Pegawai dan PT.VERENA FINANCE Tbk.Terancam dipidana 5 tahun penjara dan denda 2 Miliar

LPKSM YAPERMA

KABARMASA.COM, Serang, Banten-Asosiasi LPKSM INDONESIA(ILI) mendalami Perjanjian pembiyaan Antara LA dan PT.VERENA FINANCE Tbk.Ternyata ditemukan pelanggaran tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang No.8 Thn 1999,Tentang perlindungan konsumen. (10/04/2023). 

Kasus yang Sempat menggegerkan jagat dunia maya terkait ibu dan bayi ditahan pada tanggal 14 Maret thn 2023, dirutan polda Banten atas Laporan PT.VERENA FINANCE Tbk.thn 2020. diduga LA mengalihkan objek jaminan Fidusia sehingga dilaporkan ke SPKT Polda Banten pada tahun 2020. oleh PT.VERENA FINANCE Tbk.,LA dikenakan pasal 36 UUJF dan atau pasal 372 KUHP, tentang penggelapan kasus tersebut menyita perhatian publik. 

Tim Kuasa Hukum yang di pimpin Moch Ansory berkordinasi dengan para ketua Umum LPKSM INDONESI(ILI) membahas terkait temuan pelanggaran pencantuman Klausula Baku dalam perjanjian antara LA dan PT.VERENA FINANCE Tbk.maka pada hari Senin Tgl 10 April Tim Kuasa Hukum mendatangi SPKT polda Banten Untuk melaporkan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang No.8 Thn 1999 Tentang perlindungan Konsumen. 

MOCH ANSORY "Membeberkan kepada awak Media terkait pelanggaran yang dilakukan PT.VERENA FINANCE Tbk.dalam perjanjian tersebut setelah di kaji oleh tim kuasa hukum terdapat larangan pencantuman klausula baku sebagaiman dimaksud pasal 18  Undang-Undang No.8 Thn 1999 Tentang perlindungan Konsumen,maka sesuai pasal 61 pelaku usaha dapat dituntut pidana apa bila mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen perjanjian dan sangsi pidananya ada dipasal 62 UUPK,kurungan 5 thn penjara dan denda 2 miliar" Tegas nya,

Ditempat terpisah salah satu kuasa hukum LA UJANG KOSASIH.S.H dan para Ketua DPD YAPERMA "berkonsultasi terlebih dahulu di Gudung II Krimsus Polda Banten untuk meminta rekom membuat Laporan Polisi ke SPKT.alhamduliah tim Krimsus polda Banten setelah menelaah perjanjian dan bukti awal serta saksi-saksi ahirnya membuatkan Rekom,selanjutnya tim kuasa hukum mengadap SPKT dan mendapat Bukti Lapor No.TBL/B /87/IV/2023/SPKT POLDA BANTEN" Pungkasnya

Share:

Read More

Transisi kepemimpinan Kepala Daerah dipimpin Penjabat Gubernur, Tantangan dan peluang Pilkada Serentak 2024

Rizki Aulia Rohman, S.H. Demisioner Ketua DPC PERMAHI Banten, dan Sekretaris Direktur LKBH DPN PERMAHI

KABARMASA.COM, Serang, Banten - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara demokratis hal ini merupakan amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 sebagai jiwa otonom daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan daerah nya sendiri. (10/04/2023). 

Rizki Aulia Rohman Sekretaris Direktur LKBH DPN PERMAHI memandang bahwa Pilkada menjadi salah satu persoalan konstitusional yang panjang semenjak Reformasi, dimana Pemerintahan Daerah memberikan otonomi daerah seluas-luasnya merubah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Pilkada memberikan penyesuaian bahwa Pilkada serentak diberlakukan dari tahun 2020 dan 2024.

TANTANGAN

Masa transisi pun dialami oleh salah satunya oleh Provinsi Banten, Provinsi yang berdiri tahun 2000. Dimana Hasil Pilada 2017-2022 telah berakhir masa jabatan, maka ditunjuk penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah sampai terpilihnya hasil pilkada 2024. Menjadi tantangan bagi provinsi Banten dalam hal ini, memilih penjabat Gubernur tanpa melalui mekanisme pemilihan langsung, melainkan dipilih melalui mekanisme meritokrasi dimana dipimpin oleh pejabat karier dalam hal ini Jabatan Tinggi Madya. Dimana diusulkan melalui DPRD, di ajukan oleh kemendagri dan diputuskan oleh Presiden, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Demokrasi. Masa jabatan selama 1 tahun dengan orang yang sama atau pun berbeda. 

Harusnya jiwa desentralisasi dan kepemimpinan lokal dapat di akomodir oleh Pasal 18 ayat (4) sehingga mampu menjawab kekosongan hukum dan penataan regulasi turunan dari Pasal 201 ayat 9 dan 10 dimana perlu aturan pelaksana tetap menjaga prinsip-prinsip demokratis, agar tetap transparan, partisipatif dan terbuka dalam pengisian jabatan penjabat Gubernur. 

Menyoal Pemilihan Penjabat Gubernur Banten dalam periode kedua, mengalami perbaikan dimana digunakan instrumen DPRD sebagai perwakilan aspirasi masyarakat Banten khusus nya. Terlepas siapapun yang terpilih dari 3 (tiga) nama yang di usulkan menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan Mendagri, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tetap berjalan sampai terpilihnya Kepala daerah definitif hasil pilkada serentak 2024.

"Penjabat Gubernur Dr. Al Muktabar, M.Sc, memimpin Pemerintahan Daerah Banten semenjak Gubernur WH dan Wakil Gubernur Andhika diberhentikan karena masa jabatan berakhir periode 2017-2022. Selama menjabat pasti melalui banyak dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai dari tugas dan fungsi, kebijakan pemerintah, koordinasi dan penyesuaian Stabilitas serta pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal ini dirasa wajar, dan menjadi tantangan bagi penjabat Gubernur sendiri, dalam menjalankan kepemimpinan di daerahnya" Lanjutnya

PELUANG

"Disisi lain, tantangan selalu berbanding lurus dengan peluang. Dimana Jabatan Kepala Daerah yang biasanya Dikontestasikan dalam Pilkada setiap 5 tahun sekali menjadi ajang bagi setiap pejabat karir untuk menunjukkan abdi dan prestasi serta potensi sebagai pejabat negara berasal dari ASN/PNS. Kemudian menjadi peluang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu lepas dari intervensi politik yang dominan dan cenderung berisi kepentingan namun di isi oleh penjabat Gubernur dengan posisi yang bebas dari  naungan politik dan golongan. Selain itu, dengan posisi jabatan karier mampu melihat dan memahami betul bagian mana yang perlu diperbaiki dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah tanpa harus mempertimbangkan kepentingan kepentingan politik hasil koalisi dari kontestasi pilkada" Tegasnya

Rizki Aulia Rohman sebagai Demisioner Ketua DPC PERMAHI Banten 2020-2022, "menambahkan bahwa perubahan dimasa transisi menjadi ajang objektif dalam perubahan mindset berfikir penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi, budaya dan kebiasaan nepotisme dan kepentingan kepentingan golongan tertentu. Seharusnya dijadikan ajang perbaikan menyeluruh dan fundamental bagi Pemerintahan Provinsi Banten dan Masyarakat Banten memberikan kontribusi pemikiran dan aksi nyata bagi kemajuan Provinsi Banten, dari sisi ekonomi, pendidikan, budaya, hukum dan sosial masyarakat." Tambahnya

