Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama ke 22 Pati Polri

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama ke-22 Perwira Tinggi (Pati) Polri. 

Dalam proses upacara di Gedung Rupatama itu digelar juga kegiatan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri dan Kombes sebanyak 69 personel. 

"Hari ini, kami menggelar upacara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama diberikan kepada 22 Pati Polri. Sedangkan untuk kenaikan pangkat ke dan dalam Golongan Pati 

Polri dan Kombes diikuti oleh 69 personel," kata Sigit kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023. 

Sigit menekankan, dengan adanya penganugerahan tanda kehormatan dan kenaikan pangkat tersebut, diharapkan seluruh personel terus memberikan darma bakti terbaik untuk Bangsa, Negara dan institusi Polri.


"Tentunya, tanda kehormatan dan pangkat ini harus diiringi dengan dedikasi dan darma bakti serta motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Negara dan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Sigit. 

Menurut Sigit, dengan dedikasi yang tinggi, maka akan terwujud Polri yang semakin dekat dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Terus berikan dedikasi terbaik, demi mewujudkan Polri yang semakin diharapkan dan dicintai oleh masyarakat," ucap Sigit. 

Adapun Pati Polri yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama yakni; 

- Kabaharkam Polri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, S.I.K., M.Si.;

- Pati Polda Kalbar, Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M.;

Kapolda Papua, Irjen Pol Marthinus D. Fakhiri, S.I.K.;

- Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya, S.I.K;

- Kadiv TIK Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, S.I.K;

- Kapolda Sulut, Irjen Pol Drs.Setyo Budiyanto, S.H., M.H;

- Pati Baintelkam Polri penugasan pada BP2MI/ Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol Achmad Kartiko, S.I.K, M.H.;

- Widya Iswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lediklat Polri, Irjen Pol Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H;

- Widya Iswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lediklat Polri, Irjen Pol Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si.;

- Pati Baintelkam Polri penugasan pada Deputi Bid Intelijen Pengamanan Aparatur BIN, Irjen Pol Dwiyono, S.I.K. M.H.;

- Pati Baintelkam Polri penugasan pada Kemenparekraf, Irjen Pol Krisnandi, S.H., M.H.;

- Pati baharkam Polri Penugasan pada KKP/ Sataf Sus Men KKP, Irjen Pol Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H;

- Pati Bareskrim Polri penugasan pada BNN/Irtama BNN, Irjen Pol Drs. Wahyono, M.H.;

- Pati Baintelkam Polri penugasan pada BIN/Staf Ahli Bid. Pertahanan dan Keamanan Badan Intelijen, Irjen Pol Winarto, S.H.;



- Pati SSDM Polri penugasan pada 

Lemhannas/ Tenaga Ahli Pengkaji Bid Kumham Lemhannas, Irjen Pol Djoko Rudi E., S.I.K., S.H., M.Si.;

- Anjak Utama Bid Sosbud Baintelkam Polri, Irjen Pol Drs. Moh. Abdul Kadir, M.Si.;

- Pati Polda Sulut, Irjen Pol Drs. 

Mulyanto, S.H., M.M.;

- Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si;

- Pati Lemdiklat Polri, Irjen Pol Drs. 

Haribertus Dahana Resmiwara, S.H., M.Si.;

- Pati SSDM Polri penugasan pada 

Wantannas/ Tenaga Ahli Pengkaji Bid Sosbud Lemhannas, Irjen Pol Drs. Mochammad Yasin;

- Kapolda Jambi, Irjen Pol Drs. Rusdi Hartono, M.Si;

- Widyasiwara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Eddy Hartono, S.I.K.

Kenaikan dari Brigjen Pol ke Irjen Pol sebanyak 1 personel yaitu; 

- Pati Lemdiklat Polri penugasan pada Lemhannas RI, Irjen Pol Drs. Agus Sadono, M.Hum.

Kenaikan dari Kombes Pol ke Brigjen Pol sebanyak 6 personel, yakni; 

- Pati Div TIK Polri penugasan pada Lemhannas Polri, Brigjen Pol Drs. Mashur;

- Pati Baintelkam Polri penugasan pada BIN, Brigjen Pol Drs. Hermanto Kurnia Pria

- Pati Itwasum Polri penugasan pada Lemhannas RI, Brigjen Pol Drs. Sunarwan Sumirat;

- Pati Polda Sumsel penugasan pada Lemhannas RI, Brigjen Pol Drs. Kamaruddin, M.Si;

- Pati Lemdiklat Polri penugasan pada BIN, Brigjen Pol Prahoro Tri Wahyono, S.I.K.;

- Pati Baintelkam Polri penugasan pada BIN, Brigjen Pol Dr. Rinny Shirley Theresia Wowor, M.Psi.

Sementara, kenaikan AKBP ke Kombes sebanyak 62 personel.(Red)

Share:

Saling berbalas statement dimedsos: Pemko Batam sedang kisruh antar pejabat Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam, Bagai Mana Rakyat Kota Batam jika Pemimpin lagi kisruh?

KABARNASA.COM, KEPULAUAN TIAU - Kota Batam - Isu tentang keretakan hubungan antara walikota dan wakilnya di pemko Batam yang sudah banyak di perbincangkan di kalangan masyarakat kepulauan riau khususnya BATAM  akhir-akhir ini ternyata bukan isapan jempol semata,jum'at 30 juni 2024.


Hal ini dinyatakan dengan beredarnya video singkat whatsapp yang viral dimasyarakat  beberapa hari yang lalu yang memperlihatkan Amsakar sedang diwawancarai oleh sebuah media sosial perihal sudah tidak dilibatkan nya lagi dirinya dalam kegiatan di pemko batam dalam 5-6 minggu yang lalu. Jumat (30/06/2023)


Amsakar juga menjelaskan dalam video itu bahwa ajudannya yang biasanya mendekat untuk mengetahui agenda kegiatan di pemko batam saat ini telah dikeluarkan dari grup pimpinan yang ada sehingga terkesan ada pembatasan kepadanya terkait kegiatan yang ada.  


Viralnya  video berdurasi kurang dari 3 menit itu tentu saja mengundang beragam reaksi dikalangan masyarakat khususnya Relawan pendukung Amsakar yang kesal akan sikap dari walikota Batam yang terkesan sengaja melakukan itu untuk membatasi pergerakan popularitas dan elektabilitas Amsakar yang terus meningkat semenjak ia memastikan diri akan maju sebagai calon walikota Batam pada pemilu mendatang beberapa waktu lalu dalam sebuah acara yang dibuat oleh para Relawan yang mendukungnya.


Sedangkan,Rudi ngotot ingin memaksakan istrinya Marlin Agustina yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri untuk maju sebagai Calon Walikota Batam pada pemilu 2024 nanti dan dirinya sendiri akan maju sebagai Calon Gubernur Kepri.


Tentu saja video itu membuat gerah pihak Rudi ,melalui Kabag hukum setdako nya Joko Satrio Sasongko lewat sebuah media online  Rudi menyangkal bahwa video itu tidak benar dan menjelaskan tugas dan wewenang kepala daerah dan wakilnya sudah jelas dan tidak ada pembatasan terhadap wakil walikota batam.


Kelang beberapa hari,Akhirnya Rudi sendiri yang memberikan Klarifikasi kemedsos ketika diwawancarai oleh awak media selepas menghadiri sebuah acara terkait video viral itu dan ia mengatakan bahwa Amsakar lah yang tidak mau kekantor dan datang kepadanya untuk minta kerja.


Sontak statement sang walikota yang dikenal cukup disegani ini mengundang reaksi keras dari Relawan pendukung Amsakar Achmat yang menganggap Rudi sedang memainkan skenario Playing Victim untuk menutupi kesalahan nya " Pak Rudi, kalo berani jujur itu baru orang hebat, kami tau bang AM gak mungkin mangkir dari kerjanya, beliau sangat faham memposisikan dirinya sebagai wakil walikota batam selama hampir 2 periode ini mendampingi Rudi,jadi jangan playing victim la" ujar salah satu loyalis Amsakar yang tidak mau disebutkan namanya. 


