Diduga Mainkan Dana APBD Di Kecamatan, ALPERA Mandar Minta Copot Camat Polewali

KABARMASA.COM, POLEWALI MANDAR -  Aliansi Pemuda Dan Rakyat Mandar (ALPERA) Meminta Kepada Bupati Polewali Mandar Agar Kiranya Mencopot Camat Polewali Syarifuddin Wahab Yang diduga Kuat Telah Memainkan Proyek Dana APBD Yang Nyantol Di Wilayah Kecamatan Polewali pada  Tahun 2020/ 2021/2022 Dengan Metode Memintai Vie dengan Ber Alasan Bahwa Perbaikan Mobil lah dan Lain Lain. 19/04/23.

Yusran Salah Satu Aktivis Jebolan Fakultas Hukum Di Kampus Ternama Di Ibu Kota ini, Mengatakan Bahwa, Syarifuddin Bertindak Sebagai Camat Polewali Harus Di copot, dengan Alasan , Pertama Lalai Dalam Tugas. Dan Kedua. banyak nya Rekaman Permintaan Sesuatu kepada Pihak ke 3 serta Rekanan yang Mengerjakan Proyek APBD Di kec. Polewali.  yang Diduga Kuat Adalah Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum . 

Dan Banyak nya Polemik Yang Terjadi Di beberappa Kelurahan di Kec. Polewali Yang Sangat membuat resah telinga akibat ulah dari pak camat ini. Ungkap yusran. 

Kami berjanji akan Melaporkan Beberapa Bukti Kuat Dugaan Kasus Korupsi dan Gratifikasi Yang Dilakukan Oleh Bapak Syarifuddin Sebagai Camat Polewali. Maka Dari itu, Kami Meminta Kepada Bupati Kab. polewali Mandar Agar Kiranya Mencopot Bapak Syatifuddin sebagai camat serta Sebagai PLT Sekdis DLHK Kab. polman. Dan Meminta Kepada Kajati Sulbar agar kiranya Memeriksa bapak Syarifuddin Atas Apa Yang Menjadi Temuan Kami Terkait Dugaan Gratifikasi dan Korupsi di Kec. polewai Melalui Anggaran APBD 2020/2021/2022. 

Apabila Tuntutan Kami tidak Dipenuhi. Maka Kami Akan Melakukan Aksi Unjuk Rasa Di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat serta depan Kantor Polda Sulawesi Barat dan Depan Kantor Bupati Polman. 

Ditempat berbeda, Kami Konfirmasi Sejak tanggal 16 April 2023 ke Bapak Syarifuddin melalui via whatsapp , dan Sampai Berita Ini Ditayangkan Belum ada Konfirmasi balik ( whatsapp beliau tidak Aktiv)

Share:

Read More

Seketaris Dinas Sosial Kab. Jeneponto dan Oknum APH diduga Jadi Beck Up Suplyer Bernama H. Dahlan dan Suriadi.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Mafia sembako kementerian sosial di kabupaten jeneponto memang sulit di berantas. Sebab suplyer bahan pangan yang sudah di paketkan di sinyalir telah di beck up oleh APH di satuan penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus ( Dirkrimsus ) Polda Sulawesi Selatan dan juga seketaris Dinas Sosial Kab. Jeneponto. 

Hal tersebut di benarkan oleh salah seorang pendamping PKH yang enggan namanya disebut,  menuturkan beredarnya bahan pangan yang sudah di paketkan dan di titipkan di agen - agen tertentu adalah by design seketaris Dinas sosial dan Eks korda. Bahkan parahnya eks korda berinisial AD juga ikut menjadi penyedia ikan bandeng / bolu. Ungkapnya.

Mendengar hal tersebut diatas Ketum AMPRI Muh. Ahlus kembali bersuara menurut dirinya  sistem penyaluran dan pelaksaan sembako bansos di kab. Jeneponto jelas adalah by design H. Dahlan dan Eks Korda Adi bahkan kuat dugaan mereka memberikan setoran ke APH sehingga mereka sulit di berantas atau pun di tersangkakan oleh Polres, Kejaksaan dan Polda Sulawesi Selatan.

Lanjut Muh. Ahlus menegaskan jika Aparat Penegak Hukum ( APH ) tidak mengambil tindakan tegas dan memeriksa H. Dahlan, Seketaris Dinas Sosial dan Eks Korda. Maka dapat kami pastikan akan melakukan aksi besar - besaran di depan Polda Sul - Sel dan membongkar beberapa kasus sembako bansos lainnya. Khususnya Sembako Bone, Enrekang dan Toraja Utara serta Penyedia Ikan Kaleng Merk Biltang dan SMS / Tuna plus kemana aliran dana yang di kumpulkan selama ini oleh tersangka AA. Ungkapnya.

Share:

Read More

Mudik Lebaran 2023 Hari Ini, 62.945 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mabes Polri mengungkapkan sebanyak 62.945 kendaraan meninggalkan Jakarta pada hari ini, Selasa (18/4/2023) atau H-4 Lebaran 2023.

Diketahui, data tersebut berdasarkan perbandingan volume arus lalu lintas pada hari ini pukul 06.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah memerinci, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek Utama I arah trans Jawa sebanyak 21.458 kendaraan.

"Volume arus lalu lintas yang keluar jakarta melalui Gerbang Tol Ciawi sebanyak 11.010 kendaraan," kata Nurul dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, kendaraan yang keluar Jakarta melalui Gerbang Tol Kalihurip Utama II sebanyak 10.536 dan kendaraan yang keluar Jakarta melalui GT Tol Cikupa arah Merak sebanyak 19.941 kendaraan.

Share:

Read More

Menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri: PW IKA PMII Kepri Berbagi Kebahagiaan di Belakangpadang

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan rutin tahunan dalam bentuk santunan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H di Belakangpadang, pada Selasa (18/4/2023)

Kegiatan itu dilakukan berketepatan dalam momentum Hari Lahir PMII ke-63 sekaligus menyambut hari raya Idul Fitri 1444 H.

Hazhary selaku Ketua PW IKA PMII Kepri mengatakan, inti dari Ramadhan adalah  berbagi kasih antar sesama umat manusia. 

"Kami tergerak dan merasa masih banyak yang masih dibawah kami yang secara ekonomi harus lebih diperhatikan dan didahulukan. Semoga agenda ini berkah buat kita semua," ucap Hazhary penuh harapan. 

Turut berpartisipasi dalam agenda tersebut, Bapak Gubernur Kepri dan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri bung Rizki Faisal.

"Beliau (Bung Rizki Faisal) bagian dari Anggota Kehormatan PMII Provinsi Kepulauan Riau, selain berlatar belakang sebagai Aktivis 98, beliau ialah aktivis senior di Kepri, beliau juga selalu akrab bersama seluruh aktivis gerakan Cipayung yang berada di Provinsi Kepulauan Riau," papar Hazhary.

Pihaknya juga berharap sosok figur seperti itu diharapkan menjadi perwakilan rakyat di Senayan nantinya.

"Kedepan kami berharap, figur seperti beliau inilah yang menjadi penghubung rakyat Kepri dengan parlemen di Jakarta, semoga beliau ke depan bisa menapakkan kaki menuju DPR RI," tuturnya penuh harapan.

Dalam agenda santunan itu, diserahkan langsug oleh PW IKA PMII Kepri kepada ratusan warga yang berasal dari Tukang Becak, Tukang Ojek, Ibu Janda/jompo, Imam Masjid, Mushalla terdekat lokasi agenda."Kepada mereka yang berhak dan warga kurang mampu," katanya mengakhiri. 

