketahuai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) Sebesar Kurang Lebih 300 Milyar. TA. Anggaran 2023”.

Muh. Ahlus ( KETUM AMPRI ) mempertegas bahwa dugaan ini harus secepatnya ditindaklanjuti karena ketika tidak ditindaklanjuti maka kejahatan luar biasa seperti ini, di yakini akan terus menggurita di pemerintahan Sulawesi barat.

Lanjut, “dan juga kami takut dengan pernyataan-pernyataan orang yang sudah menghubungi kami agar berhati-hati ketika berada di Jakarta karena orang-orang mereka sudah jalan mencari kami”.

Sekali lagi Ahlus, red mempertegas dan mendesak KPK dan Kejagung untuk segera melakukan pemeriksaan terkait indikasi kejahatan luar biasa pada Proyek DAK TA. 2023 di Sulawesi barat, bahkan telah di kantongi informasi beberapa sumber bahwa Sdr. N telah menjual nama salah seorang Bakal Calon Gubernur untuk mempermulus aksi jahatnya dalam mengklaim atau menjual Proyek DAK tersebut ”Tegasnya.(Red)

Diduga Hotel K2 Menyediakan Bola Pimpong, Indikasi ada unsur 303

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - dulunya nama Hotel tersebut bernama Hotel Sping, kini berahli nama Hotel K2, berlokasi kampung seraya kecamatan batu ampar kota batam provinsi kepulauan riau.

Diduga hotel k2, “telah menyediakan room karoke yang terindikasi bola pimpong atau di sebut bola angin memenuhi unsur 303”.

Hasil investigasi kabarmasa.com, Ketika Awak media melakukan investigasi dilokasi hotel k2 terlihat di dalam room karoke layar monitor bola pimpong atau bola angin sedang berlangsung. Jumat (07/07/2023)

Tidak lama kemudian kami di datangi tamu hotel wanita. dikejutkan teman,”der”.

Sambil canda dan tawa, balik ke pembicaraan kata temanya.

Di k2 sini, tersedia apa saja selain tempat istirahat? Kata si teman cewe cantik tersebut, dia ungkapkan bahwa hotel sping tersedia tempat Karoke, gelangang permainan (gelper), Bola angin (pimpong), Hall di lantai 2 (dua) dan terindikasi ada obat pil ekstasi.

Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan Kami sangat mengapresiasi serta mendukung penuh pihak aparat baik Polisi maupun TNI dan pemerintah kota Batam terkait penutupan tempat yg berbau Narkoba dan Judi yang dapat merusak generasi penerus Bangsa Indonesia.

Menurutnya, dalam masalah ini semua pengusaha sudah melanggar KUHP pasal 303 dan Telegram Kapolri ST/2122/X/RES/1.24/2021 untuk memberantas judi diabaikan apalagi Perwako No 49/2020 tidak juga dihiraukan sama sekali. Tutup Ketua Umum PW SEMMI KEPRI Zainul Sofian (BH)

Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri telah gagalkan penyeludupan PMI Non Prosedural, tujuan Malaysia di Kota Batam

RedaksiJuly 06, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Tim Unit I Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri berhasil gagalkan penyelundupan lima orang Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural tujuan Malaysia, lima orang Pekerja Migran Indonesia tersebut terdiri dari dua orang perempuan dan tiga orang laki-laki yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan cara transit di Kota Tanjungpinang.

Lanjut ke Kota Batam dan kemudian masuk ke Negara Malaysia dengan tanpa dokumen apapun. Hal tersebut disampaikan oleh Dirpolairud Polda Kepri Kombes Pol. Boy Herlambang, S.I.K., M.Si melalui Plh. Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H. di Mako Ditpolairud Polda Kepri, Sekupang, Kota Batam (06/07/2023).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP- A / 21 / VI / 2023/ Spkt. Dirpolairud / Polda Kepulauan Riau Tanggal 24 Juni 2023 dengan kronologis kejadian Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 13.30 WIB tim unit I Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.

“Para pekerja tersebut berasal dari Daerah Nusa Tenggara Timur dan akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan transit di Kota Tanjungpinang selanjutnya ke Kota Batam.” Ujar Plh. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H.

“Mendapati informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pada jam 17.30 WIB, di jalan Duyung, pasar pagi Sei Jodoh, Kota Batam, tim berhasil mengamankan seorang supir mobil Carry warna kuning yang kemudian diketahui berinisial FP alias B, dari keterangannya bahwa ia disuruh oleh Inisial KN alias N untuk mengantar para Pekerja Migran Indonesia yang berjumlah lima orang tersebut ke Hotel Sekawan, Sei Jodoh, Kota Batam, Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan untuk mencari Inisial KN alias N.” Jelas Plh. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H.

“Kemudian pada jam 18.45 WIB tim melakukan penyelidikan di wilayah jodoh tepatnya di kampung Pisang kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan pada jam 19.50 WIB tim melihat keberadaan Inisial KN alias N yang berada di pinggir jalan kampung Pisang kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan kemudian tim melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Inisial KN alias N, dari pengakuan Inisial KN alias N bahwa ia telah mengutip uang dari para Pekerja Migran Indonesia tersebut yang disimpan di rumahnya.

Selanjutnya tim didampingi dengan Ketua RT 02 RW 07 Kampung pisang menuju ke rumah Inisial KN alias N untuk mengambil uang tersebut, saat berada di rumahnya tim melakukan penghitungan dan disaksikan oleh Inisial KN alias N serta ketua RT 02 RW 07, dari hasil penghitungan diketahui bahwa jumlah uang tersebut sebesar Rp. 20.600.000,-. Selanjutnya Inisial KN alias N Beserta uang sebesar Rp. 20.600.000,- diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.” Tutur Plh. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H.

