Kabarmasa.com | Aktual - Terpercaya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri dan Polda jajaran yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat sejak dibentuk hingga 20 Juni, Satgas menangani sebanyak 456 Laporan Polisi (LP) TPPO.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, dari ratusan LP yang ditangani, Satgas TPPO telah menangkap 532 tersangka.

"Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).

Dari ribuan korban tersebut, Ramadhan merinci ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 731 dan laki-laki anak ada 44 orang.

Untuk modus kejahatan para tersangka, Ramadhan menuturkan terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan 361 kasus.

"Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus," katanya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.

Dalam kesempatan ini, Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 20 Juni 2023.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO.

Kapolri menyebut TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang dibicarakan. Ia berharap pembicaraan tersebut ke depan bisa membuat para Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi.(Red-ZS)

Polres Karimun Melaksanakan Apel Kasatkamling

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Karimun - Dalam rangka menyambut pemilu 2024 dan disejalankan dengan Hari Bhayangkara Ke-77, Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H, S.I.K, yang diwakili Wakapolres Karimun melaksanakan kegiatan apel satuan keamanan lingkungan di lapangan apel Polres Karimun. Rabu (21/06/2023).

Kegiatan apel Kasatkamling ini dilaksanakan secara serentak di Jajaran Polda Kepri. Dalam kesempatan tersebut kegiatan apel kasatkamling didampingi oleh Para Pejabat Utama Polres Karimun dan di hadiri oleh Polsus, Kasatkamling, Linmas, para Lurah dan Camat.

Selanjutnya kegiatan apel Kasatkamling ini diawali dengan pemberian piala dan piagam kepada pemenang juara lomba Satkamling di wilayah Kab.Karimun adapaun juara 1 adalah poskamling perumahan meral permata asri rt 002 rw 003 Kel. Meral kota, Kec. Meral Karimun, juara 2 oleh poskamling lingkarya rt. 002 rw.002 Kel. Buru, Kec. Buru, dan juara 3 poskamling dusun IV P tegak rt 001 rw 001 Kel. Sei ungar, Kec. Kundur.

Dalam amantnya Waka Polres Karimun Kompol Petra C. K. Tumengkol, S.I.K., Menyampaikan apel yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mempercepat upaya Revitalisasi Satkamling. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat dan mengoptimalisasikan peran awak Satkamling dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa.

"Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada Kelurahan/Desa. Dan saat ini, Satkamling memiliki peran sentral dalam upaya pemeliharaan kamtibmas, terlebih kita akan menghadapi agenda nasional yaitu Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024". Ungkap Wakapolres Karimun Kompol Petra C. K. Tumengkol, S.I.K.

Polri juga akan melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan para awak Satkamling melalui pelatihan, antara lain penjagaan dan patroli lingkungan, perbantuan dalam menyelesaikan masalah warga, serta tindakan lain demi keselamatan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan taktis operasional di lapangan, sehingga penyelenggaraan Satkamling dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Awak Satkamling, serta segenap stakeholder terkait lainnya yang telah membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya,” semoga senantiasa berpegang teguh pada nilai, norma, dan etika pada setiap pelaksanaan tugas. Tanamkan bahwa fungsi kepolisian terbatas non yustisiil. Tutup Waka Polres Karimun.(Red-ZS)

Apakah Satgas TPPO Bentukan Kapolri Berhasil Berantas Sindikat TPPO di Indonesia

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Semakin menggila nya Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) , membuat Kapolri jenderal pol Listyo Sigit Prabowo membentuk satuan tugas TPPO dan hampir satu bulan bekerja. Rabu (21/06/2023)

Setelah kita perhatikan hasil kinerja Tim satgas yang terbentuk di seluruh Polda Indonesia, secara kuantitas jumlahnya berhasil menangkap orang yang diduga terlibat dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang,namun untuk kualitas, sampai saat ini belum mendengar Sindikat mafia besar yang tertangkap, sebab sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Menkopolhukam Mahfud MD, bahwa ada pemain besar yang diduga oknum pejabat,baik dari pemerintah, aparat dan swasta terlibat, dengan berita yang ada di media hasilnya masih belum kelihatan apa yang di maksud pemain besar seperti apa dan siapa?, mungkinkah itu memang ada atau hanya sekedar dongeng belaka.

Jika kita mereview kebelakang mengenai persoalan tenaga kerja Indonesia ( TKI ) yang saat ini di sebut pekerja migran Indonesia ( PMI ), sudah ada sejak tahun 1950 sudah sekian lama, tentu mafia - mafia tindak pidana perdagangan orang sudah memiliki jaringan masing-masing, seperti jaringan negara Malaysia, Kamboja, Taiwan dan wilayah timur tengah seperti arab Saudi.

Dari beberapa negara tersebut berkemungkinan besar memiliki jaringan lintas negara, dengan adanya satgas TPPO alangkah baiknya Tim bekerja maksimal, sehingga yang namanya jaringan besar dapat terungkap, sebab kita belum mendengar dari sekian banyak yang tertangkap apakah ada jaringan besar.

