PERINGATI HANI 2023, RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT LAKSANAKAN RAZIA INSIDENTIL DAN TES URINE

KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Hari Anti Narkotika Internasional atau International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking diperingati oleh negara-negara di dunia pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya untuk memperkuat aksi dan kerja sama dalam mencapai dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

BNN RI sebagai leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam perang melawan narkotika, War On Drugs, guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu INDONESIA BERSINAR (Bersih Narkoba).

Di tahun ini, HANI mengusung tema internasional : “People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention”, sedangkan tema nasional HANI adalah : “Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar”.

Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Kanwil Kemenkumham Sumut, memperingati HANI 2023 dengan mengadakan rangkaian kegiatan Razia Insidentil pada kamar hunian warga binaan yang dipimpin langsung oleh Ka.KPR dan dilanjut Pelaksanaan Tes Urine pada Warga Binaan.

“Sejalan dengan tema nasional HANI 2023 yaitu Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar, kami melakukan giat Razia Kamar Hunian dan tes urine kepada warga binaan guna scanning peredaran narkoba di dalam Rutan. Dan jika ditemukan akan kami akan tindak dengan tegas siapapun yang terlibat di dalamnya”ujar Karutan.

Karutan Kelas IIB Humbang Hasundutan, Herry Simatupang, menambahkan bahwa hasil dari Razia Insidentil hari ini tidak menemukan barang-barang yang diindikasikan sebagai narkoba maupun peredarannya.

Dari razia yang difokuskan di Blok Hunian, meski petugas tidak menemukan narkoba, tetapi menemukan sejumlah benda larangan, diantaranya handphone, earphone, mancis, sajam, tali dan tongkat besi.

Sementara itu, bertempat di Aula Rutan. Kegiatan Tes Urine disaksikan langsung oleh Karutan, Ka.KPR, Perawat dan Staff KPR beserta Taruna-Taruni POLTEKIP yang sedang KKN. Berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine menggunakan alat multi-drugs urine tests Cup, sampel urine sejumlah 10 adalah benar negative (-) tidak mengandung golongan narkotika.

“Semoga Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan selalu Bersinar Hatinya, bersih dari narkoba, handphone dan pirantinya,” harap Herry saat menutup kegiatan.

Share:

Read More

Relawan JAS SULTENG Deklarasikan Gus Muhaimin Capres 2024

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Komunitas Relawan JAS (Jaringan Aspirasi Sahabat  Gus Muhaimin ) Se-Kota Palu Sulawesi Tengah, hari ini senin 26/6/23 menggelar deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar atau Gus Imin Capres 2024. Pernyataan itu disampaikan puluhan anggota dan relawan yang terdiri dari gabungan pengusaha UMKM, akademisi, pekerja , Pemuda dan Mahasiswa di Kota Palu.

Koordinator Relawan JAS Sulteng Moh Faizal. SH, menjelaskan alasan mendeklarasikan dukungan kepada Gus Imin sebagai Capres 2024,  Mereka menilai Ketua Umum PKB itu sosok tepat untuk memimpin Indonesia.

Indonesia ini negara besar. Jadi dibutuhkan sosok pemimpin yang berjiwa besar seperti Gus Imin . Saya yakin Indonesia akan menjadi negara maju di bawah kepemimpinannya,” ujar faisal, (26/6).

Gus Imin, katanya, merupakan panutan dan juga tokoh santri yang punya andil besar memperjuangkan santri dan pesantren. Dia telah sukses membawa PKB menjadi partai yang diperhitungkan, selain sosoknya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).Kami mendoakan agar beliau menjadi Presiden. Kami juga berupaya untuk memenangkan Gus Imin saat Pilpres 2024 mendatang," tegasnya.

Komunitas JAS Gus Muhaimin Sulteng berjanji akan bekerja keras memenangkan Gus Imin pada Pilpres 2024. Mereka akan terus menyosialisasikan dan terjun ke masyarakat di Sulawesi Tengah untuk mengenalkan sosok Muhaimin Iskandar.

Selain itu, mereka mendukung Muhaimin, karena mereka yakin akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada para Pengusaha, Akademisi, Pemuda dan Mahasiswa khususnya. Di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami mendeklarasikan dan mendorong serta mendukung Muhaimin Iskandar maju dalam Pilpres 2024, "Tutupnya. (Red)

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Apresiasi Kapolri dan Kasatgas TPPO Dalam Kinerja Berantas Kasus TPPO

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Poros Muda Indonesia Frans Freddy S.H mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan Kasatgas TPPO Dalam Kinerja  Berantas Kasus TPPO. Ini merupakan bukti komitmen untuk penanganan TPPO.“Memang sikap Kapolri sejak awal kasus ini Kapolri memberikan perhatian khusus untuk penanganan TPPO. Kapolri memiliki komitmen yang kuat, saya tidak ragu. Sangat kuat,” serta tidak lupa kami apresiasi juga Kepala Satgas TPPO Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri ujarnya lewat keterangan melalu media yang redaksi kami terima, Minggu (25/6/2023)

Menurut Frans, Kapolri, mendapatkan tugas khusus sebagai ketua harian gugus tugas. Sehingga, Frans menilai, langkah sigap dalam pembentukan Satgas TPPO adalah tindaklanjutnya.“Dan saya semakin yakin dengan tugas yang diembang polri untuk kerja secara kolaboratif,” terangnya. Sebelumnya, Presiden memimpin rapat internal kabinet untuk membahas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dia menilai perdagangan orang ke luar negeri adalah masalah besar.

Dalam berita yang beredar Kapolri telah membentuk Satgas TPPO di tingkat Mabes Polri hingga polda. Pembentukan satgas ini disampaikan dalam rapat video konferensi dengan seluruh jajaran dan polda se-Indonesia, Senin (5/6).Satgas TPPO Polri tingkat Mabes Polri dipimpin oleh Wakabakareskrim Irjen Asep Edi Suheri, sedangkan satgas daerah (satgasda) dipimpin oleh masing-masing wakapolda.

Kami mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Poros Muda Indonesia, mendukung Polri dalam mengusut tuntas, Banyak nya sindikat – sindikat yang beroperasi dalam kasus ini polri harus sigap dalam mengusut tuntas, seperti penjualan manusia ke kamboja yang di iming – imingi gaji besar namun ternyata adalah kebohongan, selain itu kami mendapat informasi, Saat ini terdapat 11 warga Singkawang, Kalimantan Barat di Myanmar yang diketahui masih belum bisa pulang ke Indonesia. Dalam akun @bebaskankami, belasan orang ini disebut korban perdagangan orang yang diperbudak untuk bekerja sebagai penjaja investasi bodong, maka dari itu kami mendukung Polri untuk mengusut tuntas.

Masyarakat indonesia seharusnya bisa memberikan apresiasi kinerja terbaik Polri, saya berharap Kapolri dan jajaran nya akan terus mengembangkan tugasnya dengan PRESISI, tutup Frans Ketum Poros Muda Indonesia.

 

Share:

Read More

Walikota Batam diduga menarik akses Protokoler dan menghentikan Kinerja kepemerintahan wakil Walikota Batam secara sistem Kepemerintahan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Masyarakat dihebohkan dengan tindakan walikota batam terhadap wakil walikota batam, di penghujung masa jabatan kepemerintahan sebagai walikota batam dan walikota batam priode 2019-2024 yang akan sebentar lagi habis masa jabatan.