Pilkada nyatanya masih berjarak kurang lebih setahun lagi,tapi nampaknya atmosfir persaingan dan tensi untuk saling memperebutkan kursi orang no 1 dibatam dimulai lebih awal,itu mungkin hal yang biasa dalam dunia per politikan namun jangan sampai kisruh diantara mereka membuat jalannya roda pemerintahan terganggu, "apalagi sampai membuat kebijakan yang merugikan publik, itu melanggar undang-undang dan perlu diingat sampai waktu yang ditentukan mereka masih terikat sumpah jabatan dan aturan yang harus dipatuhi" tutup sang relawan.(Red)

Share:

Gubernur Kepri Ansar Lepas Peserta Fornas VII 2023 ke Bandung - Jawa Barat

 


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (KORMI) Provinsi Kepri, melepas secara resmi peserta Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) ke-VII Bandung Jawa Barat, bertempat di Aula  Graha Kepri Kota Batam, Jum'at (30/06/2023)


Sebanyak 200 penggiat olahraga masyarakat yang tergabung dalam 30 Induk Organisasi Olahraga (Inogra) KORMI Provinsi Kepri, akan mengikuti pertandingan yang berlangsung pada tanggal 2 - 9 Juli 2023 mendatang, dan akan dibuka langsung Presiden Joko Widodo dari Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung Jawa Barat.


Dalam amanatnya Gubernur Ansar berharap, kalau olahraga yang dilakukan berdasarkan kegemaran yang tumbuh dan berkembang dengan nilai - nilai budaya di tengah masyarakat ini, bukan sekedar olahraga yang menghasilkan fisik bugar, kesehatan dan kegembiraan semata.


"Tetapi juga akan mampu menggerakan perubahan dan mengajak masyarakat untuk makin cinta pada berolahraga. Lebih dari itu, kegiatan ini juga bisa menguatkan etos kerja, mendorong olahraga prestasi hingga meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat" jelas Gubernur Ansar.

Menurut Gubernur Ansar, Pemerintah Provinsi Kepri  juga akan terus mendorong kemajuan pembangunan olahraga. Salah satunya,  melalui dukungan anggaran yang terus dilokasikan, guna memajukan terus prestasi dunia olahraga di Kepulauan Riau. Dengan demikian, prestasi olahraga di Kepri ke depan makin baik lagi. 


"Apalagi pengembangan olahraga yang diarahkan untuk mewujudkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), harus bisa melahirkan Indonesia Bugar 2045" ungkap Gubernur Ansar.


Karenanya, melalui kegiatan Fornas kali ini, Gubernur Ansar berharap para penggiat olahraga, untuk terus semangat, kreatif dan pantang menyerah. 


"Korbankan terus semangat, dan raih prestasi. Selain akan membawa kesuksesan, juga bisa membentuk semua, menjadi pribadi yang berprilaku positif dan kompetitif", pesannya.


Sementara itu Ketua KORMI Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin dalam laporan singkatnya mengaku siap memberangkatkan semua penggiat olahraga Kepri meraih prestasi terbaik. 

"Dimana kita targetkan, Kepri  bisa membawa  8 medali emas dan terus membaik prestasinya diperhelatan dua tahunan ini" ucapnya. 


Acara diakiri dengan pertunjukan atraksi line dance, dan juga  senam kreasi tari zapin Melayu. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan pataka KONI Kepri dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada Ketua Kontingen Wahyu Wahyudin, sekaligus simbol semangat untuk perjuangan bagi kontingen Kepri. (Red)

Share:

Poros Muda Indonesian Gelar Qurban Tahunan


KABARMASA.COM, JAKARTA - Qurban merupakan acara tahunan yang sudah di laksanankan berturut - turut, sebuah bentuk menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, kami melaksanakan pemotongan hewan qurban 2 ekor sapi dan 4 kambing.

Ketua umum poros muda indonesia Frans fredy S.H sekjend Afad usasra S.H Serta ketua pelaksana Ardi wirawan S.H dan jajaran mengucapkan terimakasih kepada Para pihak yang terlibat dan telah ikut membantu.

“Daging qurban kita bagikan kepada yang berhak dan juga pengurus serta masyarakat sekitar,” tutur Ardi Wirawan Ketua Pelaksana, Kamis (29/6/2023).

Qurban mengingatkan sebagai umat Islam, tolong menolong dijalan Allah harus dilakukan. Apalagi qurban merupakan perintah Allah melalui peristiwa Nabi Ibrahim.

“Kami Poros Muda Indonesia berkomitmen untuk membantu cita-cita luhur Indonesia yakni kesejahteraan, adil dan makmur,” ucapnya.

Semoga kita mampu meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS dalam berkorban demi persatuan bangsa dan keutuhan Negara. Dan juga kami akan terus menerus mendukung indonesia yang lebih baik, setia terhadap NKRI.

Acara tersebut berlangsung dengan lancar dan hikmat di lakukan di sekitaran sekretariat Poros Muda Indonesia.

Dan juga kami Poros Muda Indonesia Berterima kasih kepada Polri dan jajaran nya, serta lapas dan rutan.
Share:

Muasal Ibadah Kurban, Amsakar Ajak Masyarakat Teladani Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad salat Idul Adha 1444 Hijriah bersama ribuan masyarakat di Masjid Baiturahman Sekupang, Kamis (29/06/2023) pagi. Seusai rangkaian salat, Amsakar berkesempatan menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada panitia kurban di Masjid tersebut. Jumat (30/06/2023)

Kepada masyarakat secara umum, dirinya mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Ia mengajak, kisah Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail hendaknya menjadi teladan.

“Jadi momentum ini spirit meneladani spirit rela berkurban, ikhlas dan bentuk ketaatan hamba kepada Allah SWT. Poinnya hendaknya ini menjadi teladan bagi kita semua,” ajak Amsakar.

Menurutnya, jika keteladanan ini dimasifkan menjadi kesadaran kolektif, tentu akan membawa kemaslahatan yang luar biasa. Termasuk, memaknai pengorbanan dalam konteks membangun daerah.

“Kalau kita semua sudah mengarifi sifat rela berkorban itu. Seperti berkorban untuk daerah juga bangsa dan negara, insya allah semuanya akan berkembang lebih baik dan kita menjadi manusia yang juga lebih baik,” paparnya.

Amsakar pada setiap kesempatan memang kerap memasifkan pesan kebersamaan. Ia mengajak semua pihak untuk terus mengembangkan energi positif dan mengesampingkan hal-hal yang kontraproduktif.

“Yang diperlukan Batam iyalah orang orang yang mengembangkan aura dan energi positif itu,” ucapnya.

Selanjutnya, ia meminta segenap masyarakat Batam mendoakan agar para jamaah haji di Tanah Suci yang kini sedang melaksanakan ibadah haji agar diberi kelancaran dalam beribadah.

“Sehingga pada saat mereka pulang ke tanah air nanti, mereka dianugerahi karunia haji mabrur dan hajah mabrurah,” pungkasnya. (Red)

Share:

RUTAN HUMBANG HASUNDUTAN GELAR SHOLAT IED BERSAMA DI HARI RAYA IDUL ADHA 1444H


KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara menggelar Sholat Ied Hari Raya Idul Adha 1444H bersama yang bertempat di Mesjid At-Taubah Rutan, pada Kamis (29/6).

Hadir dalam kegiatan Ustadz Alhaijun Munthe yang menjadi Imam Sholat Ied dan kegiatan ini di ikuti oleh Pegawai dan seluruh warga binaan yang beragama Islam. 

Kegiatan sholat ied dilaksanakan serentak pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai. Sholat ied sendiri menjadi suatu hikmah dan mengajarkan arti dari kesabaran dan ketabahan didalam hari raya idul adha ini dengan meningkatkan iman dan juga kepercayaan kepada Allah SWT serta mengajari nilai ketaatan, ketabahan, dan kecintaan dari Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS dan Siti Hajar.

"Alhamdulillah senang bisa bertemu kembali di Hari Raya Idul Adha dan menjadi momentum kebersamaan bagi kita semua. Semoga menjadi hari yang berkah dengan berbagi kepada sesama." Ucap Karutan Humbang Hasundutan Herry H Simatupang.

Pada tausiah yang disampaikan oleh ustad Alhaizun Munthe beliau menyampaikan jika kita harus dapat mengimplementasikan peran dari Keluarga Nabi Ibrahim AS yang mana ditengah keterbatasan kita di Dunia, tetaplah harus teguh dan tabah serta berprasangka baik kepada Allah SWT bahwa ini adalah yang terbaik dalam kehidupan kita dan berdoa agar tetap selalu dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah SWT.  