Adapun santunan yang diberikan kepada warga kurang mampu diantaranya minuman kaleng, Sembako, serta pakaian layak pakai untuk ratusan warga kurang mampu.(Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Safari Ramadhan di Masjid Istiqomah dan Masjid Jami' Baiturrahim Tarempa

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Anambas - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad pada hari pertama kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan safari Ramadhan di Masjid Istiqomah dan Masjid Jami' Baiturrahim Tarempa, Senin (18/04/2023)

Di Masjid Istiqomah, Gubernur Ansar dan rombongan bersilaturahmi bersama masyarakat sekaligus menunaikan ibadah Sholat Maghrib. Kemudian di Masjid Jami' Baiturrahim Gubernur Ansar dan rombongan menjalankan Sholat Isya, Tarawih dan Witir Berjamaah.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengatakan, melanjutkan program di tahun 2022, di tahun 2023 ini Pemprov Kepri masih menjalankan Program Hibah kepada Rumah Ibadah di 7 Kabupaten Kota se-Kepri.

"Di Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri telah diserahkan sebanyak 15 Penerima Rumah Ibadah dengan anggaran mencapai Rp 851 Juta di Tahun 2022 dan akan diserahkan sebanyak 49 Penerima Rumah Ibadah dengan anggaran mencapai Rp 2,837 Milyar di Tahun 2023" papar Gubernur Ansar.

Selain itu, program Pengiriman Muballigh Hinterland Tahun 2022 lalu juga masih berlanjut di Tahun 2023 ini sebanyak 50 orang dengan anggaran Rp 2,580 miliar. 

"Dimana, setiap bulannya Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan dana sebesar Rp. 4,3 juta. Di Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri kita kirimkan 8 orang muballigh" ujarnya.

Gubernur Ansar melanjutkan, dengan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, Gubernur juga mendoakan Idul Fitri ini menjadikan semua sebagai insan-insan paripurna dan taat beragama.

Gubernur Ansar pun berpesan untuk tidak berlomba-lomba atau berlebihan, dan menyambut hari kemenangan dengan sederhana saja melihat situasi ekonomi saat ini.

"Jangan memaksanakan diri untuk membeli yang tidak penting sehingga kita berhutang. Karena bukan itu makna Idul Fitri. Makna sebenarnya adalah hari kemenangan bagi kita, bagi orang orang yang telah melaksanakan ibadah puasa sampai akhir Ramadhan" tutupnya. (Red/ZS)

Share:

Read More

Asosiasi Pemuda Anti Korupsi Menggelar Aksi Demonstrasi Di Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa Mendapat Represifitas Preman

KABARMASA.COM, JAKARTA- Asosiasi Pemuda Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa terkait kasus kardus durian di  Kantor DPP PKB, Lt. 3 Jl. Raden Saleh No. 09 Jakarta Pusat pada senin, 17 April 2023.

Emir selaku penanggungjawab  aksi tersebut menyampaikan pernyataan sebagai berikut; Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sarang preman. Muhaimin Iskandar atau kerap dikenal cak imin selaku Ketua Umum PKB tidak koperatif sehingga dianggap pengecut karna menghadirkan preman untuk aksi mahasiswa.

Masa aksi dipukul oleh oknum preman yang di duga berasal dari orang suruhan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Saya sendiri kena pukul ditulang rusuk oleh preman, padahal kami melakukan aksi damai namun mengapa sikap represif yang kami dapat. Bahkan Polsek Senen kami anggap gagal dalam menjamin keamanan dan keselamatan masa aksi", ujar emir

“Selain emir ada juga anggota masa aksi yang kena pukul hingga berdarah bibir nya”.

"Bibir saya terkena pukul oleh salah satu oknum preman hingga mulut saya mengeluarkan darah, hal ini menjadi cerminan bobrok nya jaminan pengamanan dan keamanan yang dilakukan oleh Polsek Senen. Selain itu hal ini semakin memperkuat dugaan kami akan sosok Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa akan kasus "kardus durian", pungkasnya.(Red)

Share:

Read More

Bedah Buku Menuju Indonesia Emas Bersama Faisal Basri, Ketum HMI Jakarta Raya: “Indonesia Harus Miliki Mentalitas Sebagai Bangsa Pemenang”

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dalam momentum buka puasa bersama HMI Jakarta Raya mengadakan bedah buku Menuju Indonesia Emas bersama Pakar Ekonomi Politik Indonesia, Faisal Basri. Yang diselenggarakan di D’Arcici sunter, jakarta, 16/04/2023. 

Ketua Umum HMI Jakarta Raya menyatakan, Indonesia saat ini sedang di persimpangan sejarah, karena posisinya sebagai bangsa baik secara nasional maupun global sedang rapuh. Hal ini akibat terjadinya krisis kepemimpinan; terkuaknya skandal perpajakan, terperangkapnya Indonesia dalam skema jebakan hutang proyek kereta cepat jakarta bandung, kegagalan food estate dan sederet permasalahan tata kelola pemerintahan lainnya. “Ini menjelaskan betapa rapuhnya posisi kita secara nasional dan sebagai bangsa, karena kita tidak mempunyai peta jalan yang jelas. Inilah yang saya maksud Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Apa saja jalan di masa lalu yang telah kita lalui, dan kemana kita berjalan di masa akan datang. Itulah peta jalan yang harus kita rumuskan bersama,” ujar Hanifiansyah Nugroho

Seperempat abad lagi Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Tiga perempat perjalanan berliku-liku telah kita lalui, diwarnai oleh beberapa kali kemunduran dan sempat pula terjerembab ke dalam jurang krisis kecil, medium maupun besar. Indonesia butuh waktu 58 tahun untuk keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah (low income country). Baru pada tahun 2003 Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income). Negara-negara tetangga yang memulai pembangunannya setelah meraih kemerdekaan yang hampir bersamaan dengan Indonesia banyak yang lebih dulu melesat. Korea Selatan dan Singapura sudah meraih status negara berpendapatan tinggi (high income). Sementara itu, Malaysia telah masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle income), sedangkan Thailand dan Filipina mendahului Indonesia keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah.

Berulang kali kita menyia-nyiakan momentum emas. Sejarah selalu saja berulang. Kemelut dan krisis politik membuat gerak pembangunan sempat terhenti atau mundur. Cita-cita kemerdekaan untuk lepas dari belenggu kolonialisme dan penindasan agar demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tertegakkan bermuara pada kehadiran rezim otoritarianisme atau kediktatoran.

Tantangan kita seperempat abad ke hadapan adalah memperkokoh institusi politik dan institusi ekonomi agar tidak lagi zig zag atau terhindar dari krisis parah, sehingga dalam perjalanan menuju 2045 terhindar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) apalagi negara rentan (fragile state) atau negara gagal (failed state).

Buku ini menarik untuk dikaji karena membahas sejarah perjalanan ekonomi Indonesia sejak merdeka hingga sekarang sebagai bahan pembelajaran berharga untuk meniti perjalanan ke depan. Dari sini penulis buku mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menghadang gerak maju dan bagaimana mengatasinya. Yang tak kalah penting ialah bagaimana mendayagunakan potensi bangsa yang tergolong “luar biasa” sebagai negara maritim dengan lapisan tebal penduduk usia produktif serta karunia kekayaan alam yang relatif sangat memadai dan beragam.