Dalam hal ini, “kepemimpinan kota batam Muhammad Rudi sebagai Walikota Batam dan sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad”

Di Hebohkan video wakil walikota batam tersebar di medsos whatsApp pada hari minggu (25/06/2023)

Selanjutnya, di dalam isi video tersebut menceritakan bahwa wakil walikota batam Amsakar Achmad menyampaikan “kurang lebih 5-6 minggu beliau tidak mengetahui agenda-agenda kepemerintahan kota batam lagi karena biasanya ajudan saya itu mencatat agenda agenda kepemerintahan”. Ungkapnya

Adapun group whatsapp kepemimpinan untuk koordinasi agenda-agenda walkil walikota batam, kini Amsakar Achmat sudah tidak termasuk lagi di dalam group koordinasi kepemimpinan pemerintahan kota batam.

Mengakibatkan Kepemimpinan wakil walikota batam Amsakar Achmad terbatas di karenakan Walikota Batam diduga menarik akses Protokoler dan menghetikan kerja kepemerintahan wakil walikota batam secara sistem Kepemerintahan

Menurut Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, jika benar walikota Batam menarik kegiatan protokoler Wakil walikota,itu harusnya di suruh sekolah lagi, memang pemerintah kota Batam itu milik Walikota Batam,ini bukan perusahaan, sebab adanya  paket pemerintahan ada walikota dan ada wakilnya, tentu negara yang membiayainya untuk kepentingan masyarakat kota Batam karena bukan walikota saja yang di pilih masyarakat tentunya wakil juga.

Walikota Batam semakin kelihatan ambisinya untuk sebuah kekuasaan, ingat kekuasaan  bukan segala - galanya dan sangat memalukan, inilah yang perlu kita cermati dalam memilih pemimpin, harus punya ilmu dan rasa malu tentunya. (Red-ZS)

Share:

Read More

Ponpes Al Zaytun Dituding Terafiliasi NII, Ketuan Ponpes Panji Gumilang Berikan Klarifikasi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang angkat suara dalam sesi wawancara khusus (wansus), bersama Tim Liputan6 SCTV. Panji menjawab tudingan soal pondok pesantrennya terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

 

"Nudingnya seperti apa? NII itu sudah selesai, kalau membaca sejarah NII itu katanya diproklamirkan pada tahun 49, bulannya Agustus tanggalnya 7 kemudian dalam perjalanan sejarah tahun 62 (NII) menyerah. Pimpinannya mempertanggungjawabkan dan memerintahkan jemaatnya kembali ke Ibu Pertiwi," kata Panji Gumilang seperti dikutip dari kanal Youtube Liputan6 SCTV, Minggu (25/6/2023).

 

"Jadi sudah selesai, NII sudah selesai," tegas dia.

 

Namun saat ditegaskan apakah ajaran NII salah, Panji menolak. Dia lebih merasa nyaman dengan sebutan kata selesai.

 

"Jangan ngomong salah, selesai,' tegas dia.

 

Panji justru heran, siapa yang menuding hal tersebut pertama kali. Padahal faktanya NII sudah selesai, namun justru menuduh hal itu kepada Ponpes Al Zaytun.

 

"NII kan tidak bisa dilanjutkan sudah tutup, dia ingin menuduh Al Zaytun. Di sini tidak ada, tapi dikejar-kejar dengan label yang selalu mengatakan ada," kata Panji.

 

Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM Ikhsan Abdullah mengungkapkan, Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat beralifiasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

 

"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII, sudah sangat jelas," kata Ikhsan di Gedung Kemenkopolhukam, Rabu 21 Juni 2023.

 

Ikhsan menilai, pola rekruitmen hingga penghimpunan dana pondok pesantren ini dengan NII serupa.

 

"Baik dari pola rekrutmen, baik dari segi penghimpunan atau penarikan dana, dari anggota dan masyarakat, sudah sangat jelas itu, tidak terbantahkan," ujar Ikhsan.

 

"Artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid, dia adalah menyimpang dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII," sambungnya.

 

Maka dari itu, Ikhsan menyarankan agar yayasan pondok pesantren itu untuk dibina melalui MUI.

 

"Dia wajib dibina, penyimpangan keagamaannya diluruskan, dan penyimpangan yang berkaitan dengan bernegara ya wajib dibina pemerintah. Maka pemerintah dan MUI sudah sangat ideal dalam rangka membenahi kembali Al Zaytun agar tidak lagi terpapar sebagai bibit-bibit bersemayam radikal yang menjadi bom waktu bagi negara nanti," jelas Ikhsan.

 

 

Share:

Read More

16 Kasus TPPO Di KALTARA, 14 Pelaku Di Tangkap

KABARMASA.COM, KALIMANTAN UTARA – Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri bersama Polda Kalimantan Utara (Kaltara) dan Polres Nunukan kembali mengungkap TPPO di wilayah Kaltara. Pengungkapan kali ini berhasil mengamankan sejumlah daftar pencarian orang (DPO) pelaku TPPO.

Kepala Satgas TPPO Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara kembali melakukan upaya antisipasi pengembangan praktek TPPO di perbatasan. Ini merupakan operasi lanjutan pada 6 Juni 2023 lalu. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait TPPO yang menjadi atensi nasional.

“Kami melakukan upaya untuk mencegah potensi pengiriman pekerja migran ilegal melalui daerah perbatasan. Sejak 5 hingga 22 Juli kami berhasil menyelamatkan 1.671 orang korban dari beberapa wilayah di Indonesia. 580 orang tersangka kami amankan. Serta melakukan pengembangan dan pendalaman 494 laporan polisi,” ucap Irjen Pol Asep Edi Suheri, Jumat (23/6).

Lanjutnya, untuk penanganan laporan polisi terhadap TPPO selama tiga pekan yang terjadi di Indonesia ada empat Polda yang mencatat jumlah laporan polisi terbanyak. Pertama, Polda Jabar 64 laporan, Polda Jateng 45 laporan, Polda Kalbar 430 Kalbar dan Kaltim 40 laporan.

“Ditinjau dari jumlah korban ada lima Polda dengan jumlah korban yang berhasil diselamatkan. Pertama, Polda Kaltara 232 korban, Polda Jateng 179 korban, Polda Kalbar 161 korban, Polda NTT 178 korban dan Polda Sumut 122 korban,” rincinya.

Di Kaltara khususnya, Satgas TPPO menerbitkan 16 laporan polisi. Di antaranya, dua DPO yang telah berhasil diamankan. Sementara, lima pelaku DPO lainnya masih dalam pengejaran. Hasil penyelidikan yang dilakukan ada dua modus yang digunakan. “Dua modus yang dilakukan melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi. Pola yang digunakan merekrut ke daerah asal dengan mengiming-imingi korban mendapatkan kerja dengan upah tinggi. Ada juga yang memberikan uang kepada pekerja sebagai modal awal untuk bekerja di luar negeri. Seperti mengurus dokumen dan membeli tiket serta lainnya. Kemudian, memberangkatkan menuju negara tujuan. Setelah itu korban tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan,” tambahnya.

Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya menambahkan, penanganan perkara TPPO di Kaltara total ada 16 laporan polisi. Di antaranya, 9 laporan polisi Polres Nunukan, tiga di Polsek Kawasan Pelabuhan, satu di Satpolair dan tiga di Ditreskrimum. Belasan laporan polisi yang ditangani terjadi tiga tempat kejadian perkara (TKP) yakni Pelabuhan Tunon Taka, perairan Sebatik dan Dermaga Aji Putri. “12 tersangka diamankan Satreskrim, Polsek Kawasan Pelabuhan dan Ditreskrimum. Inisial tersangka H (59) kali ketiga diamankan dengan kasus sama, J (35), Y (40) dan AW (43) memiliki peran sebagai pembantu atau fasilitator pemberangkatan calon pekerja. Kemudian, E (42), J (53), J (45), U (47), AE (43), S (29), LO (36), U (48). Dan satu tersangka tercatat tiga kali melakukan tindak pidana yang sama,” sebutnya.