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama, memohon ampun kepada Allah SWT dan bersholawat bersama serta saling bermaaf-maafan antara Petugas dan juga seluruh Warga Binaan. Suasana hangat, gembira dan penuh haru ini menyelemuti seluruh pegawai dan  dilanjutkan dengan pemotongan hewan Qurban.
Seluruh kegiatan berjalan aman dan tertib
Share:

PC PMII Kota Batam Tuntut Kasat Intelkam Polresta Barelang Dicopot, DPD KNPI Kepri Angkat Bicara

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kasat Intelkam Polresta Barelang Kompol Yudiarta Rustam.

Hal ini buntut dari aksi unjuk rasa terkait penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Bhakti Belakangpadang, yang dilakukan PC PMII Kota Batam di Mapolresta Barelang, pada 20 Maret 2023 lalu. 

"Saat unjuk rasa itu beberapa kader PMII menjadi korban pemukulan oknum polisi. Selain itu, ada kata-kata yang tak pantas diucapkan oleh Kasat Intelkam," kata ketua PC PMII Kota Batam Dedy Wahyudi Hasibuan, Rabu (28/06/2023)


Atas hal itu, lanjut Dedy, PC PMII Kota Batam menganggap Kompol Yudiarta Rustam telah melakukan pelanggaran berat.

"Kasat Intelkam Polresta Barelang Kompol Yudiarta Rustam telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM berat kepada mahasiswa dalam aksi unjuk rasa itu. Padahal, Kapolri telah berulang kali menekankan bahwa anggota Polri tidak boleh arogan dan tidak boleh anti kritik," jelas dia.

Atas hal itu, tegas Dedy, apabila tuntutan ini tidak didengarkan oleh pihak terkait, PC PMII Kota Batam akan kembali turun ke jalan.

"Apabila dalam kurun waktu tujuh hari setelah tuntutan ini dilayangkan dan tidak ada langkah dan sikap dari Kapolri, kami mahasiswa dan masyarakat akan turun ke jalan dengan massa yang besar dan masif serta berkelanjutan hingga tuntutan kami dikabulkan," tegas Dedy.


KNPI Kepri Beri Dukungan, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepulauan Riau, melalui sekretaris Muhammad Irfan, mendukung langkah yang diambil PC PMII Kota Batam.

"Sebagai wadah dari OKP, secara prinsip KNPI Kepri, mendukung langkah yang diambil oleh adik-adik kita di PC PMII Kota Batam," kata Irfan melalui panggilan telepon kepada awak media, Rabu (28/06/2023)

KNPI Kepri, lanjut Irfan, berharap, tuntutan yang dilayangkan oleh PC PMII dapat didengar oleh Kapolri. 

"Tentu, Kapolri harus memberikan perhatian di kasus ini. Agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang," tutup dia. (Red)

Share:

Gubernur Ansar Jadi Khatib Sholat Idul Adha 1444 H di Lapangan Pamedan Tanjungpinang: Disiarkan Langsung Melalui Kanal YouTube Diskominfo Kepri


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dijadwalkan bersama dengan masyarakat akan melaksanakan shalat Idul Adha 1444 H/2023 M di Lapangan Pamedan Tanjungpinang, pada Kamis (29/6) esok. Dalam momen yang sakral ini, Gubernur Ansar akan bertindak sebagai khatib, sedangkan Ustad Muhammad Salim Al Hafidz akan menjadi imam shalat. Rabu (28/06/2023)

Kabar ini diumumkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hasan, S.Sos, di Tanjungpinang, pada Rabu (28/06/2023). Hasan mengungkapkan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, Gubernur Ansar akan memberikan khutbah.

Hasan juga mengajak seluruh masyarakat Tanjungpinang untuk bergabung dalam shalat ied berjamaah bersama Gubernur Ansar. 

"Mari kita hadir beramai-ramai melaksanakan ibadah, mengingat Lapangan Pamedan Tanjungpinang memiliki luas yang cukup untuk menampung banyak jamaah," ajaknya.

Bagi masyarakat yang tidak dapat bergabung langsung di Tanjungpinang, Hasan menyampaikan bahwa mereka tetap dapat mengikuti khutbah yang akan disampaikan Gubernur Ansar melalui live streaming YouTube Diskominfo Kepri. 

"Kami juga akan menyiarkan langsung salat Idul Adha dan khutbah dari Gubernur melalui YouTube, sehingga seluruh masyarakat Kepri dapat menyaksikannya," tambah Hasan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga telah menyiapkan sebanyak 30 ekor sapi sebagai hewan kurban yang akan didistribusikan ke seluruh Kabupaten Kota di Kepulauan Riau. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua masyarakat di wilayah tersebut dapat merasakan keberkahan Idul Adha dan berbagi dengan sesama.

"Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, Gubernur Ansar berharap bahwa perayaan Idul Adha tahun ini dapat menjadi momen yang penuh makna dan kebahagiaan bagi semua umat Muslim di Kepri. Semoga perayaan Idul Adha ini dapat mempererat tali persaudaraan dan memancarkan semangat kebaikan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau" tutupnya (Red)

Share:

Time Zone Super Start 21 di Gedung New Sky Villa Sesuai SPPL di Kota Batam



KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Terkait dengan adanya pemberitaan di media online tentang aturan yang diterapkan time zone Super Star 21 di gedung New Sky Villa. Pengelolah angkat bicara bahwa permainan ketangkasan / time zone Super Star 21 (New Sky Villa) memiliki Perizinan dan ikut aturan yang sesuai Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. Rabu (28/06/2023)

Permainan ketangkasan / time zone Super Star 21. Sesuai SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pemgelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) penanggung jawab/pengelola dari permainan ketangkasan / time zone Super Star 21 dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia : 93293 adalah CV. Tri Mitra Wijaya dengan direktur bernama Abd. Kadir Ramli.

Menurut Kadir, aturan ini sudah kita sesuaikan. Dimana ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, diantaranya standarisasi usaha atau kelayakan usaha yang diatur dalam Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. 

"Disini mengatur pengusaha harus menyiapkan ruang smoking, toilet yang sehat, pencahayaan ruangan yang terang, menyiapkan mesin-mesin permainan anak serta tempat ibadah," jelas Kadir. 

Bahwa permainan ketangkasan / time zone Super Star 21 memiliki Perizinan sbb : Perizinan Berbasis Resiko, NIB : 1512220066349, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB : 15122200663490001, Sertifikat Standar : 15122200663490001 dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

"Sama seperti yang di mall mall di Kota Batam, permainannya seperti di timezone Kami tetap mematuhi jam buka tutup yakni dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB," pungkasnya. (Red)

Share:

Rutan Kelas I Jakarta Pusat menggelar Apel Kesiagaan Serentak menjelang Hari Raya Idul Adha 1444H/2023M

KABARMASA.COM, JAKARTA - Rutan Kelas I Jakarta Pusat menggelar Apel Kesiagaan Serentak menjelang Hari Raya Idul Adha 1444H/2023M, Selasa (27/06). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor: W.10-UM.05.02-1225 Tanggal 26 Juni 2023 Perihal Antisipasi Libur Hari Raya Idul Adha 1444 H / 2023 M. Apel Kesiagaan Serentak berlangsung di Lapangan Rutan Kelas I Jakarta Pusat. 

Apel dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Fauzi Harahap yang juga diikuti oleh Seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Dalam amanatnya, Fauzi Harahap menyampaikan terkait persiapan pelaksanaan Idul Adha di lingkungan Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
“Dihimbau bagi para petugas yang menjadi panitia penyembelihan hewan kurban untuk merencanakan secara matang proses penyembelihannya di lingkungan Rutan Kelas I Jakarta Pusat agar berjalan dengan kondusif,”ujar Fauzi Harahap.

