Masyarakat Inginnya Sistem Pemilu Terbuka

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mayoritas responden atau masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, pilihan responden yang punya preferensi sistem pemilu ke proporsional terbuka, setuju memilih calon anggota legislatif secara lang­sung. Bukan oleh pimpinan partai politik, yaitu 80 persen.

“Preferensi terhadap dua sistem proposal terbuka itu mayoritas mutlak,” tandas dosen politik UIN Jakarta ini.

Sementara untuk pemilu pro­porsional tertutup, kata Burhan, tidak mengalami perubahan, yaitu sekitar 11,7 persen.

Survei Indikator ini dilakukan pada 26-30 Mei 2023. Responden adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.230 responden dipi­lih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, vali­dasi dan screening. Margin of error survei diperkirakan ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple ran­dom sampling.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyatakan, secara hukum hampir tidak mungkin bagi MK mengubah putusan mereka terdahulu terkait konsti­tusionalitas sistem proporsional terbuka.

“Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sistemnya adalah proporsional terbuka. Bagaimana MK bisa membantah Undang-Undang Dasar, argu­mentasinya sendiri dan Undang-undang,” tanya Feri.

Dia mengatakan, jika sistem pemilu proporsional tertutup di­laksanakan, satu-satunya partai yang akan diuntungkan dalam kontestasi Pemilu 2024 adalah PDI-Perjuangan. Karena itu, hasrat untuk memastikan pro­porsional tertutup betul-betul untuk kepentingan politik.

“Bukan untuk kepentingan Undang-Undang Dasar, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penyeleng­garaan pemilu yang sehat,” kata Feri.

Wakil Kepala Badan Pembi­naan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono menilai, penggunaan sistem pemilu dalam bentuk apapun sama baiknya.

Menurut dia, pemilu dengan sistem proporsional tertutup yang berlaku pada era Orde Baru aman-aman saja dan pelaksa­naannya bisa dilakukan dengan senang.

“Apapun itu dilaksanakan semuanya baik. Zaman Orde Baru semua tertutup, aman-aman saja. Seneng-seneng saja. Sekarang mulai (digunakan proporsional) terbuka,” jelas dia.

Karjono juga menyatakan, sistem pemilu proporsional dalam bentuk apapun tidak akan membuat negara bubar. Menu­rut dia, sistem manapun yang akan digunakan pada Pemilu 2024 adalah sistem yang sama baiknya.

“Negara ini tidak akan bubar dengan sistem apakah itu ter­buka, tertutup, ataukah terbuka terbatas dan lain-lain,” ujarnya.

Karjono menyampaikan, apa­pun putusan MK terkait hal itu harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilaksanakan.

Seperti diketahui, peraturan sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini sedang diuji di MK. Gugatan agar MK memberlakukan pro­porsional tertutup dilakukan kader PDIP.

Belakangan, terdapat kabar yang menyebutkan MK akan mengeluarkan putusan yang mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Meski hal itu dibantah oleh MK.

 

 

Share:

Read More

Tangani Kasus Denny Indrayana, Polri Sebut Akan Profesional

KABARMASA.COM, JAKARTA - Polri pastikan akan bersikap profesional tangani kasus hukum yang seret Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Diketahui, yang bersangkutan dilaporkan terkait dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu 2024 yang akan dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan Polri dalam mengusut sebuah perkara mengedepankan profesionalisme, termasuk kasus Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

"Tidak hanya kasus ini. Polri komitmen untuk profesional dalam melaksanakan pengusutan setiap perkara," kata dia dalam keterangannya, Minggu (4/6/2023).

Nurul mengatakan, kasus dugaan kebocoran putusan MK masih dalam tahap penyelidikan. Nurul mengaku akan beberkan perkembangan secara berkala.

"Masih didalami oleh Bareskrim. Jika ada update nanti kita sampaikan," ucap dia.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu 2024, yang dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan, aduan tersebut dibuat oleh pelapor inisial AWW dan tercantum dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal Rabu, 31 Mei 2023.

“Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri,” tutur Sandi kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

Ada Dua Terlapor

Menurut Sandi, ada dua terlapor dalam aduan tersebut, yaitu pemilik atau pengguna atau penguasa akun Twitter @dennyindrayana, dan pemilik atau pengguna atau penguasa akun Instagram @dennyindrayana99.

“Adapun uraian kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei 2023, pelapor melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99 yang memposting tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian atau SARA, berita bohong alias hoaks, penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara,” jelas dia.

Denny Indrayana dilaporkan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau SARA, berita bohong alias hoaks, penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.

“Saksi-saksi yaitu atas nama WS dan atas nama AF. Kemudian barang bukti yang ditemukan yaitu satu bundle tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan satu buah flashdisk berwarna putih merk Sony 16 GB,” Sandi menandaskan.

 

Share:

Read More

Waduh, Data Pelanggan Toyota Bocor

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sebanyak dua (2) juta lebih data pelanggan Toyota yang tersimpan melalui Toyota Connected Corporation lewat Cloud dikabarkan bocor dan dapat dilihat oleh semua orang.

Melansir informasi dari Carscoops, tidak hanya di Jepang saja data pelanggan Toyota yang bisa dilihat secara bebas. Namun, untuk negara lain seperti Asia dan Oceania, juga dapat dilihat secara gamblang oleh publik.