Sejauh ini potensi kita terlalu besar, tetapi pencapaian kita terlalu kecil. Ini yang sering saya sebut, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah,” ujar Hanifiansyah Nugroho

Tulang punggung untuk menghimpun potensi yang masih berserakan ini adalah Generasi Emas yang niscaya mumpuni mengahadapi segala tantangan di era Revolusi Industri IV dan V nantinya sekalipun.

Diharapkan dari kajian terhadap buku ini, akan menjadi energi perubahan yang positif bagi pelaku dan perawi sejarah masa depan Indonesia. Yakni satu cita-cita sosial, politik dan peradaban baru yang sama, dan menjadi pemantik kesadaran untuk mengubah mentalitas pemuda menjadi mentalitas pemenang dan pelaku sejarah peradaban baru mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia(Red)

Share:

Read More

Asosiasi Pemuda Anti Korupsi Mendesak KPK Untuk Memeriksa Muhaimin Iskandar Yang Di Duga Terlibat Dalam Kasus Kardus Durian

KABARMASA.COM, JAKARTA- Kasus kardus durian merupakan kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terjadi pada tahun 2011. Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, disebut-sebut terlibat dalam kasus itu. Untuk diketahui, kasus “kardus durian” berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tahun 2011 yang dilakukan oleh KPK. Saat itu OTT dilakukan terkait dugaan suap Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dimana Muhaimin Iskandar saat itu menjabat sebagai Menterinya. 

Asosiasi Pemuda Anti Korupsi menggapai isu kasus kardus durian sebagai isu kejahatan extraordinary crime yang di lakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal ini menteri ketanagakerjaan dan transmigrasi. Kendatipun kasus ini di anggap mencederai hukum sebagai instrumen panglima tertinggi, akibatnya lembaga KPK yang di kenal sebagai lembaga antirasua kini menjadi lembaga yang turut di duduga berpolitik atau tarik menarik kepentingan politik dalam kasus yang menyeret ketua umum partai kebangkitan bangsa Muhaimin Iskandar atau yang kerap di sapa Cak Imin.

Awal mula kasus ini dimulai dari penangkapan yang dilakukan KPK pada tanggal 25 Agustus 2011 bersama atasannya, Nyoman Suisnaya dan pengusaha bernama Dharnawati selalu Kuasa PT Alam Jaya Papua

Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dalam kasus  "kardus durian" dari Dharnawati.

Jaksa menyebut uang itu  bagian dari commitment fee yang akan diberikan Dharnawati agar empat kabupaten di Papua mendapatkan alokasi PPID dari Kementrian Ketanagakerjaan dan Transmigrasi.

Sebut Jaksa, setelah disetujui dana untuk empat kabupaten tersebut Rp 73 miliar, Nyoman meminta Dharnawati memberikan biaya  10 persen dari nilai proyek atau Rp 7,3 miliar.

Uang itu segalanya diserahkan kepada orang dekat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin

“Dengan posisi saldo Rp 2 miliar yang merupakan commitment fee yang mana uang itu untuk diberikan kepada Muhaimin," ucap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2012)

Share:

Read More

Komitmen Satgas Jadikan Bali Kawasan Wisata Zero Pungli

KABARMASA.COM, BALI – Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Andry Wibowo memantau kesiapan jelang hari raya Idulfitri 2023 di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kenyamanan para pmudik dan rasa aman selaras dengan arahan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Ini bentuk komitmen kami selaku satgas untuk memberikan rasa aman dan menghadirkan pariwisata dan transportasi umum yang nyaman bagi para pemudik dan wisatawan,” kata Andry dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4).

Dia menjelaskan jika pemerintah terus berupaya menekan pungli di sektor pariwisata dan transportasi umum. Inspeksi pun telah gencar dilakukan di sejumlah lokasi seperti pelabuhan Merak, kawasan Puncak Bogor. Hingga beberapa lokasi wisata lain di Yogyakarta.

Menurutnya, semangat pencegahan pungli itu sangat penting. Terlebih 2023 menjadi momen kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi di seluruh Indonesia.

“Dengan semangat pencegahan, intelijen dan penindakan pungli di sektor transportasi publik dan pariwisata. Kami berharap keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan dan pemudik pada lebaran tahun ini akan semakin baik,” jelas dia.

Andry mengatakan jika kehadirannya di lokasi wisata Bali juga sebagai bentuk untuk membangun kesadaran moral aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut dia perbaikan pelayanan negara menjadi bagian dari komitmen bersama sehingga pemerintah bisa bekerja profesional, berdedikasi.

Andry juga menjelaskan kepada seluruh tim saber pungli wilayah agar bekerja maksimal. Upaya itu bisa dilakukan dengan memperkuat komitmen dan menjadikan Bali sebagai kawasan wisata bebas dari Pungli.

“Bali bebas Pungli harus selalu diupayakan karena merupakan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan publik. Apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, Bali merupakan etalase Indonesia bagi dunia,” tandas dia.

Share:

Read More

Berbagi di Bulan Ramadhan, BPW KKSS Sulteng Bagikan Paket Sembako Untuk anak Panti Asuhan

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH - Ketua BPW KKSS Sulteng, H. Tjabani di dampingi Sekertaris BPW KKSS Ir.Asrul Tuwo.ST.MT.ASEAN.Eng,  Nursihaka, (Wkl Ketua) Suhartini.ST.MT (Wkl Sekertaris)  Sudarman.SP (Wkl. Sekertaris) Endang Akib (Wkl Bendahara) , agung (Wkl.Bendahara) ,Bustamin, S.T. IAI (Wkl.Bendahara) Ketua BPC KKSS Kab.Donggala Mohammad Nasir dan segenap pengurus BPW  KKSS Sulteng  turun langsung  memberikan bantuan dalam rangka berbagi kebahagiaan di bulan suci ramadhan 

BPW KKSS Sulteng  membagikan ratusan paket sembako kepada anak Panti asuhan Al-Anshar Talise , Panti Asuhan Hidayatullah Tondo, Panti Asuhan Al-Hijrah Duyu, Jumat (14/4/2023). 

Pembagian sembako di 3 lokasi ini merupakan bagian dari kegiatan rutin tahunan KKSS Sulteng di Bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama guna meringankan beban anak-anak kita khususnya di Panti asuhan. 

H.Tjabani dalam keterangannya  mengatakan, penyaluran paket sembako ini sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, apalagi di bulan penuh berkah. bertepatan dengan hari jum.at , sehingga kami juluki " Jum.at Berkah di Bulan suci Ramadan"

 "kegiatan ini  bukan hanya Gelaran tahunan , kalau perlu kami akan laksanakan setiap bulan dengan secara bergilir di seluruh Panti asuhan di Kota Palu. 

"Tidak banyak yang kami berikan. Bapak dan Ibu jangan lihat nilainya, tetapi yang penting kebersamaannya dan dapat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, kami berharap semoga silaturahim kami kepada Bapak, Ibu anak-anak ku semua di panti asuhan ini terus terjalin. dan tak lupa saya  memohon Doa dari kita semua agar kami seluruh Pengurus KKSS Sulteng dapat berbuat lebih maksimal lagi ke depan. "ucapnya. 

Hal senada di sampaikan oleh Sekertaris BPW KKSS Sulteng Ir.Asrul Tuwo.ST.MT.ASEAN.Eng , Insha Allah kami bersama seluruh jajaran Pengurus KKSS Sulteng periode yang ke dua ini akan terus berkomitmen menjalankan roda organisasi dengan program kerja yang terarah dan terencana yang lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Salah seorang perwakilan  penerima paket sembako Panti asuhan Al-Hijrah asal Kelurahan Duyu mengaku senang atas diberikannya paket sembako dari KKSS Sulteng. 