Pada kesempatan yang sama, Fauzi juga menghimbau para petugas khususnya jajaran pengamanan untuk menerapkan 3 Kunci Pemasyarakatan dan Back to Basic selama libur Hari Raya Idul Adha 2023.
“Bagi para jajaran pengamanan, pastikan menerapkan 3 Kunci Pemasyarakatan dan Back to Basic selama libur Idul Adha tanggal 28-30 Juni. Tingkatkan pengawasan, lakukan pengendalian dan jalin sinergitas dengan Pihak Kepolisian,Koramil dan Kodim dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Rutan Kelas I Jakarta Pusat,”tegas Fauzi Harahap.
Share:

PERINGATI HANI 2023, RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT LAKSANAKAN RAZIA INSIDENTIL DAN TES URINE


KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Hari Anti Narkotika Internasional atau International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking diperingati oleh negara-negara di dunia pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya untuk memperkuat aksi dan kerja sama dalam mencapai dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

BNN RI sebagai leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam perang melawan narkotika, War On Drugs, guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu INDONESIA BERSINAR (Bersih Narkoba).

Di tahun ini, HANI mengusung tema internasional : “People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention”, sedangkan tema nasional HANI adalah : “Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar”.

Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Kanwil Kemenkumham Sumut, memperingati HANI 2023 dengan mengadakan rangkaian kegiatan Razia Insidentil pada kamar hunian warga binaan yang dipimpin langsung oleh Ka.KPR dan dilanjut Pelaksanaan Tes Urine pada Warga Binaan.

“Sejalan dengan tema nasional HANI 2023 yaitu Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar, kami melakukan giat Razia Kamar Hunian dan tes urine kepada warga binaan guna scanning peredaran narkoba di dalam Rutan. Dan jika ditemukan akan kami akan tindak dengan tegas siapapun yang terlibat di dalamnya”ujar Karutan.

Karutan Kelas IIB Humbang Hasundutan, Herry Simatupang, menambahkan bahwa hasil dari Razia Insidentil hari ini tidak menemukan barang-barang yang diindikasikan sebagai narkoba maupun peredarannya.

Dari razia yang difokuskan di Blok Hunian, meski petugas tidak menemukan narkoba, tetapi menemukan sejumlah benda larangan, diantaranya handphone, earphone, mancis, sajam, tali dan tongkat besi.

Sementara itu, bertempat di Aula Rutan. Kegiatan Tes Urine disaksikan langsung oleh Karutan, Ka.KPR, Perawat dan Staff KPR beserta Taruna-Taruni POLTEKIP yang sedang KKN. Berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine menggunakan alat multi-drugs urine tests Cup, sampel urine sejumlah 10 adalah benar negative (-) tidak mengandung golongan narkotika.

“Semoga Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan selalu Bersinar Hatinya, bersih dari narkoba, handphone dan pirantinya,” harap Herry saat menutup kegiatan.
Share:

Relawan JAS SULTENG Deklarasikan Gus Muhaimin Capres 2024

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Komunitas Relawan JAS (Jaringan Aspirasi Sahabat  Gus Muhaimin ) Se-Kota Palu Sulawesi Tengah, hari ini senin 26/6/23 menggelar deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar atau Gus Imin Capres 2024. Pernyataan itu disampaikan puluhan anggota dan relawan yang terdiri dari gabungan pengusaha UMKM, akademisi, pekerja , Pemuda dan Mahasiswa di Kota Palu.

Koordinator Relawan JAS Sulteng Moh Faizal. SH, menjelaskan alasan mendeklarasikan dukungan kepada Gus Imin sebagai Capres 2024,  Mereka menilai Ketua Umum PKB itu sosok tepat untuk memimpin Indonesia.

Indonesia ini negara besar. Jadi dibutuhkan sosok pemimpin yang berjiwa besar seperti Gus Imin . Saya yakin Indonesia akan menjadi negara maju di bawah kepemimpinannya,” ujar faisal, (26/6).

Gus Imin, katanya, merupakan panutan dan juga tokoh santri yang punya andil besar memperjuangkan santri dan pesantren. Dia telah sukses membawa PKB menjadi partai yang diperhitungkan, selain sosoknya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).Kami mendoakan agar beliau menjadi Presiden. Kami juga berupaya untuk memenangkan Gus Imin saat Pilpres 2024 mendatang," tegasnya.

Komunitas JAS Gus Muhaimin Sulteng berjanji akan bekerja keras memenangkan Gus Imin pada Pilpres 2024. Mereka akan terus menyosialisasikan dan terjun ke masyarakat di Sulawesi Tengah untuk mengenalkan sosok Muhaimin Iskandar.

Selain itu, mereka mendukung Muhaimin, karena mereka yakin akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada para Pengusaha, Akademisi, Pemuda dan Mahasiswa khususnya. Di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami mendeklarasikan dan mendorong serta mendukung Muhaimin Iskandar maju dalam Pilpres 2024, "Tutupnya. (Red)
Share:

Poros Muda Indonesia Apresiasi Kapolri dan Kasatgas TPPO Dalam Kinerja Berantas Kasus TPPO

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Poros Muda Indonesia Frans Freddy S.H mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan Kasatgas TPPO Dalam Kinerja  Berantas Kasus TPPO. Ini merupakan bukti komitmen untuk penanganan TPPO.“Memang sikap Kapolri sejak awal kasus ini Kapolri memberikan perhatian khusus untuk penanganan TPPO. Kapolri memiliki komitmen yang kuat, saya tidak ragu. Sangat kuat,” serta tidak lupa kami apresiasi juga Kepala Satgas TPPO Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri ujarnya lewat keterangan melalu media yang redaksi kami terima, Minggu (25/6/2023)

Menurut Frans, Kapolri, mendapatkan tugas khusus sebagai ketua harian gugus tugas. Sehingga, Frans menilai, langkah sigap dalam pembentukan Satgas TPPO adalah tindaklanjutnya.“Dan saya semakin yakin dengan tugas yang diembang polri untuk kerja secara kolaboratif,” terangnya. Sebelumnya, Presiden memimpin rapat internal kabinet untuk membahas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dia menilai perdagangan orang ke luar negeri adalah masalah besar.

Dalam berita yang beredar Kapolri telah membentuk Satgas TPPO di tingkat Mabes Polri hingga polda. Pembentukan satgas ini disampaikan dalam rapat video konferensi dengan seluruh jajaran dan polda se-Indonesia, Senin (5/6).Satgas TPPO Polri tingkat Mabes Polri dipimpin oleh Wakabakareskrim Irjen Asep Edi Suheri, sedangkan satgas daerah (satgasda) dipimpin oleh masing-masing wakapolda.

Kami mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Poros Muda Indonesia, mendukung Polri dalam mengusut tuntas, Banyak nya sindikat – sindikat yang beroperasi dalam kasus ini polri harus sigap dalam mengusut tuntas, seperti penjualan manusia ke kamboja yang di iming – imingi gaji besar namun ternyata adalah kebohongan, selain itu kami mendapat informasi, Saat ini terdapat 11 warga Singkawang, Kalimantan Barat di Myanmar yang diketahui masih belum bisa pulang ke Indonesia. Dalam akun @bebaskankami, belasan orang ini disebut korban perdagangan orang yang diperbudak untuk bekerja sebagai penjaja investasi bodong, maka dari itu kami mendukung Polri untuk mengusut tuntas.

Masyarakat indonesia seharusnya bisa memberikan apresiasi kinerja terbaik Polri, saya berharap Kapolri dan jajaran nya akan terus mengembangkan tugasnya dengan PRESISI, tutup Frans Ketum Poros Muda Indonesia.

 

Share:

Walikota Batam diduga menarik akses Protokoler dan menghentikan Kinerja kepemerintahan wakil Walikota Batam secara sistem Kepemerintahan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Masyarakat dihebohkan dengan tindakan walikota batam terhadap wakil walikota batam, di penghujung masa jabatan kepemerintahan sebagai walikota batam dan walikota batam priode 2019-2024 yang akan sebentar lagi habis masa jabatan.

Dalam hal ini, “kepemimpinan kota batam Muhammad Rudi sebagai Walikota Batam dan sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad”

Di Hebohkan video wakil walikota batam tersebar di medsos whatsApp pada hari minggu (25/06/2023)

Selanjutnya, di dalam isi video tersebut menceritakan bahwa wakil walikota batam Amsakar Achmad menyampaikan “kurang lebih 5-6 minggu beliau tidak mengetahui agenda-agenda kepemerintahan kota batam lagi karena biasanya ajudan saya itu mencatat agenda agenda kepemerintahan”. Ungkapnya

Adapun group whatsapp kepemimpinan untuk koordinasi agenda-agenda walkil walikota batam, kini Amsakar Achmat sudah tidak termasuk lagi di dalam group koordinasi kepemimpinan pemerintahan kota batam.