Meski tidak disebutkan berapa banyak data pelanggan yang bocor tersebut, namun informasi lain menyebutkan perusahaan telah menyebutkan bahwa ada sebanyak 2,15 juta pelanggan yang telah mengungkapkan data kendaraan mereka lewat layanan tersebut.

Adapun beberapa informasi yang dapat diakses ini meliputi alamat konsumen, nama, nomor telepon, alamat surel, ID pelanggan, nomor registrasi kendaraan, dan nomor identifikasi kendaraan.

Saat ini, melansir informasi Reuters, juru bicara Toyota mengonfirmasi bahwa produsen tengah menyelidiki masalah tersebut berdasarkan hukum dan peraturan di masing-masing negara.

Tidak hanya itu, selain data pelanggan Toyota, untuk konsumen Lexus juga dikabarkan bocor dan dapat dilihat secara bebas oleh publik. Sebanyak 260 ribu data pelanggan yang menggunakan layanan Lexus G-Link, bisa diakses oleh siapapun.

Dalam database tersebut, data yang dapat dilihat antara lain nomor identifikasi kendaraan, pembaruan data pada peta, serta pemetaan lainnya.

Secara internal, mereka menjelaskan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penegakan penanganan data.

Sampai saat ini, Toyota mengatakan tidak menemukan bukti penggunaan informasi sekunder yang tersedia, serta mereka juga mengatakan tidak menemukan salinan informasi yang dibuat oleh pihak ketiga.

SUV Terbaru Chery Dibanderol Mulai dari Rp 320 Jutaan

Chery Automobile terus menggempur segmen SUV mewah dengan meluncurkan Tiggo 9 untuk pasar domestik Tiongkok. Pada saat peluncurannya tersebut, model ini dibanderol dengan harga mulai dari USD 21.500 atau setara dengan Rp 320 jutaan.

Kehadiran model anyar ini dibekali dengan dua pilihan 5 kursi atau 7 kursi yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan dari konsumen. Adapun lawan yang nantinya akan dihadapi adalah Geely Xingyue L, Hongqi HS5 dan GAC Trumpchi GS8.

Melihat dimensi yang ditawarkan, model ini hadir dengan desain yang lebih mewah dan lebih berwibawa bila dibandingkan dengan Tiggo 8. hal tersebut direfleksikan lewat penggunaan lampu depan yang sipit dan tajam di kedua sisinya.

Di atas kertas, Chery Tiggo 9 memiliki panjang 4.820 mm, lebar 1.930 mm dan tinggi 1.699 mm dengan wheelbase 2.820 mm. Chery juga turut memberikan tampilan premium di mana pada bagian pilar A, B, C dan D dibuat dengan gaya floating serta dikawinkan dengan elemen desain handle pop out yang membuat tampilan mobil ini menjadi lebih premium.

Di interiornya, dikutip dari Carnewschina, pabrikan telah menyematkan material sentuhan kayu untuk memberikan kesan mewah serta dikombinasikan dengan layar dual-curved LCD seluas 12,3 inci dan layar kontrol pusat dengan ukuran 12,3 inci. 

Fitur modern yang ditawarkan Chery kepada konsumen antara lain wireless charging, mode driving, heated steering wheel, head up display, audio system 12 speaker besutan Sony, serta teknologi driver fatigue monitoring yang berguna untuk membaca tingkat kelelahan pengemudi.

 

 

Share:

Read More

PPK Baktiya Sukses Melaksanakan. Pleno Terbuka DPSHP akhir tingkat kecamatan

KABARMASA.COM, ACEH UTARA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk DPSHP Akhir Pemilihan Umum Tahun 2024 , Di aula Balai Desa Kecamatan Baktiya pada Minggu  (04/06/2023).

Rapat ini di hadiri seluruh ketua dan anggota Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK), Ketua PPS Se kecamatan , Panwascam, perwakilan Kapolsek, Danramil,(Muspika) serta para ketua partai politik tingkat kecamatan Baktiya, kegiatan berlangsung kondusif.

Ketua PPK Baktiya , Abdullah S.HI M.Ag mengatakan,  rapat paleno DPSHP Akhir tingkat kecamatan sesuai dengan tahapan Dan Nanti dilanjutkan di tingkat KPU Kabupaten Aceh Utara .

"Kami penyelenggara berkomitmen bagai mana seluruh masyarakat khususnya di Baktiya yang mempunyai hak memilih, bisa terdaftar jadi pemilih dan prosesnya terus berlanjut sampai ke Daftar Pemilih Tetap (DPT)," tambahnya.

Abdullah  mengatakan, dalam peraturan perundang-undangan, bagi warga yang tidak terdaftar saat pemilihan nanti maka masyarakat bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP atau Kartu Keluarga. Namun kami bekerja keras agar semua masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih terdaftar dalam DPT.

Dalam Rapat Pleno Tidak Ada Tanggapan Mengenai DPSHP Tahap Akhir Yang Sudah Ditetapkan Sehingga Data Dapat Disahkan Dan Diterima Oleh Semua Pihak Yang Hadir . 