Sementara, tujuh orang menjadi DPO sejak 6 Juni hingga saat ini sudah dua orang yang diamankan A dan L (52). Sementara lima orang pelaku masih dalam pengejaran. Sehingga, total tersangka yang telah diamankan sebanyak 14 orang. “DPO lima orang terus kita kejar. Terakhir, kami berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh bujukan pelaku yang menjanjikan pekerja dengan upah tinggi agar tidak menjadi korban TPPO,” pungkasnya.

Share:

Read More

DPD PWMOI BATAM resmi dilantik, AMSAKAR berpesan untuk tetap jaga independensi jurnalis

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Wartawan Media Online (PWMOI) Batam periode 2023-2026 berlangsung dengan lancar dan sukses yang di gelar pada hari sabtu di  hotel golden bay bengkong (24/06/2023). Ketua DPW PWMOI Kepri  Hendri Guci S,Si.M.E sendiri yang melantik dan menyerahkan Bendera Pataka DPD BATAM kepada Rezky S.Lawolo  sebagai ketua DPD kota Batam "saya serahkan bendera Pataka PW MOI ini untuk dikibarkan diseluruh wilayah di Batam" ujarnya. Minggu (25/06/2023)

Dalam sambutannya pada  acara yang bertemakan 'Bersinergi Dengan Masyarakat Dalam Membangun Nilai Solidaritas Yang Berkualitas' Rezky Lawolo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan amanah yang di berikan kepadanya untuk menjadi Ketua DPD PWMOI periode 2023-2026 "kami akan terus bersinergi dengan siapapun untuk menjadi mitra masyarakat, swasta maupun pemerintah melalui wadah ini agar tercapainya cita-cita jurnalis yang menyampaikan berita update,riil,terpercaya dan senantiasa berimbang agar independensi serta Marwah insan pers tetap terjaga"katanya.

Kemudian dia menjelaskan bahwa Hadirnya PWMOI BATAM bukan hanya sekedar wadah organisasi, namun menjadi salah satu media solusi bagi rekan-rekan jurnalis  seketika mengalami kendala dilapangan dalam pemberitaan "kami akan siap untuk melindungi dan menjaga wartawan dalam menjalankan tugasnya khususnya anggota PWMOI Batam, dari tindakan yang merugikan,melecehkan hingga tindak kriminal terhadap wartawan sesuai dengan kode etik jurnalistik

Agar kebebasan dunia pers dalam menyuguhkan berita- berita yang valid tetap terjaga kemurniannya" paparnya.

Senada dengan itu,Wakil Walikota Batam Bapak H. Amsakar Achmad S.Sos.M.Si, selaku ketua pembina PW MOI wilayah Kepri yang hadir pada acara itu dalam sambutannya juga sempat berpesan agar PW MOI kota Batam tetap menjaga independensinya sebagai insan pers "suguhkan kepada masyarakat berita yang apa adanya, kritisi kalo memang ada hal yang salah namun jangan sekali- kali menyebarkan berita yang hoak karena itu sangat fatal akibatnya" ujar AMSAKAR.

Amsakar juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD PWMOI yang dilantik hari itu "selamat bertugas,semoga kepada DPD PW MOI kota Batam tetap amanah dalam menjalankan tugasnya" mengakhiri sambutannya.(Red-ZS)

Share:

Read More

Terkait Eksekusi Hotel Pura Jaya Bijaksana kah BP Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Polemik permasalahan Hotel Pura jaya, dimana bangunan hotel tersebut di eksekusi oleh pihak yang merasa sudah mendapatkan lokasi lahan tersebut dari BP Batam. Sabtu (24/06/2023)

Terkait dengan hal tersebut media meminta tanggapan dari Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.

Kepada beberapa media Ismail mengatakan,itu terjadi akibat Bp Batam, dalam mengalokasikan lahan yang sebelumnya sudah ada pemiliknya, kemudian tanpa pertimbangan yang matang setiap lokasi yang di tarik langsung diberikan kepada pihak lain.

Seharusnya Bp Batam bijaksana jika melakukan penarikan lokasi lahan, sehingga tidak terjadi keributan selalu, selesaikan dulu dengan pihak pertama, sehingga pihak yang menerima lokasi tersebut tidak terjadi lagi permasalahan.

Dan di lakukan secara transparan untuk lokasi yang sudah di tarik, umumkan ke publik dan sebaiknya dilakukan lelang siapa yang berminat dan sanggup untuk membangun lokasi Tersebut, termasuk pihak pertama diberikan kesempatan  ikut lelang, sehingga clear.

Jika tidak akan selamanya orang - orang akan berpikiran negatif, sebab yang tahu setiap lokasi lahan habis masa WTO nya adalah BP Batam, sementara orang lain tidak tahu, tetapi kok ada yang mendapatkan lokasi tersebut dari mana mereka tahu, tentunya orang berpikir ada sesuatu permainan dan wajar saja, jika ada yang berpikir demikian.

Contoh lokasi lahan depan hotel Bali, siapa yang tahu lokasi tersebut habis masa WTO nya kecuali Bp Batam  dan yang  mendapatkan lokasi baru  tergolong  orang - orang baru, ternyata setelah kita amati, orang - orang yang ada di lapangan ternyata memang orang - orang pemain tanah selama ini,wajar kan jika ada yang menyatakan dugaan kuat ada mafia tanah selama ini dan informasi yang kita dapat mahkamah agung memenangkan pihak hotel Bali, dengan demikian secara hukum kebijakan BP Batam salah,hal semacam ini sangat memalukan.

Sekarang terjadi persoalan Hotel Pura jaya, yang jelas lokasi tersebut terdapat aset di atasnya, dasar kepentingan siapa di lokasi kan kepihak lain, tentu pertanyaan besar bagi kita masyarakat Batam.

Sebab menurut Ismail cukup miris saya atas kebijakan BP Batam saat ini, di mana orang - orang yang selama ini turut serta membangun Batam harus dipinggirkan, dan di sakiti, seperti hotel Bali dan Hotel Pura jaya, mereka kan sudah turut serta membangun Batam, apakah hal semacam ini BP Batam bijaksana?.

Kita bicara fakta, tidak membela siapa - siapa jadi dalam eksekusi hotel pura jaya jika Bp Batam yang di salah kan wajar karena akar masalahnya dari mereka, jangan membela diri, jika lokasi tersebut untuk keadilan pembangunan aset negara kita tentu maklum, tetapi ini sama saja untuk komersial.

Saya menantang Bp Batam ucap Ismail,berani tidak BP Batam menarik lokasi lahan di depan kantor BP Batam sendiri, lahan tidur yang sudah puluhan tahun, mungkin berani kalau ada yang order candanya sambil tersenyum.(Red-ZS)

Share:

Read More

Betumbuk dapat Hadiah, “Ini Kata Rizki Faisal"

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Terkait event Olah Raga Beladiri "BETUMBUK", Mixed Martial Art (MMA) & Kickboxing yang akan digelar di batam, Wakil ketua 1 DPRD KEPRI, Rizki Faisal, SE. MM, menyebut bahwa kata Betumbuk sering kali diartikan sebagai perbuatan yang negatif atau sesuatu yang meresahkan atau peselisihan, padahal jika merujuk pada bahasa Indonesia, lanjut Rizki, intisari dari betumbuk adalah perjumpaan atau pertemuan, jadi menurutnya kita harus memulai gerakan berpikir dan berbuat positif, agar bisa meredam potensi negatif, khususnya dikalangan generasi muda, salah satunya memfasilitasi mereka yang gemar olahraga bela diri ditempat yang baik dan sesuai, tentunya dengan harapan bisa mendorong lahirnya generasi yang berprestasi.