Arfandi menilai bantuan sembako ini sangat berarti dan KKSS hadir pada momentum yang tepat di saat banyak harga kebutuhan pokok tengah mengalami kenaikan. Bantuan ini juga sangat membantu meringankan beban karena menjelang Hari Raya lebaran. 

"Saya berterima kasih kepada Bapak H.Tjabani, Ketua KKSS Sulteng . Saya senang dan bersyukur sudah dikasih bantuan ini. Sangat  membantu untuk meringankan beban dan  kebutuhan kami dapat terpenuhi  "Tutupnya.

Share:

Read More

Brigjen Suyudi Ario Seto Resmi Jabat Wakapolda Metro Jaya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melantik Brigjen Suyudi Ario Seto sebagai Wakapolda Metro yang baru. Suyudi menggantikan Brigjen Hendro Pandowo yang dimutasi menjadi Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri.

Upacara serah terima jabatan tersebut dilaksanakan di Gedung Promotor Polda Metro Jaya pada Jumat (14/4) hari ini. Serah terima jabatan ini sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/713/III/KEP/2023 pada Senin, 27 Maret 2023.

Dalam momen tersebut, Karyoto turut melantik beberapa pejabat utama lainnya. Yakni Kombes Nurkolis sebagai Irwasda menggantikan Brigjen Dwi Gunawan, yang saat ini menjabat Auditor Kepolisian Utama TK II Itwasum Polri.

Selain itu, Kombes Raden Firdaus sebagai Karolog menggantikan Kombes Hariono yang saat ini menjabat Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri. Kombes Joko Sadono sebagai Direktur Polairud menggantikan Kombes Raden Firdaus yang saat ini menjabat Karolog Polda Metro Jaya.

Terakhir melantik Kombes Leonardus Harapantua Simarmata sebagai Kapolres Metro Jakarta Timur menggantikan Kombes Budi Sartono, yang saat ini menjabat Kapolrestabes Bandung.

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Gelar Buka Berasama Berbagi Di Bulan Suci Ramadahan

 

KABARMASA.COM, JAKARTA -  Di bulan suci Ramadan, Poros Muda Indonesia (PMI) menggelar buka puasa bersama dengan organisasi kepemudaan dan pimpinan mahasiswa. Pada acara itu juga digelar santunan anak yatim.

Afad Usasra S.H selaku Ketua Panitia mengatakan, acara ini sebagai ajang mempererat silaturahmi bagi para  pemuda dan mahasiswa yang ada di Jakarta. “Ke depan kita dapat terus melakukan yang terbaik untuk kemajuan mahasiswa dan pemuda dalam pembangunan Indonesia,” ujarnya, Jumat (14/4/2023)

Menurutnya, bulan Ramadan merupakan momen yang sangat baik untuk berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Banyak masyarakat berbondong-bondong membagikan sebagian rezekinya, maupun mengajak berbuka bersama. 

Ketua DPP Poros Muda Indonesia, Frans Freddy mengingatkan kembali peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus lebih kreatif untuk membangun ekonomi bangsa. Terutama dalam masa krisis selama pandemi.

"Marilah kita semua bersyukur pada saat ini masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk berbagi dengan mereka yang dicintai, yaitu bersama para anak yatim dan masyarakat sekitar lingkungan DPP Poros Muda Indonesia," ujarnya.

Frans mengatakan, pihaknya ingin mempererat silaturahmi dengan masyarakat serta mengisi ibadah suci Ramadan dengan kegiatan positif. "Semoga Poros muda indonesia ke depannya dapat menebar lebih banyak kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya," pungkasnya. 

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut pengurus DPP PMI, Pimpinan mahasiswa dan pemuda, Tokoh masyarakat, Ormas dan OKP, ada dari Pemuda Pancasila, Mahasiswa Universitas Jayabaya, Universitas Jakarta dan lain nya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tutur Afad Usasra S.H selaku ketua Pelaksana.

 

 

Share:

Read More

Pemprov Kepri Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-Turut: Gubernur Ansar Komitmen Terus Monitor Perbaikan

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022. Ini merupakan Opini WTP yang diraih Pemprov Kepri dalam 13 tahun berturut-turut. 

Opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit pada Rapat Paripurna Penyampaian LHP BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kepri dari BPK RI Kepada DPRD Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Jum'at (14/04/2023). 

Pemeriksaan dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.  

Dalam pidatonya, Gubernur Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. 

"Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemeriksaan selama dua bulan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut" ucapnya. 

Mengenai keberhasilan Pemprov Kepri Ketiga Belas Kalinya menerima Opini WTP secara berturut-turut, Gubernur Ansar mengatakan Opini WTP menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar, namun dari beberapa hasil pemeriksaan terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti. 

"Demi perbaikan ke depan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Selanjutnya dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami akan menyusun Rencana Aksi yang dalam implementasinya kami mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat terselesaikan tepat waktu" ungkap Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar pun menyatakan komitmennya untuk terus memonitor perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam proses menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI. 

"Langkah perbaikan ini sangat diharapkan konkret dan nyata sehingga pengelolaan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan" pungkasnya. 

Sementara itu Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit mengatakan capaian Pemprov Kepri meraih opini WTP ke 13 kali berturut-turut ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

"Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemprov Kepri, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan" ujarnya. 

Turut menghadiri paripurna Forkopimda Kepri, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Slamet Kurniawan, Kepala Perwakilan BPK RI Kepulauan Riau Jariyatna, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD Pemprov Kepri. (Red/ZS)

Share:

Read More

Mahasiswa Informatika Angkatan 2019 UMKT Gelar Bagi Takjil

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Sejumlah Mahasiswa Program Studi (Prodi) Teknik Informatika angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) mengelar aksi berbagi 100 takjil di beberapa Pondok Pesantren dan Panti Asuhan di kota Samarinda (14/04/2023).

Beragam cara untuk berlomba melakukan kebaikan di bulan ramadhan trus dilakukan, para mahasiswa UMKT ini turut membagikan bukaan puasa menyasar para santri.

kegiatan ini dilaksanakan seminggu jelang hari raya, dikarnakan para mahasiswa sebelum kembali ke kampung halaman bisa membersamai aksi bagi takjil.

"Agenda ini kami laksanakan seminggu sebelum hari raya idul fitri, agar teman-teman dapat bergabung sebelum mereka kembali ke kampung halaman masing-masing" tutur Hakim selaku penanggung jawab.

100 paket bukaan siap santap ini dibagikan di beberapa titik, diantaranya Di Panti Asuhan Khoirul Anwar di jalan Ir. Juanda , Panti Asuhan Qolbu Salim Jalan  K.S. Tubun dan  Pondok Pesantren Assa'adiyah Jalan Suryanata.

Usai melaksanakan kegiatan berbagi takjil para mahasiswa melanjutkan buka puasa bersama di kediaman Ahmad salah satu rekan mereka.

"Setelah melakukan berbagi takjil, dilanjut buka puasa bersama dirumah kediaman Ahmad Maulana
Di jalan Pangeran Antasari" tutupnya.(JA)

Share:

Read More

Seruan Pemuda Anggana Milenial ASR Berbagi Takjil kepada masyarakat yang menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan

KABARMASA.COM, KUTAI KARTANEGARA - Sejumlah pemuda pemuda yang tergabung dalam Anggana Milenial ASR kecamatan Anggana, membagikan ratusan paket takjil kepada pengguna jalan yang melintas di jalan raya Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kamis, 13 April 2023.