Mengakibatkan Kepemimpinan wakil walikota batam Amsakar Achmad terbatas di karenakan Walikota Batam diduga menarik akses Protokoler dan menghetikan kerja kepemerintahan wakil walikota batam secara sistem Kepemerintahan

Menurut Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, jika benar walikota Batam menarik kegiatan protokoler Wakil walikota,itu harusnya di suruh sekolah lagi, memang pemerintah kota Batam itu milik Walikota Batam,ini bukan perusahaan, sebab adanya  paket pemerintahan ada walikota dan ada wakilnya, tentu negara yang membiayainya untuk kepentingan masyarakat kota Batam karena bukan walikota saja yang di pilih masyarakat tentunya wakil juga.

Walikota Batam semakin kelihatan ambisinya untuk sebuah kekuasaan, ingat kekuasaan  bukan segala - galanya dan sangat memalukan, inilah yang perlu kita cermati dalam memilih pemimpin, harus punya ilmu dan rasa malu tentunya. (Red-ZS)

Share:

Ponpes Al Zaytun Dituding Terafiliasi NII, Ketuan Ponpes Panji Gumilang Berikan Klarifikasi


KABARMASA.COM, JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang angkat suara dalam sesi wawancara khusus (wansus), bersama Tim Liputan6 SCTV. Panji menjawab tudingan soal pondok pesantrennya terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

 

"Nudingnya seperti apa? NII itu sudah selesai, kalau membaca sejarah NII itu katanya diproklamirkan pada tahun 49, bulannya Agustus tanggalnya 7 kemudian dalam perjalanan sejarah tahun 62 (NII) menyerah. Pimpinannya mempertanggungjawabkan dan memerintahkan jemaatnya kembali ke Ibu Pertiwi," kata Panji Gumilang seperti dikutip dari kanal Youtube Liputan6 SCTV, Minggu (25/6/2023).

 

"Jadi sudah selesai, NII sudah selesai," tegas dia.

 

Namun saat ditegaskan apakah ajaran NII salah, Panji menolak. Dia lebih merasa nyaman dengan sebutan kata selesai.

 

"Jangan ngomong salah, selesai,' tegas dia.

 

Panji justru heran, siapa yang menuding hal tersebut pertama kali. Padahal faktanya NII sudah selesai, namun justru menuduh hal itu kepada Ponpes Al Zaytun.

 

"NII kan tidak bisa dilanjutkan sudah tutup, dia ingin menuduh Al Zaytun. Di sini tidak ada, tapi dikejar-kejar dengan label yang selalu mengatakan ada," kata Panji.

 


Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM Ikhsan Abdullah mengungkapkan, Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat beralifiasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

 

"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII, sudah sangat jelas," kata Ikhsan di Gedung Kemenkopolhukam, Rabu 21 Juni 2023.

 

Ikhsan menilai, pola rekruitmen hingga penghimpunan dana pondok pesantren ini dengan NII serupa.

 

"Baik dari pola rekrutmen, baik dari segi penghimpunan atau penarikan dana, dari anggota dan masyarakat, sudah sangat jelas itu, tidak terbantahkan," ujar Ikhsan.

 

"Artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid, dia adalah menyimpang dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII," sambungnya.

 

Maka dari itu, Ikhsan menyarankan agar yayasan pondok pesantren itu untuk dibina melalui MUI.

 

"Dia wajib dibina, penyimpangan keagamaannya diluruskan, dan penyimpangan yang berkaitan dengan bernegara ya wajib dibina pemerintah. Maka pemerintah dan MUI sudah sangat ideal dalam rangka membenahi kembali Al Zaytun agar tidak lagi terpapar sebagai bibit-bibit bersemayam radikal yang menjadi bom waktu bagi negara nanti," jelas Ikhsan.

 

 

Share:

16 Kasus TPPO Di KALTARA, 14 Pelaku Di Tangkap

KABARMASA.COM, KALIMANTAN UTARA – Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri bersama Polda Kalimantan Utara (Kaltara) dan Polres Nunukan kembali mengungkap TPPO di wilayah Kaltara. Pengungkapan kali ini berhasil mengamankan sejumlah daftar pencarian orang (DPO) pelaku TPPO.

Kepala Satgas TPPO Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara kembali melakukan upaya antisipasi pengembangan praktek TPPO di perbatasan. Ini merupakan operasi lanjutan pada 6 Juni 2023 lalu. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait TPPO yang menjadi atensi nasional.

“Kami melakukan upaya untuk mencegah potensi pengiriman pekerja migran ilegal melalui daerah perbatasan. Sejak 5 hingga 22 Juli kami berhasil menyelamatkan 1.671 orang korban dari beberapa wilayah di Indonesia. 580 orang tersangka kami amankan. Serta melakukan pengembangan dan pendalaman 494 laporan polisi,” ucap Irjen Pol Asep Edi Suheri, Jumat (23/6).

Lanjutnya, untuk penanganan laporan polisi terhadap TPPO selama tiga pekan yang terjadi di Indonesia ada empat Polda yang mencatat jumlah laporan polisi terbanyak. Pertama, Polda Jabar 64 laporan, Polda Jateng 45 laporan, Polda Kalbar 430 Kalbar dan Kaltim 40 laporan.

“Ditinjau dari jumlah korban ada lima Polda dengan jumlah korban yang berhasil diselamatkan. Pertama, Polda Kaltara 232 korban, Polda Jateng 179 korban, Polda Kalbar 161 korban, Polda NTT 178 korban dan Polda Sumut 122 korban,” rincinya.

Di Kaltara khususnya, Satgas TPPO menerbitkan 16 laporan polisi. Di antaranya, dua DPO yang telah berhasil diamankan. Sementara, lima pelaku DPO lainnya masih dalam pengejaran. Hasil penyelidikan yang dilakukan ada dua modus yang digunakan. “Dua modus yang dilakukan melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi. Pola yang digunakan merekrut ke daerah asal dengan mengiming-imingi korban mendapatkan kerja dengan upah tinggi. Ada juga yang memberikan uang kepada pekerja sebagai modal awal untuk bekerja di luar negeri. Seperti mengurus dokumen dan membeli tiket serta lainnya. Kemudian, memberangkatkan menuju negara tujuan. Setelah itu korban tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan,” tambahnya.

Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya menambahkan, penanganan perkara TPPO di Kaltara total ada 16 laporan polisi. Di antaranya, 9 laporan polisi Polres Nunukan, tiga di Polsek Kawasan Pelabuhan, satu di Satpolair dan tiga di Ditreskrimum. Belasan laporan polisi yang ditangani terjadi tiga tempat kejadian perkara (TKP) yakni Pelabuhan Tunon Taka, perairan Sebatik dan Dermaga Aji Putri. “12 tersangka diamankan Satreskrim, Polsek Kawasan Pelabuhan dan Ditreskrimum. Inisial tersangka H (59) kali ketiga diamankan dengan kasus sama, J (35), Y (40) dan AW (43) memiliki peran sebagai pembantu atau fasilitator pemberangkatan calon pekerja. Kemudian, E (42), J (53), J (45), U (47), AE (43), S (29), LO (36), U (48). Dan satu tersangka tercatat tiga kali melakukan tindak pidana yang sama,” sebutnya.

Sementara, tujuh orang menjadi DPO sejak 6 Juni hingga saat ini sudah dua orang yang diamankan A dan L (52). Sementara lima orang pelaku masih dalam pengejaran. Sehingga, total tersangka yang telah diamankan sebanyak 14 orang. “DPO lima orang terus kita kejar. Terakhir, kami berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh bujukan pelaku yang menjanjikan pekerja dengan upah tinggi agar tidak menjadi korban TPPO,” pungkasnya.