Disaat Tim satgas TPPO bekerja, seharusnya pemerintah melakukan upaya mencari solusi dan pencegahan, tidak mungkin satgas TPPO bekerja selama 24 jam, sebab jaringan tindak pidana perdagangan orang sudah mengakar, sampai kapan tidak akan selesai, jika pemerintah tidak mencari solusi.

Sebab rakyat mencari kerja di luar negeri, dengan niat untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, jika pemerintah tidak serius, akan sia sia usaha yang dilakukan oleh kepolisian, sebab sampai kapanpun masalah PMI tidak akan pernah habisnya jika pemerintah setengah hati sebagai mana dilakukan selama ini. Allahu Alam (Red-ZS)

Penulis: Ismail Ratusimbangan.

Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri.

Ikatan Bem Pertanian Indonesia Terhadap Kpk Terkait Menteri Pertanian Indonesia

RedaksiJune 20, 2023hukum, nasional, pendidikan, politik No comments

KABARMASA.COM, BOGOR - Pada hari minggu Tanggal 18 Juni 2023 Ikatan Bem Pertanian Indonesia melakukan Rakernas dan munas - is yang bertempat di kampus Istitut Pertanian Bogor. Dalam Konferensi Pers ini membahas mengenai kasus Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yasin Limpo terkait Dugaan penyahgunaan surat pertanggung jawaban (SPJ) Keuangan Negara dan Gratifikasi di Lingkungan kementerina pertanian tahun 2019-2023.

Pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 sendiri Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan Surat kepada Kementan untuk di mintai keternagan, Namun menteri pertanian Syahrul Yasid Limpo mengkir dari panggilan KPK.

Maka dari itu kami Ikatan Bem Pertanian Indonesia Menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Mendesak KPK untuk segera menyatakan sikap kepada Perkara Menteri pertanian Indonesia.

2. Mendesak KPK untuk segera mengeluarkan Surat Tidak bisa bepergian Keluar negeri ataupun Keluar Kota.

3. Mendesak KPK untuk mengusut Tuntas siapapun yang terlibat

4. Mendesak KPK untuk segera menjadikan Tersangka Menteri Pertanian jika terbukti Bersalah

Bila mana Tuntutan Kami tidak di indahkan dan tidak ada tindakan kongkrit maka saya Imam Syafi'i Selaku Presidiun Nasional 4 dan M. Nadhim Ardiansyah selaku penanggung Jawab IBEMPI Akan melakukan Audiensi dan Aksi Selurug Bem Pertanian Indonesia.

Ngobrol Bareng Legislator dengan Tema: "Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital"

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema “Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital” kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, penampilan tarian dan dilanjutkan dengan ucapan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar. Rabu (19/4/2023).

Webinar literasi tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 261 peserta.

Adapun pemateri yang mengisi webinar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta, Prof. Dr. Henry Subiakto selaku Guru Besar Komunikasi Univ. Airlangga Surabaya. Yanto Sumantri.

Anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta mengajak dan mengingatkan masyarakat agar bijak berkomunikasi di ruang digital terutama dalam berinteraksi di media sosial.

Hal tersebut diungkapkan Sukamta saat menjadi narasumber webinar Ngobrol Bareng Legislator.

“Berhati-hati dalam menuliskan dan menyampaikan pendapat ataupun pikirannya dalam berkomunikasi di media sosial agar terhindar dari jeratan hukum. Media sosial merupakan salah satu transaksi digital yang penggunaannya telah diatur dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016,” papar Sukamta.

Pada kegiatan webinar yang bertajuk “Mengenali UU ITE agar Bijak Bermedia Digital”, Henry Subiakto menuturkan bahwa interaksi dan komunikasi di ruang digital dipastikan akan menemukan perbedaan norma, karakter dan etika, baik individual maupun komunitas yang pemanfaatan media digital di ruang publik tidak cukup hanya dengan penguasaan teknologi digital semata, tetapi menuntut kearifan sikap mental serta etika yang baik.

“Sebagai warga net yang baik, kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi, menyampaikan pikiran di dalam media sosial sebab ada konsekuensi hukum." jelasnya.

Oleh karena itu pemateri ketiga Yanto Sumantri mengajak para pengguna internet bijak dalam berinteraksi dan memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah, edukasi, memperkuat serta mempererat persatuan dan kesatuan.

“Kita sudah tahu tentang undang-undang ITE yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi di dunia digital, bebas sih bebas tetapi kita punya aturan, regulasi, sandaran sehingga kita tidak bisa berekspresi secara leluasa tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ada, ” jelasnya.(Red-ZS)

Ngobrol Bareng Legislator Komisi I DPR RI Dengan Tema: Kreatif dan Produktif di Dunia Digital

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema “Kreatif dan Produktif di Dunia Digital” kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, penampilan tarian dan dilanjutkan dengan ucapan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar. Minggu (16/04/2023).

Webinar literasi tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 248 peserta.

Adapun pemateri yang mengisi webinar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta, Prof. Dr. Henri Subiakto selaku Guru Besar Komunikasi Univ. Airlangga Surabaya dan Muhammad Zia UI Haq selaku Brand Analyst, Komikus Edukator.