"Bahwa polemik 3 nama Penjabat Gubernur Banten yang di usulkan, perlu kita sikapi bijak dan hormati. Keputusan dari DPRD Provinsi Banten, telah memenuhi syarat menjaga prinsip-prinsip Demokrasi, dimana semua elemen-elemen masyarakat dilibatkan dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat Banten." pungkasnya

Share:

Read More

Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Touring ke SLBN Simalungun dan Rumah Purna Bhakti Pemasyarakatan

KABARMASA.COM, SUMATERA UTARA - Transformasi Pemasyarakatan semakin PASTI BerAKHLAK, Indonesia Maju, Lembaga Pemasyarakatan kls IIa Kanwil Kemenkuham Sumut Touring ke SLBN Simalungun dan rumah Purna Bakti Pemasyarakan

Dalam kunjungannya, jajaran Lapas kls IIa Pematang Siantar yang di Komandoi oleh Kalapas Pitra Jaya Saragih dalam rangka memberikan tali asih, senin 10 april 2023.

"Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan rangkaian kegiatan yang dimulai pada 28 Februari 2023 sampai dengan 04 Mei 2023" Ujar Pitra

Kali ini Ujar Pitra yang berbeda dengan menaiki sepeda motor ke lokasi yang ingin di tuju yaitu pertama ke sekolah SLBN, dalam kesempatan tersebut dirinya beserta pegawai Lapas Kelas IIA Pemetangsiantar ramah tamah dengan siswa sekaligus guru SLBN

Selanjutnya Tim Touring Lapas Pematangsiantar melanjutkan kegiatan dengan melakukan kunjungan ke rumah pegawai purnabakti Lapas Pematangsiantar, sekaligus memberikan tali asih dari pihak Lapas kepada Purnabhakti Pemasyarakan

“Kegiatan ini merupakan sarana penigkatan rasa kekeluargaan di Lapas Pematangsiantar terkhusus dalam rangka peringatan HUT Pas Ke-59, para purnabhakti tetaplah bagian dari keluarga besar Lapas Pematangsiantar, walaupun telah selesai menjalankan masa bhaktinya”, Ujar Kalapas. 

Share:

Read More

Kementerian Agama Bersama Kementerian Sosial BEM UNKRIS Buka Puasa Dan Santunan Dengan Anak Yatim Piatu

KABARMASA.COM, JAKARTA TIMUR- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana melakukan santunan dan buka bersama di Yayasan Alpha Indonesia yang berlokasi di daerah Cipayung menjelang waktu berbuka puasa. (Senin, 10 April 2023)

Azmi selaku Menteri Agama BEM UNKRIS menyampaikan harapannya sebagai berikut;

" Dalam suasana Romadhon kali ini alhamdulillah kementrian agama dan kementrian sosial badan eksekutif mahasiswa universitas Krisnadwipayana telah mengagendakan kerja kemanusiaan melalui Berbuka puasa bersama dan memberikan santunan kepada yayasan Alpha Indonesia. semoga demikian diharapkan adanya kegembiraan,berkah,dan manfaat kepada adik adik yatim di yayasan alpha ini dan terkhusus nya di internal Bem unkris sendiri untuk lebih solid dan peka akan lingkungan sosial" pungkasnya.

Share:

Read More

Mark Up Sembako COVID-19 Makassar, AMPRI; Mendesak Kapolda Baru Sul Sel.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Ketua Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Prihatin Indonesia ( AMPRI ), Muh Ahlus Mendesak Kapolda Sul Sel Yang Baru Irjen Pol Setyo Boedi Moemponi Harso untuk segera mengungkap kasus dugaan mark up sembako covid-19 Makassar sesuai hasil audit BPK. Minggu (09/04/2023)

Ini kasus dugaan mark up pada program bantuan sembako covid-19 Makassar dari kementerian sosial. itu kian di peti Es kan mengingat kasus ini sudah bergulir Kurang lebih 2 Tahun tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan atau penindakan serius yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum ( APH ) terkhusus nya di jajaran Polda Sulawesi Selatan. 

“Kami sangat menyayangkan sekali bahwa APH mendiamkan kasus sembako covid-19 Makassar, pengadaan Ikan Kaleng PT. Rajawali dalam program sembako covid-19 itu kami taksir mengalami kerugian negara sebesar 9 M, sesuai hasil audit BPK”,ujarnya. 

Lanjut, Ketum AMPRI menegaskan bahwa Kapolda Sul Sel dan Dirkrimsus Polda Sul Sel harus segera menuntaskan Kasus Dugaan Mark Up Sembako COVID-19 Makassar dan transparan dalam perkembangan penyelidikan / Penyidikan kasus mark up sembako covid-19 Makassar agar sentimen publik terhadap APH itu Positif. Jika kasus dugaan mark up sembako covid-19 Makassar itu tidak ditindaklanjuti maka yakin dan percaya kami akan menggelar aksi unjuk rasa Didepan Mabes Polri.(Red)

Share:

Read More

Meriahnya Festival Ramadhan dan Nuzulul Quran di Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kantor Wilayahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menggelar Festival Ramadhan sekaligus peringatan Nuzulul Quran 1444 H pada hari ini Sabtu (8/4/2023).

Festival Ramadhan sekaligus peringatan Nuzulul Quran ini diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta serta UPT Pemasyarakatan se-DKI Jakarta yang bertempat di Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Kegiatan dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun, beserta Forkopimda di Wilayah Jakarta Timur dan Kepala UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta. Kegiatan diawali dengan penampilan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas dan Rutan se-DKI Jakarta serta dilanjutkan dengan penampilan dari Aris Idol.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada WBP Pemasyarakatan DKI Jakarta dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang turut serta dalam pembinaan kerohanian Islam di Lapas dan Rutan.

Kabid Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Arief Gunawan, yang sekaligus menjabat sebagai ketua panitia menyampaikan kegiatan Festival Ramadhan ini dilaksanakan sebagai bentuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT serta sebagai bentuk pembinaan kerohanian Islam kepada WBP dan momentum meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT," ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu (8/4/2023).

 

 

Share:

Read More

Seketaris Dinas Sosial Kab. Je'neponto Gandeng Suplyer Atur Sembako Bansos

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Mafia Sembako bansos di jeneponto  kian menjadi jadi, sebab kuat dugaan di beck up oleh seketaris dinas sosial dan  oknum APH, baik di tingkat Polres hingga ke tingkat Polda  Sulawesi Selatan. Sabtu(08/04/2023)

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan di temukan adanya pemaketan bahan pangan yang di lakukan oleh suplyer bernama H. Dahlan dan kawan kawan mempengaruhi beberapa TKSK untuk memuluskan kegiatannya dengan menggunakan dukungan dan intervensi dari seketaris dinas sosial. 

Selain itu salah seorang sumber dari SDM PKH dan  pegawai Bank yang namanya enggang di korankan. 

Menuturkan bahwa suplyer bernama H. Dahlan selama ini selalu menggunakan kekuatan dinas dan APH untuk berkuasa di program sembako. Padahal jelas di surat edaran ibu menteri bahwa pencairan dana sembako bansos sudah di tunaikan lewat Bank / ATM dan KPM bebas membelanjakan bahan pangan di ewarung terdekat. Namun hal itu justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di kabupaten jeneponto. 

Karna beredar kabar burung jika seketaris dinas sosial telah memanggil beberapa SDM TKSK untuk menekan KPM untuk membelanja bahan pangan di warung tertentu alias warung yang sudah di atur oleh SDM TKSK dan pihak suplyer. Ungkapnya. (Red)

Share:

Read More

Biaya Pemeliharaan Bagian Umum PEMDA POLMAN Tahun 2022 Menuai Sorotan

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Dugaan Korupsi Biaya Pemeliharaan Lampu Jalan Kab. Polman Pada Tahun 2022 Menuai Sorotan yang Melibatkan Beberapa ASN dari Internal Pemda Polman Khususnya yang Menangani Program Tersebut Di Bagian Umum Pemda Polman yang Ditaksir Kisaran 2 Milyar Rupiah,  ironinya, Anggaran Fantastis Yang Begitu Besar Hanya Habis Diperuntukkan Untuk dipakai Biaya Pemeliharan Penerangan Lampu Jalan, Lantas Fakta Lapangan Menunjukkan Kontradiktif dengan Realitas Yang Terjadi Hari Ini Disepanjang Kab Polman prov. Sulbar khusus Di Jantung Kota Seperti Polewali Serta Wonomulyo. (08/04/23)

Dalam Kejadian ini,  Program Atau Proyek tersebut menuai Kritikan Pedas Dari Kelompok yang Mengatasnamakan Dirinya Sebagai Forum Pemuda Sulbar Jabodetabek Anti Korupsi (Forpesur Jabodetabek) 

Junaedi iskandar yang Bertugas Sebagai Korlap/Jendlap Dalam Bedah Kasus Ini, Mengatakan Bahwa, " Dugaan Korupsi ini Seperti Nya Massif Yang Dilakukan oleh Oknum Bag umum Yang Melibatkan Beberapa ASN , Ada Beberapa Nama Kami Kantongi seperti Inisial USM yang Kami Duga Kuat Dialah Otak Dari Kebobrokan Permainan Haram Ini, Pungkas Junaedi Iskandar melalui via Whatshap 07/04/23.  

Apalagi Kasus tersebut sepertinya Sudah Masuk Di Kantor kejaksaan Polewali Mandar, Artinya Adalah, Kami Berharap Agar Penegak Hukum Diwilayah Bumi Tipalayo Polman ini mampu membuktikan integritasnya Sebagai Institusi Hukum yang Transparansi, kredibel dan akuntabel.  Untuk segera Menetapkan Tersangka Terkait Dugaan Kasus Korupsi Biaya Pemeliharaan Lampu jalan pada Tahun 2022,'Sambung Junaedi. 07/04/23.

Dan Kami Berjanji bahwa kami Akan Melakukan Konsulidasi unjuk rasa aksi jilid I untuk Mendorong Kasus Ini Di Kajagung RI agar Kiranya Bisa Menginterpensi bawahan nya Sampai Ke tingkat kajati dan Kajari. Untuk Memproses Cepat dan Menetapkan Segera Tersangka dibalik Proyek Haram Ini., "Tutup Junaedi. 

Terpisah dengan Salah Satu Pengakuan Oknum ASN Yang Berasal Dari Kota Yang Sama yang Enggan Disebut identitas nya terkait persoalan Ini,  Dia Mengatakan Bahwa , " Saya Pernah Dengar Dari Pembicaraan Dia ada Potongan biaya dan Belanja Barang Murah , Nah Makanya jangan heran Kalau Masih Banyak Yang Bermasalah, untung nya Ada Lampu Jalan Tenaga Surya yang mampu menutupi segala kekurangan di Penerangan jalan dan jalan antar kecamatan se Kab Polmab Prov Sulbar ,. Singkatnya 06/04/23 pada Saat Di konfirmasi Melalui Via celuler Junaedi iskandar.(Red)

Share:

Read More

Kadiskominfo Kepri Berharap Wartawan Lebih Profesional Dalam Menulis Berita

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri Hasan, S.Sos mangaku merasa tidak pernah diwawancara oleh wartawan dari media yang menulis bahwa dirinya pernah  berstatment jika otak media itu yang ada hanya ’meminta-minta’ dan media akan mati atau tidak bisa bertahan tanpa bantuan pemerintah. Jumat (07/04/2023)

Serta tendensi lain yang dituduhkan dalam berita tersebut. “Kapan saya diwawancara, dimana? Saya merasa tidak pernah ada wartawan dari  media itu yang mewawancarai saya. Saya sudah baca beritanya, ada beberapa media yang menulis isinya sama, judulnya saja yang berbeda. Dan saya rasa ini ditulis oleh wartawan yang sama. Dan saya tegaskan isinya tidak benar, karena dasarnya saya tidak pernah diwawancara ,” kata Hasan.

Menyikapi pemberitaan tersebut, Hasan berharap agar teman-teman wartawan lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis. Karena, kata Hasan, wartawan dalam bekerja dilindungi oleh undang-undang selama wartawan itu bekerja sesuai dengan amanah UU Pers nomor 40 tabun 1999 dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

“Wartawan yang baik itu selalu memperhatikan Kode Etik Jurnalistik tau KEJ, tidak asal menaikkan berita, tidak tendensius dan tidak beropini dalam menulis,” terang Hasan.

Atas pemberitaan tersebut, Hasan juga sudah mengklarifikasi langsung kepada media yang bersangkutan. “Saya sebagai Kepala Dinas Kominfo  merasa perlu untuk mengklarmfikasi ini,” ujarnya singkat.(Red/ZS)

Share:

Read More

Istri Wakapolri Meninggal Dunia, Kapolri Sampaikan Dukacita

KABARMASA.COM, JAKARTA - Tutik Gatot Eddy, Istri dari Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meninggal dunia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan duka cita atas berpulangnya Tutik.

Ucapan dukacita itu disampaikan Sigit melalui Instagramnya @Listyosigitprabowo Jumat (7/4/2023). Sigit mewakili keluarga Besar Polri turut berbelasungkawa.

"Innalillahi wa innailaihi rojiuun. Saya dan segenap keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berbela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Ibu Tutik Gatot Eddy, istri tercinta dari Bapak Wakapolri Komjen. Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si," kata Sigit.

Tutik, kata Sigit, merupakan sosok penyayang, sederhana dan religius. Sigit mengatakan almarhumah merupakan Bhayangkari yang selalu menjadi penguat dan pelita keluarga.

"Almarhumah adalah sosok perempuan yang penyayang, sederhana dan religius, sosok Bhayangkari yang selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi keluarga," ujarnya.

Sigit mendoakan agar amal ibadah Tutik diterima Allah. Sigit berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

"Mari kita semua berdoa semoga Almarhumah Husnul Khotimah, diterima segala amal ibadahnya serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggal semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan, aamiin ya Robbal Alamin," imbuhnya.

Share:

Read More

Polda Banten Diminta Kawal Berbagai Kasus Penyerobotan Tanah

KABARMASA.COM, BANTEN - Dugaan praktek penyerobotan dan mafia tanah yang melibatkan oknum perangkat desa masih marak di berbagai daerah. Seperti yang terjadi di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten.

Hal ini berdasarkan laporan korban yang mengaku tanahnya diserobot kepada Polda Banten. Korban bernama Johariah melaporkan penyerobotan tanah dengan laporan polisi bernomor LP/B/75/III/2023/SPKT II Disreskrimum/Polda Banten tertanggal 27 Maret 2023.

"Saya melaporkan dugaan penyerobotan tanah milik keluarga saya yang dijual oleh oknum yang saya duga bekerja sama dengan perangkat desa dan kecamatan Oktober 2022," kata Johariah kepada wartawan.

Diduga, terlapor bernama Ella Tulaelah telah menjual tanah kelurganya atas nama AlKasan di Kampung Batung, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, kepada sebuah perusahaan. 

"Luasnya 3.671 meter dijual Rp 370 juta kepada perusahaan PT. Cibadak Parm. Tanpa sepengetahuan saya pihak keluarga. Saya punya bukti sah bahwa itu tanah milik orangtua kami,"ujarnya.

Korban telah melaporkan Penyerobotan tanah ini ke Polda Banten. Laporan telah diterima Kepala SPKT Polda Banten AKBP Sopian Girsang pada 27 Maret 2023.

"Laporan telah diterima untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku," tulis SPKT Polda Banten.

Share:

Read More

Mendesak Kapolda Baru Sul - Sel. Agar Segera Melakukan Penahanan Terhadap 10 Orang Tersangka Sembako Bansos.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Ketua Presiden Mahasiswa ( PRESMA ) Universitas Islam Jakarta ( UIJ ) Andi Pangeran, mendesak Kapolda dan Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan agar segera melalukan penindakan tegas terhadap para pelaku / mafia pada program sembako kementerian sosial. Jumat (07/04/2023)

Sebagaimana di ketahui tim penyidik ditkrimsus telah menetapkan 10 orang tersangka di 3 kabupaten yaitu Bantaeng, Sinjai dan Takalar. 

Namun sampai hari ini 10 orang tersangka yang di duga telah melakukan korupsi yang mencapai 20 Milyar tersebut, belum di tahan tim penyidik.

Sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) sehingga tidak melalukan penahanan. 

Selain itu Andi Pangeran juga mempertanyakan status suplyer di kabupaten lain, seperti Kab. Bone, Barru, Toraja Utara, Soppeng dan Luwu serta Enrekang. 

Kenapa sampai hari ini tim penyidik terkesan dingin dalam melalukan pemeriksaan dan terkesan ada yang di tutupi. Padahal jelas bahwa di kabupaten tersebut di duga telah beredar ikan kaleng milik  Zainuddin ( Eks Korda Takalar ) dan juga Rahim Sila (  Suplyer Jeneponto ). Selain itu ada juga Eks Korda jadi suplyer seperti Mila Eks Korda Luwu dan Dewi Eks Korda Palopo. 

Lanjut Andi Pangeran Menegaskan bahwa jika Kapolda dan Dirkrimsus Polda Sul - Sel. Tidak transparan dalam perkembangan penyelidikan / penyidikan atas kasus dugaan korupsi sembako bansos di kabupaten bone dan soppeng maka kami akan turun aksi di jakarta dan mendesak Kapolri agar segera pencopot Dikrimsus dan tim penyidik yang menangani kasus tersebut. Ungkapnya.(Red)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Kepri kembali terima Penghargaan TOP BUMD Awards

KABARMASA.COM, JAKARTA-Gubernur Kepri Ansar Ahmad kembali mendapatkan  penghargaan bergengsi "TOP BUMD Award Tahun 2023", pada kategori TOP  Pembina Badan usaha Milik Daerah (BUMD), yang diselenggarakan di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (5/04/23). Top BUMD Award 2023 merupakan Penghargaan yang paling bergengsi dan terbesar bagi para pelaku usaha BUMD di tanah air, tahun ini acara tersebut mengusung tema "Inovasi dalam membangun kinerja bisnis dan layanan BUMD". Penghargaan kategori TOP pembina BUMD yang diberikan kepada Gubernur Ansar dinilai telah berhasil membina PT Bank pembangunan Riau Kepri menjadi TOP BUMD 2023. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Gubernur Riau Syamsuar. Kamis (06/04/2023)

Kegiatan tahunan ini diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) serta beberapa lembaga, asosiasi, dan konsultan bisnis. Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri RI. 

Penghargaan kategori TOP Pembina BUMD diberikan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota yang BUMD-nya mendapat penghargaan, karena keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan kepala pemerintahannya.

Beberapa kriteria penilaian kepada para finalis TOP BUMD Awards 2023 ini, pertama adalah pencapaian kinerja bisnisnya, baik dan bekelanjutan (achievement). Selain itu, terus melakukan perbaikan (improvemen/inovasi), berkontribusi besar dalam pembangunan daerah, dan terakhir memiliki strategi/inovasi untuk mendukung bisnis di masa pandemi atau kenormalan baru.

Selain Gubernur Ansar, Top CEO BUMD 2023 diberikan kepada Andi Buchari selaku Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah dan Top BUMD 2023 stars 5 adalah PT Bank Riau Kepri Syariah.

Dalam kesempatan yang berbeda, Gubernur Ansar yang sedang melakukan kunjungan ke Natuna, merasa bersyukur atas penghargaan yang kembali dia terima sebagai Top Pembina BUMD 2023.

 

Menurut Gubernur Ansar, penghargaan ini  tidak terlepas dari andil seluruh masyarakat Kepri yang ikut serta memberikan sumbangan pemikirannya sehingga pemerintah bisa terus berkreasi dan berinovasi dalam menjawab tantangan yang harus dihadapi saat ini.

“Kita akan terus membina semua BUMD yang ada Provinsi Kepri agar bisa mandiri dan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat Kepri dan BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi di daerah,” ujar Gubernur Ansar.

Mewakili Gubernur Ansar, Sekda provinsi Kepri Adi Prihantara berkesempatan menerima penghargaan TOP BUMD Awards tahun 2023 Kategori Top Pembina Bandan Usaha Milik Daerah (BUMD) brsama Direktur Utama bank Riau Kepri  Syariah Andi Buchari dan kepala Bapenda Provinsi Riau Syahrial Abdi mewakili Gubernur Riau.(Red/ZS)

Share:

Read More

Diduga seorang Pengacara Perum Sunny Bay telah menyalagunakan jabatan pengacara untuk melindungi proyek Ilegal di Kota Batam

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam, Pemgacara Allingson Simanjuntak biasa disapa advokat Revan telah menyalagunakan undang undang atau melindungi penimbunan Hutan Mangrove di Tanjung Piayu Kota Batam diduga sudah menyalahi aturan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Rabu (05/04/2023)

Yang akan di bangun perumahan Sunny Bay melakukan aktivitas penimbunan hutan mangrove yang terletak di tanjung piayu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

Dari hasil liputan kabarmasa.com, "Aktivitas ini sudah terjalin sejak tahun 2022 lalu, dan sampai saat ini masih juga dilakukan oleh salah satu oknum pengusaha yang bercokol di daerah Kota Batam".