Dengan Hasil sebagai Berikut ,Jumblah TPS 119 , Jumblah Pemilih Aktif 26.914 , Jumblah Pemilih Baru 24 ,Jumblah Pemilih TMS 36 ,Jumblah Perbaikan Data 3 , Dan Pemilih Potensial Non KTP 1.005 ," Tutup ketua PPK (ZR) .

Share:

Read More

Update Covid-19 Sabtu 3 Juni 2023: Positif 6.808.308, Sembuh 6.634.682, Meninggal 161.780

KABARMASA.COM, JAKARTA - Masih terus dilaporkan di Indonesia adanya penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus Corona yang dilaporkan Tim Satuan Tugas atau Tim Satgas Penanganan Covid-19 sampai saat ini.

Bertambah 252 orang positif Covid-19 pada hari ini, Sabtu (3/6/2023).

Total akumulatifnya sampai kini ada 6.808.308 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus Corona yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia.

Kasus sembuh pada hari ini ada penambahan 621 orang. Jadi di Indonesia total akumulatif terdapat 6.634.682 pasien berhasil sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19 hingga saat ini.

Sementara itu, angka kasus meninggal dunia bertambah 2 orang. Dengan begitu, total akumulatifnya hingga kini di Indonesia sebanyak 161.780 orang meninggal dunia akibat virus Corona yang menyebabkan Covid-19.

Data update pasien Covid-19 di Indonesia yang disebabkan virus Corona tersebut terhitung sejak Jumat 2 Juni 2023 pukul 12.00 WIB hingga hari ini Sabtu (3/6/2023) pada jam yang sama atau per 24 jam.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia pekan lalu mengumumkan bahwa masyarakat bisa melengkapi vaksinasi Covid-19 menggunakan jenis vaksin Covid-19 apapun yang tersedia.

Terkait hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny Lukito mengatakan bahwa hal tersebut aman.

"Saya kira, setiap vaksin yang sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM itu pasti memiliki aspek keamanan, kualitas dan efektivasnya," kata Penny.

Penny juga mengatakan bahwa BPOM akan terus melakukan pemantauan terkait penggunaan vaksin Covid-19. Selain itu, setiap produsen vaksin terus melakukan pemantauan mengenai efek dari vaksin tersebut.

Sehingga, Penny meminta masyarakat tidak perlu ragu untuk melengkapi vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus SARS-CoV-2.

"Setiap brand vaksin terus melakukan pemantauan efek di masyarakat yang mendapatkannya dan pemantauan itu memang harus jangka panjang," kata Penny di sela-sela vaksinasi massal menggunakan vaksin Inavac di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada Selasa 30 Mei 2023.

Di kesempatan yang sama, Penny menuturkan bahwa vaksin Covid-19 yang saat ini sudah mendapatkan EUA nantinya perlu melakukan proses untuk mendapatkan izin edar reguler. Namun, hal ini akan berjalan kala pemerintah sudah menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.

Penny mengungkapkan salah satu data yang perlu dikirimkan ke BPOM untuk mendapatkan izin edar regular adalah memaparkan mengenan keamanan, kualitas dan efektivitas vaksin yang jangka panjang. Biasanya dalam kurun waktu setahun.

"Mereka (produsen vaksin) terus melakukan penelitian sehingga didapatkan data lebih banyak, ini untuk dapat izin edar reguler jadi bukan izin edar kedaruratan lagi," kata Penny.

Pada 26 Mei 2023, Juru Bicara (Jubir) Kemenkes dr. Mohammad Syahril menegaskan untuk melengkapi dosis primer dan booster, masyarakat bisa bisa menggunakan vaksin COVID jenis apapun yang tersedia.

"Intinya dosis 1, 2, 3, 4 bisa pakai vaksin apapun. Kalau booster tetap 6 bulan jaraknya," ujar Syahril.

Hingga saat ini masih cukup banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis primer lengkap. Ada pula masyarakat yang telah mendapatkan dosis primer namun belum mendapatkan dosis booster.

"Penggunaan berbagai jenis vaksin Covid-19 yang tersedia ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat melengkapi dosis vaksin Covid-19," katanya.

Pada prinsipnya vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia pada saat ini dan dapat diberikan menggunakan platform vaksin Covid-19 yang telah mendapat EUA atau NIE dari Badan POM.

"Untuk itu bagi masyarakat yang belum melengkapi dosis primer dan dosis lanjutan atau booster maka dapat diberikan vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin yang tersedia," kata Syahril.

Berdasarkan laporan hasil uji klinis dari berbagai platform vaksin Covid-19, secara umum titer antibodi (kekebalan/imunitas) individu setelah enam bulan dari imunisasi yang kedua akan menurun.

"Sehingga perlu diberikan penguat atau booster untuk meningkatkan titer antibodi guna proteksi jangka panjang," lanjutnya.

Pemberian vaksin lengkap dan booster kedua bisa didapatkan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pos pelayanan vaksinasi terdekat.

Kasus infeksi virus Corona pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Desember 2009. Dari kasus tersebut, virus bergerak cepat dan menjangkiti ribuan orang, tidak hanya di China tapi juga di luar negara tirai bambu tersebut.

2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Pengumuman dilakukan di Veranda Istana Merdeka.