Share:

DPD PWMOI BATAM resmi dilantik, AMSAKAR berpesan untuk tetap jaga independensi jurnalis

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Wartawan Media Online (PWMOI) Batam periode 2023-2026 berlangsung dengan lancar dan sukses yang di gelar pada hari sabtu di  hotel golden bay bengkong (24/06/2023). Ketua DPW PWMOI Kepri  Hendri Guci S,Si.M.E sendiri yang melantik dan menyerahkan Bendera Pataka DPD BATAM kepada Rezky S.Lawolo  sebagai ketua DPD kota Batam "saya serahkan bendera Pataka PW MOI ini untuk dikibarkan diseluruh wilayah di Batam" ujarnya. Minggu (25/06/2023)

Dalam sambutannya pada  acara yang bertemakan 'Bersinergi Dengan Masyarakat Dalam Membangun Nilai Solidaritas Yang Berkualitas' Rezky Lawolo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan amanah yang di berikan kepadanya untuk menjadi Ketua DPD PWMOI periode 2023-2026 "kami akan terus bersinergi dengan siapapun untuk menjadi mitra masyarakat, swasta maupun pemerintah melalui wadah ini agar tercapainya cita-cita jurnalis yang menyampaikan berita update,riil,terpercaya dan senantiasa berimbang agar independensi serta Marwah insan pers tetap terjaga"katanya.

Kemudian dia menjelaskan bahwa Hadirnya PWMOI BATAM bukan hanya sekedar wadah organisasi, namun menjadi salah satu media solusi bagi rekan-rekan jurnalis  seketika mengalami kendala dilapangan dalam pemberitaan "kami akan siap untuk melindungi dan menjaga wartawan dalam menjalankan tugasnya khususnya anggota PWMOI Batam, dari tindakan yang merugikan,melecehkan hingga tindak kriminal terhadap wartawan sesuai dengan kode etik jurnalistik

Agar kebebasan dunia pers dalam menyuguhkan berita- berita yang valid tetap terjaga kemurniannya" paparnya.

Senada dengan itu,Wakil Walikota Batam Bapak H. Amsakar Achmad S.Sos.M.Si, selaku ketua pembina PW MOI wilayah Kepri yang hadir pada acara itu dalam sambutannya juga sempat berpesan agar PW MOI kota Batam tetap menjaga independensinya sebagai insan pers "suguhkan kepada masyarakat berita yang apa adanya, kritisi kalo memang ada hal yang salah namun jangan sekali- kali menyebarkan berita yang hoak karena itu sangat fatal akibatnya" ujar AMSAKAR.

Amsakar juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD PWMOI yang dilantik hari itu "selamat bertugas,semoga kepada DPD PW MOI kota Batam tetap amanah dalam menjalankan tugasnya" mengakhiri sambutannya.(Red-ZS)

Share:

Terkait Eksekusi Hotel Pura Jaya Bijaksana kah BP Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Polemik permasalahan Hotel Pura jaya, dimana bangunan hotel tersebut di eksekusi oleh pihak yang merasa sudah mendapatkan lokasi lahan tersebut dari BP Batam. Sabtu (24/06/2023)

Terkait dengan hal tersebut media meminta tanggapan dari Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.

Kepada beberapa media Ismail mengatakan,itu terjadi akibat Bp Batam, dalam mengalokasikan lahan yang sebelumnya sudah ada pemiliknya, kemudian tanpa pertimbangan yang matang setiap lokasi yang di tarik langsung diberikan kepada pihak lain.

Seharusnya Bp Batam bijaksana jika melakukan penarikan lokasi lahan, sehingga tidak terjadi keributan selalu, selesaikan dulu dengan pihak pertama, sehingga pihak yang menerima lokasi tersebut tidak terjadi lagi permasalahan.

Dan di lakukan secara transparan untuk lokasi yang sudah di tarik, umumkan ke publik dan sebaiknya dilakukan lelang siapa yang berminat dan sanggup untuk membangun lokasi Tersebut, termasuk pihak pertama diberikan kesempatan  ikut lelang, sehingga clear.

Jika tidak akan selamanya orang - orang akan berpikiran negatif, sebab yang tahu setiap lokasi lahan habis masa WTO nya adalah BP Batam, sementara orang lain tidak tahu, tetapi kok ada yang mendapatkan lokasi tersebut dari mana mereka tahu, tentunya orang berpikir ada sesuatu permainan dan wajar saja, jika ada yang berpikir demikian.

Contoh lokasi lahan depan hotel Bali, siapa yang tahu lokasi tersebut habis masa WTO nya kecuali Bp Batam  dan yang  mendapatkan lokasi baru  tergolong  orang - orang baru, ternyata setelah kita amati, orang - orang yang ada di lapangan ternyata memang orang - orang pemain tanah selama ini,wajar kan jika ada yang menyatakan dugaan kuat ada mafia tanah selama ini dan informasi yang kita dapat mahkamah agung memenangkan pihak hotel Bali, dengan demikian secara hukum kebijakan BP Batam salah,hal semacam ini sangat memalukan.

Sekarang terjadi persoalan Hotel Pura jaya, yang jelas lokasi tersebut terdapat aset di atasnya, dasar kepentingan siapa di lokasi kan kepihak lain, tentu pertanyaan besar bagi kita masyarakat Batam.

Sebab menurut Ismail cukup miris saya atas kebijakan BP Batam saat ini, di mana orang - orang yang selama ini turut serta membangun Batam harus dipinggirkan, dan di sakiti, seperti hotel Bali dan Hotel Pura jaya, mereka kan sudah turut serta membangun Batam, apakah hal semacam ini BP Batam bijaksana?.

Kita bicara fakta, tidak membela siapa - siapa jadi dalam eksekusi hotel pura jaya jika Bp Batam yang di salah kan wajar karena akar masalahnya dari mereka, jangan membela diri, jika lokasi tersebut untuk keadilan pembangunan aset negara kita tentu maklum, tetapi ini sama saja untuk komersial.

Saya menantang Bp Batam ucap Ismail,berani tidak BP Batam menarik lokasi lahan di depan kantor BP Batam sendiri, lahan tidur yang sudah puluhan tahun, mungkin berani kalau ada yang order candanya sambil tersenyum.(Red-ZS)

Share:

Betumbuk dapat Hadiah, “Ini Kata Rizki Faisal"


KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Terkait event Olah Raga Beladiri "BETUMBUK", Mixed Martial Art (MMA) & Kickboxing yang akan digelar di batam, Wakil ketua 1 DPRD KEPRI, Rizki Faisal, SE. MM, menyebut bahwa kata Betumbuk sering kali diartikan sebagai perbuatan yang negatif atau sesuatu yang meresahkan atau peselisihan, padahal jika merujuk pada bahasa Indonesia, lanjut Rizki, intisari dari betumbuk adalah perjumpaan atau pertemuan, jadi menurutnya kita harus memulai gerakan berpikir dan berbuat positif, agar bisa meredam potensi negatif, khususnya dikalangan generasi muda, salah satunya memfasilitasi mereka yang gemar olahraga bela diri ditempat yang baik dan sesuai, tentunya dengan harapan bisa mendorong lahirnya generasi yang berprestasi.


"Saya rasa harus didorong untuk berfikir positif, jangan melulu berfikir negatif, Betumbuk bisa juga menjadi baik, mendapat medali, menjadi sebuah prestasi, asal disalurkan dan diadakan ditempat yang seharusnya, seperti pertandingan olahraga beladiri" ungkap ketua IMI Kepri ini, Sabtu  (24/06/2023).


Lebih lanjut Rizki Faisal mengungkapkan, pola dan konsep dalam MMA cukup menarik, memperbolehkan berbagai teknik pertarungan, seperti pergumulan, tendangan, dan pukulan. Di dalam MMA, masing-masing praktisi didorong untuk mengkombinasikan teknik dari berbagai cabang seni bela diri untuk melumpuhkan lawan.


"Konsep dasar MMA ini kan adaptasi dan pengembangan dari olahraga atau seni bela diri yang sudah ada, jadi melalui MMA berbagai teknik dan cara juga akan ikut berkembang, ditonton juga lebih seru dan menarik, macam Bruce Lee kan, dia ambil dan mengkreasi Kungfu modern, nah secara kehidupan konsep ini kan juga bisa memacu perkembangan generasi muda, agar cepat dan mudah beradaptasi dengan teknologi serta perkembangan zaman" pungkas Rizki Faisal yang akan Ikut 'Betumbuk' untuk merebut Kursi DPR RI dari Dapil Kepri. 