Dah jelas hal ini sudah melanggar ketentuan UU yang berlaku dengan mengubah konvensi artinya, pengalihan atau penukaran dengan ekosistem mangrove yang tidak boleh dialih fungsikan atau penukaran magrove nya.

"Agar UU nomor 27 tahun 2007 yang diperbarui dengan UU 1 tahun 2014 yang telah di Legislasi oleh DPRD agar ditanggapi serius untuk dilaksanakan agar lokasi tersebut dikorek kembali, ditanami kembali dan siapa yang punya kerja disini agar ditarek ke meja hijau ini, karena ini sudah termasuk penyalahgunaan wewenang,".

Berdasarkan instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia.

Diketahui upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Karena itu, Kapolri Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam memproses hukum kasus-kasus mafia tanah. 

Ia juga menegaskan kepada jajarannya untuk menindak siapa pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu, proses tuntas, siapa pun beking-nya," kata mantan Kabareskrim Polri ini pula.

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah merupakan bagian dari program Polri Presisi atau pemolisian Prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.(Red/ZS)

Share:

Read More

Stunting Sulbar Gagal, Kami Minta Agar Istri Oknum Politisi Dimutasi Dari Dinkes

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Berdasarkan Isu Kurang Sedap Kembali Berputar di Roda Pemerintahan Sulbar  Khususnya Di Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait Pergantian kepala Dinas hari ini (dr . Asrang) Disebabkan oleh beberapa isu yang akan terkesan mencederai Hak Dan Fungsi sebagai PJ Gubernur Sulbar. (05/04/23)

Forpesur (Forum Pemuda Sulawesi Barat Jabodetabek) Meminta Kepada PJ. Akmal Malik sebagai Pemimpin tertinggi Di provinsi sulawesi Barat Hari ini. Agar Kiranya Jangan Salah Pilih Terkait Pengganti dr. Asrang yang kami anggap gagal total dalam menjalankan tugas nya sebagai Kepala dinas Kesehatan Prov. Sulbar.  Sebab apabila itu terjadi maka yakin dan Percaya , Sistem Pemerintahan Di Dinas Kesehatan kedepan Semakin Bobrok. 

Adapun isu serta info kami dapatkan bahwa jika dikemudian Hari ada Pergantian Kadis Kesehatan Sulbar  . Maka yang gantikan adalah kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Yaitu  dr. Nusryamsi rahim yang Sekaligus Istri dari Politisi Golkar dan Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulbar . 

Maka dari itu kami minta kepada semua elemen penentu kebijakan terkhusus  PJ Akmal Malik tidak bisa se enak Perut untuk Menentukan Siapa yang akan mengisi Di Posisi Kepala dinas Kesehatan. Sebab harus ditinjau dari Berbagai Pengalaman, serta Pangkat dan Golongan . Sebab Jika yang Mengisi Posisi Kadis Kesehatan adalah orang yang tidak Memiliki pengalaman atau bahkan yang kental bersentuhan dengan Partai Politik , atau Bahkan memiliki hubungan emosional kepada oknum Politisi, maka Kami yakin sistem pemerintahan kedepan Tidak akan Becus.  Bisa jadi Jabatan yang dimiliki akan disalah gunakan untuk berkampanye dan sebagai nya. Oleh Sebab itu kami Mengingatkan . Agar apa yang menjadi Permohonan dna Tuntutan Kami agar kiranya dapat dikabulkan. Sebab jika tidak. Maka kami berjanji. Akan melakukan konsilidasi besar di seluruh mahasiswa dan OKP sesulbar untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa secara serentak. 

Kami tidak gentar. Sebab aksi Jilid 1 dan aksi jilid 2 yang kami lakukan di depan KPK. Adalah Gerakan Murni yang serius menyikapi persoalan stunting dan Angka Gizi Buruk terhadap balita di pemrov sulbar. 

Sebab Gagal nya Stunting disulbar khusus Di Dinas Kesehatan . Disebabkan oleh Tidak Berfungsi nya Struktur organisai yang di pimpin oleh dr. Asrang sebagai Kadis beberapa tahun belakangan.(Red)

Share:

Read More

Soal Brigjen Endar, Kapolri Tegaskan Komitmen Perkuat Pemberantasan Korupsi

KABARMASA.COM, BANTEN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan terus berkomitmen untuk memperkuat  pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Hal itu ditegaskan Kapolri terkait dengan menanggapi isu pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Tentunya, Polri sampai sekarang masih berkomitmen terus mendorong penguatan terhadap KPK, khususnya dalam tugas pemberantasan korupsi," kata Sigit kepada wartawan di Tangerang, Banten, Rabu, 5 April 2023. 

Lebih dalam, Sigit memastikan, Polri menghormati dan taat azas terhadap seluruh aturan yang berlaku terkait personel-personel Kepolisian yang melakukan penugasan di luar struktur kementerian dan lembaga termasuk KPK. 

Terkait Brigjen Endar, Sigit mengungkapkan, sebelum penugasan di KPK, Endar telah melakukan proses Open Bidding yang cukup berat dan ketat oleh pansel KPK. 

"Brigjen Endar tentunya ditempatkan di KPK saat itu telah melalui proses Open Bidding oleh Pansel KPK yang cukup berat, yang tentunya bersaing dengan beberapa calon lain dan kemudian terpilih," ujar Sigit. 

Disisi lain, Sigit menyatakan bahwa, Polri telah menerbitkan surat perpanjangan penugasan Brigjen Endar di KPK. Oleh karenanya, Sigit pun menghormati langkah-langkah yang diambil Brigjen Endar terkait dengan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.  

"Tentunya kalau saat ini Brigjen Endar kemudian melakukan langkah-langkah karena memang beberapa waktu lalu, yang bersangkutan masih di perpanjang dan saat ini beliau ambil langkah itu. Kami lihat itu adalah urusan internal Brigjen Endar sebagai anggota KPK dengan KPK," ucap Sigit. 

"Sehingga tentunya bisa diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme internal yang ada disana. Apakah itu dari Inspektorat apakah itu dari Dewas," tutur Sigit. 

Yang pasti, Sigit menekankan bahwa, Polri akan terus berkomitmen untuk memperkuat KPK sekaligus mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Yang jelas Polri berkomitmen untuk terus memperkuat KPK. Kalau dua orang pada posisi strategis di KPK secara bersamaan kita tarik, tentunya justru melemahkan KPK," tutup Sigit.(Red/ZS)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Terima Kunjungan Kakanwil DJBC Khusus Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima kunjungan Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau Priyono Triatmojo di kediaman pribadinya, KM 7, Tanjungpinang, Selasa (04/04/2023). 

Pertemuan Gubernur Ansar dengan Priyono Triatmojo ini merupakan pertemuan pertama setelah Priyono Triatmojo dilantik sebagai Kakanwil DJBC Khusus Kepri pada Desember 2022 yang lalu. 

Gubernur Ansar pun menyampaikan harapan agar DJBC Khusus Kepri bisa terus menjalankan tugas bidang kepabeanan dan cukai di Wilayah Kepulauan Riau. Menurutnya, dengan lokasi Provinsi Kepri yang berada di perbatasan negara dan mempunyai bentuk geografis kepulauan sangat riskan untuk penyelendupan barang-barang ilegal. 

"Pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan dari bea cukai untuk mengawasi dan mengontrol di Kepri, kehadiran bea cukai bisa meminimalisir hal tersebut," kata Gubernur Ansar.

Menanggapi hal tersebut, Priyono Triatmojo mengungkapkan jajarannya siap membantu pemerintah daerah untuk memastikan Kepri tidak menjadi pintu masuk peredaran barang-barang ilegal. 

"Memang tugas bersama pak gub, kami siap bersinergi dengan pak gub untuk melakukan penertiban," kata Priyono Triatmojo. 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar turut didampingi Asisten II Setda Kepri Luki Zaiman, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepri Aries Fhariandi. Sementara Priyono Triatmojo didampingi Tri Hartana, Kabid Kepabeanan dan Cukai Abdul Rasyid, Kabid Penindakan Sarana Operasi, I Wayan  Sapta Dharma, dan sejumlah pejabat teras DJBC Khusus Kepri. (Red/ZS)

Share:

Read More

Satgas Saber Pungli: Masyarakat Jangan Takut Laporkan Pungli

KABARMASA.COM, JAWA TIMUR - Andry menjelaskan, Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.87 Tahun 2016 dan Keputusan Menkopolhukam Republik Indonesia No.5 Tahun 2023 untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor birokrasi. 

Sejak dibentuk pada tahun pada 28 Oktober 2016 hingga 30 November 2022 Satgas Saber Pungli telah melakukan operasi tangkap tangan 59.923 kali. 

"Dari operasi tangkap tangan tersebut, sebanyak 78.523 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti yang disita sebanyak Rp 22.203.675.834," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita.

Dalam pengarahannya lebih lanjut Andry menjelaskan, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana dan prasarana baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. 

"Untuk melaksanakan tugas tersebut, satgas saber pungli melaksanakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan fungsi yustisi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memodernisasi birokrasi sebagai mesin peradaban negara," urainya.

Andry menjelaskan potensi ancaman serta tantangan, titik rawan dan strategi dalam pemberantasan pungutan liar. Menurutnya birokrasi yang modern akan menjadi penggerak peradaban dalam mewujudkan tujuan bernegara, masyarakat tata tentrem kertaraharja yaitu masyarakat yang damai, adil dan makmur. 

"Karena itu, korupsi, kolusi dan nepotisme beserta turunannya yang terjadi pada birokrasi harus dibasmi. Dibutuhkan reformasi dan  modernisasi birokrasi yang berbasis teknologi serta perbaikan pada aspek struktural, instrumental dan kultural," tandasnya.

Pungutan liar menjadi publik concern, karena menyasar masyarakat secara umum, mulai dari masyarakat ekonomi lemah sampai dengan masyarakat berpenghasilan tinggi, warna negara Indonesia hingga asing yang berdampak pada kerugian ekonomi secara nasional. 

Ditambahkannya, titik rawan pungli berpotensi terjadi pada birokrasi pelayanan publik  dalam sektor pendidikan, perizinan, penerimaan pegawai, jabatan dan posisi, hingga pengurusan akte kelahiran dan surat kematian. 

Sebagai sekretaris Satgas Saber Pungli, Andry Wibowo menegaskan wewenang yang diberikan kepada satgas untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. 

Kewenangan tersebut mulai dari melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hinga dari para pihak terkait. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga dan sanksi kepada para pelaku, hingga melakukan operasi tangkap tangan," tegasnya.

Diperlukan kerjasama dengan seluruh pihak untuk mencegah merajalelanya praktek pungli. Karena itu digitalisasi menjadi syarat mutlak yang perlu dilakukan agar birokrasi menjadi transparan dan profesional. 

Selain itu, lanjutnya, komitmen dari para kepala daerah serta pimpinan lembaga untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Hal yang juga menjadi sangat penting adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kesemuanya menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pemberantasan praktek pungli. 

Di akhir pembekalannya, Andry menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membiarkan prilaku pegawai maupun pejabat yang melakukan komersialisasi dalam pelayanan publik. Segera laporkan ke satgas saber pungli yang ada di tiap kota, atau ke Posko Pusat Saber Pungli melalui pesan ke nomor 08568880881 atau SMS ke no 1193, dan email : lapor@saberpungli.id atau bisa juga ke call centre 193. 

Launching pembentukan satgas pemberantasan korupsi kota Probolinggo dibuka oleh Walikota Probolinggo, Dr. Habib Hadi Zainal Abidin, dihadiri oleh Alexander Marwata, wakil ketua KPK RI, kepala perwakilan BPK RI Jawa Timur, BPKP, perwakilan anggota DPRD Kota Probolinggo, forum komunikasi pimpinan daerah, direktur badan usaha milik daerah, dan para aparatur sipil negara Kota Probolinggo. Menurut Karyadi, kepala perwakilan BPK Jawa Timur, Kota Probolinggo menjadi kota pertama di Jawa Timur yang memiliki sistem pencegahan korupsi.

Share:

Read More

Jangan Rusak Nama Baik Gubernur Dengan Hasil Seleksi KIP Sulut

KABARMASA.COM, MANADO - Pemaksaan lima nama anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara terpilih yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut dinilai dapat merusak nama baik Gubernur  Olly Dondokambey, baik di Sulut maupun tingkat nasional.

“Jangan rusaki nama baik gubernur dengan memaksakan lima nama anggota KIP yang tidak sesuai proses seleksi yang objektif,” ujar Frans freddy, SH Ketua Poros Muda Indonesia.

Jika dipaksakan, maka dampaknya selain nama baik gubernur rusak, imbasnya bisa ke PDIP karena Ketua DPRD dari PDIP. “Ingat, ini tahun-tahun politik jangan sampai menggelinding dan berimbas luas,” jelas Frans kepada JurnalPatroliNews.

Mengganti tiba-tiba nama-nama yang sudah disepakati awal sesuai hasil rapat  berdasarkan perengkingan perolehan nilai peserta seleksi menurutnya adalah suatu skandal besar.

 “Masalah penggantian tiba -tiba nama-nama adalah skandal, jangan dianggap hal biasa,” kata dia.

Ia menambahkan masalah ini bisa terangkat ke tingkat nasional lewat jaringan penggiat demokrasi jika tetap dipaksakan.

“Bisa merusak nama daerah, apalagi ada jargon kepemimpinan adalah teladan,” katanya mengingatkan.

Gubernur Sulut, katanya masih dapat mengkaji kembali usulan DPRD terhadap nama-nama yang disampaikan lewat rapat paripurna itu.

 “Kalau memang ada kejanggalan bisa dilakukan seleksi kembali secara terbuka agar kelihatan objekfifitasnya, sehingga nantinya tidak ada yang disalahkan. Apalagi sampai menyalahkan gubernur,” jelasnya.

Share:

Read More

Cara Membuat Artikel Blog Banyak Trafik, dan Ramai Pembaca

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau jelaskan lebih dulu bahwa ada banyak sumber trafik untuk blog. Begitu pula cara mendatangkan trafik, ada berbagai macam cara.

Jika kamu memburu trafik dari mesin pencari (Google, Yahoo!, dan Bing) maka kamu perlu mempelajari sedikit teknik search engine optimization (SEO) dan tunduk pada algoritma mereka. Jadi, saat membuat artikel harus menyesuaikan dengan kaidah SEO yang berlaku di mesin telusur mereka.

Jika kamu memburu trafik dari platform media sosial (Facebook, Twitter, Pinterest, dst) maka kamu cukup meramaikan platform ini sekaligus memperkuat branding kamu di media sosial ini. Pelajari waktu-waktu potensial memposting atau membagikan postingan agar konten yang kamu bagikan terjangkau pembaca.

Jika kamu memburu trafik dari aplikasi pesan instan seperti Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, dsb, kamu harus aktif di group dan membagikan konten kamu secara sopan di sana. Kirim konten saat orang-orang sedang bersantai sehingga kiriman kamu mendapatkan atensi dari mereka.

Jika kamu memburu trafik dari email marketing, maka kamu perlu memiliki database email penerima yang memadai. Kamu hanya perlu menyesuaikan konten kamu dengan minat mereka. Kirim email berisi konten kamu secara berkala, dan mulailah mendapatkan trafik untuk blog yang kamu kelola.

Jika kamu ingin mendapatkan trafik dari promosi, maka kamu perlu menyediakan sedikit budget untuk membayar influencer atau menggunakan layanan search engine marketing (SEM), dan konten kamu akan muncul di platform lain secara signifikan, tergantung berapa budget yang kamu belanjakan.

Di atas segalanya, jika kamu memburu trafik secara organik untuk blog kamu, maka pelajari teknik SEO secara serius. Lalu, buatlah konten dan topik yang banyak dicari orang. Selesaikan problem mereka. Insya Allah, trafik akan segera melimpah. Setidaknya itulah yang mulai saya lakukan untuk blog

Share:

Read More

KAPOLDA KEPRI IKUTI PEMUSNAHAN BARANG BEKAS IMPOR ILEGAL SENILAI Rp. 17,4 MILIAR

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., ikuti kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) 5.853 (lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) koli Ballpress Periode Tegahan tahun 2018-2022 oleh Bea dan Cukai Batam, Senin (03/04/2023.)

Pelaksanaan pemusnahan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo mengenai aktivitas importasi pakaian bekas yang mengganggu keberlangsungan industri tekstil dan garmen dalam negeri.

Hadir dalam kegiatan tersebut :

- Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI Askolani 

- Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman

- Plt. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang

- Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Ekseminasi Jam Pidsus Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum

- Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si

- Kajati Kepri Rudi Margono, Kasrem 033/ WP

- PJU Polda Kepri

- Kepala Kejari Batam

- Dandim 0316 Batam

- Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Batam Ambang Priyoggo, dan

- Wakapolresta Barelang

Dalam sambutannya, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI Bapak Askolani menjelaskan, dari penindakan di Batam disita 5.853 Koli Ballpress Periode Tegahan tahun 2018-2022 dengan total nilai Miliaran rupiah. Hampir dari seluruhnya didapatkan dari hasil penindakan modus Ballpress melalui jalur tikus milik Orang Kapal/Penumpang.

Selanjutnya, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Ekseminasi Jam Pidsus Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum mengatakan adanya praktik penyelundupan barang bekas berupa Ballpress berisi pakaian, sepatu, tas dan lainnya dapat berdampak pada peningkatan usaha dibidang tekstil di dalam Negeri serta dapat berdampak pada kesehatan masyarakat nantinya. Kami dari Kejaksaan Agung RI selalu mendukung dan berkoordinasi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia. Hal-hal seperti ini terbuka kemungkinan dapat menyeret aparat negara yang mungkin bekerja sama maupun pelaku hingga barang-barang bekas ini dapat masuk ke Wilayah Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si. menegaskan “Kami dari jajaran Kepolisian khususnya Polda Kepri sangat mendukung dalam upaya represif dan preemtif dalam hal Penindakan Penyelundupan Barang Bekas di Wilayah Hukum Polda Kepri. Polda Kepri juga telah melakukan penindakan terhadap Pelaku Penyelundupan beberapa waktu lalu dan saat ini sedang dilakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan di Polda Kepri.”

“Terakhir, wilayah hukum Polda Kepri merupakan pintu masuk dari praktik penyelundupan barang-barang bekas, maka kami berharap dukungan dari Instansi serta rekan- rekan dalam memberikan informasi maupun membantu mencegah adanya tindak pidana penyelundupan barang-barang bekas di wilayah Hukum Polda Kepri. Dengan adanya kegiatan ini tentu akan memberikan kepastian hukum dan pemerataan hak-hak serta memberikan hak perlindungan kepada masyarakat dalam hal seperti kesehatan dan perekonomian”.- Tutup Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si.(Red/ZS)

Share:

Read More

Hujan Es di Kabupaten Bekasi, Kata Warga Pertanda Bekasi Musim Salju

KABARMASA.COM, BEKASI – Terkait Viral fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi sore ini. Dikabarkan beberapa genting rumah warga mengalami kebocoran akibat hujan tersebut, hal itu mengundang reaksi komentar netizen dan warga sekitar.

Dikutip dari detikcom salah seorang warga asal Cibitung, Kabupaten Bekasi, Yanyan Abdul Latif, mengatakan hujan es mengguyur selama 30 menit. Hujan es terjadi mulai pukul 16.00 hingga 16.30 WIB.

Yanyan pun sempat memunguti beberapa es yang berjatuhan di halaman rumahnya. Tak hanya itu, dia menyebutkan saat itu hujan lebat disertai petir dan kilat.

“Mulai jam 16.00 WIB mendung banyak petir, sampai 16.30 WIB, terus hujan angin, ada kilat juga,” kata Yanyan.

Sesaat setelahnya terdengar suara bersahutan layaknya lemparan batu di genting miliknya. Saat dicek keluar, hujan es tengah mengguyur.

“Pas saya mau keluar, pas nutupin pintu di asbes ‘duk-duk-duk’ pas dilihat ada es bulat segede kelereng ukurannya,” imbuhnya.

Unggahan video viral hujan es itu di akun media sosial @Infobekasi.coo, menuliskan caption mempertanyakan kepada para netizen diwilayah apakah ada hal yang sama hujan es.

‘Sebagian wilayah di Cibitung dan Tambun turun hujan “es”. Juga disertai petir dan kilat. Gimana ditempatmu?,” tulis akun itu.

Caption unggahan tersebut di jawab netizen, ‘Enak bang bisa bikin es nutrisari es batunya langsung pake yang alami,” tulis netizen.

“Lumayan buat buka puasa gak perlu beli esbatu,” tambah komentar lagi netizen.

"Bekasi lagi mau musim salju, kayanya tutur salah satu warga bekasi."

Share:

Read More

KPMKB Desak Pemprov Kaltim Audit Perusahan Bermain Tambang Liar Dan Transparan CSR Berau Coal

(Aksi KPMKB di Halaman Kantor Gubernur Kaltim)

KABARMASA.COM, SAMARINDA - Aksi penolakan tambang resmi yang diduga menjadi penampung hasil praktik ilegal yang terjadi di kabupaten Berau memasuki protes jilid 4 pada kamis (30/3) lalu, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) yang ada di samarinda kesal lantaran pemerintah provinsi enggan menemui mereka diaksi ke empat di kantor gubernur Kaltim hingga tidak adanya upaya yang serius terkait menekan transparansi CSR/PPM Berau Coal (2/4).

Hingga aksi yang ke empat para demonstran sangat menyesal lantaran tidak pernah di fasilitasi bertemu langsung dengan gubernur Kaltim, mereka berharap Gubernur dalam hal ini harus mampu untuk turut mengawasi permasalahan yang para demonstran tuntut.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengaudit Perusahaan Pertambangan PT. Supra Bara Energi, PT. Sungai Berlian Bhakti dan PT. Bara Jaya Utama Yang terindikasi menjadi penadah hasil praktik pertambangan liar di Berau,” tegas Rijal dalam keterangannya.

Selain mengaudit, pemerintah juga diminta untuk berkordinasi dengan aparat hukum untuk memberantas praktik ilegal mining di Berau yang kian meresahkan warga dan mempertontonkan aktivitas pengangkutan batu yang dilakukan di jalan umum.

“Gubernur Kaltim harus mengeluarkan rekomendasi kepada Kapolda Kaltim untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Berau dan tangkap itu,” tegasnya.

Rijal mengakui aktivitas terkait dugaan ilegal mining itu sudah terjadi sejak tahun 2021, ia menyayangkan juga pada tugas dan wewenang inspektor tambang yang hari ini berfungsi sebagai apa.

“Bubarkan aja itu Inspektur tambang biar di gantikan gubernur Kaltim untuk berkordinasi ke kementrian ESDM pusat mencabut ijin produksi perusahaan pertambangan PT. SBE, PT. SBB Dan PT BJU yang diduga menjadi penadah tambang ilegal,” protes Rijal.

Selain itu kekecewaan demonstran juga terjadi pada pihak Berau Coal yang hingga aksi ke 4 tidak berani menemui para mahasiswa yang tergabung di KPMKB, dan menduga Pihak Berau Coal justru tidak mau transparan.

“Berau Coal harus transparan dong dalam realisasi dana CSR/PPM tahunan dan membuka perhitungan nilai CSR/PPM berdasarkan Kepdirjen Minerba Nomor : 953.K/32/DJB/2015,” jawab Rijal dalam tuntutannya.

Dalam pertambangan wajib hukumnya untuk memberikan CSR/PPM sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memenuhi aspek sosial, namun KPMKB hari mengakui implementasi CSR/PPM perusahaan Berau Coal belum maksimal bagaimana besaran yang di berikan ke desa yang terdampak langsung.

“Gubernur Kaltim Segera meminta kepada Berau Coal agar menyampakan implementasi pelaksanaan CSR/PPM Secara detail ke pemerintah Berau dan masyarakat kampung terkait besaran nilai masing-masing kampung di wilayah operasi perusahaan yang meliputi ring 1 2 dan 3 secara tertulis,” tuntutnya

Pewarta : JA

Share:

Read More

Terbongkar, Ciri-Ciri Artis Inisial R Diduga Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo

KABARMASA.COM, JAKARTA - Buntut kasus Rafael Alun Trisambodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami sosok artis inisial R yan diduga turut terlibat dalam kasus yang menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) atas tindak pidana pencucian uang.

Adapun artis inisial R terlibat kasus Rafael Alun diungkap oleh Indonesian Audit Watch (IAW), dan kabarnya sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, mengatakn pihaknya juga masih menduga-duga apakah inisial R tersebut merupakan huruf depan atau tengah bahkan atau diujung nama.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus pun menyebutkan ciri-ciri dari artis R tersebut. Ciri-cirinya yakni merupakan sosok selebritis terkenal dan tinggal di Jakarta.

"Bisa dibilang orang kaya baru sesungguhnya. Kalau kami lihat pajak pribadinya saja tidak cenderung bisa disebut kaya kok apalagi pajak badan usahanya," kata Iskandar.

Menariknya, secara terpisah justru Rafael Alun sendiri mengaku tidak kenal dan tahu mengenai sosok inisial R yang dikaitkan dengan dirinya.

Bahkan Rafael tidak memiliki kedekatan dengan artis mana pun, termasuk sosok R.

"Saya tidak punya lingkungan pergaulan artis, setiap hari saya dari pagi ke kantor, hari-hari saya habiskan di kantor. Saya enggak punya temen artis atau temen wanita lain," kata Rafael Alun saat wawancara khusus, Kamis (30/3/2023). 

 

 

Share:

Read More

Safari Ramadan ke Masjid At-Taqwa Penuba, Gubernur Ansar Tinjau Renovasi Hasil Dana Hibah

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kabupaten Lingga -Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melanjutkan agenda kunjungan kerja di Kabupaten Lingga dengan Safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Penuba, Sabtu (01/04/2023). 

Dalam kunjungan ini, Gubernur Ansar sekaligus meninjau renovasi masjid At-Taqwa yang menggunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepri. Pada tahun 2022 lalu Pemprov Kepri memberikan dana hibah sebesar Rp 736 juta.

Gubernur Ansar mengaku terkesima dengan renovasi yang dikerjakan di masjid At-Taqwa. Renovasi meliputi pemasangan keramik masjid, pengerjaan dinding luar masjid, dan pembangunan dua menara kolom di depan masjid. 

"Saya sangat mengapresiasi hasil bantuan yang dimanfaatkan dengan baik untuk merenovasi masjid, kalau hasilnya seperti ini tentu kita juga senang kalau mau memberikan bantuan lagi," kata Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar pada kesempatan tersebut juga menyerahkan dana hibah dari Pemprov Kepri untuk masjid At-Taqwa sebesar Rp 45 juta. Ada juga bantuan dari program kemitraan PT Bank Riau Kepri Syariah Tanjungpinang untuk masjid At-Taqwa sebesar Rp 5 juta. 

"Kalau mau merenovasi masjid jangan setengah-setengah, lebih baik kita renovasi untuk jangka 25 atau 30 tahun. Jadi jangan sebentar-sebentar renovasi," lanjut Gubernur Ansar. 

Selain itu, di depan masyarakat Penuba yang hadir Gubernur Ansar juga menjelaskan Pemprov Kepri mempunyai program mubaligh hinterland yang menempatkan ustad-ustad di berbagai pulau terpencil. 

Sebanyak 50 mubaligh disebar di seluruh pulau-pulau terpencil di Provinsi Kepri untuk membantu membimbing masyarakat dalam keagamaan. Kabupaten Lingga menjadi kabupaten terbanyak yang dikirimkan mubaligh sebanyak 12 orang mubaligh. 

"Program ini sangat penting karena kita ingin masyarakat di pulau-pulau juga mendapatkan bimbingan keagamaan yang baik, jadi mereka bisa hidup dengan prinsip-prinsip agama," ucap Gubernur Ansar. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lingga Azis Martindas, Anggota DPRD Provinsi Kepri Hanafi Ekra , Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri dan anggota tim percepatan pembangunan. (Red/ZS)

Share:

Read More