“Barang Bukti yang diamankan adalah 1 Unit Mobil Suzuki Carry warna kuning beserta STNK, Uang Tunai Rp. 20.600.000,-., kartu ATM dan buku tabungan atas nama Inisial KN alias N serta Handphone milik Inisial KN alias N. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 81 Jo pasal 69 Jo pasal 83 Jo pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.” Tutup Plh. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Yudi Sukmayadi, S.H.(Red)

Gubernur Ansar Ahmad Gesa Pemberian Insentif Tahun 2023 Untuk Kota Batam: Insentif untuk RT/RW, Posyandu Balita, Guru PAUD, dan Rumah Ibadah

RedaksiJuly 06, 2023 No comments

KABARNASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa pemberian insentif kepada RT/RW, Posyandu Balita, Guru PAUD, dan rumah ibadah merupakan ucapan terima kasih kepada para perangkat yang telah mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat.

"Meskipun tanpa bantuan ini, Bapak/Ibu sebagai perangkat senantiasa mengabdikan diri untuk masyarakat," jelas Gubernur Ansar saat menyerahkan secara simbolis bantuan insentif di Gedung Serba Guna Balai Perikanan Budidaya Laut, Pulau Setokok, Kota Batam, pada Kamis (06/07/2023)

Gubernur Ansar menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai Gubernur, tugasnya adalah menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dan memberikan pembinaan kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya.

"Selain itu, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari teman-teman di dewan legislatif. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada mereka," ucap Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar menegaskan bahwa pemberian insentif ini adalah bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Dengan bertemu dan bersilaturahmi, pemimpin dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

"Dengan demikian, kita dapat mengetahui keluhan apa saja yang ada di tempat Bapak/Ibu semua, dan dengan cepat meresponsnya dengan memberikan solusi penyelesaian," tutupnya.

Pemberian insentif kali ini dilakukan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang. Total terdapat 142 RT dan 53 RW yang menerima insentif, serta 53 Posyandu Balita. Selain itu, terdapat juga bantuan untuk guru PAUD dan rumah ibadah.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepri memberikan insentif kepada 3.395 RT dan 809 RW di Kota Batam, dengan total anggaran sebesar Rp5,04 miliar. Sementara itu, bantuan untuk posyandu di Kota Batam diberikan kepada 554 posyandu, dengan total anggaran Rp2,77 miliar. Setiap posyandu menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Selanjutnya, bantuan juga diberikan kepada 1.418 guru pendidikan anak, termasuk TK, PAUD, dan Raudhatul Athfal di Kota Batam. Rincian penerima bantuan adalah 960 guru TK, 145 guru PAUD, dan 313 guru Raudhatul Athfal. Setiap guru menerima bantuan sebesar Rp1,2 juta. Sedangkan untuk rumah ibadah di Kota Batam, terdapat 354 tempat yang menerima bantuan dengan total anggaran sebesar Rp52.696.420.414.(*)

Tim Terpadu melakukan Penertiban lokasi tangki 1000: untuk Kepentingan para Pengusaha atau pihak BP Batam?

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Penertiban atas nama tim terpadu kota batam, di sini ada pihak Polisi, TNI dan lainnya. Melakukan penertiban di lokasi tangki 1000 (seribu)

Peta Lokasi (PL) tersebut milik PT Batamas kepemilikannya sudah jelas, Ungkap Kapolresta Barelang Kota Batam. “tetapi tidak di tunjukan secara legalitas saat awak media gelar konferensi pers”.Rabu (05/07/2023)

Proses tahapan-tahapan dari sosialisasi termasuk ganti rugi atau tali asih kepada warga masyarakat semuanya ada 500 (lima ratus) Kartu Keluarga (KK).

Lalu, 450 (empat ratus lima puluh) masyarakat sudah menerima tali asih atau ganti rugi dari PT Batamas menyiapkan alokasi. Tidak di sebutkan berapa nominal di peruntukan ke masyarakat setempat

Dari warga 500 (lima ratus) Kartu keluarga (kk) terdapat 50 (lima puluh) kartu keluarga (kk) yang belum menerima atau menolak dengan adanya atas kesepakatan itu. Dari surat peringan ke-1 sampai ke-3, bahkan isomasi sudah di laksanakan dan di lakukan tahapan-tahapan

Dini hari melakukan pernertiban, walaupun dari masyarakat ada penolakan sistuasi tetap aman dan kundusif. Ujar kapolreta barelang

Sekarang tahapan-tahapan pengeluaran barang-barang milik warga di sini, setelah itu kita akan ratakan rumah ruli-ruli atau rumah liar yang ada di sini

Sedikit ada perlawan dari warga yang kontra ada anggota brimop terkena tembakan panah, luka ringan dan juga anggota polreta luka 1 (satu) luka ringan dan semuanya luka ringan

Kita amankan, “Ada 14 (empat belas) warga yang di tangkap di karenakan propokator dilokasi tersebut”. Akan di proseses sesuai hukum yang berlaku

Terdapat Barang Bukti (BB). Panah, bom molotop, sajam termasuk yang lain-lainnya. Saya tekankan di sini ada Babink, Dirpam, BP Batam dan Kapolresta Barelang dan kami mengatas namakan pemerintahan kota batam, tim terpadu dan atas nama negara

Proksi pembangunan lokasi, dari PT Batamas belum mengetahui lokasi ini akan di buat apa. Yang pasti lokasi ini untuk memajukan kota batam, luas lokasi sekitar 5-7 hektar dan di temukan ada 500 (lima ratus) ruli (rumah ruli). Ujar Kapolresta Barelang Kota Batam

SEMUA INI UNTUK MEMAJUKAN KOTA BATAM, BUKAN UNTUK PENGUSAHA

Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepulauan Riau (Kepri) Zainul Sofian angkat bicara, terkait penertiban atau pengusuran lokasi bukit senyum tangki 1000 (seribu).

Iya menyampaikan bahwa diduga tim terpadu sudah bersekongkol (kong kalikong) antara pengusaha, tim terpadu serta pihak BP Batam. Di sayangkan Oknum aparat penegak hukum (APH) membela pengusaha untuk kepentingan-kepentingan yang belum jelas legal stending ke pemilikan perusahaan PT batamas, ungkap ketua umum kepri zainul sofian

Ketua Umum PW SEMMI Kepri Zainul Sofian, meminta kepada Ketua tim terpadu kota batam angkat bicara atas terjadinya insiden masyarakat bentrok dengan tim terpadu dini hari. “Masyarakt bukan Teroris yang di hadapkan dengan tim gabungan”.

Kelanjutan, Apa lagi masyarakat menjadi korban atas isiden penertiban tim terpadu, lalu siapa yang bertanggungjawab? Punkasnya.

Di sayangkan masyarakat kota batam menjadi tumbal oleh oknum pengusaha dan tim terpadu kota batam, “sampai masyarakat di tangkap 14 orang di lokasih”.

Danpak sebab akibat Tim Terpadu kota batam, saat ini tidak lagi berpihak kepada masyarat lagi. Jika Oknum tim terpadu bersekongkol atau kong-kalikong kepada perusahan, maka kota batam akan dikuasai oleh mafia-mafia lahan, tegasnya Ketua PW SEMMI KEPRI Zainul Sofian

“Meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk menindak lajuti insiden penertiban lokasi tangki 1000 (Seribu) yang di lakukan tim terpadu Kota Batam”.

Di harapkan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi Dodo, untuk dapat melindungi masyarakat kota batam dari oknum-oknum mafia lahan di Kota Batam.tutup Ketua Umum Zainul Sofian (BH)

KKN Taruna Poltekip Di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Kemenkumham Sumut

KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Lima orang Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Angkatan 55 telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Pada Rabu, 5 Juli 2023.

Dalam implementasi hasil Kuliah Kerja Nyata tersebut, para Taruna memberikan edukasi bagi warga binaan berupa Penyuluhan terkait Bahaya Penyalahgunaan Narkotika untuk mewujudkan Rutan Humbahas BERSINAR (Rutan Bersih Tanpa Narkoba). Kegiatan tersebut di dampingi dan diikuti langsung oleh Bapak Herry H Simatupang selaku Kepala Rutan Humbahas, Bapak Tamrin Simamora selaku Kepala Pengamanan Rutan Humbahas, Bapak Herinal Simamora selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan 30 orang perwakilan Warga Binaan Rutan Humbahas.

Dalam kegiatan penyuluhan tersebut, para Taruna memaparkan pentingnya mengetahui dampak negatif narkotika serta bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.

Sebagai wujud nyata dan komitmen Rutan Humbahas dalam mewujudukan Rutan Humbahas yang BERSINAR, para Taruna memberikan inovasi dalam bentuk spanduk yang ditempelkan cap tangan bermakna "Stop Narkoba".

Melalui edukasi penyuluhan ini diharapkan warga binaan dapat menumbuhkan kesadaran diri terkait dampak buruk penyalahgunaan narkoba sehingga setelah mereka bebas dari masa pidananya mereka dapat menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Bapak Herry Simatupang juga menekankan agar kegiatan ini jangan hanya menjadi simbolis saja, melainkan dapat di laksanakan dengan baik dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, terkhusus kepada warga binaan rutan humbahas yang saat ini sedang menjalani masa pidana di Rutan Humbahas maupun nantinya ketika sudah kembali ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Bapak Tamrin Simamora juga menambahkan agar Taruna tetap semangat dan bersunggung-sungguh dalam menjalani pendidikannya, karena nantinya Taruna akan menjadi kader-kader pemimpin di lingkungan Pemasyarakatan.

Kegiatan penyuluhan di akhiri dengan melakukan foto bersama dan bersalaman.

Dengan telah terlaksananya penyuluhan ini, seluruh peserta yang ikut di dalamnya berkomitmen untuk melawan narkoba. Kegiatan KKN di Rutan Humbahas juga telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang bermanfaat bagi para Taruna Poltekip agar nantinya ketika Taruna telah selesai menjalani pendidikannya dan mulai bertugas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat di pertanggung jawabkan.

Pelantikan SEMMI Jakarta Raya Periode 2023-2026, SEKUM SEMMI JAKARTA : Kaderisasi dan Politik Adiluhung

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pelantikan Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ( SEMMI ) Jakarta Raya mengusung tema " Semangat juang semmi untuk membangun Jakarta yang berdaya saing, inovatif dan berkeadilan " 3/7/23

Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Balaikota DKI Jakarta dihadiri dan dilantik lansung Oleh Ketua Umum PB SEMMI dan Sekretasis Jendral , tidak terlepas Organisasi kepemudaan Setingkat Provinsi yang terpantau hadir dilokasi pelantikan.

Dalam wawancara Singkat Dwi Panjul sebagai Sekretaris Umum menegaskan kedepan banyak tantangan yang harus dihadapi khususnya daya saing SEMMI sendiri dalam mencari kader oleh sebab itu kita fokus terdepan mencetak Kader sebaik-baiknya.