"Saya rasa harus didorong untuk berfikir positif, jangan melulu berfikir negatif, Betumbuk bisa juga menjadi baik, mendapat medali, menjadi sebuah prestasi, asal disalurkan dan diadakan ditempat yang seharusnya, seperti pertandingan olahraga beladiri" ungkap ketua IMI Kepri ini, Sabtu  (24/06/2023).

Lebih lanjut Rizki Faisal mengungkapkan, pola dan konsep dalam MMA cukup menarik, memperbolehkan berbagai teknik pertarungan, seperti pergumulan, tendangan, dan pukulan. Di dalam MMA, masing-masing praktisi didorong untuk mengkombinasikan teknik dari berbagai cabang seni bela diri untuk melumpuhkan lawan.

"Konsep dasar MMA ini kan adaptasi dan pengembangan dari olahraga atau seni bela diri yang sudah ada, jadi melalui MMA berbagai teknik dan cara juga akan ikut berkembang, ditonton juga lebih seru dan menarik, macam Bruce Lee kan, dia ambil dan mengkreasi Kungfu modern, nah secara kehidupan konsep ini kan juga bisa memacu perkembangan generasi muda, agar cepat dan mudah beradaptasi dengan teknologi serta perkembangan zaman" pungkas Rizki Faisal yang akan Ikut 'Betumbuk' untuk merebut Kursi DPR RI dari Dapil Kepri. 

'Betumbuk' MMA & Kick Boxing, akan digelar pada tanggal 24 - 25 Juni 2023, di One Batam Mall, Batam, Kepri, pertandingan ini akan memperebutkan hadiah dan medali dari Rizki Faisal. Event ini di iniasi dan didukung Oleh 234 SC, Ranger Fighting dan IBCA MMA Kepri.(Red-ZS)

Share:

Read More

Mensos Ngamuk karena kegiatan BEM Nusantara Molor

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini ngamuk dan meninggalkan kegiatan Gelar Pra Temu Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa di Gedung Universitas Malahayati Kota Bandar Lampung. 

Marahnya Mentri Sosial tersebut dikarenakan Kegiatan BEM Nusantara tersebut yang seharusnya dimulai pada pukul 8.00 Wib, Namun Molor hingga pukul 11.30 Wib sehingga membuat menteri Sosial tersebut meninggalkan acara tersebut sambil marah marah. 

Mentri Sosial Risma. saat di dalam mobil dinas mengatakan kepada Koordinator Pusat BEM Ahmad Supardi terkait Molornya Kegiatan tersebut, sehingga membuat agenda menteri Sosial tersebut telat dalam mengunjungi para penerima bantuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. 

“Kasian itu para penerima bantuan dan anak anak yang menunggu kita. ini sudah jam berapa malah baru mulai jam 11 lebih. ” Tegas Risma 

Saat Akan di konfirmasi terkait Kejadian tersebut Ahmad Supardi enggan memberikan keterangan dan langsung meninggalkan kegiatan tersebut. 

Kedatangan Menteri Sosial ke Provinsi Lampung yang kerap di panggil Bu Risma  memiliki beberapa agenda yaitu, menghadiri kegiatan BEM Nusantara, Memberikan bantuan sosial di hotel Radison dan ke Kabupaten Lampung tengah guna memberikan suport bagi korban pemerkosaan di daerah tersebut. 

Share:

Read More

Mahasiswa UMJ Menggugat Jokowi dan Puan; RUU Perampasan Aset dan RUU Kesehatan Omnibus Law

KABARMASA.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mahasiswa lainya menggelar aksi di gedung DPR RI, dengan mengangkat isu RUU Perampasan Aset yg dimohonkan agar DPR RI segerah melakukan pembahasan dan dapat perlu untuk segera di sahkan, serta kemudian terkait RUU Kesehatan Omnibus Law yang diminta untuk dibatalkan pengesahanya sebab dirasa tidak berpihak kepada profesi kesehatan seperti Keperawatan dan Dokter yang terdampak akibat subtansi hukum yang dirasa bermasalah, pada kamis (22/06/23).

Rancangan Undang-undang Perampasan Aset kembali digaungkan oleh mahasiwa UMJ. Masa aksi Mendesak DPR RI untuk mempercepat pengesahan RUU  Perampasan Aset dan Meninjau ulang terkait RUU Kesehatan (omnibus law) yang legislasinya di laju cepat. Dan juga aksi ini digelar sebagai bentuk memprakarsai gerakan mahasiswa untuk tetap terus mengawal isu problematika kebangsaan di Indonesia.

“Masa aksi Mahasiswa  sangat geram dengan pelaku DPR RI Terkait kebiasaan buruknya dimana dalam setiap proses pembentukan peraturan selalu secara gelap-gelapan dan terburu-buru. Kami sangat kecewa sebab Anggota DPR RI sama sekali tidak merespon suara mahasiswa  dalam menyampaikan aspirasi, ujar Presiden Mahasiswa UMJ” sarlin wagola di depan gedung DPR RI.

Mahasiswa Menantang anggota DPR RI untuk audiensi secara terbuka terkait dengan RUU Perampasan Aset dan RUU Kesehatan (omnibus law). 

“Seperti kita pahami bahwa urgensi RUU Perampasan aset sangat dibutuhkan di tengah kejahatan ekonomi di Indonesia yang sangat meningkat serta merugikan negara dan masyarakat, ini dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi yang meningkat pula. Serta menganggap koruptor tidak takut dipenjara tapi mereka hanya takut dimiskinkan. Kekayaan yang didapat secara tidak sah dalam jumlah yang banyak bisa memproduksi kejahatan baru dari hasil ilegal itu” ucap Wahid Hasyim selaku Mentri Kajian Aksi Tragegis BEM UMJ yang di sambung oleh oleh Satria Tulus Siahaan Wamen Kajian Aksi Startegis.

Sejalan dengan itu sekretaris jendral BEM UMJ M.Fadhil, mengatakan RUU Perampasan aset mulai dibahas sejak 2006 tetapi sampai sekarang tanda pengesahannya belum ada. Justru malah RUU Kesehatan Omnibus law di percepat pengesahannya sementara secara kebutuhan tidak terlalu mendesak, serta banyaknya subtansi hukum yang kontradiksi dengan hak sebagaimana profesi Keperawatan dan dokter dll yg terdampak.”

Dalam momen akhir penggelaran aksi. Poin tuntutan dibacakan oleh presiden Mahasiwa BEM UMJ di depan gedung DPR RI Sebelum masa aksi bubar, antara lain yaitu :

1. Meminta Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang telah kami kaji dan analisa sehingga sangat efektif dalam memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan (koruptor atau pejabat yang terbukti

mendapatkan kekayaan secara ilegal)

2. Meminta DPR RI untuk secepatnya menindak lanjuti surat presiden tentang RUU Perampasan Aset yang dirasa sangat urgen dalam menangani kejahatan tindak pidana ekonomi termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, tindak pidana

keuangan, dan kejahatan lainnya. Selama ini pemerintahan dianggap selalu gagal menangani problem kejahatan ekonomi yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi di Indonesia. 

3. Meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak mengesahkan RUU Omnibus Law Kesehatan dan mengkaji ulang terkait subtansi hukum yang dituangkan dalam rancangan undang-undang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, profesi kesehatan dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. 

4. Meminta Pemerintah dan DPR RI berhenti dalam menjalankan kebiasaan buruk ketika ingin membuat pembentukan sebuah perundang-undangan yang bersifat tertutup, sembunyi-sembunyi, dan tidak memihak kepada

kepentingan rakyat serta bertabrakan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. 

SOLUS POPULI SUPREMA LEX ESTO (Hukum Tertinggi

Memberikan Keselamatan Kepada Masyarakat). 

Billahi Fii Sabililhaq

Fastabiqul Khairat

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Gelar Bakti Sosial Bersama Polri Memperingati Hut Polri ke 77

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hut polri ke 77 kegiatan poros muda yang dilakukan tiap bulan nya, dalam rangka ini poros muda Indonesia menyelenggarakan kegiatan berkolaborasi bersama polri bertemakan Bakti sosial Polri, acara tersebut berlangsung dengan lancar, dalam kegiatan tersebut yang memperingati hut polri poros muda Indonesia mengadakan kajian serta bansos kepada pihak – pihak yang membutuhkan (23/6/2023).

kegiatan tersebut terlaksana di sekretariat poros muda indonesia dengan perwakilan mahasiswa perantau, pemuda, masyarakat yang bertujuan untuk memajukan indonesia agar indonesia maju menjadi lebih baik, dan menuangkan dasar - dasar pemikiran untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan bakti sosial ini di buat dengan dengan dasar kemanusiaan, yang dimana poros muda indonesia dan polri memberikan bantuan kepada masyarakat, bertujuan untuk mengimplementasikan polri yang presisi, dan juga kegiatan bakti sosial ini merupakan acara rutin bulanan yang biasa di agendakan oleh poros muda indonesia.

 

Dan juga kami berterima kasih terhadap Polri khusus nya Polda Metrojaya, yang sudah mensuport kegiatan ini, semoga polri semakin presisi.

 

Share:

Read More

Pesangon Tak Dibayar, Eks Karyawan Gugat Perusahaan dan Minta Polisi Usut

KABARMASA.COM, JAKARTA- Puluhan orang eks karyawan PT Mulia Raya Prima menggugat perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasalnya, perusahaan importir dan pemasok buah yang dinyatakan pailit oleh Kurator Dito Sitompul itu, dianggap abai soal pembayaran pesangon.

Menurut salah satu perwakilan karyawan, Siti Suraeni menilai, Kurator Dito Sitompul membagi harta pailit dengan jumlah besar kepada Lie Po Fung selaku pemegang saham mayoritas perusahaan. Padahal, semestinya hak karyawan menjadi lini prioritas dari harta pailit tersebut. 

“Hak karyawan merupakan hak yang harus didahulukan dari hak-hak lainnya dalam pailit. Kami mendengar harta pailit perusahaan telah diambil dalam porsi jumbo oleh pemegang saham mayoritas, Lie Po Fung. Untuk itu kami melakukan gugatan ke pengadilan,” kata Suraeni saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Nama Lie Po Fung saat ini tercatat dalam laporan di Kepolisian Resort Jakarta Pusat atas dugaan penggelembungan tagihan pailit. Dari penggelembungan itu, disinyalir ada upaya memanipulasi tanggungan perusahaan.

Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/BL/275/II2023/SKPT Polres Metropolitan Jakpus, Lie Po Fung dilaporkan atas perkara pemalsuan akta otentik, memberikan keterangan palsu, dan mengajukan tagihan palsu. Kerugiannya terjadi kenaikan tagihan hutang perusahaan.

“Kami meminta polisi bergerak cepat mengusut dan melakukan proses hukum atas laporan itu, supaya hak-hak kami dapat terbayarkan. PT Mulia Raya Prima belum memenuhi kewajiban membayar gaji, pesangon, dan hak dari 94 orang karyawan selama hampir setahun pada 2021 lalu.” tegas Suraeni. (Red)

Share:

Read More

Sekjend PB SEMMI Meminta Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi penjualan Minyak Goreng Yangerugikan Negara Sampai Rp. 6,47 Triliun

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengurus Besar SEMMI lewat Keterangan Ahmad Marzuki Tokan selaku Sekjend  meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas sampai ke akar akarnya siapa saja yang terlibat dalam kasus Korupsi penjualan Minyak Goreng yang merugikan Negara sampai Rp. 6,47 Triliun. Seperti kita ketahui setelah kejaksaan menetapkan 3 perusahaan minyak sawit sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi minyak goreng (migor). Ketiganya adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group yang membuat kerugian negara sebesar Rp 6,47 Triliun. Monopolisasi dalam penjualan Minyak goreng ini oleh beberapa perusahaan swasta yang memaksa Negara mengambil sikap untuk menstabilkan harga pasar kerugian inilah yang dimana berdampak dan membuat masyarakat Indonesia menjerit kesengsaraannya.

Seluruhnya adalah pemain besar dalam industri minyak goreng Indonesia, bahkan produksinya sukses menguasai pasar minyak Goreng di Tanah Air. Ini kejahatan yang sangat melukai Hati Rakyat Indonesia dimana kita ketahui bersama bahwa minyak goreng merupakan bahan pokok dapur bagi ibu rumah tangga. Petani kelapa sawit yang mendapatkan harga murah namun tenaganya hanya di hisap oleh para pemain perusahaan tersebut dalam pengelolaan ini dari hulu sampai hilir perlu adanya usut tuntas secara spesifik dan teliti pasalnya regulasi yang mengatur penjualan minyak goreng ini pun terkesan seperti bahan candaan belaka. Hari ini pemerintah seolah menunjukkan kebobrokannya karena tidak ada keterpihakannya untuk masyarakat sendiri.

Sudah waktunya pemerintah mengambil sikap tegas dan kongkret karena minyak goreng merupakan komoditas yang substansial dalam kehidupan warga negara Indonesia. Hari ini pemerintah terkesan apatis dalam penegakan kasus mafia minyak goreng. Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin segala perusahaan yang terlibat didalam nya serta meminta Kementerian Perdagangan serius memberantas mafia minyak Goreng yang selama ini merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan meminta semua penegakkan Hukum tidak tebang pilih dalam menangkap semua yang terlibat karena akibat korupsi tersebut terjadi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng di pasar. 

Jika kemudian apa yang menjadi keinginan kita dan masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi tidak serius maka kami dari PB SEMMI siap untuk turun ke Jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan  yang paling penting komitmen Pemerintah bapak Jokowi untuk memberantas Korupsi dan mensejahterakan  rakyat benar Adanya. Tutup nya

Share:

Read More

Forum Pemuda Pasifik Desak Gubernur Maluku Utara Hentikan Ekspor Nikel

KABARMASA.COM, JAKARTA- Koordinator Forum Pemuda Pasifik (FPP) M Tahir Wailissa menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI (Bidang Energi, Riset dan Inovasi, serta Industri) Selasa, 20/6, ruang rapat komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I. Tahir meyakini bahwa ada tahapan yang hilang yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Untuk itu, ia mendesak gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk segera berkoordinasi denan pemerintah pusat untuk menghentikan ekspor nikel sebab tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang.

“DPRD dan Gubernur Maluku Utara harus segera menghadap Presiden Jokowi melalui kementerian terkait untuk nikel ini, ekspor ini harus segera dihentikan, ada apa sebenarnya dengan negara ini, kita ketahui bersama bahwa untuk ekspor nikel pajaknya nol persen, sementara bagi kepentingan industry nasional dibebankan pajak sebelas persen. Jelas ini merugikan daerah dan negara, Inikan tidak sesuai dengan semangat Presiden tentang hilirisasi.”

Tahir menambahkan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sangat jelas dan terang kaitannya dengan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Akan tetapi apa yang ada hari ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita. 

“Perusahaan ekplorasi sekarang ini sangat mengabaikan kepentingan nasional, ketentuan Undang-Undang minerba inikan sangat jelas, dengan memperhatikan tahapan, mulai dari penelitian, pengolahan dan pengusahaan minerba, cakupannya jelas juga itu, ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pemurnian serta kegiatan pasca tambang. Kok ini yang terjadi nikel diekspor semua keluar negeri tanpa pajak, smalther-smalther belum siap 100 persen, surveyornya hanya satu atau dua perushaan yang menguasai seluruh Indonesia, lalu konsep integrasi dengan industry dalam negeri itu dimana?”

Lanjut Tahir, mengacu pada hasil RDP komisi VII DPR RI, kita akhirnya sadar akan mirisnya pengelolaan pertambangan kita, Industri turunan tidak berjalan sesuai harapan. Kami curiga ada pihak-pihak yang mencurangi niat baik Presiden Jokowi. Memanfaatkan kebaik Presiden bagi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. 

“Regulasinya harus diperjelas, untuk menghasilkan produk pengolahan setengah jadi. yang jelas harus ada pengolahan lanjutan yang terintegrasi dengan memperhatikan dan melibatkan Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Makro Kecil Menengah kita. Dengan demikian, rantai ekonominya berjalan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dalam menopang ekonomi nasional.”

Untuk itu, Tahir menegaskan dukungannya terhadap setiap langkah perjuangan Komisi VII DPR RI dalam meperjuangkan kepentingan negara melalui kementerian terkait (KESDM dan Kemenperin) khususnya bagi Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal secara komprehensif dan holistik demi kepentingan nasional.

“ekspor nikel ini harus di tahan dulu sampai semuanya siap, dari hulu hingga hilir. Sampai semuanya terintegrasi dan menghasilkan barang setengah jadi. Bila perlu barang jadi, Jangan sampai semuanya siap tapi nikelnya sudah keburu habis nanti. 

Tahir juga mengajak seluruh pihak, khususnya pemuda dan Mahasiswa daerah penghasil minerba diseluruh Indonesia untuk turut melakukan pengawalan serius terhadap kegiatan pertambangan ini agar kelak tidak meninggalkan duka lingkungan bagi generasi mendatang, perusahaan yang sedang eksplorasi kita hormati hak-haknya, akan tetapi kejujuran dan keterbukaan dalam berbisnis antar negara sangat kami harapkan. 

“kita semua harus memahami bahwa, nikel ini sangat terbatas, hanya 10 sampai 11 tahun, bahkan bisa kurang dari itu, jika membaca besaran jumlah ekspor. Perlu diingat bahwa, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini akan pergi. Kami di daerah yang menanggung resikonya, ini tanggung jawab kami selaku warga negara untuk mengawal kepentingan, bangsa dan negara.” tutup Tahir via seluler, Jum’at, 23/6/2023 (Red)

Share:

Read More

Pria Nalen Diduga Kabur Setelah Meminjam Uang 234 Juta

KABARMASA.COM, SAMARINDA – Seorang ibu bernama Leni Ati di Kutai Barat (Kubar) menjadi korban penipuan setelah meminjamkan 234 juta uang kepada pria bernama Nalen yang berada di Siluk Ngurai kampung Lendian Liang Nayuq. Kamis (22/06/2023)

Melaluai kuasa hukumnya Dedi Dores  mengatakan, kejadian ini bermula pada 30 April lalu dimana korban meminjam uang ke ibu Leni Ati dengan dalih ingin membeli sembako.

Namun Setelah 2 bulan peminjaman, Nalen tak kunjung mengembalikan uang yang sempat dipinjamnya. 

“Awal mulanya ibu Leni Ati mencari Pekerja ini melewati Reno dan Jamil atau Calonya untuk datang ke lendian, namum setelah 2 bulan kerja dikampung Lendian Liang Nayuq Saudara Nalen diketahui Belum mengembalikan pinjamannya kepada klien kami”, pungkas Dedi saat dihubungi awak media.

Dari identitas KTP Pelaku, Saudara Nalen sendiri diketahui beralamat di Kalbar Kabupaten Sambas Kecamatan Paloh Desa Kalimantan di Dusun Bakti RT 06 RW 08.

Pada senin lalu (19/06) diketahui Nalen CS di jemput dan diduga kabur oleh travel asal  Kalimantan Barat (Kalbar) yang menjemputnya di lokasi perkebunan sawit milik PT KAL. 

Diketahui yang menjemput Nalen CS bernama Luncai dengan plat kendara B2467 P0I mobil berwarna putih dan Wuling KB 1820 PF mobil berwara merah.

“Rombongan Saudara Nalen ini di jemput oleh travel asal Kalbar diketahui yang menjemput Luncai dan Wuling masing masing berkendara mobil B 2467 POI dan KB 1820 PF”, Pungkasnya.

Dedi selaku kuasa hukum mengingatkan Nalen dan travel yang menjemput saudara Nalen CS ini, agar ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada Kliennya ibu Leni Ati, apabila tidak ada itikat baik dirinya akan menempuh langkah hukum.

“Kami menunggu mereka beritikad baik untuk segera mengembalikan uang yang pernah di pinjam kepada klien kami,  jika tidak kami akan mengambil langkah upaya hukum”, Tutupnya Ija (Red)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Laporkan Progres Pembangunan BLK Karimun dan Batam Kepada Menaker RI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menemui Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah di Kompleks Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (22/06). Kedatangan Gubernur Ansar tersebut untuk melaporkan progres pembangunan gedung workshop Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun yang akan rampung pada Bulan Oktober tahun ini, dan progres pembangunan Balai Latihan Kerja di Kota Batam.

Gedung workshop Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun akan berfokus pada pelatihan keahlian teknik Las, kelistrikan dan mekanikal (alat berat) yang diharapkan nantinya dapat memberi kontribusi yang sangat berarti terhadap penyediaan tenaga kerja terampil melalui pelaksanaan program pelatihan yang link and match dengan kebutuhan industri di daerah Karimun dan Provinsi Kepri.

"Saat ini di Kabupaten Karimun ada banyak sekali perusahaan yang menanamkan modalnya karena Karimun itu Kawasan FTZ, jadi kita harus bersiap agar SDM di Karimun bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan. Untuk mendukung kegiatan pembangunan UPTP di Kepri, workshop balai pelatihan Karimun tersebut tetap di bawah pembinaan dari UPTP BLK Batam," kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar sekaligus meminta dukungan kepada Ida Fauziah agar pasca selesainya pembangunan gedung Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun dapat langsung diberikan berbagai kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung dan menunjang pelatihan.

Ida Fauziah pun menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Ansar dan akan segera menindak lanjuti kebutuhan peralatan yang dibutuhkan Balai Latihan Kerja di Karimun. Dirinya memandang Provinsi Kepri yang telah lama menjadi lumbung investasi sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja lokal. 

"Dengan rampungnya progres pembangunan Balai Latihan Kerja di Batam dan Karimun. BLK yang didukung sarana lengkap dan instruktur profesional menjadi modal awal peningkatan keahlian dan harapannya angka pengangguran akan berkurang cepat dan dunia usaha serta dunia industri di Kepri kian berkembang pesat," kata Ida fauziah.

Turut mendampingi Menteri Ketenagakerjaan dalam pertemuan tersebut yaitu  Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Vokasi (Lemlatvok) Agung Nur Rohmad dan yang mendampingi Gubernur Ansar adalah Kadisnaker Provinsi Kepri Mangara M Simarmata dan Karo Adpim Dody Sepka. (Red-ZS)

Share:

Read More

Kadisdik Kepri : Sistem Pendaftaran Sekolah Online Untuk Menghindari Kebiasaan 'Titip Menitip'

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepri agar mengikuti prosedur pendaftaran sekolah SMA, SMK dan SLB tahun ajaran 2023-2024 secara online melalui aplikasi berbasis web yang sudah ada, yakni https://sippdb.kepriprov.go.id/. Kamis (22/06/2023)

Pendaftaran masuk untuk jenjang SLBN dibuka mulai 19 hingga 28 Juni,  diumumkan di tanggal 1 Juli mendatang dan pendaftaran ulang pada tanggal 3 hingga 6 Juli 2023. 

Sedangkan untuk masuk SMAN terdiri dari jalur afirmasi yang pendaftarannya  dimulai 13 sampai 19 Juni dan diumumkan 21 Juni, selanjutnya pendaftaran ulang dilakukan 22 hingga 24 Juni 2023. Adapun untuk jalur zonasi pendaftaran dimulai 22 sampai 26 Juni dan diumumkan pada 1 Juli, dan pendaftaran ulang 3 sampai 6 Juli 2023. 

"Nah, untuk SMKN pendaftaran dilakukan mulai 13 sampai 19 Juli dan diumumkan di 21 Juni. Selanjutnya pendaftaran ulang sampai 24 Juni," kata Andi Agung. 

Andi juga menjelaskan bahwa untuk jenjang SMKN, pendaftara terbagi menjadi 75 persen jalur penilaian rapot, 10 persen jalur bina lingkungan, dan 15 persen jalur kurang mampu. 

Semangat diselenggarakannya PPDB secara online di Kepri oleh Dinas Pendidikan, kata Andi, adalah instruksi langsung Gubernur Kepri guna  menghindari kebiasaan 'titip menitip' karena merasa dekat dengan orang dalam, dekat dengan pejabat A dan sebagainya lalu meminta anaknya dimasukkan ke sekolah tertentu dengan mengindahkan aturan sistem zonasi, prestasi dan afirmasi. 

"Titip menitip inilah yg mengakibatkan  terganggunya sistem pendaftaran. Yang pada akhirnya mengakibatkan pembludakan di satu sekolah tertentu saja," tegas Agung. 

Oleh sebab itu, Andi berharap masyarakat agar mengikuti prosedur yang sudah ada dengan tertib hingga proses pendaftaran selesai. 

Termasuk mengenai pilihan jurusan di jenjang SMK, Andi mengakui banyak mendapatkan aduan dari masyarakat karena didapati calon siswa yang diterima masuk di jurusan yang bukan pilihan utama ybg diinginkan. Menyangkut hal ini Andi juga meminta kepada masyarakat agar memberi kesempatan proses PPDB berjalan hingga selesai. 

"Setiap aduan masyarakat tetap kita tampung dan kita rapatkan di internal kita, lalu kita laporkan kepada Gubernur. Tentu kita akan mengklasifikasikan setiap aduan yang masuk. Diantaranya ada aduan yang bisa kita akomodir dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan ada juga yang mungkin memang tidak bisa kita tanggapi," ujarnya. 

Andi juga meminta kepada para orangtua yang  sedang mendampingi proses pendaftaran masuk sekolah untuk anak-anaknya turut memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak. 

"Jika ada yang memang harus ditanyakan silahkan bertanya, tanpa harus emosi lalu menghujat, menyalahkan kebijakan dan sebagainya. Kita sebagai masyarakat Melayu yang dikenal ramah dan santun harus memahami dan mengedepankan itu," pinta Andi. 

Semangat sistem PPDB online, lanjut Andi lagi adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa semua sekolah adalah sama, yakni sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. "Anak yang memang dasarnya rajin, pintar dan disiplin diterima disekolah manapun akan tetap menjadi anak yang rajin, pintar dan disiplin," tutup Andi.(Red-ZS)

Share:

Read More

Wali Kota M Anwar Optimis Pembuatan Turap di Jalan Pulomas Selatan Sesuai Tenggat Waktu

KABARMASA.COM, JAKARTA – Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, meninjau pembuatan turap di Jalan Pulomas Selatan RT 7 RW 12, Selasa (20/6/2023).

Turap yang bangun sepanjang  67 meter  dengan tinggi mencapai 4 meter ini berlokasi di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Menurut Walikota, sesuai tengat waktu 45 hari kerja, pembangunan turap diperkirakan akan rampung pada sembilan hari mendatang. Pengerjaan turap sendiri dilakukan pihak ketiga dengan e-katalog.

“Tentunya, pembangunan turap ini berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan selama 45 hari kerja, serta dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga di saat musim hujan tidak membahayakan warga yang melintas di jalan ini. Pengerjaan dilakukan pihak ketiga sesuai dengan e-katalog, dan pada hari ini tinggal 9 hari lagi sudah selesai dikerjakan,” kata Walikota yang didampingi Camat Pulogadung Syafrudin Chandra, dan Lurah Kayu Putih Tuti Sugihastuti.

Walikota menambahkan, jika turap longsor tidak segera diperbaiki jalan di sekitarnya dikhawatirkan akan putus dan menganggu warga.

“Karena itu langsung dikerjakan, sebelum musim penghujan langsung dikerjakan agar tidak memperparah keadaan,” imbuhnya.

Warga RW 012, Raymon, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah menindaklanjuti pembuatan turap yang berlokasi di Kali Ikip RW 012, lantaran jika terjadi hujan berisiko tergerus dan terjadi pendangkalan pada kali.

“Secara keseluruhan kita apresiasi, karena sangat membantu sekali dinding kali supaya tidak tergerus dan dangkal,” ungkapnya. 

Share:

Read More

Satgas TPPO Terus Bertindak, 532 Tersangka Dibekuk

KABARMASA.COM, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri dan Polda jajaran yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat sejak dibentuk hingga 20 Juni, Satgas menangani sebanyak 456 Laporan Polisi (LP) TPPO.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, dari ratusan LP yang ditangani, Satgas TPPO telah menangkap 532 tersangka.

"Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).

Dari ribuan korban tersebut, Ramadhan merinci ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 731 dan laki-laki anak ada 44 orang.

Untuk modus kejahatan para tersangka, Ramadhan menuturkan terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan 361 kasus.

"Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus," katanya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.

Dalam kesempatan ini, Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 20 Juni 2023. 

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO.

Kapolri menyebut TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang dibicarakan. Ia berharap pembicaraan tersebut ke depan bisa membuat para Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi.(Red-ZS)

Share:

Read More

Polres Karimun Melaksanakan Apel Kasatkamling

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Dalam rangka menyambut pemilu 2024 dan disejalankan dengan Hari Bhayangkara Ke-77, Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H, S.I.K, yang diwakili Wakapolres Karimun melaksanakan kegiatan apel satuan keamanan lingkungan di lapangan apel Polres Karimun. Rabu (21/06/2023).

Kegiatan apel Kasatkamling ini dilaksanakan secara serentak di Jajaran Polda Kepri. Dalam kesempatan tersebut kegiatan apel kasatkamling didampingi oleh Para Pejabat Utama Polres Karimun dan di hadiri oleh Polsus, Kasatkamling, Linmas, para Lurah dan Camat.

Selanjutnya kegiatan apel Kasatkamling ini diawali dengan pemberian piala dan piagam kepada pemenang juara lomba Satkamling di wilayah Kab.Karimun adapaun  juara 1 adalah poskamling perumahan meral permata asri rt 002 rw 003 Kel. Meral kota, Kec. Meral Karimun, juara 2 oleh poskamling lingkarya rt. 002 rw.002 Kel. Buru, Kec. Buru, dan juara 3 poskamling dusun IV P tegak rt 001 rw 001 Kel. Sei ungar, Kec. Kundur.

Dalam amantnya Waka Polres Karimun Kompol Petra C. K. Tumengkol, S.I.K., Menyampaikan apel yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mempercepat upaya Revitalisasi Satkamling. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat dan mengoptimalisasikan peran awak Satkamling dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa.

"Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada Kelurahan/Desa. Dan saat ini, Satkamling memiliki peran sentral dalam upaya pemeliharaan kamtibmas, terlebih kita akan menghadapi agenda nasional yaitu Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024". Ungkap Wakapolres Karimun Kompol Petra C. K. Tumengkol, S.I.K.

Polri juga akan melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan para awak Satkamling melalui pelatihan, antara lain penjagaan dan patroli lingkungan, perbantuan dalam menyelesaikan masalah warga, serta tindakan lain demi keselamatan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan taktis operasional di lapangan, sehingga penyelenggaraan Satkamling dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Awak Satkamling, serta segenap stakeholder terkait lainnya yang telah membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya,” semoga senantiasa berpegang teguh pada nilai, norma, dan etika pada setiap pelaksanaan tugas. Tanamkan bahwa fungsi kepolisian terbatas non yustisiil. Tutup Waka Polres Karimun.(Red-ZS)

Share:

Read More

Apakah Satgas TPPO Bentukan Kapolri Berhasil Berantas Sindikat TPPO di Indonesia

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Semakin menggila nya Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) , membuat Kapolri jenderal pol Listyo Sigit Prabowo membentuk satuan tugas TPPO dan hampir satu bulan bekerja. Rabu (21/06/2023)

Setelah kita perhatikan hasil kinerja Tim satgas yang terbentuk di seluruh Polda Indonesia, secara kuantitas jumlahnya berhasil menangkap orang yang diduga terlibat dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang,namun untuk kualitas, sampai saat ini belum mendengar Sindikat mafia besar yang tertangkap, sebab sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Menkopolhukam Mahfud MD, bahwa ada pemain besar yang diduga oknum pejabat,baik dari pemerintah, aparat dan swasta terlibat, dengan berita yang ada di media hasilnya masih belum kelihatan apa yang di maksud pemain besar seperti apa dan siapa?, mungkinkah itu memang ada atau hanya sekedar dongeng belaka.

Jika kita mereview kebelakang mengenai persoalan tenaga kerja Indonesia ( TKI ) yang saat ini di sebut pekerja migran Indonesia ( PMI ), sudah ada sejak tahun 1950 sudah sekian lama, tentu mafia - mafia tindak pidana perdagangan orang sudah memiliki jaringan masing-masing, seperti jaringan negara Malaysia, Kamboja, Taiwan dan wilayah timur tengah seperti arab Saudi.

Dari beberapa negara tersebut berkemungkinan besar memiliki jaringan lintas negara, dengan adanya satgas TPPO alangkah baiknya Tim bekerja maksimal, sehingga yang namanya jaringan besar dapat terungkap, sebab kita belum mendengar dari sekian banyak yang tertangkap apakah ada jaringan besar.

Disaat Tim satgas TPPO bekerja, seharusnya pemerintah melakukan upaya mencari solusi dan pencegahan, tidak mungkin satgas TPPO bekerja selama 24 jam, sebab jaringan tindak pidana perdagangan orang sudah mengakar, sampai kapan tidak akan selesai, jika pemerintah tidak mencari solusi.

Sebab rakyat mencari kerja di luar negeri, dengan niat untuk mencari nafkah  untuk menghidupi keluarga, jika pemerintah tidak serius, akan sia sia usaha yang dilakukan oleh kepolisian, sebab sampai kapanpun masalah PMI tidak akan pernah habisnya jika pemerintah setengah hati sebagai mana dilakukan selama ini. Allahu Alam (Red-ZS)

Penulis: Ismail Ratusimbangan.

Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.

Share:

Read More

Ikatan Bem Pertanian Indonesia Terhadap Kpk Terkait Menteri Pertanian Indonesia

KABARMASA.COM, BOGOR - Pada hari minggu Tanggal 18 Juni 2023 Ikatan Bem Pertanian Indonesia melakukan Rakernas dan munas - is yang bertempat di kampus Istitut Pertanian Bogor. Dalam Konferensi Pers ini membahas mengenai kasus Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yasin Limpo terkait Dugaan penyahgunaan surat pertanggung jawaban (SPJ)  Keuangan Negara dan Gratifikasi di Lingkungan kementerina pertanian tahun 2019-2023.

 

Pada hari jum'at  tanggal 16 Juni 2023 sendiri Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan Surat kepada Kementan untuk di mintai keternagan, Namun menteri pertanian Syahrul Yasid Limpo mengkir dari panggilan KPK.

 

Maka dari itu kami Ikatan Bem Pertanian Indonesia Menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

 

1. Mendesak KPK untuk segera menyatakan sikap kepada Perkara Menteri pertanian Indonesia.

2. Mendesak KPK untuk segera mengeluarkan Surat Tidak bisa bepergian Keluar negeri ataupun Keluar Kota.

3. Mendesak KPK untuk mengusut Tuntas siapapun yang terlibat

4. Mendesak KPK untuk segera menjadikan Tersangka Menteri Pertanian jika terbukti Bersalah

 

Bila mana Tuntutan Kami tidak di indahkan dan tidak ada tindakan kongkrit maka saya Imam Syafi'i Selaku Presidiun Nasional 4 dan M. Nadhim Ardiansyah selaku penanggung Jawab IBEMPI Akan melakukan Audiensi dan Aksi Selurug Bem Pertanian Indonesia.

Share:

Read More

Ngobrol Bareng Legislator dengan Tema: "Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital"

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema “Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital” kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, penampilan tarian dan dilanjutkan dengan ucapan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar. Rabu (19/4/2023). 

Webinar literasi tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 261 peserta. 

Adapun pemateri yang mengisi webinar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta, Prof. Dr. Henry Subiakto selaku Guru Besar Komunikasi Univ. Airlangga Surabaya. Yanto Sumantri. 

Anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta mengajak dan mengingatkan masyarakat agar bijak berkomunikasi di ruang digital terutama dalam berinteraksi di media sosial. 

Hal tersebut diungkapkan Sukamta saat menjadi narasumber webinar Ngobrol Bareng Legislator. 

“Berhati-hati dalam menuliskan dan menyampaikan pendapat ataupun pikirannya dalam berkomunikasi di media sosial agar terhindar dari jeratan hukum. Media sosial merupakan salah satu transaksi digital yang penggunaannya telah diatur dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016,” papar Sukamta. 

Pada kegiatan webinar yang bertajuk “Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital”, Henry Subiakto menuturkan bahwa interaksi dan komunikasi di ruang digital dipastikan akan menemukan perbedaan norma, karakter dan etika, baik individual maupun komunitas yang pemanfaatan media digital di ruang publik tidak cukup hanya dengan penguasaan teknologi digital semata, tetapi menuntut kearifan sikap mental serta etika yang baik. 

“Sebagai warga net yang baik, kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi, menyampaikan pikiran di dalam media sosial sebab ada konsekuensi hukum." jelasnya.

Oleh karena itu pemateri ketiga  Yanto Sumantri mengajak para pengguna internet bijak dalam berinteraksi dan memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah, edukasi, memperkuat serta mempererat persatuan dan kesatuan. 

“Kita sudah tahu tentang undang-undang ITE yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi di dunia digital, bebas sih bebas tetapi kita punya aturan, regulasi, sandaran sehingga kita tidak bisa berekspresi secara leluasa tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ada, ” jelasnya.(Red-ZS)

Share:

Read More