Selain pembagian takjil, puluhan pemuda dari Anggana Millenial ASR juga Berbuka puasa bersama di kediaman Posko Anggana Millenial ASR dengan nuansa tali ikatan persaudaraan untuk membangun 

Founder, Awi Sultan Ramadhani mengatakan pihaknya  membagikan Takjil sebanyak 250 paket takjil kepada pengguna jalan yang melintas dari sungai mariam  menuju anggana, kutai lama, handil terusan sebaliknya. Bagi-bagi takjil itu untuk berbagi berkah di bulan Ramadhan dengan harapan semoga menjadikan sebuah motivasi bagi masyarakat, khususnya kaum muda.

"Alhamdulillah, kami kembali melaksanakan Kegiatan bagi bagi takjil kepada pengguna jalan. Setidaknya ada 250 paket takjil ludes kami bagikan," kata dia.

Awi Sultan Ramadhani mengaku Kegiatan itu bertujuan hanya ingin saling berbagi kepada sesama manusia. Kemudian, kegiatan itu bisa menjadikan motivasi bagi kalangan muda untuk peduli dan dapat saling berbagi di bulan penuh berkah.

"Takjil yang kami bagikan ini murni dari Inisiasi Awi pemuda ASR sekaligus Founder Anggana Milenial . Kemudian, kami bagikan untuk takjil," ujarnya.

Sementara itu, Shem (28) salah satu penerima takjil asal Desa Sidomulyo mengatakan dirinya mengapresiasi dan merasa senang adanya kegiatan positif yang dimotori para pemuda dari Anggana Milenial ASR 

"Dengan adanya kegiatan itu, saya bisa turut merasakan berkahnya ramadhan untuk saling berbagi. Kegiatan ini bisa dijadikan motivasi bagi kami selaku pemuda untuk dapat saling berbagi. Harapan kami juga kegiatan ini dapat di laksanakan tiap tahun ," ujarnya.(Red/ZS)

Share:

Read More

Poros Muda Indonesia Laporkan Ketua Kpk Terkait Dugaan Tindak Pidana Membocorkan Dokumen Hasil Penyelidikan Kpk

KABARMASA.COM, JAKARTA - Puluhan masa yang tergabung dari poros muda indonesia datangi kpk dengan tujuan untuk melaporkan ketua kpk terkait dengan dugaan pembocoran dokumen  dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK, Poros Muda Indonesia juga mendatangi Mabes Polri, Polda Metro guna melakukan pelaporan lebih lanjut demi terciptanya hukum yang tegak lurus tanpa pandang bulu (13/04/2023)

Telah terjadi dugaan tindak pidana membocorkan dokumen hasil PENYELIDIKAN KPK atas PERKARA DUGAAN KORUPSI TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN ESDM Pembocoran dokumen ini diduga dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK kepada pihak-pihak yang diduga menjadi obyek pemeriksaan yaitu dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Rumusan tindak pidana dugaan pembocoran dokumen ini masuk kategori menghalangi penyidikan, melakukan komunikasi dengan pihak berperkara, membuk informasi yangdikecualikan, membocorkan rahasia intelijen, dan membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan sebagaimana dirumuskan :

6. Menghalangi Penyidikan dan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Dalam Bentuk Memberikan Dokumen Guna Mensiasati dan Menhindari Penyidikan : Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atas menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". 

7. Melakukan Komunikasi Dengan Pihak Berperkara berupa penyerahan kepada pihak pejabat Kementerian ESDM: Pasal 36 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: 1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; Pasal 65 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK: Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

8. Membuka informasi publik yang dikecualikan :Pasal 17 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK :Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapatmenghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 2. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; Pasal 54 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

9. Membocorkan rahasia intelijen : Pasal 44 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA : Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

10. Membocorkan surat dan keterangan yang harus dirahasiakan : Pasal 112 KUHP Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan- keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Tuntutan: 

1. Menuntu Ketua KPK Firli di copot dari jabatan nya di karenakan di duga kuat membocorkan dokumen yang bersifat rahasia

2. Menuntut dewan pengawas kpk memeriksa Ketua KPK Firli di karenakan di duga kuat membocorkan dokumen yang bersifat rahasia

3. Dalam informasi yang beredar, dokumen tersebut bukan terkait perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) di ESDM, melainkan pengurusan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan. 

Share:

Read More

HMI-MPO Ciputat Terbentuk Untuk Mengembalikan Moralitas Mahasiswa Islam

KABARMASA.COM, JAKARTA - Formateur HMI MPO Cabang Ciputat Khoirul Ulum didampingi oleh demisioner dan formatur HMI Cabang jakarta selatan mendeklarasikan pembentukan dan mendukung penuh atas  terbentuknya HMI MPO Cabang Ciputat.

Ulum sapaan akrabnya selaku formatur HMI-MPO Ciputat, menyampaikan latar belakang dideklarasikannya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) di wilayah ciputat ini.

"Terbentuknya HMI MPO Cabang Ciputat ini adalah bentuk kebangkitan spirit perjuangan mahasiswa islam serta sebagai bentuk kontribusi kita dalam menyambut dan memfasilitasi para Mahasiswa yang memiliki potensi krusial, baik dalam ranah soft skil maupun hard skill, apalagi kita ketahui bersama bahwa kini banyak mahasiswa yang sudah mulai acuh bahkan jauh terhadap khazanah-khazahan keislaman." Ujar Khoirul Ulum 

Khoirul Ulum juga menyampaikan bahwa Mahasiswa Islam hari ini harus mulai melaksanakan perintah-perintah agama dalam menjalani segala dimensi kehidupan, agar tidak terjadi krisis moralitas.

"Kita ingin menyeimbangkan antara kemampuan soft skill, hard skill dan keislaman. Agar generasi muda kita khususnya para mahasiswa tidak kabur dalam rambu-rambu keislaman yang menyebabkan krisisnya moral. Jadi kecerdasan kita bukan hanya pada pikiran saja tetapi diiringi dengan kecerdasan moral (akhlak), hal ini dirasa perlu dan merupakan inovasi yang harus disambut hangat oleh para cedikiawan muda khususnya di wilayah ciputat untuk saling bersinergi maju bersama." Pungkasnya

Share:

Read More

Gubernur Ansar Hadiri & Dukung Pengembangan Kawasan Investasi Rempang di Batam, 'The New Engine of Indonesia Ekonomic Growth'

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri  sekaligus mendukung sepenuhnya Peluncuran Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam sebagai The New Engine of Indonesia Ekonomic Growth yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI . Kegiatan ini dilaksanakan di Selasar Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana Lantai III Jalan Lapangan Banteng Timur no.2-4 Jakarta Pusat, Rabu (12/04/2023)

Hadir pada kesempatan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Dirjen PKTL KLHK Agung Suhardiman, Staf Ahli Menteri KKP Budi Sulistio, Staf Ahli Menteri Perindustrian Andi Rizaldi, Staf Khusus Menteri Perhubungan, Kepala BP Batam H. Muhammad Rudi, pimpinan Forkompinda Provinsi Kepri dan Pimpinan PT MEG Makmur Elok Graha 

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Provinsi Kepulauan Riau adalah Provinsi Kepulauan yang posisinya sangat strategis, yakni berada di salah satu dari 4 choke point perdagangan dunia dan merupakan salah satu dari 4 jalur penting perhubungan Indonesia. 