Ada dua suspect yang terinfeksi Corona, keduanya adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka dirawat intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Kontak tracing dengan pasien Corona pun dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan lebih luas. Dari hasil penelurusan, pasien positif Covid-19 terus meningkat.

Sepekan kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 11 Maret 2020. Pasien merupakan seorang warga negara asing (WNA) yang termasuk pada kategori imported case virus Corona. Pengumuman disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Urusan Virus Corona, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Yurianto mengatakan, pasien positif Covid-19 tersebut adalah perempuan berusia 53 tahun. Pasien tersebut masuk rumah sakit dalam keadaan sakit berat dan ada faktor penyakit mendahului di antaranya diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menahun yang sudah cukup lama diderita.

Jumat 13 Maret 2020, Yurianto menyatakan pasien nomor 01 dan 03 sembuh dari Covid-19. Mereka sudah dibolehkan pulang dan meninggalkan ruang isolasi.

Pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang penyebarannya kian meluas. Di antaranya dengan mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP) hingga keputusan presiden (keppres).

Salah satunya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Keppres ini diteken Jokowi pada Jumat, 13 Maret 2020. Gugus Tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo ini dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus Corona.

Gugus Tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanangan virus Corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus Corona.

Sementara itu, status keadaan tertentu darurat penanganan virus Corona di Tanah Air ternyata telah diberlakukan sejak 28 Januari sampai 28 Februari 2020. Status ditetapkan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) saat membahas kepulangan WNI di Wuhan, China.

Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo menjelaskan, karena skala makin besar dan Presiden memerintahkan percepatan, maka diperpanjang dari 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Sebab, daerah-daerah di tanah air belum ada yang menetapkan status darurat Covid-9 di wilayah masing-masing.

Agus Wibowo menjelaskan jika daerah sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu darurat yang dikeluarkan BNPB tidak berlaku lagi.

Penanganan kasus virus corona (Covid 19) pun semakin intens dilakukan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mereduksi sekaligus memberikan pengobatan terhadap mereka yang terpapar Covid-19.

 

 

Share:

Read More

Nonton Formula E 2023, Anies Pilih Beli Tiket Grand Stand Ketimbang VIP

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengungkapkan alasannya memilih membeli tiket Grand Stand alias reguler ketimbang VIP saat menonton balap mobil listrik Formula E Jakarta 2023.

Menurut Anies, area Grand Stand lebih dekat dengan trek. Sehingga terasa lebih seru saat menyaksikan para pembalap bertanding karena dekat dengan sirkuit.

"Lebih seru, dekat. Sebetulnya paling seru memang makin dekat dengan trek, makin kerasa ya," kata Anies Baswedan di kawasan Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (3/6/2023).

Anies membeberkan, jika pada gelaran Formula E Jakarta 2022 silam, dia dan keluarga juga menonton dari bangku yang tak jauh dari trek balapan.

"Kemarin juga ketika nonton, kita di dekat trek itu lebih terasa. Jadi menikmati keseruan," ucap dia.

Anies mengaku, pilihan untuk nonton Formula E Jakarta 2023 dengan tiket Grand Stand juga karena ingin berbaur dengan masyarakat yang memiliki kesamaan minat menonton gelaran balap mobil listrik internasional tersebut.

"Sepanjang jalan saya bertemu dengan banyak orang, ada yang dari Kediri, Cilacap, untuk khusus datang ke sini. Bahkan ada yang bilang kalau mereka datang kedua kalinya di balapan Formula E, mereka itu pada antusias," jelas Anies.

Lebih lanjut, Anies merasa senang dengan kembali dihelatnya Formula E 2023 di Jakarta, terlebih, balapan digelar selama dua hari. Dia menilai, hal tersebut menunjukkan Formula E di Jakarta cukup mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Anies Menikmati Formula E

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonton gelaran ajang balap mobil listrik Formula E 2023 pada hari pertama, Sabtu (3/5/2023) di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Anies berujar, ia bersyukur bisa menonton Formula E lagi tahun ini.

"Saya bersyukur bisa menikmati semua rentetan. Kalau dulu kan bagian merencanakan, kalau sekarang bagian merasakan," kata Anies kepada wartawan di lokasi.

Anies juga mengatakan, ia membeli tiket sendiri di bagian Grand Stand. Dia mendapatkan tempat di 2E dan menikmati balapan bersama keluarga.

"(Grand Stand) lebih seru, dekat. Sebetulnya paling seru memang makin dekat dengan trek, makin kerasa ya. Kemarin juga ketika nonton, kita di dekat trek itu lebih terasa. Jdi menikmati keseruan," ujar Anies.

Sebagai penonton, kata Anies, ia tak ingin membandingkan dengan tahun lalu. Ia hanya menegaskan bahwa kedatangannya sama seperti kedatangan penonton lainnya.

"Saya bagian merasakan saja, yang nilai yang lain saja. Saya bayangkan keluarga lain yang menjalani seperti kami begitu. Datang, perjalanan ke sininya ngobrol tentang Formula E. Sampai di lokasi, ketemu dengan teman-teman lain yang juga punya minat yang sama," cerita Anies.

"Sepanjang jalan saya ketemu yang dari Kediri, Cilacap, yang khusus datang ke sini. Bahkan bilang 'Pak ini yang kedua kalinya saya datang ke sini'. Jadi, ada apa ya, excitement tersendiri tadi," sambungnya.

 

Share:

Read More

Peresmian Sekretariat Kantor AWPI DPC Kota Bekasi Sekaligus Berbagi Keberkahan Bersama Anak Yatim Dan Dhuafa

KABARMASA.COM, BEKASI – Camat Bekasi Selatan Karya Sukmajaya hadir mewakili Plt. Wali Kota Bekasi pada acara Peresmian Kantor Sekretariat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Kota Bekasi di Jl. Bacang RT 07 RW 04 Kelurahan Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan, Sabtu (03/06/2023).

Acara dimulai dengan prosesi penyambutan tamu dan penampilan hiburan sulap yang disaksikan oleh para tamu undangan, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya Peresmian Kantor Sekretariat AWPI DPC Kota Bekasi.

Panitia juga berbagi kebahagiaan dengan memberikan 75 bingkisan paket sembako dan santunan kepada anak yatim-piatu dan dhuafa.

Dalam sambutannya, Karya Sukmajaya berharap sinergitas dapat terus ditingkatkan untuk bersama-sama membangun Kota Bekasi.

” Saya mengucapkan Selamat atas diresmikannya Kantor AWPI DPC Kota Bekasi, mudahan-mudah semakin sinergi sehingga apa yang menjadi agenda dapat berjalan dengan baik”, Kata Karya.

Ketua AWPI DPC Kota Bekasi, Jerry mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Forkompinda Kota Bekasi, Aparatur Pemerintah, TNI dan Polri atas dukungan dan supportnya dalam acara tersebut, semoga kerjasama dan kolaborasi yang baik dapat terus terjalin untuk kebaikan bersama” ucap Jerry.

Turut hadir Plt. Badan Kesbangpol Kota Bekasi – Warsim, Subkor Publikasi Eksternal Humas Pemkot Bekasi – Muchlis, Bagian Kesos Kota Bekasi, Polsek Bekasi Selatan, Ketua RW. 07 dan Ketua RT 04 Kelurahan Pekayon, Ketua DPC AWPI Bogor l, Ketua AWPI Jakarta Timur, Ketua dan Pengurus AWPI DPC Kota Bekasi beserta Anggotanya.

 

Share:

Read More

Ada Ruang Ramah Anak Super-Nyaman di Jakarta Utara

KABARMASA.COM, JAKARTA – Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

Salah satu hak anak yaitu dapat bermain dan mengembangkan diri dengan aman, nyaman dan terlindungi dari berbagai kekerasan, diskriminasi, juga ancaman lainnya. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, PT  Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance”) meresmikan Ruang Ramah Anak untuk memenuhi hak anak tersebut.

Ruang Ramah Anak ini berlokasi di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara, Jalan Plumpang Semper No 54 RT 1/RW 4, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Peresmian dilakukan langsung dengan prosesi pemotongan pita oleh Cincin Lisa Hadi, Direktur WOM Finance, bersama Rijal, Ketua PMI Jakarta Utara serta dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat setempat dan tamu undangan, Selasa (30/5).

Ruang Ramah Anak ini terletak di dalam ruang tunggu pelayanan donor darah PMI, sehingga setiap orang tua yang ingin melakukan donor darah dan membawa anaknya, maka anak-anak tetap bisa bermain sembari orang tua menunggu donor darah selesai.

Cincin Lisa Hadi berharap upaya pemenuhan hak anak dengan hadirnya Ruang Ramah Anak di PMI Jakarta Utara ini sangat penting dijaga dan keberadaannya. Sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, yakni dijadikan sebagai ruang bermain sekaligus belajar yang ramah bagi anak atau ‘laboratorium bermain’.

Tersedianya Ruang Ramah Anak ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat kegiatan bermain bermanfaat dalam tumbuh kembang anak, yaitu meningkatkan kecerdasan intelektual dan pengetahuan, toleransi dan hubungan sosial, komunikasi dan bahasa, serta kemampuan motorik, sensorik dan keterampilan anak,” sambungnya.

Ruang Ramah Anak di Kantor PMI Jakarta Utara ini berukuran 4 x 3 meter dengan dilengkapi rak buku bacaan anak serta beberapa permainan anak. Di Ruang Ramah Anak ini juga diberikan karpet bergambar huruf agar anak dapat bermain sambil belajar dengan nyaman.

“Kami titipkan Ruang Ramah Anak ini kepada PMI Jakarta Utara, di mana aset ini (Ruang Ramah Anak) adalah sebuah harapan dari seluruh orang tua, khususnya di sekitar kantor PMI Jakarta Utara. Jadi, kita wajib menjaga dan merawat Ruang Ramah Anak ini agar bisa benar-benar dimanfaatkan oleh anak-anak kita,“ pungkasnya.

 

Share:

Read More

Para Pengincar Generasi Millenial Bandung

KABARMASA.COM, BANDUNG - Pemilu 2024 menghadirkan artis dan enterpreneur sebagai calon wakil rakyat. Popularitas yang sudah melekat dalam diri artis atau publik figur menjadi daya tarik perhelatan pemilihan wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah.

Sebut saja diantaranya Giring Ganesha dan Yunius Suwantoro dari PSI, Nurul Arifin (Golkar), M Farhan (Nasdem), Nico Siahaan dari PDIP. Mereka para caleg yang berlatarbelakang profesi di dunia hiburan. Ada pula Dian Rahadian, Teddy Setiadi, Ledia Hanifa, Atalia Praratya, Sodiq Mudjahid dan Agung Budi S.

Merekalah nama-nama yang akan bertarung di dapil Jabar 1 (Kota Bandung-Cimahi) untuk memperebutkan kursi jatah 7 di DPR-RI. 

Menanggapi hal ini,  Fitri Ariyani milenial warga Cihampelas Bandung mengaku mengidolakan artis, namun merahasiakan pilihannya.

"Saya mengidolakan Om Giring Nidji. Pengin banget suatu saat ketemu bisa foto bareng. Kalau untuk pilihan caleg, rahasia ya," kata Fitri.

Sosok yang namanya sudah familiar di masyarakat khususnya dunia hiburan, pada akhirnya lebih mudah menyosialisasikan diri. Ketika mereka berjabat tangan, menyapa dan berkomunikasi langsung dengan warga dalam konteks bukan lagi menghibur, tetapi menyerap aspirasi.

Nanang Setyana, seorang pedagang kaki lima di Antapani Bandung mengungkapkan pendapatnya.

"Kalau saya mah pilih caleg yang mau turun langsung ke warga. Bukan kita yang mendatangi acara kampanye mereka. Mereka di panggung kita di lapangan" kata Nanang.

Dapil Jabar 1 (Kota Bandung dan Cimahi) dengan kondisi demografi kota besar yang majemuk, didominasi para pemilih milenial. Mereka  tidak pernah ketinggalan bersosial media, mengikuti perkembangan politik.

Parpol harus jeli memahami karakteristik calon pemilihnya. Partai Solidaritas Indonesia memposisikan diri sebagai partainya anak muda.

"Tiidak selamanya partai politik berbicara tentang ideologi. Tetapi menciptakan kedekatan emosional itu juga bagian dari menampung suara keinginan masyarakat untuk melakukan perbaikan melalui saluran wakil rakyat," kata Yunus Suwantoro.

 

Share:

Read More

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menghadiri untuk keberangkatan haji di Bengkong Harapan 1 - Kota Batam

KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Acara syukuran keberangkatan haji warga bengkong harapan 1 blok f no.30 juga mencalon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Demokrat Mesrah Tampubolon S.E.,M.H., yang akan berangkat haji pada tanggal 5 berangkat ke jakarta dan keberangkatan naik haji pada tanggal 6 ke madinah yang nantinya. Kepulauan Riau - Kota Batam, Sabtu (03/06/2023)

Alhamdulillah dengan kehadiran saudara/i di sini, dalam rangka syukuran keberangkatan haji saya mohon maaf jika masyarakat tidak terpanggil,”semoga sudah terwakili masyarakat yang sudah hadir di acara syukuran untuk keberangkatan haji dan mohon doanya semoga menjadi Haja Mabrur”, ungkapnya Mesrah Tampubolon S.E.,M.H

Semoga keberangkatan haji ini, diberi kemudahan oleh Allah SWT, lancar segalanya dan selamat sampai tujuan Ke Madinah dalam menunaikan rukun islam ke-5”.

Alhamdulillah di hadiri oleh pak wakil walikota batam amsaka achmad, mungkin beliau kepingin mendoakan saya juga agar keberangkatan haji berjalan dengan lancar dan niat baik pak amsakar achmad juga 2024 nanti di kabulkan allah swt menjadi walikota batam, aamiin ya robbal alamin.

Amsakar Achmad menyampaikan pesan, dalam podium acara syukuran keberangkatan haji ibu Mesrah Tampubolon dan serta masyarakat bengkong Harapan 1, RW 08 serta RT 01-06 dapat menyusul berangkat haji selanjutnya

Dalam rangka syukuran keberangkatan haji,”beliau ingin masyarakat niatkan untuk berangkat naik haji, semoga di kabulkan allah swt dalam doa-doa masyarakat bengkong harapan 1 dan tentunya juga masyarakat se-kota batam, tutup Amsakar Achmad sebagai wakil walikota batam.(Red/ZS)

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Gelar Bakti Sosial Dan Focus Group Discussion Memperingati Hari Kebangkitan Dan Optimalisasi Digitalisasi Menuju Indonesia Emas 2024

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam rangka memperingati kegiatan poros muda yang dilakukan tiap bulan nya, dalam rangka ini poros muda Indonesia menyelenggarakan kegiatan yang bertemakan Bakti Sosial Dan Focus Group Discussion Memperingati Hari Kebangkitan Dan Optimalisasi Digitalisasi Menuju Indonesia Emas 2024, acara tersebut berlangsung dengan lancar, dalam kegiatan tersebut yang memperingati hari kebangkitan nasional poros muda Indonesia mengadakan kajian serta bansos kepada pihak – pihak yang membutuhkan (3/6/2023).

kegiatan tersebut terlaksana di sekretariat poros muda indonesia dengan perwakilan mahasiswa, pemuda, masyarakat yang bertujuan untuk memajukan indonesia agar indonesia maju menjadi lebih baik, dan menuangkan dasar - dasar pemikiran untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Sudah selayaknya kita memiliki empati terhadap sekitar kita dikarenakan kita adalah makhluk sosial, yang harus hidup berdampingan acara tersebut mengingatkan pada saat Negara kita dulu berjuang melawan penjajah serta untuk mengedukasi kepada masyarakat, agar jangan pernah melupakan sejarah.

 

Setiap pemateri memaparkan untuk memberikan pemahaman tentang hari kebangkitan, yang bertujuan agar bisa membangkitkan lagi semangat – semangat yang  pernah kita bangun untuk membesarkan dan memajukan bangsakita yaitu bangsa Indonesia, di sisi lain tidak lupa kami membagikan sembako kepada orang – orang yang membutuhkan dengan tujuan, kami akan memberikan contoh nyata bahwasanya pemuda masih ada dan peduli dalam membangun dan menstabilkan ekonomi.

Share:

Read More

Berapa Gaji yang Diterima PPPK?

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK). Perpres tersebut mengatur besaran gaji dan tunjangan PPPK yang sama dengan PNS di instansi pemerintahan pusat dan daerah

Besaran Gaji PPPK

Adapun gaji yang akan diperoleh PPPK berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut.  

1.      Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.794.900. Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.686.200.

2.      Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.960.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.843.900.

3.      Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.043.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.964.200.

4.      Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.129.500. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.089.600.

5.      Golongan V PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.325.600. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp 3.879.700.

6.      Golongan VI PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.539.700. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.043.800.

7.      Golongan VII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.647.200. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp 4.214.900. 

8.      Golongan VIII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.759.100. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.393.100.

9.      Golongan IX PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.966.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.872.000. 

10.  Golongan X PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.091.900. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.078.000.

11.  Golongan XI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.222.700. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.292.800.

12.  Golongan XII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.359.000. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.516.800.

13.  Golongan XIII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.501.100. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.750.100.

14.  Golongan XIV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.649.200. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.993.300.

15.  Golongan XV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.803.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.246.900. 

16.  Golongan XVI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.964.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.511.100.

17.  Golongan XVII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.132.200. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.786.500.

 

Share:

Read More

Bareskrim Serius Akan Periksa Denny Indrayana Buntut Bocorkan Rahasia Negara

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayana terancam bakal berurusan dengan polisi. Hal ini imbas dari pernyataannya di media sosial viral mengumbar rahasia negara. Yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang masih belum digelar persidangan dan belum diputuskan majelis hakim.

Atas ulahnya itu Denny Indrayana sempat membuat guncang dunia politik di Indonesia. Tindakan Denny membocorkan putusan MK sebagai bahan narasinya memicu keresahan para calon anggota Legislatif dan memantik kegaduhan.

Kasus ini tak hanya menjadi perhatian Menko Polhukam Prof Mahfud MD. Kasus Denny ini juga menjadi atensi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rangka menjaga keamanan dan kestabilan proses tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 serta hasilnya.

Masalah tersebut akhirnya ditindaklanjuti secara proses hukum. Bareskrim Polri mengagendakan akan memeriksa Denny Indrayana. Pemeriksaan terkait dugaan bocornya putusan MK tentang pemilu, yang merupakan rahasia negara. Juga laporan dugaan ujaran kebencian, berita bohong, dan penghinaan terhadap penguasa.

Denny diketahui dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seseorang berinisial AWW buntut pernyataan yang mengaku mendapat bocoran putusan bahwa MK bakal mengembalikan pola pemungutan suara pemilu ke sistem proporsional tertutup (coblos partai).

“Ya, pada saatnya akan diperiksa,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

Kendati demikian, Agus belum bisa memastikan kapan Denny akan dipanggil untuk diperiksa. Ia hanya menyampaikan saat ini pihaknya tengah mendalami laporan tersebut.

“Sedang diteliti kan arahan pak Kapolri sudah jelas, sudah disampaikan kita akan dalami laporan tersebut apakah menimbulkan keonaran atau tidak, kalau berita-berita itu belum tentu menimbulkan kegaduhan kan sebaiknya nanti kita akan lihat dari keterangan ahlinya, kita akan proporsional,” tutur dia.

Denny Indrayana resmi dilaporkan ke pihak berwajib oleh seseorang berinisial AWW, Rabu (31/5). Laporan teregister dengan nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Denny atas tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.

Berdasarkan keterangan pelapor, ia membuat laporan usai melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99 pada 31 Mei.

Kedua akun itu memposting tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara.

“Adapun saksi-saksi yaitu atas nama WS dan AF. Kemudian barang bukti yang ditemukan yaitu satu bundle tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan satu buah flashdisk berwarna putih merk Sony 16 Gb,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Denny mengaku mendapat informasi penting terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut MK akan mengabulkan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.

Berdasarkan info yang diterima Denny, enam hakim MK akan setuju untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup. Sementara, tiga hakim lain akan menyatakan dissenting opinion. Denny memastikan informasi tersebut bersumber dari orang yang kredibel.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Minggu (28/5/2023) lalu. (tim)

Share:

Read More

PUPUK RASA PEDULI, RUTAN HUMBAHAS KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT BERBAGI BERSAMA PANTI ASUHAN GELORA SUKAMAKMUR

KABARMASA.COM, SUMATRA UTARA –Memperingati Hari Lahir Pancasila Kamis, 1 Juni 2023, Keluarga besar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan Kanwil Kemenkumham Sumut  mengadakan kegiatan bakti sosial (baksos) Sibolangit (02/06/2023). 

Rangkaian acara peringatan hari lahir pancasila dimulai dari 1 juni, dimana Rutan Humbahas mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh petugas dengan menggunakan pakaian adat dan juga warga binaan. 

Di lanjut dengan kegiatan bakti sosial berkunjung ke panti asuhan Gelora Kasih Sukamakmur yang beralamat di JL. Letjen Jamin Ginting Km.45 Gelora Kasih Kompleks Taman Jubileum 100 Tahun GBKP, Desa Sukamakmur- Kecamatan Sibolangit Deliserdang. 

Kunjungan ini tujuannya  berbagi kasih ke sesama, khususnya bagi anak-anak di panti asuhan dan lebih memupuk rasa berbagi dan kemanusiaan di Rutan Humbahas.

"Bukan hanya membangun sinergitas bersama Aparat Penegak Hukum, Rutan Humbahas juga membangun hubungan yang baik kepada masyarakat dan melalui kegiatan ini terbukti Seluruh Petugas Rutan Humbahas memiliki rasa berbagi yang tinggi dengan sesama" Kata Karutan Humbahas, Herry Simatupang

Rangkaian kegiatan bakti sosial diawali dengan kata pengantar yang disampaikan oleh Perwakilan Rutan Humbahas. Dalam sambutannya Perwakilan Rutan Humbahas menyampaikan bahwa sebagai manusia sudah menjadi hak dan kewajiban kita untuk menolong dan berbagi dengan sesama. “Dana santunan ini berasal dari sumbangan sukarela seluruh Petugas Rutan Humbahas”ungkapnya.

Seluruh dana yang terkumpul diperoleh dari partisipasi seluruh Pegawai Rutan Humbahas yang dengan senang hati mau berbagi dengan sesama.

Dana yg terkumpul dari sukarela petugas humbahas,sebagian dibelanjakan berupa beras gula dan uang tunai dengan harapan tentunya dapat berguna dan bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan yang dikunjungi.

Sementara itu Pimpinan Pantai Asuhan GELORA KASIH SUKAMAKMUR menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Rutan Humbahas yang telah terbuka tali kasihnya berkunjung ke Panti Gelora Kasih Sukamakmur. “Terimakasih atas kunjungan dan silahturahmi  Rutan Humbahas dan terimaksih atas bantuan yang diberikan kepada kami,kami doakan semoga Rutan Humbahas diberikan kemudahan dalam bertugas, tetap Kondusif dan lapas tetap jaya kedepannya,” harapnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan doa yang dipandu oleh Pimpinan panti asuhan. Kegiatan berjalan lancar,  aman dan Kondusif.

Share:

Read More

Diduga Cemari & Rusak lingkungan, GA-PLH desak PT. Wanatiara harus Bertanggung Jawab

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Pada minggu 9 April 2023 yang lalu telah terjadi insiden tenggelamnya sebuah kapal tongkang milik PT. Wanatiara Persada dengan muatan 4 Ribu Ton Feronikel di Pesisir Pantai Pulau Obi dan menelan satu orang korban meninggal dunia. kejadian tersebut menuai banyak sorotan banyak pihak, diantaranya kelompok Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam GERAKAN AKTIVIS PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (GA-PLH). 

Menurut Kajian GA-PLH Akibat dari Insiden tersebut meninggalkan kerusakan lingkungan terhadap biota laut dan terumbu karang pada wilayah pesisir tempat insiden itu terjadi, sebab isi muatan pada kapal tersebut adalah feronikel sebanyak 4 Ribu ton.

Menanggapi hal itu, salah satu mahasiswa Obi (Wawan L.N) yang sedang berkuliah di Jakarta dan juga sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis Gerakan Aktifis Pemerhati Lingkungan Hidup (GA- PLH) turut Prihatin atas insiden tersebut, yang dimana insiden itu menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap biota laut dan terumbu karang pada tempat kejadian.(02/05/23)

"Persoalan ini diduga telah masuk pada rana pencemaran lingkungan maka PT. Wanatiara Persada harus bertanggung jawab, Sebab, Ini merupakan persoalan yang cukup serius mengenai kerusakan lingkungan,  Kami mendesak Dirjen Gakkum LHK harus segera melakukan penindakan untuk turun langsung ke TKP, Serta Memberikan Teguran berupa sanksi yang tegas terhadap PT. Wanatiara Persada, Dan juga kami mendesak Dirut PT. Wanatiara Persada untuk bertanggung jawab atas insiden kerusakan lingkungan tersebut." Tegas Wawan L.N d depan awak Media

Jika Persoalan ini tidak kunjung mendapatkan Titik Terang Maka Gerakan Aktifis Pemerhati Lingkungan Hidup (GA- PLH )  akan menggalang masa (Konsolidasi) dan melakukan Gerakan aksi unjuk rasa di depan Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan ( KLHK ) dan Kantor Pusat PT. Wanatiara Persada di Jakarta. Tutup Wawan. L.N (Red)

Share:

Read More