Dalam penyampaian materinya Dr. Sukamta mengatakan Bahwa Ekonomi Digital Berkembang
Pesat Perkembangan dunia digital mendorong semakin banyak sektor seperti pariwisata, industri, pendidikan, keuangan hingga kesehatan berkembang secara digital. Hal ini menyebabkan semakin tumbuhnya ekonomi digital.

Tidak hanya itu Dr. Sukamta juga menyampaikan bahwa “Kunci sukses dunia digital yaitu Pelaku Start Up yang mendominasi saat ini mayoritas berisi pemuda / milenial yang berbekal kreativitas, 80 % perusahaan
start-up dunia yang besar, berawal dari modal yang kecil, Usia Muda punya keberanian
membuat terobosan.

Sedangkan pemateri kedua Prof Dr. Henri Subiakto menyebutkan bahwa Tips menjadi content creator yang sukses yaitu kita harus,
1. Rajin membaca hal ini berpengaruh sebagai modal dalam menciptakan konten
2. Mencatat dan menulis ide yang muncul
3. Mempelajari audience. Content creator yang baik, harus mengetahui audiensi nya luar dalam
4. Buat konten yang orisinal, yang menjadi ciri khas content creator
5. Membangun koneksi dengan konten kreator lain
6. Konsisten dengan konten yang dibuat
7. Tidak mudah putus ada
8. Selalu melakukan evaluasi konten.

Sedangkan pemateri ke tiga Muhammad Zia UI Haq mengatakan bahwa selain kita harus kreatif di dunia digital namun kita juga harus berhati-hati terhadap Konten-konten negatif yang beredar di dunia digital.

Pemateri ketiga juga mengajak peserta apalagi orang yang sudah menjadi ibu maupun ayah harus lebih berhati-hati menjaga anak kita di dunia digital.

“Hindari anak-anak menonton konten-konten negatif, jaga mereka dengan cara mengawasi apa yang mereka tonton, jangan sampai anak kita melihat konten-konten negatif seperti konten pornografi dan lain-lain.” Tutup Muhammad Zia UI Haq (Red-ZS)

Ngobrol Bareng Legislator Komisi I DPR RI Dengan Tema Berdakwah Indah di Sosial Media

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kominfo bekerja sama dengan DPR RI laksanakan agenda webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema: “Berdakwah Indah di Sosial Media”, kegiatan tersebut laksanakan pada hari Kamis (14/04/2023).

Webinar literasi tersebut diadakan melalui zoom meeting yang diikuti sekitar 245 peserta,

Adapun pemateri yang mengisi webinar tersebut adalah anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta, Ahmad Khudori, Lc selaku Ulama & Tokoh Masyarakat, Ilyas Chairuddin selaku Praktisi Sosial Media “Teras Dakwah”

Dalam materi yang disampaikan dijelaskan bahwa Teras Dakwah sendiri sudah dimulai sejak tahun 2011, dan sudah diikuti oleh 500-1000 kontak perpekan, sedangkan tahun 2013 Teras Dakwah mulai menggunakan Facebook untuk melakukan aksi dakwah di sosial media dengan cara membagikan foster kajian-kajian, lalu tahun 2014 Teras Dakwah resmi berdiri dan berbadan hukum.

Pada tahun 2015 – sekarang Teras Dakwah sudah memiliki berbagai akun sosial media, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain-lain.

Berdakwah di sosial media harus memiliki strategi yang bagus, salah satunya kita harus menentukan siapa target sasaran kita dalam penyampaian Teras Dakwah ini, Ucap Dr. Sukamta

Ahmad Khudori juga menjelaskan bahwa dalam menyampaikan dakwah di sosial media harus berdasarkan niat yang tulus, karna tujuan kita adalah ibadah. “Berdakwah di sosial media harus memiliki kesabaran dan niat yang tulus, jangan mengharapkan sekali posting langsung ingin trending, like dan komentar ribuan, tentu tidak namanya proses pasti dari hal kecil dulu, namun tetap niatkan bahwa memposting dakwah ini untuk beribadah, agar bermanfaat untuk banyak orang,” ujar Ulama sekaligus tokoh masyarakat

Sedangkan Ilyas Chairuddin menyampaikan bahwa kita harus bisa memanfaatkan sosial media, salah satunya mencari amal ibadah dengan cara berdakwah di sosial media.
“Manfaatkan sosial media untuk hal-hal yang positif, apalagi sekarang sosial media diisi oleh anak-anak remaja, maka gunakan itu untuk menyampaikan dakwah yang berhubungan dengan remaja, ikuti hal-hal yang sedang trend tapi tetap dengan versi Teras Dakwah.” Tutup Ilyas (Red-ZS)

Integritas KPK di Pertaruhkan Mampu dan Sanggupkah Lidik Proyek Mandalika?

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Proyek Kawasan Pariwisata Mandalika Nusa tenggara Barat ternyata menyisakan hutang yang luar biasa besar, sebesar Rp 4.6 triliun angka yang cukup fantastis.

Selama ini KPK begitu ngotot melakukan lidik terhadap proyek Formula E ternyata proyek Mandalika yang menyisakan hutang, sementara proyek formula E mendatangkan keuntungan,di ibaratkan seperti langit dan bumi.