"Pemerintah Pusat telah melahirkan berbagai kebijakan khusus di Provinsi Kepri dan kami tentunya perlu memberikan apresiasi yang tinggi khususnya kepada Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartanto," ujar Gubernur Ansar. 

Pada 2022 lalu, berkat berbagai kebijakan dari pemerintah pusat, Nilai Investasi Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 laku mencapai Rp18,2 triliun, dengan jumlah dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp13,403 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp4,817 triliun. 

Untuk itu, dengan peluncuran Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam ini Gubernur Ansar sangat mendukung dan berharap akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan Rempang pada masa yang akan datang. Selain itu juga akan memperhatikan kondisi lingkungan dan mengatur semua aspek agar tercipta kota baru yang hijau, nyaman dan menarik minat warga asing untuk tinggal di Kawasan ini.  

"Pengembangan Kawasan Rempang juga diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan" harap Gubernur Ansar 

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto berharap dengan perluasan pengembangan kawasan juga merupakan bagian dari pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dalam rencana induk Pengembangan KPBPB BBK yang diharapkan Keppres nya segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. 

"Jadi Keppres nya sudah kita siapkan seperti yang diharapkan Gubernur, karena memang kalau kita bangun jembatan, ada permasalahan. Kalau di Bintan bebas bea, namun Bintan tidak, maka mobil tidak bisa jalan. Jadi itu masalah teknis lapangan yang harus kita selesaikan" ucapnya. 

Kepala BP Batam  Muhammad Rudi dalam kesempatan ini menyebutkan  telah menjalankan program inisiasi BP Batam dengan swasta dalam hal ini PT. MEG untuk tanah seluas 22.000 Ha di wilayah Barat dan 21.000 Ha di wilayah Timur. 

Untuk pengembangan Rempang, BP Batam juga telah mengajukan proposal permohonan hak pengelolaan pada kawasan area penggunaan lain sebanyak 15 permohonan, dengan total luas 563,2 Ha kepada Menteri ATR/BPN serta mengajukan permohonan penurunan status hutan yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 7.572 Ha kepada Menteri LHK, dan telah mendapatkan persetujuan.(Red/ZS)

Share:

Read More

Ketum AMPRI, Meminta Kapolda Sul - Sel. Agar Segera Menahan Tersangka Sembako Bansos

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sembako Bansos tahun anggaran 2019 - 2020. di 3 Kabupaten yaitu Kab. Takalar, Bantaeng dan Kab. Sinjai. Kini terkesan redup di tangan Dirkrimsus Polda Sul Sel pasca Tim penyidik beberapa bulan lalu gencar membuat di pemberitaan media online yang mana rilis tersebut telah menetapkan sekitar 10 orang tersangka di antaranya di ketahui AA, RS, IL, HR, ZR dan Lainnya. Rabu (12/04/2023)

Sehingga hal tersebut menuai kritikan atau asumsi negatif di publik, sebab penetapan tersangka kasus dugaan korupsi sembako bansos sampai hari ini tim penyidik krimsus Polda Sul - Sel. Tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. 

Selain tidak adanya penahanan tersangka, terendus issu bahwa salah seorang tersangka berinisial AA alamat bantaeng kerap menjual nama Aparat Penegak Hukum ( Dirkrimsus ) ke suplyer guna meminta sejumlah uang dengan argumen bahwa jika suplyer tidak memberi uang maka AA akan bernyanyi. Kemudian AA juga menjanjikan bahkan menjamin bahwa beberapa suplyer silahkan kembali bekerja dengan ketentuan harus ada rembang pati ke dirinya dan APH. 

Ada pun suplyer yang di mintai dana diantaranya suplyer Jene'ponto ( H. Dahlan ), Suplyer Wajo ( Acci ) dan Calon Suplyer Luwu Timur ( Makkarennu ), Serta Suplyer Luwu ( Adi dan Mila ) dan lainnya. Bukan hanya itu, issu terkait Temuan BPK pengadaan Ikang kaleng PT. Rajawali dalam program Sembako COVID-19 itu tersebar bahwa ada oknum tersangka yang rela memberi uang ke AA asalkan namanya di keluarkan dari BAP,”Tegasnya. Muh. Ahlus

Maka dengan adanya issu tersebut, kami masyarakat sul - sel. Meminta kepada Kapolda dan Dirkrimsus agar segera melakukan penahanan terhadap AA dan para tersangka lainnya. Kemudian menyelidik kebenaran atas permintaan uang AA ke suplyer dengan mengatasnamakan Dirkrimsus. Karena jika issu seperti ini terus di biarkan maka ini akan merusak nama baik dan citra institusi Polri. Ungkapnya. (Red)

Share:

Read More

PW SEMMI KEPRI Kecam tindakan Mafia Lahan di Kota Batam: Hingga Hutan Lindung lepas pengawasan dari Undang-undang di Negara Indonesia

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Batam tempatnya Mafia tanah tumbuh subur tanpa ada hukum yang menjeratnya, Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Kepulauan Riau (PW SEMMI KEPRI) megecam tindakan Oknum mafia lahan di Kepri khususnya Kota Batam. Rabu (12/04/2023)

Hasil Pantauan Sekretaris Umum PW SEMMI Kepri Zuan Saputra Pratama terdapat pengarapan kawasan hutan lindung oleh oknum salah satu  warga di tiban kampung, meminta kepada bpk lamhot sinaga menangkap oknum tersebut di karenakan terdapat indikasi lahan itu akan di kapeling-kapelingkan, Ungkapnya

Pengarapan kawasan hutan lindung di daerah tiban kampung RT: 001  RW: 008 kelurahan tiban lama  oleh oknum salah satu  warga di tiban kampung kami meminta kepada Bapak Lamhot sinaga sebagai KPHL menangkap oknum tersebut.

Dah jelas hal ini sudah melanggar ketentuan UU yang berlaku dengan mengubah konvensi artinya, pengalihan atau penukaran dengan ekosistem hutan lindung yang tidak boleh dialih fungsikan.

"Agar UU nomor 27 tahun 2007 yang diperbarui dengan UU 1 tahun 2014 yang telah di Legislasi oleh DPRD agar ditanggapi serius untuk dilaksanakan agar lokasi tersebut dikorek kembali, ditanami kembali dan siapa yang punya kerja disini agar ditarek ke meja hijau ini, karena ini sudah termasuk penyalahgunaan wewenang," Ujar Sekretaris PW SEMMI KEPRI Zuan

Berdasarkan instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus yang dilakukan oelh mafia tanah di seluruh Indonesia.

Diketahui upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Karena itu, Kapolri Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam memproses hukum kasus-kasus mafia tanah. 

Ia juga menegaskan kepada jajarannya untuk menindak siapa pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu, proses tuntas, siapa pun beking-nya," kata mantan Kabareskrim Polri ini pula.

“Kami menegaskan kepihak instansi Pemerintahan DLHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri, Kapolda Kepri serta terkait yang termasuk pemberantasan mafia lahan di Kepri khususnya Kota Batam agar dapat di tindak lanjuti lebih dalam”, Pungkas Sekretaris PW SEMMI Kepri Zuan 

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah merupakan bagian dari program Polri Presisi atau pemolisian Prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.(Red/ZS)

Share:

Read More

Demokrat Jakarta Kolaborasi Dengan Polda Metro Terkait Pelaksanaan Pemilu Damai Dan Sejuk

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Demokrat Jakarta berkomitmen menjalankan Pemilu 2024 berjalan damai dan sejuk. Komitmen ini ditunjukkan dengan konsolidasi kader secara santun hingga menyapa konstituen sesuai aturan yang berlaku. 

