KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemerintah
terus berupaya menyongsong program Indonesia Emas 2045, dimana RI pada tahun tersebut
akan mendapat bonus demografi yakni 70 persen jumlah penduduknya masuk dalam
usia produktif (15-64 tahun).
Tak hanya usia produktif, pemerintah juga target meningkatkan usia harapan
hidup para lansia hingga 80 tahun.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa
mengatakan, target itu bisa dicapai lewat skenario optimistis. Sehingga usia harapan hidup masyarakat Indonesia bisa
setara dengan negara maju.
"Skenario ini akan kita capai dengan menargetkan usia harapan hidup
sebesar 80 tahun, yang sederajat dengan negara-negara maju," ujar Soeharso
dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, Selasa
(16/5/2025).
Lewat skenario tersebut, ia memaparkan, total tingkat kematian atau total
mortality rate (TFR) dijaga pada angka 2.0, dan angka kematian bayi (infant
mortality rate) mencapai 4.2.
Guna menggapai target itu, Soeharso menilai, pemerintah perlu menerapkan 5
kebijakan/strategi dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang
terjadi. Pertama, perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Kedua, perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia agar
dapat tertutupi. Ketiga, perlu menunjang pertambahan penduduk lansia di masa
yang akan datang.
Perpindahan Penduduk
Keempat, perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk
menjadi lebih merata. Terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan
pembangunan desa dan kota.
"Untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, pemerintah perlu
menyusun kebijakan Keluarga Berencana era baru. Kebijakan tersebut perlu
memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga," imbuh
Soeharso.
Soeharso menekankan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana
pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial/ekonomi untuk menghasilkan anak
yang berkualitas.
Selain itu, perlu dipastikan ke depannya pemerintah mengembangkan care economy untuk menyeimbangkan
partisipasi kerja per puan dan laki-laki dengan memastikan sistem pengasuhan
anak yang baik.
"Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan
edukasi Keluarga Berencana sesuai
kondisi wilayah dan kelompok sasaran," pungkas dia.
Sebelumnya, Indonesia saat ini masih
menempati posisi ke-4 sebagai negara populasi terpadat di dunia, dengan jumlah
penduduk sekitar 273,5 juta orang. Angka tersebut bakal terus bertumbuh hingga
50 juta orang lebih sampai 2045.
Namun, Indoneisa nantinya tidak lagi jadi negara terpadat keempat dunia.
Posisinya bakal disalip Nigeria dan Pakistan yang tren pertumbuhan penduduknya
meroket.
Hal itu dikatakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa,
dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, Selasa
(16/5/2025).
"Hasil proyeksi dengan skenario tren business as usual menunjukan
jumlah penduduk pada 2045 akan mencapai 324 juta, atau bertambah 54,42 juta
orang dari tahun 2020," kata Soeharso.
Dari hasil perhitungan itu, ia memaparkan, pertumbuhan penduduk periode
2020-2050 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahunnya, atau terus melambat
setiap tahun.
Sementara proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 24,65 persen pada
2020 menjadi 19,61 persen pada 2045. Sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas
naik dari 6,16 persen menjadi 14,61 persen pada 2045.
Soeharso menilai, saat ini perubahan struktur penduduk sedang mengalami
perubahan yang sangat cepat. Pada 2023, ia menyebut India menjadi negara dengan
penduduk terbanyak menggantikan China yang mengalami pertumbuhan penduduk
negatif sejak tahun 2021.
"Posisi Indonesia pada 2020 masih jadi keempat penduduk terbesar
dunia. Namun pada 2045 posisi Indonesia menurun ke peringkat ke-6. Ini karena
pertumbuhan penduduk melambat sejak tahun 2030. Posisi keempat dan kelima akan
ditempati oleh Nigeria dan Pakistan," tuturnya.
Kementerian PPN/Bappenas
mengapresiasi kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United
Nations Population Fund (UNFPA) dalam program Leaving No One Behind (LNOB) yang
melindungi perempuan dan populasi rentan di Indonesia dari dampak
pandemi Covid-19.
Program LNOB yang didukung Pemerintah Jepang ini berkontribusi terhadap
pencapaian target-target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs) dan akses universal.
Terutama dalam memastikan penguatan integrasi layanan kesehatan
reproduksi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG),
pelayanan kesehatan dan sosial terintegrasi bagi kelompok rentan, serta pengelolaan
data terutama pada situasi bencana pandemi Covid-19, dan masa pasca pandemi
Covid-19.
"Pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa cukup signifikan di
seluruh aspek kehidupan dan berpotensi menghasilkan kerentanan. Kita ketahui
bahwa perempuan, ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, sering kali menjadi
kelompok paling rentan terefleksi di dalam rencana kerja tahun 2023,"
tutur Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Taufik Hanafi dalam
keterangan tertulis, Selasa (4/10/2022).
Kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Jepang sejak April 2021 ini
menghasilkan 64 produk pengetahuan dalam merespons dampak Covid-19 pada
kelompok rentan.
Produk tersebut dalam bentuk laporan penelitian, standard operational
procedure, pedoman, modul pelatihan, video, siniar, selebaran, poster, dan
buklet yang ditulis dalam huruf braille, dirancang untuk komunitas tunanetra,
dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.
Materi pengetahuan tersebut
dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pelatihan dan sebagai referensi bagi
tenaga kesehatan, responden KBG dan pekerja sosial dalam memberikan pelayanan
sosial dan kesehatan selama masa pandemi.
Sebanyak 102.203 orang telah dijangkau melalui pendidikan publik dan
kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan seksual dan
reproduksi, KBG dan pandemi.
"Setiap satu produk membutuhkan satu kolaborasi antar
kementerian/lembaga, kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, non-state
actors, dan akademisi," terang Taufik.
Dalam melaksanakan program LNOB, UNFPA bekerja sama dengan 15 mitra
pemerintah dan nonpemerintah di 76 kabupaten dan kota di 22 provinsi di
Indonesia.
.jpeg)