Sampai saat ini KPK belum bertindak apa - apa untuk proyek Mandalika, yang menyisakan hutang dan membebani keuangan negara. Senin (19/06/2023)

Menurut penulis jika proyek Mandalika dianggap sebagai proyek gagal,tentu siapa yang melakukan perencanaan pada proyek tersebut yang harus bertanggung jawab, kenapa sampai gagal menyisakan hutang?.

Semua harus dijelaskan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia, karena uang yang di pakai adalah uang rakyat.

Jika KPK tidak melakukan lidik terhadap proyek Mandalika sementara ngotot melakukan lidik terhadap proyek Formula E, semakin terang benderang bahwa apa yang di lakukan oleh KPK terhadap proyek Formula E, lebih dominan karena kepentingan hukum.

Integritas pimpinan KPK Firly Bahuri saat ini di Pertaruhkan,apa KPK memiliki nyali untuk mengusut proyek Mandalika, dimana kita ketahui bersama proyek Mandalika adalah proyek kebanggaan presiden Jokowi.

Oleh karena tidak heran jika rakyat Indonesia ada yang pro dan kontra terhadap kedua proyek tersebut, dengan menyisakan hutang sebesar Rp 4.6 triliun bukan angka yang sedikit tentunya.

Jika rakyat Indonesia berharap KPK melakukan penyelidikan terhadap proyek Mandalika sesuatu hal yang wajar tentunya, agar rakyat tidak berprasangka buruk terhadap kinerja KPK selama ini. Allahu ' alam.(Red-ZS)

PENULIS: ISMAIL RATUSIMBANGAN

Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri

Gelar Baksos dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-77, Kapolri Ingin Polri Selalu Bersama Masyarakat

KABARMASA.COM, Jakarta -Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dalam rangka HUT Bhayangkara ke-77. Pelaksanaan kegiatan baksos ini serentak digelar di 34 Polda jajaran seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pelaksanaan kegiatan baksos ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri, baik di bidang Harkamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, kata Kapolri, Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024. Ia pun berharap agar Pemilu bisa berjalan dengan damai.

"Dalam kesempatan rangkaian Hari Bhayangkara ke 77 ini, Polri tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan agar bisa terus berinteraksi dan hadir di tengah masyarakat, dalam berbagai bentuk kegiatan," kata Kapolri dalam pelepasan kegiatan baksos di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Adapun kegiatan baksos ini, lanjut Kapolri, meliputi kegiatan bedah rumah, perbaikan pembersihan tempat ibadah atau biasa disebut bakti religi, perbaikan rumah bagi anggota dan masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air, khususnya di wilayah yang membutuhkan.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun berharap dengan terselenggaranya berbagai kegiatan baksos ini, semakin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Sebab, menurutnya, dengan sinergisitas baik, antara Polri dengan masyarakat, tokoh agama, TNI, dan seluruh stakeholder bisa menguatkan kesiapan TNI-Polri untuk menghadapi tahun politik.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaga perdamaian, persatuan, kesatuan dan keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan NKRI yang harus terus kita kawal dan jaga. Siapapun pemimpinnya nanti," ujar Sigit.

Selain itu, mantan Kapolda Banten ini menuturkan, kegiatan baksos ini digelar guna menghadapi situasi ketidakpastian global yang berdampak pada situasi ekonomi masyarakat.

Dengan begitu, ia pun ingin jajaran Polri bisa hadir untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan langsung.

"Harapan kita dengan interaksi di masyarakat, anggota kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tentunya kita bisa lebih empati dan juga kerja lebih baik karena masyarakat dalam kondisi yang tentu sangat membutuhkan kehadiran aparat, pemerintah dan kepolisian. Ini yang saya selalu titipkan kepada seluruh anggota Polri," ucap Sigit.

Sekedar informasi, dalam kegiatan baksos ini, Polri memperbaiki sebanyak 2.170 tempat ibadah dengan rincian 1.195 Masjid, 706 Gereja, 118 Pura, 77 Vihara, dan 74 Klenteng.

Selain itu, Polri juga melakukan bedah rumah untuk anggota dan masyarakat sebanyak 269 unit. Lalu pembangunan fasilitas air bersih di 70 lokasi.

Kemudian ada bantuan sosial sebanyak 322.085 paket sembako yang akan disalurkan mulai tanggal 20 hingga 30 Juni 2023, dengan sasaran PKL, buruh korban PHK, buruh harian, nelayan, panti asuhan, korban kebakaran, pengemudi ojol, purnawirawan Polri dan pemulung.(Red-ZS)

Satelit Satria-1 Sukses Diluncurkan dari Cape Canaveral Florida AS: Menuju Merdeka Internet di Daerah 3T di Kepulauan Riau

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra H.T.S Arif Fadillah menghadiri acara Nonton Bareng Peluncuran Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dari Stasiun Bumi PT. SNT Sekupang Batam, Senin (19/06/2023). Pada kesempatan itu Arif Fadillah didampingi oleh Kadis Kominfo Kepri Hasan.