Ketua Demokrat Jakarta, Mujiyono menegaskan, komitmen pemilu damai ini selaras dengan pesan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan Pemilu 2024 mendatang berjalan dengan baik, sukses dan damai serta tidak menimbulkan instabilitas. 

"Saya kira harus jadi komitmen bersama semua pihak untuk menjalankan pemilu damai seperti arahan Presiden. Pesta demokrasi harus menjadi ajang mempererat Persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai terjadi lagi polarisasi dan menghindari perpecahan sesama anak bangsa," ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/).

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, tugas menjalankan pemilu damai tidak hanya ada di pundak penyelenggara pemilu, namun menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Penyelenggaraan pemilu damai dan sejuk, tegasnya, harus diterapkan pada semua tahapan Pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg hingga Pilkada.

"Saya himbau, semua kader dan simpatisan Demokrat Jakarta serta seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sesuai aturan perundang-undangan agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan damai, aman dan kondusif," katanya. 

Mujiyono menegaskan, Demokrat Jakarta mendukung aparat kepolisian, TNI dan penyelenggara Pemilu agar menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan dalam menyukseskan Pemilu 2024. Dia berharap, Pemilu 2024 akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan. 

"Tidak hanya bagi parpol, tapi untuk semua relawan, simpatisan termasuk BuzzerRp yang selama ini berkicau di media sosial agar sama-sama menyuarakan pemilu damai dan sejuk. Termasuk tokoh-tokoh yang ingin menjadi bagian dalam kontestasi demokrasi itu. Karena demokrasi yang sehat akan membawa bangsa ini lebih maju dan sejahtera," tegasnya.(*)

Share:

Read More

Berbagi dan Buka Puasa Bersama SRIKANDI dan SAPMA PP Kab.Bantaeng Kembali Berbaur Menebar Kebaikan

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Bersama Puluhan kader SRIKANDI dan SAPMA Pemuda Pancasila kembali berbagi paket Nasi kotak untuk menu buka puasa disepanjang jalan Kota Bantaeng .

Puluhan kader  SRIKANDI dan SAPMA PP ikut berbaur dalam kegiatan guna membagikan nasi kotak di sejumlah titik di kabupaten Bantaeng, Selasa, 11/4/23 pukul 16.00 wita.

Dalam kegiatan ini tak butuh Waktu lama, Ratusan Paket nasi kotak habis terbagi di sejumlah tempat mangkalnya tukang becak di sepanjang jalan umum dan seputaran Kota Bantaeng.

Kegiatan ini selain mempererat hubungan antara sesama, sekaligus memperbanyak Amaliah di bulan suci Ramadhan 1444. Hijriah 2023 yang kini beranjak memasuki hari ke-20

Menurut PLT Ketua SAPMA , M.Akbar bahwa kegiatan ini menjadi agenda rutin Pemuda Pancasila Kab.Bantaeng di Bulan penuh berkah ini Selain itu juga menjadi wadah silaturahmi sesama anggota PP.

_"Semoga kegiatan Ramadhan berbagai ini bernilai ibadah disini Allah SWT serta menjadi wadah silaturahmi untuk mempererat ukhuwah islamiah." Ungkapnya 

Selain itu Kegiatan ini terlaksana berkat support dan arahan Ketua MPC PP, Andi Adrianti Latippa, agar kader PP Khususnya SRIKANDI SAPMA hadir mengambil peran untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama dengan sejumlah pengurus inti dan Kader SRIKANDI SAPMA Pemuda Pancasila Kab.Bantaeng yang di laksanakan di sekretariat PP Jalan Sungai Bialo Kabupaten Bantaeng.

Share:

Read More

LKBH DPN PERMAHI dampingi hukum korban tindak pidana pencurian dan penadahan secara tuntas dan memperoleh kepastian Hukum

Rizki Aulia Rohman, S.H. Sekretaris Direktur LKBH DPN PERMAHI

KABARMASA.COM,SERANG,BANTEN-Hari ini, Rabu 12 April 2023 di kejaksaan negeri serang, LKBH DPN PERMAHI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) mendampingi hukum pihak korban atas tindak pidana pencurian dan penadahan atas nama Affan Risqi Afansyah (18), dari Bulan Nopember 2022 sampai April 2023. kemudian sudah mendapatkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan putusan PN Serang dan pemulihan trauma serta hak korban di penuhi dan dikembalikan barang bukti berupa satu unit kendaraan roda dua dan STNK, dari proses penyelidikan dan penyidikan di polresta serang kota, penuntutan di Kejaksaan Negeri Serang sampai di persidangan PN Serang di putus pada tanggal 28 Februari 2023.(12/04/2023). 

Rizki Aulia Rohman, Sekretaris Direktur LKBH DPN PERMAHI menyampaikan bahwa "Pihak kami mengapresiasi sekaligus mengucapkan  rasa terimakasih kepada semua pihak baik kepolisian dalam hal ini polresta serang kota, Kejaksaan negeri serang dan Pengadilan Negeri serang atas upaya menegakkan keadilan dan menghukum para pelaku tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan dan penadahan barang hasil curian. Dan memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan untuk tidak melakukan lagi perbuatannya. Kedepan kami berharap aparat penegak hukum konsisten dan komitmen dalam menjaga profesional kinerja, integritas dan memberikan jalan keadilan bagi para pencari keadilan" Tambahnya

"Terakhir bahwa keadilan tidak harus di cari, tapi keadilan harus di hidupkan sehingga dia menemukan jalan kebenarannya sendiri. Karena sejati nya apabila keadilan ditemukan dalam keadaan mati, maka sejati nya keadilan akan hidup abadi menuntun ke jalan yang benar. Karena kita yang bersama sama menghidupkan keadilan itu" Pungkasnya

Share:

Read More

SAPMA PP Jakarta Timur gelar buka "BERSAPMA SC" Dengan DPC 234 SC Jakarta Timur

KABARMASA.COM, JAKARTA- Satuan siswa pelajar dan mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Jakarta Timur dan 234 SC Jakarta Timur mengadakan acara buka bersama dan berbagi santunan anak yatim & kaum dhuafa pada hari yang bertempat di Majelis AL Ghoniyah, Kantor RW. 08 Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur Sabtu, (08/04/23).

Acara ini bertujuan untuk merawat tali silaturahmi dan kebersamaan antara SAPMA Pemuda Pancasila Jakarta Timur dan 234 SC Jakarta Timur di bulan suci ramadhan. 

Pada kesempatan kali ini Keluarga besar SAPMA PP Jakarta Timur serta DPC 234 SC Jakarta Timur berhasil memberikan sembako serta santunan anak yatim, kepada 30 anak Yatim dan 40 orang Kaum Dhuafa. 

“Acara ini saya harapkan dapat meningkatkan rasa solidaritas antara SAPMA PP Jakarta Timur dengan 234 SC Jakarta Timur, menanamkan rasa peduli terhadap satu sama lain dan dapat menjadi Organisasi Kepemudaan (OKP) Serta Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bermanfaat untuk sekitar nya. Semoga di tahun berikutnya bisa lebih besar acara nya, dan bisa mencari titik-titik masayarakat yang lebih membutuhkan supaya bisa berbagi lebih banyak lagi kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan uluran tangan kita semua “Tutur Ricky Gultom, S.H, Ketua SAPMA PP Jakarta Timur. 