Selanjutnya panjul menyampaikan kedepan kita akan merasakan euforia pesta Demokrasi dengan adanya pemilihan umum, tentu saya harap tidak ada yang menggunakan SEMMI Jakarta dalam ranah politik praktis.

politik praktis yang terlihat belakangan ini juga sudah mulai dipandang kritis oleh masyarakat kita, ujaran kebencian (hate speech), serta sikap saling menyudutkan kendati masih ada, tetapi relatif berkurang dan berganti dengan "perang gagasan" SEMMI Jakarta mengusung Politik adiluhung yang menggambarkan konsep berpolitik yang tinggi kualitasnya, sebuah upaya untuk membangun konstruksi ideal kehidupan bernegara, tutup Panjul

Diduga PT. DELIMA UTAMA tidak memiliki izin pembangunan Pabrik Aspal Wasekjend PB SEMMI Angkat bicara

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Proses pembangunan Asphalt Mixing Plant (AMP) yg terletak di Desa Semangki , Kec Simbang , Kab Maros Sul-sel yang di bangun oleh PT.DELIMA UTAMA di duga tidak memiliki izin , hal ini membuat masyarakat sekitar berupaya melakukan penolakan terhadap proses pembangunan Pabrik Aspal tersebut , karena dampak yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem , lahan perkebunan dan sawah milik masyarakat .

Andry Jusliandi Wasekjend Industri & Ketenagakerjaan PB SEMMI angkat bicara terkait hal ini , Menurutnya Pemerintah Setempat beserta Pemerintah Kab Maros harus mengambil langkah yg tepat dan tegas terhadap pembangunan pabrik aspal tersebut yg di duga tidak memiliki izin dan menuai penolakan dari masyarakat sekitar karena akan berdampak pada perkebunan dan sawah masyarakat , pemerintah Kab Maros harus berpihak dan mendengarkan keluhan masyarakatnya.

Lanjut Andry ' . Wilayah yg kemudian menjadi lokasi proses pembangunan pabrik aspal tersebut adalah daerah yg memilik resapan air dari beberapa sumber mata air , jelas limbah dari pabrik aspal ini ketika tidak di hentikan pembangunannya sampai pabrik ini beroperasi akan mencemari tanah dan sungai sehingga dampaknya akan membuat persawahan petani tidak produktif karena sungai tersebut di manfaatkan para petani untuk mangairi persawahannya.

Proses pembangunan pabrik Aspal yg di duga tidak memiliki izin dan kajian lingkungan jelas akan mengakibatkan kerusakan yang cukup masif , jika pembangunan pabrik ini di biarkan begitu saja maka akan berdampak pada wilayah kelola masyarakat , begitu juga dengan sungai yg berada di sekitar pabrik pasti akan tercemar.

Selain Pemerintah Daerah , Pihak Aparat Kepolisian juga harus mengambil langkah yg tegas untuk menghentikan pembangunan pabrik aspal tersebut , Polda Sul-sel harus tegas dalam menyikapi hal ini , apalagi Proses Pembangunan di duga tidak memiliki izin dan kajian lingkungan , sesuai peraturan yg berlaku , bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdiri atas dasar payung hukum , sesuai yang termaktup dalam pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 , Oleh karena itu seluruh aktivitas publik , baik Pemerintah pusat , Provinsi , Kabupaten , Pengusaha – pengusaha serta civil society harus tunduk dan patuh terhadap mekanisme peraturan perundang-undangan yang telah di sepakati , jika Polda Sul-sel tidak mampu mengambil langkah yg tegas , maka kami dari PB SEMMI akan menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri untuk meminta Kapolri mengevaluasi kinerja dari Kapolda Sul-sel beserta jajarannya , karena kami anggap ini merupakan hal serius yg harus di tuntaskan , apalagi ini untuk kepentingan Rakyat , Khusunya Masyarakat Desa Semangki , Kab Maros Sul-sel yg akan merasakan dampak dari Pabrik Asphalt Mixing Plant.

Ketum AMPRI Desak Pj. Gubernur Sulbar, Klarifikasi Terkait Indikasi DAK TA. 2023 yang diperjualbelikan

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Kepada Yang Terhormat Bapak Pj. Gubernur Provinsi,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga Taufik dan Hidayah Allah SWT selalu menyertai, dalam menjalankan aktivitas sehari - hari agar kita semua dapat memberikan pelayanan maksimal dan terbuka atas setiap kebijakan yang kita buat. Rabu (05/07/2023)

Sehubungan dengan adanya indikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dan Gratifikasi Yang Di Duga Kuat Di Lakukan Oleh Sdr. Ndr, Ryn (Inisial) dan Adik Kandung Kadis Pendidikan, Pada Proyek Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Sekolah Sekolah Menegah Atas Atau Sederajat Pada Satuan Dinas Pendidikan Sulawesi Barat.

Dimana Sumber Anggarannya Di Ketahuai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) Sebesar Kurang Lebih 300 Milyar. TA. Anggaran 2023. maka dengan ini , kami dari ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA PRIHATIN INDONESIA meminta Pj. Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Barat untuk Mengklarifikasi Terkait Informasi yang Kami dapatkan Serta Membongkar adanya Indikasi Kejahatan Luar Biasa Yang Sejak Lama Menggurita Di Pemerintahan Sulawesi Barat.

Dengan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dan gratifikasi dalam proyek Dana Alokasi Khusus ( DAK ) yang diperjualbelikan oleh seperti yang disebutkan diatas yang masing-masing dari anggaran itu berkisar 15% untuk mereka.

Muh. Ahlus ( KETUM AMPRI ) mempertegas bahwa dugaan ini harus secepatnya diklarifikasi dan ditindaklanjuti karena ketika kita berbicara terkait persoalan pendidikan maka kita berbicara tentang masa depan bangsa. Pendidikan hari ini harus jauh dari yang namanya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ). Dan pendidikan juga sudah diatur dalam UUD 1945.”Tegasnya

Demikian surat terbuka ini kami buat, dengan harapan agar sekiranya bapak Pj. Gubernur Sulbar dapat mendengarnya. Hormat kami dari Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Prihatin Indonesia.(Red)

Sebanyak 363 Jamaah Tiba Dengan Selamat: Gubernur Ansar Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter 1 Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 1 Kepulauan Riau, yang tiba kembali ke tanah air, di Bandara International Hang Nadim, Kota Batam, Selasa (04/07/2023)

Gubernur Ansar langsung menjemput jemaah haji dari ruang kedatangan international A3, begitu rombongan keluar dari Peswat Saudi Arabia Airlines yang membawa rombongan dari Bandara King Abdul Azis Jedah.

Sebanyak 363 jemaah haji mendarat dengan selamat tepat pukul 17.00 WIB, dan meleset kurang lebih 2 jam dari jadwal awal, dikarenakan pesawat berhenti sejenak di Bandara Kualanamu Medan Sumatera, untuk satu alasan teknis.

"Assalamualikum bapak dan ibu jamaah haji semua, selamat datang kembali di tanah air. Semoga ibadah haji yang telah dilaksanakan ini, membawa bapak dan ibu semua, menjadi haji yang mabrur," ucap Gubernur Ansar sambil menyalami para jamaah.

Menurut Gubernur Ansar, kita semua patut bersyukur, karena dari sebanyak 363 rombongan yang berangkat, semua kembali dengan selamat. Tidak ada yang mengalami hal hal diluar dugaan kita semua. Baik itu meninggal dunia ataupun sakit.

"Jelas ini patut kita syukuri sekali, " tambah Gubernur Ansar.

Tak lupa Gubernur Ansar juga mendoakan kepada jemaah haji semua, untuk senantiasa istqomah dalam beribadah. Bahkan mesti harus lebih meningkat lagi. Karena tentu masyarakat banyak berharap, mendapatkan kesempatan menunaikan rukum Islam ke lima tersebut.

Dengan telah kembali lagi ke tengah-tengah keluarga dan juga masyarakat, jemaah haji diharapkan terus menjaga sikap baik dan akhlak terpuji seperti yang telah dilakukan selama berhaji.

Seperti diketahui, kloter 1 membawa jamaah haji dari kabupaten dan kota se-Kepri. Ada kurang lebih 363 jemaah haji yang berangkat dan dilepas langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad dari Asrama Haji Batam Centre.

Turut mendampingi Gubernur Ansar dalam penyambutan jemaah haji kloter 1, Kakanwil Kemenag Kepri Mahbub Daryanto, Asisten 1 Pemerintahan, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala OPD Pemprov Kepri dan juga Tim PPIH Embarkasi Batam.(Red)

Bersembang Dengan Media: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Paparkan Berbagai Program Strategis Pemprov Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Dalam rangka memperkuat silaturahmi dengan para Insan Pers, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melakukan Sembang Bersama Media di Batam, yang dilaksanakan di Kedai makan Bintang Kopi, Jl. Abulyatama Batam, Selasa (04/07/2023).

Pertemuan yang mengangkat tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan dan Menjaga Kondusifitas Daerah" ini dihadiri oleh berbagai awak media, baik media online maupun cetak di Batam.

Sebagaimana diketahui Pers memiliki peran yang sangat strategis dalam mensukseskan berbagai pembangunan di segala bidang. Karena dalam menjalankan tugasnya, para mitra pemerintah ini akan menghadirkan berbagai informasi dan kritik sebagai kontrol sosial demi kebaikan dan kemajuan bangsa.

Adapun fokus obrolan santai Gubenur Ansar dengan para Insan Pers dikesempatan ini lebih terfokus pada beberapa isu diantaranya polemik PPDB di beberapa sekolah di Batam, Ekspor Pasir Laut, Permasalah taksi Konvensional dan Online di Batam serta pelaksanaan Harsiarnas yang akan diselenggarakan di Bintan pada 10 sd 13 Agustus 2023.

Dikesempatan ini, Gubernur Ansar juga memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah diraih selama kepemimpinan Ansar-Marlin selama 2 tahun, walaupun dengan berbagai hambatan dan keterbatasan anggaran, terlebih di awal kepemimpinan langsung dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang turut menghancurkan ekonomi Kepri.

Ditahun 2023 ini, Pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan I 2023 mengalami perkembangan yang baik dengan capaian pertumbuhan sebesar 6,51 persen. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan I tahun lalu sebesar 2,83 persen. Kemudian bebagai proyek infrastruktur jalan kembali digesa oleh Gubenur Ansar untuk beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau guna membuka keterisoliran daerah.

"Tahun ini berkat kegigihan, hubungan yang baik dengan Bappenas kita mendapatkan anggaran 640 milyar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di beberapa wilayah Kepri. Begitu juga dari Kemenkes RI kita mendapatkan anggaran 107 milliar guna peningkatan fasilitas kesehatan di Kepri," jelasnya.

Kemudian terkait ekspor pasir laut yang sedang menghangat saat ini, Gubernur Ansar memastikan bahwa pengerukan sendementasi laut belum akan dilakukan saat ini karena hal ini terus dilakukan kajian secara hati-hati oleh Kementerian Kelautan dan perikanan RI terkait dampak-dampak yang bisa ditimbulkan kepada lingkungan dan masyarakat.

"Kalaupun hal itu dilakukan kedepannya, maka saya pastikan daerah akan mendapatkan nilai tambah, baik itu dalam bentuk CSR dengan porsi yang lebih besar sehingga masyarakat yang terdampak akan mendapatkan hak yang adil," jelasnya.

Sebelumnya, Kadis Kominfo Kepri, Hasan, S.Sos, menyampaikan bahwa acara Temu Sembang bersama media ini, akan diagendakan sebagai kegiatan rutin Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjawab berbagai pertanyaan media yang berkembang di masyarakat sebagai bahan masukan dan koreksi bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan.

"Kegiatan ini akan kita laksanakan juga di kabupaten/Kota lainnya sebagai wadah silaturahmi dan sarana Pemerintah menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat," tutupnya.

Turut hadir Kegiatan ini Ketua Badan Kehormatan DPRD Kepri Taba Iskandar , Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, Tim Percepatan Pembangunan, Kepala Dinas Pendidikan Andi Agung, Kepala Dinas perhubungan Junaidi, Kepala Dinas PTSP Asparizal serta Kepala Badan Kesbangpol Heri Mokhrizal. Dari media hadir juga Ketua PWI Kepri Chandra Ibrahim, Ketua Aji Kota Batam Juanda serta berbagai insan media. (Red)

Seminar Merajut Nusantara: Kiat-kiat Optimasi Pemasaran Online di Era Digital

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda Seminar Merajut Nusantara dengan tema "Kiat - Kiat Optimasi Pemasaran Online" kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, penampilan tarian kreasi jawara dari Banten dan dilanjutkan dengan ucapan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar. Selasa (04/06/2023).

Kegiatan Seminar tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 217 peserta. Adapun pemateri yang mengisi Seminar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, LC. MA

Dr. Geofakta Razali selaku Ceo Kaum Design (PT Geo Desaign Eduka), dan Ihyauddin, S.SOS., M.AP selaku Ketua Gekrafs Kab. Serang.

Dalam penyampaian materinya Dr. Geofakta Razali menyampaikan bahwa Digital Marketing merupakan sebuah kegiatan pemasaran atau promosi produk/brand dengan menggunakan internet.

Tujuan dari digital marketing itu sendiri yaitu untuk menarik konsumen beserta calon konsumen secara cepat.

Dr. Geo juga mengatakan bahwa sudah tidak heran perusahaan - perusahaan menggunakan dunia digital untuk pemasaran karena penggunanya sangat luas.

"Seperti yang kita ketahui penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sekarang ini sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan, dengan berlomba-lomba membuat konten yang kreatif untuk menarik konsumen."

Lalu dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Dr. H. Jazuli Juwaini, LC. MA mengatakan bahwa dalam membantu UMKM dengan pemasaran digital ini kita harus memiliki jiwa yang optimis sekaligus percaya diri dengan produk yang akan kita pasarkan, saingan di era digital memang terbilang sangat banyak karena penggunanya juga sangat luas, namun tetap gunakan langkah yang baik dan benar agar tidak kalah saing dengan yang lain.

Dalam penyampaiannya materinya Dr. Jazuli juga mengajak para peserta untuk selalu optimis dan mengikuti teknologi dengan tetap beretika.

"Yang pesimis akan bicara bahwa teknologi itu jahat karena merusak, namun yang optimis akan tetap mengikuti teknologi dengan menggunakan etika, saya pengen temen-temen berada di posisi yang optimis, memang banyak sekali tantangan kita mulai dari perdagangan, tumbuh kembang anak, dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa masih banyak orang yang mau belajar, dan berdampingan dengan teknologi dengan mengedepankan etika." Ujarnya

Dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Ihyauddin, S.SOS., M.AP dalam penyampaian materinya mengatakan bahwa memanfaatkan perkembangan teknologi ini sangat penting bagi kita, kita bisa memulai sejak sekarang untuk belajar memanfaatkan optimasi online untuk meningkatkan penjualan, tidak hanya itu pemateri ketiga juga menjelaskan bahwa dalam dunia digital terdapat Piramida digital marketing yang harus kita terapkan yaitu Akun platform digital, dilanjutkan dengan produk yang akan kita pasarkan, lalu content marketing, visual marketing, personalized marketing dan yang terakhir continuous marketing." Tutup Ihyauddin(Red)

HMI Cabang Jakpustara Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara menyampaikan mosi tidak percaya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Kabarnya ia terseret kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022 yang sebelumnya telah menyeret Johnny G. Plate sebagai Menteri Kominfo.

Azzuhri Rauf, Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara menyatakan statementnya bahwa sebagai representasi dari rakyat, kami perlu tegaskan mosi tidak percaya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, karena terindikasi terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS. Fenomena ini mempertontonkan bagaimana para petinggi elit memainkan skema korupsi dalam kabinet Jokowi dan tidak betul-betul pro terhadap rakyat. Artinya, motivasi untuk menjadi penguasa hanya demi melanggengkan demokrasi yang koorporat yang beridiologikan neo-liberalisme.

"Sekalipun Menpora telah mengklarifikasi dugaan korupsi saat dipanggil ke Kejaksaan Agung, namun karena namanya (Dito) telah disebut menjadi salah satu penerima aliran dana proyek BTS Kominfo, maka kami sudah tidak percaya lagi terhadap Dito Ariotedjo karena memiliki rekam jejak yang buruk dan berpotensi merusak integritas para petinggi Negara karena telah banyak petinggi elit yang merampok uang negara yang seharusnya disalurkan kepada rakyat." Tegas Azzuhri Rauf. Selasa, (04/07/2023).

Nama Dito terseret berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Irwan Hermawan yang beredar. Dito merupakan satu dari 11 nama penerima aliran dana. Politisi muda itu diduga menerima uang sebesar Rp 27 miliar saat masih berstatus sebagai anggota DPR RI. Aliran dana yang diterima itu bersumber dari proyek BTS Kominfo, dalam rentang waktu November hingga Desember 2022.

Azzuhri Rauf kemudian menambahkan bahwa sebagai Politisi Muda dari Partai Golkar, Dito telah merusak harapan masyarakat meskipun sempat dibanggakan sebagai menteri termuda. Akan tetapi pada faktanya bahwa anak muda yang seharusnya membawa perubahan, yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan fundamental masyarakat, justru telah terduga melakukan korupsi. Baginya, terduga atau terindikasi artinya ada bau busuk yang tercium. Apalagi sampai dipanggil Kejagung.

Selanjutnya Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara itu menyayangkan terseretnya nama Dito dalam kasus korupsi BTS dan malah mengikuti tokoh-tokoh perampok uang negara terdahulu. Padahal menurutnya, Dito seharusnya dapat dipercaya sebagai manifestasi pemuda yang diharapkan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan demi Pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mengisi pos-pos strategis yang ada di Pemerintahan. Namun dampak dari kejadian ini justru merusak citranya sebagai perwakilan pemuda dan juga perwakilan sebagai kader partai.

"Munculnya dugaan kasus korupsi BTS yang menyeret Dito ini sekaligus merusak citra partai menjelang pemilu 2024 dan perlu dievaluasi total. Jangan sampai tradisi mewariskan pikiran materialistis dari senior-senior (secara universal) justru diteruskan oleh Menpora. Disisi lain kejadian ini justru menurunkan elektabilitas pemuda sebagai kaum milenial yang progresif dan dapat memberikan harapan baru bagi bangsa".

Dalam pernyataan persnya, Azzuhri Rauf menjelaskan bahwa kita sudah mengetahui bersama bagaimana kasus korupsi BTS yang dilakukan Johnny G. Plate sebelumnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51, dimana Jaksa pada Kejagung menyebut dalam kasus korupsi BTS 4G tersebut, ia memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi. Artinya, jika ada nama Dito yang diseret dalam kasus tersebut maka besar kemungkinannya ia juga terlibat. Karena menurutnya, tidak mungkin kalau dirinya bersih dari kotornya sikap tamak, ia dipanggil atas dugaan keterlibatan korupsi proyek BTS. Apalagi ada catatan buruk yang bisa diamati dalam jejak digital terkait orang-orang yang ada dibalik Menpora saat ini.

Pada statement penutupnya, Pria yang akrab disapa Zuhry itu menyampaikan bahwa akan turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi dan menyatakan dukungannya kepada Kejagung beserta instansi penegak hukum lainnya untuk mendalami dan mengusut tuntas keterlibatan Dito Ariotedjo dalam korupsi BTS. Ia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memanggil dan mengevaluasi Dito agar semuanya sesuai dengan mekanisme hukum dan struktur kenegaraan sebagai upaya untuk mengembalikan trust publik.

Oleh karenanya ia mengatakan bahwa dibutuhkan ketegasan Pak Joko Widodo untuk memanggil dan mempertanyakan lebih lanjut kasus yang terjadi ini secara langsung. Jangan sampai Presiden dianggap sebagai Pemimpin pragmatis populasi yang pro ekonom oligarki.

"Dalam waktu dekat, kami dari HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara akan mengirimkan somasi dan menggelar mimbar bebas didepan gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai mosi tidak percaya atas Kejadian yang telah viral ini. Disamping itu kami perlu tegaskan bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan politik dan ditugaskan oleh rakyat untuk mencapai tujuan bersama sesuai amanat konstitusi, jika ia berbuat kesalahan maka hukumnya wajib untuk dikritisi bahkan dikawal sampai dicopot dari jabatannya." Tutup Azzuhri Rauf. (Red)

Kaum Penganggur Bekasi Ancam Demo Jika Tuntutan Diabaikan

KABARMASA.COM, BEKASI - Meningkatnya jumlah pengangguran tahun ke tahun menimbulkan dampak negatif bagi warga Kabupaten Bekasi. Sejumlah masayarakat yang tergabung “SUARA KAUM PENGANGGUR BEKASI” ancam demontrasi bila tuntutannya diabaikan. Senin 03/07/2023)

Suara kaum penganggur Bekasi itu menuntut Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dipimpin Dani Ramdan dapat mewujudkan keinginan warga Bekasi agar dapat bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak.

Mereka mencatat jumlah pengangguran terbuka 2022 di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang, data itu meningkat dibanding 2021 yang berjumlah 197.000 orang.

Kendati jumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi berkisar 7.339 perusahaan namun warganya masih menjadi pengangguran.

Padahal, sudah ada Peraturan Bupati (Perbub) Bekasi nomor 9 tahun 2019, Tentang perluasan kesempatan kerja yang yang menerangkan bahwa setiap perusahaan di Kabupaten Bekasi, harus mengalokasikan minimal 30 persen, dari rekrutmen tenaga kerjanya, diisi oleh para pencari kerja yang ber-KTP Kabupaten Bekasi.