Satelit Satria-1, proyek ambisius Republik Indonesia untuk meningkatkan konektivitas internet di pelosok negeri, sukses diluncurkan dari landasan peluncuran (launchpad) Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Amerika Serikat. Peluncuran ini menggunakan roket Falcon 9 buatan SpaceX pada pukul 18.00 waktu setempat, sesuai dengan Eastern Daylight Time (EDT), atau pukul 05.00 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah mengagendakan acara nonton bareng peluncuran satelit Satria-1 di 10 Stasiun Bumi (gateway) di berbagai lokasi stasiun bumi, termasuk Batam. Lokasi stasiun bumi lain diantaranya Cikarang, Tarakan, Manado, Timika, Jayapura, Pontianak, Banjarmasin, Kupang, dan Ambon.

Kepala Divisi Hukum BAKTI, Darien Aldiano, yang hadir dalam acara nonton bareng peluncuran di Batam mengatakan inisiatif ini menandai tonggak sejarah bagi Republik Indonesia dalam memprioritaskan konektivitas internet di daerah-daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal, yang dikenal sebagai daerah 3T.

"Satria-1 adalah tonggak sejarah bagi Indonesia dalam memastikan akses internet yang merata di seluruh negeri," katanya.

Satelit Satria-1, yang menjadi satelit terbesar se-Asia dengan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS), dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Ditempatkan di posisi 146 derajat bujur timur, satelit ini memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps dan akan menyediakan layanan internet di sekitar 50 ribu titik fasilitas publik dari total 150 ribu titik yang ditargetkan. Satelit ini diharapkan dapat memeratakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia.

Hary Nugroho, General Manager Site Infrastruktur Pacific Satelit Nusantara yang juga berada di stasiun bumi Batam, menyambut gembira peluncuran Satria-1.

"Kehadiran satelit ini akan membawa manfaat besar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau," ujarnya.

Setelah diorbitkan, Satelit Satria-1 membutuhkan waktu sekitar 145 hari untuk penyesuaian dalam pengoperasiannya di 10 stasiun bumi yang tersebar di seluruh Indonesia. Diharapkan pada awal Januari 2024, satelit ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

H.T.S Arif Fadillah atas nama Gubernur Ansar, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Direktur Utama BAKTI, dan seluruh jajaran yang terlibat dalam peluncuran Satelit Satria-1.

"Peluncuran satelit ini sebagai momentum kebangkitan penguatan ekonomi digital dan penciptaan sumber daya manusia bertalenta digital. Selain itu, pembangunan konektivitas menjadi prioritas penting dalam upaya memeratakan akses internet di pulau-pulau di Kepulauan Riau" kata Arif.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hasan, menambahkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar yang mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, serta kebutuhan TNI/Polri dan para nelayan.

"Dengan hadirnya Satelit Satria-1, diharapkan akses internet akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah tersebut. Akhirnya keterbatasan jaringan internet di Kepri yang selama ini jadi problem aksesibilitas di daerah 3T bisa diselesaikan" ungkapnya.

Acara nonton bareng peluncuran Satelit Satria-1 di lokasi stasiun bumi Batam dihadiri oleh Kepala Divisi Hukum BAKTI Kementerian Kominfo, GM Site Infrastruktur Pacifik Satelit Nusantara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, Kapolsek Sekupang, Danramil Sekupang, dan para Pelajar SMA Negeri 1 Kota Batam serta jajaran staf teknis Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Red-ZS)

Bersua Keluarga Besar Suku Tanjuang, Amsakar Berpesan Maknai Keberagaman sebagai Rahmat untuk Saling Mengenal dan Bersatu

https://www.kabarmasa.com/2023/06/warga-kota-batam-mempertanyakan.html

KANARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri pelantikan pengurus Perkumpulan Suku Tanjuang Batam (PTSB) asal Sumatera Barat Masa Bhakti 2023-2028 di Kepri Mall pada Minggu 18/6/2023 malam. Kegiatan paguyuban yang berdiri sejak 2018 lalu ini, begitu kental akan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Panitia bahkan memperkirakan lebih dari seribu warga Batam bersuku Tanjuang hadir meramaikan acara tersebut. Senin(19/06/2023)

“Saya bahagia melihat kekompakan yang ditunjukkan Suku Tanjuang ini,” sebut Amsakar.

Menurut Amsakar, subtansinya organisasi paguyuban haruslah menjadi sarana memupuk keakraban. Dengan kata lain, bagaimana merekatkan persaudaraan baik internal organisasi maupun pihak luar.

“Sehingga terjalin rasa saling peduli dan sikap saling menghargai satu sama lain,” katanya.

Lanjut dia, dengan kebersamaan tantangan yang sulit akan menjadi mudah. Kebersamaan juga diperlukan sebagai rasa syukur atas nikmat keberagaman yang dianugerahi untuk warga Kota Batam.

“Saya ingin kita maknai keberagaman ini adalah rahmat, untuk saling mengenal dan bersatu,” imbuhnya.

Bukan rahasia lagi, Batam merupakan daerah multikultural. Tak ayal kerap disebut miniatur-nya Indonesia. Suku dari Sabang di Batam.