Acara ini juga di hadiri oleh Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Timur, Achmad Irfani Miskal, Wakil Ketua 234 SC Jakarta Timur, Gandhi Satya, Wakil Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila, Gusti Arief. Acara ini merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh SAPMA PP Jakarta Timur.

Share:

Read More

Wisnu Nugraha S.H.,M.H Resmi Dilantik Kembali Menjadi Wadek III Fakultas Hukum UNKRIS

KABARMASA.COM, JAKARTA - Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta ini baru saja melaksanakan acara pelantikan dan serah terima jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum yang dilaksanakan di Gedung Rektorat UNKRIS dengan dihadiri oleh para dosen juga para tamu undangan yang diakhiri dengan buka puasa bersama pada hari Rabu,(05/ 04/2023).

 

Pelantikan dan serah terima jabatan Dekan dan Wakil Dekan berlangsung lancar. Dengan dilaksanakan pelantikan ini maka struktur organisasi Fakultas Hukum UNKRIS berubah dengan susunan baru yaitu,  

Dekan : Prof.Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. 

Wadek I : Hartono Widodo, S.H.,M.H. 

Wadek II : Dr. Hartanto, S.H.,M.H. 

Wadek III : Wisnu Nugraha S.H.,M.H. 

 

Wisnu Nugraha S.H.,M.H yang semula menjabat sebagai Wadek III masih tetap menjabat sebagai Wadek III bagian Kemahasiswaan. Selain posisi strategis yang kini diperolehnya dalam lingkungan Fakultas Hukum UNKRIS, beliau juga aktif menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP KNPI yang diketuai oleh Haris Pertama selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) periode 2022-2025.

 

Wisnu Nugraha yang turut dilantik menjadi Wakil Dekan (Wadek) III fakultas hukum UNKRIS bidang Kemahasiswaan mengungkapkan bahwa terkait kegiatan kemahasiswaan saat ini di Universitas Krisnadwipayana ada program Kampus Merdeka yang dimana sesuai arahan Mendikbud-Ristek mengarahkan Kampus Merdeka ini agar mahasiswa ini bisa magang secara resmi, yang nantinya akan mendapatkan nilai dari fakultas. 

 

Terkait program magang di Kampus Merdeka yang biasanya dimulai dari Semester 6 sampai 8 selama 6 bulan. Dengan program magang ini tentunya akan melatih softskill, bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman didalam pekerjaan tentunya di masing-masing stakeholder, baik dikementrian, di dunia lawyer, di kejaksaan maupun di dunia usaha lainnya. 

 

Dengan adanya Kampus Merdeka ini pasti akan ada Impact nya untuk UNKRIS dalam meningkatkan kualitas kemampuan mahasiswa. Selain menjalankan amanah yang disampaikan oleh mas menteri. 

 

"Memang kampus merdeka ini menjadi bagian nilai akreditasi, karena kita akan mereport semua jenis kegiatan magang yang masing masing di tuju sesuai dengan keinginan mahasiswanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari program ini," ujar Wisnu Nugraha Wakil Dekan III, FH UNKRIS ini. 

 

Dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum UNKRIS menurut Wisnu ada berbagai kegiatan yang dimiliki Fakultas Hukum UNKRIS yang dimana setiap persemester 2 - 3 kali mahasiswa rutin menjalankan program pengabdian masyarakat. Biasa pihak kampus bersama mahasiswa melakukan penyuluhan hukum di berbagai daerah. 

 

Dalam melaksanakan pengabdian ke masyarakat terkadang kita (pihak Kampus) yang mengajukan ke kabupaten atau kota tersebut ataupun sebaliknya. 

 

"Dalam kegiatan pengabdian ke masyarakat tersebut kita bersama-sama mahasiswa di Fakultas Hukum mensosialisasikan permasalahan hukum yang memang dibutuhkan oleh daerah tersebut sesuai dengan keinginan mereka, apa yang tidak mereka ketahui, contoh nya terkait pernikahan dini, maupun tentang tanah.., nah itu kita akan sosialisasikan," jelas Wisnu. 

 

Bagi kalian yang memiliki prestasi di dunia olahraga. Universitas Krisnadwipayana memiliki program beasiswa bagi para Atlet berprestasi. 

 

"Terkait menarik Minat tentunya kita di UNKRIS ada program beasiswa untuk atlet, nah ini yang kita sampaikan ke publik, melalui brosur, maupun media lainnya. Bagi atlet-atlet yang berprestasi bisa mendapatkan beasiswa di UNKRIS," terang Wadek III bagian kemahasiswaan ini.  

 

Lebih lanjut Wisnu juga menegaskan bahwa kita (UNKRIS) akan mementingkan kepentingan masyarakat, jadi dengan adanya program itu menurut nya bisa menarik minat masyarakat. 

 

"Untuk kelas non regular kita baru saja dari fakultas hukum menggagas kerjasama perkuliahan ditingkat S1, S2, maupun S3. dengan PT Gudang Garam. Dengan adanya kerjasama tersebut bertujuan untuk peningkatan SDM karyawan Gudang Garam. 

 

Sebelumnya UNKRIS juga telah melakukan kerjasama dengan Bareskrim Polri untuk tingkat magister hukum maupun di program Doktoral, pungkasnya.(Red)

Share:

Read More

Koalisi PERMAHI Jakarta Yang Terdiri Atas PERMAHI JAKTIM Dan PERMAHI JAKSEL Mendesak Presiden RI Bersikap Tegas Atas Kasus Pemecatan Brigend Endar selaku DIRLIDIK KPK

KABARMASA.COM, JAKARTA- Koalisi Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jakarta yang terdiri dari PERMAHI JAKTIM dan PERMAHI JAKSEL menyoroti adanya persoalan atas pemecatan Brigend Endar selaku Dirlidik KPK. Hal ini disampaikan saat konferensi pers yang di depan kampus Universitas Nasional, Selasa, (11/04/2023). 

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan oleh PERMAHI JAKTIM dan PERMAHI JAKSEL menuntut meminta Presiden RI untuk segera mengusut tuntas kasus pemecatan Brigend Endar.

"Polemik pemcatan brigend Endar sebagai Dirlidik KPK merupakan isu hukum yang sangat krusial di kalangan masyarakat luas. Oleh karenanya polemik ini harus secepat di selesaikan tanpa tarik menarik kepentingan politik dari pihak manapun. Kami dari koalisi permahi Jakarta yang terdiri dari permahi Jakarta Timur dan permahi Jakarta Selatan meminta presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus menindak lanjuti dua lembaga penegak hukum yang menegakan supremasi hukum yang tak lain tak bukan bertanggungjawab dua lembaga penegak hukum ini adalah berakhir di tangan presiden sebagai orang yang melaksanakan politik dan hukum, ujarnya.

Mereka juga menyangkan sikap Presiden yang di anggap belum bersikap tegas untuk menuntaskan kasus tersebut

"Pemecatan pimpinan tertinggi polri dan pimpinan tertinggi KPK adalah sikap ketegasan negarawan dari Presiden Republik Indonesia. Apabila presiden hanya mengomentari tanpa ada tindakan tindakan tegas maka sesungguhnya Presiden lagi sedang mendiami keselahan kendatipun dalam hukum barang siapa yang mendiami keselahan bagian dari keselahan (Solusi Commisa Par Omissiones Commisa), ataukah jangan jangan malah Presiden yang turut terlibat dalam kasus dua lembaga Pimpinan tertinggi penegak hukum" pungkasnya.(Red)

Share:

Read More