“Tuntutan kaum Penganggur, pemerintah dapat mempekerjakan penganggur di Kabupaten Bekasi yang berusia produktif 18 – 25 tahun di perusahaan yang berjumlah 7 ribuan kemudian Pemerintah dapat memberikan usaha atau bidang lain kepada penganggur di usia non produktif 25 – 45 tahun keatas,”kata ketua Perhimpunan Kaum Penganggur Bekasi Dwi Haryanto.

Dwi juga mempertanyakan output dari gagasan Dani Ramdan yang membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran (TKP3), faktanya kaum penganggur saat ini sangat sulit untuk mencari kerja bahkan, untuk melamar kerja di perusahaan agar diterima tak jarang para pencari kerja dimintakan uang hingga jutaan rupiah.

“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memfasilitasi warga dalam mencari kerja hingga bekerja tanpa banyak pungutan liar seperti yang di lakukan oknum yayasan,”ungkap Dwi.

Salain itu, menurut Dwi Pj.Bupati Dani Ramdan belum sepenuhnya berpihak kepada nasib warga Bekasi.

Ia mendesak Pemkab Bekasi juga dapat memperdayakan warganya yang sudah masuk usia non produktif, semisal dapat mengakses modal usaha dan menjalankan UMKM bagi para penganggur di usia non produktif.

“Jika PETISI tidak mendapat respon positif dan cenderung di abaikan maka kami para penganggur akan menggelar demonstrasi pada hari ulang tahun Kab. bekasi mendatang,”pungkasnya.

Hari Bhayangkara ke 77 SEMMI berikan kejutan kepada Kapolres Sibolga.

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA -Sibolga - Serikat mahasiswa muslim Indonesia ( SEMMI ) Wilayah Sumatera menyambangi Mapolres Sibolga berikan kejutan kue hari jadi Bhayangkara ke 77 tahun.

Arifatullah manik beserta jajaran mendatangi kantor polres kota Sibolga untuk memberikan kejutan di hari Bhayangkara ke 77 tahun.

Dalam agenda tersebut, SEMMI mengucapkan selamat hari Bhayangkara kepada Kapolres Sibolga, AKBP Taryono Raharja,S.IK Beserta staf dan jajaran. Selasa (04/07/2023)

Kunjungan dan kejutan tersebut diberikan SEMMI sekaligus ucapan terimakasih karena telah memberikan kontribusi yang baik untuk kota Sibolga, harapan nya semoga dihari Bhayangkara ke 77 tahun ini, personel polres kota Sibolga semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.

Kapolres Sibolga, AKBP Taryono Raharja, S.IK Menyambut baik kedatangan para jajaran pengurus SEMMI sumatera Utara, beliau mengatakan siap mendukung dan berkolaborasi bersama SEMMI guna untuk kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara, terkhusus nya kota Sibolga, AKBP Taryono Raharja, S.IK juga memberikan wejangan dan arahan kepada para mahasiswa agar selalu pintar pintar dalam mengambil keputusan, mahasiswa juga sebagai sosial kontrol agar tidak terkontaminasi hal hal negatif, oleh karena itu harus menjadi contoh yang baik bagi generasi penerus, ucap Kapolres Sibolga.

Dalam agenda tersebut turut hadir, Wakapolres Sibolga, kasat intelkam, kasat Reskrim dan jajaran Polres kota Sibolga.tutupnya (Red)

PC HMI Kota Batam: Akan menindak Pengusaha yang telah melangar aturan Disnaker Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Sekertaris Pengurus Cabang (PC) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Kota Batam Nizam mintak kepada pemilik hotel Merlin yang ada di pelita untuk menaikan gaji karyawan kerena diduga tidak sesuai degan UMK kota Batam. Selasa (04/07/2023)

Oner hotel juga mempunyai beberapa hotel di kota Batam, terdapat 6 (enam hotel) memiliki 1 meneger dan 1 kepemilikan hotel dari semua hotel ini, kami meminta pihak disnaker kota batam untuk mengecek kepemilikan hotel tersebut dan apakah benar keperuntukan hotel itu untuk tempat beristirahat?

“Diketahui masyarakat kota batam, bahwa hotel tersebut tempat perzinahan oknum-oknum tamu diantara 6 (enam) hotel tersebut”.

Jikara aturan disnaker untuntuk memperkerjakan karyawan hotel tidak sesuai pesangon atau gajinya, bisa jadi pidana karena melangar aturan ketenagakerjaan.

“Selain itu, aturan UMK itu berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember, tidak ada penundaan terkait pesangon atau gaji”

Dengan adanya laporan warga kota batam, terkait selip gaji yang tidak sesuai aturan disnaker kota batam dan nama tersebut tidak ingin di sebutkan.

Sebab, hal ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tentang ketenagakerjaan pasal 185. Pasal itu berbunyi barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2, pasal 68, pasal 69 ayat 2, pasal 8O, pasal 82, pasal 88A ayat 3, pasal 88E ayat 21, pasal 143, pasal 156 ayat 1, atau pasal 160 ayat 4, dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

“Sudah ada regulasi yang mengatur tentang itu,” ucap sekertaris HMI MPO kota Batam.

Jika ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pasal 88A ayat 4, yang berbunyi pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, buruh atau Serikat Pekerja, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kalau tidak di usut dan tidak ada tanggapan oleh disnaker maka, HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam) akan demo di depan kantor Disnaker.(Red)

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam Lik Khai: Menyangkan Wartawan Menulis Pemberitaan tanpa Persetujuan