'Betumbuk' MMA & Kick Boxing, akan digelar pada tanggal 24 - 25 Juni 2023, di One Batam Mall, Batam, Kepri, pertandingan ini akan memperebutkan hadiah dan medali dari Rizki Faisal. Event ini di iniasi dan didukung Oleh 234 SC, Ranger Fighting dan IBCA MMA Kepri.(Red-ZS)

Share:

Mensos Ngamuk karena kegiatan BEM Nusantara Molor


KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini ngamuk dan meninggalkan kegiatan Gelar Pra Temu Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa di Gedung Universitas Malahayati Kota Bandar Lampung. 

Marahnya Mentri Sosial tersebut dikarenakan Kegiatan BEM Nusantara tersebut yang seharusnya dimulai pada pukul 8.00 Wib, Namun Molor hingga pukul 11.30 Wib sehingga membuat menteri Sosial tersebut meninggalkan acara tersebut sambil marah marah. 
Mentri Sosial Risma. saat di dalam mobil dinas mengatakan kepada Koordinator Pusat BEM Ahmad Supardi terkait Molornya Kegiatan tersebut, sehingga membuat agenda menteri Sosial tersebut telat dalam mengunjungi para penerima bantuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. 
“Kasian itu para penerima bantuan dan anak anak yang menunggu kita. ini sudah jam berapa malah baru mulai jam 11 lebih. ” Tegas Risma 

Saat Akan di konfirmasi terkait Kejadian tersebut Ahmad Supardi enggan memberikan keterangan dan langsung meninggalkan kegiatan tersebut. 
Kedatangan Menteri Sosial ke Provinsi Lampung yang kerap di panggil Bu Risma  memiliki beberapa agenda yaitu, menghadiri kegiatan BEM Nusantara, Memberikan bantuan sosial di hotel Radison dan ke Kabupaten Lampung tengah guna memberikan suport bagi korban pemerkosaan di daerah tersebut. 
Share:

Mahasiswa UMJ Menggugat Jokowi dan Puan; RUU Perampasan Aset dan RUU Kesehatan Omnibus Law


KABARMASA.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mahasiswa lainya menggelar aksi di gedung DPR RI, dengan mengangkat isu RUU Perampasan Aset yg dimohonkan agar DPR RI segerah melakukan pembahasan dan dapat perlu untuk segera di sahkan, serta kemudian terkait RUU Kesehatan Omnibus Law yang diminta untuk dibatalkan pengesahanya sebab dirasa tidak berpihak kepada profesi kesehatan seperti Keperawatan dan Dokter yang terdampak akibat subtansi hukum yang dirasa bermasalah, pada kamis (22/06/23).

Rancangan Undang-undang Perampasan Aset kembali digaungkan oleh mahasiwa UMJ. Masa aksi Mendesak DPR RI untuk mempercepat pengesahan RUU  Perampasan Aset dan Meninjau ulang terkait RUU Kesehatan (omnibus law) yang legislasinya di laju cepat. Dan juga aksi ini digelar sebagai bentuk memprakarsai gerakan mahasiswa untuk tetap terus mengawal isu problematika kebangsaan di Indonesia.

“Masa aksi Mahasiswa  sangat geram dengan pelaku DPR RI Terkait kebiasaan buruknya dimana dalam setiap proses pembentukan peraturan selalu secara gelap-gelapan dan terburu-buru. Kami sangat kecewa sebab Anggota DPR RI sama sekali tidak merespon suara mahasiswa  dalam menyampaikan aspirasi, ujar Presiden Mahasiswa UMJ” sarlin wagola di depan gedung DPR RI.

Mahasiswa Menantang anggota DPR RI untuk audiensi secara terbuka terkait dengan RUU Perampasan Aset dan RUU Kesehatan (omnibus law). 

“Seperti kita pahami bahwa urgensi RUU Perampasan aset sangat dibutuhkan di tengah kejahatan ekonomi di Indonesia yang sangat meningkat serta merugikan negara dan masyarakat, ini dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi yang meningkat pula. Serta menganggap koruptor tidak takut dipenjara tapi mereka hanya takut dimiskinkan. Kekayaan yang didapat secara tidak sah dalam jumlah yang banyak bisa memproduksi kejahatan baru dari hasil ilegal itu” ucap Wahid Hasyim selaku Mentri Kajian Aksi Tragegis BEM UMJ yang di sambung oleh oleh Satria Tulus Siahaan Wamen Kajian Aksi Startegis.

Sejalan dengan itu sekretaris jendral BEM UMJ M.Fadhil, mengatakan RUU Perampasan aset mulai dibahas sejak 2006 tetapi sampai sekarang tanda pengesahannya belum ada. Justru malah RUU Kesehatan Omnibus law di percepat pengesahannya sementara secara kebutuhan tidak terlalu mendesak, serta banyaknya subtansi hukum yang kontradiksi dengan hak sebagaimana profesi Keperawatan dan dokter dll yg terdampak.”

Dalam momen akhir penggelaran aksi. Poin tuntutan dibacakan oleh presiden Mahasiwa BEM UMJ di depan gedung DPR RI Sebelum masa aksi bubar, antara lain yaitu :

1. Meminta Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang telah kami kaji dan analisa sehingga sangat efektif dalam memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan (koruptor atau pejabat yang terbukti
mendapatkan kekayaan secara ilegal)
2. Meminta DPR RI untuk secepatnya menindak lanjuti surat presiden tentang RUU Perampasan Aset yang dirasa sangat urgen dalam menangani kejahatan tindak pidana ekonomi termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, tindak pidana
keuangan, dan kejahatan lainnya. Selama ini pemerintahan dianggap selalu gagal menangani problem kejahatan ekonomi yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi di Indonesia. 
3. Meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak mengesahkan RUU Omnibus Law Kesehatan dan mengkaji ulang terkait subtansi hukum yang dituangkan dalam rancangan undang-undang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, profesi kesehatan dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. 
4. Meminta Pemerintah dan DPR RI berhenti dalam menjalankan kebiasaan buruk ketika ingin membuat pembentukan sebuah perundang-undangan yang bersifat tertutup, sembunyi-sembunyi, dan tidak memihak kepada
kepentingan rakyat serta bertabrakan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. 

SOLUS POPULI SUPREMA LEX ESTO (Hukum Tertinggi
Memberikan Keselamatan Kepada Masyarakat). 

Billahi Fii Sabililhaq
Fastabiqul Khairat
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.
Share:

Poros Muda Indonesia Gelar Bakti Sosial Bersama Polri Memperingati Hut Polri ke 77

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hut polri ke 77 kegiatan poros muda yang dilakukan tiap bulan nya, dalam rangka ini poros muda Indonesia menyelenggarakan kegiatan berkolaborasi bersama polri bertemakan Bakti sosial Polri, acara tersebut berlangsung dengan lancar, dalam kegiatan tersebut yang memperingati hut polri poros muda Indonesia mengadakan kajian serta bansos kepada pihak – pihak yang membutuhkan (23/6/2023).

kegiatan tersebut terlaksana di sekretariat poros muda indonesia dengan perwakilan mahasiswa perantau, pemuda, masyarakat yang bertujuan untuk memajukan indonesia agar indonesia maju menjadi lebih baik, dan menuangkan dasar - dasar pemikiran untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan bakti sosial ini di buat dengan dengan dasar kemanusiaan, yang dimana poros muda indonesia dan polri memberikan bantuan kepada masyarakat, bertujuan untuk mengimplementasikan polri yang presisi, dan juga kegiatan bakti sosial ini merupakan acara rutin bulanan yang biasa di agendakan oleh poros muda indonesia.

 


Dan juga kami berterima kasih terhadap Polri khusus nya Polda Metrojaya, yang sudah mensuport kegiatan ini, semoga polri semakin presisi.

 

Share:

Pesangon Tak Dibayar, Eks Karyawan Gugat Perusahaan dan Minta Polisi Usut

KABARMASA.COM, JAKARTA- Puluhan orang eks karyawan PT Mulia Raya Prima menggugat perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasalnya, perusahaan importir dan pemasok buah yang dinyatakan pailit oleh Kurator Dito Sitompul itu, dianggap abai soal pembayaran pesangon.