“Maka kita semua, baik internal kelompok maupun di luar harus saling kompak satu sama lain. Semuanya bersatu, mari jadikan Batam sebagai rumah bersama,” pungkasnya.(Red-ZS)

Amsakar Achmad Sambut Baik Ikhtiar PANI Jaga Generasi dari Bahaya Narkoba

RedaksiJune 18, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Kota Batam - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Hari Jadi Penggiat Anti Narkoba Indonesia (PANI) yang Ke-VII di Tanjung Bemban, Nongsa, Sabtu (17/06/2023). Ia menyampaikan selamat kepada PANI yang mengikhtiarkan diri untuk andil bersama menjaga generasi dari bahaya Narkoba. Menurutnya, mencegah peredaran narkoba tidak hanya tugas aparat dan pemerintah namun semua pihak. Minggu (18/06/2023)

“Ini ikhtiar kerja kolektif kita semua,” kata Amsakar.

Kehadiran PANI di Kepri, ia harap untuk meneguhkan semangat kolektif ini. Kerja kolektif diperlukan agar daya jangkau pencegahan semakin luas, seiring jumlah penduduk Indonesia yang banyak dengan wilayah yang juga luas.

“Ini terlebih pada tahun 2030 dan 2035 Indonesia akan mengalami bonus demografi yang didominasi anak muda. Ini yang mesti kita jaga dari sekarang, untuk wujudkan Indonesia Emas 2045,” sebut dia.

Kepada penggiat pencegahan Narkoba, ia mengucapkan selamat berikhtiar. Ia juga menyampaikan tahniah atas hari jadi PANI ke-VII. Ia menyebutkan, hari jadi hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi masa lalu, melaksanakan masa sekarang, serta merencanakan masa depan yang lebih baik.

“Harus kita lihat dari tiga dimensi waktu ini,” sebutnya.(Red-ZS)

Sebagai Kepala BP Batam Rudi Harus Bertanggung jawab Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

RedaksiJune 17, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Dengan tidak mengalirnya air bersih dalam beberapa hari ini, masyarakat Batam tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya mendapatkan air bersih, sejatinya Rudi selaku pimpinan Bp Batam harus bertanggung jawab. Minggu (18/06/2023)

Hal itu disampaikan oleh Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada media, menurut Ismail Rudi selaku pejabat yang paling bertanggung jawab, untuk memenuhi kebutuhan pokok air bersih bagi masyarakat,apa yang saya sampaikan adalah amanat dari Konstitusi karena Rudi selaku pejabat adalah referensi negara.

Dengan terhentinya suplai air bersih akibat pipa terputus dan penanganannya tidak profesional, akibatnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sudah beberapa hari ini.

Seharusnya Rudi sebagai pimpinan Bp Batam sudah lama mengetahui kondisi air bersih di Batam sering mengalami kendala, harus melakukan langkah yang nyata, sebab konstitusi mengamanatkan kepada Rudi.

Terganggunya suplai air bersih di Batam semenjak pengelolaan Air bersih berpindah tangan, seharusnya lebih baik lagi, bukan semakin parah seperti sekarang, inikan memalukan, tidak usah cerita Batam modern jika pengelolaan Air bersih saja masih tidak becus tegasnya(Red-ZS)

Gubernur Ansar Sambut Kedatangan Menteri Hukum dan HAM RI di Bandara RHF

RedaksiJune 17, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menyambut kedatangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly, di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Sabtu (17/06/2023)

Kedatangan Yasonna Laoly ini dalam rangka menghadiri acara bertema "Intellectual Property & Tourism Kepulauan Riau" yang bertujuan untuk mendorong pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual serta memajukan sektor pariwisata di wilayah Kepulauan Riau.

Gubernur H. Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas kunjungan Menteri Yasonna Laoly ke Kepulauan Riau. Beliau menyatakan bahwa kehadiran Menteri Yasonna Laoly akan memberikan dorongan positif dalam mengembangkan sektor pariwisata di provinsi ini, serta meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

“Kunjungan Menteri Yasonna Laoly akan menghasilkan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak kekayaan intelektual di Kepulauan Riau," kata Gubernur Ansar.

Selama kunjungan ini, Gubernur H. Ansar Ahmad dan Menteri Yasonna Laoly akan melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, pelaku industri kreatif, dan tokoh masyarakat. Di antara agenda yang dijadwalkan adalah diskusi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri kreatif, yang dijadwalkan diadakan di Gedung Daerah Tanjungpinang malam ini dengan dimeriahkan Ikke Nurjanah dan Firman.

Selain itu, Gubernur H. Ansar Ahmad juga berharap bahwa kunjungan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi wisata dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, sehingga dapat menarik minat wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung dan menikmati pesona alam serta keunikan budaya di wilayah ini.

Turut mendampingi Gubernur Ansar dalam penjemputan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Kepala Kanwil Kumham Kepri Saffar M. Godam dan Anggota DPRD Provinsi Kepri H. Lis Darmansyah. (Red-ZS)

Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri meminta Pemerintah Daerah dan Kepolisian Menertibkan usaha Time Zone dalam Mall Berubah Menjadi Arena Permainan Game di Kota Batam

RedaksiJune 17, 2023 No comments

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU-Kota Batam - Melihat dan memperhatikan Tentang usaha Time Zone yang ada di mall kota Batam berubah menjadi arena permainan Game ( Gelper ) dengan menempatkan mesin sejenis yang ada di tempat usaha Arena Permainan Game atau yang populer sering di sebut Gelper membuat Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri gerah. Sabtu (17/06/2023)

Kepada beberapa media Ismail mengatakan,cukup miris saya setelah melihat ternyata arena permainan hiburan anak anak dan keluarga Time Zone, dengan menggunakan mesin yang ada di tempat arena permainan Game seperti Gelper.

Kita meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini DPM PTSP baik provinsi maupun Kota Batam serta kepolisian, agar menertibkan usaha Time Zone yang ada di mall berubah pungsi dengan menggunakan mesin seperti yang ada di arena permainan Game atau Gelper.

Sebab usaha Time Zone yang sudah bertahun tahun selama ini ada di setiap mall di Indonesia hanya tempat hiburan sebagai fasilitas mall, tetapi saat ini, dengan akal akalan pengusaha menambah mesin yang mengandung unsur untung untungan,ini dampaknya sangat buruk bagi generasi muda, sebab jika sampai anak anak yang bermain di tempat tersebut menggunakan mesin yang demikian tentu sangat berbahaya,suatu saat mereka akan bermain sendiri tanpa setahu orang tuanya.

Timbul pertanyaan bagi kita apakah pemerintah daerah dan kepolisan tidak tidak peka terhadap dampak sosial yang dominan jika Time Zone menggunakan mesin seperti jenis pada usaha Arena Permainan Game atau Gelper, seharusnya pemerintah daerah dan kepolisan sejauh itu harus berpikir dan agar segera mengembalikan fungsi Time Zone seperti sebelumnya.

Tanda keseriusan kita saya akan berkirim surat kepada pemerintah daerah dan kepolisan agar menertibkan dan mengembalikan fungsi Time Zone seperti sedia kala, jika tidak dengan terpaksa kita akan turun aksi kejalan sebagai tanggung jawab moral kita tutupnya. (Red-ZS)

Warga Kota Batam mempertanyakan pengelolaan Air Bersih di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Warga Kota Batam mengeluh terkait pengelolaan air bersih yang saat ini di kelola oleh PT. Air Bersih Hilir Kota Batam. Sabtu (17/06/2023)

Sebelumnya pengelolaan sumber Air Bersih di Kota Batam dikelola oleh PT ATB tidak bermasalah kelanjutan terkait sumber air bersih dan pelayanan ke masyarakat Se-Kota Batam. “Kini setelah di ahlifungsikan PT Moya menang tender perusahan PT Moya kerjasama dengan PT Air Bersih Hulu Batam dan PT Air Bersih Hilir secara pengelolaan sumber air bersih di Kota Batam”

Terkait PT Air Bersih Hulu Batam, Saat ini produksi air bersih di Batam didukung oleh 6 waduk yaitu : Muka Kuning, Duriangkang, Sei Ladi, Piayu, Sei Harapan dan Nongsa. Pada awal masa transisi, kapasitas produksi ke 6 WTP tersebut adalah sebesar 3.291 lps, masih juga tidak berfungsi maksimal

Dan PT Air Bersih Hilir dalam pengelolaan PT Air Batam Hilir sebagai mitra SPAM Batam, merupakan konsorsium dua perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang pengelolaan air minum. Sebagai perusahaan penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan, PT Air Batam Hilir hanya melaksanakan Operasi dan Maintenace atau pemeliharaan ini akan berjalan selama 15 tahun.

Terhitung sejak dikeluarkannya perjanjian kerja sama, PT Air Batam Hilir berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Batam.

Kini kami sebagai masyarakat Kota Batam meminta kepada SEPAM Batam untuk menindak lanjuti mati Air Bersih sejak hari Jumat Jam 18:00 Wib di Kota Batam sampai hari sabtu jam 12.05 belum juga hidup air bersih,”Jika tidak mampu mengelola balikan ke swasta lagi ungkap warga Bengkong yang tidak mau di sebutkan namanya”

Wilayah warga yang mengeluh terdampak mati Air Bersih sebagai berikut: Baloi Centre, Bengkong Palapa, Bengkong Langit, Bengkong Polisi, Bengkong Aljabar, Bengkong Harapan, Sei Panas, Citra Buana Seraya dan sekitarnya.

Hasil investigasi Kabarmasa.com-sebagian warga tidak mandi, hanya sikat gigi dan cuci muka saja sampai saat ini dan menunggu hidup Air Bersih, Ucapannya

Bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berikut adalah isi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Bab III Penguasaan Negara dan Hak Rakyat atas Air, Hak Rakyat Atas Air Pasal 8 sebagai berikut:

Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:

kebutuhan pokok sehari-hari;
pertanian rakyat; dan
penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:

penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintahan.(Red-ZS)

DPW PMPI SULSELBAR Resmi Dilantik, Siap Tangkal Radikalisme dan Intoleransi Serta Isu Sara.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia Sulawesi selatan dan barat (DPW PMPI SULSELBAR) sukses menggelar acara pelantikan dan deklarasi pada Kamis, 15 juni 2023, siang. Lokasi pelantikan dan deklarasi ini di selenggarakan di gedung Mulo dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Selatan. Sabtu (17/06/2023)

Kegiatan tersebut mengusung tema Menumbuhkan rasa cinta tanah air generasi milenial demi keutuhan dan keharmonisan dalam semangat keberagaman, persatuan dan keindonesiaan dihadiri langsung oleh ketua fatwa PETANESIA , ketua umum DPP PMPI beserta beberapa organisasi Cipayung plus yang terdiri, BADKO HMI SULSELBAR, PMII, IMM, PMKRI, SEMMI SULSEL, GMNI dan beberapa organisasi internal kampus.

Jumrdi, selaku ketua umum DPW PMPI SulselBar setelah resmi dilantik mengatakan bahwa Kehadiran PMI di wilayah sulawesi selatan dan barat semoga bisa menjadi jawaban atas segala persoalan sentral yang dihadapi generasi hari ini. Terlebih mengenai wabah radikalisme, merebaknya isu isu sarah dan intoleransi, tekhusus yang terjadi di lingkup kampus/perguruan tinggi hari ini.

“Saya berharap agar kehadiran PMPI di sini mampu menjadi jawaban atas serangkaian masalah akut perihal intoleransi, isu isu sara serta radikalisme yang dewasa ini begitu massif menjangkiti generasi milenial, khususnya di ruang ruang kampus”, ungkapnya.

Sementara itu, ketua umum DPP PMPI, Khusniyati setelah membacakan SK pelantikan kepada 72 pengurus DPW PMPI SULSELBAR kemudian menyampaikan orasi kebangsaan dan menekankan peran dan fungsi kehadiran PMPI di Sulawesi selatan & Barat menjadi wadah ideal generasi Milenial dalam memberikan kontribusi kemajuan negeri.

Selain itu ia juga menegaskan bahwa PMPI sejatinya hadir sebagai ganda terdepan dalam upaya menanamkan rasa cinta tanah air serta menjadikan nilai nilai Pancasila sebagai cerminan pribadi generasi penerus.

“Kami berharap terbentuknya kepengurusan dan struktural DPW PMPI SULSELBAR ini akan memberikan kontribusi positif bagi eksistensi para Milenial untuk kemajuan negeri. Selain itu, kehadiran PMPI di wilayah Sulawesi selatan dan barat ini juga adalah bentuk komitmen kami dalam upaya menularkan rasa cinta tanah air dalam spirit kebhinekaan dan persatuan di bawah panji nilai nilai sakral Pancasila”, terangnya.

Acara pelantikan tersebut juga di hadiri oleh beberapa petiggi pejabat daerah dan perwakilan diantaranya dari Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, BIN Daerah dan Bupati Gowa, bapak Adnan Purchta Ichsan.

Mereka sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan atas kehadiran PMPI ini, terkhususnya di Sulawesi selatan dan sulawesi barat. Terlebih prinsip rasa cinta tanah air yang di usung PMPI menjadi hal yang sudah seharunya dimiliki dalam diri seluruh generasi bangsa demi kehendak kemajuan bangsa dan negara.(Red)

Tagih Gaji dan Pesangon, Eks Karyawan Perusahaan Buah Diseret Ke Pengadilan

KABARMASA.COM, JAKARTA PUSAT- Puluhan eks karyawan perusahaan buah asal Bandung memadati ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menjadi tergugat atas dugaan melanggar hukum menjual aset perusahaan yaitu PT Mulia Raya Prima.

Menurut salah satu perwakilan karyawan, Siti Suraeni menuturkan, pihaknya menjual aset perusahaan berupa 18 mobil pada tahun 2021 lalu. Langkah tersebut dilakukan atas anjuran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, di mana PT Mulia Raya Prima berkewajiban membayar gaji, pesangon, dan hak dari 94 orang karyawan. Jumat (16/06/2023)

“Waktu itu PT Mulia Raya Prima tidak memenuhi kewajiban kepada karyawan hampir selama satu tahun. Kami lapor ke Disnaker, keluar surat anjuran agar PT Mulia Raya Prima segera menunaikan tanggungannya. Dari situ diambil langkah teknis menjual aset perusahaan untuk membayar pesangon dan hak-hak karyawan,” ungkap Suraeni saat ditemui selepas sidang di Jakarta Pusat, Kamis (15/6).

Lebih lanjut, PT Mulia Raya Prima dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2022. Kurator PT Mulia Raya Prima yaitu Dito Sitompul mengajukan gugatan lain-lain (action pauliana), yang isinya minta pembatalan perbuatan hukum atas penjualan aset kendaraan mobil tersebut.

Suraeni diseret jadi tergugat oleh kurator lantaran nama Suraeni tercantum dalam rekening bersama (escrow account) yang menerima setoran hasil penjualan aset tersebut.

“Dari penjualan 18 mobil sebenarnya belum memenuhi semua kewajiban yang seharusnya dibayar oleh PT Mulia Raya Prima, tapi saya dan puluhan karyawan lainnya justru diseret ke pengadilan,” tegas Suraeni.

Ia mengaku bergabung dengan PT Mulia Raya Prima sejak tahun 1997. Perusahaan tersebut membidangi ritel toko buah yang memiliki cabang di berbagai kota, salah satu toko yang terbesar ada di Bandung.(Red)

Semarak Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023, Polresta Bintan Gelar Lomba Menembak