Menurut salah satu perwakilan karyawan, Siti Suraeni menilai, Kurator Dito Sitompul membagi harta pailit dengan jumlah besar kepada Lie Po Fung selaku pemegang saham mayoritas perusahaan. Padahal, semestinya hak karyawan menjadi lini prioritas dari harta pailit tersebut. 

“Hak karyawan merupakan hak yang harus didahulukan dari hak-hak lainnya dalam pailit. Kami mendengar harta pailit perusahaan telah diambil dalam porsi jumbo oleh pemegang saham mayoritas, Lie Po Fung. Untuk itu kami melakukan gugatan ke pengadilan,” kata Suraeni saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Nama Lie Po Fung saat ini tercatat dalam laporan di Kepolisian Resort Jakarta Pusat atas dugaan penggelembungan tagihan pailit. Dari penggelembungan itu, disinyalir ada upaya memanipulasi tanggungan perusahaan.

Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/BL/275/II2023/SKPT Polres Metropolitan Jakpus, Lie Po Fung dilaporkan atas perkara pemalsuan akta otentik, memberikan keterangan palsu, dan mengajukan tagihan palsu. Kerugiannya terjadi kenaikan tagihan hutang perusahaan.

“Kami meminta polisi bergerak cepat mengusut dan melakukan proses hukum atas laporan itu, supaya hak-hak kami dapat terbayarkan. PT Mulia Raya Prima belum memenuhi kewajiban membayar gaji, pesangon, dan hak dari 94 orang karyawan selama hampir setahun pada 2021 lalu.” tegas Suraeni. (Red)
Share:

Sekjend PB SEMMI Meminta Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi penjualan Minyak Goreng Yangerugikan Negara Sampai Rp. 6,47 Triliun


KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengurus Besar SEMMI lewat Keterangan Ahmad Marzuki Tokan selaku Sekjend  meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas sampai ke akar akarnya siapa saja yang terlibat dalam kasus Korupsi penjualan Minyak Goreng yang merugikan Negara sampai Rp. 6,47 Triliun. Seperti kita ketahui setelah kejaksaan menetapkan 3 perusahaan minyak sawit sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi minyak goreng (migor). Ketiganya adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group yang membuat kerugian negara sebesar Rp 6,47 Triliun. Monopolisasi dalam penjualan Minyak goreng ini oleh beberapa perusahaan swasta yang memaksa Negara mengambil sikap untuk menstabilkan harga pasar kerugian inilah yang dimana berdampak dan membuat masyarakat Indonesia menjerit kesengsaraannya.

Seluruhnya adalah pemain besar dalam industri minyak goreng Indonesia, bahkan produksinya sukses menguasai pasar minyak Goreng di Tanah Air. Ini kejahatan yang sangat melukai Hati Rakyat Indonesia dimana kita ketahui bersama bahwa minyak goreng merupakan bahan pokok dapur bagi ibu rumah tangga. Petani kelapa sawit yang mendapatkan harga murah namun tenaganya hanya di hisap oleh para pemain perusahaan tersebut dalam pengelolaan ini dari hulu sampai hilir perlu adanya usut tuntas secara spesifik dan teliti pasalnya regulasi yang mengatur penjualan minyak goreng ini pun terkesan seperti bahan candaan belaka. Hari ini pemerintah seolah menunjukkan kebobrokannya karena tidak ada keterpihakannya untuk masyarakat sendiri.

Sudah waktunya pemerintah mengambil sikap tegas dan kongkret karena minyak goreng merupakan komoditas yang substansial dalam kehidupan warga negara Indonesia. Hari ini pemerintah terkesan apatis dalam penegakan kasus mafia minyak goreng. Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin segala perusahaan yang terlibat didalam nya serta meminta Kementerian Perdagangan serius memberantas mafia minyak Goreng yang selama ini merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan meminta semua penegakkan Hukum tidak tebang pilih dalam menangkap semua yang terlibat karena akibat korupsi tersebut terjadi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng di pasar. 

Jika kemudian apa yang menjadi keinginan kita dan masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi tidak serius maka kami dari PB SEMMI siap untuk turun ke Jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan  yang paling penting komitmen Pemerintah bapak Jokowi untuk memberantas Korupsi dan mensejahterakan  rakyat benar Adanya. Tutup nya
Share:

Forum Pemuda Pasifik Desak Gubernur Maluku Utara Hentikan Ekspor Nikel

KABARMASA.COM, JAKARTA- Koordinator Forum Pemuda Pasifik (FPP) M Tahir Wailissa menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI (Bidang Energi, Riset dan Inovasi, serta Industri) Selasa, 20/6, ruang rapat komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I. Tahir meyakini bahwa ada tahapan yang hilang yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Untuk itu, ia mendesak gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk segera berkoordinasi denan pemerintah pusat untuk menghentikan ekspor nikel sebab tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang.

“DPRD dan Gubernur Maluku Utara harus segera menghadap Presiden Jokowi melalui kementerian terkait untuk nikel ini, ekspor ini harus segera dihentikan, ada apa sebenarnya dengan negara ini, kita ketahui bersama bahwa untuk ekspor nikel pajaknya nol persen, sementara bagi kepentingan industry nasional dibebankan pajak sebelas persen. Jelas ini merugikan daerah dan negara, Inikan tidak sesuai dengan semangat Presiden tentang hilirisasi.”

Tahir menambahkan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sangat jelas dan terang kaitannya dengan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Akan tetapi apa yang ada hari ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita. 

“Perusahaan ekplorasi sekarang ini sangat mengabaikan kepentingan nasional, ketentuan Undang-Undang minerba inikan sangat jelas, dengan memperhatikan tahapan, mulai dari penelitian, pengolahan dan pengusahaan minerba, cakupannya jelas juga itu, ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pemurnian serta kegiatan pasca tambang. Kok ini yang terjadi nikel diekspor semua keluar negeri tanpa pajak, smalther-smalther belum siap 100 persen, surveyornya hanya satu atau dua perushaan yang menguasai seluruh Indonesia, lalu konsep integrasi dengan industry dalam negeri itu dimana?”

Lanjut Tahir, mengacu pada hasil RDP komisi VII DPR RI, kita akhirnya sadar akan mirisnya pengelolaan pertambangan kita, Industri turunan tidak berjalan sesuai harapan. Kami curiga ada pihak-pihak yang mencurangi niat baik Presiden Jokowi. Memanfaatkan kebaik Presiden bagi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. 

“Regulasinya harus diperjelas, untuk menghasilkan produk pengolahan setengah jadi. yang jelas harus ada pengolahan lanjutan yang terintegrasi dengan memperhatikan dan melibatkan Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Makro Kecil Menengah kita. Dengan demikian, rantai ekonominya berjalan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dalam menopang ekonomi nasional.”

Untuk itu, Tahir menegaskan dukungannya terhadap setiap langkah perjuangan Komisi VII DPR RI dalam meperjuangkan kepentingan negara melalui kementerian terkait (KESDM dan Kemenperin) khususnya bagi Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal secara komprehensif dan holistik demi kepentingan nasional.

“ekspor nikel ini harus di tahan dulu sampai semuanya siap, dari hulu hingga hilir. Sampai semuanya terintegrasi dan menghasilkan barang setengah jadi. Bila perlu barang jadi, Jangan sampai semuanya siap tapi nikelnya sudah keburu habis nanti. 

Tahir juga mengajak seluruh pihak, khususnya pemuda dan Mahasiswa daerah penghasil minerba diseluruh Indonesia untuk turut melakukan pengawalan serius terhadap kegiatan pertambangan ini agar kelak tidak meninggalkan duka lingkungan bagi generasi mendatang, perusahaan yang sedang eksplorasi kita hormati hak-haknya, akan tetapi kejujuran dan keterbukaan dalam berbisnis antar negara sangat kami harapkan. 

“kita semua harus memahami bahwa, nikel ini sangat terbatas, hanya 10 sampai 11 tahun, bahkan bisa kurang dari itu, jika membaca besaran jumlah ekspor. Perlu diingat bahwa, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini akan pergi. Kami di daerah yang menanggung resikonya, ini tanggung jawab kami selaku warga negara untuk mengawal kepentingan, bangsa dan negara.” tutup Tahir via seluler, Jum’at, 23/6/2023 (Red)
Share:

Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts